BAB 3. Kabupaten Bogor dan Kota Depok disebelah selatan

BAB 3 ANALIS IS S IS TEM YANG BERJALAN

3.1

Sejarah BAPPED A Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang terbentuk tanggal 27 Desember 1943 setelah sebelumnya berupa Keresidenan di bawah naungan Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Tangerang termasuk salah satu daerah tingkat dua yang menjadi bagian dari wilayah Propinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2000. Terletak pada posisi geografis cukup strategis, yang berbatasan dengan Laut Jawa di Sebelah Utara, Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang di sebelah timur, Kabupaten Serang dan Lebak di sebelah barat dan Kabupaten Bogor dan Kota Depok disebelah selatan. Jarak antara Tangerang dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia, Jakarta, sekitar 30 km, yang bisa ditempuh dengan waktu setengah jam. Keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan JakartaM erak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Dari 200 Juta lebih penduduk Indonesia, mayoritas terkonsentrasi di kedua pulau tersebut (Pulau Jawa 120 juta jiwa dan Sumatera 40 juta jiwa). Luas wilayah Kabupaten Tangerang 111.038 ha. Dibagi ke dalam 36 kecamatan, 77 kelurahan dan 251 desa. Topografi Kabupaten Tangerang berada pada wilayah dataran rendah dan dataran tinggi, dataran rendah sebagain besar berada di wilayah utara sedangkan dataran tinggi berada di wilayah tengah ke arah selatan. 60

61 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah. Kabupaten Tangerang dipimpin oleh Bupati dalam melaksanakan tugasnya merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan, dibantu oleh perangkat daerah terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 17 (Tujuh belas) dinas daerah, 12 (Dua belas) lembaga teknis daerah, satpol pp (satuan polisi pamong praja), kecamatan dan kelurahan. Kedudukan Ibukota Kabupaten Tangerang berada di Tigaraksa. Salah satu dari 12 (dua belas) lembaga teknis daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Lebih lanjut dijabarkan, dalam Peraturan Bupati tentang rincian tugas, fungsi dan tata-kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan, penyusunan

program

dan

penganggaran

kegiatan-kegiatan

pemerintah

Kabupaten Tangerang. Sebagai salah satu fungsi manajemen perencanaan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan. Peranan tersebut merupakan tantangan bagi organisasi untuk berupaya meningkatkan kualitasnya.

3.1.1

Visi dan Misi Badan Perncanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang 3.1.1.1 VIS I Visi Bappeda yang merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan oleh seluruh aparatur Bappeda dalam kurun waktu 2008-2013, merupakan cerminan

62 mengenai keadaan internal dan kehandalan inti seluruh organisasi Bappeda yang dirumuskan bersama dan merupakan komitmen oleh seluruh anggota organisasi Bappeda dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencana dan pengendali. Sesuai dengan kesepakatan seluruh jajaran organisasi Bappeda maka ditetapkan visi, sebagai berikut : “TERWUJUDNYA

KUALITAS

PERENCANAAN

PEM BANGUNAN YANG TERPADU, BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN”

Yang dimaksud dengan : 1. Perencanaan Pembangunan Daerah Adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan

yang

melibatkan

kepentingan

didalamnya,

pengalokasian

sumber

berbagai guna

unsur

pemangku

pemanfaatan

daya yang ada

dan

dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. 2. Terpadu Adalah masyarakat

perencanaan

dengan

harus

kebijakan

dan

memadukan

aspirasi

memadukan

antar

kepentingan, antar urusan pemerintahan, antar wilayah dan daerah serta antar tingkat pemerintahan.

63 3. Berkelanjutan Adalah bahwa perencanaan merupakan proses yang terus-menerus,

dinamis

dan

disusun

tidak

hanya

memperhatikan manfaat yang diperoleh dalam jangka pendek tapi juga memperhitungkan biaya yang harus dikeluarkan dalam jangka panjang seperti biaya sosial dan biaya penurunan kualitas lingkungan beserta dampak-dampaknya. 4. Berkeadilan Adalah bahwa seluruh warga memperoleh peluang dan akses yang setara dalam proses perencanaan sehingga selalu diperhatikan keseimbangan antar wilayah, keseimbangan antar jenis kelamin, pemberian kesempatan kepada kaum marjinal seperti kaum miskin untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.

3.1.1.2 Misi M isi Bappeda merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai di masa datang untuk mencapai visi Bappeda. Sesuai dengan kesepakatan seluruh jajaran organisasi Bappeda maka ditetapkan misi sebagai berikut : 1. M eningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan pembangunan 2. M enerapkan

sistem

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan daerah secara konsisten dan terpadu.

64 3. M eningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan hasilhasil penelitian.

