perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK SYARIAH MANDIRI
TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi
Oleh : Angga Triyoga P. NIM F3307191
PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012 commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ABSTRAK
PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK SYARIAH MANDIRI
Angga Triyoga Perbawa F3307191
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang perhitungan dan pencatatan pelaksanaan prinsip bagi hasil pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri. Diharapkan tugas akhir ini bisa mensosialisasikan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini kepada pembaca. Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini antara lain dengan wawancara, pengamatan, pengumpulan data, dan praktik secara langsung di bank syariah mandiri KCP Nusukan. Dari semua informasi yang didapatkan penulis membandingkan pelaksanaan pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri dengan berbagai peraturan yang mengatur hal-hal tersebut. Dalam Tugas akhir ini sudah dapat memastikan bahwa prinsip bagi hasil yang diterapkan bank syariah mandiri dalam pembiayaan mudarabah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Didalamnya termasuk tentang metode Revenue sharing yang digunakan dan juga mengenai hal penentuan presentase nisbah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan segala sesuatu tentang pencatatan atau penjurnalan juga telah sesuai dengan PSAK No. 105 dan papsi 2003. Setelah diketaui tentang telah sesuainya pembiayaan mudharabah di bank syariah mandiri dengan berbagai peraturan yang berlaku, diharapkan pihak bank lebih meningkatkan sosialisasi tentang hal ini kepada masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya. Transparansi tentang berbagai hal tentang pembiayaan mudharabah kepada nasabah yang bersangkutan sangat diharapkan agar terjadi sikap saling percaya antara nasabah dengan bank.
Kata kunci : bagi hasil, mudharabah, commit to user ii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ABSTRACT
THE APPLICATION OF THE SYSTEM FOR A RESULT TO MUDHARABAH FINANCING BANK SYARIAH MANDIRI
Angga Triyoga Perbawa F3307191
The purpose of this study was to describe the calculation and recording of the implementation of the principle of profit sharing mudharabah at Bank Syariah Mandiri. This final project is expected to socialize with the principles of financing for this result to the reader. The methods used in the writing of this study, among others, with interviews, observations, data collection, and the practice directly in Bank Syariah Mandiri KCP Nusukan. From all the information obtained as the author comparing the implementation of mudharabah financing in the Bank Syariah Mandiri with various rules governing such matters..In this final task is to ensure that the principles applied to the results of an independent Islamic bank in mudarabah financing in accordance with the Dewan Syariah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000. It includes about revenue sharing method used and also on the determination of the percentage ratio in accordance with applicable regulations. While everything about the recording or journalizing also been in accordance with PSAK No. 105 and PAPSI 2003.After the identification of resources has been the incompatibility mudharabah in Bank Syariah Mandiri with various regulations, banks are expected to further enhance the dissemination of this to the public in general and customers in particular. Transparency about mudharabah to the customer concerned is expected to enable the mutual trust between customer and bank.
Key words : profit sharing, mudharabah commit to user iii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
Tugas Akhir dengan judul “ PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL
PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK SYARIAH MANDIRI ” telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan guna mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perepajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret ( UNS).
Surakarta, 20 Juli 2012 Disetujui dan diterima oleh Pembimbing
Ibrahim Fatwa Wijaya, SE, MSc NRP. 330800003
commit to user iv
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
HALAMAN PENGESAHAN
Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melangkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi
Surakarta, 25 Juli 2012
Tim Penguji Tugas Akhir 1. Drs. Agus Budiatmanto, MSi., Ak NIP. 19591216 199003 1 001 Penguji
(
)
2. Ibrahim Fatwa Wijaya, SE, MSc. ( NRP. 330800003 Pembimbing
)
commit to user v
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
"Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Telah Engkau ajarkan kepada Kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Al-Baqoroh : 32)
“Dan barang siapa menempuh jalan dimana dituntutnya ilmu pengetahuan, niscaya Allah akan memudahkan jalan ke surga” (H.R Muslim)
“Sesungguhnya tidak ada yang sia-sia, semua pasti ada hikmahnya”
Penulis persembahkan kepada:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bunda dan Ayah tercinta. Kakak-kakakku tercinta. Zahira, Afifah dan Tiara jadilah anak yang sholehah kelak. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku. Almamaterku. Pembaca yang budiman. commit to user vi
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
KATA PENGANTAR
Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK SYARIAH MANDIRI ” dengan tepat waktu.
Tugas akhir ini dimaksudkan sebagai syarat persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Ahli Madya Perpajakan di Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
Penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Bapak Drs. Wisnu Untoro, M.S. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bapak Drs. Santosa T H, Msi., Ak selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Bapak Drs. Agus Budiatmanto, M.Si, Ak. selaku ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 4. Ibu Sri Murni, SE, Msi, Ak. Selaku pembimbing akademik. 5. Bapak Ibrahim Fatwa Wijaya, SE, MSc. Selaku pembimbing magang. commit to user vii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
6. Bapak ibu Dosen Fakultas Ekonomi UNS yang telah membekali ilmu pengetahuan selam dalam bangku perkuliahan. 7. Segenap staff karyawan Fakultas Ekonomi UNS. 8. Chrisna Mandarwati selaku Kepala Bank Syariah Mandiri KCP Nusukan yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan magang dan penelitian serta sebagai pembimbing instansi magang. 9. Seluruh karyawan-karyawati Bank Syariah Mandiri KCP Nusukan Surakarta, terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang diberikan. 10. Kedua orang tua yang telah memberikan do’a, dukungan, dan semangat kepada penulis. 11. Teman-teman yang telah banyak memberikan dukungannya. 12. Semua pihak yang telah membantu namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini jauh dari sempurna. Untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penulisan Tugas Akhir ini. Penulis juga berharap semoga penulisan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri.
Surakarta,
commit to user viii
Maret 2012
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL........................................................................................... i
ABSTRAK .......................................................................................................... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING...................................................................... iv
HALAMAN PENGESAHAN............................................................................ v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..................................................................... vi
KATA PENGANTAR ..................................................................................... vii
DAFTAR ISI ..................................................................................................... ix
DAFTAR TABEL ............................................................................................ xii
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ............................................ 1 commit to user 1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri ...................................... 1 ix
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
2. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri KCP Nusukan .............. 3 3. Profil Perusahaan Bank Syariah Mandiri ........................................ 3 4. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri .............................................. 5 5. Budaya Bank Syariah Mandiri ........................................................ 6 6. Struktur Organisasi.......................................................................... 7 7. Deskripsi Jabatan ............................................................................ 9 8. Produk Layanan ............................................................................ 12 B. LATAR BELAKANG MASALAH .................................................. 17 C. PERUMUSAN MASALAH .............................................................. 19 D. LATAR BELAKANG MASALAH .................................................. 19 E. PERUMUSAN MASALAH .............................................................. 20
BAB II PROFIL INSTANSI A. Landasan Teori .................................................................................. 21 1. Pengertian Bank ............................................................................ 21 2. Pembiayaan Mudharabah ............................................................. 23 3. Metode Bagi Hasil......................................................................... 27 B. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN ....................................... 31 1. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Pada BSM ... 31 2. Perhitungan dan Pengungkapan Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah .................................................................................. 45 3. Pelaksanaan Bagi Hasil Ditinjau Fatwa DSN ............................... 50 commit to user x
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB III TEMUAN
A. KELEBIHAN....................................................................................... 52 B. KELEMAHAN .................................................................................... 53 BAB IV PENUTUP
A.
KELEBIHAN....................................................................................... 54
B. KELEMAHAN .................................................................................... 55
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
commit to user xi
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR TABEL
Tabel I.1 Tabel Karyawan dan Pembagian Kerja ............................................. 5
Tabel II.1 Perhitungan Setoran Ke Bank ......................................................... 48
Tabel II.2 Tinjauan Fatwa DSN Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di BSM 51
commit to user xii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR GAMBAR
Gambar I.1 Struktur Organisasi BSM KCP Nusukan ........................................ 8
Gambar II.1 Sekema Transaksi Pembiayaan Mudharabah .............................. 26
Gambar II.2 Perbedaan Prinsip Bagi Hasil Revenue Sharing dan Profit Sharing30
commit to user xiii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR LAMPIRAN
1. Fatwa DSN No. 15/DSN_MUI?IX?2000 2. PSAK No. 105 Tahun 2007 3. PAPSI Tahun 2003 4. Surat Pernyataan Tugas Akhir
commit to user xiv
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ABSTRAK
PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK SYARIAH MANDIRI
Angga Triyoga Perbawa F3307191 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang perhitungan dan pencatatan pelaksanaan prinsip bagi hasil pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri. Diharapkan tugas akhir ini bisa mensosialisasikan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini kepada pembaca. Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini antara lain dengan wawancara, pengamatan, pengumpulan data, dan praktik secara langsung di bank syariah mandiri KCP Nusukan. Dari semua informasi yang didapatkan penulis membandingkan pelaksanaan pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri dengan berbagai peraturan yang mengatur hal-hal tersebut. Dalam Tugas akhir ini sudah dapat memastikan bahwa prinsip bagi hasil yang diterapkan bank syariah mandiri dalam pembiayaan mudarabah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Didalamnya termasuk tentang metode Revenue sharing yang digunakan dan juga mengenai hal penentuan presentase nisbah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan segala sesuatu tentang pencatatan atau penjurnalan juga telah sesuai dengan PSAK No. 105 dan papsi 2003. Setelah diketaui tentang telah sesuainya pembiayaan mudharabah di bank syariah mandiri dengan berbagai peraturan yang berlaku, diharapkan pihak bank lebih meningkatkan sosialisasi tentang hal ini kepada masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya. Transparansi tentang berbagai hal tentang pembiayaan mudharabah kepada nasabah yang bersangkutan sangat diharapkan agar terjadi sikap saling percaya antara nasabah dengan bank.
Kata kunci : bagi hasil, mudharabah,
commit to user
ii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ABSTRACT
THE APPLICATION OF THE SYSTEM FOR A RESULT TO MUDHARABAH FINANCING BANK SYARIAH MANDIRI
Angga Triyoga Perbawa F3307191 The purpose of this study was to describe the calculation and recording of the implementation of the principle of profit sharing mudharabah at Bank Syariah Mandiri. This final project is expected to socialize with the principles of financing for this result to the reader. The methods used in the writing of this study, among others, with interviews, observations, data collection, and the practice directly in Bank Syariah Mandiri KCP Nusukan. From all the information obtained as the author comparing the implementation of mudharabah financing in the Bank Syariah Mandiri with various rules governing such matters..In this final task is to ensure that the principles applied to the results of an independent Islamic bank in mudarabah financing in accordance with the Dewan Syariah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000. It includes about revenue sharing method used and also on the determination of the percentage ratio in accordance with applicable regulations. While everything about the recording or journalizing also been in accordance with PSAK No. 105 and PAPSI 2003.After the identification of resources has been the incompatibility mudharabah in Bank Syariah Mandiri with various regulations, banks are expected to further enhance the dissemination of this to the public in general and customers in particular. Transparency about mudharabah to the customer concerned is expected to enable the mutual trust between customer and bank.
Key words : profit sharing, mudharabah
commit to user
iii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB I PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri Sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri dipengaruhi adanya tuntutan dari sebagian masyarakat muslim Indonesia yang menganggap bahwa bunga bank adalah haram. Pada tahun 1997 tepatnya bulan Juli krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah yang menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merekonstruksi dan merekapitalisasi sebagian bank Indonesia. Dicuplik dari situs resmi BSM (www.syariahmandiri.co.id/ ) Bank Syariah Mandiri berawal dari salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor
asing.
Pada
saat
bersamaan,
pemerintah
melakukan
penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Di dalam Laporan Keuangan BSM 2010 menjelaskan tentan sejarahnya
saat
melakukan
konsolidasi
serta
membentuk
Tim
Pengembangan Perbankan Syariah yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di
kelompok perusahaan Bank Mandiri,
sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Dengan Berlakuknya UU tersebut dianggap menjadi momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999( www.syariahmandiri.co.id/ ). 2. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri KCP Nusukan Dari Informasi yang didapat dari Bapak Sutarto (Operating Officer BSM KCP Nusukan) “Bank Syariah Mandiri KCP Nusukan merupakan perpanjangan dari kantor pusat. Sebelum menjadi KCP, di tahun 2005 KCP Nusukan
masih berupa Kounter Layanan Syariah (KLS) yang
tempatnya berada di Bank Mandiri Konvensional cabang Gladak. Karena dinilai mempunyai potensi yang tinggi dalam pertumbuhan Bank Syariah Mandiri, KLS ini diajukan ke pusat untuk mendapatkan kenaikan tingkat menjadi KCP. Akhirnya pada tahun pada bulan oktober 2011 KLS ini mendapatkan kenaikan tingkat menjadi KCP Nusukan dan sekarang pindah ke gedung milik sendiri yang berada di jl. Piere Tendean No.199, Nusukan, Banjarsari, Surakarta sampai saat ini.”
3. Profil Perusahaan Bank Syariah Mandiri Nama Induk Lembaga : PT. Bank Syariah Mandiri Alamat Lembaga
: Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340 – Indonesia
Telepon
: (62-21) 2300 509, 3983 9000
Faksimili
: (62-21) 3983 2989
Situs Resmi
: www.syariahmandiri.co.id
Tanggal Berdiri
: 25 Oktober 1999 commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Tanggal Beroperasi
: 01 November 1999
Jumlah Karyawan
: 13.185 orang (Per November 2011)
Kepemilikan Saham : 1. PT Bank Mandiri (131.648.712 lembar)
2. PT Mandiri Sekuritas (1 lembar)
Kantor Layanan
: 630 kantor, yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia.
Kantor Tempat Magang
: Bank Syariah Mandiri KCP Nusukan
Alamat Tempat Magang
: Jl. Piere Tendean No.199, Nusukan, Banjarsari, Surakarta.
Kepala Kantor Magang
Sumber
:
: Chrisna Mandarwati
http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-
perusahaan/profil-perusahaan/profilperusahaan-profilperusahaan/ diakses 10 Maret 2012
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
1) 2) 3)
4)
1)
digilib.uns.ac.id
Tabel 1.1 Tabel Karyawan dan Pembagian Kerja Pembagian Kerja Nama Karyawan Kepala KCP Chrisna Mandarwati I. Operasional Operation Officer Sutarto Back Office Yudha Bintara Customer Service Muh. Fajrin Sean Akbar Teller Laily Abidah Office Boy 1. Fitrah Hariyadi 2. Agus Nur Sandy Security 1. Ngadiyono 2. Arief Sukmanegara 3. Sugiyanto 4. Haryadi Budi Santoso Driver Sumaryanto II. Marketing Account Officer Pelaksana Marketing Suport 1. Wisnu Bangun Wibowo 2. Rizal Gunawan Syariah Founding Eksekutif 1. Novita Dyah Windasari 2. Indriyanti Muslimah
Sumber : Bank Syariah Mandiri KCP Nusukan (2012)
4. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri a. Visi Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha. b. Misi 1) Mewujudkan
pertumbuhan
commit to user berkesinambungan.
dan
keuntungan
yang
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
2) Mengutamakan penghimpunan dana konsumer dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM. 3) Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat. 4) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal. 5) Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat. 5. Budaya Bank Syariah Mandiri Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di-shared oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut Shared Values Bank Syariah Mandiri. Shared Values Bank Syariah Mandiri disingkat “ETHIC”. 1) Excellence: Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan. 2) Teamwork: Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi. 3) Humanity: Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius. 4) Integrity: Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji. commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
5) Customer Focus: Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank
Syariah
Mandiri
sebagai
mitra
yang
terpercaya
dan
menguntungkan.
6. Struktur Organisasi Struktur Organisasi dari Bank Syariah Mandiri pada dasarnya sudah ada standar tersendiri dari Kantor Pusat. Tapi dalam pelaksanaannya banyak perubahan-perubahan yang perlu dilakukan untuk mengadaptasi dengan keadaan di masing-masing kantor BSM. Sebagai contoh di Kantor BSM KCP Nusukan, karena belum adanya Account Officer dan Kepala Warung Mikro, maka bagian marketing dan bagian mikro langsung dipimpin juga oleh Operating officer. Adapun Standar Bagian atau Struktur Organisasi dari Bank Syariah Mandiri KCP Nusukan dapat dilihat pada gambar berikut :
commit to user
Gambar I.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Nusukan
Kepala KCP Nusukan
Account Office
Kepala Warung Mikro
Operational Officer
Pelaksana Marketing Support
Back Office
Customer Service
Teller
Security
Office Boy
Syariah Founding Eksekutif
Driver
Pelaksana Marketing Mikro Sumber : Bank Syariah Mandiri KCP Nusukan (2012)
Analis Mikro
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
7. Deskripsi Jabatan Diskripsi jabatan merupakan uraian dan tanggung jawab dari masing-masing unit organisasi yang ada dalam perusahaan. Adapun deskripsi jabatan dari struktur organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Nusukan dipegang oleh Kepala Kantor Cabang Pembantu. a. Kepala KCP 1) Mengelola secara optimal sumber daya Cabang agar dapat mendukung kelancaran operasional Bank. 2) Menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna mencapai tingkat volume/sasaran yang telah ditetapkan baik pembiayaan, dana, maupun jasa. 3) Memastikan realisasi target operasional Cabang serta menetapkan upaya-upaya pencapaiannya. 4) Melakukan
kegiatan
penghimpunan
dana;
pemasaran
pembiayaan; pemasaran jasa-jasa dan mencapai target yang telah ditetapkan. 5) Melakukan
review
terhadap
ketajaman
dan
kedalaman
analisis pembiayaan guna antisipasi risiko dengan penekanan kepada: 6) Mengimplementasikan corporate culture Bank Syariah Mandiri kepada seluruh Cabang.
commit to user 21
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
b. Operating Officer 1) Mengelola secara optimal sumber daya bidang operasi agar dapat mendukung kelancaran operasional Cabang. 2) Membuat rencana dan sasaran kerja tahunan Cabang di bidang operasi. 3) Melakukan
pengecekan
pemenuhan
prasyarat/syarat
pembiayaan berdasarkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) dan akad pembiayaan serta otorisasinya. 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang c. Account Officer 1) Membantu manajemen pemasaran dalam menetapkan rencana kerja (RKAP) tahunan bidang pemasaran, baik pembiayaan, pendanaan, maupun jasa-jasa bank. 2) Melaksanakan
strategi
pembiayaan
produksi
bank
guna
mencapai volume/sasaran yang telah ditetapkan. 3) Melakukan
survey/pengamatan
secara
langsung
terhadap
kondisi/ potensi bisnis daerah. 4) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditunjuk oleh atasan. d. Customer Service 1) Memberikan penjelasan nasabah/calon nasabah atau investor mengenai produk-produk Bank Syariah Mandiri berikut syaratsyaratnya maupun tata cara prosedurnya. commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
2) Melayani pembukaan rekening giro dan tabungan sesuai dengan permohonan investor. 3) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditunjuk atasan. e. Teller 1) Bersama-sama dengan Operating Officer : a) Mengambil/menyimpan uang tunai dari/ke dalam brangkas kas/teller. b) Melaksanakan pengawasan brangkas. 2) Pada awal/akhir hari mengambil/menyimpan box teller dari/ke dalam brangkas. 3) Bersama-sama Operating Officer : a) Menghitung persediaan uang yang ada di brangkas teller. b) Pada awal/akhir membuka / menutup brangkas teller. 4) Melayani penyetoran tunai maupun non tunai dengan benar dan cepat. 5) Membuka (posting) mutasi kas secara benar melalui terminalnya f. Back Office 1) Melaksanakan pemeriksaan ulang atas semua transaksi tranfer keluar/masuk maupun nota debit keluar/masuk setiap hari. 2) Memeriksa
kebenaran/kecocokan
antara
kredit/nota debit 3) Mengimplementasikan budaya ETHIC. commit to user
fisik
blanko
nota
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
g. Pelaksana Marketing Support 1) Memperkenalkan produk-produk BSM kepada calon nasabah. 2) Memastikan
kelengkapan
persyaratan-persyaratan
penandatanganan akad dan pencairan pembiayaan nasabah. 3) Mengimpletasikan budaya ETHIC. h. Syariah Founding Eksekutif 1) Memperkenalkan produk-produk BSM kepada calon nasabah. 2) Memastikan
kelengkapan
persyaratan-persyaratan
penandatanganan akad dan pencairan pembiayaan nasabah 3) Membantu tugas Pelaksana Marketing Support.
Sumber : Bank Syariah Mandiri KCP Nusukan (2012)
8. Produk Layanan a. Produk Pendanaan 1)
Tabungan BSM Tabungan dalam mata uang Mudharabah Mutlaqah
yang
rupiah
penarikannya
dengan
akad
berdasarkan
syarat-syarat tertentu yang disepakati. 2)
BSM Tabungan Simpatik Tabungan yaddhamanah
berdasarkan
prinsip
wadiah
yang penarikannya dapat dilakukan setiap
saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
3)
digilib.uns.ac.id
BSM Tabungan Berencana Tabungan berjangka yang memberikan Nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan dan dilengkapi perlindungan asuransi dan premi gratis.
4)
BSM Tabungan Investa Cendekia Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran
bulanan
tetap
(installment)
dan
dilengkapi dengan perlindungan asuransi. 5)
BSM Tabungan Mabrur Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah.
6)
BSM Tabungan Kurban Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu nasabah dalam merencanakan
ibadah
kurban
dan
aqiqah.
Pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Amil Qurban. 7)
BSM Tabungan Pensiun Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan yang
penarikannya
berdasarkan
syarat-syarat
prinsip
Mudharabah
dapat dilakukan dan
ketentuan
mutlaqah,
setiap
saat
yang disepakati.
Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia. 8)
BSM Giro Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah.
9)
BSM Giro Valas Sarana Dollar
penyimpanan
untuk kemudahan
dana
dalam
transaksi
mata
dengan
uang
US
pengelolaan
berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah. 10)
BSM Giro Singapore Dollar Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar
untuk kemudahan
transaksi
dengan
pengelolaan
berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah. 11)
BSM Giro Euro Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Euro untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah.
12)
BSM Deposito Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah.
13)
BSM Deposito Valas Investasi commit berjangka waktu tertentu dalam mata uang to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
dollar yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah. 14) BSM Tabungan Dollar Tabungan dalam mata uang Dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM. 15)
Tabunganku Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah
dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia. Sumber
:
http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-
banking/produkdana-consumer/ diakses pada tanggal 13 Maret 2012
b.
Produk Pembiayaan 1)
Pembiayaan BSM Griya Pembiayaan BSM Griya merupakan fasilitas pembiayaan pemilikan rumah tinggal.
2)
BSM GADAI EMAS IB Pembiayaan gadai emas IB merupakan layanan untuk mendapatkan dana
dalam
mengatasi
kebutuhan
biaya
pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lain. 3)
BSM Warung Mikro Yaitu pembiayaan bagi usaha mikro yang membutuhkan dana untuk pengembangann usaha produktif. commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
4) Pembiayaan Talangan Haji Merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah
khusus
untuk
menutupi
kekurangan
dana
untuk
memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH. Sumber
:
http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-
banking/pembiayaan-consumer/ diakses pada tanggal 13 Maret 2012 c.
Produk Jasa 1)
BSM E-Banking a)
SM Card BSM
Card
merupakan
kartu
yang
dapat
dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit.(EDC/Electronic Data Capture). b)
BSM Mobile Banking GPRS (MBG) BSM Mobile Banking GPRS (MBG) merupakan layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone (handphone) berbasis GPRS.
c)
BSM NET BANKING BSM net Banking merupakan layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.
