ANALISIS PENERAPAN MURABAHAH SEBAGAI BENTUK PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP ROGOJAMPI BANYUWANGI Mahbub Abdi Fauzi Hadiono INTISARI Dengan kemajuan perekonomian dunia dan meningkatnya kebutuhan masyarakat muslim Indonesia terhadap keberadaan system perbankan syariah, maka lembaga keuangan syariah menawarkan berbgai macam produk dan fasilitas yang menarik, diantaranya adalah sistem pembiayaan dalam bentuk akad murabahah yang terdapat dalam produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Rogojampi. Pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri ini di berikan kepada masyarakat dan instansi umum yang menginginkan atau membutuhkan pembiayaan modal kerja atau sejenisnya. Dari pemikiran tersebut focus permasalahan yang diteliti dalam jurnal ini adalah : Bagaimana bentuk perjanjian murabahah sebagai pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rogojampi dan Faktor apa sajakah yang menjadi resiko penerapan murabahah pada bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rogojampi Banyuwangi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimanakah bentuk perjanjian murabahah sebagai pembiayaan pada bank syariah mandiri Kantor Cabang Pembantu Rogojampi dan untuk mengetahui apa sajakan yang menjadi faktor resiko pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri kantor cabang RogojampiBanyuwangi. Jurnal ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, selama mengadakan proses penelitian di Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Rogojampi. Dari penelitian dan pengelolaan data dapat kesimpulan 1). Bentuk perjanjian (Akad) pembiayaan murabahah dan hal-hal yang tidak boleh di abaikan sangatlah banyak sehingga setiap bentuk perjanjian akad murobahah haruslah melalui banyak prosedur dan tahapan, 2). Dalam analisis risiko dengan akad murabahah ini akan dibahas dari dua sisi yaitu, dari pihak bank sebagai pemberi pembiayaan dan dari pihak nasabah sebagai penerima pembiayaan. Kata Kunci : Analisis Murabahah, Pembiayaan, Bank Syariah Mandiri
PENDAHULUAN A.Latar Belakang Masalah Sejak gelombang krisis moneter yang menghantam Indonesia beberapa tahun yang lalu, ditandai dengan banyaknya bank yang di likuidasi. Bank syariah tetap tegak menjalankan oprasinya. Munculnya konsep Bank syariah di Indonesia melalui undang-undang perbankan nasional no 7 tahun 1992 yang menyatakan dimungkinkan bank dengan sistem bagi hasil yang mengilhami lahirnya bank syariah yang ada di Indonesia. Di samping itu banyaknya masyarakat Indonesia
I S T I Q R O ’ JURNAL HUKUM ISLAM, EKONOMI DAN BISNIS
Vol.1. No.1. Januari 2015, ISSN 2460-0083
yang mayoritas muslim fanatik dan tidak mau melakukan transaksi di bank konvensional. Adapun tujuan dari kegiatan pembiayaan atau transaksi keuangan dalam Islam (baik melalui perbankan ataupun non perbankan) adalah menghindari riba dalam kegiatan sehari-hari baik untuk keluarga, simpan pinjam, maupun kegiatan muamalahnya. Apabila seseorang ingin memulai bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Islam memiliki kekuatan hukum, peraturan, perundang-undangan, dan tatakrama. bahkan dalam bekerja dan berbisnis wajib bagi setiap muslim untuk memahami bagaimana bertransaksi agar tidak terjerumus dalam jurang keharaman atau syubhat hanya karena ketidak tahuan tentang hukum. Bank syari’ah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam yang didalamnya terdapat larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah, dan memberikan zakat. (Zainul Arifin, 2000: 2) Dalam memberikan pelayanan lembaga keuangan syari’ah sudah semakin lengkap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dari produk penghimpunan dana (funding), pembiayaan (landing) sampai dengan produk tambahan berupa jasa (service). Salah satu dari produk pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan syari’ah adalah produk pembiayaan dengan akad murabahah yang dikeluarkan oleh seluruh bank syari’ah termasuk Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan dengan akad murabahah sudah banyak diterapkan di perbankan syari’ah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan permodalan masyarakat Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan Bank Syariah Mandiri dapat memberikan motivasi kepada kami untuk bisa mengembangkan sistem-sistem ekonomi yang berlandaskan syariah. Dengan tujuan kegiatan ekonomi konvensional dapat di kikis sedikit demi sedikit khususnya di Daerah