ANALISIS KEUNGGULAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI MALUKU UTARA
PUBLIKASI ILMIAH Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Magister (S2)
OLEH NURMALA TAJUDDIN NPM: 080414022
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI BIDANG KAJIAN UTAMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE 2017
PUBLIKASI ILMIAH ANALISIS KEUNGGULAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI MALUKU UTARA
Oleh: NURMALA TAJUDDIN NPM: 080414022
Pembimbing I
Tanggal ………………………….
Dr. Muammil Sun’an, SE, MP, M.AP
Pembimbing II
Tanggal …………………………
Dr. Abdul Wahab Hasyim, S.E., M.S
ii
PUBLIKASI ILMIAH
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Magister (S2)
NURMALA TAJUDDIN
Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Dr. Muammil Sun’an, SE, MP, M.AP Dr. Abdul Wahab Hasyim, S.E., M.S Fakultas Ekonomi Universitas Khairun
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI BIDANG KAJIAN UTAMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ANALISIS KEUNGGULAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI MALUKU UTARA
iii
ANALISIS KEUNGGULAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI MALUKU UTARA
NURMALA TAJUDDIN
Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Dr. Muammil Sun’an, SE, MP, M.AP Dr. Abdul Wahab Hasyim, S.E., M.S Dr. Rivai Umar, S.E., M.Si Dr. Nahu Daud, S.E., M.Si Dr. Amran Husen, SE.,ME Fakultas Ekonomi Universitas Khairun
iv
ANALISIS KEUNGGULAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI MALUKU UTARA Oleh: Nurmala Tajuddin magister manajemen Program Pascasarjana Universitas khairun Email: nurmalatajuddin
[email protected]
ABSTRAKSI Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk mempersempit ketimpangan regional yaitu diterapkannya kebijakan pembangunan daerah melalui konsep kawasan andalan, yang dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki daerah. Pertumbuhan kawasan andalan diharapkan dapat memberikan imbas positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekitar (hinterland), melalui pemberdayaan sektor/subsektor sebagai penggerak perekonomian daerah dan keterkaitan ekonomi antardaerah. Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengkaji keunggulan sektor-sektor ekonomi yang ada di Provinsi Maluku Utara; 2) Mengkaji potensi unggulan yang dimiliki masing-masing wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara; 3) Penentuan lokasi serta sektor ekonomi terkait kebijakan pengembangan kawasan ekonomi di Provinsi Maluku Utara. Metode analisis digunakan dalam penelitian ini adalah metode location quotient dan metode shift share. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor unggulan di setiap daerah, terkecuali Kota Ternate. Sedangkan Kepulauan Morotai perlu dijadikan sebagai prioritas dalam pengembangan wilayah disebabkan daerah tersebut memiliki pertumbuhan paling sedikit dalam sektor unggulan, sehingga pemerintah perlu mendorong pengembangan bagi sektor – sektor yang basis agar pertumbuhannya cepat. Selanjutnya, Kabupaten Halmahera Utara memiliki nilai pertumbuhan paling banyak dalam sektor unggulan, maka perlu ada upaya pemerintah untuk menjadikan daerah tersebut sebagai pusat pendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara serta dapat menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan penerimaan pemerintah daerah. Kata Kunci: Sektor Basis/unggulan, Perekonomian Daerah.
v
ANALISIS KEUNGGULAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI MALUKU UTARA Oleh: Nurmala Tajuddin magister manajemen Program Pascasarjana Universitas khairun Email: nurmalatajuddin
[email protected] ABSTRACT .
