ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DIGORONTALO Mohamad Qasim Thalib Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo Jl. Jend. Soedirman Kota Gorontalo. TLPN 0435 821752. FAX 0435821752
ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan Tindak Pidana Korupsi dan Kendala - kendala yang dihadapi kejaksaan untuk menanggulangi terjadinya kejahatan Tindak Pidana Korupsi di Gorontalo. Penelitian ini mengunakan metode penelitian empiris yang dilakukan di Gorontalo, dengan memilih tempat penelitian di kejaksaan tinggi Gorontalo dan lembaga pemasyarakatan gorontalo kelas IIA, bertujuan untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan Tindak Pidana Korupsi di Gorontalo, yaitu :Politik, keserahkahan, untuk mendapatkan pekerjaan dan ketidaktahuan mengenai peraturan Tindak Pidana Korupsi.adapula kendala – kendala yang di hadapi kejaksaan dalam menanggulangi Tindak Pidana Korupsi antara lain adalah: Kuantitatif, kualitas dan Proses penyidikan dan penyelidikan Kata kunci :kriminologi, tindak pidana dan korupsi PENDAHULUAN Seperti diketahui bahwa perkara Tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan kedalam apa yang disebut: White collar crime´ yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kedudukan tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas/ pekerjaannya. Menurut pendapat Edwin H. Sutherland dalam bukunya Principles
of Criminology´ yang dikutip oleh Momon Martasaputra dalam bukunya asas-asas kriminolgi1 , dikatakan : bahwa kejahatan itu bersumber di masyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang akan menanggung akibat dari kejahatan itu, walaupun secara tidak langsung , oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan ada di masyarakat. Dengan ini untuk melihat apa sebabnya seorang menjadi jahat, haruslah dilihat pertamatama keadaan masa lampaunya, bagaimana pengaruh masa lampau terhadap orang itu, lalu bagaimana perkembangan kehidupan orang-orang tersebut sampai saat melakukan kejahatan itu, tetapi seseorang yang pada masa lampau telah melakukan kejahatan kenakalan anak-anak belum tentu setelah dewasa ia jadi jahat, mungkin juga ia menjadi seorang yang baik. Menurut pendapat Andi Hamzah dan Muda Pati Adhyaksa, tentang kiasan atau sebab apa orang melakukan perbuatan korupsi di Indonesia, antara lain disebabkan karena faktor-faktor:2 Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan kurang efisien. Modernasi mengembangbiakan korupsi karena membawa perubahan nilai dasar atas masyarakat. Pendapat-pendapat tersebut memang benar, namun yang utama adalah faktor mental, yaitu bahwa faktor mental yang tidak sehat lebih dominan untuk mendorong terjadinya perbuatan korupsi. Sebab sekalipun faktor-faktor lainnya terdapat pada diri seseorang, akan tetap apabila ia bermental sehat tidak akan melakukan perbuatan korupsi. Oleh karena itu kejahatan tidak saja dilakukan oleh orang-orang miskin, atau kurang pendidikan,
1
Momon Martasaputra, asas-asas kriminolgi, alumi, Bandung1973
2
Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006 h 13
akan tetapi juga dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial, ekonomi, maupun politik yang tinggi, seperti halnya dengan kejahatan korupsi atau manipulasi. Daerah Provinsi Gorontalo sendiri khususnya Gubernur sangat gencar untuk mendukung masyarakat dalam pemberantasan korupsi bahkan hal ini sering disampaikan oleh Gubernur dalam pidato-pidatonya dihadapan masyarakat. Hal ini mestinya menjadi peringatan kepada kepala-kepala daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Provinsi Gorontalo agar tidak melakukan korupsi
dikarenakan korupsi adalah tindakan yang akan
merugikan perokonomian dan stabilitas pemerintahanya yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat. Kejahatan korupsi yang ada di Gorontalo jika dilihat dari sudut pandang kriminologi mengacuh pada pripadi dari setiap orang atau pejabat itu sendiri seperti yang dikatakan Andi Hamzah dan Muda Pati Adhyaksa, mengenai sebab – sebab orang melakukan Tindak pidana korupsi terletak pada individu itu sendiri, kesempatan maupun peluang untuk melakukan korupsi sering datang melalui proyek – proyek yang keluar untuk pembangunan Gorontalo itu sendiri, apabila individu atau pejabat melakukan pekerjaan dengan baik tanpa adanya sikap rakus yang ingin menambah kekayaan dari proyek tersebut seharusnya korupsi dapat di hindari. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi digorontalo dan apa saja kendala kendala yang dihadapi kejaksaan sebagai aparat hukum dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Gorontalo dengan tujuan untuk mengetahui penyebab tindak pidana korupsi di Gorontalo dan untuk mengetahui kendala kendala yang dihadapi kejaksaan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang ada di Gorontalo.
