ANALISIS MUTU DAN KRITERIA KELAYAKAN DOKUMEN AMDAL DI KABUPATEN BOGOR DAN KOTA BOGOR
RACHMA VENITA
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2015
PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA* Dengan ini, saya menyatakan bahwa disertas berjudul Analisis Mutu dan Kriteria Kelayakan Dokumen AMDAL di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dengan arahan dari pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain, telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.
Bogor, Juli 2015
Rachma Venita NIM P 052137634
RINGKASAN RACHMA VENITA. 2015. Analisis Mutu dan Kriteria Kelayakan Dokumen AMDAL di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Dibimbing oleh HEFNI EFFENDI dan HARI WIJAYANTO. Pesatnya kegiatan pembangunan yang terjadi di Indonesia berpotensi memberikan tekanan terhadap kelestarian lingkungan. Oleh karena itu diperlukan upaya pembangunan yang berwawasan lingkungan yang salah satu instrumennya melalui analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Seiring dengan perkembangan dan penyesuaian kondisi lingkungan, kebijakan AMDAL telah mengalami beberapa perubahan. Dengan perubahan kebijakan AMDAL, maka evaluasi kinerja AMDAL perlu dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja penilai mutu dokumen dan kriteria kelayakan lingkungan pada 15 dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Kabupaten dan Kota Bogor tahun 2012 sampai dengan 2014. Tujuan penelitian adalah menganalisis mutu dokumen AMDAL dan klasifikasi dokumen berdasarkan jenis industrinya, menganalisis pemenuhan kriteria kelayakan lingkungan, menganalisis implementasi penggunaan pedoman penilaian PerMenLH nomor 08 Tahun 2013 tentang tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan berdasarkan dua responden penilai yang telah memiliki sertifikat penilai, serta mengidentifikasi persepsi mutu dokumen dan kriteria kelayakan lingkungan para pelaku AMDAL (perusahaan, konsultan, pemerintah, ahli dan masyarakat). Metode analisis yang digunakan adalah analisis mutu dokumen AMDAL yang difokuskan pada uji mutu aspek konsistensi, keharusan, relevansi dan analisis kriteria kelayakan lingkungan dengan pembobotan. Analisis korelasi Pearson dari dua responden penilai yang bersertifikat untuk menunjukkan metode kesamaan prosedur penilaian. Analisis deskriptif untuk kuisioner yang disebar kepada 50 pelaku AMDAL untuk identifikasi persepsi mutu dokumen dan kriteria kelayakan lingkungan. Mutu dokumen yang paling baik dilihat dari dokumen AMDAL dengan kategori kegiatan sarana akomodasi wisata dengan nilai skor 81. Analisis kriteria kelayakan menunjukkan 3 dari 15 dokumen tidak layak lingkungan dilihat dari pembahasan tolok ukur kelayakan lingkungan dalam dokumen AMDAL. Implementasi penggunaan pedoman PerMenLH 08 Tahun 2013 menunjukkan korelasi positif antara dua penilai yaitu 0.681. Uji kualitas dokumen dan kriteria kelayakan telah dilakukan oleh sebagian responden namun hasilnya masih belum sempurna dan diperlukan sosialisasi dan pendalaman materi lebih lanjut.
Kata kunci: mutu dokumen, kriteria kelayakan, bogor, AMDAL
SUMMARY RACHMA VENITA. 2015. Analysis of Quality and Feasibility Criteria of AMDAL Document in Bogor District and Bogor City. Under Advisory Committee of HEFNI EFFENDI and HARI WIJAYANTO. The rapid development activities that occurred in Indonesia has the potential to put pressure on the environment. Therefore it requires sustainable development efforts with one of environment instrument by through Environmental Impact Assessment (EIA). Along with the development and environmental conditions adjustment, EIA policy has undergone several changes. With EIA policy changes, evaluation on EIA performance needs to be done. In this research the performance evaluation conducted on 15 EIA document issued by the District and City of Bogor in 2012 through 2014. The purpose of this research is to analyze the EIA document quality and classification based on the type of industry, the fulfillment of environment eligibility criteria on EIA documents, the implementation of ministerial regulation no 08 year 2013 assessment guidelines procedures by the two certified EIA verifiers respondents and identify the perceptions of EIA actors (companies, consultants, government, experts and the public) about the EIA document quality dan environmental eligibility criteria. The analysis methods in this research are the analysis of the document quality criteria that focused on consistency aspect quality test, necessity aspect, relevancy aspect and environment feasibility analysis with weighting criteria, Pearson correlation analysis of the two certified verifier to show the similarity assessment method procedure and descriptive analysis of 50 EIA respondents distributed questionnaire to identify perceived quality of documents and environmental eligibility criteria. From the analysis, the documents are best seen from the EIA documents with tourist accommodation facilities categories by score of 81. Also from the eligibility criteria analysis resulted that three from fifteen analized documents are not feasible with the benchmark in EIA environment feasibility document. The implementation of ministerial regulation 08 of 2013 guidance carried out by both EIA certified verifier respondents shows a positive correlation results by 0.681. The EIA document quality and eligibility criteria assesment have been made by some of EIA respondents but the results are still need further research and more socialization. Keywords: quality document, eligibility criteria, bogor, EIA
© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2015 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB
i
ANALISIS MUTU DAN KRITERIA KELAYAKAN DOKUMEN AMDAL DI KABUPATEN BOGOR DAN KOTA BOGOR
RACHMA VENITA
Tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2015
ii
Penguji Luar Komisi pada Ujian Tesis: Dr.Ir. Arief Sabdo Yuwono, MSc
iii
LEMBAR PENGESAHAN
Judul Tesis : Analisis Mutu dan Kriteria Kelayakan Dokumen AMDAL di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor Nama : Rachma Venita NIM : P052137634
Disetujui oleh Komisi Pembimbing
Dr. Ir. Hari Wijayanto, M.Si Anggota
Dr. Ir. Hefni Effendi, M.Phil Ketua
Diketahui oleh
Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Dekan Sekolah Pascasarjana
Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, MS
Dr. Ir. Dahrul Syah, MSc Agr
Tanggal Ujian: 17 Juni 2015
Tanggal Lulus:
iv PRAKATA Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala yang telah melimpahkan nikmat sehat, iman serta ilmu sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam Tesis ini adalah “Analisis Mutu dan Kriteria Kelayakan Dokumen AMDAL di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor” sebagai salah satu syarat untuk pascasarjana di Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor. Terima kasih penulis ucapkan kepada Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan yang telah membiayai penelitian ini dan Bapak Dr. Ir. Hefni Effendi, M.Phil dan Bapak Dr. Ir. Hari Wijayanto, M.Si selaku pembimbing serta semua pihak yang telah membantu dalam proses pengumpulan data sehingga penulis berhasil menyelesaikan Tesis ini. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, suami, anak serta seluruh keluarga, atas segala doa, kasih sayang dan dukungannya. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Bogor, Juni 2015
Rachma Venita
v
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN 1 PENDAHULUAN Latar Belakang Perumusan Masalah Tujuan Penelitian Ruang Lingkup Penelitian 2 TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Analisis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Proses AMDAL Kualitas Dokumen AMDAL Kriteria Kelayakan Lingkungan 3 METODE Tempat dan Waktu Alat dan Bahan Metode Analisis Analisis Mutu Dokumen AMDAL Analisis Kriteria Kelayakan Lingkungan Analisis Penggunaan Pedoman Penilaian PerMenLH Nomor 08 Tahun 2013 Analisis Persepsi Mutu Dokumen dan Kriteria Kelayakan Lingkungan Para Pelaku AMDAL 4 HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Mutu Dokumen AMDAL Hasil Analisis Kriteria Kelayakan Lingkungan Analisis Penggunaan Pedoman Penilaian PerMenLH Nomor 08 Tahun 2013 Analisis Persepsi Mutu Dokumen dan Kriteria Kelayakan Lingkungan Para Pelaku AMDAL 5 SINTESIS 6 SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Saran DAFTAR PUSTAKA RIWAYAT HIDUP
1 1 4 4 4 5 5 5 8 12 15 16 16 16 16 17 19 20 20 21 24 26 30 31 32 35 36 36 37 38 40
vi DAFTAR TABEL 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Informasi sampel dokumen Hasil uji konsistensi Konsistensi dampak penting hipotetik per dokumen Hasil uji relevansi Hasil skor penilaian dokumen responden 1 (R1) dan responden 2 (R2) Hasil kuisioner kriteria kelayaka dan mutu dokumen
18 26 27 29 30 33
DAFTAR GAMBAR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kerangka pemikiran Proses penyusunan dan penilaian AMDAL serta penerbitan SKKL dan Kriteria dan jenjang uji Bagan alir metode analisis penelitian Proses AMDAL di Kabupaten Bogor Proses AMDAL di kota Bogor Hasil uji keharusan Hasil uji kriteria kelayakan Hasil perbandingan penilaian R1 dan R2 Asal instansi responden Prosedur penyampaian form uji
3 9 14 17 22 24 28 31 31 32 36
DAFTAR LAMPIRAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Formulir uji mutu dokumen Formulir pembobotan mutu dokumen Kabupaten Bogor Formulir pembobotan mutu dokumen Kota Bogor Formulir pembobotan kriteria kelayakan Kabupaten Bogor Formulir pembobotan kriteria kelayakan Kota Bogor Sertifikat AMDAL Penilai Responden 1 Sertifikat AMDAL Penilai Responden 2 Lembar Kuisioner Penelitiab
41 113 116 119 126 133 134 135
1 PENDAHULUAN Latar Belakang Pesatnya kegiatan pembangunan yang terjadi di Indonesia berpotensi memberikan tekanan terhadap kelestarian lingkungan. Program pembangunan yang hanya ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tanpa memperhatikan daya dukung (carying capacity) lingkungan akan mengakibatkan tidak terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam, yang pada akhirnya dapat merusak lingkungan. Pemanfaatan sumberdaya alam yang konsumtif tanpa mempergunakan prinsip konservasi menyebabkan terkurasnya sumberdaya alam dan terganggunya jenis baik flora maupun fauna (Fandeli 2001). Dalam rangka meminimalkan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pembangunan diperlukan upaya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (Undang-undang nomor 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup). Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ruang lingkup UU 32 Tahun 2009 meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum dan salah satu instrumen/perangkat pengelolaan untuk mencapai pem bangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup tersebut adalah analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). AMDAL merupakan perangkat pengelolaan yang bersifat preventif yaitu tindakan yang dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan yang harus dipertanggungjwabkan. AMDAL merupakan studi/kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha atau kegiatan serta dokumen pengelolaan dan pemantauan yang cukup efektif (Wahyono et al 2012). Kebijakan AMDAL dimulai sejak Peraturan Pemerintah (PP) nomor 29 tahun 1986, tentang analisis mengenai dampak lingkungan dan telah mengalami tiga kali perubahan sampai dengan dikeluarkan kebijakan terakhir yaitu PP Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Faktor-faktor pendorong perubahan peraturan AMDAL di Negara berkembang adalah tidak tercapainya hasil yang maksimal dan kinerja AMDAL yang lemah serta penyesuaian kondisi lingkungan dan pengalaman untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja AMDAL (Kolhoff et al 2013). Di Afrika Selatan perubahan undang-undang terbukti memiliki dampak terhadap penurunan kualitas dokumen AMDAL (Sandham et al 2013), kondisi tersebut juga berpotensi terjadi di Indonesia dimana dinamika kebijakan AMDAL berimplikasi terhadap kualitas dokumen. Salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap kualitas dokumen AMDAL adalah pemberlakuan otonomi 1
2 daerah melalui PP nomor 38 tahun 2007, tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota (KLH 2008). Hasil evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap 106 dokumen AMDAL dari propinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan bahwa kualitas dokumen AMDAL masih banyak yang bernilai buruk, yaitu 97 dokumen AMDAL (91.5 %) dan sedikit yang bernilai bagus, yaitu sebanyak 9 dokumen (8.5 %). Bogor sebagai salah satu barometer pembangunan di Jawa Barat mengalami perkembangan industri yang pesat dan beragam jenisnya. Di Kota Bogor terdapat unit usaha 1.183 pada tahun 2011 dan 1.193 pada tahun 2012, dimana terdapat jenis industri seperti industri tekstil, industri logam dan industri alat angkut (BAPEDA 2012). Sedangkan di Kabupaten Bogor terdapat industri kecil dan menengah sebanyak 14.505 pada tahun 2011 dan industri besar sebanyak 473 (PUSDALISBANG 2012). Sayangnya dari sekian banyak industri besar di Bogor tidak selalu memiliki perencanaan pengelolaan lingkungan yang baik. Sebagai contoh pada tahun 2011 terdapat kasus pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (khususnya terkait dengan instrumen pengelolaan lingkungan hidup AMDAL), dimana terdapat suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang sudah dilakukan kegiatan konstruksi tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan evaluasi dan pengembangan terhadap proses yang berlangsung agar efektivitas AMDAL sebagai alat pengelolaan lingkungan terus meningkat. Salah satu aspek yang perlu dievaluasi adalah analisis mutu dokumen AMDAL dan pemenuhan kriteria kelayakan. Dokumen AMDAL yang bermutu memang tidak menjamin mutlak bahwa pelaksanaan AMDAL di lapangan akan terlaksana secara efektif, namun dokumen yang berkualitas merupakan dasar utama pengambilan keputusan serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan selanjutnya. Evaluasi mutu diperlukan, karena kualitas hasil kajian AMDAL sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan kelayakan dari segi lingkungan untuk dapat dilakukan secara cepat dan tepat bila semua informasi tersedia secara lengkap, memiliki daya pendukung yang berkualitas dan dasar-dasar argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan (Soemarwoto 2001). Dokumen AMDAL yang berkualitas dan bermutu baik disusun oleh penyusun yang kompeten dan bersertifikasi dengan mengacu pada panduan penyusunan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PerMenLH) nomor 16 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup sedangkan penilaian dilakukan Komisi Penilai berlisensi dengan panduan penilaian dalam PerMenLH nomor 08 tahun 2013 tentang tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan. Penilai berasal dari Instansi Lingkungan Hidup Pusat dan Daerah yang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan bias kualitas penilaian terkait mutu dokumen. Penelitian ini merupakan kajian ilmiah yang berguna untuk melihat mutu dokumen AMDAL dan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dokumen yang telah dinilai sebagai bahan rekomendasi untuk langkah perbaikan dalam prosedur menguji kulitas dokumen AMDAL pada masa mendatang. Penelitian mengacu pada penelitian Catherina (2004) dengan batasan penilaian pada uji kualitas
3 (konsistensi, keharusan dan relevansi) serta penambahahan pada analisis kelayakan lingkungan dalam metode penelitiannya. Setelah melihat hasil klasifikasi mutu dokumen, dilakukan identifikasi persepsi para pelaku AMDAL tentang implementasi mutu dokumen dan kriteria kelayakan yang dilakukan para pelaku AMDAL, sehingga diperoleh saran untuk perbaikan dokumen AMDAL dimasa mendatang. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 1. Kerusakan Lingkungan
Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan
Dokumen AMDAL Kualitas baik
Faktor-faktor penyebab penurunan kualitas dokumen: - Perubahan Kebijakan - Otonomi daerah - Pelanggaran peraturan AMDAL
Analisis Mutu Dokumen dan Kriteria Kelayakan AMDAL
10 Kriteria Kelayakan Lingkungan
Kriteria Mutu Dokumen AMDAL (uji mutu aspek konsistensi, keharusan & relevansi
Klasifikasi Mutu Dokumen AMDAL
Analisis Korelasi Kesamaan Hasil Penilaian oleh 2 Responden
Faktor Penyebab Rendahnya Kualitas Mutu
Saran Perbaikan di masa mendatang Gambar 1 Kerangka pemikiran
Identifikasi Persepsi dari Pelaku AMDAL
4 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana mutu dokumen AMDAL tahun 2012-2014 pada Komisi Penilai AMDAL Kabupaten dan Kota Bogor dan klasifikasi dokumen berdasarkan jenis industrinya. 2. Bagaimana pemenuhan kriteria kelayakan lingkungan pada dokumen AMDAL Kabupaten dan Kota Bogor. 3. Bagaimana implementasi penggunaan pedoman penilaian PerMenLH nomor 08 Tahun 2013 penilai AMDAL yang berasal dari Komisi penilai AMDAL pusat dan daerah yang telah memiliki sertifikat penilai AMDAL 4. Bagaimana persepsi mutu dokumen dan kriteria kelayakan lingkungan para pelaku AMDAL (perusahaan, konsultan, pemerintah, ahli dan masyarakat).
Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja penilai mutu dokumen dan kriteria kelayakan dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten dan Kota Bogor pada tahun 2012 sampai dengan 2014. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: 1. Menganalisis mutu dokumen AMDAL 2012-2014 pada Komisi Penilai AMDAL Kabupaten dan Kota Bogor dan klasifikasi dokumen berdasarkan jenis industrinya. 2. Menganalisis pemenuhan kriteria kelayakan lingkungan pada dokumen AMDAL Kabupaten dan Kota Bogor. 3. Menganalisis implementasi penggunaan pedoman penilaian PerMenLH nomor 08 Tahun 2013 penilai AMDAL yang berasal dari Komisi penilai AMDAL pusat dan daerah yang telah memiliki sertifikat penilai AMDAL. 4. Mengidentifikasi persepsi mutu dokumen dan kriteria kelayakan lingkungan para pelaku AMDAL (perusahaan, konsultan, pemerintah, ahli dan masyarakat). Ruang Lingkup Penelitian Lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis mutu pada uji kualitas (konsistensi, keharusan dan relevansi) serta pemenuhan kriteria kelayakan lingkungan pada dokumen AMDAL Kabupaten dan Kota Bogor pada tahun 2012 sampai dengan 2014. Analisis juga menunjukkan implementasi penggunaan pedoman penilaian PerMenLH nomor 08 Tahun 2013 dari dua responden anggota Komisi Penilai AMDAL yang telah memiliki sertifikat penilai AMDAL dengan menunjukkan kesamaan hasil penilaian menggunakan korelasi Pearson. Penelitian ini juga menunjukkan persepsi mutu dokumen dan krieria kelayakan lingkungan dari para pelaku AMDAL (perusahaan, konsultan, pemerintah, ahli dan masyarakat) dengan menyebarkan kuisioner kepada 50 responden.
5
2 TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Analisis Definisi menurut Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara, dan lain sebagainya). Menurut Prastowo dan Julianty (2002) kata analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Berdasarkan definisi-definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa analisis adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi, untuk mengetahui keadaan sebenarnya dan penguraian suatu pokok atas bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri untuk memperoleh penegertian tepat. Tujuan akhir dari analisis adalah untuk mencari langkah perbaikan di masa mendatang.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Environmental Impact Assesment (EIA) secara formal lahir seiring dengan diundangkannya undang-undang tentang lingkungan hidup di Amerika Serikat atau yang disebut dengan NEPA yang merupakan singkatan dari “National Environment Policy Act” (Canter 1977). NEPA lahir pada tahun 1969 dan pemberlakuannya dimulai pada tanggal 1 Januari 1970. Kelahiran NEPA merupakan suatu reaksi terhadap kerusakan lingkungan oleh aktivitas manusia yang semakin meningkat seperti tercemarnya lingkungan oleh pestisida serta limbah industri dan kendaraan. Rusaknya habitat tumbuh-tumbuhan dan hewan langka, serta menurunnya nilai estetika alam (Sumarwoto, 2001). Dalam Pasal 102 (2) (C) NEPA, antara lain, dinyatakan bahwa semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar yang diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai laporan environmental impact assesment (EIA) tentang usulan tersebut (Sumarwoto, 2001). EIA atau AMDAL ini digunakan sebagai salah satu alat atau instrumen yang ditujukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perencanaan pembangunan yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan (Canter,1977). AMDAL sebagai salah satu alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang sedang direncanakan (Sumarwoto 2001). Peranan AMDAL sebagai alat manajemen untuk perencanaan pembangunan me Pelaksanaan AMDAL menyebar di berbagai Negara. Pelaksanaan AMDAL di Australia dilakukan oleh Intergovernmental Agreement on the Environment (IGAE). IGAE bertugas mulai dari menetapkan jadwal AMDAL, mengenali dan mengetahui kebutuhan partisipasi nasional berbagai tahapan AMDAL dan berperan mengembangan AMDAL setelah pemantauan dan pengelolaan dilakukan, namun pada sistem AMDAL Australia pemantauan dan audit merupakan area yang lemah dilihat dari pengambil kebijakan dan praktisi AMDAL (Ahammed
6 dan Nixon 2005). Pengelolaan lingkungan di Thailand dilaksanakan oleh The office of the National Environmental Board (ONEB) yang dibebankan tanggung jawab untuk mengembangkan prosedur AMDAL di Thailand melalui penyusunan pedoman-pedoman. AMDAL dikeluarkan dalam bentuk sebuah format dokumen yang terbagi atas the Initial Environment Examination (IEE) dan Environment Impact Statement (EIS). IEE digunakan untuk penapisan untuk kegiatan yang membutuhkan EIS (Muttamara 1996). Pelaksanaan AMDAL di India dimulai pada tahun 1986 melalui undang-undang perlindungan lingkungan (EPA), Panigrahi JK dan Amirapu S (2012) menyatakan prosedural AMDAL belum berkembang secara memuaskan di India, terdapat kekurangan pada otoritas persetujuan, proses pelingkupan, dan laporan AMDAL yang berkualitas buruk, namun sistem AMDAL diperbaiki secara progressif sebagai komitmen pemerintah India Pelaksanaan AMDAL di Indonesia Di Indonesia AMDAL pertama kali tertera dalam Undang-Undang (UU) nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 29 Tahun 1986. Peraturan ini merupakan tonggak awal peraturan AMDAL di Indonesia, kemudian berdasarkan pengalaman dan untuk mencapai efisiensi maka PP nomor 29 Tahun 1986 disempurnakan dengan PP nomor 51 Tahun 1993. Seiring dengan perubahan UU nomor 4 Tahun 1982 menjadi UU nomor 23 Tahun 1997 maka peraturan pemerintah mengenai AMDAL diperbaiki kembali menjadi PP nomor 27 Tahun 1999. Saat ini peraturan pemerintah mengenai AMDAL diintegrasikan kedalam proses izin lingkungan menjadi PP nomor 27 tahun 2012 sesuai dengan amanah UU pengelolaan lingkungan hidup 32 Tahun 2009. Dari masing-masing Peraturan AMDAL terdapat beberapa perbedaan mendasar sejak dari Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1986 sampai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 Peraturan ini disahkan pada tanggal 5 Juni 1986 dan berlaku efektif sejak tanggal 5 Juni 1987. Peraturan ini bukan hanya mengatur pelaksanaan AMDAL bagi suatu rencana kegiatan, tetapi juga mengatur Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan (SEMDAL) bagi kegiatan yang sudah berjalan. Beberapa macam studi yang dikenal, yaitu Penyajian Ilmu Lingkungan (PIL) atau Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KAANDAL) atau Kerangka Acuan Studi Evaluasi Lingkungan (KA-SEL), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) atau Studi Evaluasi Lingkungan (SEL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Peraturan studi AMDAL yang berlaku saat itu hanya pendekatan studi AMDAL tunggal. Keputusan pemberian ijin diberikan setelah adanya keputusan persetujuan atas RKL dan RPL oleh instansi yang bertanggungjawab. Kewenangan penilaian ada di Komisi AMDAL Daerah dan Komisi AMDAL Pusat. Komisi Penilai AMDAL Daerah terdapat di seluruh propinsi di Indonesia saat itu berjumlah 27 Komisi Penilai AMDAL daerah. Kewenangan Penilai AMDAL Pusat ada di 16 Departemen/Sektor yang terkait dalam pemberian ijin.