vi
1.1. Latar Belakang Secara empiris terbentuk pendekatan-pendekatan umum untuk membangun daerah. Pendekatan-pendekatan umum tersebut dilakukan dari tiga perspektif perumusan sebagai berikut (Yustika, 2002): 1. Pendekatan Sektoral; kegiatan pembangunan dirumuskan berdasarkan sektor-sektor yang pada prinsipnya merupakan klasifikasi turunan dari ke-3 kategori besar di dalam lingkup pembangunan daerah. 2. Pendekatan Kewilayahan; kegiatan pembangunan dirumus-kan berdasarkan wilayah/ lokasi di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan. 3. Pendekatan Kelembagaan; kegiatan pembangunan dirumuskan berdasarkan kelembagaan pembangunannya. Selain di perlukan adanya pengembangan kelembagaan sebagai basis kepastian hukum pembangunan secara umum, pendekatan ini juga efektif untuk pembangunan yang tidak memanfaatkan sumberdaya pemerintah / pemerintah daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana Pemerintah Daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999; Blakely, 1989). Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk mempersempit ketimpangan regional yaitu diterapkannya kebijakan pembangunan daerah melalui konsep kawasan andalan, yang dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki daerah. Pertumbuhan kawasan andalan diharapkan dapat memberikan imbas positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekitar (hinterland), melalui pemberdayaan sektor/subsektor unggulan sebagai penggerak perekonomian daerah dan keterkaitan ekonomi antardaerah (Witoelar, 2000). Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk mempersempit ketimpangan regional yaitu diterapkannya kebijakan pembangunan daerah melalui konsep kawasan regional strategis, yang dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki daerah (Haeruman,1996, Kuncoro, 2002). Kawasan strategis merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai penggerak perekonomian wilayah (prime mover), yang memiliki kiteria sebagai kawasan yang cepat tumbuh dibandingkan daerah lainnya dalam suatu propinsi, memiliki sektor unggulan dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitar (hinterland) [Royat, 1996]. 1.2.
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan terkait dengan pengembangan kawasan ekonomi adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana potensi/keunggulan sektor-sektor ekonomi yang ada di Provinsi Maluku Utara ? 2. Bagaimana potensi/keunggulan yang dimiliki masing-masing wilayah terkait dengan pengembangan kawasan ekonomi ? 3. Bagaimana penentuan lokasi/daerah serta sektor ekonomi terkait kebijakan pengembangan kawasan ekonomi di Provinsi Maluku Utara ? 4. Bagaimana strategi kebijakan yang dilakukan dalam pengembangan kawasan ekonomi di Provinsi Maluku Utara ?
1
1.3. 1. 2. 3. II.
Tujuan Penelitian Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut : Mengkaji potensi/keunggulan sektor-sektor ekonomi yang ada di Provinsi Maluku Utara. Mengkaji potensi unggulan yang dimiliki masing-masing wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Penentuan lokasi/daerah serta sektor ekonomi terkait kebijakan pengembangan kawasan ekonomi di Provinsi Maluku Utara. Memberikan kontribusi pemikiran dalam kerangka perumusan kebijakan pengembangan kawasan ekonomi di Provinsi Maluku Utara
III. LANDASAN TEORI 2.1. Teori Basis Ekonomi Berdasarkan teori basis ekonomi, perkonomian suatu wilayah dibagi menjadi dua, yaitu sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis adalah kegiatan-kegiatan yang mengekspor barang dan jasa ke luar batas batas perkonomian wilayah yang bersangkutan. Sedangkan sektor non basis merupakan kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perkonomian wilayah tersebut. Pengertian basis ekonomi di suatu wilayah tidak bersifat statis melainkan dinamis, maksudnya pada tahun tertentu mungkin saja sektor tersebut merupakan sektor basis, namun pada tahun berikutnya belum tentu sektor tersebut secara otomatis menjadi sektor basis. Sektor basis bisa mengalami kemajuan ataupun kemunduran. Adapun sebab-sebab kemajuan sektor basis adalah perkembangan jaringan transportasi dan komunikasi; perkembangan pendapatan dan penerimaan daerah; perkembangan teknologi; dan adanya perkembangan prasarana ekonomi dan sosial. Sedangkan penyebab kemunduran sektor basis adalah adanya perubahan permintaan dari luar daerah, dan kehabisan cadangan sumber daya. 3.2. Analisis Potensi Relatif Perekonomian Wilayah Keunggulan Komparatif Istilah comparative advantage (keunggulan komparatif) mula-mula dikemukakan oleh David Ricardo (1917) sewaktu membahas perdagangan antara dua Negara. Dalam teori tersebut, Ricardo memb uktikan bahwa apabila ada dua Negara yang saling berdagang dan masing-masing Negara mengkonsentrasikan diri untuk mengeskpor barang yang bagi negara tersebut memiliki keunggulan komparatif maka kedua negara tersebut akan beruntung. Ternyata ide tersebut bukan saja bermanfaat dalam perdagangan inetrnasional tetapi juga sangat penting diperhatikan dalam ekonomi global. Keunggulan Kompetitif (Competitive Advantage). Pada saat ini istilah yang sering dipakai adalah competitive advantage (keunggulan kompetitif). Keunggulan kompetitif menganalisis kemampuan suatu daerah untuk memasarkan produknya di luar daerah/luar negeri/ pasar global. Istilah keunggulan kompetitif lebih mudah dimengerti, yaitu cukup melihat apakah produk yang kita hasilkan bias dijual di pasar global secara menguntungkan. Jadi, kita tidak lagi membandingkan potensi komoditi yang sama di suatu negara terhadap komoditi semua negara pesaingnya di pasar global. Namun demikian, manfaat analisis keunggulan kompetitif bagi suatu wilayah adalah terbatas karena tidak banyak komoditi yang memenuhi persayaratan 2
tersebut. Kemampuan memasarkan barang di pasar global sangat terkait dengan tingkat harga yang sedang berlaku di pasar global padahal di sisi lain harga di pasar global selalu berfluktuasi. Dengan demikian, analisis keunggulan kompetitif menjadi tidak langgeng tetapi berdasarkan tingkat harga yang sedang berlaku. Analisis keunggulan komparatif tidak selalu dipengaruhi oleh fluktuasi harga karena menggunakan metode perbandingan. Karena semua pihak terkena fluktuasi harga yang sama maka angka perbandingan tidak berbeda jauh dalam berbagai tingkat harga. Banyak komoditi yang hanya diproduksi untuk kebutuhan lokal atau ada yang dipasarkan ke wilayah tetangga tetapi pada saat ini belum mampu untuk masuk ke pasar global. Sebaliknya analisis keunggulan komparatif tetap dapat digunakan untuk melihat apakah komoditi itu memiliki prospek untuk dikembangkan walaupun saat ini belum mampu memasuki pasar global. eunggulan komparatif dapat dijadikan pertanda awal bahwa komoditi itu punya prospek untuk juga memiliki keunggulan kompetitif. Setidaknya komoditi itu layak untuk dikembangkan baik untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun untuk pasar tetangga. 2.4. Pengembangan Sektor Unggulan sebagai Strategi Pembangunan Daerah Menurut Arsyad (1999:108) permasalahan pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang di dasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia. Menurut pemikiran ekonomi klasik bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah yang miskin sumber daya alam. Hingga tingkat tertentu, anggapan ini masih bisa dibenarkan, dalam artian sumber daya alam harus dilihat sebagai modal awal untuk pembangunan yang selanjutnya harus dikembangkan terus. Dan untuk ini diperlukan faktor-faktor lain, diantaranya yang sangat penting adalah teknologi dan sumber daya manusia (Tambunan, 2001:198). Perbedaan tingkat pembangunan yang di dasarkan atas potensi suatu daerah, berdampak terjadinya perbedaan sektoral dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Rachbini (2001) ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yakni (1) sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar, sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut; (2) karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif, maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas; (3) harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah; (4) sektor tersebut harus berkembang, sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya. Manfaat mengetahui sektor unggulan, yaitu mampu memberikan indikasi bagi perekonomian secara nasional dan regional. Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (technological progress). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.
3
III. METODE PENELITIAN 3.1. Teknik Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam studi ini bersifat sekunder yang bersumber dari Biro Pusat Statistik (BPS) Propinsi Maluku Utara, berbagai publikasi dan laporan Pemda Maluku Utara, serta instansi lainnya. 3.2. Metode Analisis Data 1) Metode Shift Share Analysis Pertambahan lapangan kerja regional sektor i dapat diperinci atas pengaruh dari National Share, Proportional Share, dan Differential shift, dalam notasi aljabar hal itu adalah (Tarigan, 2004): ∆E r,i,t = (Ns i + P r,i + D r,i ) Peranan National share adalah seandainya pertambahan lapangan kerja regional sektor i tersebut sama dengan proporsi pertambahan lapangan kerja nasional secara rata-rata. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut: Ns i,t = E r,i,t-n (E N,t / E N,t-n ) – E r,i,t-n Proportional share adalah melihat pengaruh sektor i secara nasional terhadap pertumbuhan lapangan kerja sektor i pada region yang dianalisis. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut. P r,i,t = {(E N,i,t /E N,i,t-n ) – (E N,t /E N,t-n )}x E r,i,t-n
Hal yang sama dapat juga diperoleh dengan menggunakan rumus: ∆E N ,i ,t ∆E N ,t E r ,i ,t − n − P r,i,t = E E N ,t − n N ,i ,t − n Differential shift menggambarkan penyimpangan antara pertumbuhan sektor i di wilayah analisis terhadap pertumbuhan sektor i secara nasional. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut. D r,i,t = {E r,i,t – (E N,i,t / E N,i,t-n ) E r,i,t-n }
Hasil yang sama dapat juga diperoleh dengan menggunakan rumus:
∆E r ,i ,t ∆E N ,i ,t − E r ,i ,t − n E N ,i ,t − n
D r,i,t =
xE r ,i ,t − n
Dimana: ∆ = Pertambahan, angka akhir (tahun t) dikurangi dengan angka awal (tahun t-n) N = National atau wilayah nasional/wilayah yang lebih tinggi jenjangnya r = Region atau wilayah analisis E = Employment atau banyaknya lapangan kerja i = Sektor industri t = Tahun t-n = Tahun awal 2) Metode Location Quotient Location quotient (kuosien lokasi) atau disingkat LQ adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor / industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor / industri tersebut secara nasional. Rumusnya adalah sebagai berikut. 4
LQ =
qi qr Qi Qn
Keterangan: LQ = koefisien Location Quotient Qi = output sektor i Maluku Utara qi = output sektor i Kabupaten/Kota Qn = output total Maluku Utara qr = output total Kabupaten/Kota Menurut metode ini, bila koefisien LQ >1, maka sektor tersebut cenderung akan mengekspor outputnya ke wilayah lain, atau mungkin ekspor ke luar negeri, sedangkan jika nilai koefisien LQ < 1, ini berarti sektor tersebut cenderung mengimpor dari wilayah lain atau dari luar negeri. Menurut Kadariah (1985), dasar pemikiran dari penggunaan teknik LQ yang dilandasi teori ekonomi basis mempunyai makna sebagai berikut : karena industri basis itu menghasilkan barang dan jasa baik untuk pasar di daerah maupun untuk pasar di luar daerah, rnaka penjualan hasil ke luar daerah akan mendatangkan pendapatan daerah itu. 3.3. Definisi Operasional Variabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan merupakan nilai produksi barang dan jasa akhir dalam suatu waktu kurun waktu tertentu orang-orang dan perusahaan. D 2. Sektor Ekonomi menyatakan lapangan usaha pembentuk PDRB sektoral di suatu wilayah. Berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) 1990 lapangan usaha/sektor ekonomi terbagi menjadi Sembilan sektor yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air minum, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor bank dan lembaga keuangan lainnya dan sektor jasa-jasa. 3. Sektor dan subsektor ekonomi potensial merupakan sektor dan subsector ekonomi yang memiliki satu atau gabungan kriteria seperti keunggulan kompetitif, keunggulan komparatif, spesialisasi jika dibandingkan dengan sektor dan subsektor ekonomi yang sama pada wilayah lainnya. IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Analisis Sektor Unggulan (Location Quotient) Estimasi koefisien LQ setiap daerah di Provinsi Maluku Utara memberikan hasil seperti terlihat pada tabel 4.1. Berdasarkan analisis location quotient pada Tabel 4.1. dapat diketahui bahwa sektor pengangkutan dan komunikasi bukan sektor basis (bukan unggulan) pada setiap daerah, terkecuali Kota Ternate. Sebaliknya, pada sektor pertanian merupakan sektor unggulan pada semua daerah yakni Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Tidore kepulauan, dan Kepulauan Morotai mempunyai nilai LQ lebih baik selama periode 2010–2014 yang mana nilai LQ nya lebih besar dari 1. Sektor Pertanian merupakan sektor unggulan bagi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, terkecuali Kota Ternate. Selanjutnya, sektor bangunan merupakan sektor unggulan bagi daerah Kabupaten Halmahera tengah, Halmahera Timur, Tidore Kepulauan, dan Kepulauan Morotai. Sedangkan sektor perdagangan, hotel & restoran merupakan sektor unggulan pada daerah Kabupaten 5
Halmahera Barat, Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Ternate dan Kota Tidore. Tabel 4.1. Hasil Penentuan Sektor Unggulan (Location Quetient) Kabupaten Sektor
Halbar Halteng Sula
Haltim Halsel Halut Ternate Tidore Morotai
Pertanian
B
B
B
B
B
B
NB
B
B
Tambang
NB
B
NB
B
NB
NB
NB
NB
NB
B
NB
B
NB
B
B
NB
NB
NB
LGA
NB
NB
B
NB
NB
NB
B
NB
NB
Bangunan
NB
B
NB
B
NB
NB
B
B
B
B
NB
B
NB
B
NB
B
B
NB
Angkutan
NB
NB
NB
NB
NB
NB
B
NB
NB
Keuangan
NB
NB
B
NB
NB
NB
B
NB
NB
Jasa-jasa
NB
B
NB
NB
NB
NB
B
B
B
Industri
Dagang,Hotel
Sumber: Lampiran (data diolah), 2017. Keterangan: B = Basis; NB = Non Basis
Sementara sektor industri merupakan sektor unggulan bagi Kabupaten Halmahera Barat, Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Utara. Kemudian, sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor unggulan hanya pada Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur. Secara umum, dari hasil perhitungan LQ di atas terdapat sektor–sektor yang memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif, tentunya sangat diperlukan perhatian untuk dikembangkan sebagai sektor unggulan dalam proses pembangunan Provinsi Maluku Utara di masa yang akan datang. 4.2.
Analisis Shift Share Dengan menggunakan analisis ini akan dapat diketahui perubahan struktur ekonomi masing-masing daerah di Provinsi Maluku Utara selama periode yang diamati. Hasil perhitungan pada Tabel 4.2. menunjukkan bahwa pengaruh bauran industri (industri mix) di Provinsi Maluku Utara selama periode 2010 – 2014 tersebut sudah memberikan perubahan yang berarti bagi perekonomian daerah. Keadaan ini sangat rasional sekali karena peranan atau keunggulan sektor pertanian sudah cukup baik, yang ditunjukkan dengan nilai skor LQ yang relatif besar. Sedangkan pengaruh keunggulan kompetitif dari analisis data menunjukkan bahwa nilai komponen kompetitif yang dimiliki oleh sektor pertanian atau differential shift hasilnya negatif. Sektor – sektor ekonomi yang mempunyai peningkatan keunggulan kompetitif atau differensial shift positif dapat dikategorikan sebagai sektor basis dalam perekonomian daerah. Hasil perhitungan di atas memperlihatkan bahwa sektor jasa, pertanian, dan sektor industri yang dapat diandalkan dalam memajukan perekonomian Provinsi Maluku Utara. Namun, hasil pengujian menunjukkan bahwa sektor jasa memiliki pertumbuhan cepat pada semua daerah, terkecuali Kabupaten Halmahera Timur. Sementara sektor pertanian yang memiliki pertumbuhan cepat adalah Kabupaten 6
Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kota Tidore dan Kepulauan Morotai. Tabel 4.2. Hasil Perhitungan Analisis Shift Share Kabupaten Sektor
Halbar Halteng Sula
Haltim Halsel Halut Ternate Tidore Morotai
Pertanian
C
C
C
L
C
C
L
C
C
Tambang
L
L
L
C
L
L
C
L
L
Industri
C
L
C
C
C
C
C
C
L
LGA
C
C
C
C
C
C
L
L
L
Bangunan
L
C
C
L
C
C
C
C
C
Dagang,Hotel
C
C
L
L
L
C
L
L
L
Angkutan
C
C
C
L
C
C
C
C
L
Keuangan
C
C
L
C
C
C
C
C
L
Jasa-jasa
C
C
C
L
C
C
C
C
C
Sumber: Lampiran (data diolah), 2017.
4.3. Analisis Prioritas Analisis penentuan prioritas dimaksudkan untuk mengetahui langkah awal apa yang harus diambil pemerintah dalam memutuskan pemilihan sektor kabupaten / kota yang menjadi obyek kebijakan. Uji prioritas dengan pembobotan dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama merupakan uji prioritas terhadap daerah dalam hal ini kabupaten-kabupaten dan Kota di propinsi Maluku Utara. Uji kedua adalah uji prioritas terhadap sektor – sektor yang menjadi penyumbang PDRB. Berdasarkan hasil analisis prioritas per Kabupaten/ kota pada Tabel 4.4. menunjukkan bahwa Kabupaten Halmahera Utara dan Kepulauan Morotai yang menjadi prioritas daerah yang perlu dikembangkan untuk menopang pembangunan ekonomi daerah. Kabupaten Halmahera Utara merupakan prioritas dalam pengembangan ekonomi disebabkan daerah tersebut paling banyak memiliki jumlah sektor unggulan yang pertumbuhannya cepat. Sementara, untuk Kepulauan Morotai, menjadi prioritas disebabkan daerah tersebut paling sedikit memiliki pertumbuhan dalam komoditas unggulan yang ada.
7
Tabel 4.3. Matrik Pembobotan LQ – SSA Kabupaten Sektor
Halbar
Halteng
Sula
Haltim
Halsel
Halut
Ternate
Tidore
Morotai
Total
Pertanian
2+2=4
2+2=4
2+2=4
2+1=3
2+2=4
2+2=4
1+1=2
2+2=4
2+2=4
33
Tambang
1+1=2
2+1=3
1+1=2
2+2=4
1+1=2
1+1=2
1+2=3
1+1=2
1+1=2
22
Industri
2+2=4
1+1=2
2+2=4
1+2=3
2+2=4
2+2=4
1+2=3
1+2=3
1+1=2
29
LGA
1+2=3
1+2=3
2+2=4
1+2=3
1+2=3
1+2=3
2+1=3
1+1=2
1+1=2
26
Bangunan
1+1=2
2+2=4
1+2=3
2+1=3
1+2=3
1+2=3
2+2=4
2+2=4
2+2=4
30
Dagang,Hotel
2+2=4
1+2=3
2+1=3
1+1=2
2+1=3
1+2=3
2+1=3
2+1=3
1+1=2
26
Angkutan
1+2=3
1+2=3
1+2=3
1+1=2
1+2=3
1+2=3
2+2=4
1+2=3
1+1=2
26
Keuangan
1+2=3
1+2=3
2+1=3
1+2=3
1+2=3
1+2=3
2+2=4
1+2=3
1+1=2
27
Jasa – Jasa
1+2=3
2+2=4
1+2=3
1+1=2
1+2=3
1+2=3
2+2=4
2+2=4
2+2=4
30
28
29
29
25
28
28
30
28
24
Total
Sumber: data diolah peneliti (2017). Basis = 2 Non-Basis = 1 Cepat = 2 Lambat = 1
Kabupaten Halmahera Utara yang memiliki nilai pertumbuhan paling banyak dalam sektor unggulan, maka perlu ada upaya pemerintah untuk menjadikan daerah tersebut sebagai pusat pendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara serta dapat menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan penerimaan pemerintah daerah. Disamping itu, Kabupaten Halmahera Utara dapat dijadikan daerah utama dalam penyedia bahan baku bagi industri-industri daerah yang sedang dikembangkan maupun yang sudah berkembang di Provinsi Maluku Utara dan khususnya di Pulau Morotai dalam rangka menunjang pengembangan kawasan ekonomi khusus. Sedangkan, sektor – sektor yang tidak memiliki keunggulan tetapi pertumbuhannya cepat perlu diusahakan pengembangannya agar dapat memenuhi pangsa pasar lokal dan sekaligus dapat memberdayakan masyarakatnya. