1
BAB I PENDAHULUAN Dalam Laporan Tahunan ini akan diuraikan kegiatan yang terjadi dalam masa Tahun Anggaran 2012 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Adapun yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 02.PK.02.th 1991 tanggal 14 Pebruari 1991 meliputi seluruh wilayah Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten adalah sebagai berikut : Propinsi Jawa Barat 1.
Kota Bandung
18.
Kota Banjar
2.
Kabupaten Bandung
19.
Kota Tasikmalaya
3.
Kabupaten Bandung Barat
20.
Kabupaten Tasikmalaya
4.
Kota Cimahi
21.
Kabupaten Ciamis
5.
Kota Depok
22.
Kabupaten Kuningan
6.
Kota Bogor
23.
Kabupaten Indramayu
7.
Kabupaten Bogor
24.
Kabupaten Majalengka
8.
Kota Sukabumi
25.
Kabupaten Subang
9.
Kabupaten Sukabumi
26.
Kabupaten Sumedang
10.
Kota Cirebon
11.
Kabupaten Cirebon
12.
Kota Bekasi
27.
Kota Serang
13.
Kabupaten Bekasi
28.
Kota Tangerang
14.
Kabupaten Cianjur
29.
Kabupaten Tangerang
15.
Kabupaten Garut
30.
Kabupaten Pandeglang
16.
Kabupaten Karawang
31.
Kabupaten Rangkas Bitung
17.
Kabupaten Purwakarta
32.
Kabupaten Lebak
Propinsi Banten
Sehubungan dengan itu maka Laporan tahunan ini kami sajikan secara singkat dan sistematis sesuai Outline Pelaporan Tahunan Mahkamah Agung RI. Laporan Tahunan ini kami susun dengan maksud untuk mengevaluasi seluruh kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan sebagai Laporan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung RI agar dapat memberikan petunjuk dan pembenahan demi kelangsungan kegiatan pada Satuan Kerja kami di tahun yang akan datang. Walaupun dalam penyajian yang kami uraikan ini sangat singkat, untuk dapat lebih menelaah setiap kegiatan, dengan ini kami lampirkan data-data yang merupakan uraiannya.
2
A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di berbagai negara modern merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi karena keputusan yang dikeluarkannya. Maksud pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan pejabat administrasi yang melanggar hak asasi dalam lapangan hukum administrasi negara. Kecuali itu, kehadiran Peradilan TUN akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pejabat administrasi yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum. Jadi fungsi dari Peradilan TUN adalah pertama, sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum. Kedua, adalah sebagai wadah melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi. Sebagai lembaga pengawas (judicial control), ciri - ciri yang melekat pada Peradilan TUN adalah : 1.
Pengawasan yang dilakukan bersifat “external control”, karena merupakan lembaga yang berada di luar kekuasaan pemerintahan.
2.
Pengawasan yang dilakukan lebih menekankan pada tindakan represif atau lazim disebut “control a posteriori”, karena selalu dilakukan sesudah terjadinya perbuatan yang dikontrol.
3.
Pengawasan itu bertitik tolak pada segi “legalitas”, karena hanya menilai dari segi hukum (rechmatigheid) - nya saja. Pejabat administrasi didalam menjalankan tugas kewajibannya senantiasa melakukan
perbuatan, yakni suatu tindakan bersifat aktif atau pasif yang tidak lepas dari kekuasaan yang melekat padanya karena inhaerent atau als zodanig dalam menunaikan tugas jabatannya. Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pejabat administrasi harus mempunyai kewenangan sebagai dasar hukumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, yang mengatakan bahwa: Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (formal authority) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu. Dalam hal demikian dapat kita katakan, bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang tadi. Berkenaan dengan kekuasaan ini, kita teringat akan pendapat John Emerick Edwed Dalberg Acton atau lebih dikenal dengan Lord Acton yang menyatakan bahwa power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely.
