2
ANALISIS EKONOMI PERIKANAN YANG TIDAK DILAPORKAN DI KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Prospek pasar perikanan dunia sangat menjanjikan, hal ini terlihat dari kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi ikan semakin meningkat. Demand perdagangan ikan cukup tinggi, diperkirakan dunia masih kekurangan stok ikan hingga tahun 2010 sebesar 2 juta ton per tahun dan diperkirakan perdagangan ikan dunia mencapai USD 100 milyar per tahun ( DPP Gapindo 2005). Wilayah Indonesia yang terdiri dari 70 % wilayah laut merupakan suatu kekuatan potensi sebagai supplier produk perikanan yang patut diperhitungkan di kawasan Asia dan dunia, sebagaimana diketahui bahwa pasokan ekspor perikanan Indonesia yang terus meningkat dengan market share yang dicapai dari total pasar dunia kurang lebih 5 % dengan tujuan ekspor ke 90 negara di dunia dan tujuan pasar utama adalah Jepang sebesar 50 %, Amerika Serikat sebesar 17 % dan Uni Eropa sebesar 13 % (DPP Gapindo 2005). Pasar domestik juga cukup kuat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi ikan semakin tinggi. Dengan demikian nampak bahwa prospek pasar perikanan secara global memiliki potensi yang sangat menjanjikan, hal ini memicu usaha untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan terus meningkat, yang didukung dengan teknologi penangkapan yang semakin canggih. Salah satu kemajuan yang nampak dalam bisnis perikanan dalam merespon pasar global adalah modernisasi armada perikanan, pengenalan teknologi yang canggih untuk penangkapan ikan serta pembangunan infrastrukur. Namun demikian, potensi yang besar dengan pasar yang menjanjikan dan kemajuan teknologi terjadi pemanfaatan sumberdaya perikanan yang menghalakan segala cara yang semata-mata untuk mengejar keuntungan sepihak,
3
sehingga menimbulkan berbaga masalah antara lain adalah IUU (Illegal Unreported Unregulation) fishing. Telah terjadi praktek IUU fishing yang melibatkan nelayan dari sejumlah negara asing yang marajalela di hampir seluruh wilayah yang memiliki potensi sumberdaya perikanan yang sangat besar. Permasalahan IUU fishing di perairan Indonesia mencakup pencurian ikan (illegal fishing), perikanan yang tidak dilaporkan (unreported fishing) dan perikanan yang tidak diatur (unregulated fishing) yang mengakibatkan negara dirugikan hingga jutaan US dolar dan besarnya kerugian akibat dari praktek IUU fishing yang diderita oleh negara Indonesia mencapai USD 2.136 juta, yang terdiri dari (i) penangkapan ikan di ZEE Indonesia dan ekspor yang tidak termonitor oleh kapal asing diperkirakan mencapai 4.000 kapal dengan jumlah kerugian sebesar USD 1.200 juta, (ii) kapal-kapal ilegal yang melanggar daerah penangkapan diperkirakan mencapai 1.275 kapal dengan jumlah kerugian sebesar USD 574 juta, (iii) selisih harga BBM dengan jumlah kerugian USD 240 juta, (iv) selisih iuran DPKK sebesar USD 22 juta dan (v) fee yang harus dibayar sebesar USD 100 juta (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2002). Selain itu, Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan bahwa, jumlah ikan yang ditangkap secara ilegal mencapai kurang lebih 1 juta ton setiap tahunnya dengan nilai kerugian mencapai USD 1 sampai dengan 4 miliar. Unreported fisheries merupakan bagian dari IUU fishing yang terjadi karena dilakukan oleh nelayan asing maupun nelayan lokal. Nelayan asing yang beroperasi secara ilegal (illegal fishing) sudah pasti melakukan unreported fisheries karena hasil yang diperoleh dari fishing ground di wilayah ZEEI langsung diekspor ke luar negeri dimana nelayan tersebut berasal atau ke negara lain tanpa dilaporkan (unreported) sebagaimana mestinya, praktek ini mengakibatkan negara mengalami kerugian yang sangat besar karena terjadinya kehilangan nilai ekonomi (economic loss) yang nilainya mencapai jutaan US dolar dan kesalahan data tentang kondisi biologis atau stok sumberdaya perikanan yang sebenarnya serta kerugian secara sosial maupun politik.
