ANALISIS KINERJA UPTD BLK DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG Oleh : Adam Setiawan, Maesaroh
Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http// www.fisip.undip.ac.id email
[email protected] ABSTRAK Tingkat kualitas pelayanan tergantung pada kinerja birokrasi sebagai penyelenggara pelayanan publik. UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang merupakan organisasi publik yang menyelenggarakan pelayanan pelatihan ketrampilan kerja di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja UPTD BLK Kota Semarang yang difokuskan pada kinerja bidang pelatihan ketrampilan kerja serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja. Penilaian kinerja dilihat dari lima dimensi yaitu produktivitas, orientasi kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas, sedangkan faktor pendukung dan penghambat dilihat dari sumber daya manusia dan sarana prasarana. Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif dengan informan pegawai UPTD BLK Kota Semarang dan masyarakat pengguna pelayanan. Hasil penelitian ini menunjukan kinerja UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang belum optimal, masih ditemukan beberapa masalah pada dimensi produktivitas, orientasi kualitas pelayanan, responsivitas dan responsibilitas, baru dimensi akuntabilitas yang berkategori baik, selain itu terbatasnya sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang kurang baik menjadi faktor penghambat pelaksanaan kinerja. Saran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja, yaitu menciptakan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan tim teknis, meningkatkan sosialisasi dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan mutu pelatihan ketrampilan kerja. Sedangkan untuk mengatasi faktor penghambat kinerja dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, penambahan dan pembenahan sarana prasarana dan menentukan target penyelesaian hasil lulusan pelatihan. Kata kunci : Analisis, Kinerja, Pelatihan UPTD BLK
mampu
PENDAHULUAN
dan organisasi
dalam
tugasnya
dengan efektif, efisien, produktif
A. Latar Belakang Setiap
melaksanakan
atau
melaksanakan
instansi program
profesional.
Semua
ini
bertujuan agar organisasi memiliki sumber
daya
manusia
yang
selalu diarahkan untuk mencapai
berkualitas dan sekaligus memiliki
tujuan. Organisasi merupakan suatu
daya saing yang tinggi, sehingga
kesatuan kompleks yang berusaha
nantinya
mengalokasikan manusia
secara
sumber
daya
kwalitas
penuh
demi
yang
tercapainya suatu tujuan. Demikian
akan
menghasilkan
pelayanan
sesuai
masyarakat
dengan
harapan
masyarakat.
halnya dengan aparat pemerintah Sejalan
sebagai abdi masyarakat dan abdi pemerintah, dituntut untuk dapat memberikan
pelayanan
yang
terbaik kepada masyarakat karena hal tersebut sudah merupakan salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah yang mempunyai
dengan
laju
perkembangan dan pertumbuhan penduduk, untuk sektor tenaga kerja
ini
diprioritaskan
pada
perluasan
dan
penciptaan
pemerataan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja.
tugas menyelenggarakan seluruh
Unit
Pelaksana
Teknis
proses pelaksanaan pembangunan
Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD
dalam berbagai sektor kehidupan
BLK) adalah instansi pemerintah
mulai dari tingkat pusat hingga
yang
tingkat daerah.
Walikota Semarang No. 65 Tahun
Tercapainya
tujuan
organisasi sangat ditentukan dari kinerja organisasi dan keefektifan para pegawai dalam menjalankan tugas
utama
suatu
organisasi.
Setiap organisasi pada umumnya mengharapkan
para
pegawainya
berdasarkan
Peraturan
2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan
Kerja
Kota
Semarang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian
kegiatan
teknis
operasional Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
di
bidang
Pelatihan Ketrampilan Kerja Kota
tenaga kerja yang lebih baik peran
Semarang yang memiliki Tugas dan
dan fungsinya dalam berbagai
Fungsi sebagai berikut :
bidang, kualitas fisik dan non fisik, fasilitas
1. Perumusan kebijakan teknis di
serta
untuk
bidang pelatihan ketrampilan
pengelolaannya
meningkatkan
kualitas
sumber daya manusia agar angka
kerja.
pengangguran di Kota Semarang
2. Penyusunan rencana program
dapat ditekan dan kesejahteraan
dan rencana kerja anggaran di bidang
tenaga kerja di Kota Semarang pun
pelatihan ketrampilan
semakin meningkat.
kerja.