3
Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Peradilan TUN sangat diperlukan keberadaannya sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh pejabat administrasi karena dalam melaksanakan kekuasaannya itu ternyata yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum. Terciptanya Peradilan TUN merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh suatu perbuatan administrasi negara yang mengandung kekeliruan, kesalahan dan yang bertentangan dengan undang - undang. Perbuatan pejabat administrasi yang demikian ini disebut sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik. Pada era informasi yang semakin deras, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pun tidak mau tertinggal dalam memperbaiki akses masyarakat terhadap informasi di Pengadilan, baik itu biaya perkara, alur perkara, struktur organisasi serta informasi umum lainnya. Dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi, dimana point terpenting dari adanya SK KMA tersebut adalah kewajiban tiap Pengadilan untuk memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkomitmen untuk dapat memberikan keterbukaan informasi sebagai upaya tranparansi lembaga serta dalam upaya peningkatan kinerja lembaga. Salah satu bentuk implementasi SK ini yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah akses masyarakat terhadap informasi pengadilan melalui situs resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yaitu www.ptun-bandung.go.id, dimana informasi-informasi yang disajikan telah disesuaikan dengan jenis informasi yang harus diumumkan oleh Pengadilan bedasarkan SK Ketua MA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi. B. VISI DAN MISI Adapun Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagai Badan Pelayan Masyarakat Pencari Keadilan di Bidang Hukum Administrasi Negara adalah sesuai dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung. VISI Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009 adalah : “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.
4
Dalam cetak biru ini dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang : 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan. 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. 4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional. 5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. 7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan. 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. 10. Modern dengan berbasis TI terpadu.
MISI Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam upaya mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Seperti diuraikan sebelumnya, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu : Memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi. Misi Badan Peradilan 2010-2035, adalah : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” dua puluh lima tahun mendatang, adalah sebagai berikut :
5
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan peyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalahmasalah hukum yang berkembang. 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan.
Menyadari
hal
ini,
orientasi
perbaikan
yang
dilakukan
MA
mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh MA, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan
6
pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan. 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, MA menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial). 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. C. RENSTRA Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah rencana strategis dalam bentuk nilainilai utama badan peradilan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah :
7
1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945) a.
Kemandirian Institusional : Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
b.
Kemandirian Fungsional : Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.
2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparatur peradilan. 3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional. 4. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 5. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah
8
dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia. 6. Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparatur peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara. 7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
9
BAB II STRUKTUR ORGANISASI A.
PENYUSUNAN ALUR TUPOKSI Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tata Usaha Negar
Bandung mempunyai struktur organisasi yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonseia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. 3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 5 Tahun 1986 tentang Peradialn Tata Usaha Negara; 4. Keppres Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi, dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. 5. Keppres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Kesekretariatan MARI. 6. Keppres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan MARI. 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 Tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 Tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariatan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
10
Jumlah pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Tahun 2012 sebanyak 61 orang. Dari seluruh struktur kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah terisi namun untuk fungsional (jurusita) belum terisi. Adapun rinciannya sebagai berikut : 1. Jumlah Pegawai
:
Golongan I
:
-
orang
Golongan II
:
2
orang
Golongan III
:
orang
Golongan IV
:
orang
Jumlah TOTAL
:
orang
2.
3.
4.
5.
Jumlah tenaga teknis Hakim dan Non Hakim / Pejabat Fungsional : Ketua
:
1
orang
Wakil Ketua
:
1
orang
Hakim
:
13
orang
Panitera/Sekretaris
:
1
orang
Wakil Panitera
:
1
orang
Panitera Muda Hukum
:
1
orang
Panitera Muda Perkara
:
1
orang
Panitera Pengganti
:
..
orang
Juru Sita Pengganti
:
..
orang
Jumlah Tenaga Non Teknis
:
Wakil Sekretaris
:
1
orang
Kasub Umum
:
1
orang
Kasub Kepegawaian
:
1
orang
Kasub Keuangan
:
1
orang
Staf
:
8
orang
Cakim
:
9
orang
Jumlah Pegawai termasuk Hakim berdasarkan tingkat pendidikan : Magister Hukum (S-2)
:
..
orang
Sarjana (S-1)
:
...
orang
Sarjana Muda
:
...
orang
SLTA
:
...
orang
SLTP
:
-
orang
SD
:
-
orang
Jumlah Tenaga Kontrak : ....... orang
11
Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada lampiran Laporan Tahunan ini .
B.
PENYUSUNAN STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan adanya SOP antara lain sebagai berikut : 1.
Agar mengetahui dengan jelas tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai;
2.
Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pegawai terkait.
3.
Melindungi pegawai dari kesalahan administrasi lainnya.
4.
Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal,
karena SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah menyusun Standar Operasional Prosedur sebagai acuan dalam bertindak, agar akuntabilitas kinerja dapat dievaluasi dan terukur.
12
BAB III KEADAAN PERKARA Sebagai Badan Peradilan yang menangani sengketa Administrasi Negara, keadaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut : Rekapitulasi Keadaan Perkara Tahun 2012 Bulan
Sisa Bulan Lalu
Perkara Masuk
Diputus
Dicabut
Dismissal
Sisa
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember JUMLAH Data Perkara Dalam Tahun 2012 NO.
KASUS
1
Pertanahan
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kepegawaian Pajak Perijinan Lelang Tender Merek Badan Hukum Kehutanan Perumahan Pilkada Partai Politik Lingkungan Hidup Pendidikan Kependudukan/ Kewarganegaraan Asuransi Dan lain-lain JUMLAH
17 18
Sisa Tahun 2011
Masuk Tahun 2012
Putus Tahun 2012
Sisa Tahun 2012
Banding Kasasi PK
13
BAB IV PENGAWASAN INTERNAL Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam penerapan dan optimalisasi sistem pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Pengawasan. Tujuan dilaksanakannya pengawasan adalah untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan tindakan yang dianggap perlu, menyangkut pelaksanaan tugas-tugas aparat, administrasi umum dan administrasi perkara. Sedangkan fungsi pelaksanaan pengawasan meliputi : a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya berperkara yang murah. Dalam melaksanakan pengawasan, Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Bandung
menggunakan dua sistem pengawasan sebagai berikut : 1. Pengawasan Melekat Adalah pengawasan yang bersifat pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengawasan Fungsional Adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja (Satker) tertentu dan diperuntukkan untuk hal yang dimaksud. Di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pengawasan dilakukan oleh Hakim Pembina dan Pengawas Bidang sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : W2-TUN2/647/PS.00/V/2010 tanggal
24 Mei
2010,
tentang
penunjukan Hakim Pembina dan Pengawaan Bidang untuk melakukan pengawasan yang meliputi
14
bidang-bidang sebagai berikut : 1. Sub Bagian Umum 2. Sub Bagian Keuangan 3. Kepaniteraan Perkara (Administrasi keuangan perkara) 4. Sub Bagian Kepegawaian 5. Kepaniteraan Perkara (Adminstrasi tehnis perkara) 6. Kepaniteraan Hukum DAFTAR NAMA HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG TAHUN 2011
NO 1.
NAMA / NIP Disiplin F. Manao, S.H., MH./
JABATAN
HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG
Wakil Ketua
Koordinator
Hakim
Sub Bagian Umum
Hakim
Sub Bagian Keuangan
Hakim
Kepaniteraan
196107121998031006 2.
Setyobudi, S.H./ 196306251992031003
3.
Irhamto, S.H. / 196502231986031004
4.
Nurakti, S.H. / 196310051989032003
(Adminstrasi
Perkara Keuangan
Perkara) 5.
Andry Asani, SH., MH. /
Hakim
Sub Bagian Kepegawaian
Hakim
Kepaniteraan
197104091996031001 6.
Elizabeth I.E.H.L. Tobing, SH., M.Hum / 19760705200003002
7.
Poppy Prastiany, SH. / 197910062006042001
Perkara
(Administrasi Tehnis Perkara) Hakim
Kepaniteraan Hukum
15
BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A.
SUMBER DAYA MANUSIA 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Selama tahun 2012, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengirimkan pelatihan yang diikuti oleh para Hakim, Pani tera /Sekretaris dan pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan perincian : 1.
Prajabatan Tk. II.
2.
Diklat Pembekalan Mentor Magang bagi Cakim Terpadu.
3.
Diklat Cakim Terpadu I dan Magang I Sebagai Adminstrator MARI.
4.
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.
5.
Bimbingan Teknis bagi para Hakim di Lingkungan Peratun.
6.
Bimbingan Teknis Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan PK TUN.
7.
BImbingan Teknis Panitera Muda Perakra Peratun.
8.
Workshop Implementasi SEMA No. 14 Tahun 2010.
9.
Diklat Sekretaris Pengadilan Tk. I.