2)
BSM E-Payroll BSM e-payroll merupakan perbankan
layanan
transaksi
yang mempermudah pembayaran gaji karyawan commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
secara elektronis. 3)
BSM Sentra Bayar BSM sentra bayar merupakan layanan transaksi perbankan
yang mempermudah nasabah dalam membayar
tagihan. Sumber
:
http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-
banking/produkjasa-consumer/ diakses pada tanggal 13 Maret 2012
B. LATAR BELAKANG MASALAH Pada awal periode 1980-an, diskusi tentang bank syariah sebagai pilar ekonomi islam di indonesia telah dilakukan. Beberapa uji coba pada sekala yang relatif terbatas telah dilakukan. Didalam Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta pada 22-25 Agustus 1990 menghasilkan sebuah kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Perbankan islam di indonesia terus berkembang setelah itu ditandai dengan berlakunya UU No.7 Tahun 1992, perkembangan tersebut semakin terlihat pada era reformasi dengan disetujuinya UU No.10 Tahun 2008, dan sekarang berlaku UU No.21 Tahun 2008 (Muhammad Syafi’i 2001:25-26). Di dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 tercantum bahwa fungsi perbankan syariah mulakukan fungsi perhimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Permasalahannya adalah bagaimana Implementasi pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana di commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
perbankan syariah. Untuk keperluan pengawasan tentang hal tersebut Dewan Syariah Nasional membentuk garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum islam (Muhammad Syafi’i 2001:32). Pada Umumnya produk yang ditawarkan dalam perbankan syariah kepada nasabah diantaranya adalah a) produk funding berupa tabungan wadiah, tabungan Mudharabah, dan deposito Mudharabah, b) produk financing berupa pembiayaan murabahah, musyarakah, dan Mudharabah. Pembiayaan murabahah merupakan produk berakad jual-beli dengan berorientasi bisnis. Sedangkan pembiayaan Mudharabah dan musyarakah merupakan produk yang berakad kerjasama dan berorientasi bisnis yang berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat berupa giro, tabungan atau deposito (Muhammad, 2005:179). Didalam pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam hal kegiatan penghimpunan dana dalam bank syariah cukup mendapat kepercayaan dari masyarakat, akan tetapi dalam hal penyaluran dana yang dilakukan bank syariah dalam bentuk pembiayaan masih cukup banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pembiayaan di bank syariah tidak berbeda dengan kredit di bank konvensional atau belum benar-benar diterapkan sesuai hukum islam. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK SYARIAH MANDIRI”.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
C. PERUMUSAN MASALAH Permasalahan yang akan dibahas berdasarkan latar belakang masalah diatas adalah : 1. Seperti apakah pelaksanaan pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri ? 2. Bagaimana perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri ? 3. Seprti apakah pencatatan transaksi pembiayaan Mudharabah khususnya saat pembayaran, pelaksanaan bagi hasil, dan pelunasan pembiayaan Mudharabah jika dilihat dari dasar PSAK No.105 dan PAPSI 2003 ? 4. Bagaimanakah
pelaksanaan
prinsip
bagi
hasil
pada
pembiayaan
Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri jika ditunjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) ?
D. TUJUAN PENELITIAN Tujuan atas penelitian yang dilakukan adalah menemukan pemecahan atas permasalahan yang diuraikan diatas, yaitu : 1. Mengetahui bagaimanakah penerapan prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh bang syariah mandiri, khususnya pada transaksi pembiayaan Mudharabah? 2. Mengetahui apakah perlakuan dalam penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan Mudharabah telah sesuai dengan PSAK No. 105 belum? commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
3. Mengetahui Untuk memahami, apa hambatan yang dihadapi bank Syariah dan bagaimana seharusnya?
E. MANFAAT PENELITIAN 1. Bagi Penulis Dapat memberikan pengalaman dalam mempraktikan ilmu dan teori yang diperoleh selama mengikuti pendidikan Program Diploma III Akuntansi Keuangan ke dalam kenyataan dunia bisnis yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri. 2. Bagi Perusahaan Untuk memberikan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam hal bagi hasil sesuai materi yang dibahas. 3. Bagi Pihak Lain Dapat memberikan sebuah manfaat, berupa tambahan informasi dan sebagai refrensi bacaan untuk memperdalam bidang ini.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. LANDASAN TEORI 1. Pengertian Bank Menurut pernyataan setandar akuntansi keuangan, pengertian bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Thomas Suyatno mengartikan perbankan sebagai suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, dengan tujuan untuk memenui kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain, selain itu juga mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang bank atau giral (Wibowo,dkk., 2005: 16). Bank Syariah atau Bank Islam adalah bank yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadist Rosulullah saw. Definisi Bank Syariah menurut Sudarsono (2004:27) adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroprasi dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah muncul di Indonesia dikarenakan oleh desakan dari masyarakat khususnya yang commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
beragama Islam yang berpandangan bahwa bunga dalam perbankan merupakan bentuk riba, sehingga diharamkan dalam ajaran agama Islam. Dengan adanya UU No. 7 tahun 1997 merupakan dasar berkembangnya Bank Syariah di Indonesia. Menurut Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru(2006) perbedaan yang mendasar antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional antara lain : a. Perbedaan Falsafah Landasan falsafah yang dianut adalah perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konfensional. Jika dalam bank konvensional menggunakan sistem bunga, maka dalam bank syariah justru sebaliknya. Di dalam bank syariah sistem dikembangkan untuk menghindari sistem bunga, maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan adalah bagi hasil. b. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah Pengelolaan dana dalam sistem bank syariah dilakukan dalam bentuk titipan atau investasi. Berbeda dengan deposito dalam bank konvensional yang merupakan upaya untuk membungakan uang, cara titipan atau investasi ini berarti bank syariah harus mampu memenuhi kapan saja nasabah membutuhkan. Dana nasabah yang terkumpul akan disalurkan dan dimanfaatkan ke dalam berbagai transaksi perniagaan yang diperbolehkan dalam sistem syariah. Keuntungan yang berasal dari pemanfaatan dana nasabah dalam berbagai transaksi itulah yang commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
nantinya akan dibagikan kepada nasabah dalam bentuk bagi hasil. Dengan begitu jika hasil usaha semakin tinggi maka semakin besar pula keuntungan yang dibagikan bank syariah kepada nasabahnya, begitu pula sebaliknya. c. Kewajiban Mengelola Zakat Bank Syariah diharuskan menjadi pengelola Zakat dalam arti wajib membayar, menghimpun, mengadministrasikan dan mendistribusikan zakat. d. Struktur Organisasi Di dalam struktur organisasi sebuah Bank Syariah diwajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. 2. Pembiayaan Mudharabah a. Pembiayaan Bank Syariah Sebagaimana bank pada umumnya, bank syariah juga memiliki produk keuangan berupa kredit. Di dalam bank syariah, kredit ini disebut sebagai pembiayaan. Menurut Muhammad (2005: 17) pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan atau penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan. commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan Syariah pasal 1 ayat 25 menjelaskan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijrah atau sewa beli dalam bentuk ijrah muntahiya bittamlik. 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’. 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dari/atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang mewajibkan pihak
yang
dibiayai
dan/atau
diberi
fasilitas
dana
untuk
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil. b. Mudharabah Mudharabah adalah perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha. Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek / usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian.pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha. (Sumitro, 2002: 32) Menurut
Fatwa
Dewan
Syariah
Nasional
No.