Tabel 1.1
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas
di
bidang
Angka Partisipasi Peserta
pelatihan
Pelaksanaan UPTD BLK
ketrampilan kerja. (Sumber:
Disnakertrans
Disnakertrans
Kota
Tahun 2012-2015
Semarang). Pelatihan keseluruhan
kerja
adalah
kegiatan
untuk
No
Tahun
Bidang Kejuruan 2012
2013
2014
2015
1
Menjahit Cepat
80
100
80
141
serta
2
Menjahit Modeste
40
60
40
110
kompetensi
3
Membatik
40
80
60
75
kerja, produktivitas, disiplin, sikap
4
Tata Rias
60
100
60
141
dan
5
Teknisi HP
20
60
40
54
-
-
-
53
memberi
atau
memperoleh,
meningkatkan mengembangkan
etos
kerja
pada
tingkat
ketrampilan dan keahlian tertentu 6
sesuai
dengan
jenjang
dan
Operator Komputer
kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
7
Desain Grafis
40
80
40
107
(Sumber: RENSTRA 2010-2015
8
Tata Boga
60
100
40
203
Disnakertrans Kota Semarang).
9
Otomotif
80
80
60
34
-
-
-
31
420
660
420
949
Pembangunan UPTD BLK Disnakertrans Kota Semarang ini bertujuan
untuk
memenuhi
kebutuhan akan sarana pelatihan
10
Mekanik Mesin Jahit
JUMLAH
(Sumber: UPTD BLK Kota Semarang).
Berdasarkan
diatas
Ketrampilan Kerja pada UPTD
dapat dilihat bahwa Kinerja UPTD
BLK Dinas Tenaga Kerja dan
BLK Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Semarang?”.
Transmigrasi
tabel
Kota
Semarang
masih dalam tahap pengembangan, melihat naik turunnya partisipasi tenaga
kerja
yang
mengikuti
pelatihan.
C. Tujuan Penelitian 1. Mendeskripsikan menganalisis
dan
kinerja
dalam
pelaksanaan Program Pelatihan
Atas dasar yang dijelaskan pada latar belakang diatas maka dapat kita ketahui bahwa terdapat indikasi belum optimalnya kinerja UPTD BLK Disnakertrans Kota Semarang khususnya dalam bidang pelaksanaan pelatihan ketrampilan kerja melihat dari kinerja UPTD BLK yang belum maksimal dalam menjalankan
tujuan
organisasi,
dengan demikian penulis dalam
Ketrampilan Kerja pada UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang. 2. Mengetahui
faktor-faktor
pendukung dan penghambat kinerja
dalam
pelaksanaan
Program Pelatihan Ketrampilan Kerja pada UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang. D. Kerangka Pemikiran Teoritis
penelitian ini bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja UPTD BLK Dinas
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi Kota Semarang”. B.
1. Administrasi Publik Peran administrasi publik bagi suatu negara sangat penting karena
peran
administrasi
Rumusan Masalah
utama publik
dari ialah
memberikan pelayanan publik Berdasarkan uraian latar belakang
kepada
diatas maka rumusan masalah
terwujudnya
dalam
masyarakat.
penelitian
“Bagaimana
ini
adalah
Kinerja
dalam
pelaksanaan Program Pelatihan
masyarakat
demi
kesejahteraan
Menurut
David
H.
2.