Banyuwangi. Hal ini disebabkan karena sudah Ratusan tahun ekonomi dunia didominasi oleh sistem bunga. Hampir semua perjanjian di bidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak negara yang mampu mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga ini di atas kemiskinan negara lain sehingga terus-menerus terjadi kesenjangan. Keberadaan Bank syariah Mandiri itu dapat memberikan motivasi kepada kami untuk bisa mengembangkan lagi sistem-sistem ekonomi yang berlandaskan syariah sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi konvensional dapat di kikis sedikit demi sedikit khususnya di Daerah Banyuwangi ini. Di dalam proses penelitian di Bank Syariah Mandiri banyak sekali yang menarik yang dapat dijadikan sebuah Ilmu Pengetahuan untuk dikembangkan disektor usaha lain, salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan oleh marketing yaitu mencari nasabah,. Marketing merupakan ujung tombak perusahaan dimana ia harus mencari nasabah supaya roda penghimpunan dana dan pembiayaan tetap berjalan lancar. Oleh karena itu, dari analisis yang dilakukan terhadap produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri, mahasiswa sedikit banyak mengetahui tentang praktek dan aplikasi akad-akad syariah yang digunakan pada produk-produk perbankan syari’ah yang selama ini dipelajari dibangku perkuliahan hanya sebatas teori. Berangkat dari itu dalam penulisan jurnal ini penulis tertarik untuk meneliti I S T I Q R O ’ JURNAL HUKUM ISLAM, EKONOMI DAN BISNIS
Vol.1. No.1. Januari 2015, ISSN 2460-0083
tentang “Analisis Penerapan Murabahah Sebagai Bentuk Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri KCP Rogojampi Banyuwangi” B. Rumusan masalah 1. Bagaimana bentuk perjanjian murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Rogojampi? 2. Faktor apa sajakah yang menjadi resiko penerapan murabahah pada bank syariah mandiri KCP rogojampi? KAJIAN TEORITIS A. Tinjauan Penelitian Terdapat beberapa karya yang penulis jumpai yang membahas tentang penerapan akad murabahah dalam pembiayaan di bank syari'ah. Diantaranya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Fauzi, SE,MM dengan judul penelitiannya “Implementasi Prinsip Syari’ah Pada Perbankan Syari’ah Di Kota Semarang“. Bahwa Bank Indonesia telah mengkaji standarisasi produk perbankan syari’ah, diawali dari akad mudharabah, musyarakah dan murabahah, yang ditujukan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip syari’ah dan kemungkinan variasinya dalam praktek, yang hasil kesimpulan dijelaskan bahwa implementasi prinsip syari’ah kurang efektif diterapkan dalam praktek pembiayaan bank syari’ah. Dalam buku “Masalah Besar Bank Syari’ah”( karya Hendy Hendarto Hendy Hendarto, Masalah Besar Bank Syari’ah, Republika: 2005, hlm. 15 ) bahwasannya prinsip syari’ah dalam operasi perbankan syari’ah merupakan agenda yang sangat penting bagi perbankan nasional. Standarisasi produkproduk perbankan syari’ah diawali dengan mengkaji akad mudharabah, musyarakah dan murabahah yang ditujukan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip syari’ah, dalam penerapan prinsip syari’ah tersebut perbankan syari’ah menerapkan pada semua produknya diantaranya dalam produk pembiayaan. B. Definisi Operasional Untuk mengindari pembahasan yang terlalu luas,, maka diperlukanya penegasan judul agar supaya bahasa selanjutnya dapat dipahami dan tepat pada sasaran dari penelitian ini. Maka adapun isi dari judul “Analisis Penerapan Murabahah Sebagai Bentuk Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri KCP Rogojampi Banyuwangi” ini dapat diketahui bahwasanya penelitian ini membahas tentang Analisis Penerapan Murabahah pada salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh bank syariah mandiri kantor cabang pembantu rogojampi. Sedangkan pengertian murobahah adalah murabahah diartikan dengan saling menambah (menguntungkan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) yang diketahui penjual dan pembeli dengan tambahan keuntungan yang jelas. Murabahah adalah suatu perjanjian pembiayaan dimana bank membiayai/memberikan talangan dana untuk pengadaan barang yang diperlukan nasabah ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran tangguh atau dengan kata lain dibayar lunas pada waktu yang I S T I Q R O ’ JURNAL HUKUM ISLAM, EKONOMI DAN BISNIS
Vol.1. No.1. Januari 2015, ISSN 2460-0083