METODE Jenis penelitian yang di gunakan peneliti yaitu penelitian empiris.Penelitian empiris adalah penelitian yang di lakukan melalui penyelidikan yang hati-hati terhadap suatu masalah yang sedang di kaji dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian. Metode pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analaisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang di nyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang di teliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh. (Mukti Fajar & Yulianto Achmad :192)3 Penelitian ini berlokasi di Gorontalo yang merupakan ibukota Provinsi Gorontalo, khususnya pada Kejaksaan tinggi Gorontalo dikarenakan Gorontalo mempunyai banyak kasus korupsi yang sedang dalam proses penyidikan dan di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo Kelas IIA tempat para narapidana Tindak pidana korupsi. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari objek lapangan (Field Reseacrh), yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengambil data dari instansi yang berwenang dalam hal ini adalah kejaksaan sebagai aparat hukum dalam penaggulangan Tindak pidana korupsi dan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk memberikan efek jerah terhadap terpidana. dan data sekunder adalah Adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yaitu penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu dimana dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan objek yang dimaksud sesuai dengan judul. Jurnal ini kemudian membandingkan antara satu dengan yang lain dan dari hasil perbandingan itulah ditarik kesimpulan sebagai bahan kajian. 3
Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,Pustaka Pelajar,Yogyakarta,h.192
Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara yang pertama adalah observasi Yakni pendekatan dan permasalahan, untuk mengetahui sejauh mana Tindak pidana korupsi dalam lingkup pemerintahan di Gorontalo. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan metode wawancara dalam hal ini adalah Mengadakan wawancara langsung terhadap beberapa pihak, baik yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat langsung, disamping data dari kejaksaan tinggi Gorontalo. Kemudian data yang diperoleh sebagaimana tersebut, agar menjadi sebuah karya ilmiah (Jurnal) yang terpadu dan sistematis, dihubungkan dengan teori kemudian dianalisis secara kualitatif dan didejurnalkan dengan jalan menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang berhubungan dengan masalah ini. PEMBAHASAN Yang menjadi pembahasan dalam jurnal ini adalah mengetahui penyebab tindak pidana korupsi di Gorontalo dan Kendala - kendala dari kejaksaan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.yang pertama adalah penyebab tindak pidana korupsi Yang pertama adalah terdapat unsur politik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada tahanan lembaga pemasyarakatan yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa Dalam hal ini kebanyakan yang menjadi pelaku korupsi adalah korban dari kepentingan orang lain sehinggah menjadikannya sebagai kambing hitam atas apa yang telah di lakukan oleh pimpinan. Korupsi yang dilakukan biasanya oleh pemegang jabatan demi melindungi kepentingan atasannya yang lebih tinggi. Hal ini sering dijumpai akibat prosedur dan mekanisme yang telah digariskan tapi tidak dijalankan
sebagaimana
mestinya,
karena
pimpinan
memanfaatkan
kekuasaan
dan
kewengganannya atau ketidakberanian bawahan menolak keinginan pemimpin walaupun itu
melanggar standar operasi dalam instansi tersebut. Pada saat terjadi pemeriksaan oleh auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sang pemegang jabatan keuangan harus mempertanggung jawabkan segala tindakannya berdasarkan peraturan yang ada, sedangkan pimpinan yang menginstruksikan dirinya untuk melanggar biasanya dilakukan dengan lisan sehinggah tidak memiliki kekuatan hukum untuk menjeratnya, pada akhirnya sang pemegang jabatan keuangan keuangan harus mempertanggung jawabkan kekeliruannya sendirian saja, padahal dirinya hanya menikmati sebagian kecil uang hasil penyalagunaan jabatan tersebut.