Kinerja Organisasi
Rosenbloom dalam buku Teori
Istilah
Administrasi Publik (Pasolong,
terjemahan dari performance
2007: 8) mengenai definisi
atau yang sering diartikan oleh
administrasi
para
publik
yaitu
kinerja
cendikiawan
menunjukan bahwa administrasi
“penampilan”,
publik merupakan pemanfaatan
atau
teori-teori
Oxford
dan
proses-proses
merupakan
sebagai
“untuk
“prestasi”.
Di
Dictonary
kerja” dalam kinerja
manajemen, politik dan hukum
menunjukan pelaksanaan atau
untuk
pencapaian hasil dari suatu
memenuhi
keinginan
pemerintah dibidang legislatif,
tugas (Keban, 2004: 191-192).
eksekutif dalam rangka fungsiMenurut Rummler dan
fungsi peraturan dan pelayanan terhadap
masyarakat
secara
Brache (Sudarmanto, 2009 :78) bahwa kinerja organisasi
keseluruhan atau sebagian.
merupakan Menurut
hasil
J.
(outcome) pada level atau unit
Ilmu
analisis organisasi. Kinerja pada
Administrasi Publik (Syafiie,
level organisasi terkait dengan
2006:24) menyatakan bahwa
tujuan
administrasi
publik
dapat
dan manajemen organisasi.
dirumuskan
sebagai
seluruh
Gordon
George
pencapaian
dalam
buku
proses baik yang dilakukan organiasi maupun perorangan yang
berkaitan
penerapan hukum
atau
dengan pelaksanaan
dan peraturan
dikeluarkan legislatif, pengadilan.
yang
oleh
badan
eksekutif
serta
organisasi,
rancangan
Menurut Yeremias T. Keban dalam bukunya Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (2004: 193) menjelaskan kinerja organisasi atau kinerja institusi
berkenaan
dengan
sampai seberapa jauh suatu institusi
telah
melaksanakan
semua kegiatan pokok sehingga
mencapai
misi
atau
visi
institusi.
terhadap
layanan
yang
diberikan.
Kepuasan
masyarakat 3. Dimensi Kinerja Oragnisasi Setiap pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh organisasi
bisa
menjadi
parameter untuk menilai kinerja organisasi publik. 3. Responsivitas
perlu adanya pengukuran yang bertujuan untuk menilai apakah
Konsep
responsivitas
hasil yang dicapai sudah sesuai
kemampuan suatu organisasi
dengan apa yang diharapkan.
untuk
mengenali
adalah
kebutuhan
masyarakat, menyusun agenda Menurut
Agus
Dwiyanto dalam buku Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Sudarmanto, 2009:16) mengemukakan
ukuran
dari
dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program
program-
pelayanan
publik
sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
tingkat kinerja suatu organisasi publik secara lengkap sebagai
4. Responsibilitas
berikut : Konsep responsibilitas adalah 1. Produktivitas
kesesuaian pelaksananan suatu kegiatan birokrasi publik itu
Konsep
produktivitas
hanya
mengukur
tidak tingkat
efisiensi tetapi juga efektivitas Produktivitas pada umumnya
dilakukan sesuai dengan prinsip - prinsip administrasi benar
atau
sesuai
yang dengan
kebijakan organisasi.
dipahami sebagai rasio antara input dan output. 2. Orientasi
Kualitas
5. Akuntabilitas Layanan
kepada Masyarakat
Akuntabilitas merupakan suatu bentuk dari
Konsep kualitas layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat
pertanggungjawaban pemerintah
masyarakat
kepada
yang seharusnya
dilayani
untuk
mendapatkan
pelayanan.
(konfermability). penelitian
Tahap-tahap
menurut
Moleong
mengambil 4 tahap pelaksanaan E. Metodologi Penelitian
penelitian seperti, tahap sebelum
Di dalam penelitian ini, penulis
kelapangan,
menggunakan
lapangan, tahap analisis data, dan
deskriptif
tipe
penelitian
dengan
pendekatan
kualitatif. Penelitian ini berlokasi di
Kantor
UPTD
Semarang. penelitian
BLK
Informan ini
adalah
Kota
tahap
pekerjaan
tahap penulisan laporan. HASIL
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN
pada Pegawai
A. Kinerja UPTD BLK
UPTD BLK Kota Semarang dan masyarakat pengguna pelayanan.
