LAPORAN AKHIR PENELITIAN TA 2007
Analisis Kelayakan dan Perspektif Pengembangan Asuransi Pertanian pada Usahatani Padi dan Jagung
Oleh : A. Rozany Nurmanaf Sumaryanto Sri Wahyuni Ening Ariningsih Yana Supriyatna
PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN DEPARTEMEN PERTANIAN 2007
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pendahuluan 1.
Usahatani termasuk aktivitas ekonomi yang sering menghadapi risiko dan ketidak pastian. Ketidak siapan mengantisipasi hal ini dalam skala yang luas dapat menyebabkan kerugian yang besar. Ketidak pastian diklasifikasi dalam beberapa tipe, antara lain ketidak pastian produksi yang terkait dengan faktor alam, risiko akibat bencana, ketidak pastian harga, ketidak tepatan teknologi yang diaplikasikan, akibat tindakan pihak lain, dan ketidak pastian yang bersifat personal.
2.
Perkembangan risiko dan ketidak pastian tersebut, cenderung meningkat dalam dua dasawarsa terakhir. Insiden banjir dan kekeringan yang melanda kawasan pertanian semakin sering terjadi dan dengan cakupan wilayah yang semakin luas. Sementara itu, dari berbagai kajian empiris menyimpulkan bahwa kemampuan memitigasi anomali perilaku iklim belum handal sehingga bencana banjir dan kekeringan masih merupakan ancaman terhadap usahatani. Kondisi seperti ini, dalam waktu yang panjang dan dalam skala luas berimplikasi serius terhadap pertumbuhan produksi pertanian dan kesejahteraan petani.
3.
Menghadapi kondisi demikian, strategi yang dilaksanakan petani dalam menyelamatkan pendapatan dan aset, secara individual melakukan self insurance yang tampaknya semakin tidak memadai. Strategi produksi, pemasaran, finansial dan beberapa hal lainnya memang telah dilakukan sebagian petani, tapi pada kenyataannya masih sulit mengatasi dampak negatif dari resiko dan ketidakpastian usahatani. Untuk itu, diperlukan suatu strategi lain yang sifatnya lebih sistemik dan sistematis misalnya sistem asuransi formal. Dengan demikian, sebuah penelitian lalu diperlukan untuk mengidentifikasi mengenai kemungkinan dibangunnya lembaga asuransi pertanian dengan penekanan pada komoditas prioritas, yakni usahatani padi dan usaha sapi potong.
Metodologi 4.
Sasaran penelitian adalah menghasilkan sejumlah informasi untuk merancang model asuransi pertanian usahatani padi dan usaha sapi potong dan rekomendasi yang diperlukan. Secara rinci, tujuan penelitian adalah (i) menganalisis kelayakan unsur-unsur pokok asuransi pertanian, (ii) menganalisis tingkat kelayakan finansial beberapa unsur kunci bagi pembentukan skim asuransi pertanian yang sesuai, (iii) menganalisis ketersediaan prasyarat esensial yang dibutuhkan sebagai pendukung operasionalisasi asuransi pertanian, dan (iv) menganalisis kebijakan dalam pengembangan asuransi pertanian.
5.
Data yang dibutuhkan mencakup data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari: (i) instansi/lembaga terkait, baik di lingkup Departeman Pertanian maupun dari kementrian dan departemen lain, (ii) 1
lembaga keuangan yang bergerak di bidang asuransi, pemerintah dan swasta, dan (iii) lembaga-lembaga lain yang relevan. Sedangkan data primer digali dari berbagai sumber seperti petani, kelompok tani, PPL dan informan kunci sesuai kebutuhan. Penentuan jumlah contoh untuk setiap kategori sumber data harus mempertimbangkan aspek managerial penelitian secara keseluruhan. 6.
Penelitian dilakukan di dua provinsi, yaitu Jawa Timur dan Sulawesi Selatan yang masing-masing provinsi ditetapkan 2 kabupaten untuk usahatani padi dan usaha sapi potong. Analisis dilakukan secara dominan dengan metode deskriptif, namun analisis dengan metode statistik seperti inferensial juga dioperasikan sesuai dengan konteks permasalahan dan informasi yang akan dihasilkan. Analisis kelembagaan juga dilakukan dari kasus-kasus penting yang ditemui di lapangan sebagai lesson learned dan berguna untuk memperoleh pemahaman empiris secara komprehensif. Sementara itu, kriteris pendekatan yang digunakan untuk menganalisis tingkat kelayakan finansial adalah project feasibility yang difokuskan pada Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan nilai kini nisbah total penerimaan terhadap total pengeluaran (R/C)
Hasil dan Pembahasan 7.
Secara umum asuransi pertanian, khususnya usahatani padi diperlukan untuk menanggulangi kerugian petani akibat gagal panen. Bentuk skim asuransi dipandang lebih sesuai adalah resiko produksi, pendekatan area, namun dalam pelaksanaannya walaupun secara individu tapi dalam wadah kelompok tani. Partisipasi dalam asuransi hendaknya bersifat sukarela, tidak merupakan kewajiban.
8.
Unsur-unsur kunci dalam pembentukan asuransi pertaniani, perlu dibedakan komoditas yang diusahakan karena tingkat risiko, besar biaya produksi dan nilai produk yang spesifik. Pada dasarnya, komoditaskomoditas yang memerlukan penjaminan risiko adalah komoditaskomoditas yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, risiko produksi tinggi, dan tingkat harga yang berfluktuatif.
9.
Data pendukung yang dibutuhkan dalam pembentukan asuransi meliputi antara lain inventarisasi jenis risiko, karakteristik petani, kondisi ekologi dan sosial ekonomi yang dapat memicu risiko, sumber-sumber pembiayaan usahatani, besarnya biaya produksi, harga rata-rata produsen (di gerbang petani), dan rata-rata produksi yang dicapai.
10. Bentuk asuransi untuk usahatani padi yang sesuai adalah pemerintah (BUMN) dengan partisipasi bersifat sukarela. Pendekatan yang sesuai untuk unit pengelolaan adalah unit administrasi (kabupaten, propinsi). Mayoritas petugas lapangan masih mungkin mengalokasikan waktunya untuk melaksanakan tugas tambahan yang berkenaan pelaksanaan asuransi dengan imbalan berupa biaya transport dan insentif disesuaikan dengan volume pekerjaan dan jumlah binaannya. 2
11. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, keinginan peternak sapi potong mengasuransikan usaha ternaknya diprediksikan sangat rendah. Artinya, para peternak sapi potong tidak merasa memerlukan adanya asuransi bagi usaha mereka. Hal ini terkait dengan kecilnya kemungkinan terjadinya risiko kerugian dari usaha tersebut. Sehingga mengikuti program asuransi bagi usaha ternak sapi potong merupakan kegiatan yang tidak diprioritaskan, bahkan belum pernah terpikirkan, khususnya asuransi kematian ternak. 12. Kalaupun ada program asuransi untuk usaha ternak sapi potong yang saat ini diperlukan adalah asuransi kesehatan ternaknya. Dengan permodalan yang terbatas para peternak sangat membutuhkan biaya pengobatan pada saat sapi-sapi terserang penyakit. Disamping itu, hal lain yang dinilai perlu ditangani adalah kerugian peternak akibat ketidak pastian harga. Oleh karena itu, jika ada skim asuransi yang dapat mengantisipasi masalah harga tersebut, tentunya sangat bermanfaat bagi peternak dalam upaya meningkatkan pendapatan. 13. Namun demikian, jika asuransi usaha ternak sapi potong memang diperlukan untuk dikembangkan, mayoritas peternak berharap hendaknya dilakukan dengan pendekatan individual atau perorangan dan bukan secara berkelompok. Disamping itu, keikutsertaan dalam asuransi tersebut disarankan secara sukarela dan tidak merupakan kewajiban. Sementara pengelolaan asuransi seyogyanya dilaksanakan oleh pemerintah, bukan oleh swasta. Sedangkan besarnya premi asuransi diharapkan tidak melebihi 10 persen dari nilai biaya produksi dan berharap adanya subsidi. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 14. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kajian atas struktur dasar asuransi pertanian maka yang layak ditindak lanjuti adalah untuk usahatani padi. Risiko usahatani yang layak diasuransikan adalah kegagalan panen akibat kekeringan, kebanjiran dan serangan organisme pengganggu tanaman. Pendekatan yang layak adalah area (hamparan) dan jika keikut sertaan didasarkan atas sukarela namun harus ada upaya yang memungkinkan tingkat partisipasinya mendekati tingkat partisipasi wajib. 15. Usaha asuransi pertanian untuk usahatani padi hanya layak secara finansial jika ada subsidi dari pemerintah. Terkait dengan itu badan usaha yang mungkin lebih sesuai adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terdapat beberapa skim subsidi yang layak dipilih dengan acuan utama besaran nilai pertanggungan yang akan dibayarkan kepada petani dan tingkat risiko usahatani. 16. Mengingat asuransi pertanian melibatkan banyak sekali faktor-faktor teknis, faktor-faktor manajerial, dan faktor-faktor sosial kelembagaan maka tidak dianjurkan mengembangkan asuransi pertanian tanpa didahului dengan suatu proyek rintisan. 3
17. Asuransi pertanian untuk usahatani padi dapat dikembangkan jika dan hanya jika pemerintah meletakkannya sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian, khususnya usahatani padi. Mengingat bahwa era perubahan iklim telah terjadi sehingga di masa mendatang risiko dan ketidak pastian usahatani padi cenderung meningkat maka "political will" dan konsistensi kebijakan pemerintah di bidang pengembangan asuransi pertanian sangat diperlukan
4