tertentu yang disepakati. Margin keuntungan adalah selisih harga jual dikurangi harga asal yang merupakan keuntungan bank. Pembiayaan murabahah ini mirip dengan “kredit modal kerja” yang dikenal dalam produk bank konvensional, karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. METODE PENELITIAN Metode merupakan alat yang sangat mendukung dan mempunyai fungsi vital dalam penelitian. Dengan menggunkan metode yang tepat, maka penelitian bisa dilakukan dengan mudah dan lebih terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam metode penelitian ini dibagi menjadi beberapa sub agar dapat dibedakan satu sama lain. Adapun metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian seperti angket, wawancara, pengamatan, observasi, dan dokumentasi. (Arikunto, 2006: 136). A. Pendekatan penelitian Ditinjau dari segi metodologik, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J Moleong adalah: suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). (Lexy J. Moleong, , 2002: 3.) Metode penelitian kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). (Sugiono, 2008 : 14.). B. Teknik pengumpulan data Sebelum melakuan penelitian terlebih dahulu harus ditentukan metode yang akan digunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan prosedur untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam pembagian ini, metode pengumpulan data sangat berperan penting yang berkenaan dengan data penelitian. Sebab inti dari sebuah penelitian adalah terkumpulnya data atau informasi, kemudian data tersebut diolah dan atau dianalisis dan yang akhirnya hasil analisis tersebut diterjemahkan atau diinterprestasikan sebagai kesimpulan penelitian. Agar data yang telah diperoleh dapat dipercaya kebenaranya dan penelitianya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan objek dan tujuan penelitian ini, maka dalam dalam pengumpulan data, peneliti akan menggunakan metode sebagai berikut : 1. Metode observasi Kata observasi dapat diartikan pula dengan kata pengamatan, yakni meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Yakni peneliti bisa langsung mengamati tanpa perantara yakni dengan mengetahui apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang I S T I Q R O ’ JURNAL HUKUM ISLAM, EKONOMI DAN BISNIS
Vol.1. No.1. Januari 2015, ISSN 2460-0083
dikatakan, hal ini sebenarnya adalah pengamatan yang langsug dalam artian penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman, gambar, dan rekaman suara. Tekhnik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. (Sugiyano, 2011: 145) Adapun data yang ingin dicapai dengan metode observasi ini adalah: 1) Untuk mengetahui gambaran umum tempat/ objek penelitian. 2) Untuk mengamati secara langsung lokasi tempat penelitian. 2. Metode interview Interview merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung. Metode ini biasanya dikenal dengan teknik wawancara. Dan adapun wawancar itu sendiri adalah percakapan dengan maksud tertentu, dan percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak pewawancara (interviewer) sebagai pihak pengajuan pertanyaan dan pihak terwawancara (interviewee) sebagai pihak yang akan menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. (moleong, 2012: 186) Dari sini pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya merupakan garis besarnya saja tentang hal-hal yang ingin ditanyakan. Adapun data yang ingin diraih dalam metode interview ini adalah: 1) Memperoleh informasi tentang Profil Bank syariah mandiri KCP Rogojampi. 2) Memperoleh informasi tentang produk – produk pembiayaan khususnya pembiayaan Murobahah. 3. Dokumentasi Disebut sebagai metode documenter, karena sumbersumber yang dipakai dalam penyelidikan penelitian adalah melalui sejenis dokumen. Dimana telah dirumuskan oleh guba dan licoln (1981: 228) dalam bukunya Lexy J. Moleong adapun dokumenter adalah setiap bahan tertulis ataupun film, yang diprsiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dari pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menggunakan metode dokumen dalam suatu penelitian merupakan metode mendapat data dari berbagai catatan peristiwa masa lampau dalam bentuk dokumen, dengan demikian hasil penelitian ini dapat diperoleh dari data-data yang bisa dijadikan bahan untuk melengkapi penelitian. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk melengkapi data-data dalam penelitian ini adalah: 1) Tentang sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri KCP rogojampi 2) Visi, misi dan tujuan Bank Syariah Mandiri KCP Rogojampi.