1. Produktivitas
Adapun teknik pengumpulan data
UPTD BLK Disnakertrans Kota
di dalam penelitian ini melalui
Semarang merupakan salah satu
observasi,
wawancara,
bentuk pelatihan ketrampilan
dokumentasi dan studi pustaka.
kerja yang ada di Dinas Tenaga
Data
Kerja dan Transmigrasi Kota
yang
kemudian
sudah
diperoleh
dianalisis
dan
Semarang.
Berdasarkan
interpretasi data melalui reduksi
Peraturan Walikota Semarang
dengan mengelompokan hal-hal
nomor 65 Tahun 2008 tentang
pokok, kemudian disajikan dan
Organisasi dan Tata Kerja Unit
pada akhirnya dilakukan penarikan
Pelaksana Teknis Dinas Balai
kesimpulan atas jawaban-jawaban
Latihan Kerja Kota Semarang.
yang diperoleh dari informan.
UPTD
Kualitas data menggunakan teknik
Pelatihan Ketrampilan Kerja
kriteria
keabsahan
dengan jenis kejuruan sebanyak
Moleong
dengan
menurut
memakai
3
BLK
melaksanakan
10 jenis yang meliputi Menjahit
macam yakni, (1) kepercayaan
Cepat,
(kreadibility), (2) kebergantungan
Membatik, Tata Rias, Teknisi
(dependibility),
Handphone,
(3)
kepastian
Menjahit
Modiste,
Operator
Komputer, Desain Grafis, Tata Boga,
Otomotif,
Mekanik
Mesin Jahit.
Dalam upaya pelayanan pelatihan
yang ditangani BLK
Di dalam regulasi yang mengatur
ketrampilan
mengenai
standar
pelayanan publik UPTD BLK Kota Semarang terdiri dari, jenis pelayanan, dasar hukum, persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian,
biaya,
sarana
parasarana,
mekanisme
penanganan,
kompetensi
petugas
mekanisme
dan
pengawasan.
oleh UPTD
Disnakertrans
Kota
Semarang, masyarakat sudah dengan
mudah
mengetahui
pelaksanaan
yang
diselenggarakan BLK
melalui
musrenbang
oleh
UPTD
forum
dalam
yang
menerima
aspirasi masyarakat tentang apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat
akan
pelatihan
ketrampilan kerja yang sangat dibutuhkan
2. Orientasi Kualitas Pelayanan
kerja
untuk
saat
ini
mendorong UPTD BLK sangat terbantu dengan adanya forum
Prosedur keikutsertaan peserta
yang
pelatihan yang ditangani UPTD
musrenbang,
BLK sejauh ini masyarakat
forum musrenbang UPTD BLK
sudah
dengan
juga
karena
pelaksanaan
pelatihan
ketrampilan
cukup
jelas
prosedur
tersebut,
prosedur
peserta
dilaksanakan
dalam
selain
melalui
mensosialisasikan pelatihan kerja
dengan
tersebut juga sudah tertera di
dengan membubuhkan iklan di
website
Disnakertrans
media cetak khususnya media
Kota Semarang yang dapat
cetak Tribun Jateng, kemudian
diakses oleh publik, bahkan
yang terakhir proses selanjutnya
masyarakat
yaitu melalui penyebaran brosur
resmi
juga
dapat
menanyakan langsung prosedur
iklan
keikutsertaan peserta pelatihan
kejuruan
tersebut kepada petugas yang
apabila
ada di front office.