\
sebuah keserakahan adalah salah satu penyebab tindak pidana korupsi di Gorontalo. Alasan
klasik biasanya adalah gaji. karena gaji yang diterimanya, membuat orang lalu mencari penghasilan tambahan. Kalau penghasilan tambahan itu di peroleh dari hasil usaha yang legal itu bisa dikatakan positif, sedangkan kalau penghasilan dari hasil korupsi tentu itu merupakan hal yang negative, tetapi sebenarnya tidak seperti itu yang menjadi sumber utamanya adalah dari seorang yang melakukan korupsi itu bukan karena gaji ataupun penghasilannya yang kecil. Tetapi sumber utamanya adalah moral dan inegritas dari orang tersebut. Kemudian ada saja orang atau pejabat Negara yang gajinya sudah tergolong besar, bahkan sangat besar plus dengan berbagai tunjangan yang memanjakan hidupnya, tetapi tetap saja belum merasakan puas bisa dikatakan adalah keserakahan. Menurut Aristoteles (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001:11) bahwa :4 “kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemawahan” Lebih lanjut Thomas Aquino (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001:11) mengemukakan bahwa: 4
Topo santoso, eva achjani zulfa, kriminologi, raja Grafindo Persada hal
Pengaruh kemiskinan atas kejehatan yaitu orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaanya, jika suatu kali jatuh miskin, maka mudah menjadi pencuri. Maksud dari teori yang di atas menjelaskan bahwa setiap manusia pasti mempunyai sifat yang tidak akan pernah puas dengan apa yang telah mereka miliki dengan alasan tersebut mereka menggunakan cara apapun untuk memenuhi keuasan mereka tersebut. Kemudian ada juga korupsi yang untuk mendapatkan pekerjaan maupun kenaikan jabatan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Pekerjaan di Gorontalo ini seolah- olah dapat dibeli di era globalisasi ini untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah sulit jadi ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab mengambil jalan pintas yang dapat menimbulkan Tindak pidana korupsi dikalangan pemerintahan, hal ini dilakukan dengan cara menyuap para atasan agar bisa mendapatkan pekerjaan, kemudian adapula dari para pejabat sendiri untuk menaikan jabatan mereka, siap untuk membayar para petinggi agar dapat terwujud keinginan mereka untuk naik jabatan. Banyak para calon pemimpin berlomba – lomba untuk menang dalam pemilu hingga rela mengeluarkan biaya untuk mendapatkan dukungan suara. Akibatnya setelah menjadi pejabat dan terpilih bentuk penyimpangan korupsinya adalah mencari modal awal dulu agar bisa kembali. Bahkan tidak hanya modal saja yang didapat tetapi lebih dari itu yang didapatkan. Tidak heran jika ada
pejabat tersandung kasus korupsi dan mempertanggung jawabkan atas apa yang
diperbuatnya. Dan terakhir adalah para pelaku tindak pidana korupsi yang kurang pengetahuan mengenai peraturan tindak pidana korupsi itu ssendiri. Pihak kejaksaan mengatakan ada sebagian para pelaku Tindak pidana korupsi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan sehinggah mereka di proses oleh pihak kejaksaan.
Seperti yang Hal ini di karenakan para pelaku Tindak pidana korupsi melakukan kesalahan administrasi sehinggah dirinya tersangkut dalam kasus Korupsi, ini dibuktikan dengan adanya terpidana yang ada di lembaga pemasyarakatan IIA Gorontalo yang merasa dirinya hanya melakukan kesalahan administrasi yang membuat dirinya terjerat Tindak pidana korupsi, hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada NIKO ILAHUDE (tahanan lembaga pemasyarakatan Gorontalo). Berdasarkan wawancara dengan kejaksaan tinggi dalam hal ini adalah bapak Dadang M Djafar. SH, Mahanudin. SH dan Imam Sutopo. SH mengenai Kendala yang dihadapi kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam menagulangi Tindak pidana korupsi ada 3 yaitu: kuantitatif, Para bawahan yang mengetahui adanya tindakan Tindak pidana korupsi takut untuk melaporkan kepada instansi atau lembaga hukum yang berwenang karena atasannya, ada pula yang takut karena adanya pihak yang memberikan tekanan kepadanya kemudian ada juga yang tidak mengetahui telah terjadi suatu Tindak pidana korupsi sehingga Tindak pidana korupsi tersebut tetap terlaksana tanpa adanya hambatan. Kemudian ada juga Kualitas, dengan adanya pro dan kontra mengenai kasus Korupsi yang sedang di tangani cukup membuat kejaksaan merasa terganggu dengan hal tersebut, hal ini dikarenakan kejaksaan merasa ruang geraknya menjadi lebih sempit dalam melakukan penyidikan maupun penyelidikan dan konsentrasinya dalam menangani kasus menjadi berkurang dengan adanya tekanan dari berbagai pihak mengenai kasus yang sedang di usut. letak geografis daerah menjadi pertimbangan berikutnya, pihak kejaksaan beralasan dalam hal pemanggilan saksi maupun pengambilan dokumen penting guna untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan yang jaraknya dirasa cukup jauh oleh pihak kejaksaan sehinggah menghambat proses pemeriksaan dari terpidana korupsi itu sendiri.kemudian ada juga kendala dari kejaksaan lainnya