I S T I Q R O ’ JURNAL HUKUM ISLAM, EKONOMI DAN BISNIS
Vol.1. No.1. Januari 2015, ISSN 2460-0083
PEMBAHASAN A. Bentuk Perjanjian Murabahah Dalam memberikan kredit (pembiayaan) kepada nasabah, biasanya bank menyediakan formulir perjanjian kredit tertentu, menurut jenis kredit yang diberikan. Bentuk formulir perjanjian kredit ini, isinya / materinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak bank. Formulir ini akan disodorkan kepada pemohon yang mengajukan permohonan kredit dan umumnya mengenai isinya tidak dibicarakan terlebih dahulu kepada pemohon. Kepada pemohon hanya dimintai pendapatnya, apakah ia mau menerima syarat – syarat yang telah tertulis dalam formulir perjanjian standar atau biasa dikenal sebagai perjanjian adhesi. Di dalam Pasal 1320 KUHP Perdata ditentukan tentang syarat – syarat sahnya perjanjian, yaitu : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Dalam perbankan syari'ah, ada dua bentuk murabahah yang umumnya dipraktekkan, yakni murabahah modal kerja dan murabahah investasi. Penjelasannya perbedaan dari keduanya adalah sebagai berikut: a) Murabahah modal kerja adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah selaku pemesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Atau menjual suatu barang dengan harga asal (modal) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. b) Murabahah investasi, yaitu suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu antara pemilik dan pembeli, dimana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika sedangkan pembayaran dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang disepakati bersama. Perjanjian murabahah, seperti halnya perbuatan hukum lainnya, agar memiliki daya ikat maka sebuah perjanjian itu harus memenuhi syarat dan rukunnya. 1. Syarat Murabahah : Adapun syarat-syarat umum murabahah antara lain, yaitu : a) . Pihak yang berakad : 1) Adanya kerelaan kedua belah pihak 2) Memiliki kemampuan untuk melakukan jual beli b) Barang atau obyek : 1) Barang itu ada meskipun tidak di tempat, namun ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. 2) Barang itu milik sah penjual atau seseorang 3) Barang yang diperjual-belikan harus berwujud 4) Barang itu tidak termasuk kategori yang diharamkan 5) Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual, apabila benda bergerak maka barang itu bisa langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan bila barang itu tidak
I S T I Q R O ’ JURNAL HUKUM ISLAM, EKONOMI DAN BISNIS
Vol.1. No.1. Januari 2015, ISSN 2460-0083
bergerak dapat dikuasai pembeli setelah dokumentasi jual beli dan perjanjian atau akad diselesaikan. c) Harga : 1) Harga jual bank adalah harga beli ditambah keuntungan. 2) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. 3) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama. Sedangkan syarat-syarat khusus murabahah antara lain: a) Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya dari barang yang hendak dijual. b) Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui besarnya keuntungan yang ditetapkan sebagai tambahan terhadap modal sehingga modal ditambah dengan untung merupakan harga barang yang dijual. c) Barang yang dijual secara murabahah dan harga barang itu bukan dari jenis yang sama dengan barang ribawi yang dilarang diperjualbelikan kecuali dengan timbangan atau takaran yang sama. Dengan demikian tidak sah jual beli secara murabahah atas emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras dan bahan-bahan makanan lainnya yang jenisnya sama. 2. Rukun Murabahah Rukun Murabahah dalam perbankan adalah sama dengan fiqih dan hanya dianalogikan dalam praktek perbankannya, seperti: a) Penjual (Ba'i) dianalogikan sebagai Bank Mandiri Syariah. b) Pembeli (Musytari) dianalogikan sebagai nasabah. c) Barang yang akan diperjualbelikan (Mabi') yaitu jenis pembiayaan. d) Harga (Tsaman) Dianaogikan sebagai Pricing atau Plaford pembiayaan. e) Ijab dan Qobul dianalogikan sebagai akad perjanjian yang pernyataan persetujuan yang dituangkan dalam akad Di dalam Undang –Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga tidak diatur model perjanjian yang dibuat, sepenuhnya diserahkan kepada lembaga perbankan yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata perihal kebebasan dalam berkontrak/membuat perjanjian. Namun pada kenyataannya, pada prakteknya bentuk perjanjian yang demikian itu berbentuk perjanjian sepihak yang dalam hal ini bank lah sebagai pihak pemberi dana melakukan kebijakan pemberlakuan kontrak standar. Gambar 1. Skema pembiayaan murabahah
