ANALISIS KINERJA DAN ADMINISTRASI PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BOGOR
Deden Muhammad Haris Email :
[email protected] Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta KM 4 Serang
Abstract : The research regarding revenue analysis and local tax administration in Bogor Regency has purpose to gain more tax revenue obtained by Bogor Regency and to know the implementation of tax administration in managing local tax performed by The Income Service of Bogor Regency. The Local taxes analyzed are Hotel and Restaurant Tax, Entertainment Tax, Advertising Tax, Street Lighting Tax, and Mineral Removal and Processing Tax. Analysis of tax revenue was carried out by : first, analyzing local tax performance. second, to know the implementation of local tax administration is by studying tax administratively namely instituion, employees and activities. Analytical result of local tax performance that consist of Tax Effort, Tax Effectiveness and Tax Efficiency. Tax Effort consist of Tax Elasticity which its value is 0.1% and Tax Ratio that its range value from 0.14% untill 41%. Another peformance local tax is Tax Effectiveness that its range value from 1.01 untill 1.16 and Tax Efficiency that its range value is from 20.36% untill 22.49%. The analytical result of the implemntation of local tax administration is as follows : first, there is no job description at each section and subsection. Second, lack of quantity and quality of employees. It lacks of coordination of education and training that are tax and accounting base. Third, lack of coordination with other institution in collecting data and registration. The writer suggest that the local income service office explore more tax revenue by carrying out local tax intensification by enlarging revenur basis, strengthening levy process, improving supervison, improving administrative effectiveness. Key words: Tax Effort, Tax Effectivness, Tax Efficiency, Tax Performance Index, Cost of Collection Efficiency Ratio, Tax Administration
196
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
Undang-Undang
pendorong program desentralisasi
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
yang diwujudkan dengan pemberian
Pemerintahan
otonomi yang lebih luas dibanding
Terbitnya
Daerah
yang
dilatarbelakangi
sebelumnya
perlunya
kepada
daerah.
dan
Pembangunan pada masa itu tidak
penyelenggaraan
didasarkan pada kondisi lokal, yang
pemerintahan daerah serta sudah
mengakibatkan kesenjangan antara
tidak
Undang-Undang
daerah-daerah kaya dengan daerah-
Nomor 22 Tahun 1999 Tentang
daerah miskin, antara Jawa-Luar
Pemerintahan
dengan
Jawa dan Kawasan Indonesia Bagian
keadaaan,
Barat dengan Kawasan Indonesia
tuntutan
Bagian Timur. Kesenjangan antar
daerah
daerah yang tinggi ini dilihat dengan
Undang-Undang
berbagai indikator seperti pendapatan
meningkatkan
efisiensi
efektivitas
sesuainya
Daerah
perkembangan ketatanegaraan,
dan
penyelenggaraan
otonomi
menyebabkan
perlu
per kapita antar daerah, konsumsi per
disesuaikan. Selain itu terjadinya
kapita antar daerah dan banyaknya
perubahan
mengenai
penduduk yang hidup di bawah garis
Sistem Keuangan Negara makin
kemiskinan. (Pilliang, dkk, 2003:83).
Nomor
25
Tahun
1999
mendasar
menguatkan
alasan
memperbaharui
Tujuan
untuk daerah
Undang-Undang
program
adalah
otonomi
mempercepat
Nomor 25 Tahun 1999 tersebut.
pertumbuhan
Pemerintah
pembangunan daerah, mengurangi
dengan
persetujuan
Dewan
Perwakilan
kemudian
menerbitkan
ekonomi
kesenjangan
Rakyat,
antar
daerah
meningkatkan
kualitas
Undang Nomor 33 Tahun 2004
publik
lebih
Tentang
responsif
Antara
Perimbangan Pemerintah
Undang-
Keuangan Pusat
potensi
Dan
pemerintah
orde
sentralistik
menjadi
maupun
pelayanan
efisien
terhadap
dan
dan
kebutuhan,
karakteristik
di
daerah masing-masing. Sedangkan
Pemerintah Daerah. Pengalaman
agar
dan
pertumbuhan ekonomi sebagai salah
kebijakan baru salah
satu
yang
tujuan
otonomi
satu
197
penerapan
daerah
program
mempunyai
arti
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
dalam
hubungan fiskal antara pusat-daerah
perekonomian yang menyebabkan
ditandai dengan tingginya kontrol
barang dan jasa yang diproduksikan
pusat terhadap proses pembangunan
dalam masyarakat
daerah.
perkembangan
kegiatan
bertambah dan
Penyelenggaraan yang
daerah
otonom
ini
ditandai
oleh
rendahnya pendapatan asli daerah
kemakmuran rakyat.
daerah
Hal
dilaksanakan baik
(PAD)
otonomi
yang
kemudian
menyebabkan
oleh
besarnya
ketergantungan
kabupaten
akan
daerah
terhadap
maupun kota, yang saat ini dibebani
pemerintah
tanggung jawab urusan yang lebih
Pendapatan Asli Daerah ditinjau dari
banyak,
memiliki
tugas dan fungsi Pemerintah Daerah
kemampuan ekonomi juga harus
memiliki arti yang strategis, karena
mempunyai kemampuan administrasi
disamping merupakan salah satu
pemerintahan yang handal. Dengan
wujud nyata dari tingkat kemandirian
dimilikinya dua kemampuan ini oleh
daerah
pemerintah
otonominya, akan berkaitan pula
selain
harus
daerah
maka
dalam
penyelenggaraan
urusan-urusan
dengan
pemerintahan
pembangunan
Pemerintah
dan
pusat.
Padahal
melaksanakan
tingkat
kemampuan
Daerah
dalam
akan berhasil guna dan berdaya
memobilisasi sumber-sumber dana
guna. Hal ini sejalan dengan hasil
untuk melaksanakan pembangunan
penelitian Hoessein (1993:427) yang
daerah
menyatakan bahwa Daerah Tingkat
meningkatkan
II (saat ini disebut Kabupaten/Kota)
kesejahteraan
yang memiliki urusan riil yang lebih
Peningkatan
banyak, tanpa dukungan kemampuan
akan ditandai antara lain dengan
administrasi
memadai
meningkatnya kemampuan daya beli
tidak
dan kemampuan membayar pajak
dari
dan retribusi daerah, yang dapat
yang
mengakibatkan terselenggaranya
sebagian
diukur
jumlah urusan tersebut. Kuncoro mengungkapkan
dari
investmen) pelayanan
guna dan
masyarakat. kesejahteraan
peningkatan
rakyat
Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB).
(2004:8) bahwa
(capital
realitas
198
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
dan
yang harus dicari penyelesaiannya.
Sulaiman (2000:189) menunjukan
Permasalahan tersebut timbul baik
prosentase PAD yang dicapai oleh
dari dalam daerah itu sendiri maupun
pemerintah daerah tingkat II di
dari luar daerah, dalam hal ini dari
seluruh Indonesia sejak 1986 hingga
Jakarta.
Kuncoro
(2004:10)
Tujuan penelitian ini adalah
1994 tidak pernah mencapai 20%, sedangkan
untuk mengetahui dan menganalisis :
sumbangan/bantuan
pemerintah pusat kepada seluruh
1)
kinerja
Pajak
daerah tersebut bahkan mencapai di
Kabupaten
atas 60%. Padahal menurut Kustigar
pelaksanaan administrasi perpajakan
Nadeak (Tim Suara Pembaruan,
daerah yang diselenggarakan oleh
2001:245), PAD sering dijadikan
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
sebagai salah satu tolok ukur untuk
Bogor ditinjau dari tugas pokok dan
menentukan suatu daerah mampu
fungsinya, kuantitas dan kualitas
atau tidak melaksanakan otonomi.
sumber daya manusia serta kegiatan
Hal ini bertolak belakang dengan
penyelenggaraan pemungutan.
Bogor;
Menurut
pernyataan bahwa titik berat otonomi
Daerah
di
dan
2)
Devas
(1989:24)
dengan
seluruh
daerah adalah pada daerah tingkat II
dibandingkan
baik kabupaten maupun kota.
penerimaan daerah tingkat I pada adalah
tahun 1983/1984, maka pendapatan
salah satu daerah otonom yang
asli daerah rata-rata hanya sekitar
mempunyai
yang
21%. Sedangkan dari penerimaan
diberikan oleh Pemerintah Pusat
daerah tingkat II secara keseluruhan,
untuk menyelenggarakan berbagai
sumber
urusan. Selain itu Kabupaten ini juga
menyumbang 10%. Kondisi kecilnya
merupakan
penyangga
sumbangan pendapatan asli daerah
(buffer) Ibukota Republik Indonesia
(PAD) terhadap total penerimaan
Daerah
daerah
Kabupaten
Bogor
kewenangan
daerah
Khusus
Ibukota Jakarta.
pendapatan
ditunjukkan
Sebagai daerah penyangga Ibukota,
penelitian
tentu
Departemen
saja
Kabupaten
Bogor
asli
yang Dalam
pula
daerah
dari
dilakukan Negeri
(Depdagri) untuk Tahun anggaran
menghadapi berbagai permasalahan
199
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
1983/1984 s/d 1987/198, sumbangan
tersebut
pendapatan asli daerah (Dati I) rata-
lemahnya kemampuan daerah, baik
rata
kemampuan birokrasi (kepegawaian)
menyumbang
seluruh
17,49%
penerimaan
dari
Dati
daerah
I,
dapat
mengakibatkan
maupun
kemampuan
pendapatan Dati I tidak jauh berbeda
kelembagaan (organisasi) pemerintah
dengan Dati II, rata-rata PADnya
daerah,
masih sangat rendah.
lemahnya kemampuan administrasi
hal
ini
berakibat
pada
Kemudian pada tahun 1992
daerah secara keseluruhan. Selain
Badan Litbang Depdagri bersama-
itu, hal ini akan membuat daerah
sama UGM mengadakan penelitian
semakin
terhadap 292 Dati II, hasil penelitian
pusat
tersebut mengelompokkan Dati II
Ketergantungan daerah secara fiskal
menjadi 5 kelompok berdasarkan
ini
persentase sumbangan PAD terhadap
Daerah rendah. Kuncoro (2004:15)
seluruh penerimaan Dati II, yaitu (1)
menyebutkan
122 Dati II berkisar antara 0,53%-
rendahnya PAD yaitu :(1) kurang
10%, (2) 86 Dati II antara 10,1%-
berperannya
20%, (3) 43 Dati II antara 20,1%-
sebagai sumber pendapatan daerah,
30%, (4) 17 Dati II antara 40,1%-
(2) tingginya derajat sentralisasi
50%, (5) 2 Dati II di atas 50%.
dalam bidang perpajakan,(3) kendati
(Silalahi, 1995:98). Dilihat dari segi
pajak daerah cukup beragam ternyata
pendapatan asli daerah (PAD), Dati I
hanya sedikit yang bisa diandalkan
dan Dati II memiliki kemampuan
sebagai
untuk
tangga
adanya kekhawatiran apabila daerah
sendiri yang tidak besar. Dengan
mempunyai sumber keuangan yang
kata lain ketergantungan daerah pada
tinggi
pemerintah
besar
terjadi disintegrasi dan separatisme,
terutama dari segi keuangan yaitu
(5) kelemahan dalam pemberian
berupa subsidi.
subsidi.
mengurus
pusat
rumah
sangat
Ketergantungan daerah
pada
dan
semakin
disebabkan
Penerimaan
faktor
perusahaan
sumber
maka
kontrol dominan.
ada
Asli
penyebab
daerah
penerimaan,
(4)
kecenderungan
Sumber-sumber
keuangan
pemerintah
tergantung
PAD
menurut UU No 32 Tahun 2004
pusat
200
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
mencakup (1) hasil pajak daerah, (2)
Retribusi
retribusi daerah, (3) hasil perusahaan
kewenangan dalam pengenaan pajak
milik
dan retribusi daerah, diharapkan
daerah
kekayaan
dan
daerah
dipisahkan,
dan
pengelolaan lainnya (4)
Daerah.
Pemberian
dapat lebih mendorong Pemerintah
yang
Daerah
lain-lain
terus
berupaya
untuk
pendapatan asli daerah yang sah.
mengoptimalkan PAD, khususnya
Selanjutnya dalam pasal 5 ditetapkan
yang berasal dari pajak daerah dan
bahwa ketentuan mengenai pajak
retribusi daerah. Dalam rangka memberikan
daerah dan retribusi daerah, serta ketentuan
mengenai
kewenangan dalam bidang fiskal
perusahaan
milik daerah dan pengelolaan lainnya
(desentralisasi
yang
memberikan
dipisahkan
diatur
dengan
fiskal)
Pemerintah
kewenangan
kepada
daerah untuk menetapkan pajak baru
undang-undang. Sumber-sumber penerimaan
jika dilihat sekiranya ada potensi
daerah yang potensial harus digali
yang memungkinkan. Salah satu
secara maksimal, namun tentu saja di
pasal yang cukup penting adalah
dalam koridor peraturan perundang-
pasal 2 ayat (4) dimana daerah
undangan yang berlaku, termasuk
Kabupaten/Kota
diantaranya adalah pajak daerah dan
kewenangan menetapkan pajak baru
retribusi daerah yang memang telah
selain yang telah ditentukan dalam
sejak lama menjadi unsur PAD yang
Undang-Undang No 34 Tahun 2000. Mansury
utama. Dalam rangka meningkatkan
(1994
:
43)
mengatakan bahwa unsur ketiga dari
kemampuan keuangan daerah agar
sistem
dapat
otonomi,
administrasi
melaksanakan
diberikan
perpajakan perpajakan,
adalah yang
Pemerintah
melakukan
berbagai
mempunyai tiga pengertian yaitu: 1)
kebijakan
perpajakan
daerah,
Suatu instansi atau badan yang
diantaranya dengan menetapkan UU
diberikan wewenang dan tanggung
No.34
jawab
Tahun
2000
tentang
untuk
menyelenggarakan
perubahan atas UU No.18 Tahun
pungutan pajak; 2) Orang-orang
1997 tentang Pajak Daerah dan
yang terdiri dari pejabat dan pegawai
201
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
yang
bekerja
perpajakan
pada
yang
variabel ekonomi. Kelima, variabel
instansi
secara
demografi.
nyata
pungutan
Salah satu unsur penting
pajak; 3) Kegiatan penyelenggaraan
dalam Penerimaan Asli Daerah ini
pungutan pajak oleh suatu instansi
adalah Pajak Daerah. Pajak daerah
atau badan.
merupakan salah satu bentuk peran
melaksanakan
kegiatan
Pendapatan
Asli
Daerah
serta
masyarakat
dalam
dilihat dari segi penyelenggaraan
penyelenggaraan
pemerintahan di Indonesia dalam
Pajak daerah merupakan sumber
rangka
azas
pendapatan daerah yang penting
desentralisasi memiliki arti yang
untuk membiayai penyelenggaraan
sangat penting karena merupakan
pemerintahan
salah satu faktor yang sangat penting
daerah. Permasalahan yang dihadapi
karena merupakan soko guru dari
oleh Daerah pada umumnya dalam
kelestarian otonomi dan merupakan
kaitan penggalian
salah satu faktor yang berpengaruh
pajak daerah, yang merupakan salah
terhadap kemampuan administrasi
satu komponen dari PAD, adalah
daerah. Hal ini sesuai dengan apa
belum memberikan kontribusi yang
yang
signifikan
pelaksanaan
dikatakan
oleh
Widjaja
(1998:106) bahwa terdapat
kemampuan
dan
daerah.
pembangunan
sumber-sumber
terhadap
penerimaan
daerah secara keseluruhan.
lima
Menurut
variabel sebagai faktor pokok untuk mengukur
otonomi
Sidik
peranan PAD dalam
sesuatu
(2002:7) membiayai
Lima
kebutuhan pengeluaran daerah sangat
variabel tersebut adalah : pertama,
kecil dan bervariasi antar daerah
kemampuan keuangan daerah yang
yaitu kurang dari 10% hingga 50%.
nilainya ditentukan oleh berapa besar
Sebagian
peranan Pendapatan Asli Daerah
hanya dapat membiayai kebutuhan
terhadap jumlah pembiayaan daerah.
pengeluarannya kurang dari 10%.
Kedua, kemampuan aparatur. Ketiga,
Variasi
partisipasi
diperparah lagi dengan sistem bagi
daerah untuk berotonomi.
masyarakat.
Keempat,
besar
dalam
daerah
Propinsi
penerimaan
ini
hasil (bagi hasil didasarkan pada
202
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
daerah penghasil sehingga hanya
perpajakan antara daerah dan pusat
menguntungkan
sangat
daerah
tertentu).
timpang,
yaitu
jumlah
Demikian pula, distribusi pajak antar
penerimaan pajak yang dipungut
daerah juga sangat timpang karena
oleh daerah hanya sebesar 3,39%
basis pajak antar daerah sangat
dari total penerimaan pajak (Pajak
bervariasi
Pusat
(ratio
PAD
tertinggi
dan
Pajak
dengan terendah mencapai 600).
Ketimpangan
Peranan
dalam
sumber-sumber penerimaan pajak
pembiayaan yang sangat rendah dan
tersebut memberikan petunjuk bahwa
bervariasi juga terjadi karena adanya
perimbangan
perbedaan yang sangat besar dalam
Pemerintah Pusat dan Daerah di
jumlah penduduk, keadaan geografis
Indonesia
(berdampak pada biaya yang relatif
assignment
mahal), dan kemampuan masyarakat,
”sentralistis”. (Sidik, 2002 : 9).
pajak
sehingga
daerah
mengakibatkan
penyediaan
pelayanan
dari
sisi
antara
revenue
masih
terlalu
utama
yang
menunjukkan suatu daerah otonom
kepada
signifikannya
penguasaaan
keuangan
Ciri
biaya
mampu berotonomi yaitu terletak
masyarakat sangat bervariasi. Tidak
dalam
Daerah)
pada kemampuan keuangan daerah.
peran
PAD dalam anggaran daerah tidak
Artinya,
daerah
lepas dari ‘sistem tax assignment’ di
memiliki
Indonesia yang masih memberikan
kemampuan untuk menggali sumber-
kewenangan
penuh
kepada
sumber keuangan sendiri, mengelola
Pemerintah
Pusat
untuk
dan menggunakan keuangan sendiri
mengumpulkan pajak-pajak potensial
yang
(yang
membiayai
tentunya
berdasarkan
dilakukan
kewenangan
cukup
memadai
Ketergantungan
seperti :
harus dan
untuk
penyelenggaraan
pemerintahan
pertimbangan-
pertimbangan tertentu),
otonom
daerahnya. kepada
bantuan
pajak
Pusat harus seminimal mungkin,
pertambahan nilai dan bea masuk.
sehingga PAD khususnya pajak dan
Kenyataan selama ini menunjukkan
retribusi
bahwa
bagian sumber keuangan terbesar,
pajak
penghasilan,
distribusi
kewenangan
203
daerah
harus
menjadi
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
yang
didukung
oleh
Masalah ini tercermin pada sistem
kebijakan
perimbangan keuangan Pusat dan
dan
prosedur
pemungutan
Daerah sebagai prasyarat mendasar
masih
dalam sistem pemerintahan negara.
banyaknya sistem berjalan secara
konvensional
dan
yang masih
hal
parsial, sehingga besar kemungkinan
tersebut, optimalisasi sumber-sumber
informasi yang disampaikan tidak
PAD
konsisten, versi data yang berbeda
Berkaitan
perlu
dengan
dilakukan
untuk
meningkatkan kemampuan keuangan
dan
daerah.
Permasalahan
Untuk
itu
intensifikasi
dan
subyek
obyek
dan
diperlukan
data
tidak
up-to-date.
pada
sistem
ekstensifikasi
pemungutan pajak cukup banyak,
pendapatan.
misalnya : baik dalam hal data wajib
Dalam jangka pendek kegiatan yang
pajak/retribusi,
penetapan
paling mudah dan dapat segera
pajak, jumlah tagihan pajak dan
dilakukan adalah dengan melakukan
target pemenuhan pajak yang tidak
intensifikasi terhadap obyek atau
optimal. Ketidakberhasilan
sumber pendapatan daerah yang
jumlah
daerah
melalui
dalam meningkatkan pendapatan asli
informasi.
daerah –yang dalam hal ini adalah
Dengan melakukan efektivitas dan
pajak daerah sebagai unsur penting
efisiensi
obyek
PAD dan selalu menggantungkan
maka
akan
diri kepada sumbangan dan bantuan
produktivitas
PAD
Pemerintah Pusat dalam membiayai
tanpa harus melakukan perluasan
urusan rumah tangganya sendiri akan
sumber atau obyek pendapatan baru
berakibat
yang memerlukan studi, proses dan
otonomi daerah itu sendiri.
sudah
ada
pemanfaatan
teknologi
sumber
pendapatan meningkatkan
waktu
terutama
yang
atau
daerah,
panjang.
rendahnya
kualitas
Dukungan
Potensi ekonomi daerah yang
teknologi informasi secara terpadu
menjadi sumber pendapatan asli
guna mengintensifkan pajak mutlak
daerah sampai saat ini belum digali
diperlukan
sistem
dan dikembangkan secara optimal
pemungutan pajak yang dilaksanakan
yang disababkan antara lain karena
selama ini cenderung tidak optimal.
keterbatasan dana yang ada pada
karena
204
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
pemerintah. Untuk itu diperlukan
mengexplorasi
kemampuan
daerah
daerah tersebut dengan statistical
swasta
equipment
pemerintah
penerimaan
pajak
yaitu
dengan
melihat
berperan aktif dalam pembangunan.
perkembangannya
setiap
tahun,
Hal ini dapat dicapai jika pemerintah
kontibusi
daerah mampu memberi insentif
PAD, laju perkembangannya dan
kepada pihak swasta dan masyarakat
variasi penerimaan pajak daerah
melalui peningkatan pembangunan
serta melakukan analisis terhadap
infrastrukstur dan peraturan daerah.
kinerja pajak daerah (Salomo dan
Masalah
memberikan
Ikhsan, 2002:107) yang terdiri dari
peluang kepada Pemerintah Daerah
tiga hal yaitu analisis mengenai : 1)
untuk lebih meningkatkan PDRB
Tax effort (upaya pajak) yang terdiri
daerahnya,
satu
dari Tax Ratio (rasio pajak) dan Tax
dijadikan
Elasticity (elastisitas pajak daerah);
masyarakat
b) Tax Effectiveness (hasil guna
untuk
mendorong
ini
akan
sebagai
indikator ukuran
pihak
yang
salah
dapat
kemampuan
demikian,
dalam daerahnya
kemampuan
daerah
mengumpulkan
pajak
sebagai
salah
terhadap
pajak).
adalah
Selain itu, penulis melakukan
sangat penting bagi penulis untuk mengetahui
daerah
pajak); c) Tax Efficiency (daya guna
untuk membayar pajak dan retribusi. Dengan
pajak
analisis terhadap penyelenggaraan administrasi
pajak
daerah
bertumpu pada tiga hal yaitu masalah
satu
indikator kemandirian daerah dengan
institusi
atau
cara menganalisis penerimaan pajak
masalah
kepegawaiannya
daerahnya
masalah
serta
menganalisis
bagaimana
aktivitas
Agar lebih mudah memahami mengenai kerangka pemikiran yang
pemungutannya.
diungkapkan oleh penulis, maka
Analisis penerimaan pajak adalah
atau
dan
1994 : 43).
administrasi
perpajakan daerah serta efektivitas
daerah
kegiatan
kelembagaannya,
pemungutan pajak daerah (Mansyuri,
daerah
menyelenggarakan
yang
dengan
dapat dilihat bagan berikut ini :
cara
205
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran Analisis Kinerja : - Tax Effort - Tax Effectiveness - Tax Efficiency Analisis Penerimaan dan Administrasi Pajak Daerah
Analisis Administrasi Pajak Daerah : - Institusi - Pegawai - Kegiatan
Daerah
METODE Pada
penelitian
pendekatan
kualitatif
ini
Kabupaten
Bogor
untuk
masa Tahun Anggaran 2002 hingga
digunakan
2008.
untuk memperoleh gambaran secara
Untuk
mengukur
Kinerja
objektif tentang kontribusi dan laju
Pajak Daerah digunakan Tax Effort,
perkembangan pajak daerah terhadap
Tax Effectiveness dan Tax Efficiency.
PAD serta kinerja pajak daerah
Tax Effort yang terdiri dari : a) Tax
Kabupaten Bogor didukung dengan
Elasticity
data yang bersifat kualitatif untuk
dengan
menganalisis
administrasi
pajak
perubahan penerimaan pajak daerah
daerah
dilihat
aspek
dengan Persentase perubahan PDRB;
(prosedur),
b) Tax Ratio dengan cara membagi
kegiatan.
Penerimaan Pajak Daerah dengan
yang
kelembagaan kepegawaian
dan
dari
yang dicari dihitung membagi
Sedangkan jenis penelitian dalam
PDRB.
yang digunakan adalah penelitian
Effectiveness
deskriptif
Daerah), dengan menggunakan Tax
dengan
tujuan
untuk
Untuk
persentase
mengukur
(Efektivitas
Tax Pajak
mendeskripsikan penerimaan pajak
Performance Index
daerah dan pelaksanaan administrasi
membagi Realisasi Penerimaan Pajak
pajak daerah pada Dinas Pendapatan
dengan Target Penerimaan Pajak.
206
yaitu dengan
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
Sedangkan Tax Efficiency secara
yang
operasional dengan mencari CCER
bouyancy dengan melihat seberapa
yaitu realisasi penerimaan pajak
besar
dibagi
perubahan penerimaan pajak daerah
biaya
pemungutan
sering
juga
disebut
perbandingan
tax
persentase
dengan persentase perubahan PDRB.
(pengeluaran) Dinas. Analisis
Hal
mengenai
ini
adalah
untuk
melihat
daerah
kepekaan perubahan PDRB tahun
dengan menggunakan analisis yang
depan yang disebabkan perubahan
bersifat kualitatif atas tiga unsur
penerimaan
administrasi
perpajakan
sekarang.
Institution
(Prosedur),
administrasi
perpajakan
yaitu
:
pajak
daerah
tahun
Agar lebih mudah memahami
Person
perhitungannya maka di bawah ini
(Pegawai) dan Activities (Kegiatan).
disajikan tabel
HASIL DAN PEMBAHASAN
perhitungannya sebagai
dengan
berikut
:
Analisis Kinerja Pajak Daerah Tax Effort (Upaya Pajak) Analisis elastisitas pajak atau Tabel 1. Elastisitas Pajak Daerah di Kabupaten Bogor periode tahun 1998/1999-2004 Tahun
Perkembangan Pajak Daerah (%)
Perkembangan PDRB (%)
1998/1999 1999/2000 2001 2002 2003 2004
0 26,20 -18,31 82,76 32,46 26,74 Rata-rata Sumber : data diolah
0 1,61 2,93 3,94 4,42 4,87
Dari tabel di atas terlihat bahwa
rata-rata
Perkembangan Pajak Daerah / PDRB (%) 0 0,06 -0,16 0,05 0,14 0,18 0,10
sebesar 0,10%. Hal ini berarti selama
prosentase
periode 1998/1999-2004, jika pajak
perubahan pajak daerah terhadap
daerah tahun sekarang sebesar 1%
prosentase perubahan PDRB adalah
maka PDRB pada tahun yang akan
207
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
sebesar
tepat. Namun jika upaya peningkatan
0,10%. Angka ini terlihat sangat
pajak daerah adalah dalam rangka
kecil. Hal ini berarti setiap terdapat
meningkatkan
perubahan PDRB maka penerimaan
Daerah adalah tepat, sebab rata-rata
pajak daerah tidak berubah secara
kontribusi Pajak Daerah terhadap
signifikan, dengan demikian jika
Penerimaan
Pemerintah
Bogor
signifikan yaitu sebesar 49,35%. Hal
mengambil kebijakan dengan tujuan
ini cukup penting karena Penerimaan
meningkatkan
Asli Daerah dipandang sebagai ciri
datang
akan
meningkat
Kabupaten
penerimaan
pajak
Penerimaan
Asli
kemandirian
daerah dalam rangka meningkatkan
Daerah
suatu
Asli
cukup
Daerah.
PDRB adalah kebijakan yang kurang Tabel 2 Tax Ratio Pajak Daerah Kabupaten Bogor tahun 1998/1999-2004 Realisasi Pajak Daerah
Tax Ratio (%)
Tahun
PDRB
1998/1999 1999/2000 2000
17.426.148.619,875 17.707.537.194.622 18.226.545.140.000
25,052.914.860 31,615.686.894 25,825.956.840
0.14 0.18 0.14
2001
18.944.701.200.000
47,199.523.529
0.25
2002
19.782.266.320.000
62,519.092.240
0.32
2003
20.745.374.900.000
79,234.296.204
0.38
2004
21.889.577.250.000
89.020.741.169
0.41
Sumber : Data diolah
Tax Ratio yang diperoleh
peningkatan
setiap
tahunnya.
Kabupaten Bogor dapat dilihat pada
Perkecualian didapat pada tahun
table di atas. Terlihat pada tabel
2000 yang menunjukan penurunan
selama tujuh tahun sejak tahun
tax ratio. Tax ratio yang ada selama
1998/1999 hingga tahun 2004. Tax
periode
ratio
Kabupaten
berkisar antara 0,14% sampai 0,41%.
Bogor sebagai salah satu ukuran
Hal ini belum menunjukan upaya
kinerja pajak daerah menunjukan
pajak daerah (tax effort) masih kecil
yang
diperoleh
208
tahun
1998/1999-2004
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
Sebagai
jika melihat angka tax ratio yang
(1983:67)
dicapai tahun demi tahun selalu
mengatakan bahwa apabila tax effort
mengalami peningkatan, maka hal ini
(upaya
diperoleh
berarti terdapat harapan yang bagus
mencapai 2% maka upaya pajak
atau potensi yang ada masih perlu
yang dilakukan adalah baik. Sebagai
terus digali.
atau
belum
signifikan.
patokan,
bahan
Devas
pajak)
yang
perbandingan
tax
ratio
nasional (Indonesia) pada tahun 2002
Tax
berkisar
Pajak)
sebesar
13%,
Belanda
Effectiveness
(Hasil
Guna
Malaysia 28,9%
Pengukuran efektifitas pajak
(Salomo dan Ikhsan, 2002:117).
dilakukan dengan menggunakan Tax
Sedangkan
Performance
47,5% dan
di
upaya
pajak
yang
Index
(TPI).
TPI
menurut
diperoleh dengan membandingkan
(1989:147)
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
menunjukan di Dati II, upaya pajak
dengan Rencana Penerimaan Pajak
keseluruhan 0,9%. Dengan demikian
Daerah. Berikut ini pengukuran Tax
angka rata-rata tax ratio sebagai
Performance
cerminan upaya pajak masih jauh
berdasarkan
dari
1998/1999 sampai dengan 2004 :
dihasilkan
propinsi
penelitian
Devas
patokan
sebagaimana
yang
Index periode
(TPI), anggaran
diungkapkan Devas di atas. Namun Tabel 54 Perhitungan Tax Performance Index Tahun 1998/1999 1999/2000 2000 2001 2002 2003 2004
Realisasi Penerimaan 25.052.914.860 31.615.686.894 25.825.956.840 47.199.523.529 62.519.092.240 79.234.296.203 89.020.741.169
Sumber : diolah penulis
209
Rencana Penerimaan 23.736.237.355 31.250.000.000 22.190.000.000 44.350.000.000 59.640.000.000 75.609.900.000 85.220.000.000
TPI 1,06 1,01 1,16 1,06 1,05 1,05 1,04
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
keterbatasan
Jika melihat hasil perhitungan
dalam
angka TPI di atas, terlihat bahwa
survey
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
sebenarnya, baik keterbatasan waktu
Bogor
maupun dana. Penulis mempunyai
selalu
berhasil
mencapai
potensi
melakukan pajak
target bahkan melebihi. Namun,
dugaan
perlu diingat bahwa angka TPI ini
sebenarnya yang dimiliki Kabupaten
dihitung berdasarkan angka rencana
Bogor jauh lebih besar dari rencana
penerimaan yang kemungkinan besar
(target) yang dipancangkan oleh
akan
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
berbeda
hasilnya
jika
Penulis
potensi
pajak
Bogor.
menggunakan angka potensial yang sebenarnya.
bahwa
yang
memiliki
Tax Efficiency (Daya Guna Pajak) Tabel 3 Cost of Collection Efficiency Ratio Pajak Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1998/1999-2004 Tahun 1998/1999 1999/2000 2000 2001 2002 2003 2004 Rata-rata Sumber : Data diolah
Realisasi Penerimaan 25.052.914.860 31.615.686.894 25.825.956.840 47.199.523.529 62.519.092.240 79.234.296.204 89.020.741.169 51.495.458.819
Biaya Pemungutan
CCER (%)
5.153.897.888 6.436.137.630 5.277.895.086 9.713.406.249 12.913.600.598 16.948.086.640 20.020.740.004 10.923.394.871
20,57 20,36 20,44 20,58 20,66 21,39 22,49 20,93
Terlihat pada tabel di atas
dari 20% berarti masih cukup baik.
nilai CCER yang ada sejak Tahun
Dengan berpedoman pada pendapat
Anggaran 1998/1999 hingga 2004
Devas, maka dapat dikatakan bahwa
berkisar antara 20% hingga 22%.
efisiensi pajak (daya guna pajak)
Secara rata-rata angka CCER sebesar
yang
20.93%. Angka ini termasuk cukup
Bogor,
tinggi, sebab Devas (Salomo dan
Pendapatan Daerah belum cukup
Ikhsan,
mengatakan
baik. Biaya pungut yang dikeluarkan
bahwa bila angka CCER tidak lebih
masih cukup tinggi dan menunjukan
2002:128)
210
terdapat
pada
khususnya
Kabupaten pada
Dinas
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
peningkatan setiap tahunnya. Devas
juga
menyatakan
(1989:149)
pemungutan pajak dari pajak-pajak
terdapat dua faktor utama penyebab
daerah yang sudah ada di luar pajak-
daya guna rendah: pertama, pajak
pajak yang menjadi bahan analisis
daerah banyak yang tidak cocok
penelitian in, seperti pajak parkit,
sebagai pajak daerah dan kedua,
pajak sarang burung walet dan pajak
produktivitas petugas pajak rendah
pemanfaatan air bawah tanah dan air
sekali. Melihat kenyataan ini, penulis
permukaan. dengan melihat kriteria
menduga bahwa yang terjadi pada
yang terdapat pada UU No 34 Tahun
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
2000.
pendapat
belum
mengoptimalkan
Bogor adalah penyebab yang kedua, yaitu produktivitas petugas pajak
Analisis Pelaksanaan Administrasi
rendah.
Pajak Daerah
Rendahnya
produktivitas
petugas pajak ini, menurut analisis
Analisis Tugas Pokok dan Fungsi
penulis disebabkan latar belakang
(Institution)
pendidikan dengan
yang
jenis
kurang
sesuai
pekerjaan
yang
Analisis terhadap fungsi dan tugas
digelutinya.
pokok
dalam
struktur
organisasi Dinas Pendapatan Daerah
Melihat
rendahnya
angka
Kabupaten Bogor dapat dijelaskan
elastisitas pajak dan rasio pajak di
sebagai berikut : a) Tidak ada
atas – walaupun angkat TPI yang
penjabaran
diperoleh
penulis
masing seksi dan sub seksi. Rumusan
disebabkan
kegiatan atau tugas yang detail akan
cukup
menganalisis
hal
baik, ini
tugas
pada
masing-
penetapan rencana penerimaan yang
memberikan
arahan
dalam
kurang optimal. Penetapan rencana
pelaksanaan
kegiatan
yang
penerimaan
berdasarkan
menunjukkan sekuens atau urutan
sebenarnya.
kegiatan, kewenangan atau lingkup
Selain itu Pemerintah Kabupaten
tugas, koordinasi, peralatan yang
Bogor juga kurang memanfaatkan
diperlukan dan sebagainya. Untuk
peluang untuk mengambil kebijakan
pelaksanaan wewenang pemajakan di
menciptakan jenis pajak yang baru,
atas, fungsi lain yang tak kalah
potensi
pajak
tidak yang
211
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
pentingnya adalah koordinasi dengan
pelaksanaan kewenangannya sebagai
instansi lain. Sebagaimana diketahui
suatu team work yang terpadu.
bahwa dari kelima jenis pajak daerah
Ternyata
yang ada dalam
koordinasi ini belum berjalan dengan
pengelolaannya
dalam
pelaksanaannya
dengan
baik, misalnya kegiatan penagihan
pihak-pihak terkait, seperti Pajak
seharusnya dilaksanakan setelah Unit
Hotel dan Restoran serta Pajak
Penyuluhan melaksanakan sosialisasi
Hiburan
Dinas
masalah perpajakan terhadap para
Pariwisata, Pajak Pemanfaatan Air
Wajib Pajak. Tidak terdapat agenda
Bawah Tanah dan Air Permukaan
kerja yang menunjukkan sinkronisasi
dengan
pihak
kegiatan antara seksi, data hasil
Umum,
dan sebagainya; b) Tidak
memerlukan
koordinasi
dengan
jelasnya
pihak
Dinas
tugas
Pekerjaan
yang
kegiatan
penagihan
terlambat
diberikan
seringkali
masuk
sehingga
terhadap Unit Penyuluhan. Padahal
penyusunan
unit ini merupakan unit yang cukup
terlambat dan sebagainya; d) Tidak
strategis
mengupayakan
ada pengaturan yang jelas terhadap
sosialisasi hal-hal yang berkaitan
Cabang Dinas. Dinas Pendapatan
dengan
Daerah
untuk
Pajak
Daerah
guna
laporan
Kabupaten
realisasi
Bogor
juga
mendukung kelancaran fungsi-fungsi
memiliki perpanjangan tangan di
yang dilaksanakan oleh unit lainnya;
setiap
c) Kurangnya koordinasi antar seksi-
melaksanakan penagihan pajak yang
seksi. Pada hakekatnya koordinasi
disebut
merupakan
prinsip
Kecamatan. Masing-masing Cabang
organisasi, agar pelaksanaan tugas
Dinas dipimpin oleh seorang Kepala
dapat berjalan secara efektif dan
dan dibantu oleh beberapa orang staf.
efisien
Cabang Dinas yang ada ini belum
aplikasi
untuk
dari
mencapai
organisasi.
Oleh
meskipun
secara
karena
tujuan
secara
itu,
kecamatan
dengan
tegas
Cabang
untuk
Dinas
pengaturannya
organisatoris
ditetapkan dalam suatu Peraturan
kewenangan telah didistribusikan,
Daerah, akan tetapi masih bersifat
akan tetapi diperlukan koordinasi
lokal Dinas dan belum memiliki
masing-masing
eselonering. Mengingat pentingnya
seksi
dalam
212
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
unit ini, disarankan agar keberadaan
Daerah Kabupaten Bogor, sebagai
Cabang
ditetapkan
realisasi dari undang-undang Nomor
berdasarkan Perda dan memiliki
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
eselonering.
dan Retribusi Daerah sebagaimana
Dinas
Kewenangan
telah
pemungutan
diubah
terakhir
dengan
pajak daerah yang dilaksanakan oleh
Undang-Undang Nomor 34 Tahun
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
2000, sebagaimana dapat dilihat pada
Bogor, meliputi lima jenis pajak
tabel
berikut
:
daerah yang diatur dalam Peraturan
Tabel 4
Dasar Hukum Kewenangan Pemungutan Pajak Daerah Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
1.
Nomor dan Tahun Perda 15 Tahun 2002
2.
16 Tahun 2002
Pajak Restoran
3.
18 Tahun 2002
Pajak Hiburan
4.
19 Tahun 2002
Pajak Reklame
5.
20 Tahun 2002
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian
No.
Tentang Pajak Hotel
Golongan C 6.
23 Tahun 2002
Pajak Penerangan Jalan
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
Analisis Sumber Daya Manusia
pembukuan atau pelaporan akan
(Person)
sangat dipengaruhi oleh aparatur
Sumber
Daya
yang mengelola bidang perpajakan.
Manusia
merupakan salah satu factor penting
Bagaimanapun
dalam
perpajakan.
system perpajakan yang didesain,
Operasionalisasi kegiatan pemajakan
baik yang menyangkut institusi, tata
mulai
laksana,
administrasi
dari
penagihan,
tahap
perencanaan,
penyetoran
baiknya
peralatan
dalam
pendukung,
teknologi dan sebagainya, tetapi
dan
kuantitas dan kualitas aparat yang 213
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
terlibat dalam kegiatan administrasi
jenis pendidikan, dari 89 orang
perpajakan tetap merupakan faktor
pegawai hanya 4 orang yang berlatar
yang paling menentukan. Selain itu
belakang akuntansi, yang terdiri dari
operasionalisasi
dua orang sarjana (S1) dan dua orang
tugas-tugas
pemajakan juga dihadapkan pada
lulusan
perkembangan dinamika masyarakat,
dihubungkan dengan struktur yang
misalnya dari segi perilaku seperti
ada, yang terdiri dari empat kepala
upaya
seksi dan dua belas kepala subseksi,
penghindaran
atau
aparat
yang dilaksanakan seperti kepala cabang
skill atau keterampilan saja tetapi dipengaruhi
oleh
serta
kejelasan
kesinambungan
jenjang
karir.
Penyuluhan,
dan
minimal
berbagai
aspek,
baik
tugas
pemeriksaan
dalam
rangka
(pendataan
Daerah
III
dan
(audit),
baik
perencanaan pendaftaran,
penetapan besarnya pajak terhutang), pelaksanaan maupun pelaporan dan
tugasnya didukung oleh 89 orang
evaluasi.
pegawai yang terdiri dari 35 orang
Jika masing-masing sub seksi
perempuan dan 54 orang laki-laki. dari
diploma
umumnya berkaitan dengan tugas-
yang
Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan
Dilihat
setaraf
tugas-tugas di bidang perpajakan
dari
umur dan sebagainya. Pendapatan
para
didasarkan atas pertimbangan, bahwa
menyangkut kualitas, jenis kelamin,
Dinas
seyogyanya
akuntansi atau perpajakan. Hal ini
analisis terhadap komposisi kondisi dilihat
puluh
memiliki latar belakang pendidikan
Daerah Kabupaten Bogor, dilakukan
ada,
tiga
pemegang jabatan tersebut di atas
Untuk
manusia pada Dinas Pendapatan
yang
di
Dinas (UPTD), Bendaharawan, Unit
mengetahui kondisi sumber daya
personil
dinas
kecamatan, Unit Pelaksana Teknis
loyalitas,
metalitas, semangat dan motivasi kerja,
Jika
kepala urusan serta fungsi-fungsi
bidang
perpajakan tidak hanya menyangkut
juga
III.
satu kepala sub bagian dan tiga
penggelapan pajak. Kualitas
Diploma
minimal memiliki satu orang staf
komposisi
yang
pegawai berdasarkan tingkat dan 214
berpendidikan
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
akuntansi/perpajakan diperlukan
(Mapatda)
maka
tambahan
dan
Peningkatan
karyawan
Diklat
Rencana
Pendapatan
Daerah
sebanyak 57 orang. Suatu jumlah
(Retikatpatda), seyogyanya diikuti
yang
minimal
cukup
besar
dan
perlu
oleh
pejabat
structural
mendapatkan perhatian upaya-upaya
eselon IV dan eselon V yang ada (19
pengembangannya.
orang). Hal ini didasarkan atas pengetahuan dan keterampilan teknis
Dilihat dari kelompok umur yang terdapat pada tabel 4 pada bab
prosedur,
sebelumnya, pegawai yang ada pada
pengelolaan perpajakan, serta upaya-
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
upaya uang perlu dikembangkan
Bogor
dalam
sebagian
besar
tergolong
pengadministrasian
meningkatkan
dan
pendapatan
dalam umur yang masih produktif
daerah dari sector pajak daerah
(usia antara 20 tahun sd 49 tahun)
melalui penggalian potensi-potensi
yakni berjumlah 74 orang atau
yang masih mungkin ditingkatkan,
83,15%.
orang
baik melalui upaya intensifikasi atau
termasuk dalam kelompok umur di
bila mungkin dengan ekstensifikasi.
atas 50 tahun, di antaranya terdapat
Apabila seluruh pejabat struktural
tujuh orang atau yang sudah berusia
telah mengikuti diklat dimaksud,
53 tahun lebih yang memasuki Masa
diharapkan pelaksanaan tugas-tugas
Persiapan Pensiun (MPP). Untuk itu
bidang
dipersiapkan
pengganti
terkoordinasi
dengan
personil yang akan pensiun, baik
Keterpaduan
dalam
melalui rencana penerimaan pegawai
perpajakan perlu dimulai dari tahap
baru
mengajukan
paling awal, yakni pendataan dan
pegawai
pendaftaran wajib pajak, penetapan,
selebihnya
15
calon
atau
dengan
permintaan
tambahan
terhadap
kedelapan jenis diklat / pelatihan
Manual
maka
Pendapatan
bidang
diperlukan suatu persamaan persepsi
pada tabel 5 pada Bab III, dari
ada,
baik.
dan pelaporan. Oleh karena itu
Selanjutnya dengan melihat
yang
dapat
penagihan, sampai pada pembukuan
kepada Kabupaten Bogor.
teknis
perpajakan
permasalahan
yang
dihadapi melalui kedua jenis diklat
Kursus
teknis tersebut.
Daerah 215
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
Jabatan
Selain kedua jenis diklat di
Pegawai
Negeri
atas, kursus Bendaharawan Daerah
Pendidikan
(KBD) baru diikuti oleh satu orang
Penjenjangan
bendahawan, sementara pada Dinas
membekali aparat dalam memimpin
Pendapatan
unitnya dari aspek kepemimpinan
Bogor
Daerah
terdapat
Kabupaten
tujuh
dan
orang
dan
Sipil.
Pelatihan
dimaksudkan
manajerial.
Untuk
structural
Bendaharawan Rutin, Bendaharawan
mengikuti
B3 UPTD, Bendaharawan Khusus
Umum (ADUM), untuk eselon IV
Penerima,
Bendaharawan
diklat Administrasi Umum Lanjutan
Pembangunan, Bendaharawan PBB,
(ADUMLA) dan eselon III Diklat
Bendaharawan
Gaji
dan
Sekolah
Bendaharawan
Barang.
Selain
bendaharawan,
para
pembantu
bendaharawan
juga
sebaiknya
yang
terdiri
V
jabaran
dari
bendahawan
eselon
untuk
diwajibkan
Diklat
Administrasi
Pimpinan
Administrasi
Tingkat Pertama (SPAMA). Berdasarkan data mengenai kondisi
pegawai
yang
telah
bendaharawan
mengikuti Diklat Penjenjangan yang
daerah. Hal ini disamping sebagai
dapat dilihat dalam tabel 6 pada Bab
persyaratan
III menunjukan bahwa pelaksanaan
diikutkan
kursus
untuk
menjabat
bendaharawan, juga dimaksudkan
diklat
untuk meningkatkan kualitas para
Administrasi
Umum
(ADUM),
bendaharawan
Administrasi
Umum
Lanjutan
dalam
pengelolaan
jenis
(ADUMLA), dan Sekolah Pimpinan
keuangan daerah. Selain
penjenjangan
pendidikan
Administrasi
dan
Tingkat
Pertama
pelatihan teknis, aparatur pemerintah
(SPAMA) hanya bermanfaat bagi
juga
mengikuti
pegawai negeri sipil untuk jenjang kenaikan pangkat, tetapi bukan untuk
diharuskan
pendidikan
dan
pelatihan
penjenjangan
untuk
mengikuti
meningkatkan
keterampilan
jabatan structural / eselonering yang
seseorang dalam bidang operasional
ada,
perpajakan.
sesuai
dengan
Peraturan
Keadaan
ini
sangat
Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994
disayangkan bahwa untuk pelatihan
tentang Pendidikan dan Pelatihan
bidang
216
perpajakan
tidak
pernah
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
dilakukan, tetapi hanya konsentrasi
pajak dan sebagainya. Upaya-upaya
pada kursus perpajakan Pegawai
yang
Negeri Sipil saja.
Penyuluhan
Analisis
lain
bahwa pendistribusian
dilakukan ini
oleh pada
Unit akhirnya
menunjukan
diharapkan akan dapat memberikan
staf pada
kontribusi terhadap pencapaian target
setiap unit belum didasarkan atas
yang
kebutuhan dan beban kerja masing-
kontribusi terhadap pencapaian target
masing unit. Terdapat beberapa seksi
yang telah ditetapkan.
yang jumlah stafnya sangat banyak
akan
dapat
memberikan
Analisis Kegiatan Pemungutan
bila dibandingkan dengan seksi lain.
(Activities)
Misalnya Unit penyuluhan hanya mempunyai
dua
orang
Pendaftaran dan Pendataan
staf,
Kegiatan pemungutan Pajak
sementara Seksi Pendaftaran dengan
Daerah yang menjadi wewenang
13 orang staf, Seksi Pembukuan dan
Dinas
Pelaporan 9 orang staf dan Seksi
Pendapatan
Daerah
Kota
Bogor diselenggarakan oleh unit-unit
Penagihan 8 orang staf.
pengelola melalui seksi-seksi yang Unit Penyuluhan merupakan
ada. Secara berurutan system dan
unit yang cukup strategis dalam
prosedur yang dilakukan oleh Dinas
upaya sosialisasi masalah-masalah
Pendapatan
yang berkaitan dengan pemajakan
dalam
terhadap wajib pajak. Melalui upaya-
Pajak Daerah terdiri dari kegiatan-
upaya
kegiatan Pendaftaran dan Pendataan
penyuluhan
kesadaran kewajibannya
wajib
diharapkan pajak
membayar
atas
Daerah
pengelolaan
Kota
Bogor
pemungutan
meliputi Pendaftaran, Pendataan, dan
pajak
Dokumentasi dan Pengolahan Data
semakin tinggi, ketepatan waktu
Dilihat dari uraian kegiatan
pembayaran terhadap obyek pajak
yang
yang telah ditetapkan, kejujuran
Pendaftaran dan Pendataan di atas,
dalam memberikan data obyek pajak,
kegiatan
terutama terhadap pajak-pajak yang
kegiatan
menggunakan system perhitungan
penyelenggaraan pemungutan pajak.
sendiri yang dilakukan oleh wajib 217
dilaksanakan
seksi
oleh
Seksi
ini
merupakan
awal
dalam
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
Inventarisasi Objek dan Subjek Pajak
atas, selama ini lebih banyak data
Daerah yang menjadi tugas dan
wajib pajak yang didapat dari hasil
wewenangnya akan menjadi bahan
pendataan
dalam menetapkan jumlah wajib
Pendataan – Seksi Pendaftaran dan
pajak, jenis pajak, lokasi objek pajak,
Pendataan dan Cabang Dinas di
pemberian NPWPD dan pembuatan
seluruh kecamatan. Petugas Sub
Kartu Data. Output dari kegiatan
seksi Pendataan bersama petugas
pendaftran dan pendataan ini pada
Cabang Dinas hampir setiap hari
akhirnya akan memprediksi besarnya
secara rutin melakukan pendataan
potensi Pajak Daerah dalam satu
dan pemeriksaan. Waktu melakukan
tahun
akan
pendataan sekaligus juga melakukan
terhadap
pemeriksaan terhadap wajib pajak
anggaran,
memberikan
yang
kontribusi
Hasil
Daerah (APBD) Kabupaten Bogor salah
satu
sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil
analisis
Sub
Seksi
lama.
Anggaran Pendapatan dan Belanja
sebagai
petugas
kegiatan
pendataan
bahwa
para
melaksanakan
terhadap
analisis
terhadap
menunjukkan
petugas
yang
pendataan,
sangat
kegiatan pendaftaran dan pendataan
sedikit
ini
bahwa
instansi lain yang berkaitan. Seperti
berjalan
untuk Pajak Hotel dan Restoran
mengindikasikan
pelaksanaannya
belum
menggunakan
dari
dengan optimal hal ini dapat dilihat
seharusnya
bahwa Koordinasi dengan instansi
berkoordinasi
lain belum maksimal. Ada 3 (tiga)
Pariwisata.. Selama ini koordinasi
cara wajib pajak mendaftarkan diri.
yang telah dilakukan oleh Dinas
Pertama, wajib pajak datang sendiri
Pendapatan Daerah dengan instansi
mendaftarkan
tersebut hanya berkaitan dengan
diri
ke
Seksi
petugas
data
pendataan
dengan
Pendaftaran dan Pendataan. Kedua,
kelengkapan
hasil pendataan petugas di lapangan
rangka pemberian perpanjangan izin
dan di lokasi. Ketiga, berdasarkan
kegiatan. Dinas Pariwisata hanya
informasi dari pihak ketiga. Dari
memperpanjang izin untuk kegiatan
ketiga cara pendaftaran tersebut di
hotel/restoran, apabila fihak yang
218
persyaratan
Dinas
dalam
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
meminta perpanjangan izin tersebut
Kantor Pelayanan Pajak tersebut
telah mendapatkan surat keterangan
dapat dipergunakan oleh petugas
dari Dinas Pendapatan Daerah yang
pendataan, untuk diperbandingkan
menerangkan
yang
dengan wajib pajak yang telah
mempunyai
terdaftar pada Kantor Pelayanan
fihak
bersangkutan
tidak
Pajak, tetapi belum terdaftar di Dinas
tunggakan Pajak Daerah. Hal yang signifikan yang
Pendapatan Daerah, maka petugas
perlu ditambahkan dalam analisis ini
pendataan segera menindaklanjuti
adalah belum adanya koordinasi
dengan
yang
Dengan
memadai
Pendapatan
antara
dengan
Pelayanan
Pajak
Bogor.
instansi
tersebut
Dinas
pendataan
di
demikian
lapangan. pelaksanaan
Kantor
pendataan akan berjalan lebih efektif
Kedua
dalam
rangka
menjaring
lebih
banyak wajib pajak.
hakikatnya
Kondisi
mempunyai tugas dan fungsi yang
di
atas,
sama, yaitu melakukan tugas dalam
kurangnya
bidang pendapatan. Bedanya, Dinas
instansi
Pendapatan Daerah berkaitan dengan
dikarenakan antara lain : a) Jumlah
pendapatan
Personil
satunya
daerah
adalah
yang
Pajak
salah
koordinasi
yaitu
lain
yang
dapat
masih
Penyelenggaraan
Daerah,
dengan terjadi
kurang. kegiatan
sedangkan Kantor Pelayanan Pajak
pendaftaran dan pendataan belum
berkaitan dengan pendapatan pusat
didukung oleh jumlah personil yang
yang
Pusat.
memadai, apabila dilihat dari volume
Selama ini Dinas Pendapatan Daerah
kegiatan atau beban kerja yang
belum
secara
dihadapi. Kegiatan pendaftaran dan
lengkap daftar wajib pajak yang telah
pendataan ini meliputi lima jenis
terdaftar pada Kantor Pelayanan
Pajak Daerah yang Objek dan Subjek
Pajak
Pajaknya
berasal
dari
pernah
Bogor
Pajak
meminta
dan
Cibinong,
tersebar
di
seluruh
khususnya wajib pajak yang bidang
kecamatan dalam wilayah Kabupaten
usahanya masuk kelompok yang
Bogor. Sementara personil pada
dapat
Daerah.
seksi ini hanya berjumlah 13 orang
Padahal daftar wajib pajak dari
staf yang terbagi dalam tiga sub
dikenakan
Pajak
219
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
seksi
pelatihan teknis bidang perpajakan
pendaftaran, sub seksi pendataan
serta baru dua orang Kepala Sub
serta sub seksi pengolahan data dan
Seksi yang mengikuti Diklat Manual
dokumentasi. Idealnya, untuk seksi
Pendapatan
pendaftaran dan pendataan minimal
sementara staf belum ada satu pun
dibantu oleh 2 orang, sub seksi
yang mendapatkan pendidikan dan
pendaftaran dibantu oleh 4 orang
pelatihan teknis bidang perpajakan
staf, sub seksi pendataan 8 orang staf
dan pendapatan daerah. Oleh karena
dan sub seksi pengolahan data dan
itu,
dokumentasi 3 orang staf. Dengan
pendidikan dan pelatihan teknis bagi
demikian
para staf dibidang pendaftaran dan
seksi,
masing-masing
sub
masih
diperlukan
Daerah
perlu
(Mapatda),
diupayakan
progran
seksi
pendataan seperti Diklat Mapatda,
pendaftaran dan pendataan sebanyak
Diklat Pendapatan Daerah Tipe C,
4 personil. b) Kualitas Personil yang
serta
masih
Selain
mendukung kegiatan dokumentasi
kuantitas, kegiatan pendaftaran dan
dan pengolahan data. c) Sarana
pendataan ini juga perlu ditunjang
Penunjang
oleh kualitas personil di bidang
Selain kedua permasalahan di atas,
perpajakan.
kendala
penambahan
staf
kurang
untuk
memadai.
Untuk
menentukan
Diklat
Komputer
yang
lain
Masih
yang
Kurang.
memerlukan
Obyek dan Subyek Pajak misalnya,
pembenahan
personil bidang pendaftaran dan
kinerja
pendataan harus menguasai peraturan
pendaftaran dan pendataan adalah
perundang-undangan yang berkaitan
kelengkapan sarana penunjang. Pada
dengan
perpajakan,
seksi ini belum tersedia kendaraan
keterampilan
operasional, misalnya sepeda motor
berkomunikasi, mengenai wilayah
guna melaksanakan pendaftaran dan
kerja
pendataan.
masalah
memiliki
dengan
baik,
memahami
untuk
untuk
dalam
meningkatkan
penyelenggaraan
Padahal
wilayah
kondisi sosial budaya masyarakat
pendaftaran dan pendataan cukup
dan sebagainya. Dari data yang ada,
luas untuk dapat mendata langsung
baru Kepala Seksi Pendaftaran dan
ke lapangan. Demikian pula sarana
Pendataan
komputer yang masih sangat terbatas
yang telah
mengikuti
220
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
dimana hanya memiliki 20 unit
besarnya angsuran. Kesalahan dalam
komputer dengan kapasitas yang
penetapan
masih relatif sederhana.
banyak permasalahan, seperti jika
Penetapan
ketetapan melebihi ketentuan karena
akan
menimbulkan
Penetapan
tidak sesuai dengan objek yang
merupakan tindak lanjut dari hasil
dikenakan pajak, maka Wajib Pajak
kegiatan pendaftaran dan pendataan.
akan mengajukan keberatan. Revisi
Sumber utama untuk menetapkan
terhadap
besarnya
dikeluarkan,
Kegiatan
Pajak/Retribusi
Daerah
ketetapan
yang
telah
karena
adanya
yang akan dikenakan terhadap Wajib
pengajuan keberatan oleh Wajib
Pajak/Retribusi
Pajak
adalah
data-data
sudah
tentu
memerlukan
yang telah dihimpun oleh Seksi
waktu, tenaga dan pikiran. Kondisi
Pendaftaran
ini dapat mempengaruhi kelancaran
dan
Penyelenggaraan
Pendataan.
Penetapan
proses
ini
pembayaran
yang
pada
dilaksanakan oleh Seksi Penetapan
akhirnya akan berpangaruh terhadap
yang
kinerja secara keseluruhan.
meliputi
:Penghitungan,
Analisis terhadap kegiatan
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak,
penetapan ini menunjukkan, bahwa
dan Perjanjian Angsuran. Dilihat dari uraian kegiatan
pelaksanaannya
dilaksanakan
Seksi
dengan optimal. Hal ini antara lain
Penetapan di atas, kegiatan seksi ini
dapat dilihat dari masih terdapatnya
memerlukan
pengajuan keberatan atas ketetapan
yang
oleh
pengetahuan
dan
keterampilan khusus serta ketelitian.
yang
Pengetahuan
sebagian
dan
keterampilan
telah
belum
berjalan
dikeluarkan, besar
yang
disebabkan
khusus tersebut utamanya berkaitan
kekurangakuratan perhitungan dalam
dengan
penetapan besarnya pajak yang harus
bidang
akuntansi
dan
dibayar.
peraturan bidang perpajakan. Sedang ketelitian
terutama
Pengajuan
dalam
keberatan
dan
perhitungan angka-angka, baik yang
banding sebagaimana dapat dilihat
berkaitan dengan besarnya ketetapan
pada tabel di atas disebabkan tidak
pajak
diterimanya ketetapan oleh Wajib
maupun
dalam
penetapan
221
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
Pajak. Keberatan tersebut didasarkan
kelima jenis pajak yang menjadi
atas
kewenangan
beberapa
faktor,
misalnya
Dinas
Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor.
keberatan yang diajukan oleh Pajak oleh
Jumlah staf yang menangani
menurunnya omset penjualan karcis
kegiatan penetapan ini hanya 4 orang
karena
atau
yang terbagi dalam tiga sub seksi,
pengusaha
yaitu sub seksi penetapan, sub seksi
tidak mampu membayar ketetapan
penerbitan surat ketetapan serta sub
pajak yang telah diterbitkan. Akibat
seksi angsuran. Idealnya untuk seksi
adanya pengajuan keberatan dan
penetapan dibantu oleh 2 orang staf,
banding tersebut, pencapaian target
untuk sub seksi penetapan paling
yang telah ditetapkan tidak dapat
tidak dibantu oleh 5 orang staf
terealisasi seluruhnya seperti nampak
dengan latar belakang pendidikan
pada tabel di atas. Sebagaimana
akuntansi, dimana masing-masing
dikemukakan
orang
Hiburan
disebabkan
sepinya
pengunjung,
kegiatan
penonton
sehingga
sebelumnya,
dan
mengadakan
perhitungan
memerlukan
penetapan untuk satu jenis pajak,
keterampilan
sementara untuk sub seksi penerbitan
penetapan
pengetahuan
bahwa
surat keputusan dibantu oleh 2 orang
khusus, ketelitian serta kejujuran. dalam
staf dan seksi angsuran dibantu oleh
kegiatan penetapan menunjukkan,
2 orang staf. Berdasarkan data tiga
bahwa tidak ada satu personil pun
tahun terakhir jumlah angsuran dan
yang mengelola kegiatan penetapan
penundaan angsuran cukup besar
ini
yakni,
Analisis
memiliki
personil
pendidikan
formal
tahun
2002
sebesar Rp.
kegiatan
475.750.000, tahun 2003 sebesarr
penetapan ini memerlukan keahlian
Rp. 670.000.000 dan tahun 2004
dalam penghitungan besarnya pajak
sebesar Rp. 835.478.000.
akuntansi,
yang
sementara
harus
dibayar.
Dengan
Sementara
demikian
masih
jumlah staf yang terlibat dalam
diperlukan penambahan jumlah staf
kegiatan
pada Seksi Penetapan sebanyak 7
ini
juga masih
belum
memadai, bila harus menghitung
orang.
penetapan besarnya apajak untuk
halnya pada kegiatan pendaftaran
222
Selain
kuantitas,
seperti
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
kegiatan
:Pembukuan
penetapan ini juga perlu ditunjang
Pembukuan
kemampuan dan keahlian personil
Pelaporan.
dibidangnya. Oleh karena itu juga
kegiatan di atas, jelaslah bahwa tugas
perlu
bidang pembukuan dan pelaporan ini
dan
pendataan,
dalam
diupayakan
program
Penerimaan, Persediaan,
dan
Berdasarkan
pemdidikan dan pelatihan teknis bagi
output-nya
para staf dibidang penetapan seperti
kinerja aparatur perpajakan, terutama
Diklat Mapatda, Diklat Pendapatan
dalam pencapaian target yang telah
Daerah
ditetapkan.
