Analisis Kriminologi Tindak Pidana Perdagangan Perempuan DJUNA MARAMIS FENTY PULUHULAWA LUSIANA MARGARETH TIJOW ILMU HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
ABSTRAK Kota Manado merupakan salah satu dari kota-kota besar yang melakukan perdagangan perempuan. Fenomena ini memang adalah hal yang sering menjadi pusat perhatian berbagai kalangan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perdagangan perempuan adalah suatu bentuk praktek kejahatan kejam yang melanggar martabat manusia, serta merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia paling konkrit yang sering memangsa mereka yang lemah secara ekonomi, sosial, politik, kultural dan biologis. Praktik trafficking yang seringkali terjadi selama ini adalah perdagangan perempuan yang diculik, disekap, dijerat dengan utang, ditipu, dibujuk atau diiming-imingi dan seterusnya, untuk dijadikan pekerja seks komersial atau dieksploitasi dan dipekerjakan dengan tidak sewajarnya. Hal ini diketahui dari banyak pengalaman yang terungkap dari korban maupun para pelaku tindak pidana trafficking. Kita mengetahui secara pasti bahwa diri kita adalah bebas dan tidak dapat diperlakukan layaknya barang atau benda yang berada di bawah penguasaan manusia lain yang juga mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan kita. Tujuan dibuatnya skripsi ini untuk menunjukan kepada masyarakat supaya lebih waspada kepada orang-orang yang menawarkan pekerjan dan lain hal, yang ternyata menjebak untuk diperdagangkan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, berdasarkan observasi, serta wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kejahatan Perdagangan Perempuan di Kota Manado dalam tiap pertahun semakin meninggkat, dikarenakan tingkat penegak hukum masih kurang dalam penanganan kejahatan. Terlihat dari pelaku-pelaku kejahatan perdagangan perempuan yang begitu tersembunyi untuk menyimpan rapat para korban-korbannya. Faktor kemiskinan yang menjadi penyebab dari tindak kejahatan yang hampir setiap harinya menghampiri siapa saja. Lemahnya penanggulangan dalam memeranggi kejahatan perdagangan perempuan. Kata Kunci : Kejahatan, Tindak Pidana, Perdagangan Perempuan. 1. PENDAHULUAN Dalam sejarah bangsa Indonesia terhadap perdagangan perempuan pernah ada melalui perbudakan atau perhambaan, perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja
digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari selir yang dimiliki raja. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan, sebagian lain adalah persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluargan tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana sehingga dapat meningkatkan statusnya perempuan yang dijadikan selir berasal dari daerah tertentu. Perdagangan perempuan adalah bentuk modern dari perbudakan yang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perdagangan perempuan (women trafficking) untuk tujuan eksploitasi seksual komersial hingga saat ini banyak dibicarakan dikalangan masyarakat dan permasalahan ini semakin kompleks dan menjadi fenomena internasional, regional, serta lokal.1 Di Kota Manado, jumlah perempuan yang menjadi korban jaringan perdagangan perempuan tidak diketahui secara pasti. Dengan data yang peneliti dapatkan dari POLDA Kota Manado tercatat dalam tiga tahun terakhir ini adalah : 1. Pada tahun 2010 terdapat pelapor perdagangan perempuan sekitar 25 kasus, akan tetapi yang masuk di pengadilan dan sampai dengan selesai hanya terdapat 15 kasus dan presentase yang ada tercatat 60% saja. 2. Pada tahun 2011 terdapat pelapor perdagangan perempuan sekitar 17 kasus, yang masuk di pengadilan dan sampai dengan selasai 17 kasus juga dan presentase yang tercatat 100%. 3. Pada tahun 2012 terdapat pelapor perdagangan perempuan sekitar 11 kasus, akan tetapi yang masuk di pengadilan dan sampai selesai hanya terdapat 6 kasus dan presentase yang tercatat 54% saja.2 Dilihat bahwa laporan yang masuk tidak sama dengan yang tercatat di pengadilan, kecuali pada tahun 2011 laporan dan yang masuk ke pengadilan sama-sama tercatat di 1
2
Harvarindo. Dalam bukunya Henny Nuraeny. Tindak Pidana Perdagangan Orang (kebijakan hukum pidana dan pencegahannya). Jakarta. Sinar Grafika, 2011. hlm. 28 Data diperoleh dari POLDA Kota Manado, tanggal 25 Mei 2013.