Sumber : PT. Bank Syariah Mandiri KCP Rogojampi I S T I Q R O ’ JURNAL HUKUM ISLAM, EKONOMI DAN BISNIS
Vol.1. No.1. Januari 2015, ISSN 2460-0083
3. Isi Akad Pembiayaan Murabahah Pada bagian ini terdapat syarat syarat serta ketentuan ketentuan sebagai barikut: a) Definisi Dalam akad ini dijelaskan definisi definis tentang murabahah, syriah, pengertian barang pemasok pembiayaan harga beli margin keuntungan surat pengakuan dokumen jaminan jangka waktu akad hari kerja bank dan pembukuan. b) Pembiayaan dan penggunaanya Dalam akad murobahah bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atau memenuhi kepentingan nasabha dan nasabah barjanji untuk membayar uang kepada bank sesuai dengan kesepakatan, antara lain: 1) Tujuan 2) Harga pokok 3) Margin keuntungan 4) Harga jual 5) Angsuran penadahuluan 6) Pembayaran angsuran 7) Pembiayaan bank 8) Jangka waktu 9) Angsuran perbulan c) Penarikan pembiayaan Dalam pasal ini bank berjani utuk mengijinkan nasabah menarik pembiayaan setelah nasabah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut : 1) Menyerahkan pada bank permohonan realiasai rincian barang yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan serta tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut akan di lakukan. 2) Terbatas pada dokumen dokumen jaminan yang berkaitan dengan akad ini. 3) Telah menandatangani akad ini dan akat akad perjanjian yang disyaratkan. 4) Bukti bukti tetntangkepemilikan atau hak hak lain atas barang jaminan,serta akad pengikatan jaminanya. 5) Terhadap setiap penarikan seluruh pembiayaan, nasabah berkewajiban membuat dan menandatangani tanda bukti penerimaan uangnya dan dan menyerahkan kepada bank. d) Jangka waktu Dalam bagian ini jangka waktu sudah menjalin kesepakatan setelah tanggal direalisikan. e) Cara pembayaran Nasabah wajib mengangsur pembayaran setiap bulan seseai dengan jadwal angsuran yang telah di tetapkan dalam “surat sanggup” untuk membayar dan melunasi saat jatuh tempo. f) Biaya, Potongan Dan Pajak 1) Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan I S T I Q R O ’ JURNAL HUKUM ISLAM, EKONOMI DAN BISNIS
Vol.1. No.1. Januari 2015, ISSN 2460-0083
pelaksanaan Akad ini, termasuk jasa Notaris dan jasalainnya, sepanjang hal itu diberitahukan Bank kepada Nasabah sebelum ditandatanganinya Akad ini, dan Nasabah menyatakan persetujuannya. 2) Setiap pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan sehubungan dengan Akad ini dan Akad lainnya yang mengikat Nasabah dan Bank, dilakukan oleh Nasabah kepada Bank tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. 3) nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap biaya, potongan, dan pajak yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh Nasabah melalui Bank. g) Denda Apabila terjadi keterlambatan oleh nasabah kepada bank maka nasabah harus membayar biaya administrasi yang usdah disepakati. h) Tempat pembayaran Dalam klausula ini ditentukan bahwa pembayaran atau pelunasan hutang oleh nasabah kepada bank dilakukan dikantor bank atau di tempat lain yang telah ditunjuk oleh bank. i) Jaminan Dinyatakan dalam akad ini bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran atau pelunasan pembiayaan tepat pada waktu yang disepakati, maka nasabah berjanji untuk menyerahkan jaminan yang sudah menjadi kesepakatan. j) kewajiban nasabah Sehubungan dengan fasilitas Pembiayaan oleh bank kepada nasabah berdasarkan Akad ini, Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Memberitahukan secara tertulis kepada bank dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut nasabah. 2) Melakukan pembayaran atas semua tagihan dari pihak ketiga, dan setiap penerimaan tagihan dari Pihak Ketiga disalurkan melalui rekening nasabah di bank 3) Membebaskan seluruh harta kekayaan milik Nasabah dari beban penjaminan terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan Bank berdasarkan Akad ini. k) Asuransi Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasar Syariah atas bebannya terhadap seluruh barang dan jaminan bagi Pembiayaan berdasar Akad ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Bank, dengan menunjuk dan menetapkan Bank sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (bankers clause). l) Pengawasan Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan izin kepada Bank atau pihak/petugas yang ditunjuknya, I S T I Q R O ’ JURNAL HUKUM ISLAM, EKONOMI DAN BISNIS