Tugas Pokok dan Fungsi Sebagai salah satu dari 12 (dua belas) lembaga teknis daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi – fungsi yang akan dibahas di bawah ini : Tugas Pokok Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas

pokok

merencanakan,

melaksanakan,

mengarahkan,

mengawasi dan mengendalikan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bappeda memiliki fungsi : a. Perumusan bahan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah. b. Pelaksanaan fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah. c. Pelaksanaan kegiatan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. d. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan. e. Pelaksanaan pengkoordinasian statistik daerah, penelitian dan

pengembangan

pembangunan daerah.

serta

penyusunan

perencanaan

65 f. Pelaksanaan koordinasi statistik daerah, penelitian dan pengembangan

serta

pembinaan

perencanaan

pembangunan daerah. g. Pelaksanaan

koordinasi

pengendalian

pembangunan

daerah. h. Pelaksanaan kerjasama pembangunan daerah. i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

S truktur Organisasi Struktur Pemerintahan Kabupaten Tangerang secara keseluruhan terdiri atas beberapa SKPD. SKPD berdiri langsung dibawah Bupati. Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

66

Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan Kabupaten Tangerang

67 Struktur organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tangerang sebagai salah satu SKPD disusun atas beberapa bagian dan bidang. Setiap Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala badan. Dengan adanya struktur organisasi ini, setiap karyawan BAPPEDA dikelompokkan berdasarkan unit tugasnya didalam bidang yang bersangkutan. Adapun struktur organisasi yang diterapkan pada BAPPEDA dapat dilihat pada bagan berikut ini.

68

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Tangerang

69 3.2.1

Susunan Organisasi Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang terdiri dari : 1. Kepala Badan 2. Sekerteriat •

Sub Bagian Perencanaan

•

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

•

Sub. Bagian Keuangan

3. Bidang Perencanaan Pelayanan M asyarakat •

Sub. Bidang Pendidikan

•

Sub. Bidang Kesehatan dan Sosial

4. Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan fasilitas Umum •

Sub. Bidang Lingkungan Hidup

•

Sub. Bidang Perumahan dan Fasilitas Umum

5. Bidang Perencanaan Ekonomi •

Sub. Bidang Ekonomi, M asyarakat dan Tenaga Kerja

•

Sub. Bidang Pendapatan Investasi dan Usaha Daerah

6. Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum •

Sub. Bidang Staf dan Lembaga Teknis

•

Sub. Bidang Perwilayahan

7. Bidang Statistik dan Pelaporan •

Sub. Bidang Statistik

•

Sub. Bidang Evaluasi dan Pelaporan

70 8. Bidang Penelitian dan Pengembangan •

Sub.

Bidang

Penelitian

dan

Pengembangan

Pelayanan

M asyarakat, Lingkungan Hidup dan Fasilitas Umum •

Sub. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

9. Unit Pelaksana Teknis 10. Kelompok Jabatan Fungsional

3.2.2

Fungsi dan Wewenang Berdasarkan struktur organisasi di atas (Gambar 3.1). Terdapat tugas pokok beserta fungsi setiap bagian – bagiannya, antara lain 1. Kepala Badan Kepala

Badan

mempunyai

tugas

memimpin,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Badan sesuai dengan Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang. 2. Sekretariat Sekretariat

Badan

mempunyai

tugas

merencanakan,

melaksanakan, pembinaan dan pengkoorinasian, pengawasan dan pengendalian yang meliputi perencanaan umum dan kepegawaian serta keuangan. Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

71 Dalam melaksanakan

tugas-tugasnya Sekretariat

Badan

mempunyai fungsi dan wewenang: •

Perencanaan dan perumusan bahan kebijakan pengelolaan surat

menyurat,

perlengkapan,

rumah

tangga,

dan

pemeliharaan sarana dan prasarana badan. •

Pelaksanaan penyiapan data kebutuhan sarana dan prasarana badan.

•

Perencanaan dan perumusan bahan data kebijakan,fasilitasi serta penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan lingkup

tugas

subag umum dan

kepegawaian,

subag

perencanaan, dan subag keuangan. •

Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan dukungan pelayanan teknis administrasi keseluruh bidang (supporting staff).

•

Penyusunan rencana program kegiatan serta anggaran badan.

•

Pengawasan atas pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

•

Pelaksanaan

koordinasi

dan

pengendalian,

monitoring,

evaluasi dan pelaporan. •

Pengkoordinasian

tertib

administrasi

pengelolaan

dan

penatausahaan keuangan. •

Pengkoordinasian pengelolaan tata naskah dinas kearsipan.

72 •

Pengkoordinasian tertib administrasi pengelolaan inventaris barang, pemeliharaan sarana/prasarana, perlengkapan dan aset.

•

Pengkoordinasian rencana program kegiatan serta anggaran badan.

•

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Badan terdiri dari: a. Sub Bagian Perencanaan b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Sub Bagian Keuangan Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris. a) Sub Bagian Perencanaan Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, perumusan kebijakan, penyusunan, evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan badan. Dalam

melaksanakan

tugas-tugasnya

Sub

Bagian

Perencanaan mempunyai fungsi dan wewenang:

Pengumpulan data bahan perumusan kebijakan badan.