pengadilan. Dapat dikatakan bahwa kasus-kasus dari perdagangan perempuan masih banyak yang tidak teridentifikasi. Perdagangan perempuan bahkan menjadi budak yang akan menghasilkan upah berlimpah yang pada akhirnya terjerumus pada dunia prostitusi. Perdagangan perempuan ini diidentifikasi dengan prostitusi, alasan ekonomilah yang banyak merumuskan perempuan ini menjadi sasaran pelaku pidana perdagangan perempuan untuk seksual komersial untuk masuk ke dalam praktek prostitusi. Anak gadis atau perempuan dewasa direkrut dari desa-desa oleh germo laki-laki atau perempuan dan diiming-iming bekerja diluar daerah atau di kota besar, bahkan diluar negeri dengan penghasilan yang tinggi. Mereka ditampung di suatu tempat diluar desanya para perempuan itu tinggal. Di tempat penampungan ini surat-suratnya diurus oleh si germo dengan nama dan alamat palsu demikian pula umur dan nama orang tuanya. Perdagangan perempuan merupakan yang bertentangan dengan hak dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas atau di hapuskan. Tindak pidana perdagangan perempuan telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan perempuan bahkan melibatkan tidak hanya perseorangan, tetapi juga korporasi. Ketentuan mengenai larangan perdagangan perempuan pada dasarnya telah diatur dalam KUHP Pasal 297 KUHP mengenai larangan perdagangan perempuan dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat, artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etiologi kriminal dan penologi. Disamping itu, dengan penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu pembuatan Undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan Undang-undang (dekriminalisasi), sehingga krimonologi sering disebut sebagai “signal-wetenschap”. Bambang Purnomo3 mengemukakan pengertian kejahatan secara yuridis bahwa :
3
Bambangn Purnomo. Dalam bukunya Yesmil Anwar dan Adang Kriminologi, Bandung. PT Refika Aditama, 2010, hlm. 15
“ tidak semua perbuatan manusia dapat disebut sebagai tindak pidana, hanya suatu perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam undang-undang yang disebutkan sebagai tindak pidana.” Selanjutnya, dalam pengertian secara kriminologi penulis mengemukakan pengertian menurut Bonger dalam bukunya Pengantar Tentang Kriminologi, yang menyatakan bahwa “kejahatan adalah suatu perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan hukuman atau tindakan.” 4 Bonger mengatakan bahwa kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan amoral, oleh sebab itu perbuatan amoral adalah perbuatan antisosial, namun haruslah dilihat juga bentuk tingkah lakunya dan masyarakat sebab perbuatan seseorang tidak sama dan suatu perbuatan amoral belum tentu dapat dihukum. Berkembangnya kehidupan dalam suatu masyarakat yang menimbulkan sebagai masalah sosial membuktikan bahwa kehidupan manusia semakin sulit. Keadaan tersebut tidak mudah dihadapi sehingga akhirnya menyebabkan penyimpangan tingkah laku dalam suatu masyarakat (deviant), kemudian orang lalu bertingkah laku dengan melanggar norma-norma yang berlaku dan berbuat sekehendak dirinya sendiri untuk mencapai kepuasan dan kepentingan sendiri tanpa memperhatikan hak-hak dan kepentingan yang lainnya. Kejahatan terjadi karena ada sebabnya dan suatu kejahatan tidak mungkin hanya satu faktor yang dapat menerangkan sebab kejahatan pada umumnya atau suatu kejahatan khusus. Dapat dicari hanya faktor-faktor yang dalam hubungan dengan sejumlah faktor lain akan menyebabkan kejahatan. Oleh karena itu, digunakan multi faktor untuk mencari faktor yang menyebabkan kejahatan, yaitu faktor-faktor yang merupakan penyebab dari suatu akibat atau kejahatan bersama-sama dengan faktor-faktor lain, maka satu faktor saja tidak dapat mencari sebab kejahatan yang terjadi. Kriminologi dibagi menjadi tiga bagian yaitu : Criminal biology, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohaninya; Criminal sociology, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada (dalam milieunya); Criminal Policy,
4
Ibid. hlm. 318
yaitu tindakan-tindakan apa yang sekitarnya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.5 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan tidak jauh berbeda dengan rumusan dari protokol PBB dan lebih rinci atau mencakup ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang dari rumusan KUHP. Dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perdagangan orang adalah sebagai berikut: “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjerat utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”. Pengaturan hukum tindak pidana perdagangan perempuan masih kurang lengkap dan universal karena masih ada beberapa perbuatan melanggar HAM yang belum diatur sehingga memerlukan regulasi dengan cara mengubah dan menambah peraturan yang berhubungan dengan pelanggaran HAM, tetapi juga berhubungan dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Permasalahan ini muncul akibat dari beberapa aspek dan salah satunya yang mendasari adalah aspek ekonomi seperti banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin meluas di Indonesia. Oleh karena itu banyak masyarakat yang menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan menghalalkan perdagangan perempuan. Perdagangan orang khususnya yang berkaitan dengan perempuan merupakan bisnis terbesar ketiga setelah “drug trafficking” perdagangan minuman keras dan “trafficking inweapon” perdagangan senjata. Sebagai bisnis yang menguntungkan karena resiko rendah, biasa diperluas, dipakai atau dijual lagi, yang menjadi sasaran kejahatan ini adalah daerah-daerah setelah terjadinya konflik karena di daerah ini masyarakat sipil belum stabil dan penegakan hukum masih lemah. Bisnis mempunyai tujuan salah satunya perbudakan. Banyak cara dan modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan 5
Moeljatno.Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta, 2008, hlm 14.
perdagangan orang terutama perempuan, antara lain dengan cara penipuan atau janji-janji bohong sehingga korban tidak menyadari bahwa dirinya adalah obyek dari kejahatan perdagangan yang dilakukan oleh pelaku perorangan ataupun suatu jaringan yang luas dan terorganisasi baik didalam maupun di luar wilayah Indonesia. Instrumen perlindungan hak perempuan, yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Berbagai pasal dalam CEDAW sudah mewajibkan negara-negara peserta untuk membuat aturan-aturan terkait penghapusan pembagian kerja berbasis gender (Pasal 5), kesetaraan proporsi perempuan dan laki-laki dalam bidang-bidang pendidikan dan politik (Pasal 7, Pasal 8 dan 9), kesetaraan ditempat kerja (Pasal 11) dan hak-hak reproduksi yang melakat dalam berbagai pasal.6 Secara praktis dalam kerangka hak asasi manusia, CEDAW mengakomodasi women-centredness di atas dan memberikan aturan terkait langkah-langkah untuk menghapus berbagai bentuk diskriminasi terhadap terhadap perempuan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian antara lain sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui dan menganalisi faktor penyebab meningkatnya masalah perdagangan perempuan. 2. Untuk mengetahui dan menganalisi upaya
penanggulangan tindak pidana
perdagangan perempuan.
2. METODE PENULISAN Adapun sifat penelitian yang akan diteliti berdasarkan permasalahan diatas yaitu penelitian secara yuridis empiris. Analisis data adalah tahap yang penting dalam menentukan suatu penelitian. Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat kualitatif. Adapun analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum menggunakan sifat analisis yang Kualitatif yaitu, uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan tidak tumpang tindih. Sehingga memudahkan implementasi data dan pemehanan hasil analisis. Bahwasanya peneliti dalam
6
Agus Pratiwi dkk. JENTERA Jurnal Hukum “ Perempuan dan Hukum”. Jakarta. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2012, hlm.6.
menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya serta menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden sacara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur perlindungan korban perdagangan perempuan sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban. Selain itu Undang-undang ini juga memberikan terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan perempuan sebagai ganti kerugian bagi korban dan mengatur juga rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan perempuan. Perlindungan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (servitude) atau perbudakan (slavery). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asal usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN Definisi
mengenai
perdagangan
orang
khususnya
perdagangan
perempuan
mengalami perkembangan sampai ditetapkannya “Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Suplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime tahun 2000. Dalam protokol tersebut yang dimaksudkan dengan perdagangan orang adalah: (a) ... the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the
purposes of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.” (“... rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk ekspolitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh”).7 Dalam perdagangan perempuan sering kali dokumen imigrasinya tidak lengkap, dipalsukan, dirampas agen atau majikan, korbannya mendapat perlakuan sebagai migran ilegal, sehingga mereka mendapat ancaman hukuman. Sebetulnya mereka lebih memerlukan perlindungan dan pelayanan khusus karena trauma fisik, sosial dan psikologis yang dideritanya akibat kekerasan fisik, pelecehan seksual dan pemerasan yang dialaminya. Perdagangan perempuan telah memasukkan banyak migran yang kurang berkualitas yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial di masyarakat dan bagi para korban sering kehilangan haknya dan jatuh dalam kehidupan yang tidak manusiawi. Vivi George dari LSM Swara Parampuang Sulut,8 menyatakan prihatin atas maraknya perdagangan perempuan, Karena begitu banyak sekali perempuan-perempuan di kota Manado yang menjadi target perdagangan para trafficker, melihat kejahatan yang mereka lakukan seharusnya ada sebuah ketegasan hukum baik dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Sebab kejahatan yang seperti ini harusnya menjadi kepedulian terhadap berbagai kalangan yang peduli akan nilai-nilai norma dari perempuan dan juga upaya sejumlah aktifis mencegah trafficking sia-sia jika tidak didukung oleh seluruh pihak, termasuk perangkat Pemprov Sulut. Mereka berharap Kepolisian Daerah Sulut aktif turun ke lapangan dan proaktif mencermati kasus tersebut. 7 8
Artikel Nasional Publik, Penghapusan Perdagangan Orang dalam sebuah Protocol, Jakarta 2010 Vivi George dari LSM Swara Parampuang Sulut dan Hetty Geru, aktifis anti-trafficking di Manado, Wawancara 10 Juli 2013
Modus Kejahatan rekrutmen terhadap kelompok rentan tersebut biasanya dengan rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap, atau memperkosa. Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis entertainment, kerja di perkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar. Pemalsuan identitas banyak dilakukan terutama untuk perdagangan perempuan ke luar negeri. RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan dapat terlibat pemalsuan KTP dan akte kelahiran, karena adanya syarat umur tertentu yang dituntut oleh agen untuk pengurusan dokumen (paspor). Dalam pemprosesannya, juga melibatkan dinas-dinas yang tidak cermat meneliti kesesuaian identitas dengan subyeknya. Agen atau calo perdagangan perempuan mendekati korbannya di rumah-rumah pedesaan, di keramaian pesta-pesta pantai, mall, kafe atau di restauran. Para agen atau calo ini bekerja dalam kelompok dan sering kali menyuruh sebagai remaja yang sedang bersenang-senang atau sebagai agen pencari tenaga kerja. Korban yang direkrut di bawa ke tempat transit atau ke tempat tujuan sendiri-sendiri atau dalam rombongan, menggunakan pesawat terbang, kapal atau mobil tergantung pada tujuannya. Biasanya agen atau calo menyertai mereka dan menanggung biaya perjalanan. Untuk ke luar negeri, mereka dilengkapi dengan visa turis, tetapi seluruh dokumen dipegang oleh agen termasuk dalam penanganan masalah keuangan. Seringkali perjalanan dibuat memutar untuk memberi kesan bahwa perjalanan yang ditempuh sangat jauh sehingga sulit untuk kembali. Bila muncul keinginan korban untuk kembali pulang, mereka ditakut-takuti atau diancam. Di tempat tujuan, mereka tinggal di rumah penampungan untuk beberapa minggu menunggu penempatan kerja yang dijanjikan. Tetapi kemudian mereka dibawa ke bar, salon kecantikan dan rumah hiburan lain, dan mulai dilibatkan dalam kegiatan prostitusi. Mereka diminta menandatangani kontrak yang tidak mereka mengerti isinya. Jika menolak korban diminta membayar kembali biaya perjalanan dan tebusan dari agen atau calo yang membawanya. Jumlah yang biasanya membengkak itu menjadi hutang yang harus ditanggung oleh korban.
Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Manado Haefrey Sendoh9 mengatakan, perdagangan perempuan adalah pelanggaran terburuk terhadap harkat dan martabat manusia. "Dalam kasus perdagangan manusia yang selalu menjadi korban adalah perempuan, ini harus dihentikan," kata Sendoh, saat melantik gugus tugas pencegahan dan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan di Manado. Sehingga membutuhkan penanganan yang lebih ekstra baik dari kepolisian dan pemerintah. Berikut ini merupakan tabel dari data perdagangan perempuan di kota Manado : Tabel 1 Data Perdagangan Perempuan pada umur 19 sampai 42 tahun No
Tahun
Kasus yang masuk
Pengadilan
Presentase
1.
2010
25 kasus
15 kasus
60%
2.
2011
17 kasus
17 kasus
100%
3.
2012
11 kasus
6 kasus
54%
53
38
Jumlah
Sumber : data di dapatkan dari POLDA Manado, 25 Mei 2013.10 Perdagangan perempuan yang terjadi di kota Manado pada tiga tahun terakhir ini merupakan kejahatan yang sudah sejak lama untuk di berantas tetapi masih saja tidak terkoodinir dengan baik dari pihak aparat, karena kejahatan tersebut tersusun dengan rapi oleh pelaku. Berdasarkan pendapat para ahli dan wawancara, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa kejahatan perdagangan perempuan di kota Manado begitu sangat di waspadai. Karenanya para trafficker begitu cermat dalam menjalankan modus kejahatan yang mereka lakukan dengan cara terorganisir maupun yang tidak terorganisir. Kejahatan yang dilakukan juga tidak hanya seorang saja, tetapi berkelompok pun ada. Dengan adanya kejahatan pedagangan perempuan ini masyarakat manado lebih waspada agar tidak terjadi sesuatu yang tidak di inginkan. Menurut A.F menjelaskan faktor penyebab perdagangan perempuan yaitu : 9
Haefrey Sendoh, Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Manado, dalam koran Manado Post, februari 2013 Data perdagangan perempuan , POLDA Manado, 25 Mei 2013.
10
1. Kecenderungan jumlah penduduk miskin terus meningkat; 2. Ketenagakerjaan pula terus meningkat; 3. Pendidikan rendah; 4. Migrasi yang tiap tahun menjadi korban perdagangan; 5. Kondisi keluarga keterbatasan kesempatan, ketidaktahuan anak hak,
keterbatasan
informasi. 11 Menurut A.K menjelaskan penyebab perdagangan perempuan yaitu : 1. Trafficking merupakan bisnis yang menguntungkan; 2. Kemiskinan mendorong para perempuan, baik dewasa dan anak-anak tidak sekolah sehingga kesempatan untuk memiliki keterampilan kejuruan serta kesempatan kerja menyusut. kemiskinan pula yang mendorong kepergian anak dan ibu sebagai tenaga kerja wanita, yang dapat menyebabkan terlantar tanpa perlindungan sehingga berisiko menjadi korban; 3. Keinginan untuk hidup layak, tetapi dengan kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi kerja, menyebabkan terjebak dalam lilitan hutang para penyalur tenaga kerja.12 Bahwa faktor penyebab lainnya adalah sosial budaya yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender dalam perdagangan perempuan, antara lain dalam hal berikut : a. Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan laki-laki, yang ditandai dengan masih rendahnya peluang perempuan untuk bekerja dan berusaha serta rendahnya peluang perempuan untuk bekerja dan berusaha serta rendahnya askes sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi dan lain-lain; b. Kurangnya pengetahuan pada perempuan dibanding laki-laki; c. Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibanding dengan laki-laki.13 Adapun faktor-faktor lain yang menjadi penyebab dari perdagangan perempuan, yaitu faktor penegak hukum sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 11
A.F, masyarakat kota Manado, wawancara, 14 juli 2013 A.K, masyarakat kota Manado, wawancara, 14 juli 2013 13 Kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat, penghapusan perdagangan orang (trafficking in persons di Indonesiatahun 2003-2004, Jakarta, 2004, hlm. 8. 12
tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dengan tegas mengatur hai ini. Kebanyakan pelaku perdagangan perempuan tertangkap pun tidak semuanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan jenis dan akibat dari kejahatan tersebut, akibat lemahnya hukum yang tersedia. Selama ini ketentuan hukum positif yang mengatur tentang larangan perdagangan orang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Pasal 297 KUHP. Pasal tersebut tidak menyebutkan dengan jelas tentang definisi perdagangan orang, sehingga tidak dapat dirumuskan dengan jelas unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana. Pasal ini dapat dikatakan mengandung diskriminasi terhadap berbagai usia karena pasal ini menyebutkan hanya wanita dan anak laki-laki yang masih dibawah umur, artinya hanya perempuan dewasa dan anak laki-laki yang masih dibawah umur yang mendapat perlindungan hukum. Menurut C.L menjelaskan adanya penyebab meningkatnya perdagangan perempuan yaitu terjadinya perbedaan pada penegak hukum tentang perdagangan perempuan sangat berpengaruh terhadap penuntutan, pembuktian, dan penghukuman. Sering terjadi kasus kejahatan perdagangan lepas dari penuntutan karena adanya perbedaan interprestasi. Hal ini terjadi karena terbatasnya pemahaman dan keahlian penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan, sehingga berdampak luas dalam memprosesnya. Dapat dikatakan juga bahwa kurangnya pelatihan pada penegak hukum mengenai perdagangan perempuan, ketiadaan prosedur yang khusus dirancang untuk menangani tindak pidana ini, sehingga sangat tergantung pada persepsi dan kemampuan individu penegak hukum.14 Penanggulangan perdagangan perempuan diupayakan melalui pemetaan masalah perdagangan perempuan di Manado baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri, peningkatan pendidikan masyarakat khususnya pendidikan alternatif bagi perempuan termasuk dengan sarana dan prasarana pendidikannya dan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang perdagangan perempuan beserta seluruh aspek-aspek yang terkait dengan upaya penghapusannya yang dilakukan melalui berbagai media yang tersedia serta mengupayakan adanya jaminan aksesibilitas 14
C.L, Masyarakat kota Manado, wawancara, 12 juli 2013
bagi keluarga khususnya perempuan untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial. Upaya tersebut melibatkan seluruh sektor pemerintah, swasta, LSM, organisasi masyarakat, perseorangan dan media massa. Instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan penanggulangan perdagangan perempuan adalah biro pemberdayaan perempuan dengan mitra kerjanya adalah instansi berupa dinas yang tersebar di provinsi dan kabupaten kota.
4. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1. Kemiskinan merupakan faktor utama yang menyebabkan perdagangan perempuan terjadi di kota Manado, kemiskinan pula yang mengubah mereka “para korban” untuk bekerja keras tanpa mengenal penipuan ataukah kebodohan yang mereka rasakan. 2. Perdagangan perempuan yang terjadi di kota manado begitu merajalela, dan semakin meningkat dari tahun ketahun. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk menyelesaikan kejahatan ini. sebab, kejahatan perdagangan perempuan di kota manado sudah lama terjadi. Untuk itu baik dari pemerintah, aparat hukum, masyarakat dan dari berbagai kalangan untuk menanggulangi kejahatan perdagangan perempuan. Bukan hanya menanggulangi tapi juga di berantas. Saran 1. Lebih dipertegas lagi untuk para gugus tugas yang telah dirancang oleh pemerintah kota Manado agar lebih cermat lagi dalam melaksanakan kewajiban sebagai pemerintah. 2. Kepada masyarakat umum, lembaga kemasyarakatan dan LSM, disosialisasikan agar ikut berpartisipasi aktif dalam mengungkap kejahatan ini dengan cara memberikan informasi kepada yang berwenang jika melihat, menyaksikan atau mengindikasi adanya kegiatan perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan atau hal-hal yang dapat diduga menjurus kepada terjadinya kejahatan itu.
3. Untuk pasal 279 KUHP, agar di revisi lagi. Sebab bunyi pasal tersebut hanya melindungi perempuan dan anak laki-laki di bawah umur. Alangkah baiknya di buat untuk melindungin dari berbagai keseteraan. Maksud penulis adalah lihatlah para korban perdagangan orang yang bukan hanya perempuan dan anak laki-laki di bawah umur, tetapi juga ada pria dewasa, anak perempuan di bawah umur, dan juga bayi. Agar perlindungan yang di dapatkan sama rata. 4. Perda No. 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia, terutama perempuan dan anak. Yang dibuat oleh Para Gugus Tugas kota Manado, agar lebih di pertegas lagi. Karna melihat realita yang ada sangat miris jika hanya di biarkan terus menerus tanpa perhatian yang ekstra. Lebih diperbaiki lagi tingkatan-tingkatan yang sudah ada agar berjalan dengan sebagaimana mestinya Perda yang di buat.
DAFTAR PUSTAKA Agus Pratiwi dkk, 2012. JENTERA Jurnal Hukum “Perempuan dan Hukum”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta. Andi Hamzah, 2004. Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta. Barda Nawawi Arie, 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana,Citra Aditya Bakti, Bandung. Farhana, 2010. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Henny Nuraeny, 2011. Tindak Pidana Perdagangan Orang (kebijakan hukum pidana dan pencegahannya), Sinar Grafika, Jakarta. Moeljatno, 2008. Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. Muhammad Idris, 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif), Erlangga, Jakarta. Mukti fajar dan Yulianto Achmat, 2009. Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris), Pustaka Pelajar , Yogyakarta. Romli Atmasasmita, 2010. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Reflika Aditama, Bandung. Susanto, 2011. Kriminologi, Genta Publising, Yogyakarta. W.A.Bonger, 1997. Pengantar tentang Kriminologi, PT. Pembangunan, Jakarta.
Walju Muljono, 2012. Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Jakarta.