7 Jangka waktu penilaian AMDAL sebanyak 210 hari, kadaluarsa dan gugurnya keputusan AMDAL apabila rencana kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun sejak diputuskan ketetapan tersebut. Dalam hal pembiayaan pelaksanaan kegiatan komisi pusat dan daerah membebankan pada anggaran instansi yang bertanggungjawab dan terdapat pengaturan pasal mengenai biaya penanggulangan dampak negatif dan pengembangan dampak positif. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Peraturan ini berlaku efektif pada tanggal 23 Oktober 1993, pergantian peraturan dimaksudkan sebagai upaya koreksi dan perbaikan penyelenggaraan AMDAL, khususnya yang menyangkut aspek pengembangan metodologi (melalui pengenalan beberapa pendekatan studi AMDAL), efisiensi penggolongan kriteria dampak penting melalui sistem penapisan 1 langkah, pelibatan Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) dalam proses AMDAL secara lebih eksplisit, pengintegrasian AMDAL dengan mekanisme perijinan serta mulai memasukkan unsur kegiatan yang mempunyai resiko tinggi untuk penapisan Peraturan ini hanya mengatur tata cara pelaksanaan AMDAL yang meliputi dokumen KA-ANDAL dan dokumen ANDAL, RKL, RPL. Sedangkan dokumen SEMDAL dan PIL pada Peraturan Pemerintah ini dihapuskan. Dalam Peraturan Pemerintah ini dikenalkan 4 (empat) pendekatan studi AMDAL yaitu: AMDAL kegiatan tunggal, AMDAL kegiatan terpadu/multisektor, AMDAL kawasan dan AMDAL regional. Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 1993 masih bersifat sentralistik, hampir semua kegiatan wajib AMDAL dinilai oleh Komisi AMDAL Pusat dan sangat terbatas kewenangan Komisi AMDAL daerah. Terdapat 14 Komisi Penilai AMDAL Pusat di Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Disamping kewenangan penilaian AMDAL sektor/Departemen terkait, ada juga Komisi Penilai AMDAL Regional dan Komisi Penilai AMDAL terpadu yang berkedudukan di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL). 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Dalam menghadapi perkembangan dinamika sistem pemerintahan, transparasi masyarakat dan penguatan otonomi daerah perlu diperkuat dengan melakukan penyempurnaan Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 1999 menjadi Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1999. Peraturan ini mulai berlaku tanggal 7 November 2000. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1999 disusun dengan dasar pemikiran yaitu penyederhanaan organisasi Komisi Penilai AMDAL yang semula berada di 14 Komisi Penilai AMDAL sektor kemudian disatukan menjadi satu Komisi Penilai AMDAL Pusat yang berkedudukan di BAPEDAL yang sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penguatan otonomi daerah dengan memberikan lebih banyak kewenangan penilaian dokumen AMDAL kepada Komisi Penilai AMDAL Daerah, Keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat terkena dampak sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL sebagai upaya demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan kelayakan lingkungan, Penguatan integrasi dokumen AMDAL (RKL dan RPL) sebagai bagian dari penerbitan izin melakukan usaha.
8 Pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, keanggotaan Komisi Penilai AMDAL tidak lagi terbagi atas anggota tetap dan anggota tidak tetap. Semua anggota Komisi Penilai AMDAL mempunyai hak yang sama dalam penentuan proses pengambilan keputusan AMDAL (kelayakan lingkungan) Pendekatan studi AMDAL pada peraturan ini hanya meliputi AMDAL kegiatan tunggal, AMDAL Terpadu dan AMDAL Kawasan. Durasi penilaian AMDAL sekitar 180 hari kerja. 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2012 dengan semangat penyederhanaan proses AMDAL, memberikan ruang penegakan hukum atas pelanggar AMDAL dengan skema izin lingkungan yang merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki konsekuensi hukum atas pelanggarnya sesuai dengan yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, memperkuat akses partisipasi masyarakat dengan pengumuman dan ruang bebas masyarakat untuk memberikan saran, tanggapan dan pendapat yang lebih luas. Pengecualian penyusunan AMDAL di Peraturan ini diperuntukkan bagi rencana usaha/kegiatan yang berlokasi di daerah yang telah memiliki rencana detail tata ruang, hal ini merupakan salah satu upaya percepatan proses AMDAL. Untuk lamanya waktu penilaian juga lebih singkat dari Peraturan sebelumnya pengumuman dari 30 hari menjadi 10 hari, Penilaian KA-ANDA dari waktu 75 hari menjadi 30 hari, dan penilaian ANDAL, RKL dan RPL tetap 75 hari dengan penambahan jangka waktu penerbitan keputusan kelayakan lingkungan selama 10 hari. Total keseluruhan waktu penilaian menjadi 125 hari kerja dari 180 hari kerja di Peraturan sebelumnya. Proses penyederhanaan juga terlihat dari jumlah dokumen yang dinilai dari 5 dokumen menjadi 3 dokumen (KA-ANDAL,ANDAL dan RKL-RPL). Proses AMDAL Pada proses penyusunan AMDAL sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 (Gambar 2), dibagi dalam 3 peranan yaitu Pemrakarsa selaku pemilik kegiatan, Sekretariat KPA, Tim Teknis dan Komisi Penilai AMDAL dan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota. Mekanisme proses terdiri dari Penyusunan dan Penilaian. 1. Penyusunan AMDAL PP 27 tahun 2012 mengatur tentang penyusunan AMDAL dan UKL-UPL, uraian penjelasan mengenai penyusunan AMDAL adalah sebagai berikut: a. Setiap usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL, dan untuk kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL (Kriteria ini diturunkan dalam PermenLH No 05 Tahun 2012) wajib memiliki UKL-UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan). b. AMDAL disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan dan lokasinya wajib disesuaikan dengan rencana tata ruang setempat, jika tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada Pemrakarsa.
9 c.
d.
Dokumen AMDAL terdiri atas dokumen Kerangka Acuan, ANDAL dan RKL-RPL. Dokumen Kerangka Acuan menjadi dasar penyusunan untuk dokumen ANDAL dan RKL-RPL, tata cara tentang penyusunan dokumen AMDAL diatur dalam PermenLH 16 tahun 2012. Untuk menyusun petunjuk teknis dokumen AMDAL sesuai bidang kegiatannya Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian dapat menyusun pedoman teknis dokumen AMDAL tersebut. Pemrakarsa
Sekretariat KPA, Tim Teknis dan Komisi Penilai AMDAL
1 Pengumuman dan konsultasi publik
2 Penyusunan KA-ANDAL
15 Pengumuman Izin Lingkungan 3 Pengajuan penilaian KA
4 Penilaian KA oleh Sekretariat
5 Penilaian KA oleh tim teknis
6 Penerbitan Persetujuan KA oleh ketua KPA
9 Penilaian ANDAL & RKL-RPL Sekretariat KPA
11 Penilaian ANDAL & RKL oleh tim teknis
12 Penilaian ANDAL & RKLRPL oleh KPA
7 Penyusunan ANDAL& RKL-RPL 8 Pengajuan Permohonan Izin Lingkunan dan Penilaian ANDAL &RKL-RPL
s
Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota
10 Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan
14a Penerbitan: 1.Keputusan Kelayakan Ligkungan; 2.Izin Lingkungan
14b Keputusan Ketidaklayakan LH
13 Rekomendasi KPA
Sumber: PP 27 Tahun 2012
Gambar 2. Proses penyusunan dan penilaian AMDAL serta penerbitan SKKL dan izin lingkungan e.
Dalam penyusunan, dokumen AMDAL dapat menggunakan pendekatan studi tunggal, terpadu atau kawasan. Berikut masing-masing penjelasannya: Pendekatan studi tunggal dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan 1 (satu) Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) Kementerian, lembaga
10
f.
g.
h.
i.
j.
pemerintah non kementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau kabupaten/kota contohnya seperti AMDAL untuk Kegiatan Pembangunan Pabrik Industri, Bangunan Gedung, Bandara. Pendekatan studi terpadu dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1(satu) jenis usaha dan atau kegiatan yang perencanaan dan pengeolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan pengawasannya berada di lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau kabupaten/kota contohnya Pembangunan Kegiatan pertambangan lengkap dengan Dermaganya, Pembangunan pabrik lapangan migas dan stasiun pengumpulnya dan kegiatan lainnya yang terintegrasi, Pendekatan studi kawasan dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan contohya kawasan industri Jababeka di Cikarang, Kawasan Berikat Nusantara di Cakung. Pemrakarsa dalam menyusun dokumen AMDAL wajib mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan proses AMDAL. Pengikutseraan masyarakat dilakukan melalui pengumuman rencana Usaha dan atau Kegiatan dan konsultasi publik sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan. Masyarakat mempunyai waktu 10 hari kerja sejak pengumuman untuk mengajukan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Saran, pendapat dan tanggapan disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa, menteri, gubernur dan bupati/walikota. Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan AMDAL diatur dalam PermenLh No 17 Tahun 2012. Dalam menyusun dokumen pemrakarsa dapat meminta bantuan kepada pihak lain meliputi perorangan dan yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL, tata cara dan persyaratan untuk mendirikan lembaga penyedia jasa diatur lebih lanjut pada Permenlh No 07 Tahun 2012. Penyusunan dokumen AMDAL saat ini wajib dilakukan oleh penyusun AMDAL yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL, sertifikat diperoleh melalui uji kompetensi dan untuk mengikuti uji kompetensi setiap orang harus megikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan AMDAL yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan penyusunan AMDAL dan dinyatakan lulus. Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi penyusun AMDAL, namun dalam hal instansi limgkungan hidup pusat,provinsi atau kabupaten/kota bertindak sebagai pemrakarsa maka pegawai negeri sipil dapat menjadi penyusun AMDAL. Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang dikecualikan dari kewajiban AMDAL apabila kegiatan tersebut Berlokasi di kawasan yang telah memiliki AMDAL kawasan,
11
Lokasi rencana usaha dan kegiatan yang berada pada kabupaten/kota yang telah memiliki rencana detil tata ruang dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, Usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana misalnya kegiatan yang dibangun setelah bencana tsunami di Aceh, Usaha dan/atau kegiatan dengan kriteria dimaksud diatas wajib menyusun UKL-UPL.