Pelaksanaan pengelolaan data badan.

73

Pelaksanaan program dan kegiatan Badan sesuai dengan kebijakan Badan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.

Pelaksanaan kegiatan badan sesuai perencanaan dan kebijakan yang telah ditetapkan meliputi penyusunan lakip, renstra strategis, rencana kegiatan, keorganisasian dan ketatalaksanaan badan.

Penyusunan program kerja Badan.

Penyusunan rencana kerja dan rencana strategis Badan.

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, evaluasi, dan penyebaran laporan statistik.

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait perencanaan di bidang perencanaan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dibidang perencanaan.

Pelaksanaan

koordinasi

penyusunan

rencana

kerja

anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA).

Penyusunan

laporan

hasil pelaksanaan

perencanaan

program dan kegiatan Badan.

Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

74 b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan rencana kebutuhan, pengelolaan pengembangan pegawai diklat pegawai, mutasi pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi dan wewenang:

Penyusunan

rencana

penempatan,

pendidikan

dan

pelatihan dan mutasi pegawai dilingkungan Badan.

Penganalisisan perkembangan pelaksanaan tugas pegawai dilingkungan Badan.

Penyiapan bahan pedoman kerja pegawai di lingkungan Badan.

Pelaksanaan pengusulan pembinaan dan pengembangan pegawai.

Pemantauan

perkembangan

pelaksanaan

pekerjaan

pegawai.

Penyusunan

laporan

hasil

pelaksanaan

di

bidang

kepegawaian.

Pelaksanaan pengelolaan kegiatan surat menyurat yang meliputi pengetikan,

penggandaan,

pengiriman

pengarsipan.

Pelaksanaan pengurusan administrasi perjalanan dinas.

dan

75

Pelaksanaan inventarisasi, pembelian, pendistribusian, dan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor.

Pelaksanaan penggandaan dan pengiriman hasil program kerja dan laporan kegiatan masing-masing sub bidang.

Pemantauan kegiatan Tata Usaha dan masing-masing Sub Bidang.

Pelaksanaan penyelenggaraan rapat koordinasi Badan.

Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan.

Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Badan.


c) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja badan, pembukuan, verifikasi, perbendaharaan dan laporan keuangan badan. Dalam

melaksanakan

tugas-tugasnya

Sub

Bagian

Keuangan mempunyai fungsi dan wewenang:

Perencanaan kebutuhan anggaran badan.

Pelaksanaan penyiapan kebutuhan rencana pelaksanaan anggaran badan.

Penyusunan data kebutuhan badan perumusan rencana anggran tahunan.

76

Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

Pengelolaan administrasi keuangan badan.

Pelaksanaan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Badan.

Pengevaluasian anggaran dan penggunaan keuangan badan.

Pelaksanaan koordinasi usulan perubahan anggaran badan.

Pengkoordinasian

hasil

pelaksanaan

tugas

bidang

keuangan.

Penyusunan hasil pelaksanaan tugas bidang keuangan.

Penyusunan hasil pelaksanaan di bidang keuangan.


3. Bidang Perencanaan Pelayanan Masyarakat Bidang Perencanaan Pelayanan M asyarakat M empunyai tugas merencanakan,

melaksanakan,

pembinaan

dan

koordinasi,

pengawasan dan pengendalian, bidang perencanaan pelayanan masyarakat. Bidang Perencanaan Pelayanan M asyarakat dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang dan

dalam

melaksanakan

tugasnya

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Bidang Perencanaan Pelayanan M asyarakat mempunyai fungsi dan wewenang:

77 •

Perencanaan

kegiatan

perumusan

kebijakan

pengumpulan bidang

data

dan

perencanaan

bahan

pelayanan

masyarakat. •

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data bidang perencanaan pelayanan masyarakat.

•

Pelaksanaan kegiatan terkait bidang perencanaan pelayanan masyarakat.

•

Pelaksanaan penyusunan rencana bidang pendidikan, pemuda dan

olahraga,

kebudataan

dan

periwisata,

arsip

dan

perpustakaan, kesehatan, sosial, kependudukan dan catatan sipil, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan. •

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait bidang perencanaan pelayanan masyarakat.

•

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang perencanaan pelayanan masyarakat.

•

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan Pelayanan M asyarakat terdiri dari: a. Sub Bidang Pendidikan b. Sub Bidang Kesehatan dan Sosial

78 Tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang a. Sub Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan,

pembinaan

dan

koordinasi,

pengendalian Bidang Pendidikan, Arsip

pengawasan

dan

dan Perpustakaan,

Pemuda dan Olah Raga, Pariwisata dan kebudayaan. Dalam

melaksanakan

tugas-tugasnya

Sub

Bidang

Pendidikan mempunyai fungsi dan wewenang:

Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan kebijakan Bidang Pendidikan, Arsip dan Perpustakaan, Pemuda dan Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan.