10. TOT untuk Diklat Hakim berkelanjutan. 11. Pembinaan Teknis Pedoman Perilaku Hakim (PPH). 12. Diklat Pimpinan Tk. V. 13. Pelatihan Teknis Fungsional bagi Panitera/PP Peratun Wilayah Hukum PT. TUN seluruh Indonesia. 14. Trainer Convention Penyusunan Diklat II Program PPC. 15. Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Hukum Lingkungan. 16. Diklat II Cakim Terpadu lingkungan Peradilan Umum, Agama, Peratun. 17. Konsinyering pengumpulan/Pengiriman berkas perkara secara elektronik. 18. Seminar
penyelesaian
sengketa
dan
konflik
pertanahan
dalam
prespektif
pembaharuan hukum pertanahan nasional. 19. Sosialisasi pembentukan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum. 20. Pelatihan teknis fungsional bagi Hakim Tk. I. 21. Seminar nasional sosialisasi kritisi undang-undang bantuan hukum. 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Beberapa kegiatan yang menyangkut terhadap peningkatan sumber daya manusia non teknis selama tahun 2010 adalah : 1.
Akurasi data laporan SAI.
2.
Bimbingan teknis Pengadaan Barang dan Jasa
16
3.
Workshop Perencanaan Kas.
4.
Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan penyusunan laporan keuangan satauan kerja
5.
Rekonsiliasi BMN
3. Promosi dan Mutasi Promosi : 1.
Agus Priatna, NIP 195908051983021001, Penata Muda Tk. I (III/b), promosi menjadi Kasubag Kepegawaian PTUN Serang.
2.
Andreas Ases, SH., MH, NIP 197801272001041001, Penata Muda Tk. I (III/b) promosi menjadi Kasubag Keuanga PTUN Serang.
Mutasi Keluar : 1.
Diniart Mayaciptani, SE. NIP : 198209152006042005, Penata Muda Tk. I (III/b) mutasi dari PTUN bandung ke PTUN Padang.
4. Pengisian Jabatan Struktural Jabatan Struktural pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 2011 telah terisi semuanya dengan rincian sebagai berikut : Panitera.Sekretaris
:
1
orang
Wakil Sekretaris
:
1
orang
Wakil Panitera
:
1
orang
Panitera Muda Hukum
:
1
orang
Panitera Muda Perkara
:
1
orang
Kasub Umum
:
1
orang
Kasub Kepegawaian
:
1
orang
Kasub Keuangan
:
1
orang
17
B.
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara sarana
prasarana dikelola berdasarkan sistem yang disebut dengan SIMAK-BMN adalah suatu sistem terpadu yang merupakan gabungan prosedur manual dan komputerisasi dalam rangka menghasilkan data transaksi untuk mendukung penyusunan neraca, disamping itu SIMAK-BMN juga didukung oleh Aplikasi Persediaan yang berguna untuk menunjang fungsi pengelolaan barang milik negara. Dalam pelaksanaan akuntansi barang milik negara dibantu dengan perangkat lunak (software) yang memungkinkan penyederhanaan dalam proses manual dan mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaannya. 1. Sarana dan Prasana Gedung GEDUNG KANTOR Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terletak di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, berdiri di atas tanah seluas 1792 M2. Pada tahun Anggara 2012 telah dilakukan Rehabilitasi Tahap II dengan menghabiskan anggaran ± Rp. 5.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan akan di lanjutkan dengan Rehabilitasi Tahap III pada Tahun Anggaran 2013. RUMAH DINAS Rumah Dinas untuk para Hakim tersedia 8 (delapan) buah rumah dengan lokasi di 3 (tiga) tempat yaitu : 1.
Jl. Cijawura Girang No. 04 A, B, C RT/RW 03/01 Kel. Margasari Kec. Margacinta Kab. Bandung (3 unit rumah).
2.
Jl. Jupiter Selatan IV Komp. Margahayu Raya Bandung sejumlah (2 unit rumah).
3.
Jl. Rancabolang Barat Kel. Sekejati Kec. Margacinta Bandung (3 unit rumah).
a) Pengadaan - Tidak ada pengadaan sarana dan prasarana rumah dinas b) Pemeliharaan -
Pemeliharaan gedung selalu dilakukan dalam rangka terpenuhinya kenyamanan dalam melaksanakan kegiatan dan Tupoksi sesuai dengan DIPA tahun anggaran 2011.
c) Penghapusan -
Tidak ada penghapusan.