07/DSN-
MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain sengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik, shahib al-maal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Akad ini sudah dikenal oleh umat islam sejak zaman para nabi, bahkan pada saat itu Nabi Muhammad SAW juga melakukan mudharabah dengan khatijah. Khatijah saat itu berperan sebagai shahib al-maal mempercayakan barang dagangnya untuk dijual oleh Rasulullah yang berperan sebagai mudharib ke luar negeri. Untuk memahami akad mudharabah secara umum dapat dilihat dalam sekema terjadinya transaksi mudharabah secara garis besar sebagai berikut:
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Gambar II.1 Sekema Transaksi Pembiayaan Mudharabah 1. Pengajuan pembiayaan Bank Syariah ( Shahib al-maal )
Nasabah / Pengusaha 2. Persetujuan Pembiayaan
( Mudharib )
3. Akad mudharabah
4. 100% Modal 100%
5. Keahlian / tenaga
6.1. Pembagian bagi hasil untuk nasabah
Proyek / Usaha
6.2. Pelunasan pembiayaan Modal
6.1. Pembagian bagi hasil untuk Bank
Keuntungan
Sumber : Muhammad Syafi’i Antonio “ Bank syariah” ( 2001 )
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
3. Metode Bagi Hasil a. Pengertian Riba Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjammeminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam (Muhammad syafi’i, 2001:37). Terdapat beberapa dalil islam yang melarang sistem riba. Diantara dalil-dalil tersebut antara lain di dalam Al-quran yaitu: QS.ArRuum:39, QS.An-Nisaa’:160-161, QS.Ali
Imran:130, QS. Al-
Baqarah:278-279 dan lain-lain. Allah melarang dengan keras dan tegas semua jenis riba. Allah berfirman: “ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakannya maka ketahuilah bahwa Allah dan Rosul-Nya menerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tiak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (QS. AlBaqarah:278-279) Ternyata larangan transaksi riba tersebut tidak hanya dalam Islam saja. Agama Kristen dan Katkolik bahkan Yahudi juga melarangnya. Di kalanyan Kristen terinspirasi oleh Lukas 6:34-35, sedangkan di kalangan yahudi dalam kitab-kitabnya antara lain: kitab Eksodus commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
(keluaran) pasal 22 ayat 25, kitab Levicitus (Imamat) pasal 35 ayat 7, dan lain-lain(Muhammad syafi’i, 2001:43-45). Menurut Muhammad Syafi’i Antonio (2001), riba terbagi dalam 4 jenis, yaitu: 1) Riba Fadl Riba ini timbul akibat pertukaran barang yang tidak memiliki kesamaan dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahan, atau mengandung ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masin-masing barang yang akan dipertukarkan 2) Riba Nasi’ah Riba Nasi’ah bisa terjadi pada pertukaran maupun pinjammeminjam. Bisa terjadi dalam 3 bentuk, pertama pada jual beli dua mata uang yang berbeda yang dilakukan tidaj secara tunai. Kedua, pinjam-meminjam untuk jangka waktu tertentu dengan syarat tertentu maka akan ada tambahan pada saat pengembalian. Ketiga, pinjam-meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian, tapi jika belum bisa membayar pada saat jatuh tempo, akan diberi tempo dengan konpensasi ada tambahan. 3) Riba Jahiliyah Adalah hutang yang telah dibayar oleh seseorang peminjam melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. 4) Riba Qardh
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh) Dari berbagai hal diatas tentang seperti apa riba itu, dapat disimpulkan bahwa praktik bunga dalam perbankan konvensional tergolong dalam praktik riba yang dilarang dilaksanakan oleh ajaran agama Islam b. Pengertian Prinsip Bagi Hasil Menurut Antonio (2010), bagi hasil merupakan suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahib al-maal) dan pengelola (Mudharib). Keuntungan
yang
harus
dibagihasilkan
harus
dibagi
secara
proporsional antara shahib al-maal dengan mudharib. Dengan demikian semua pengeluaran ruti yang berkaitan dengan bisnis, bukan untuk keperluan pribadi mudharib, dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shahib al-maal dengan mudharib sesuai proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebut dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian keuntungan sebelum semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shahibul maal telah dibayar kembali. c. Mekanisme perhitungan Bagi Hasil Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu profit sharing dan commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
revenue sharing. Untuk memahami masing-masing metode dapat diliahat dari gambar di bawah ini : Gambar II.2 Perbedaan Prinsip Bagi Hasil Revenue Sharing dan Profit Sharing PRINSIP REVENUE SHARING
Pendapatan Bagi Hasil Margin Sewa Lainnya
PRINSIP PROFIT SHARING
Dasar Perhitungan Bagi Hasil
Pendapatan Bagi Hasil Margin Sewa Lainnya
Dikurangi : Hak Bagi Hasil pihak ketiga
Dikurangi : Beban Operasional Pembiayaan Mudharabah
Ditambah : Pendapatan operasional lainnya
Dikurangi : Beban operasional
Laba / Rugi Bersih
Dasar Perhitungan Bagi Hasil
Laba / Rugi Bersih
Sumber : Aji Erlangga Martawireja “Akuntansi Perbankan Syariah”, ( 2009 )
Jika dilihat sesuai gambar di atas, terlihat jelas bahwa perbedaan yang mendasar antara metode profit sharing dengan metode revenue sharing terletak pada dasar perhitungannya. Di dalam commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
PSAK 105 2007 juga dijelaskan tentang dua metode ini. Jika berdasarkan revenue sharing maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto, bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan
jika
berdasar
prinsip
profit
sharing,
dasar
pembagiannya adalah laba neto yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.
B. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 1. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cara penyaluran dana di Bank Syariah Mandiri pada dasarnya mengikuti petunjuk
dan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Direksi atau Kantor
Pusat Jakarta. Tahapan proses pemberian pembiayaan yang diawali dengan a. Perencanaan Target Market Perencanaan target market merupakan proses identifikasi terhadap bidang
usaha / individu yang potensial,
sekaligus merupakan
penentuan prioritas dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bisnis unit dengan kebijakan umum yang telah ditentukan Direksi. Dasar – dasar penentuan target market meliputi : ﻬKualitas ﻬPortfolio Konsentration ﻬBANK Experience commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ﻬEvaluation
b. Investigasi Investigasi adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan nasabah dan usaha nasabah, pemeriksaan atas kebenaran data dan penyusunan laporan, Mencakup: 1) Melakukan
Investigasi
surat
permohonan
pembiayaan
dan
kelengkapanya. a) Untuk Nasabah Perorangan Memastikan seluruh kolom isian yang terdapat pada formulir
permohonan pembiayaan telah diisi dengan
benar oleh nasabah. Mencocokkan isian data pribadi dengan Copy kartu identitas nasabah. Mencocokkan isian data jaminan dengan data-data jaminan yang diberikan. Memastikan bahwa formulir dan tanda tangan tersebut sesuai/sama dengan tanda tangan yang ada pada kartu identitas nasabah. Untuk nasabah yang beristri memastikan suami/istri nasabah telah menandatangani formulir, dan tanda tangan tersebut sesuai dengan tanda bukti diri. b) Untuk Nasabah Badan Usaha commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Memastikan bahwa seluruh kolom isian yang terdapat pada SPP telah diisi nasabah. Bila pengisian dilakukan dengan tulisan tangan, Pastikan bahwa tulisan jelas dan terbaca. Memastikan bahwa setiap informasi yang ditulis nasabah pada SPP sesuai dengan data-data ( lampiran ) yang disampaikan nasabah. Memastikan bahwa yang menandatangani SPP adalah pihak yang berhak / berwenang sesuai akta perusahaan terakhir. Memastikan SPP telah dibubuhi cap perusahaan. 2) Melakukan Investigasi Informasi Nasabah (Pra- Analisis). a) BI Checking Untuk memastikan nasabah bukan merupakan debitur bermasalah pada bank lain. b) Trade Checking Memastikan calon nasabah telah mempunyai hubungan yang baik dan selalu dapat memenuhi kewajan-kewajibanya. c) Negative List. ( termasuk didalamnya daftar nasabah ditolak) Memastikan nasabah tidak termasuk dalam daftar black list yang
dikeluarkan BI, maupun negative list intern BSM (
dapat dilihat pada public folder masing-masing cabang). d) Kelompok debitur besar commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Memastikan apakah nasabah termasuk / tidak termasuk dalam salah satu dari debitur besar BSM dan tidak melampaui BMPK (dapat dilihat pada public folder masing – masing cabang). e) Financing risk rating ( FRR) Untuk mengetahui tingkat risiko usaha calon nasabah ( sesui SE No. 6/007/PEM tanggal 26 april 2004) f) Pengecekan sektor ekonomi Memastikan bahwa usaha yang dijalankan calo nasabah tergolong dalam sector ekonomi dan sub sektor ekonomi yang mempunyai rating menarik untuk dibiayai dan penetapan princing ( sesuai No. 6/013/PEM tanggal dan SE turunannya). 3) Melakukan Investigasi Obyek Pembiayaan, Lokasi Usaha dan Aktifitas Usaha Nasabah. a) Obyek pembiayaan berupa barang / benda memastikan
fisik
barang
sesuai
dengan
tujuan
pembiayaan, meliputi antara lain jenis barang, kualitas barang, jumlah barang dan nilai kewajaran barang. Memastikan
tempat
penyimpanan
pengamanan oleh nasabah sendiri.