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data Bidang Pendidikan, Arsip dan Perpustakaan, Pemuda dan Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan.

Pelaksanaan kegiatan terkait Bidang Pendidikan, Arsip dan Perpustakaan, Pemuda dan Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan.

Pelaksanaan penyusunan program pendidikan, Arsip dan Perpustakaan, Pemuda dan Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan.

79

Pelaksanaan program kegiatan Pendidikan Arsip dan Perpustakaan, Pemuda dan Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan.

Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian kegiatan Pendidikan, Arsip dan Perpustakaan, Pemuda dan Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan.

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait Bidang Pendidikan, Arsip dan Perpustakaan, Pemuda dan Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan.


b. Sub Bidang Kesehatan Dan S osial Sub Bidang Kesehatan dan Sosial mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian Bidang Kesehatan, Sodial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam

melaksanakan

tugas-tugasnya

Sub

Bidang

Kesehatan dan Sosial mempunyai fungsi dan wewenang:

Perencanaan

Kegiatan

pengumpulan

data

bahan

perumusan kebijakan Bidang Kesehatan, Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Kependudukan dan Catatan Sipil.

80

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data Bidang Kesehatan, Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pelaksanaan Kegiatan terkait Bidang Kesehatan, Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pelaksanaan penyusunan program Kesehatan, Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pelaksanaan

program

kegiatan

Kesehatan,

Sosial,

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian kegiatan Kesehatan, Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait Bidang Kesehatan, Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Kependudukan dan Catatan Sipil.


81 4. Bidang Perencanaan Lingkungan hidup dan Fasilitas Umum Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Fasilitas Umum mempunyai tugas

perencanaan,

pelaksanaan,

pembinaan

dan

koordinasi, pengawasan dan pengendalian bidang perencanaan lingkungan hidup dan fasilitas umum. Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Fasilitas Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup Dan Fasilitas Umum mempunyai fungsi dan wewenang: •

Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan kebijakan bidang Perencanaan Lingkungan Hidup

dan

Fasilitas Umum. •

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Fasilitas Umum.

•

Pelaksanaan

penetapan

kebijakan

dan

sasaran

bidang

Perencanaan Lingkungan Hidup dan Fasilitas Umum. •

Pelaksanaan

penyusunan

program

anggaran

bidang


Pelaksanaan kegiatan bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Fasilitas Umum.

82 •

Pelaksanaan

pembinaan

dan

pengembangan

bidang


Pelaksanaan

program

kerjasama

bidang

Perencanaan

Lingkungan Hidup dan Fasilitas Umum. •

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya di bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Fasilitas Umum.

•

Pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi serta pelaporan

penyelenggaraan bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Fasilitas Umum. •

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai Bidang Tugasnya.

Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Fasilitas Umum terdiri dari: a. Sub Bidang Lingkungan Hidup b. Sub Bidang Perumahan dan Fasilitas Umum

Tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung

jawab kepada

Kepala Bidang. a. Sub Bidang Lingkungan Hidup Sub

Bidang

Lingkungan

Hidup

mempunyai tugas

Perencanaan, Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi bidang

83 lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan serta pemadam kebakaran. Dalam

melaksanakan

tugas-tugasnya

Sub

Bidang

Lingkungan Hidup mempunyai fungsi dan wewenang:

Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan serta pemadam kebakaran.

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data bidang lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan serta pemadam kebakaran.

Pelaksanaan penetapan kebijakan dan sasaran bidang lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan serta pemadam kebakaran.

Pelaksanaan penyusunan program anggaran

bidang

lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan serta pemadam kebakaran.

Pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan serta pemadam kebakaran.

Pelaksanaan

pembinaan

dan

pengembangan

bidang

lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan serta pemadam kebakaran.

Pelaksanaan program kerjasama bidang lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan serta pemadam kebakaran.

84

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya di bidang lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan serta pemadam kebakaran.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan serta pemadam kebakaran.


b. Sub Bidang Perumahan dan Fasilitas Umum Sub Bidang Perumahan dan Fasilitas Umum mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan koordinasi bidang

bina

marga,

bangunan

dan

permukiman

serta

perhubungan. Dalam Perumahan

dan

melaksanakan Fasilitas

tugas-tugasnya

Sub

Bidang

Umum mempunyai fungsi dan

wewenang:

Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan kebijakan bidang bina marga bangunan dan permukiman serta perhubungan.

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data bidang bina marga bangunan dan permukiman serta perhubungan.

85

Pelaksanaan penetapan kebijakan dan sasaran bidang bina marga bangunan dan permukiman serta perhubungan.

Pelaksanaan penyusunan program anggaran bidang bina marga bangunan dan permukiman serta perhubungan.

Pelaksanaan Kegiatan bidang bina marga bangunan dan permukiman serta perhubungan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bidang bina marga bangunan dan permukiman serta perhubungan.

Pelaksanaan program kerjasama bidang bina marga bangunan dan permukiman serta perhubungan.

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya di bidang bina marga bangunan dan permukiman serta perhubungan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan

bidang bina marga bangunan dan

permukiman serta perhubungan.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Perencanaan Ekonomi Bidang

Perencanaan

Ekonomi

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan, fasilistasi, koordinasi dan pembinaan perencanaan di bidang Ekonomi.

86 Bidang Perencanaan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam M elaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi dan wewenang: •

Penyusunan

bahan

kebijakan

perencanaan

lingkup

ekonomi daerah. •

Pelaksanaan

fasilitasi perencanaan

lingkup

ekonomi

daerah. •

Pelaksanaan koordinasi perencanaan lingkup ekonomi daerah.

•

Pelaksanaan pembinaan perencanaan lingkup ekonomi daerah.

•


Bidang Perencanaan Ekonomi Daerah terdiri dari: a. Sub Bidang Ekonomi M asyarakat dan Tenaga Kerja. b. Sub Bidang Pendapatan, Investasi dan Usaha Daerah. Tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

87 a. Sub Bidang Ekonomi Masyarakat dan Tenaga Kerja Sub Bidang Ekonomi M asyarakat dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan perencanaan di lingkup Ekonomi M asyarakat dan tenaga Kerja. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Sub Bidang Ekonomi M asyarakat dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi dan wewenang:

Pelaksanaan

penyusunan

rencana

program

dan

kegiatan di lingkup Sub bidang Ekonomi M asyarakat dan Tenaga Kerja.

Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana progran dan kegiatan

SKPD

lingkup

Sub

bidang

Ekonomi

M asyarakat dan Tenaga Kerja.

Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan kegiatan lingkup Sub bidang Ekonomi M asyarakat dan Tenaga Kerja.

Pelaksanaan pembinaan prencanaan di lingkup Sub bidang Ekonomi M asyarakat dan Tenaga Kerja.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Bidang tugasnya.

88 b. Sub Bidang Pendapatan Investasi dan Usaha Daerah Sub Bidang Pendapatan, Investasi dan Usaha Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan perencanaan di lingkup Pendapatan, Investasi dan Usaha Daerah. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Sub Bidang Pendapatan Investasi dan Usaha Daerah mempunyai fungsi dan wewenang:

Pelaksanaan

penyusunan

rencana

program

dan

kegiatan di lingkup Pendapatan, Investasi dan Usaha Daerah.

Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana program dan kegiatan SKPD lingkup Pendapatan, Investasi dan Usaha Daerah.

Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan kegiatan lingkup Pendapatan, Investasi dan Usaha Daerah.

Pelaksanaan

pembinaan

perencanaan

di lingkup

Pendapatan, Investasi dan Usaha Daerah.


89 6. Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum mempunyai tugas

penyusunan,

fasilitasi,

koordinasi

dan

pembinaan

perencanaan di bidang pemerintahan umum. Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum mempunyai fungsi dan wewenang: •

Penyusunan bahan kebijakan perencanaan lingkup staf dan lembaga teknis perwilayahan.

•

Pelaksanaan fasilitasi perencanaan lingkup

staf dan

lembaga teknis perwilayahan. •

Pelaksanaan koordinasi perencanaan lingkup staf dan lembaga teknis perwilayahan.

•

Pelaksanaan pembinaan perencanaan lingkup staf dan lembaga teknis perwilayahan.

•

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan Bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum terdiri dari: a. Sub Bidang Staf dan Lembaga Teknis. b. Sub Bidang Perwilayahan.

90 Tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. a.

Sub Bidang S taf dan Lembaga Teknis Sub Bidang Staf dan Lembaga Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan perencanaan di lingkup staf dan lembaga teknis. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Sub Bidang Staf dan Lembaga Teknis mempunyai fungsi dan wewenang:

Pelaksanaan

penyusunan

rencana

program

dan

kegiatan di lingkup staf dan lembaga teknis.

Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana program dan kegiatan SKPD lingkup staf dan lembaga teknis.

Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan kegiatan lingkup staf dan lembaga teknis.

Pelaksanaan pembinaan perencanaan di lingkup staf dan lembaga teknis.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

91 b. Sub Bidang Perwilayahan Sub melaksanakan koordinasi,

Bidang

Perwilayahan

penyusunan dan

pembinaan

bahan

mempunyai kebijakan,

perencanaan

di

tugas

fasilitasi, lingkup

perwilayahan yang meliputi kecamatan, kelurahan dan desa. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Sub Bidang Perwilayahan mempunyai fungsi dan wewenang:

Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Perwilayahan.

Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana program dan kegiatan SKPD lingkup Perwilayahan.

Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan kegiatan lingkup Perwilayahan.

Pelaksanaan pembinaan perencanaan di lingkup Perwilayahan.

Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pembangunan di bidang pelayanan masyarakat, lingkungan hidup dan fasilitas umum, ekonomi, dan pemerintahan umum.