18
2. Sarana dan Prasana Fasilitas Gedung a) Pengadaan Selama tahun anggaran 2012 telah di lakukan pengadaan Sarana dan Prasana Peralatan dan Mesin yaitu 4 Unit PC Unit b) Pemeliharaan -
Pemeliharaan sarana dan prasrana fasilitas gedung selalu dilakukan dalam rangka terpenuhinya kenyamanan dalam melaksanakan kegiatan dan Tupoksi sesuai dengan DIPA tahun anggaran 2012.
c) Penghapusan -
Penghapusan Peralatan dan Mesin masih dalam proses.
POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2012 KODE 1 115111 131111 131311 131511 131712 131921 153151 154112
C.
AKUN NERACA URAIAN 2 Barang Konsumsi Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Irigasi Aset Tetap Lainnya Software Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah JUMLAH
JUMLAH 3 398.800 16.965.000.000 2.069.263.500 5.010.187.000 12.000.000 16.990.000 49.050.000 49.050.000 24.167.639.300
PENGELOLAAN KEUANGAN Salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sasaran dengan mengikuti standar-standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disampaikan berupa laporan keuangan tentang realisasi anggaran. Pada prinsipnya, pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Mahkamah Agung mengacu pada asas-asas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijabarkan oleh Undang-undang
19
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ke dalam asas-asas umum seperti asas tahunan, universalitas, asas kesatuan dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai percerminan best practices (penerapan landasan-landasan yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara seperti: akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Untuk alokasi anggaran yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tahun 2012 ini berjumlah Rp. 6,003,247,000,- (Enam Milyar Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah ), dengan rincian untuk belanja pegawai sebesar Rp. 2,995,098,000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Belanja barang sebesar Rp. 583,149,000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan pada belanja modal sebesar Rp. 2,425,000,000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Juta Rupiah.). Untuk realisasi anggaran di tahun 2011 untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mencapai 102 % dari total anggaran di dalam DIPA Tahun 2011, yaitu senilai Rp. 6,003,247,000,- dengan rincian sebagai berikut : 1. Belanja Pegawai (matrik terlampir) : a.
Pagu
-
Anggaran yang tersedia dalam DIPA belanja pegawai tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 2,995,098,000,-, dengan rincian sebagai berikut : 51 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151 512211
BELANJA PEGAWAI BELANJA GAJI POKOK PNS BELANJA PEMBULATAN GAJI PNS BELANJA TUNJANGAN SUAMI / ISTRI PNS BELANJA TUNJANGAN ANAK PNS BELANJA TUNJANGAN STRUKTURAL PNS BELANJATUNJANGAN FUNGSIONAL PNS BELANJA TUNJANGAN PPh PNS BELANJA TUNJANGAN BERAS PNS BELANJA UANG MAKAN PNS TUNJANGAN UMUM PNS BELANJA UANG LEMBUR JUMLAH
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1,767,897,000 44,000 138,610,000 44,844,000 47,840,000 405,340,000 79,195,000 84,315,000 322,080,000 97,223,000 7,710,000 2,995,098,000
b.
Realisasi
-
Pelaksanaan pembayaran belanja pegawai tahun anggaran 2011 sebesar Rp.
3,283,597,374,-. Dengan rincian sebagai berikut : 51
BELANJA PEGAWAI
511111 511119
BELANJA GAJI POKOK PNS BELANJA PEMBULATAN GAJI PNS
Rp. Rp.
2,074,297,060 61,978
20
511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151 512211
BELANJA TUNJANGAN SUAMI / ISTRI PNS BELANJA TUNJANGAN ANAK PNS BELANJA TUNJANGAN STRUKTURAL PNS BELANJATUNJANGAN FUNGSIONAL PNS BELANJA TUNJANGAN PPh PNS BELANJA TUNJANGAN BERAS PNS BELANJA UANG MAKAN PNS TUNJANGAN UMUM PNS BELANJA UANG LEMBUR JUMLAH
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
155,886,906 49,439,920 47,840,000 408,780,000 81,140,600 140,550,910 277,770,000 40,150,000 7,680,000 3,283,597,374
c.