2. Penilaian AMDAL PP 27 tahun 2012 mengatur tentang penilaian dokumen Kerangka Acuan (KA), analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Uraiannya adalah sebagai berikut: a. Penilaian AMDAL dimulai dari KA yang disusun pemrakarsa sebelum penyusunan ANDAL dan RKL-RPL, kemudian diajukan kepada Komisi Penilai AMDAL sesuai dengan kewenangannya (Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota), berdasarkan pengajuan tersebut maka Komisi Penilai AMDAL melalui sekretariatnya memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi KA. b. Jika telah dinyatakan lengkap maka KA dapat dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL, untuk menilai dokumen AMDAL Komisi penilai AMDAL menugaskan tim teknis untuk dapat menyepakati KA, tim teknis dapat mengembalikan dokumen ke pemrakarsa apabila perlu dilakukan perbaikan. c. Jangka waktu penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL dilakukan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak KA diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi, setelah KA disepakati, maka Komisi Penilai AMDAL menerbitkan persetujuan KA. d. KA tidak berlaku apabila perbaikan tidak disampaikan oleh pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya KA kepada pemrakarsa oleh Komisi Penilai AMDAL dan jika pemrakarsa tidak menyusun ANDAL dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun maka KA dinyatakan tidak berlaku dan pemrakarsa wajib mengajukan kembali dokumen KA. e. Setelah diterbitkan persetujuan KA, pemrakarsa selanjutnya menyusun ANDAL dan RKL-RPL dan diajukan kepada Komisi Penilai AMDAL sesuai dengan kewenangannya (Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota), berdasarkan pengajuan tersebut maka Komisi Penilai AMDAL melalui sekretariatnya memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi ANDAL, RKL-RPL. f. Jika telah dinyatakan lengkap maka ANDAL, RKL-RPL dapat dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL, untuk menilai dokumen AMDAL Komisi penilai AMDAL menugaskan tim teknis. g. Komisi Penilai AMDAL menyelenggarakan rapat Komisi Penilai AMDAL dan menyampaikan rekomendasi hasil penilaian ANDAL, RKL-RPL kepada Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya. h. Rekomendasi dapat berupa rekomendasi kelayakan lingkungan atau ketidaklayakan lingkungan. Rekomendasi ditetapkan berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi prakiraan secara cermat mengenai
12 besaran dan sifat penting dampak, hasil evaluasi holistik terhadap dampak penting hipotetik dan kemampuan pemrakarsa atau pihak terkait dalam menanggulangi dampak. i. Jangka waktu penilaian dilakukan paling lama 75 (tujuhpuluh lima) hari kerja terhitung sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL dinyatakan lengkap. j. Tata laksana penilaian dokumen diatur lebih lanjut di PermenLH Nomor 8 Tahun 2013 Penilaian AMDAL bisa dilakukan secara individu maupun kelompok, berdasarkan penelitian Peterson (2010) yang membandingkan cara penilaian antara individu dan kelompok, menunjukkan bahwa penilaian kelompok lebih menghasilkan penilaian yang kritis daripada penilaian individu. Hal ini disebabkan penilaian kelompok lebih memberikan hasil yang luas untuk keahlian teknis dan menyeimbangkan nilai-nilai subjektif dan perspektif antara anggota kelompok. Penilaian AMDAL di Indonesia dilakukan secara kelompok melalui tim teknis komisi penilai. Kualitas Dokumen AMDAL Sebelum menganalisis mutu dokumen AMDAL, seperti yang menjadi kajian utama dalam tesis ini, terlebih dahulu perlu dijelaskan bahwa dokumen AMDAL adalah sebuah tulisan atau kajian yang bersifat ilmiah. Karena itu, tulisan atau kajian tersebut terikat dengan metode ilmiah, seperti harus rasional, menggunakan bahasa yang baik dan benar, penulisannya sistematis dan terstruktur, berdasarkan hasil penilaian yang bisa diuji dan dipertanggungjawabkan (Suriasumantri, 2000). Evaluasi kualitas dokumen AMDAL juga telah dilakukan pada delapan negara Uni Eropa melalui penelitian Baker A dan Wood C (1999) yang menunjukkan bahwa delapan negara Uni Eropa (Inggris, Jerman, Spanyol, Belgia, Denmark, Greece, Irlandia, Protugal) proporsi keseluruhan menunjukkan laporan AMDAL meningkat dari 50 % menjadi 71 % dari tahun 1990 sampai dengan 1991, hal ini terjadi karean adanya modifikasi prosedur EIA dan peningkatan kinerja proses AMDAL melalui uji kualitas dokumen AMDAL. Dalam menilai dokumen AMDAL terdapat penilaian yang dilakukan oleh tim teknis. Penilaian dilakukan melalui beberapa tahap uji dibawah ini. 1. Uji Administrasi Kelengkapan administrasi merupakan salah satu prasyarat yang harus dipernuhi dalam penyusunan dokumen AMDAL. Oleh karena itu pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dilakuka terlebih dahulu sebelum memeriksa kandungan isi dokumen. Pada uji administrasi memeriksa apakah dokumen KA ataupun dokumen ANDAL,RKL,RPL telah dilengkapi dengan persyaratan administrasi. Dokumen AMDAL dinyatakan siap dan layak untuk dinilai kandungan isinya apabila telah memenuhi persyaratan administrasi. Apabila belum lengkap maka pemrakarsa diminta untuk melengkapi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. 2. Uji Tahap Proyek Pada uji fase kegiatan proyek dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang yang berlaku, kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan dengan persyaratan lain sesuai
13 ketentuan peraturan perundangan dan tahapan rencana usaha dan/atau kegiatan pada saat studi AMDAL disusun. Persoalan yang sering dihadapi dari uji ini adalah sering tidak dilakukannya evaluasi terhadap alternatif rencana usaha/kegiatan (alternatif lokasi, alternative teknologi atau alternatif sumberdaya yang akan digunakan), sebagian besar studi AMDAL dilakukan pada tahap desain rinci (atau detailed design) bahkan tidak jarang dijumpai AMDAL disusun pada saat proyek tengah berada pada tahap konstruksi. Akibat dari hal ini AMDAL yang berfungsi untuk mencegah timbulya dampak penting negatif di kemudian hari, menjadi rendah efektivitasnya (KLH 2002) 3. Uji Mutu (Aspek Konsistensi) Dokumen AMDAL merupakan dokumen ilmiah, sehingga harus memenuhi kaedah-kaedah logis dan sistematis, serta harus ada konsistensi dalam hal komponen atau parameter dampak penting lingkungan yang ditelaah, namun persoalan yang dihadapi komponen atau parameter dampak penting lingkungan yang telah ditelaah pada dokumen AMDAL. Persoalan yang sering terjadi komponen atau parameter dampak penting yang ditelaah pada dokumen ANDAL tidak konsisten dengan yang tertuang dalam dokumen KA. Demikian juga komponen dampak penting yang ditelaah dalam dokumen ANDAL tidak konsisten dengan satu sama lain (KLH 2002) Pada uji konsistensi ada 3 (tiga) jenis konsistensi yang dinilai yaitu: konsistensi isi kajian antara dokumen ANDAL dengan dokumen KA dan Konsistensi isi kajian antar Bab dalam dokumen ANDAL dalam membandingkan komponen dampak penting yang tercantum di KA dengan yang ada di dalam dokumen ANDAL, serta membandingkan komponen dampak penting yang tercantum di dalam Bab Prakiraan Dampak dan Bab Evaluasi Dampak dari dokumen ANDAL (KLH 2013). Persoalan yang dihadapi pada uji ini adalah komponen atau parameter dampak penting lingkungan yang ditelaah pada dokumen ANDAL tidak konsisten dengan yang tertuang pada dokumen KA. 4. Uji Mutu (Aspek Keharusan) Pada uji keharusan menguji apakah hasil pelingkupan dampak penting sudah dilakukan konsultasi publik sesuai dengan Kepmenlh 17 Tahun 2012, mencantumkan secara tegas daftar komponen atau parameter lingkungan yang berpotensi dampak penting (disebut juga dampak penting hipotetik), mencantumkan secara tegas isu pokok lingkungan yang merupakan pemusatan dampak penting, menelaah sifat penting dan besar dampak yang timbul dengan menggunakan Kepka Bapedal 56/1994 tentang Pedoman kriteria dampak penting dan terakhir melihat apakah dilakukan kajian secara holistik terhadap berbagai komponen dampak penting. Persoalan yang sering dihadapi pada uji ini adalah sering dijumpai dalam dokumen KA hanya dicantumkan daftar komponen lingkungan yang akan ditelaah dalam studi ANDAL, masih banyak dijumpai prakiraan besar dampak lingkungan dilakukan dengan cara membandingkan kondisi lingkungan pada saat sebelum dan sesudah dan bukan dengan cara membandingkan kondisi lingkungan pada saat dengan adanya proyek dan tanpa proyek (KLH 2002).
14 5. Uji Mutu (Aspek Relevansi) Uji relevansi melihat apakah parameter lingkungan hidup yang akan dikelola (disajikan dalam dokumen RKL) dan dipantau (disajikan dalam RPL) harus relevan dengan yang ditelaah dalam dokumen ANDAL, namun persoalan yang dihadapi adalah parameter lingkungan yang akan dikelola (disajikan dalam dokumen RKL) dan dipantau (disajikan dalam dokumen RPL) sering tidak relevan dengan yang ditelaah dalam dokumen ANDAL, oleh sebab itu, tujuan dilakukannya uji relevansi adalah untuk melihat apakah parameter lingkungan hidup yang akan dikelola dan dipantau relevan dengan yang ditelaah dalam dokumen ANDAL (KLH 2013). Persoalan yang dihadapi dalam uji ini adalah beberapa komponen dampak penting yang dikelola (dimuat dalam dokumen RKL) yang dipantau (dimuat dalam RPL) tidak relevan dengan yang ditelaah dalam dokumen ANDAL, semua komponen dampak penting lingkungan yang ditelaah dalam dokumen ANDAL dikelola dan rumusan pengelolaannya dimuat dalam dokumen RKL.
6. Uji Mutu (Aspek Kedalaman) Studi AMDAL merupakam telaahan mendalam atas dampak penting akibat adanya kegiatan proyek, sehingga data yang dikumpulkan memenuhi kaedah sahih dan akuntabel, melihat dalam studi ANDAL, apakah rona lingkungan hidup, kajian prakiraan besar dampak, sifat penting dampak dan evaluasi dampak lingkungan dilakukan dengan metode yang sahih, realibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada uji kedalaman ini diperlukan kompetensi keilmuan tertentu yang dilakukan oleh Pakar (KLH 2013). Enam kriteria uji tersebut sengaja disusun berjenjang (hierarkis) dengan maksud sekaligus menunjukkan teknik penilaian yang digunakan. Pengujian dimulai dari Uji Administratif kemudian ke tahap Uji Fase Kegiatan Proyek dan selanjutnya tahap Uji Mutu. Uji Mutu juga diawali dari Uji Konsistensi kemudian Uji Keharusan, Uji Relevamsi dan hingga kemudian Uji Kedalaman. Pada Gambar 3 diilustrasikan jenjang uji yang dimaksud
Uji Administratif
Uji Fase Kegiatan Proyek
Umum, mudah
Uji Konsistensi Uji Keharusan Uji Relevansi Uji Kedalaman
Gambar 3. Kriteria dan jenjang uji
Spesifik, Spesialis
15 Kriteria Kelayakan Lingkungan Dokumen AMDAL maupun UKL-UPL dalam penilaiannya selalu diakhiri dengan penentuan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan bagi rencana usaha/kegiatan, apakah kegiatan itu dapat terus berjalan atau tidak dapat diteruskan. Hasil dari penentuan kelayakan/ketidaklayakan ini merupakan dasar dari pengambil keputusan untuk dapat menerbitkan surat kelayakan lingkungan Menteri atau Kepala Daerah. Kementerian Lingkungan Hidup dalam panduannya yaitu; PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, PerMenLH No. 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL dan PerMenLH No 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan, telah membangun 10 kriteria kelayakan lingkungan yang dijadikan acuan dalam menilai apakah suatu rencana Usaha/Kegiatan yang dinyatakan layak lingkungan. Sepuluh kriteria kelayakan lingkungan 1. Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. 2. Kebijakan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumberdaya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 3. Kepentingan pertahanan keamanan. 4. Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisikkimia, sosial, ekonomi, budaya, tataruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan. 5. Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif. 6. Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggungjawab dalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan. 7. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view). 8. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan: a. Entitas dan/atau spesies kunci (key species). b. Memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance). c. Memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance). d. Memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance). 9. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan. 10.Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.
16 3 METODE Tempat dan Waktu Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor khususnya di Sekretariat Komisi Penilai AMDAL dan penyebaran kuisioner dilakukan pada 50 responden yang hadir pada Forum AMDAL Indonesia di Bogor. Penelitian ini telah selesai dilakukan pada bulan Juni-Desember 2014 Alat dan Bahan Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian adalah 15 dokumen AMDAL yang telah disetujui di Kabupaten dan Kota Bogor tahun 2012-2014, Peraturan AMDAL, formulir uji konsistensi, keharusan, relevansi serta formulir kelayakan dokumen, kuisioner penelitian Metode Analisis Penelitian ini dilaksanakan melalui empat tahapan analisis, yaitu analisis mutu dokumen AMDAL, analisis kriteria kelayakan, analisis dua responden menggunakan pedoman penilaian PerMenLH nomor 08 tahun 2013 dan identifikasi persepsi para pelaku AMDAL tentang mutu dokumen dan kriteria kelayakan melalui kuisioner. Bagan alir metode penelitian ditampilkan pada Gambar 4.