yang berkaitan dengan kualitas kejaksaan sebagai aparat hukum, kejaksaan sering mengalami kesulitan dalam mencari motiv untuk mengusut kasus yang dilaporkan dari masyarakat maupun dari lembaga dan organisasi, sehinggah situasi inilah yang dianggap pihak kejaksaan sering dikira melindungi oknum dari terpidana korupsi.padahal memang sulitnya melengkapi bukti agar bisa di lanjutkan ke pengadilan, ada juga halangan dengan mencari saksi dalam Tindak pidana korupsi yang sering membingungkan pihak kejaksaan Kemudian adapula kendala yang dihadapi kejaksaan dalam hal proses penyidikan dan penyelidikan seperti Kurang kooperatifnya para saksi maupun tersangka. Tidak adanya kerjasama yang dari pihak saksi maupun tersangka diakui oleh kejaksaan cukup menyulitkan dalam hal penyidikan dan penyelidikan, ini dimulai dengan mangkirnya para saksi maupun tersangka dalam pemeriksaan untuk melengkapi berita acara, maupun dengan cara melarikan diri keluar kota dengan alasan yang tidak jelas mulai dari pengobatan maupun adanya urusan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian dengan tidak maunya para saksi untuk mengeluarkan keterangan yang memberatkatkan karena adanya tekanan dari pihak atasan maupun si tersangka padahal hal ini sangat di perlukan oleh kejaksaan sebagai tmbahan alat bukti untuk menjerat si tersangka. Kemudian Hasil audit badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP), Lamanya hasil audit dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) menjadi penghalang bagi kejaksaan, hal tersebut dikatakan agar pihak dari kejaksaan bisa mengetahui kerugian dari Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku Korupsi terhadap Negara, sehinggah kejaksaan bisa memberikan status kepada si pelaku menjadi tersangka untuk dijadikan tahanan guna untuk penyelidikan lebih lanjut dan menggunakan pasal yang tepat agar tidak rancuhnya sebuah kasus.ada lagi proses Penyitaan, Kesulitan yang di dapat kejaksaan dalam rangka penyitaan adalah untuk menemukan penyimpanan ataupun
disembunyikannya uang atau barang yang di gunakan oleh tersangka yang telah di korupsi dari Negara. Kebanyakan para pelaku Korupsi telah menyebarkan harta kekayaannya dari hasil korupsi ke berbagai rekening bank guna menyembunyikan tindakannya.dalam hal ini contohnya yaitu: money laundry,sehingga mengakibatkan daftar sulitnya pihak kejaksaan dalam menangani kasus korupsi yang ada,sehingga dapat memperlambat proses penyidikan dan penyeledikan. Yang terakhir adalah Kurangnya SDM Banyaknya kasus yang masuk ke kejaksaan tinggi mengenai tindak piadana korupsi di akui dari pihak kejaksaan mengalami kewalahan dalam hal penuntasan Tindak pidana korupsi tersebut karena kurangnya sumber daya yang dimiliki dalam hal ini adalah anggota kejaksaan yang sudah mempunyai keahlian dalam penyidikan maupun penyelidikan masih kurang di kejaksaan tinggi Gorontalo. KESIMPULAN Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang kejahatan Tindak pidana korupsi yang dilakukan Di Gorontalo
dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Maka dapat
disimpulkan bahwa hasil penelitian kasus Timdak pidana Korupsi diberbagai tempat di wilayah adalah sebagai berikut.Bahwa penyebab tindak pidana korupsi di Gorontalo yaitu :Politik yang dijalankan oleh para pejabat maupun para petinggi – petinggi di instansi, Keserahkahan setiap manusia terhadap uang, Cara yang digunakan Mendapatkan pekerjaan dan ketidak tahuan dari para pelaku mengenai peraturan Tindak pidana korupsi. Bahwa kendala – kendala yang dihadapi oleh kejaksaan dalam menaggulangi Tindak pidana korupsi. Kuantitatif, dalam hal ini kurangnya kasus yang masuk di karenakan kurangnya laporan dari masyarakat sehinggah kejaksaan harus mencari sendiri kasus Korupsi, Kualitas, dalam hal kualitas di antaranya adalah Adanya pro dan kontra terhadap kasus yang sedang diusut, Letak geografis dari daerah Gorontalo yang jaraknya di anggap jauh, Mencari motiv dan bukti dalam
penyidikan, Proses penyidikan dan penyelidikan meliputi yaitu, Kurang kooperatifnya tersangka dan saksi, Lamanya hasil audit dari Badan pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP), Penyitaan dan Kurangnya sumber daya manusia (SDM)