commit to user
dan
system
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Khusus
barang-barang
keberadaan,
kondisi,
investas
:
perawatan
memastikan dan
masih
dimanfaatkannya barang-barang investasi tersebut. Memeriksa
dokumen
legalitas/
bukti
kepemilikan
barang/ benda, dan nomor identitas/ spesifikasi dalam dokumen surat harus sama dengan nomor yang terdsapat pada objek. b) Obyek pembiayaan berupa modal kerja usaha / proyek. Memastikan keberadaan / lokasi usaha yang dijalankan nasabah serta meyakini bahwa usaha tersebut benar – benar milik nasabah. Memastikan volume serta aktivitas usaha nasabah sesuai dengan gambaran yang diberikan oleh nasabah dalam proposal pembiayaan. Memastikan kelancaran usaha nasabah . Memastikan bahwa proyek yang akan / sedang dikerjakan nasabah sesuai dengan SPK / dokumen proyek yang dimintakan pembiayaan bank. Critical poin yang harus diperhatikan, antara lain: Lokasi Proyek, Jenis, Nilai Proyek, Pemberi Kerja, Aktivitas Proyek. 4) Melakukan Investigasi Barang Jaminan : a) Barang jaminan berupa tanah dan bangunan: commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Dokumen jaminan terdiri dari : sertifikat tanah (SHM, SHGB, SHU), KTP pemilik + suami/istri, Copy PBB 2 tahun terakhir, IMB ( bila terdapat bangunan) Untuk tanah yang belum memiliki sertifikat atau masih berupa girik / letter C sebaiknya tidak diterima sebagai jaminan. Untuk lokasi dengan alamat yang jelas, maka alamat objek harus dicek sama dengan alamat yang tertera pada dokumen jaminan. Untuk memastikan letak / lokasi jaminan beupa tanah kosong
beserta
batas –batasnya agar menghubungi
aparat desa setempat ( RT/RW/ carik/lurah ) Mintalah informasi kepada aparat desa maupun warga sekitar
untuk memastikan bahwa objek jaminan tidak
dalam status sengketa. Melakukan pengecekan keaslian sertifikat jaminan ke BPN setempat. b) Barang jaminan berupa kendaraan; Dokumen jaminan terdiri dari : faktur/invoice pembelian dan BPKB Mencocokkan dokumen jaminan tersebut dengan merk & Jenis kendaraan, nomor mesin dan nomor rangka. commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Khusus untuk kendaraan komersial, periksa peruntukan kendaraan, ijin trayek dan masa berlakunya serta uji kendaraan.
c. Pengumpulan Dan Pengecekan Dokumen 1) Nasabah Perorangan a) Asli surat permohonan pembiayaan yang telah ditandatangani nasabah + istri / suami ( bila telah menikah). Cek
bahwa
nama dan tandatangan yang tertera sesuai dengan asli KTP / paspor / SIM nasabah + istri / suami. b) Copy surat bukti diri ( KTP / Paspor / SIM ) nasabah + istri (bila telah menikah). Pastikan bahwa KTP / Paspor / SIM nasabh masih berlaku, dan periksa bahwa foto yang tertera sesuai dengan wajah nasabah. c) Surat nikah ( bila nasabah telah menikah). Cocokkan nama sesuai nama di KTP nasabah+istri. d) Copy kartu keluarga ( KK ) Pastikan alamat pada KK sesuai dengan yang tertera di KTP / paspor / SIM nasabah. Pastikan bahwa KK tersebut tertera tandatangan pengurus dan cap RT / RW setempat. e) Keterangan Penghasilan f) Foto Copy / salinan dokumen jaminan g) Data penunjang : commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Copy surat izin praktek ( SIP ) dan NPWP (untuk professional ). Surat Izin Usaha ( SIUP, TDP, NPWP ) untuk wiraswasta. 2) Nasabah Badan Usaha a) Asli surat permohonan pembiayaan b) Copy legalitas badan usaha berupa akta pendirian anggaran dasar
dan
perubahannya,
termasuk
pengesahan
dari
Departemen kehakiman dan Lembaran Berita Negara. c) Copy Legalitas usaha berupa: SIUP, TDP, NPWP, dan izin lainya. d) Laporan keuangan ( Neraca , Laba/Rugi ) 2 tahun terakhir, khusus pembiayaan dengan total limit diatas Rp. 5 milyar, wajib didukung dengan laporan keuangan audited. e) Data rencana usaha / perincian peruntukan pembiayaan. f) Study
kelayakan
proyek,
khusus
untuk
pemberian
pembiayaan untuk tujuan investasi kepada group - group debutur dengan total limit diatas Rp. 5 milyar. d. Analisis Pembiayaan 1) Tujuan analisis pembiayaan 2) Hal – hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis pembiayaan serta pembuatan NAP. 3) Melakukan penilaian Aspek – aspek Pembiayaaan commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
e. Persetujuan, Pemutusan, dan Pencairan Pembiayaan 1) Bagaimana Pemutusan dan Persetujuan Pembiayaan diberikan ? a) Persetujuan pembiayan harus didasarkan atas hasil analisis secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan semua faktor resiko yang akan ditanggung dengan ekspektasi hasil yang akan diperoleh dari rencana pembiayaan. b) Pemutusan pembiayaan dilakukan oleh Komite Pembiayaan sesuai dengan kewenangannya, dengan memperhatikan rekomendasi persetujuan yang diberikan dalam NAP. c) Pemberitahuan persetujuan kepada nasabah disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3). d) Pembuatan SP3 harus sesuai dengan persyaratan dalam NAP dan persyaratan tambahan yang diputuskan oleh Komite Pembiayaan. 2) Prinsip – Prinsip Pencairan Pembiayaan a) Prinsip Dual Control Proses pencairan pembiayaan harus dilakukan oleh unit lain yang terpisah dari unit analisis dan pemutusan pembiayaan. b) Prinsip Comply With ( Kepatuhan terhadap Syarat) Pencairan pembiayaan merupakan implementasi dari sebuah persetujuan pembiayaan yang dicantumkan dalam nota analisis. Yang kemudian dituangkan dalam SP3 dan Akad commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Pembiayaan. Oleh sebab
itu maka setiap pencairan harus
memenuhi syarat ( comply with ) yang ditetapkan dalam SP3 dan Akad Pembiayaan. 3) Kapan Pembiayaan Dapat Dicairkan a) Memastikan kelengkapan dan keabsahan semua dokumen pembiayaan
dan surat jaminan sesuai persyaratan yang
tercantum dalam SP3 atau Akad Pembiayaan. b) Lakukan pengecekan dokumen yang diserahkan tersebut diatas, dengan
menggunakan formulir Daftar Pengecekan
Realisasi Pembiayaan (DPRP). c) Pencairan dilakukan setelah semua persyaratan dalam DPRP dipenuhi,
sesuai
rekomendasi
Manajer
Operasi
dan
persetujuan Kacab. f. Dokumentasi 1) Dokumentasi pembiayaan mempunyai fungsinya yang strategis yaitu : a) Sebagai bukti adanya kesepakatan antara Bank dengan nasabah. b) Sebagai bukti pengikatan / penguasaan jaminan. c) Sebagai bukti penutupan asuransi. d) Sebagai bukti transaksi keuangan antara nasabah dengan Bank. e) Sebagai bukti adanya pembiayaan Bank kepada nasabah. commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
f) Sebagai sarana pembuktian di pengadilan bila terjadi wanprestasi /
perselisihan antara Bank dengan nasabah
dikemudian hari. Untuk itu dokumentasi pembiayaan harus dilakukan secara benar, tertib &
up to date serta dapat dipertanggungjawabkan.
2) Dokumen apa saja yang harus di dokumentasikan a) Surat Permohonan Pembiayaan dan Lampirannya. b) Bukti Pelaksanaan Investigasi. c) Nota analisis dan Bukti Persetujuan Pembiayaan ( SP3 ). d) Akad Pembiayaan. e) Setiap akad pembiayaan harus diberi nomor urut tertentu sesuai
ketentuan guna tertib administrasi dan dokumentasi
pembiayaan. f) Bukti pengikatan jaminan. g) Bukti penutupan asuransi. h) Bukti kelengkapan Dokumen Pembiayaan lainnya. g. Monitoring Pembiayaan 1) Yang dimaksud Monitoring Pembiayaan Monitoring
pembiayaan
adalah
tindakan
pengawasan
/
pengawalan dalam pengelolaan pembiayaan sampai dengan pembiayaan dilunasi nasabah. commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
2) Monitoring Pembiayaan Mencakup Apa Saja a) Memastikan pembiayaan
bahwa
setiap
tahapan
proses
pemberian
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
b) Memastikan bahwa semua persyaratan pembiayaan telah dipenuhi nasabah, meliputi : Monitoring penguasaan dan pengamanan jaminan. Monitoring penutupan asuransi. Monitoring pemunuhan dokumen pembiayaan lainnya. c) Monitoring portofolio pembiayaan. d) Monitoring perkembangan usaha nasabah. e) Monitoring penggunaan pembiayaan. f) Monitoring dokumen pembiayaan yang akan jatuh tempo. g) Monitoring kualitas aktifitas produktif dan PPAP. h. Hal – hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan monitoring. 1) Memaksimalkan penggunaan checklist dalam pembuatan NAP dan checklist proses pencairan pembiayaan guna monitoring proses pemberian pembiayaan dan pemenuhan persyaratan. 2) Analyst mikro hendaknya membuat administrasi / catatan mengenai persyaratan pencairan pembiayaan yang belum dipenuhi nasabah. 3) Tetapkan batas waktu kesanggupan nasabah dalam memenuhi / menyerahkan persyarantan pembiayaan. commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
4) Cover note yang dikeluarkan oleh notaris / deler bukan merupakan bukti pemilikan jaminan / pengikatan, namun hanya merupakan bukti tanda terima pengurusan dokumen / pengikatan jaminan. 5) Dilakukan dalam monitoring portofolio pembiayaan a) Monitoring pencapaian target pembiayaan yang telah ditetapkan, berdasarkan jenis penggunaan, sektor ekonomi, skema pembiayaan dan segmentasi debitur. b) Membuat laporan kepada manajer marketing / kepala cabang untuk pembiayaan yang telah melampaui target yang ditetapkan. Dengan demikian cabang / unit bisnis dapat mengalokasikan pembiayaan kepada jenis pembiayaan lainya. 6) Yang dilakukan dalam monitoring kegiatan usaha nasabah. a) Membuat rencana OTS secara tahunan untuk memperoleh informasi tentang : Perkembangan usaha terakhir Perubahan manajemen ( bila ada ) Masalah
–
masalah
yang
dihadapi
dan
upaya
pemecahanya. Rencana usaha tahun depan ( jangka pendek maupun jangka panjang) Industri nasabah serta strategi pasar nasabah. commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Usaha – usaha ( kebutuhan pembiayaan ) yang mungkin dibiayai. b) Hal – hal yang dilihat pada saat melakukan kunjungan : tanggapan nasabah, jumlah persediaan dan piutang, tingkat aktifitas usaha nasabah ( transaksi jual beli ), omset pembelian / penjualan, administrasi
nasabah, serta hal lain
yang diperlukan dalam monitoring dimaksud. 7) Apa yang dilakukan dalam monitoring penggunaan / kewajaran pembiayaan. a) Pembiayaan modal kerja b) Volume oprasional usaha nasabah dapat dimonitor on desk melalui aktivitas rekening bank, laporan keuangan triwulan / semesteran dan laporan penjualan / pembelian yang disampaikan nasabah secara berkala. c) Pembiayaan investasi atau konsumtif : meyakini kewajaran harga barang yang dibeli dengan menanyakan kepada penjual / agen barang sejenis untuk meyakini kebenaran pembelian dan keberadaan barang yang dibiayai. 8) Yang dilakukan dalam monitoring kewajiban jatuh tempo. a) Monitoring jatuh tempo angsuran harian yaitu melalui cetak pembiayaan Past Due ( per AO ), untuk selanjutnya dilakukan penagihan. commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
b) Monitoring asuransi yang akan jatuh tempo maupun yang telah jatuh tempo melalui cetak asuransi YAJT s/d tanggal tertentu atau cetak asuransi yang telah jatuh tempo untuk selanjutnya dilakukan tindakan penagihan kepada nasabah agar nasabah menyiapkan dananya. Idealnya perpanjangan asuransi dilakukan minimal 7 hari sebelum jatuh tempo polis asuransi. Untuk itu, hendaknya pencetakan asuransi yang akan jatuh tempo dilakukan setiap minggu.
Sumber : Bank Syariah Mandiri KCP Nusukan (2012)
2. Perhitungan dan Pengungkapan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dalam pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri menggunakan prinsip bagi hasil dalam pelaksanaannya. Setelah penentuan nisbah, pada saat akad juga ditentukan metode yang akan digunakan dalam distribusi hasil usaha tersebut. Dalam pelaksanaannya di Bank Syariah Mandiri,
perhitungan
distribusi
hasil
usaha
dalam
pembiayaan
mudharabah menggunakan metode Revenue Sharing. Dalam PSAK 105 dijelaskan bahwa metode ini menjadikan laba bruto sebagai dasar dalam pendistribusian hasil usaha.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Dalam memahami sistem perhitungan bagi hasil di Bank Syariah Mandiri akan lebih mudah jika menggunakan sebuah ilustrasi transaksi pembiayaan mudharabah itu sendiri. a. Berikut Ilustrasi pembiayaan mudharabah : PT. Susah Payah mendapatkan suatu proyek pembangunan gedung dari Pemda Kota Surakarta senilai Rp 1.200.000.000,00 dengan jangka waktu pekerjaan selama 1 tahun dari tahun 2010 sampai 2011. Untuk mengerjakan proyek tersebut PT. Susah Payah tidak memiliki dana sendiri, oleh karena itu akan diajukan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri untuk mendanai proyek tersebut. Diketahui nilai RAB proyek sebesar Rp 990.000.000,00 Pembayaran proyek dilakukan berkala sebanyak 2 kali selama 1 tahun, dan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Pertanyaan : 1) Berapa nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah bila disepakati jangka waktu pembiayaan selama 1 tahun dan pokok pembiayaan dikembalikan secara berkala sebanyak 2 kali setiap 6 bulan sekali. Atau pada saat pembayaran termin dari pemilik proyek? Penghitungan dengan metode Revenue Sharing, bila diketahui bank berharap mendapatkan return 10% per tahun! Perhitungan Nisbah : - Pembiayaan Bank
: RAB : Rp 990.000.000,00 commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
: Nilai SPK – RAB
- Laba Bruto PT. SP
: Rp 1.200.000.000 – Rp 990.000.000 : Rp 210.000.000,00 - Expected Return Bank
: Rp 990.000.000 x 10% x 1 : Rp 99.000.000,00
10% adalah contoh bila bank ingin mendapat return 10% per tahun. Dalam prakteknya persentase return yang diinginkan bank telah ditentukan oleh kantor pusat. Hal tersebut biasanya dipengaruhi oleh besar pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan. Nisbah Bagi Hasil dengan metode Revenue Sharing : - Nisbah Bank
: Expected return bank x 100% Laba Bruto Nasabah : Rp 99.000.000
x
100%
Rp 210.000.000 : 47,143 % - Nisbah PT. Duta Kencana : 100% - 47,143%
= 52,857%
Distribusi bagi hasil adalah sebagai berikut: - Setoran pertama dan ke-2 : Pendapatan
: Rp. 600.000.000,00
Laba bruto
: 600.000.000 – (990.000.000:2) : Rp. 105.000.000,00
Bagi hasil
: Nisbah x Laba Bruto commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Bagi hasil bank