17
15 Dokumen AMDAL Tahun 2012 s/d 2014 Kabupaten dan Kota Bogor
ANDAL
KA-ANDAL
-Pelingkupan -Metode studi
Analisis kriteria kelayakan
Skoring responden 2
RPL
-Muatan rencana pengelolaan -Konsistensi dan relevansi
-Rona awal -Prakiraan besaran -Prakiraan sifat
Analisis mutu dokumen AMDAL - Uji konsistensi - Uji keharusan - Uji relevansi
Skoring responden 1
RKL
-Muatan rencana pemantauan -Konsistensi dan relevansi
10 Kriteria kelayakan lingkungan sesuai PP 27 tahun 2012
Analisis penggunaan pedoman penilaian PerMenLH 08 tahun 2013
Rekomendasi perbaikan
Gambar 4. Bagan alir metode analisis penelitian Analisis Mutu Dokumen AMDAL Analisis mutu dokumen dilakukan pada 15 dokumen AMDAL yang memiliki kelengkapan dokumen (meliputi dokumen KA, ANDAL, RKL, RPL) dan persetujuan dokumen AMDAL yang dikeluarkan dari tahun 2012 sampai dengan 2014 dengan jenis kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten dan Kota Bogor. Lima belas sampel dokumen terpilih karena jumlah tersebut mewakili populasi dokumen pada rentang waktu 2012 sampai dengan 2014
18 dengan jumlah total 26 dokumen (15 di Kabupaten Bogor dan 11 Kota Bogor). Informasi sampel dokumen ditampilkan pada Tabel 1. Tabel 1. Informasi sampel dokumen No
Dokumen
Tahun penerbitan SK Kesepakatan
SK Kelayakan
Dokumen kabupaten Bogor 1 2 3 4 5 6 7 8
Sarana Akomodasi Wisata Pembangunan Kawasan Perumahan Perdagangan dan Jasa Pembangunan Gudang, Distribusi Sembako dan Alat Rumah Tangga Pemanfaatan sumber Air Baku Pembangunan sport centre Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Pembangunan pusat perdagangan dan pergudangan Industri Ban Kendaraan Bermotor
2012 2012
2012 2012
2012
2012
2012 2013 2013
2012 2013 2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2014
2014
2014 2014 2011 2013
2014 2014 2012 2014
2013
2014
Dokumen kota Bogor 1 2 3 4 5 6 7
Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium Pusat Perbelanjaan (Mall) dan Hotel Pengembangan Gedung Pasar Pembangunan Apartemen Pembangunan Inner Ring Road Pembangunan Perhotelan dan rekreasi Rencana Kegiatan Pembangunan Toserba
Dalam penilaian dokumen AMDAL, responden mengacu pada PerMenLH No 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dokumen dan prosedur pada panduan penilaian dokumen AMDAL Teknik Penilaian Dokumen AMDAL (KLH, 2002) yang sampai saat ini masih berlaku. Prosedur yang mengacu pada pedoman Penilaian AMDAL PermenLH 08 Tahun 2013 pada penelitian ini dibatasi pada uji kualitas yaitu uji mutu aspek konsistensi, keharusan dan relevansi, uji-uji tersebut juga terdapat pada pedoman penilaian AMDAL sebelumnya di PermenLH 24 tahun 2009. Aspek konsistensi adalah menilai konsistensi penyusunan dokumen AMDAL maupun pelaksanaan kajiannya. Secara rinci, uji konsistensi meliputi:
19 a. konsistensi antara dampak penting hipotetik dari hasil pelingkupan (termasuk parameter yang akan dikaji) dengan metode studi yang akan digunakan; b. konsistensi antara dampak penting hipotetik (termasuk parameter yang dikaji) dengan metode prakiraan dampak, rona lingkungan awal, prakiraan besaran dampak, sifat penting dampak, evaluasi secara holistik serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan c. konsistensi dampak lingkungan (termasuk parameternya) yang akan dikelola yang tertera pada KA dan ANDAL dengan yang tertera dalam RKL-RPL. Aspek keharusan dilakukan untuk menilai bahwa suatu dokumen AMDAL telah memenuhi aspek-aspek yang harus ada dalam suatu dokumen AMDAL, Secara rinci dokumen AMDAL wajib berisi: a. proses pelingkupan, dengan hasil berupa dampak penting hipotetik, batas wilayah studi dan batas waktu kajian yang dilengkapi dengan metode studi; b. dampak penting, prakiraan besaran dampak dan prakiraan sifat penting dampak; c. evaluasi holistik termasuk penentuan kelayakan lingkungan hidup; dan d. dampak yang dikelola dan dipantau dan rencana pengelolaan dan pemantauan dampak dimaksud. Sedangkan untuk Aspek relevansi dilakukan untuk memastikan: a. kesesuaian antara arahan upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan dampak lingkungan yang timbul; b. kesesuaian antara arahan upaya pemantauan lingkungan hidup dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan dampak lingkungan yang timbul; c. kesesuaian antara bentuk pengelolaan lingkungan hidup dan bentuk pemantauan lingkungan dengan dampak lingkungan yang timbul; d. kesesuaian antara lokasi pengelolaan dengan lokasi timbulnya dampak; e. kesesuaian antara periode pengelolaan dengan waktu terjadinya dampak; dan f. ketepatan institusi yang melakukan pengawasan dan institusi yang menerima laporan, dengan dampak lingkungan yang dikelola dan dipantau. Setelah dilakukan uji konsistensi, keharusan dan relevansi dilakukan pembobotan pada formulir skoring nilai dokumen yang dimaksudkan untuk melihat peringkat mutu dari ke-15 dokumen.Pemberian nilai pembobotan berdasarkan perhitungan bahwa setiap dokumen yang memenuhi ketiga uji secara lengkap diberi nilai 81-100 dokumen berkualitas baik, nilai 51 – 80 dokumen berkualitas sedang dan nilai 0 – 51 dokumen berkualitas buruk.
Analisis Kriteria Kelayakan Lingkungan Aspek penting dari proses penilaian dokumen AMDAL adalah menilai kelayakan lingkungan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan informasi yang valid dan akurat yang tercantum dalam dokumen AMDAL yang diperoleh berdasarkan hasil kajian yang dilakukan secara baik dan benar. Hanya
20 dokumen AMDAL yang telah lolos uji mutu dokumen yang sebenarnya dapat digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan untuk menetapkan kelayakan lingkungan hidup (Primiantoro 2015). Kriteria kelayakan lingkungan sudah dibangun sejak PP 27 tahun 2009 dan dituangkan dalam Panduan penilaian PermenLH 24 tahun 2009 (lampiran 3), pada permen tersebut juga terdapat proses pemeriksaan terhadap rekomendasi penilaian kelayakan lingkungan yang mempunyai beberapa syarat yang sama dengan kriteria kelayakan lingkungan yang ada pada PermenLH 08 Tahun 2013. Kriteria kelayakan lingkungan terdiri dari sepuluh tolok ukur yaitu kesesuaian rencana tata ruang, kebijakan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kepentingan pertahanan keamanan, prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak, kepentingan pertahanan keamanan, prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak, kemampuan pemrakarsa bertanggungjawab, rencana usaha yang tidak mengganggu nilai-nilai sosial dan nilai entitas ekologis, tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar dan tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Analisis kriteria kelayakan dilakukan dengan pemberian skor terhadap kesepuluh tolok ukur diatas. Jumlah total tolok ukur adalah sebanyak 21 poin. Masing-masing tolok ukur diberi penilaian (skor) 1 atau 0.5 atau 0. Pemberian nilai terhadap tolok ukur tersebut didasarkan pada ada tidaknya pembahasan terkait dengan tolok ukur tersebut dalam dokumen AMDAL. Setiap tolok ukur memiliki bobot penilaian yang sama, artinya tingkat kepentingan dianggap setara. Tidak ada tolok ukur yang dianggap lebih penting daripada tolok ukur lainnya. Jika ada pembahasan tentang tolok ukur dimaksud, maka diberi skor 1, Jika tidak ada pembahasan diberi skor 0, Jika ada pembahasan, namun belum berkesesuaian dengan yang dimaksud pada tolok ukur tersebut maka diberi skor 0.5 (PPLH IPB 2002). Analisis Penggunaan Pedoman Penilaian PerMenLH Nomor 08 Tahun 2013 Analisis ini dilakukan dengan korelasi untuk melihat apakah tatalaksana penilaian menurut PerMenLH 08 Tahun 2013 dilakukan dengan cara yang sama oleh dua responden (Instansi Lingkungan Pusat dan Daerah) yang memiliki sertifikat penilai AMDAL. Data hasil akhir penilaian 15 dokumen kemudian diolah dengan minitab dengan metode korelasi Pearson. Korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang memiliki data interval/rasio (Walpole, 1995). Selain melihat persamaan, dilakukan juga analisis untuk melihat perbedaan hasil penilaian kedua responden untuk melihat aspek-aspek apa saja yang sangat berbeda nilainya pada isi dokumen. Analisis Persepsi Mutu Dokumen dan Kriteria Kelayakan Lingkungan Para Pelaku AMDAL Data persepsi didapat dari kuisioner yang disebar kepada 50 pelaku AMDAL pada Forum AMDAL Indonesia (perusahaan, konsultan, pemerintah, ahli dan masyarakat). Hasil kuisioner dicatat dan diolah dengan melakukan analisis deskriptif dan interpretasi, selanjutnya dilakukan pembuatan kesimpulan tentang
21 hasil kuisioner. Kuisioner yang dibagikan kepada seluruh responden mempunyai format pertanyaan seperti pada lampiran 5.
4 HASIL DAN PEMBAHASAN Profil Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Bogor Data yang didapat dari Kementerian Lingkungan Hidup (2012) tentang hasil pengawasan kinerja dan Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kabupaten Bogor oleh Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup, menunjukkan bahwa: 1. Dari persyaratan lisensi KPA, ketua komisi telah memenuhi persyaratan melalui keputusan Bupati Bogor Nomor 660.1/101-BLH tanggal 6 Mei 2011 yaitu dipimpin oleh Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Pejabat eseleon II). 2. Lisensi KPA Kabupaten Bogor diterbitkan oleh Provinsi pada bulan Agustus tahun 2009. 3. Sekretariat KPA Kabupaten Bogor berkedudukan di Instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota dengan SK Pembentukan Komisi Nomor: 660.3/95/Kpts/Huk/2009 tanggal 16 Februari 2009, Sekretariat berada di Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. 4. KPA Kabupaten Bogor memiliki tim teknis dengan keanggotaan sertifikat pelatihan penyusunan AMDAL paling sedikit 2 (dua) orang dan penilai AMDAL 6 (enam) orang (dengan persyaratan paling sedikit tiga orang) yang berasal dari perguruan tinggi, dengan SK Nomor 660/04/Kpts-SekreBLH/2009 tanggal 4 Maret 2009 dan ketua tim teknis dijabat oleh Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan. 5. Keanggotaan komisi penilai mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik kimia, ekonomi, sosial-budaya, kesehatan, perrencanaan pembangunan wilayah dan lingkungan berasal dari instansi sektor, pakar dan perguruan tinggi. 6. Organisasi lingkungan hidup yang masuk dalam keangggoataan komisi adalah LSM RMI, namun dalam penyelenggaraan sidang juga mengundang LSM lainnya sesuai dengan wilayah kerja 7. Akses laboratorium menggunakan laboratorium lingkungan PT. Mutuagung Lestari yang merupakan laboratorium rujukan Gubernur Jawa Barat dan parameter air yang bisa diuji dari laboratorium ini. 8. Pada proses administrasi AMDAL terdapat beberapa prosedur yang telah dilakukan KPA Kabupaten Bogor: a. pengumuman telah dilakukan oleh sekretariat yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum sidang dan format telah sesuai peraturan yang berlaku (saat itu Kepka Bapedal Nomor 8 Tahun 2000, yang berlaku saat ini adalah KepmenLH 17 Tahun 2013) b. Format penyusunan dokumen AMDAL telah mengacu pada pedoman penyusunan. c. Penyusun AMDAL telah dipersayaratkan untuk memakai kompetensi penyusun dari INTAKINDO.
22 d.
Penyampaian undangan dan dokumen AMDAL telah disampaikan dan diterima oleh peserta rapat minimal 10 hari sebelum dilakukan sidang Komisi. e. Notulensi/risalah dilakukan oleh staf sekretariat dan masukan disampaikan 2-3 hari setelah sidang berupa risalah rapat dengan merangkum masukan per-bab. f. Berita Acara dibuat dan ditandatangani oleh pemrakarsa dan pemimpin rapat g. Prosedur koreksi dilakukan oleh sekretariat komisi, untuk beberapa dokumen perbaikan dilakukan dengan rapat tim teknis dan diakhir proses perbaikan mengundang bidang lain di Badan Lingkungan Hidup untuk finalisasi dokumen. 9. Untuk pelaksanaan proses AMDAL, hasil keputusan yang telah diterbitkan oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Bogor pada Gambar 5.
Gambar 5. Proses AMDAL di Kabupaten Bogor 10. Dari grafik terlihat bahwa jumlah Sidang KA-ANDAL tertinggi pada 2013, SK Kesepakatan pada tahun 2010, Jumlah sidang ANDAL, RKL-RPL pada tahun 2012 dan 2013 mempunyai jumlah yang sama dan SK Kelayakan dihasilkan paling banyak pada tahun 2010. Waktu yang diperlulam untuk suatu dokumen KA-ANDAL sampai mendapatkan SK Kesepakatan ± 1 bulan dan waktu yang diperlukan untuk suatu dokumen ANDAL, RKL-RPL sampai mendapatkan SK Kelayakan ± 6 bulan. 11. Waktu proses penilaia AMDAL sudah sesuai dengan peraturan dan sekretariat telah mempunyai database untuk mencatat proses kronologi yang telah dilakukan 12. Dalam pelaksanaan sidang, selalu mengundang masyarakat terkena dampak.