4
Unrepoted fisheries juga dilakukan oleh nelayan lokal yang melakukan penangkapan secara legal tetapi tidak dilaporkan (unreported), terdapat kesalahan pelaporan (misreported) dan pelaporan yang tidak sebenarnya (undereported). Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang potensial mempengaruhi terjadinya unreported fisheries antara lain adalah kondisi sosial dan struktural yang berkembang dalam suatu wilayah, misalnya : keberadaan nelayan yang jauh dari Pangkalan Pendaratarn Ikan (PPI) atau Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), sehingga sulit bagi mereka untuk melaporkan hasil tangkapannya. Kebanyakan nelayan masih beroperasi secara tradisional dan menggunakan perahu tanpa motor, nelayan langsung menjual hasil tangkapannya kepada masyarakat disekitarnya dan disekitar wilayah nelayan berada terdapat tangkahan (tauke) yang siap membeli hasil tangkapan nelayan untuk di jual kemudian dengan harga yang lebih tinggi dan lain-lain. Provinsi Maluku Utara dengan luas wilayah 145.891,1 km2 dimana 69,08 % merupakan wilayah laut, memiliki potensi sumberdaya kelautan dan pesisir yang sangat menunjang pembangunan daerah. Wilayah perairan Maluku Utara berada dalam wilayah pengelolaan Laut Seram dan Laut Maluku dengan jumlah potensi sumberdaya ikan (standing stock) diperkirakan mencapai 1.035.230,00 ton dengan jumlah potensi lestari (Maximum Sustainable Yield, MSY) yang dapat dimanfaatkan sebesar 828.180,00 ton per tahun terdiri dari, ikan pelagis 621.135,00 ton per tahun dan ikan demersal 207.045,00 ton per tahun (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, 2005). Kota Ternate merupakan bagian dari provinsi Maluku Utara yang luas wilayahnya didominasi oleh perairan sebesar 97% (5.544,55 km2) dan luas daratan sebesar 4,3 % (250,85 km2). Dengan luas wilayah yang didominasi oleh perairan, Kota Ternate memiliki potensi sumberdaya perikanan yang sangat besar. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ternate (2006), potensi lestari sumberdaya perikanan di wilayah perairan Kota Ternate mencapai 47.838,25 ton per tahun dari standing stock yang dimiliki sebesar 71.757,38 ton per tahun yang terdiri dari ikan pelagis besar seperti tuna, tongkol, cucut, tenggiri dan pelagis kecil seperti
5
layang dan tembang, serta ikan demersal seperti kakap merah, skuda, ekor kuning serta berbagai jenis ikan kerapu. Sebagai wilayah yang memiliki potensi perikanan yang begitu besar, maka sudah pasti menjadi target praktek IUU fishing, hal ini ditandai dengan ditangkapnya sejumlah kapal dan nelayan asing oleh aparat Angkatan Laut dan laporan nelayan lokal tentang keberadaan nelayan asing yang sering beroperasi di wilayah perairan sekitar Maluku Utara dan khususnya wilayah Kota Ternate yaitu di sekitar Pulau Batangdua dan Pulau Hiri. Selain terjadi illegal fishing oleh nelayan asing yang sangat merugikan negara, juga terjadi unreported fisheries yaitu hasil tangkapan yang tidak dilaporkan oleh nelayan lokal. Secara ekonomi hal ini sangat merugikan pemerintah karena terjadinya economic loss dan kehilangan rente sumberdaya (resource rent) perikanan yang ada serta tidak jelasnya data tentang stok sumberdaya perikanan yang sebenarnya (misscalculation). Terjadinya unreported fisheries oleh nelayan lokal dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor sosial budaya, ekonomi, geografis maupun struktural. Sebagaimana yang terjadi di wilayah Perairan Maluku Utara pada umumnya dan khususnya di Kota Ternate, sebagian hasil tangkapan nelayan tidak di daratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagaimana mestinya. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi kerugian secara ekonomi (economic loss) atas pemanfaatan sumberdaya perikanan oleh para nelayan yang beroperasi di sekitar wilayah perairan Kota Ternate. 1.2. Rumusan Masalah Wilayah Kota Ternate yang terdiri dari empat kecamatan dan dua kecamatan pembantu, yaitu Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kecamatan Pulau Moti, Kecamatan Pembantu Batang dua dan Kecamatan Pembantu Pulau Hiri. Pengaruh dari berbagai kondisi, baik kondisi ekonomi, geografis, sosial budaya, dan kebijakan menyebabkan hasil tangkapan para nelayan tidak bisa didaratkan di PPN atau PPI sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan terjadinya unreported fisheries di Kota Ternate.
6
Kebiasaan para nelayan menjual hasil tangkapannya dilakukan langsung kepada masyarakat konsumen di sekitarnya atau kepada tangkahan (tauke). Hal ini mengakibatkan terjadinya unreported fisheries yang merupakan bagian dari IUU Fishing yang telah mengakibatkan terjadinya kerugian ekonomi (economic loss) dan hilangnya rente sumberdaya perikanan yang berpengaruh terhadap pendapatan pemerintah yang di dalam hal ini dianggap sebagai pemilik tunggal (single owner) dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan juga berpengaruh terhadap keadaan data tentang jumlah stok sumberdaya perikanan yang sebenarnya (faktual) khususnya di wilayah perairan Kota Ternate dan wilayah Perairan Maluku Utara pada umumnya, untuk mengetahui hal tersebut, maka dalam penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut : 1) Berapa nilai kerugian ekonomi (economic loss) akibat dari unreported fisheries yang terjadi di Kota Ternate. 2) Berapa peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Ternate atas terjadinya Unreported Fisheries. 3) Berapa rente sumberdaya (resources rent) yang dihasilkan Pemerintah Kota Ternate dalam pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap. 4) Apa yang menyebabkan terjadinya unreported fisheries di Kota Ternate dan bagaimana solusinya. 5) Bagaimana pemanfaatan sumberdaya perikanana yang ekonomis dan lestari di Kota Ternate. 6) Bagaimana
keterkaitan
antara
unreported
fisheries
dengan
optimalisasi
pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap. 7) Bagaimana keterkaitan antara unreported fisheries dengan rezim pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap. 1.3. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :
7
1) Mengestimasi berapa besar kerugian ekonomi yang disebabkan oleh unreported fisheries yang terjadi di wilayah Kota Ternate. 2) Mengestimasi berapa besar peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Ternate atas terjadinya Unreported Fisheries 3) Mengestimasi berapa rente sumberdaya (resources rent) yang dihasilkan Pemerintah Kota Ternate dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap di wilayah perairan Kota Ternate. 4) Mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya unreported fisheries di Kota Ternate dan bagaimana solusinya. 5) Mengkaji bagaimana pemanfaatan sumberdaya perikanan yang ekonomis dan lestari di Kota Ternate. 6) Mengkaji bagaimana keterkaitan antara unreported fisheries dengan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap. 7) Mengkaji bagaimana keterkaitan antara unreported fisheries dengan rezim pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap. 1.4. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan perbaikan kebijakan di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap, yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan nelayan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah, menciptakan lapangan kerja dan pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan (sustainability).