92 Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi dan wewenang: •

Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan.

•

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan sebagai

bahan

perumusan

kebijakan

perencanaan

pembangunan. •

Pelaksanaan evaluasi implementasi kegiatanpenelitian dan penembangan pembangunan.

•

Pelaksanaan Pengendalian rencana kegiatan penelitian dan pengembangan pembangunan.

•

Pelaksanaan

fasilitasi penelitian

dan

pengembangan

pembangunan. •

Pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengembangan pembangunan.

•

Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan.

•

Pelaksanaan konsultasi penelitian dan pengembangan pembangunan.

93 •

Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan.

•

Pengendalian rencana simulasi aplikasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan.

•


Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari: a. Sub

Bidang

Penelitian

dan

Pengembangan

Pelyanan

M asyarakat, Lingkungan Hidup dan Fasilitas Umum. b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pemerintahan Umum Tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. a.

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelyanan Masyarakat, Lingkungan Hidup dan Fasilitas Umum Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan M asyarakat, mempunyai

Lingkungan tugas

Hidup

dan

melaksanakan

Fasilitas penelitian

Umum dan

pengembangan pembangunan lingkup Pelayanan M asyarakat, Lingkungan Hidup dan Fasilitas Umum.

94 Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Sub Bidang Penelitian

dan

Pengembangan

Pelayanan

M asyarakat,

Lingkungan Hidup dan Fasilitas Umum mempunyai fungsi dan wewenang:

Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan pembangunan di lingkup Pelayanan M asyarakat, Lingkungan Hidup dan Fasilitas Umum.

Pelaksanaan pengumpulan bahan penelitian dan pengembangan pembangunan di lingkup Pelayanan M asyarakat, Lingkungan Hidup

dan Fasilitas

Umum.

Pelaksanaan evaluasi implementasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan di lingkup

lingkup

Pelayanan

M asyarakat,

Lingkungan Hidup dan Fasilitas Umum.

Pelaksanaan

pengendalian

rencana

kegiatan

penelitian dan pengembangan pembangunan di lingkup Pelayanan M asyarakat, Lingkungan Hidup dan Fasilitas Umum.

Pelaksanaan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan pembangunan di lingkup Pelayanan M asyarakat, Lingkungan Hidup Umum.

dan Fasilitas

95

Pelaksanaan

koordinasi

penelitian

dan

pengembangan pembangunan di lingkup Pelayanan M asyarakat, Lingkungan Hidup

dan Fasilitas

Umum.

Pelaksanaan

kerjasama dalam penelitian

dan

pengembangan pembangunan dengan lembaga pemerintah atau swasta di lingkup Pelayanan M asyarakat, Lingkungan Hidup

dan Fasilitas

Umum.

Pelaksanaan

konsultasi

penelitian

dan

pengembangan pembangunan di lingkup Pelayanan M asyarakat, Lingkungan Hidup

dan Fasilitas

Umum.

Pelaksanaan

sosialisasi

dan

disiminasi

hasil


Pengendalian

rencana simulasi aplikasi hasil



96 b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pemerintahan Umum Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pembangunan lingkup Ekonomi dan Pemerintahan Umum. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pemerintahan Umum mempunyai fungsi dan wewenang:

Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan pembangunan di lingkup Ekonomi dan Pemerintahan Umum.

Pelaksanaan pengumpulan bahan penelitian dan pengembangan pembangunan di lingkup Ekonomi dan Pemerintahan Umum.

Pelaksanaan evaluasi implementasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan di lingkup Ekonomi dan Pemerintahan Umum.

Pelaksanaan

pengendalian

rencana

kegiatan

penelitian dan pengembangan pembangunan di lingkup Ekonomi dan Pemerintahan Umum.

Pelaksanaan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan pembangunan di lingkup Ekonomi dan Pemerintahan Umum.

97

Pelaksanaan

koordinasi

penelitian

dan

pengembangan pembangunan di lingkup Ekonomi dan Pemerintahan Umum.

Pelaksanaan

kerjasama

dengan

lembaga

pemerintah atau swasta dalam penelitian dan pengembangan pembangunan di lingkup Ekonomi dan Pemerintahan Umum.

Pelaksanaan

konsultasi

penelitian

dan

pengembangan pembangunan di lingkup Ekonomi dan Pemerintahan Umum.

Pelaksanaan

sosialisasi dan

desiminasi hasil

penelitian dan pengembangan pembangunan di lingkup Ekonomi dan Pemerintahan Umum.

Pengendalian rencana simulasi aplikasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan di lingkup Ekonomi dan Pemerintahan Umum.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Unit Pelaksana Teknis dibentuk berdasarkan kriteria adanya pekerjaan yang bersifat teknis dan operasional tertentu karena wilayah dan jam kerja.

98 UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Tiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan badan. Kelompok

Jabatan

Fungsional

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan

kebutuhan.