Sisa
-
Sisa belanja pegawai tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. - 288,499,374,- dengan rincian sebagai berikut :
51
BELANJA PEGAWAI
511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151 512211
BELANJA GAJI POKOK PNS BELANJA PEMBULATAN GAJI PNS BELANJA TUNJANGAN SUAMI / ISTRI PNS BELANJA TUNJANGAN ANAK PNS BELANJA TUNJANGAN STRUKTURAL PNS BELANJATUNJANGAN FUNGSIONAL PNS BELANJA TUNJANGAN PPh PNS BELANJA TUNJANGAN BERAS PNS BELANJA UANG MAKAN PNS TUNJANGAN UMUM PNS BELANJA UANG LEMBUR JUMLAH
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
(306,400,060) (17,978) (17,276,906) (4,595,920) (3,440,000) (1,945,600) (56,235,910) 44,310,000 57,073,000 30,000 (288,499,374)
2. Belanja Barang (matrik terlampir) : a.
Pagu
-
Anggaran yang tersedia dalam DIPA belanja barang tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 583,149,000,- , dengan rincian sebagai berikut :
521119 BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA (OBAT-OBATAN) 521119 BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA (PELANTIKAN) BELANJA BARANG OPRASIONAL LAINNYA (PAKAIAN DNS 521119 PEGAWAI) 521119 BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA (PERPUSTAKAAN)
Rp. Rp. Rp.
1,500,000 3,000,000 20,310,000
Rp.
2,500,000
21
523111 523119 523121 523121 523129 522111 521114 521111 521115 524111
BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN GDG&BGNAN LAINNYA (KANTOR) BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN GDG&BGNAN LAINNYA (RMH DNS) BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN&MESIN LAINNYA RD 4 BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN&MESIN LAINNYA RD 2 BELANJA BIYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA BELANJA LANGGANAN DAYA DAN JASA BELANJA PENGIRIMAN SURAT DINAS POS PUSAT BELANJA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN BELANJA HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA JUMLAH PROGRAM 1066.01.002
Rp.
66,400,000
Rp.
20,000,000
Rp.
56,000,000
Rp.
30,000,000
Rp.
63,350,000
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
72,360,000 5,000,000 160,200,000 33,840,000 48,689,000 583,149,000
b.
Realisasi
-
Pelaksanaan pembayaran belanja barang tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 570,960,199,-, dengan rincian sebagai berikut :
521119 BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA (OBAT-OBATAN) 521119 BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA (PELANTIKAN) BELANJA BARANG OPRASIONAL LAINNYA (PAKAIAN DNS 521119 PEGAWAI) 521119 BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA (PERPUSTAKAAN) BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN GDG&BGNAN LAINNYA 523111 (KANTOR) BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN GDG&BGNAN LAINNYA 523119 (RMH DNS) BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN&MESIN 523121 LAINNYA RD 4 BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN&MESIN 523121 LAINNYA RD 2 BELANJA BIYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN 523129 LAINNYA 522111 BELANJA LANGGANAN DAYA DAN JASA 521114 BELANJA PENGIRIMAN SURAT DINAS POS PUSAT 521111 BELANJA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN 521115 BELANJA HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA 524111 BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA JUMLAH
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1,500,000 3,000,000 20,250,000 2,500,000 66,370,000 19,900,000 55,999,850 29,999,500 63,350,000 60,516,449 5,000,000 160,174,400 33,840,000 48,560,000 570,960,199
c.
Sisa
-
Sisa belanja barang tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 12,188,801,- dengan rincian sebagai berikut :
521119 BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA (OBAT-OBATAN) 521119 BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA (PELANTIKAN) 521119 BELANJA BARANG OPRASIONAL LAINNYA (PAKAIAN DNS PEGAWAI)
Rp. Rp. Rp.
60,000
22
521119 BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA (PERPUSTAKAAN) 523111 BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN GDG&BGNAN LAINNYA (KANTOR) 523119 BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN GDG&BGNAN LAINNYA (RMH DNS) 523121 BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN&MESIN LAINNYA RD 4 523121 BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN&MESIN LAINNYA RD 2 523129 BELANJA BIYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 522111 BELANJA LANGGANAN DAYA DAN JASA 521114 BELANJA PENGIRIMAN SURAT DINAS POS PUSAT 521111 BELANJA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN 521115 BELANJA HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA 524111 BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA JUMLAH
Rp. Rp.
30,000
Rp.
100,000
Rp.
150
Rp.
500
Rp.