23 Profil Komisi Penilai AMDAL Kota Bogor Data Kementerian Lingkungan Hidup (2014) tentang hasil pengawasan kinerja dan komisi penilai AMDAL (KPA) Kota Bogor oleh Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa: 1. KPA Kota Bogor telah memiliki lisensi Nomor 660.1/1525-BPLH yang diterbitkan oleh Walikota Bogor pada tanggal 28 Juni 2011 dan berlaku sampai tanggal 28 Juni 2014. 2. Lisensi KPA Kota Bogor berdasarkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660.1/2.406/I/2011 pada tanggal 17 Juni 2011. 3. Ketua KPA dipimpin oleh pejabat eselon II yaitu kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Seketariat KPA berada pada Bidang yang membidangi AMDAL di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor dan staf yang membidangi AMDAL menjadi sekretariat KPA. 4. KPA memiliki tim teknis yang bersertifikat penilai AMDAL sebanyak 3 orang dan sertifikat penyusun sebanyak 1 orang. Ketua tim teknis ex-officio dijabat oleh sekretaris KPA, anggota tim teknis dijabat oleh ahli di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi sosial dan budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, sedangkan untuk ahli lingkungan berasal dari Provinsi Jawa Barat. 5. Organisasi lingkungan hidup yang masuk dalam keangggoataan komisi adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Lekat dan telah mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) di bidang lingkungan hidup. 6. Akses laboratorium menggunakan laboratorium lingkungan Biotrop yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) parameter air dan udara bisa diuji dari laboratorium ini. 7. Pada proses administrasi AMDAL terdapat beberapa prosedur yang telah dilakukan KPA Kota Bogor: a. Untuk proses penerimaan dokumen terdapat bukti penerimaan dokumen KA-ANDAL kepada sekretariat KPA yang terdapat bukti formal kesesuaian rencana tata ruang didalamnya, selain itu terdapat Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) untuk bukti secara prinsip kegiatan dapat dilakukan. b. Penyusun AMDAL yang berproses telah memenuhi bukti registrasi Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) dan sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL. c. Pengumuman rencana kegiatan telah dilakukan melalu media cetak lokal dan nasional dan pengumuman dilakukan >10 hari kerja dan terdapat proses konsultasi publik. d. Sistematika penulisan KA-ANDAL telah sesuai dengan pedoman peraturan. 8. Pada proses penilaian KA-ANDAL secara teknis rapat dipimpin oleh tim teknis dan dihadiri oleh anggota tim teknis, pemrakarsa, ketua tim dan anggota tim penyusun dan tenaga ahli yang terkait dengan kegiatan. 9. Penilaian rapat tim teknis berisikan penyampaian paparan KA-ANDAL oleh pemrakarsa, membahas hasil penilaian, memberikan Surat Penyampaian Tanggapan (SPT) dan menyepakati lingkup kajian dalam ANDAL.
24 10. Sekretariat menyampaikan dokumen KA-ANDAL perbaikan kepada setiap anggota tim teknis untuk dilakukan verifikasi kebenaran atau kesesuaian terhadap dokumen KA-ANDAL perbaikan, hasil verifikasi dokumen. 11. Ketua KPA menerbitkan keputusan persetujuan KA-ANDAL setelah dokumen KA-ANDAL disepakati dan keputusan persetujuan KA-ANDAL dan dokumen KA-ANDAL disampaikan ketua KPA kepada pemrakarsa dengan tembusan anggota KPA.
Gambar 6. Proses AMDAL di kota Bogor Proses KA-ANDAL dengan jumlah tertinggi dilakukan pada tahun 2012 sebanyak 3 buah dokumen KA-ANDAL dan untuk keputusan KA-ANDAL pada tahun 2012 sebanyak 2 buah, untuk ANDAL, RKL-RPL tahun 2012 sebanyak 2 buah. KPA pernah mengeluarkan surat ketidaklayakan pada tahun 2013.
Analisis Mutu Dokumen AMDAL Penilaian mutu dokumen AMDAL dilakukan dengan teknik analisis data dengan menggunakan formulir uji mutu (Lampiran 1) untuk melihat aspek konsistensi, keharusan dan relevansi. Ketiga uji ini dilakukan karena sifatnya mendasar, yaitu dokumen wajib secara konsisten mengkaji dampak penting hipotetik yang telah disepakati dalam KA ANDAL, dan pada saat mengkaji dampak dokumen ANDAL mampu memberikan gambaran tentang besaran (magnitude) terjadinya perubahan komponen lingkungan yang akan terjadi akibat adanya suatu rencana kegiatan /usaha. Setelah dilakukan pengisian formulir ketiga uji (konsistensi, keharusan dan relevansi) kemudian dilakukan terjadi akibat adanya suatu rencana kegiatan /usaha. Setelah dilakukan pengisian formulir ketiga uji (konsistensi, keharusan dan relevansi) kemudian dilakukan pemberian bobot seperti yang dilakukan oleh Chang et al (2013).
25
Uji Konsistensi Uji konsistensi secara umum adalah menilai konsistensi penyusunan dokumen AMDAL Konsistensi meliputi metode pengolahan data (PD), analisa data (AD), prakiraan besaran dampak penting (PBD), prakiraan sifat dampak penting (PSPD), rona awal, hasil besaran dampak (B), hasil sifat penting dampak (S), evaluasi secara holistik (EV), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan jenis izin PPLH (Tabel 2). Isian bab yang paling tidak konsisten dengan kajian dampak penting adalah bab metode pengolahan data, analisa data, prakiraan besaran penting, rona awal. Untuk isian bab jenis izin PPLH. Pada bab metode pengolahan data sebanyak 8 dokumen (53%) menuliskan salah satu dampaknya tidak menguraikan bagaimana cara data tersebut didapat apakah dengan cara pengambilan sampel langsung dilapangan atau menggunakan data yang sudah ada, namun 7 dokumen (46%) sudah menuliskan metode pengumpulan datanya. Setelah data dikumpulkan kemudian data di analisa, 9 dokumen (60%) masih tidak menuliskan cara menganalisa datanya, bagaimana data akan dioolah apakah data akan diolah secara kualitatif atau kuantitatif . Bab prakiraan dampak, sebanyak 10 dokumen (66%) tidak menuliskan bagaimana cara memprediksi besaran dan sifat dampak yang selanjutnya juga terlihat pada dokumen ANDAL,RKL-RPL terdapat 9 dokumen (60%) yang tidak menguraikan kuantifikasi besaran dan sifat penting dampaknya. Mayoritas dokumen tidak menuliskan uraian pada bab rona lingkungan dan jenis izin PPLH. Sebanyak 12 dokumen (80%) tidak menampilkan kondisi lingkungan sebelum adanya kegiatan dan 11 dokumen (73%) tidak menuliskan izin PPLH yang akan diurus selanjutnya, hal ini terjadi karena bab ini merupakan format baru dalam pedoman penyusunan dokumen AMDAL yang berlaku.
26 Tabel 2. Hasil uji konsistensi No
Dokumen
Metodologi
R K L
R P L
Jenis Izin
Sarana Akomodasi Wisata
v
x
2
Pembangunan Kawasan Perumahan Perdagangan dan Jasa Pembangunan Gudang, Distribusi Sembako dan Alat Rumah Tangga Pemanfaatan Sumber Air Baku Pembangunan sport centre
x
x
x
x
x
x
v
v
v
v
v
x
x
x
x
v
v
x
x
x
v
x
x
v
v
v
x
v
v
x
v
x
v
x
v
x
x
x
x
v
v
x
x
x
v
x
x
v
Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Pembangunan pusat perdagangan dan pergudangan Industri Ban Kendaraan Bermotor Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium Pusat Perbelanjaan (Mall) dan Hotel Pengembangan Gedung Pasar Kebon Pembangunan Apartemen
v
v
x
v
v
x
v
v
v
v
v
x
5 6
7
8 9 10 11 12 13 14 15
B
EV
1
4
A D
Prakiraan
P B P D v
3
P D
R O N A
P S P D v
E S H
S
v
x
v
v
v
x
x
x
Hasil x
x
x
x
v
x
v
v
x
v
v
x
x
x
x
v
v
x
x
x
v
v
x
x
x
x
x
v
v
x
x
x
v
x
v
x
v
v
v
v
x
x
x
v
v
x
x
x
v
v
v
v
v
v
x
x
v
v
v
x
v
v
v
v
v
v
x
x
v
v
v
v
Pembangunan Inner Ring Road Pembangunan Perhotelan dan rekreasi Rencana Kegiatan Pembangunan Toserba Konsisten (v)
x
x
x
v
x
x
x
x
v
x
x
x
x
x
x
v
x
x
x
x
x
x
x
x
v
v
v
v
v
x
v
v
v
x
x
v
7
6
5
13
11 3
6
6
13
6
7
4
Tidak konsisten (x)
8
9
10
2
4 12
9
9
2
9
8
11
Keterangan Pengolahan data (PD), analisa data (AD), prakiraan besaran dampak penting (PBD), prakiraan sifat dampak penting (PSPD), rona awal, hasil besaran dampak (B), hasil sifat penting dampak (S), evaluasi secara holistik (EV), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
27
Tabel 3. Konsistensi dampak penting hipotetik per dokumen No
Dokumen
1 2
Sarana Akomodasi Wisata Pembangunan Kawasan Perumahan Perdagangan dan Jasa Pembangunan Gudang, Distribusi Sembako dan Alat Rumah Tangga Pemanfaatan sumber Air Baku Pembangunan sport centre Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Pembangunan pusat perdagangan dan pergudangan Industri Ban Kendaraan Bermotor Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium Pusat Perbelanjaan (Mall) dan Hotel Pengembangan Gedung Pasar Kebon Pembangunan Apartemen Pembangunan Inner Ring Road Pembangunan Perhotelan dan rekreasi Rencana Kegiatan Pembangunan Toserba
3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah DPH 24 19
Konsistensi DPH 13 (54%) 15 (79%)
Inkonsistensi DPH 11 (46%) 4 (21%)
19
5 (26%)
14 (74%)
13 15 19
4 (31%) 9 (60%) 14 (74%)
8 (62%) 8 (53%) 5 (26%)
11
7 (64%)
4 (36%)
22
7 (32%)
15 (68%)
18
10 (56%)
8 (44%)
15
7 (47%)
8 (53%)
15
13 (87%)
2 (13%)
15 21 22
14 (93%) 2 (10%) 14 (64%)
1 (7%) 19 (90%) 8 (36%)
16
14 (88%)
2 (13%)
Dari hasil uji konsistensi 15 dokumen (Tabel 2) terlihat bahwa keseluruhan dokumen belum memenuhi uji mutu aspek konsistensi, namun terdapat beberapa dokumen yang sudah memenuhi uji konsistensi jika dilihat dari pemenuhan kajian Dampak Penting Hipotetik perdokumennya (Tabel 3). Uji Keharusan Uji keharusan secara umum dimaksudkan untuk menilai bahwa suatu dokumen AMDAL telah memenuhi aspek-aspek yang harus ada dalam suatu dokumen AMDAL. Uji keharusan untuk ke-15 dokumen dapat dilihat pada Gambar 7. Dari analisis uji mutu keharusan terhadap 15 dokumen AMDAL yang disetujui oleh komisi penilai AMDAL Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, terlihat semua dokumen telah melakukan proses penentuan dampak penting, penentuan kelayakan, RKL dan RPL. Penentuan dampak sudah mengacu pada pedoman
28 penyusunan dokumen walaupun kebanyakan dokumen tidak spesifik menuliskan parameter yang terkena dampak pada penulisan nama dampak hipotetiknya. Pada konsultasi publik, dari 15 dokumen terdapat 2 dokumen (13%) yang tidak menampilkan pengumuman di media cetak dan tidak menjadikan hasil konsultasi publik menjadi bagian dari isu pokok pelingkupan. Terdapat 3 dokumen (20%) yang tidak mengacu pada kaidah-kaidah kartografi dalam menampilkan batas studinya, peta bukan merupakan peta dasar, tidak berwarna, berskala dan mempunyai legenda, sehingga informasi yang ada peta tidak jelas batasan studinya.Untuk batas waktu kajian terdapat 4 dokumen (27%) yang tidak mengidentifikasi berapa lama waktu yang dikaji untuk tiap dampak penting hipotetiknya.