: 47,143% x 105.000.000 : Rp 49.500.000,00
Bagi Hasil PT. SP
: 52,857% x 105.000.000 : Rp 55.500.000,00
Tabel II.1 Perhitungan Setoran Ke Bank dalam (Rp. 1.000,00) Keuntungan PT. Susah Payah Setoran Ke-1 Rp 105.000 Setoran Ke-2 Rp 105.000 Rp 1.200.000
Bagi Hasil Bank Rp 49.500 Rp 49.500 Rp 99.000
Bagi Hasil Pembayaran Jumlah Yang PT. Susah Payah Pokok Pembiayaan Disetor ke Bank Rp 55.500 Rp 495.000 Rp 544.500 Rp 55.500 Rp 495.000 Rp 544.500 Rp 111.000 Rp 990.000 Rp 1.089.000
2) Pencatatan pembiayaan mudharabah a) Jurnal pada saat pembayaran pembiayaan mudharabah adalah: Pembiayaan Mudharabah Kas
Rp 990.000.000 Rp 990.000.000
Jurnal telah sesuai dengan PAPSI 2003 Pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas kepada pengelola dana (sesuai PSAK 105: Akuntansi Mudharabah paragraf 12). Pembiayaan mudharabah yang diberikan dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
pembayaran (sesuai PSAK 105: Akuntansi Mudharabah paragraf 13). b) Jurnal pada saat penerimaan angsuran pertama
dan ke-2
adalah: Kas
Rp 495.000.000 Pembiayaan Mudharabah
Kas
Rp 495.000.000 Rp 495.000.000
Pembiayaan Mudharabah
Rp 495.000.000
Jurnal telah sesuai dengan PAPSI 2003 Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah berakhir (sesuai PSAK 105: Akuntansi Mudharabah paragraf 9). Pembayaran kembali pembiayaan mudharabah oleh mudharib akan mengurangi pembiayaan mudharabah (sesuai PAPSI 2003) c) Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil bank pertama dan ke-2 adalah: Kas
Rp 49.500.000 Pend. Bagi Hasil Mudharabah
Kas
Rp 49.500.000
Rp 49.500.000 Pend. Bagi Hasil Mudharabah
Rp 49.500.000
Jurnal telah sesuai dengan PAPSI 2003 commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Pengakuan penghasilan usaha mudharabah diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana (sesuai PSAK 105: Akuntansi Mudharabah paragraf 22). Investasi mudharabah yang melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati (sesuai PSAK 105: Akuntansi Mudharabah paragraf 20). Pembagian hasil usaha mudharabah dilakukan dengan prinsip Revenue sharing ( bagi hasil ), maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto, bukan total pendapatan usaha (sesuai PSAK 105: Akuntansi Mudharabah paragraf 11). Jika terjadi kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak bank, kecuali kerugian tersebut terjadi karena kelalaian atau kesalahan pengelola dana. Dan jika terjadi kerugian
akibat
kelalaian
pengelola
dana
akan
dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah (sesuai PSAK 105: Akuntansi Mudharabah paragraf 11). 3. Pelaksanaan Bagi Hasil Ditinjau Fatwa Dewan Syariah Nasional Pelaksanaan pembagian bagi hasil dalam sebuah pembiayaan diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 15/DSNcommit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
MUI/IX/2000 tentang “Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah”. Penulis akan menganalisis kesesuaian perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri dengan Fatwa DSN di atas.
Tabel II.2 Tinjauan Fatwa DSN Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri
NO.
Item Dalam
Implementasi
Fatwa Dewan
Distribusi
Distribusi
Syariah Nasional
Hasil Usaha
Hasil Usaha
( DSN )
Saat 1.
Akad
menentukan
be-sarnya
nisbah
Fatwa
DSN
No.
15/DSN-MUI/IX/2000
bagi hasil terdapat
tentang Prinsip Hasil
kesepakatan
Usaha dalam Lembaga
dan
tawar-menawar
Keuangan Syariah Pa-
antara nasabah dan
da Ketentuan Umum
Bank
Butir ke-3
Syariah
Mandiri, rela
dan
Kesesuaian
Sesuai
sehingga saling
percaya. Metode 2.
Metode Bagi Hasil
yang
Fatwa
DSN
No.
digunakan oleh Bank
15/DSN-MUI/IX/2000
Syariah
Mandiri
tentang Prinsip Hasil
adalah
metode
Usaha dalam Lembaga
Revenue Sharing
Keuangan Syariah Pada Ketentuan Umum Butir ke- 1&2
commit to user
Sesuai
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB III
TEMUAN
Setelah
penulis
melakukan
analisis
serta
pembahasan
terhadap
pelaksanaan dan perhitungan prinsip bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Nusukan Pada Bulan Januari 2012, penulis dapat menemukan kelebihan dan kelemahan yaitu sebagai berikut.
A. Kelebihan 1. Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri dilakukan secara teratur dan berkekuatan hukum untuk memberikan rasa aman kepada kedua belah pihak. 2. Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI, dan sepenuhnya tidak terdapat penyimpangan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Mudharrabah ( Qiradh). 3. Metode Bagi Hasil yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri dalam Pembiayaan Mudharabah adalah Revenue Sharing, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah pada Ketentuan Umum Prinsip Distribusi Hasil Usaha Butir ke 1 dan 2. commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
4. Penentuan nisbah pada prinsip Bagi Hasil yang digunakan Bank Syariah Mandiri dilakukan saat akad sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah pada Ketentuan Umum Prinsip Distribusi Hasil Usaha Butir ke 3.
B. Kelemahan 1. Kurangnya sosialisasi membuat Pembiayaan Mudharabah dengan prinsip Bagi Hasil ini masih dianggap tidak berbeda dengan kredit dalam perbankan konvensional, sehingga masyarakat belum mengerti secara jelas tentang kelebihan-kelebihan pembiayaan mudharabah ini. 2. Belum Transparansi atau belum jelasnya sumber dari mana didapat sebuah angka presentase dari Expected return bank membuat masih ada tanda tanya yang belum terjawab dengan tutas di dalam pembahasan tentang pelaksanaan prinsip bagi hasil ini.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN Dari temuan pada bab III, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 1. Penentuan presentase nisbah dalam Pembiayaan Mudharabah di Bank syariah mandiri dilakukan saat awal pembuatan akad pembiayaan mudharabah. Dimana akad tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh keduabelah pihak yaitu pihak bank syariah sebagai sohibul maal dan nasabah sebagai mudharib. Hal tersebut sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah Pada Ketentuan Umum Prinsip Distribusi Hasil Usaha Butir ke-3. 2. Dalam
pembiayaan
mudharabah
di
Bank
Syariah
Mandiri
menggunakan metode revenue sharing sebagai metode yang digunakan dalam hal pembagian hasil usaha. Hal ini sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah Pada Ketentuan Umum Prinsip Distribusi Hasil Usaha Butir ke-1 dan 2.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
B. SARAN Dari hasil temuan pada bab III, maka penulis memberikan rekomendasi bagi Bank Syariah Mandiri, khususnya BSM KCP Nusukan sebagai berikut: 1. Meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan tentang seluk beluk keuangan syariah, dimana berbagai pembiayaan di bank syariah tercakup didalamnya. Dengan ditingkatkannya sosialisasi diharapkan masyarakat menjadi lebih mengerti dan mengetahui keuntungan dan kelebihan-kelebihan pembiayaan yang dilaksanakan dengan prinsip syariah, sehingga berakibat bertambahnya minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan dengan prinsip syariah 2. Meningkatkan
transparansi
proses
pelaksanaan
pembiayaan
mudharabah tersebut kepada nasabah yang berperan sebagai mudharib, dengan tujuan menumbuhkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak.
commit to user