tersebut sudah lulus dan tidak
di
sekolah-sekolah ini
ketika
dimaksudkan para
siswa
melanjutkan
ke
berikutnya
jenjang
namun
ingin
langsung terjun ke dunia kerja maka disinilah peran UPTD BLK untuk dapat mengasah ketrampilan siswa tersebut agar lebih
trampil
3. Responsivitas
dan
mampu
bersaing dengan dunia kerja
Upaya
UPTD
BLK
meningkatkan
dalam
kesadaran
masyarakat yang masih belum memiliki pekerjaan tanpa adanya ketrampilan khusus yang banyak menjadi kegelisahan masyarakat. Melalui
kegiatan
sosialisasi
yang diisi oleh orang-orang
bertujuan untuk memperkenalkan
yang berpengalaman.
dan menginformasikan pelatihan
Dengan kata lain hal itu bertujuan agar pekerjaan yang dijalankan
BLK
terutama
memberikan pelatihan, dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan tanpa harus menunggu adanya penambahan
kejuruan
yang ditangani oleh
UPTD BLK. Di dalam kegiatan sosialisasi akan dipaparkan pula informasi mengenai keuntungan dalam
memiliki
ketrampilan
khusus dalam dunia kerja, dan selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi.
tenaga dari pemerintah untuk ikut
serta
melatih
Di
secara
dalam
kegiatan
langsung namun bisa lewat
sosialisasi terdapat forum diskusi
lembaga-lembaga
penyedia
dan tanya jawab yang dapat
dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat
tenaga
ahli
untuk
melancarkan kegiatan pelatihan BLK. Kondisi seperti itu yang dirasa memang menjadi tolak ukur pencapaian kinerja UPTD BLK
Disnakertran
Kota
Semarang yang sejatinya bisa mengebangkan kearah
dunia
masyarakat kerja
berkompeten dan trampil.
yang
untuk
menyampaikan
aspirasinya.
Aspirasi
dari
masyarakat akan diterima dengan baik
yang
dilaporkan
selanjutnya kepada
akan
pimpinan.
Terkait dengan apakah aspirasi tersebut nantinya dapat dijadikan program pelayanan, hal tesebut merupakan wewenang pimpinan,
tentunya akan dipikirkan dan
Tahun
2003
dipertimbangkan terlebih dahulu.
Ketenagakerjaan dan Peraturan Walikota
Responsivitas
UPTD
BLK dalam menyelenggarakan pelayanan pelatihan ketrampilan kerja belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh
tentang
Semarang
Tahun
2008
Desember
No.
65
tanggal 2008
24
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Kota Semarang.
masyarakat. UPTD BLK dengan keterbatasan SDM yang dimiliki berusaha
untuk
dapat
Regulasi
-
regulasi
tersebut merupakan pedoman
menyelenggarakan
pelayanan
bagi
sesuai
kebutuhan
terkandung dalam Perwal No.
masyarakat. Kemampuan UPTD
65 Tahun 2008 pasal 9 dan
BLK untuk merespon keluhan
pasal 10 tentang SOP dan Tata
dengan
dan aspirasi dari masyarakat yaitu dengan menerima dengan baik segala bentuk keluhan dan aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat.
UPTD
Kerja
Jabatan
dalam
BLK
yang
Fungisional
menyelenggarakan
pelayanan
pelatihan
ketrampilan kerja.
Keluhan-keluhan
dan aspirasi tersebut nantinya
Kesesuaian pelaksanaan
ditampung terlebih dahulu dan
pelatihan
direkap,
yang ditangani oleh UPTD
untuk
ditindaklanjuti
selanjutnya atau
sebagai
bentuk evaluasi agar pelayanan dapat ditingkatkan.