Vol.1. No.1. Januari 2015, ISSN 2460-0083
guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan, serta pembukuan dan catatan pada setiap saat selama berlangsungnya Akad ini, dan kepada wakil bank tersebut diberi hak untuk memuat photo copy dari pembukuan dan catatan yang bersangkutan. Menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan m) Penyelesaian Perselisihan 1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. 2) Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah. untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini nasabah dan bank sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan oleh dan berlaku di Pengadilan tersebut. n) Penutup 1) . Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka nasabah dan bank akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat. 2) Tiap Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini. 3) Surat Akad ini dibuat dan ditanda tangani oleh nasabah dan bank di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya serta mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sama bagi kepentingan masing- masing pihak. B. Faktor Yang Menjadi Resiko Penerapan Murabahah Dalam analisis risiko dengan akad murabahah ini akan dibahas dari dua sisi yaitu, dari pihak bank sebagai pemberi pembiayaan dan dari pihak nasabah sebagai penerima pembiayaan. Dari pihak Bank : 1. Murabahah, sekalipun menyangkut jual beli barang tetapi pada hakekatnya adalah transaksi pembiayaan. Dan fungsi bank tetap sebagai pedagang jasa yang memberikan fasilitas pembiayaan, bukan sebagai pedagang barang. Karena secara yuridis, adalah nasabah yang membeli barang dari pemasok bukan bank. Dan bank hubungannya dengan pemasok barang adalah sebagai kuasa dari dan atas nama nasabah bank. Dengan demikian bank harus dapat menyadari risiko, manakala terjadi penggugatan oleh pemasok barang apabila pemesanan barang dari nasabah dibatalkan. Atau terjadi pembatalan ketika barang tersebut sudah berada di tangan bank. Dan bank harus menanggung semua dari pembatalan pemesanan tersebut. 2. Apabila terjadi penundaan kewajiban membayar disebabkan karena ketidakmampuan nasabah, maka bank tidak diperbolehkan meminta nasabah membayar jumlah tambahan sebagai denda tetapi bank menunggu nasabah sampai mampu membayar cicilan. Inilah kerugian yang harus ditanggung I S T I Q R O ’ JURNAL HUKUM ISLAM, EKONOMI DAN BISNIS
Vol.1. No.1. Januari 2015, ISSN 2460-0083
bank ketika nasabah tidak mampu membayar sesuai dengan jatuh tempo pembayaran yang disepakati bersama. 3. Fluktuasi harga, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual-beli tersebut ketika akad sudah ditandatangani. 4. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab: a) Barang yang di kirim rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi; b) Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Dari pihak Nasabah : 1. Dalam setiap pendesainan sebuah pembiayaan murabahah, faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah: a) kebutuhan nasabah; b) kemampuan finansial nasabah. Dalam hal kemampuan finansial nasabah ketika dalam perjalanannya si nasabah tidak mampu meneruskan cicilannya ini yang menjadi beban moral bagi nasabah. 2. Barang yang diterima nasabah rusak dan tidak sesuai ketika diterima. Hal ini yang menjadi kerugian bagi nasabah seharusnya bisa memanfaatkan barangnya ketika diterima dari supplier atau dari bank. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat dari nasabah yang gagal atau tidak mampu dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan.