Gambar 7. Hasil uji keharusan Pada bab prakiraan besaran dampak penting, 5 dokumen (33%) tidak memberikan kuantifikasi tentang seberapa besar perubahan dampak yang terjadi sebelum dan sesudah proyek dan 4 dokumen (27%) sama sekali tidak melakukan prakiraan sifat penting dampak mengacu pada pedoman kriteria ukuran dampak penting (jumlah manusia, luas sebaran, lamanya dampak berlangsung, intensitas, komponen lingkungan terkena dampak, sifat kumulatif, dan berbalik tidaknya dampak). Uji Relevansi Uji mutu aspek relevansi dilakukan untuk melihat apakah parameter lingkungan hidup yang dikelola dan dipantau telah disajikan dalam dokumen RKL - RPL,serta relevan dengan yang ditelaah dalam dokumen ANDAL. Hasil uji relevansi menunjukkan 7 dokumen (47%) relevan dan 8 dokumen (53%) kurang relevan dengan rincian kategori kegiatan pada (Tabel 4). Berdasarkan metode yang dilakukan Asdep Kajian Dampak Lingkungan, penentuan relevan dan kurang relevan dokumen RKL-RPL dilihat dari pemberian bobot pada formulir skoring nilai dokumen AMDAL. Bobot maksimal diberi nilai
29 25, dianggap relevan jika salah satu responden memberi nilai relevan jika salah satu responden memberi nilai ≤ 12.5
≥ 12.5 dan kurang
Tabel 4. Hasil uji relevansi No Kegiatan 1 Sarana akomodasi wisata
Skor 20
No 1
2
Pembangunan Gedung kuliah dan Laboratorium
12.5
2
3
Pusat Perbelanjaan (Mall) dan Hotel Pembangunan Gedung Pasar Kebon Pembangunan Apartemen
15
3
12.5
4
15
5
15
6
15
7
4 5
6 7
Pembangunan Perhotelan dan Rekreasi Rencana Kegiatan Pembangunan toserba
8 Relevan skor ≥ 12.5
Kegiatan Pembangunan Kawasan Perumahan Perdagangan dan Jasa Terpadu Pembangunan Gudang, Distribusi Sembako dan Alat Rumah Tangga Pemanfaatan Sumber Air Baku Pembangunan Sport Centre
Skor 7.5
Rencana Kegiatan Gedung pusat Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Pusat Perdagangan dan Gudang Industri Ban Kendaraan Bermotor Pembangunan Inner ring road Kurang Relevan skor ≤ 12.5
7.5
7.5
7.5 10
7.5 10 11
Pembobotan Setelah menganalisis uji mutu aspek konsistensi, keharusan dan relevansi, serta telah mengetahui posisi ke-15 dokumen dalam kaitannya dengan uji-uji tersebut, maka untuk kajian selanjutnya dilakukan pemberian bobot pada formulir skoring nilai dokumen oleh kedua responden. Pembobotan dilakukan untuk melihat peringkat kategori kegiatan terbaik berdasarkan aspek-aspek penting dalam penyusunan dokumen. Setelah dilakukan pemobotan kemudian dikelompokkan kualitas dokumen berdasarkan kualitasnya apakah dokumen berkualitas baik, sedang atau buruk.Rincian hasil skor penilaian dokumen oleh responden 1 dan 2 ditampilkan pada (Tabel 5). Dari hasil penilaian ke-15 dokumen oleh kedua responden, diperoleh 13 dokumen berkualitas sedang (kisaran nilai 51-80), 1 dokumen berkualitas baik (kisaran nilai 81-100) dan 1 dokumen berkualitas buruk (nilai 0-51). Dokumen dengan nilai terbaik dilakukan oleh kegiatan sarana akomodasi wisata.
30
Tabel 5. Hasil skor penilaian dokumen responden 1 (R1) dan responden 2 (R2) No
Dokumen
1
Sarana Akomodasi Wisata Pembangunan Kawasan Perumahan Perdagangan dan Jasa Pembangunan Gudang, Distribusi Sembako dan Alat Rumah Tangga Pemanfaatan sumber Air Baku Pembangunan sport centre Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Pembangunan pusat perdagangan dan pergudangan Industri Ban Kendaraan Bermotor Pembangunan Gedung Kuliah dan Laboratorium Pusat Perbelanjaan (Mall) dan Hotel Pengembangan Gedung Pasar Kebon Pembangunan Apartemen Pembangunan Inner Ring Road Pembangunan Perhotelan dan rekreasi Rencana Kegiatan Pembangunan Toserba
2
3
4 5 6
7
8 9 10 11 12 13 14 15
Standar
Hasil Skor R1 R2
100
80
82
Rata-rata Responden 1&2 81
Kualitas Dokumen
100
64
55
60
Sedang
100
56
59
58
Sedang
100
70
83
76
Sedang
100
60
62
61
Sedang
100
68
70
69
Sedang
100
77
74
76
Sedang
100
69
69
69
Sedang
100
60
60
60
Sedang
100
60
60
60
Sedang
100
70
76
73
Sedang
100 100
82 44
69 50
75 47
Sedang Buruk
100
58
64
61
Sedang
100
89
66
77
Sedang
Baik
Analisis Kriteria Kelayakan Lingkungan Berdasarkan pembahasan tolok ukur kelayakan yang dikaji dalam 15 dokumen AMDAL maka suatu rencana usaha/kegiatan yang dinilai dokumen AMDALnya dinyatakan layak jika memperoleh skor agregat dengan kisaran 15-21 poin, dengan keharusan semua tolok ukur wajib dibahas dalam dokumen (Lampiran 3). Berdasarkan Gambar 8, terdapat 3 dokumen (20%) yang berada dibawah standar pengesahakan kelayakan lingkungan seiring dengan 3 dokumen dengan
31 skor penilaian terendah pada Tabel 3, hal ini disebabkan pada pembahasan didalam dokumen terdapat beberapa tolok ukur kriteria kelayakan yang tidak dibahas dalam dokumen AMDAL.
Gambar 8. Hasil uji kriteria kelayakan
Analisis Penggunaan Pedoman Penilaian PerMenLH Nomor 08 Tahun 2013 Hasil penilaian 15 dokumen AMDAL dengan mengacu uji kualitas pada pedoman penilaian PerMenLH 08 Tahun 2013 dilakukan oleh dua responden yang berasal dari Komisi Penilai AMDAL pusat dan daerah yang telah memiliki sertifikat penilai seperti yang dilihat pada Gambar 9.
Gambar 9. Hasil perbandingan penilaian R1 dan R2 Dari grafik diperoleh korelasi dengan metode Pearson, dengan nilai korelasi yang positif, antara responden 1 dan responden 2 sebesar 0.681 sehingga dapat
32 disimpulkan bahwa kedua responden melakukan tatalaksana penilaian menurut PerMenLH 08 Tahun 2013 dengan cara yang sama. Perbedaan hasil penilaian (dengan jarak >10) terdapat pada dokumen 4 dengan perbedaan nilai pada aspek prakiraan dampak dan dokumen 12 dan 15 dengan aspek relevansi dampak dengan rencana pemantauan.
Analisis Persepsi Mutu Dokumen dan Kriteria Kelayakan Lingkungan Para Pelaku AMDAL Data persepsi didapat dari Kuisioner yang disebar kepada 50 responden pada pertemuan Forum AMDAL Indonesia di Bogor tanggal 12-13 Juni 2014. Hasil kuisioner dicatat dan diolah dengan melakukan analisis deskriptif dan selanjutnya dilakukan pembuatan kesimpulan tentang hasil kuisioner. Data persepsi berdasarkan isian kuisioner 50 responden dengan informasi asal instansi responden sebagai berikut:
Penyusun AMDAL & Pakar
2
Pemrakarsa dan Penyusun… 1 anomim
1
Masyarakat
2
Pakar/Perguruan Tinggi Sektor
4 1
Penyusun AMDAL
24
Pemrakarsa
8
BLHD Provinsi & Kab/Kota Unit teknis KLH
6 1
Gambar 10. Asal instansi responden Responden terbanyak berasal dari para penyusun AMDAL yang berasal dari penyusun yang tergabung pada perusahaan dan perorangan, Responden yang paling sedikit berasal dari unit teknis di KLH, Sektor dan pemrakarsa sekaligus penyusun AMDAL. Responden mayoritas berasal dari Jawa dan paling sedikit berasal dari Bali Nusa Tenggara dengan pengalaman dalam bidang AMDAL rata-rata 5 tahun keatas. Setelah informasi umum diperoleh dari kuisioner, kemudian dilanjutkan pada pertanyaan teknis tentang mutu dokumen dan kriteria kelayakan yang ditampilkan berikut ini
33
Tabel 6. Hasil kuisioner kriteria kelayakan dan mutu dokumen Pertanyaan Responden terinformasikan kriteria kelayakan
1 Responden Tidak terinformasi
Jawaban 50 Responden 5 Responden 26 Responden Kurang Terinformasi tapi terinformasi belum mengerti
Pelaksanaan kriteria kelayakan pada pengambilan keputusan Penerapan kriteria kelayakan pada penyusun dan penilai
2 Responden Tidak Implementatif 1 Responden Tidak dilaksanakan
35 Responden Kurang Implementatif 11 Responden Kurang dilaksanakan
13 Responden Implementatif
Pengertian kriteria kelayakan Perlu penjabaran lebih lanjut dalam bentuk pedoman Perlu kriteria lain untuk menentukan layak/tidaknya dokumen selain kriteria yang sudah ada Terinformasikan tentang kualitas dokumen
0 Responden Tidak paham 2 Responden Tidak perlu
11 Responden Kurang paham 0 Responden Kurang perlu
35 Responden Dipahami 28 Responden Perlu
0 Responden Sangat Implementatif 1 Responden Dilaksanakan sempurna 3 Responden Abstain 4 Responden Sangat Dipahami 20 Responden Sangat perlu
23 Responden Tidak perlu
8 Responden Kurang perlu
15 Responden Perlu
4 Responden Sangat perlu
4 Responden Tidak terinformasi
16 Responden Kurang terinformasi
16 Responden Terinformasi tetapi belum mengerti
Pada proses penilaian dokumen, apakah sudah melakukan uji kualitas dokumen
4 Responden Tidak Dilaksanakan
10 Responden Kurang dilaksanakan
29 Responden Sudah dilaksanakan tapi belum sempurna
12 Responden Terinformasi dan sangat mengerti 2 Responden Abstain 4 Responden Dilaksanakan sempurna 3 Responden Abstain
34 Responden Sudah dilaksanakan tapi belum sempurna
18 Responden Terinformasi dan sangat mengerti
Berdasarkan hasil kuisioner Tabel 6, sebagian besar responden telah terinformasikan tentang apa itu kriteria kelayakan dan kualitas dokumen dan sudah menerapkannya dalam proses AMDAL, akan tetapi diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk pedoman yang lebih rinci. Pada kuisioner terdapat pertanyaan terbuka yang menanyakan responden tentang saran dan masukan untuk perbaikan mutu dokumen dan kriteria kelayakan di masa mendatang, saran dan masukan beragam dan ditujukan untuk pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan, komisi penilai AMDAL, penyusun dokumen AMDAL dan pemilik kegiatan. Saran dan masukan dari responden, sebagai berikuy: a. Meninjau kembali manfaat dokumen Kerangka Acuan dan mengurangi birokrasi dalam proses perijinan yang dianggap menambah biaya dan waktu yang kurang efisien;
34 b.
Kajian AMDAL mencakup ekonomi, tata ruang, sosial, ekologi dan lingkungan, sehingga pedoman harus menjelaskan hal-hal tersebut secara lebih detail; c. Tafsir lebih lanjut tentang 10 kriteria kelayakan dan standar penilaian; d. Penyederhanaan kriteria kelayakan agar lebih implementatif; e. Penjelesan lebih lanjut mengenai kriteria Tata Ruang; f. Menambahkan kriteria tentang valuasi ekonomi; g. Memperjelas kajian tentang Daya Dukung dan Daya Tampung; h. Perlunya sosialisasi dan pedalaman terkait pedalaman mutu dokumen AMDAL; i. Perlu adanya tim independent atau organisasi yang melakukan uji mutu dan mengeluarkan masukan tim teknis dan anggota komisi AMDAL yang tidak terkait dengan rencana kegiatan; j. Implementasi kelayakan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit sehingga mengganggu kegiatan non teknis; k. Tidak perlu penambahan kriteria uji kualitas dokumen karena sudah baik agar dipertahankan; l. Diperlukan sinergi untuk penerapan mutu dan kriteria kelayakan antara Komisi Penilai AMDAL dan konsultan; m. Diperlukan indikator yang jelas dan terukur terhadap mutu dokumen, indikator mudah dipahami dan sebaiknya dijadikan satu peraturan yang berisikan AMDAL dan mutu dokumen; n. Kriteria kelayakan harus disesuaikan dengan rencana usaha/kegiatan yang akan dikaji dalam dokumen AMDAL; o. Diperlukan pemahaman dan pengalaman dari anggota tim teknis; p. Ada standar penilaian dokumen yang terukur yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pemrakarsa dan untuk anggota lintas sektoral diperlukan pandangan yang sama dalam hal kriteria kelayakan tersebut; q. Penilaian mutu dokumen dijadikan prosedur yang wajib oleh Komisi Penilai AMDAL. Selain masukan dan saran diatas terdapat beberapa faktor yang berperan terhadap rendahnya kualitas AMDAL berdasarkan penelitian Indokei (2014). a. Penilaian sesuai PerMenLH 08 Tahun 2013 menyebutkan bahwa uji mutu dilakukan pada saat proses AMDAL berlangsung, namun uji mutu belum dilakukan dan tidak ada sanksi bagi pelanggar yang tidak melakukan prosedur sesuai pedoman; b. Masih terdapat pelanggaran kode etik yaitu tenaga ahli dalam menyusun AMDAL juga bertindak sebagak penilai AMDAL; c. Tidak semua Komisi Penilai AMDAL memiliki keahlian tertentu dalam melakukan verifikasi dan komitmen untuk bertanggung jawab pada kualitas dokumen AMDAL; d. Rotasi staf yang sering terjadi pada instansi lingkungan yang bertugas menangani AMDAL; e. Peran Kepala BLH/BLHD dan ketua Komisi AMDAL yang masih belum independen dan dipengaruhi oleh Kepala Pemerintah Daerah; f. Ketegasan ketua Komisi Penilai AMDAL dalam membatasi komentar penilai yang tidak sesuai dengan kegiatan AMDAL yang sedang dibahas;
35 g. h.
i.