BLK
ketrampilan
tertuang
dalam
kerja
SOP
mengenai waktu pelaksanaan pelatihan yang ideal adalah 8 jam namun karena ketersediaan
4. Responbilitas
tenaga pengajar yang terbatas Payung penyelenggaraan
hukum
maka waktu pelaksanaan yang
pelatihan
idealnya 8 jam menjadi 5-6 jam,
ketrampilan kerja berpedoman
kemudian
dengan
Undang-Undang
kelompok jabatan fungsional
Republik Indonesia Nomor 13
yang masih tumpang tindih
koordinasi
antar
dalam praktek penyelenggaraan
kebijakan
pelayanan pelatihan kerja yang
pengaturan
ditangani oleh UPTD BLK
undangan
belum
mendorong
sepenuhnya
sesuai
dalam
bentuk perundang-
yang
dapat
mempercepat
dengan SOP pasal 9 ayat 1 yang
terwujudnya pemerintah yang
menyebutkan bahwa pembagian
baik.
tugas
yang
disesuaikan
diberikan
dengan
bidang
keahlian masing-masing terkait kerjasama dengan LPKS.
B. Faktor
dan
Penghambat Tingkat
pencapaian
kinerja
dipengaruhi oleh beberapa faktor
5. Akuntabilitas
yang Bentuk
Pendukung
pertanggungjawaban
mendorong
tujuan
tercapaianya
organisasi.
Kinerja
UPTD BLK dalam memberikan
organisasi publik dipengaruhi oleh
pelayanan
beberapa
pelatihan
faktor
yang
ketrampilan kerja yaitu berupa
mendorong
laporan
berapa
namun juga bisa jadi menjadi
banyak jumlah peserta yang
penghambat. Berikut faktor-faktor
mengikuti
yang mempengaruhi kinerja UPTD
mengenai
pelatihan
yang
diterbitkan setiap bulannya. Keterbukaan
informasi
merupakan sebuah kewajiban
proses
dapat
kinerjanya,
BLK : 1. Faktor
pendorong
kinerja
UPTD BLK
bagi organisasi publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Hal tersebut supaya masyarakat juga bisa ikut serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja organisasi publik.
Dalam
rangka
meningkatkan mutu pelayanan publik, telah terbit berbagai
Berdasarkan ketersediaan SDM yang
ada
menjadi dalam
di
UPTD
faktor
BLK
pendorong
pelaksanaan
kinerja
pelayanan. Faktor pendorong kinerja UPTD BLK adalah para tenaga pengajar yang dimiliki sudah
sangat
terampil
dan
berkompeten
sesuai
dengan
kebutuhan pelatihan dunia kerja
yang sudah berjalan dengan baik baru indikator akuntabilitas.
yang dibuka oleh UPTD BLK. Faktor-faktor yang mendukung dan 2. Faktor penghambat kinerja
menghambat kinerja UPTD BLK dapat dilihat dari sumber daya manusia dan
UPTD BLK
sarana prasarana. Faktor
penghambat
UPTD BLK ruangan
kinerja
yaitu kapasitas
yang
terbatas
dan
hanya memiliki 5 ruangan dari 10
macam
dibuka
pelatihan UPTD
yang BLK.
Terbatasnya kuantitas sarana prasarana dan infastruktur tentu menyebabkan penyelesaian
proses pelatihan
Faktor Pendorong Kinerja
kerja
tidak dapat optimal dan cepat.
Berdasarkan ketersediaan SDM yang ada di UPTD BLK menjadi faktor pendorong dalam pelaksanaan kinerja pelayanan. Faktor pendorong kinerja UPTD
BLK
adalah
para
tenaga
pengajar yang dimiliki sudah sangat terampil
dan
berkompeten
sesuai
dengan kebutuhan pelatihan dunia kerja yang dibuka oleh UPTD BLK.
PENUTUP Faktor Penghambat Kinerja Kesimpulan Faktor penghambat kinerja UPTD BLK Pelaksanaan kinerja UPTD BLK belum
yaitu kapasitas ruangan yang terbatas
optimal, hal tersebut dapat dibuktikan
dan hanya memiliki 5 ruangan dari 10
dari dimensi pengukuran kinerja yang
macam pelatihan yang dibuka UPTD
digunakan penulis untuk mengetahui
BLK. Terbatasnya kuantitas sarana
kinerja UPTD BLK. Dari ke lima
prasarana
dimensi
menyebabkan
tersebut,
terdapat
empat
dan
infastruktur proses
tentu
penyelesaian
dimensi yang belum optimal yaitu
pelatihan kerja tidak dapat optimal dan
dimensi
cepat.
produktivitas,
orientasi
kualitas pelayanan, responsivitas dan responsibilitas,
sedangkan
dimensi
Saran
Semarang
1. Di dalam meningkatkan kinerja
pengangguran dan mendapat
a.