PENUTUP 1. Bentuk perjanjian (akad) pembiayaan murabahah dan hal-hal yang tidak boleh di abaikan dalam pembuatan perjanjian (akad) pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut: a) Harus memenuhi syarat- syarat murabahah b) Harus memenuhi rukun Murabahah terlebih dahulu,apa bila syarat dan rukun sudah dipenuhi selanjutnya c) Isi Akad perjanjian Pembiayaan Murabahah 3. Perjanjian pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri kantor cabang rogojampi sangat sesuai dengan Undang- undang dan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSNMUI/ IV/2000 tanggal 1 April 2000. 4. Faktor yang menjadi resiko pada bank syariah mandiri kantor cabang rogojampi adalah dari pihak bank sebagai pemberi pembiayaan dan dari pihak nasabah sebagai penerima pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat dari nasabah yang gagal atau tidak mampu dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan.
I S T I Q R O ’ JURNAL HUKUM ISLAM, EKONOMI DAN BISNIS
Vol.1. No.1. Januari 2015, ISSN 2460-0083
DAFTAR PUSTAKA Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi,. AbuUmar Basyir, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, terj,Jakarta: Darul Haq, 2004, hlm. 198. Antonio, M Syafi,i. .1999. Bank Syari’ah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan. Tazkia Institut. Jakarta. Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek, Jakarta : GIP, 2001 Arifin, Zainul, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2000 Arikunto, 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan. PT. Rineka Cipta. Jakarta Devita, Irma. 2007. Murabahah menuju pembiayaan yang murni syari’ah.www.irmadevita.Com/2007/12/17/murabahah.15 Mei 2014. Djazuli, H.A., dan Yadi Janwari, Lembaga Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002 Hak Nurul. 2011. Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari’ah. YOGYAKARAT: SUKSES Offset. hlm 24 Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam ( Fiqh Muamalah ). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004 Hendy Hendarto, Masalah Besar Bank Syari’ah, Republika: 2005, hlm. 15 Karim, Adiwaarmaan.2004. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta/ Kasmir. 2002. Manajemen Perbankan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Kerjasama Dewan Syariah Nasional MUI – Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Ed. Revisi, cet. III Cipayung Ciputat : CV Gaung Persada, 2006 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, Cet. XVII, hlm. 3. Laporan tahunan Bank Syariah Mandiri,2013 Muchammad Fauzi, SE,MM dengan judul penelitiannya “Implementasi Prinsip Syari’ah Pada Perbankan Syari’ah Di Kota Semarang. Skripsi Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Tidak dipublikasikan. Panduan BSM basic Training, 2014 Ridawan Muhammad. 2004. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). YOGYAKARATA: UII Press. hlm 96. Saefuddin, Ridwan, Perkembangan Perbankan Syariah. Lampost Edisi 28 Desember 2007 Sugiono, metodologi penelitian pendidikan; pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D, bandung: CV: Alfabeta, 2008, Cet. IV, hlm. 14. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung Sumitro, Warkum. 2004. Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait. Cetakan Empat. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syari’ah, (Jakarta, PT. Grasindo, 2005.
I S T I Q R O ’ JURNAL HUKUM ISLAM, EKONOMI DAN BISNIS
Vol.1. No.1. Januari 2015, ISSN 2460-0083