-
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
11,843,551 25,600 129,000 12,188,801
3. Belanja Modal (matrik terlampir) : a.
Pagu
-
Anggaran yang tersedia dalam DIPA belanja modal tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 2,425,000,000,- , dengan rincian sebagai berikut :
53 533121 532111 532111 532111 532111
BELANJA MODAL PENAMBAHAN NILAI GEDUNG PENGADAAN MEUBELAIR PENGADAAN KENDARAAN RODA 4 PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA PENGADAAN INVENTARIS KANTOR JUMLAH
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. RP.
2,003,450,000 58,160,000 176,190,000 108,690,000 78,510,000 2,425,000,000
b.
Realisasi
-
Pelaksanaan pembayaran belanja modal tahun anggaran 2011 sebesar Rp.
2,370,509,400,-, dengan rincian sebagai berikut : 53 533121 532111 532111 532111
BELANJA MODAL PENAMBAHAN NILAI GEDUNG PENGADAAN MEUBELAIR PENGADAAN KENDARAAN RODA 4 PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA
Rp. Rp. Rp. Rp.
1,989,487,000 56,700,000 142,182,400 106,990,000
23
532111 PENGADAAN INVENTARIS KANTOR JUMLAH
Rp. RP.
75,150,000 2,370,509,400
c.
Sisa
-
Sisa belanja modal tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 40,527,600,- dengan rincian sebagai berikut :
53 533121 532111 532111 532111 532111
D.
BELANJA MODAL PENAMBAHAN NILAI GEDUNG PENGADAAN MEUBELAIR PENGADAAN KENDARAAN RODA 4 PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA PENGADAAN INVENTARIS KANTOR (AC, CCTV.BOR) JUMLAH
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. RP.
13,963,000 1,460,000 34,007,600 1,700,000 3,360,000 40,527,600
PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1. Administrasi Perkara Administrasi perkara meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan. Pengelolaan administrasi peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung diarahkan kepada Pengelolaan administrasi dua urusan : 1. Urusan Perkara administrasinya dilakukan oleh Panitera Muda Perkara -
Melaksanakan
administrasi
perkara,
mempersiapkan
persidangan
perkara,
menyimpan berkas yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan perkara. -
Memberi nomor registrasi pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perkara.
-
Mencatat pada setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
-
Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
2. Urusan Hukum administrasinya dilakukan oleh Panitera Muda Hukum -
Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan melakukan administrasi lain yang diatur dalam perundang-undangan.
24
2. Administrasi Kesekretariatan a.
Bidang Umum
1.
Tertibnya Administrasi Persuratan -
Telah mencatat dan mengagendakan semua surat masuk dan surat keluar tahun 2011, yaitu surat masuk sebanyak 1117 surat dan surat keluar sebanyak 1358 surat.
-
Mengarahkan surat masuk sesuai disposisi, dan mengirim surat keluar sesuai dengan tujuan surat.
-
Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar.
-
Menata arsip serta menyimpannya dalam box / filing cabinet dan lemari arsip.
2.
Tertibnya Pengelolaan Barang-barang Inventaris : -
Telah mengelola barang inventaris sesuai dengan Keputusan Sekretaris MARI Nomor : MA/SEK/173a/XI/2005 tentang Penata Usahaan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan.
-
Membuat laporan Barang Milik Negara semesteran, tahunan dan laporan Kondisi Barang SIMAK.
-
Telah membuat DIR, DIL dan KIB Tanah, Bangunan rumah dinas
dan
kendaraan dinas. -
Telah memperpanjang STNK kendaraan roda dua dan roda empat.
-
Melakukan pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, kendaraan dinas, komputer dan meubelair.
3.
Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan kantor. -
Melaksanakan belanja ATK dan perlengkapan kantor.
-
Mencatat penerimaan dan pengeluaran ATK dan perlengkapan lainnya.
-
Mendistribusikan barang ATK dan perlengkapan kantor lainnya sesuai dengan kebutuhan dan permintaan.
4.
Pengelolaan Perpustakaan. -
Menerima, mencatat dan memberi nomor buku-buku yang diterima dengan memberi catalog sesuai dengan klasifikasinya.
-
Mencatat peminjaman dan pengembalian buku-buku perpustakaan.
-
Menyediakan lemari kaca untuk penyimpanan buku-buku perpustakaan.
-
Menyediakan ruang khusus untuk perpustakaan.
25
5.
Pengurusan Rumah Tangga Kantor.
6.
-
Menjaga keaman kantor.