2.
Di dalam mengatasi permasalahan
Menciptakan koordinasi dan
yang menjadi faktor penghambat
kerjasama yang baik dengan
UPTD BLK, terdapat beberapa
LPKS
upaya sebagai berikut :
terkait
kerjasama
tenaga pengajar. Terciptanya
a.
Meningkatkan
kuantitas
hubungan yang sinergis antar
infastruktur ruangan pelatihan
keduanya
yang
akan
mendukung
b.
dari
kesejahteraan.
UPTD BLK agar optimal, perlu beberapa upaya sebagai berikut :
terbebas
mampu
kurang
kinerja pelayanan pelatihan
menunjang
ketrampilan kerja.
BLK.
secara
intensif
meningkatkan
sosialisasi
b.
tidak
kepekaan
memadahi
penerima pelayanan agar lebih
untuk
bisa mengerti dan memenuhi
pelatihan.
menjadi
UPTD
sarana prasarana yang sudah
serta
keberadaanya
yang
kinerja
Penambahan dan pembenahan
terhadap masyarakat sebagai
apa
proses
pelatihan yang ideal mampu
produktivitas
Meningkatkan
agar
agar
lebih
mendukung
efektif kinerja
DAFTAR PUSTAKA
kebutuhannya. Achmad c.
S.
Ruky.
2002.
Sistem
Meningkatkan mutu pelatihan
Manajemen Kinerja. Jakarta :
yang
Gramedia Pustaka Utama
nantinya
dapat
membantu masyarakat di Kota
Dharma, Surya. 2005. Manajemen Kinerja. Yogyakarta : Pustaka
M. Nazir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia
Pelajar. Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan
Sektor Publik. Yogyakarta :
Good Governance. Yogyakarta:
Unit Penerbit dan Percetakan.
UGM Press
Sekolah
Tinggi
Ilmu
Manajemen YKPN Gibson, dkk. 1996. Organisasi: Perilaku, Struktur dan Proses,
Mangkunegara.
Jilid I & II. Jakarta : Binarupa
Kinerja.
Aksara
Aditama
Gomes, Faustino Cardoso. 2003.
2005. Bandung
Moleong, Lexy.
Evaluasi :
2005.
Refika
Metode
Manajemen Sumber Daya
Penelitian Kualitatif. Bandung :
Manusia. Yogyakarta : Andi
Remaja Rosda Karya
Offset Nasution. Handoko, Hani T. 2003. Manajemen :
2004. Metode
Research.
Jakarta : Bumi Aksara.
Edisi 2. Yogyakarta : BPFE Pasolong, Istianto, Bambang. 2011. Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif
Harbani.
2007.
Teori
Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Pelayanan Publik. Jakarta : Robbins, Stephen P dan Timothy A
Mitra Wacana Media
Judge. Kast,
Fremont
E
dan
James
E
Organisasi
2008.
Perilaku
(Organizational
Rosenzweig. 2002. Oganisasi
Behaviour). Jakarta : Salemba
dan Manajemen. Jakarta : Bumi
Empat
Aksara Setiyono, Budi. 2014. Pemerintahan Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu.Yogyakarta : Gaya Media
dan Manajemen Sektor Publik. Yogyakarta: CAPS.
Sugiono.
2014.
Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : Rineka Cipta. Tangkilisan, Hassel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta : PT Gramedia. Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja. Jakarta:
PT
Raja
Grafindo
Persada. Non Buku : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang. Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang.
Renstra 2010-2015 Disnakertrans Kota Semarang