Kelompok

Jabatan

Fungsional

dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

3.2.3

S truktur Organisasi Bidang S tatistik dan Pelaporan

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Bidang Statistik dan Pelaporan

99 3.2.3.1 Wewenang dan Tanggung Jawab a. Bidang S tatistik dan Pelaporan Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data statistik daerah serta melaksanakan evaluasi pelaporan kegiatan pembangunan. Fungsi : •

Pelaksanaan dan penyusunan rencana kerja Bidang Statistik dan Pelaporan.

•

Penyusunan

program

anggaran

tahunan

Bidang

Statistik dan Pelaporan. •

Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data statistik daerah.

•

Penyiapan dan mendistribusikan data statistik daerah sebagai

bahan

penelitian

dan

perencanaan

pembangunan. •

Pelaksanaan

evaluasi

dan

pelaporan

kegiatan

pembangunan. •

M elaksanakan koordinasi internal maupun eksternal dalam pengumpulan data statistik serta evaluasi dan pelaporan.

•

Pelaksanaan sosialisasi serta desiminasi data statistik dan hasil evaluasi pelaporan

100 •

Pelaksanaan kerja sama pengembangan statistik daerah dan evaluasi dengan lembaga pemerintah atau swasta.

•

Pelaksanaan konsultasi pengelolaan data statistik serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

•


Tanggung jawab : Bidang Statistik dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

b. Sub Bidang S tatistik Sub Bidang Statistik mempunyai tugas pengelolaan data statistik daerah, pengendalian rencana dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Fungsi : •

M embuat dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Statistik.

•

M enyusun program anggaran tahunan Bidang Statistik.

•

M elaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan analisa data statistik daerah sebagai bahan perencanaan dan penelitian pembangunan.

101 •

M elaksanakan koordinasi internal maupun eksternal dalam pengelolaan data statistik.

•

M elaksanakan sosialisasi dan desiminasi data statistik.

•

M elaksanakan peragaan data statistik daerah.

•

M elaksanakan pengelolaan pusat data perencanaan dan pengendalian pembangunan (PDP3D)

•

M elaksanakan kerja sama pengembangan statistik daerah dengan lembaga pemerintah atau swasta.

•


Tanggung jawab : Sub Bidang Statistik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pelaksanaan

Evaluasi

kegiatan

pembangunan

serta

pelaksanaan pelaporan hasil kegiatan pembangunan secara berkala.

102 Fungsi : •

M embuat dan menyusun rencana kerja Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

•

M enyusun program anggaran tahunan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

•

M elaksanakan evaluasi kegiatan pembangunan secara berkala berdasarkan hasil data statistik.

•

M elaksanakan koordinasi internal maupun eksternal dalam penyusunan evaluasi dan pelaporan.

•

M elaksanakan

sosialisasi

dan

desiminasi

hasil

evaluasi. •

M elaksanakan konsultasi penyusunan evaluasi dan pelaporan.

•

M elaksanakan kerja sama pengembangan evaluasi dan pelaporan dengan lembaga pemerintah.

•


Tanggung jawab : Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

103 3.3

Prosedur yang Sedang Berjalan Prosedur pengumpulan data yang terjadi di BAPPEDA sekarang terdapat dua jenis pengambilan data. Prosesnya adalah : 1. Proses Pengambilan data oleh BAPPEDA a. BAPPEDA meminta SKPD(Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang merupakan suatu perangkat kerja daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan tugas untuk merancang kuisioner mengenai data yang dibutuhkan. b. SKPD membuat kuisioner sesuai permintaan c. SKPD menyebarkan kuisioner ke kecamatan d. Kecamatan melakukan pengisian data e. Kecamatan mengembalikan data ke SKPD f. SKPD menyembalikan data ke BAPPEDA

2. Proses pengambilan data oleh BPS a. BAPPEDA membuat surat permohonan Kebutuhan data dan mengiriman ke BP S (Badan Pusat Statistik) dan merupakan pihak ketiga b. BPS merancang kuisioner mengenai data yang dibutuhkan c. BPS menyebarkan kuisioner ke penduduk d. Penduduk mengisi kuisioner dan kemudian mengembalikan ke BPS e. BPS memeriksa kelengkapan, lalu mengirim kembalik data kepada BAPPEDA

104 3.3.1

Flowchart Diagram aliran data pengumpulan data oleh BAPPEDA

Gambar 3.4 Flowchart Pengumpulan Data oleh BAPPEDA

105 Diagram pengisian data oleh kecamatan

Gambar 3.5 Flowchart Proses Pengisian Data oleh Kecamatan

106 Diagram pengumpulan data oleh BPS

Gambar 3.6 Flowchart Pengumpulan Data oleh BPS

107 3.3.2

Data Flow Diagram (DFD)

Gambar 3.7 Diagram Konteks Sistem yang Sedang Berjalan

108 3.3.3

DFD Level 0

Gambar 3.8 Diagram Nol Sistem yang Sedang Berjalan

109 3.4

Analisis Kebutuhan Informasi Berikut ini adalah informasi yand dibutuhkan dalam setiap transaksi yang terjadi pada bappeda : Tabel 3.1 Tabel Kebutuhan Informasi

No 1

Entitas Wilayah

2

Kecamatan

3

Kelurahan

4

Penduduk

5

Bangunan

6

Jalan

7

Sekolah

8

Pendidikan

-

Kebutuhan Informasi Nama Wilayah Jenis Wilayah Kondisi Wilayah Luas Wilayah Nama Kecamatan Luas Kecamatan Nama Kelurahan Luas Kelurahan Kode Pos Nama Penduduk Alamat Penduduk Tempat Tanggal Lahir Jenis Kelamin Agama Status Pernikahan Pekerjaan Pendidikan Telepon Alamat Bagunan Kondisi Bagunan Jenis Bangunan Status Bagunan Telepon Bangunan Kondisi Jalan Status Jalanan Panjang Jalan Nama Jalan Nama Sekolah Alamat Sekolah Status Sekolah Kondisi Sekolah Jenis Sekolah Telepon Sekolah Guru Siswa Tingkat Pendidikan

110 3.5

Permasalahan yang Dihadapi M asalah – masalah

yang dihadapi oleh Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tangerang adalah : 1. Sistem yang ada belum terkomputerisasi. 2. Adanya data yang tumpang tindih antara data dari pihak ketiga (BPS) dan SKPD yang lain, sehingga pihak BAPPEDA tidak mengetahui validitas dari data yang ada. 3. Penyebaran informasi ke masyarakat belum optimal. 4. Banyak data yang tidak up-to-date. 5. Pengumpulan data yang tidak terjadwal. 6. Banyak terjadi redundansi data.

3.6

Alternatif Pemecahan Masalah Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tangerang, maka akan dilakukan beberapa alternatif, yaitu : 1. M engatur data dengan dilakukan normalisasi sehingga tidak ada data yang berulang. 2. M emecah table yang bersifat multi-value menjadi table tersendiri 3. M embuat Database Management System (DBM S) untuk membantu bagian statistik dan pelaporan dalam mengelola dan memelihara sistem basis data yang telah dibuat. 4. Penggunaan situs web proses pengambilan data.

untuk memudahkan dan mempercepat waktu

111 5. Penggunan

situs

web

untuk

memudahkan

BAPPEDA

dalam

menyebarkan informasi kepada masyarakat luas dan melakukan update data. 6. M elakukan verifikasi terhadap setiap data yang diterima. 7. M embuat jadwal pengumpulan data.

3.7

Rancangan Sistem yang Diusulkan 3.7.1

Usulan Prosedur Baru Berdasarkan analisis permasalahan yang dilakukan terhadap sistem yang sedang berjalan pada BAPPEDA, maka diusulkan membangun sistem basis data yang terintegrasi yang dapat memenuhi kebutuhan data yang sebelumnya tersebar di sistem konvensional yang belum terkoordinasi dengan

baik.

Dalam menjalankan

kegiatan

operasional BAPPEDA usulan pemecahan masalah data dan kemudian mentransformasikan data tersebut kedalam suatu basis data yang sudah terintegrasi yang dapat diakses langsung oleh pemakai dengan otoritas yang diberikan. Basis data ini menyimpan data secara historis sehingga mempermudah pencarian data untuk kegiatan analisis. Waktu yang digunakan dalam pengaksesan data dalam basis data. Diharapkan akan lebih singkat dan tepat guna. Selain itu akan dikembangkan juga program aplikasi yang dapat mengakses basis data yang dibuat. Program ini akan memvalidasi input dari pemakai sehingga diharapkan dapat mengurangi

112 kesalahan yang terjadi dengan sistem yang sedang berjalan. Sehingga BAPPEDA tidak lagi menemukan kesulitan dalam mengidentifikasi data. Perancangan program ini juga dimaksudkan agar informasi data statistik dapat selalu akurat dan tersedia bagi bidang-bidang yang membutuhkan. Adapun perubahan yang diusulkan pada prosedur pengumpulan dan penjadwalan pengiriman data. Perubahan ini terjadi karena basis dari sistem pengumpulan data yang sedang berjalan berbeda dengan system yang dikembangkan. Seperti yang telah dijelaskan pada bab 1 dimana paper-based sistem akan ditransformasikan menjadi database sistem. Perubahan yang terjadi dapat dilihat pada gambar DFD yang akan dibahas pada poin selanjutnya.

113 3.7.2

Data Flow Diagram (DFD) yang Diusulkan

Gambar 3.9 Diagram Konteks Sistem yang Diusulkan

114 3.7.3

Diagram Nol Sistem yang Diusulkan

Gambar 3.10 Diagram Nol Sistem yang Sedang Diusulkan.

BAB 3. Kabupaten Bogor dan Kota Depok disebelah selatan

Recommend Documents