-
Mengangkat tenaga honorer untuk kebersihan dan keamanan kantor.
-
Melengkapi sarana kebersihan dan keamanan kantor.
-
Melakukan pembangunan dan pengecetan pagar rumah dinas.
-
Membuat spanduk dan memasang umbul-umbul jika diperlukan.
Mengkoordinir Protokoler. -
Mengkoordinir kegiatan seperti pelantikan, perpisahan, penyambutan tamu, rapat dan lain-lain.
-
Membuat dokumentasi pada setiap kegiatan.
-
Mengadakan/mengikuti rapat dan pertemuan.
b. Bidang Administrasi Keuangan Penataan Administrasi keuangan berada dalam file ditata dalam lemari oleh Kasub Keuangan dan Bendahara pengeluaran adapun pengurusan administrasi di bidang keuangan meliputi : melaksanakan program belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. -
Telah dicairkan gaji pegawai dan pembayaran kepada pegawai setiap bulan serta pencairan dan pembayaran rapel bila ada kepada pegawai yang bersangkutan.
-
Telah dicairkan dan dibayarkan tunjangan kinerja (remunerasi) dan uang makan kepada pegawai.
-
Telah dicairkan dan dibayarkan honorarium kepada pegawai yang bersangkutan.
-
Telah dicairkan dan dibayarkan kepada pegawai yang lembur.
-
Telah dicairkan dan dibayarkan belanja barang kepada pihak ketiga.
-
Telah dicairkan dan dibayarkan belanja modal kepada pihak ketiga.
c.
Bidang Administrasi Kepegawaian
Penanganan administrasi di bidang kepegawaian sebagai berikut : -
Kepangkatan
meliputi DUK, karpeg/karis/karsu/taspen /askes, KGB, kenaikan
pangkat telah dikelola dengan baik. -
Sarana adminitrasi seperti buku induk, file, buku kendali, statistik kepegawaian telah ditertibkan.
26
-
Jabatan struktural dan fungsional yang ada telah dilakukan pelantikan.
-
DP3 telah diberikan kepada pejabat penilai / atasan langsung namun pengisiannya belum seluruhnya didasarkan pada evaluasi pelaksanaan tugas.
-
Jam kerja yang diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan dan telah dilakukan pengontrolan lewat absen.
-
Data pegawai telah dibuat dan memuat semua tentang nama hakim, panitera pengganti, dan pejabat struktural dan fungsional.
27
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Dengan dibuatnya Pelaporan Tahunan ini, dapat memberikan gambaran secara umum kondisi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam tahun 2011 dan dalam laporan ini juga akan terungkap masalah-masalah yang belum dapat diatasi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sehingga kami membuat suatu kesimpulan dan rekomendari sebagai berikut: A. Kesimpulan 1. Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan baik secara kuantitas melalui jalur penerimaan
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimana masih banyak kekurangan SDM dan secara kualitas juga masih menjadi keluhan dikarenakan kurangnya pelatihan dalam pengelolaan di bidang administrasi peradilan dan administrasi umum. 2. Dengan adanya pelatihan, temu karya, pendidikan yang dilaksanakan oleh Mahkamah
Agung RI maka kualitas penyelesaian administrasi, perkara dan putusan semakin meningkat. 3. Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masih terdapat kekurangan antara
lain Jurusita dan Tenaga Administrasi. 4. Realisasi anggaran juga telah berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan persentase
realisasi anggaran mencapai 102 %. B. Rekomendasi 1. Perlu dilanjutkan pelatihan teknis yustisial/penataran/temu karya hakim, pejabat kepaniteraan, jurusita dan administrasi dalam rangka meningkatkan tenaga peradilan yang profesional. 2. Sarana gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masih perlu direhabilitasi, dengan adanya pembangunan gedung tahap ke-2, diupayakan agar sesuai dengan standar prototype Mahkamah Agung RI. 3. Alokasi jatah CPNS tahun anggaran 2012 untuk pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dapat lebih ditingkatkan mengingat masih kurangnya tenaga administrasi dan Juru Sita. Demikian penyajian laporan pelaksanaan tugas Tata Usaha Negara Bandung tahun 2011 disusun untuk dijadikan informasi dan masukan sehingga pelaksanaan tugas-tugas pada masa yang akan datang akan lebih meningkat dan berdaya guna serta berhasil guna.