Masih banyak anggota sekretariat Komisi Penilai AMDAL yang belum memiliki sertifikat AMDAL dasar; Tim teknis belum melakukan tugas dengan baik dalam menilai kualitas dokumen AMDAL, masih didasarkan pada persyaratan administrasi bukan persyaratan substantive; Pelanggaran terhadap Komisi Penilai AMDAL yang belum memiliki lisensi masih belum ada sanksi.
Faktor-faktor diatas, diperkuat lagi dengan temuan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa uji mutu belum dilakukan disaat proses AMDAL berlangsung, uji mutu masih dilalku
5 SINTESIS Berdasarkan informasi dari analisis mutu dan kriteria kelayakan yang didapatkan, maka diperlukan konsep yang dapat dilakukan untuk perbaikan kualitas dokumen AMDAL di masa mendatang, walaupun beberapa upaya telah dilakukan sejak lama. Upaya perbaikan kualitas dokumen AMDAL yang dilakukan Pemerintah seperti pemberian lisensi untuk menilai dokumen AMDAL kepada Komisi Penilai AMDAL dan Bimbingan teknis untuk anggota tim teknis dalam melakukan penilaian mutu dokumen AMDAL, namun beberapa upaya tersebut masih belum dapat memaksimalkan kualitas dokumen. Dalam proses penilaian dokumen AMDAL, waktu yang singkat menjadi kendala dalam melakukan uji-uji kualitas dokumen. Form uji mutu terkadang dilewatkan dalam proses penilaian. Pemeriksaan awal dokumen dilakukan oleh sekretariat dengan melihat kelengkapan administrasi, kesesuaian tata ruang dan proyek masih tahap perencanaan, dokumen yang dinyatakan layak untuk disidangkan didistribusikan kepada tim teknis untuk dinilai. Prosedur pengisian form-form uji kualitas dokumen sebaiknya dilakukan sebelum rapat penilaian oleh tim teknis, seiring dengan syarat pengiriman dokumen yaitu 10 hari kerja sebelum rapat penilaian dokumen dilakukan, maka saat dokumen didistribusikan dilampirkan dengan form-form uji mutu dokumen, yang selanjutnya diisi oleh tim teknis dan diserahkan pada saat rapat penilaian AMDAL. Proses tersebut dijelaskan pada gambar 11. Dengan menyiapkan form uji mutu sebelum rapat penilaian berlangsung, diharapkan rapat penilaian lebih fokus pada kajian dampak penting, tidak melebar pada hal-hal diluar dampak penting dari suatu kegiatan, sehingga rapat lebih efisien dari segi waktu. Dengan pembobotan pada masing-masing bab dalam formulir uji mutu menghasilkan persepsi yang sama terkait dengan cara penilaian tim teknis, sehingga mengurangi potensi bias dalam memberikan penilaian. Formulir uji mutu sesuai dengan PerMenLH 08 Tahun 2013 juga perlu disederhanakan dalam bentuk aplikasi yang mudah diisi dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk membuatnya, yang terpenting aplikasi tersebut menginformasikan apa saja dampak suatu kegiatan, dan seberapa besar dampak tersebut bisa terjadi dan apa saja bentuk pengelelolaan dan pemantauannya.
36 Selain itu, hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dokumen sebaiknya dengan melakukan penugasan staf dari instansi terkait yang diusulkan menjadi anggota tim komisi, staf yang ditunjuk sudah mengikuti pelatihan AMDAL dasar. Proses ini bisa dilakukan dengan pembuktian sertifikat pada proses rapat berlangsung atau sekretariat sudah mempunyai daftar anggota yang sudah memiliki sertifikat pelatihan AMDAL untuk mengikuti rapat penilaian. Dokumen AMDAL
Dokumen AMDAL dinyatakan lengkap administrasi, sesuai tata ruang, proyek pada tahap perencanaan
Form Uji Kualitas Dokumen Didistribusikan Sekretariat kepada Tim Teknis (10 Hari kerja sebelum rapat penilaian)
Rapat Penilaian + Penyampaian hasil uji mutu
Dokumen sesuai dengan persyaratan mutu dokumen dan layak lingkungan
Dokumen dikeluarkan SK Persetujuan KA atau SK Kelayakan
Gambar 11. Prosedur penyampaian form uji
6 SIMPULAN DAN SARAN Simpulan 1.
Dari hasil analisis mutu 15 dokumen yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bogor dan Kota Bogor pada tahun 2012-2014 diperoleh bahwa: a. Seluruh dokumen masih belum memenuhi uji mutu aspek konsistensi, namun terdapat beberapa dokumen sudah memenuhi uji konsistensi jika dilihat dari pemenuhan kajian Dampak Penting Hipotetik perdokumennya. Bab yang paling tidak konsisten dengan dampak penting yang dikaji adalah bab metode pengolahan data, analisa data, prakiraan besaran penting, rona awal dan Jenis izin PPLH. b. Untuk uji mutu aspek keharusan, masih ada yang belum memenuhi kriteria keharusan yaitu penentuan batas studi di 3 dokumen (20%), batas waktu kajian di 4 dokumen (27%), prakiraan besaran di 5 dokumen (33%) dan sifat penting dampak di 4 dokumen (27%), sedangkan untuk kriteria
37 penentuan dampak penting, penentuan kelayakan, RKL dan RPL telah dilakukan seluruh dokumen (100%). c. Uji mutu aspek relevansi, diperoleh 7 dokumen (47%) telah relevan dan 8 dokumen (53%) kurang relevan dalam menyajikan parameter yang dikelola dan dipantau dalam dokumen RKL-RPL. d. Setelah dilakukan ketiga uji diatas, dilakukan pemberian skor, dan Dari hasil penilaian ke-15 dokumen kedua responden, diperoleh 13 dokumen (87%) berkualitas sedang, 1 dokumen (7%) berkualitas buruk dan 1 dokumen (7%) berkualitas baik. Dokumen dengan nilai terbaik dilakukan oleh kategori kegiatan sarana akomodasi wisata. Dari fakta 87 % dokumen berkualitas sedang di Kabupaten dan Kota Bogor, jika dibandingkan dengan kualitas dokumen di seluruh Indonesia dengan hasil evaluasi 91.5 % buruk, maka Kabupaten Bogor dan Kota Bogor masih berada pada kondisi diatas rata-rata. 2. Analisis tolok ukur kelayakan lingkungan menunjukkan bahwa 3 dokumen (20%) berada dibawah standar pengesahan kelayakan lingkungan, fakta ini menunjukkan bahwa aspek penting yaitu informasi tentang kelayakan lingkungan dalam dokumen AMDAL masih belum dilakukan secara sempurna oleh beberapa dokumen, sedangkan kajian kelayakan lingkungan dalam dokumen penting sebagai alat untuk pengambilan keputusan untuk menetapkan kelayakan lingkungan hidup. 3. Implementasi penggunaan pedoman penilaian PerMenLH 08 Tahun 2013 menunjukkan korelasi yang positif antara penilai 1 dan penilai 2 sebesar 0.681, sehingga kedua responden telah melakukan tatalaksana penilaian dengan cara yang sama menurut PerMenLH 08 Tahun 2013. 4. Identifikasi persepsi pelaku AMDAL tentang kriteria kelayakan dan mutu dokumen terlihat bahwa masih banyak responden yang belum terinformasikan tentang apa itu kriteria kelayakan dan uji kualitas dokumen. Pada tahap implementasinya sebagian responden sudah melakukan uji-uji tersebut walaupun masih belum sempurna.
Saran 1. Dalam melakukan penilaian dokumen di masa mendatang, agar tim komisi penilai AMDAL dapat melakukan penilaian mengacu pada aspek-aspek yang mendasar (konsistensi, keharusan dan relevansi) sesuai prosedur PerMenLH 08 Tahun 2013 dan pemberian sanksi bagi yang tidak melakukannya. 2. Perlunya pembuatan panduan yang jelas dan terperinci terkait kriteria kelayakan lingkungan berikut sosialisasinya.
38 DAFTAR PUSTAKA
Ahammed R AKM, Nixon BM. 2005. Environment impact monitoring in the EIA process of South Australia. Environmental Impact Assesment Review, Vol 26 426-447 Baker A, Wood C. 1999. An evaluation of EIA system performance in eight EU countries. Environmental Impact Assesment Review, Vol 19 387-404 [BAPEDA] Badan Perencanaan DaerahBogor.2012. Bogor Dalam Angka, Bogor Chang T, Nielsen E, Auberle W, Solop IF. 2013. A quantitative method to analyze the quality of EIA information in wind energy development and avian/bat assesments, Environmental Impact Assesment Review, Vol 38 Canter,L.W,1977. Environment Impact Assesment, Mc Graw Hill Inc, New York (US) Catherina Y. 2004. Evaluasi Dokumen AMDAL.[Tesis]. Jakarta (ID): UI Fandeli C. 2001. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dan Pemapanannya Dalam Pembangunan, Liberty (USA)-Yogyakarta (ID) Indokoei I. 2014. Stregthening and Use of Country Safeguard system , Jakarta (ID). Kolhoff AJ, Driessen P PJ, Runhaar H AC. 2013. An analysis framework for characterizing and explaining development of EIA legislation in developing countries, Environmental Impact Assesment Review, Vol 38 [KLH] Kementerian Lingkungan Hidup. 2002. Teknik Penilaian Dokumen AMDAL, Jakarta (ID): KLH [KLH] Kementerian Lingkungan Hidup. 2008. Laporan Tahunan Asisten Deputi Urusan Kajian Dampak Lingkungan, Jakarta (ID):KLH [KLH] Kementerian Lingkungan Hidup. 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [KLH] Kementerian Lingkungan Hidup. 2012. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Jakarta (ID):KLH [KLH] Kementerian Lingkungan Hidup. 2012. Data Pengawasan Kinerja dan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Bogor, Jakarta (ID): KLH [KLH] Kementerian Lingkungan Hidup. 2013. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan. Jakarta (ID):KLH [KLH] Kementerian Lingkungan Hidup. 2014. Data Pengawasan Kinerja dan Komisi Penilai AMDAL Kota Bogor, Jakarta (ID): KLH Muttamara S. 1996. Environment impact Assesment. Resource, Conservation and Recycling Vol 16 335-349 Panigrahi JK, Amirapu S. 2012. An assessment of EIA system in India. Environmental Impact Assesment Review, Vol 35 23-36 Peterson K. 2009. Quality of environment impact statement and variability of scrutiny by reviewers. Environmental Impact Assesment Review, Vol 30 169176 Primiantoro E. 2015. Proses Penentuan Kelayakan Lingkungan Hidup. Pedoman Asdep Urusan Kajian Dampak Lingkungan, Jakarta (ID)
39 [PUSDALISBANG] Pusat data dan Analisa Pembangunan Jawa Barat. 2014. Data Industri Besar, Menengah dan Besar, Jawa Barat [PPLH] Pusat Penelitian Lingkungan Hidup IPB. 2012. Academic Paper Kelayakan Lingkungan Sandham LA, Van Heerden AJ, Jones CE, Retief FP, Morrison-Saunder AN. 2013. Does Enhanced regulation improve EIA report Quality? Lesson from South Africa, Environmental Impact Assesment Review, Vol 37 155-162 Soemarwoto.2001, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Yogyakarta (ID) Gadjah Mada University Press Suriasumantri S. 2000. Filsafat Ilmu-Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan Walpole,R.E. 1995. Pengantar Statitiska. Edisi ke-3. Jakarta (ID): Gramedia Wahyono, Suntoro, Sutarno. 2012. Efektifitas Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pacitan. J Ekosains, Vol IV
40 RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 04 Oktober 1981 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Marshal Alam Soein dan Ibu Rismawarni. Tahun 1999 penulis lulus dari SMU Negeri 82 Jakarta dan melanjutkan ke pendidikan Sarjana di Institut Teknologi Indonesia pada fakultas Teknologi Industri jurusan Teknik Industri, lulus pada tahun 2004. Kesempatan untuk melanjutkan ke program pascasarjana pada program studi pengelolaan sumberdaya lingkungan diperoleh tahun 2013 melalui program beasiswa pendidikan yang dibiayai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penulis bekerja pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2004 dan ditempatkan di Unit Asdep Pengkajian Dampak Lingkungan, Jakarta. Bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawab penulis ialah teknis pengembangan dan sosialisasi peraturan di bidang Pengkajian Dampak Lingkungan. Penulis memulai Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor pada tahun ajaran 2013 dalam program kelas khusus.