Tipe
C,
serta
Diklat
akan
uraian
menunjukkan
Akan
tetapi
dalam
Komputer untuk komputerisasi hasil
pelaksanaannya, penyusunan laporan
penetapan. Hal lain yang juga tak
yang dibuat baik laporan bulanan,
kalah
pentingnya
bidang
bagi
personil
triwulan
ini
adalah
tahunan
penetapan
maupun
semester
seringkali
dan
terlambat.
kejujuran. Dominasi petugas pajak
Keterlambatan tersebut, disebabkan
dalam penetapan besarnya pajak
beberapa factor antara lain karena
terhutang dapat memberikan peluang
ketergantungan
KKN antara petugas dengan Wajib
lainnya
Pajak. Oleh karena itu diperlukan
menyampaikan
staf
informasi/bahan/data/laporan
yang
komitmen
betul-betul terhadap
memiliki
yang
diperlukan.
pemasukan
kepada
Dalam
bagian terlambat
yang
kaitan
ini
daerah dari sektor pajak.
pengelola bidang pembukuan dan
Pembukuan dan Pelaporan
pelaporan hendaknya tidak pasif dan
dengan hanya menunggu laporan,
pelaporan melakukan pencatatan dan
akan tetapi harus aktif menjaring
pelaporan mengenai penetapan dan
data
penerimaan
mendatangi
Kegiatan
pembukuan
dari
pemungutan
yang
diperlukan unit
yang
dengan terkait.
/pembayaran/penyetoran
Kendala lain yang ditemukan dalam
Pajak/Retribusi.
pengelolaan
pembukuan
Penyelenggaraan dan
software
dan
mengolah,
yang
dan
pelaporan adalah belum tersedianya
pelaporan
dilaksanakan oleh Seksi Pembukuan Pelaporan
pembukuan
meliputi
223
komputer
yang
menyimpan
dapat dan
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
menyajikan data dengan cepat dan
seksi
akurat.
diperlukan
menyangkut pelaksanaan penagihan
didesain
itu sendiri maupun penyelesaian
Untuk
itu
program-program
yang
penagihan,
baik
yang
khusus sesuai kebutuhan seperti
keberatan,
pembuatan
Guna
profesionalisme
aparat
penyediaan software dimaksud dapat
penanganannya.
Profesionalisme
dilakukan
dimaksud
data
base.
melalui
program
menuntut
adanya untuk
terutama
dalam
peningkatan kualitas aparat bidang
penguasaan
peraturan
pembukuan dan pelaporan, dengan
undangan bidang perpajakan dan
mengikut sertakan dalam pelatihan
akuntansi. Dari 8 orang staf yang
komputer untuk tingkat programmer
menangani bidang penagihan ini,
atau analisis atau dapat bekerja sama
perlu
dengan pihak konsultan. Jumlah
profesionalisme
personil yang menangani bidang
perpajakan dan akuntansi melalui
pembukuan dan pelaporan ini cukup
pendidikan dan pelatihan teknis.
peningkatan
perundang-
kualitas
dan
menyangkut
memadai, yakni 9 orang diantaranya terdapat 2 orang yang memiliki KESIMPULAN DAN SARAN
pendidikan formal akuntansi.
Kesimpulan Penagihan
Kesimpulan
Pelaksanaan
analisis
penagihan
mengenai
mengenai kinerja
pajak
merupakan upaya dalam penegakan
daerah, yang terdiri dari tiga hal
hukum
retribusi
yaitu pertama, analisis mengenai tax
sesuai
effort yaitu elastisitas pajak daerah
ketentuan
perundang-
(tax elasticity) dan rasio pajak (tax
yang
berlaku.
wajib
memenuhi dengan
pajak
/
kewajibannya
undangan
Penyelenggaraaan
ratio). terhitung
pegagihan
Elastisitas sangat
pajak kecil
daerah sehingga
dilaksanakan oleh seksi penagihan
perubahan PDRB tidak membawa
yang
serta
dampak yang cukup berarti terhadap
Keberatan dan Banding. Mencermati
penerimaan pajak daerah. Sedangkan
kegiatan yang dilaksanakan oleh
tax ratio sebagai indikator kinerja
meliputi
Penagihan
224
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
fiskus daerah juga sangat kecil
besar,
sehingga mencerminkan rendahnya
Daerah Kabupaten Bogor melalui
kinerja fiskus. Kedua, angka TPI
Dinas Pendapatan Daerah agar lebih
sebagai operasionalisasi dari Tax
menggali
Effectiveness terlihat cukup bagus
daerah dengan cara melaksanakan
yang menggambarkan hasil guna
ekstensifikasi dan intensifikasi pajak
yang baik, namun angka tersebut
daerah dengan cara : Memperluas
akan menjadi lain jika potensi pajak
basis penerimaan dan meningkatkan
yang
kinerja
sebenarnya
perhitungan,
bukan
penerimaan angka
pajak.
Tax
dihasilkan
dijadikan
ketiga,
Efficiency
yang
juga
pelaksanaan
dengan
cara
pemungutan
perencanaan berdasarkan sebenarnya
mengenai
administrasi
fiskus
pajak
pajak
dengan benar, melakukan penetapan
memperlihatkan
penelitian
penerimaan
administrasi
tingkat efisiensinya kurang baik. Hasil
lagi
Pemerintah
melakukan pelaksanaan tahap-tahap
rencana
Yang
seyogyanya
penerimaan potensi dan
yang
pajak
yang
meningkatkan
efisiensi biaya pemungutan.
pajak
Terhadap
daerah yang dilihat dari tiga unsur
unsur
Institusi
daerah
(Institution)
disarankan
adalah tidak adanya penjabaran tugas
pelaksanaan
fungsi
(job description) yang jelas pada
subseksi berjalan baik, sebaiknya
masing-masing unit kerja, kurangnya
dibuat standar operasional prosedur
karyawan yang memenuhi kualifikasi
tugas
yang diharapkan dari setiap jenis
Sebaiknya unit penyuluhan lebih
pekerjaannya
diefektifkan
administrasi
perpajakan
dan
penyelenggaraan pemungutan
pajak
kegiatan
lebih
sehingga
agar
seksi
dan
terperinci;
sosialisasi
pajak daerah lebih mengena kepada
administrasi yang
dengan
:
masyarakat
belum
dengan
memberikan
uraian tugas yang lebih detail serta
optimal.
perlu ditambahkan pegawai pada unit ini; dan Koordinasi antar seksi
Saran perkembangan
maupun antar dinas lebih dikuatkan
penerimaan pajak daerah yang cukup
lagi sehingga terbina kerja sama
Mencermati
225
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
yang padu demi pencapaian target
lagi
penerimaan pajak daerah.
penambahan komputer sehingga data
Terhadap
unsur
serta
mengupayakan
yang diolah dapat menjadi lebih
Pegawai
akurat.
(Person) disarankan : a) Agar segera dilaksanakan peningkatan kualitas pegawai khususnya dalam bidang akuntansi
dan
perpajakan
Daftar Rujukan Devas, Nick dkk. Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Jakarta : UI Press, 1989
serta
keuangan/perpajakan daerah dengan cara
secara
mengikutsertakan
bertahap pegawai
dalam Hoessein, Bhenyamin, Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Otonomi Daerah Tingkat II, Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dari Segi Ilmu Administrasi Negara. Universitas Indonesia, 1993 (tidak dipublikasikan)
pendidikan dan latihan pada bidangbidang tersebut; b) Agar segera mempersiapkan
penambahan
pegawai untuk mengisi kekosongan pegawai yang sudah memasuki masa persiapan pensiun. Terhadap
unsur
Kegiatan
Kuncoro, Mudrajad. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Erlangga. Jakarta. 2004
(Activities) disarankan : a) Perlu ditingkatkan
koordinasi
dengan
instansi / dinas lain yang datanya berkaitan
dengan
Pajak
Daerah,
Sidik, Machfud. Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Peningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. disampaikan dalam Acara Orasi Ilmiah dengan Thema “Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah Dalam Rangka Daerah” Acara Otonomi Wisuda XXI STIA LAN Bandung Tahun Akademik 2001/2002 - di Bandung, 10 April 2002.
sebaiknya diupayakan penambahan pegawai dan peningkatan kualitas pegawai
serta
dilengkapi
sarana
penunjang bekerja; b) Untuk seksi penetapan,
sebaiknya
penambahan
terdapat
pegawai
serta
peningkatan kualitas pegawai; c) Agar
kegiatan
pembukuan
dan
pelaporan berjalan optimal, maka pegawai pada seksi terkait lebih aktif
226
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No 2, Desember 2010
Tantangan. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,1995
Salomo, Roy V dan M. Ikhsan. Keuangan Daerah di Indonesia. STIA LAN Press Jakarta 2002
Mansyuri, R. Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia. PT Bina Rena Pariwara. Jakarta. 1994
Sulaiman, Anwar. Pengantar Keuangan Negara dan Daerah. Jakarta : STIA LAN Press 2000
Widjaja, A.W. Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II. Jakarta. Rajawali Press, 1998
Tim Suara Pembaruan. Otonomi Daerah Peluang dan
227
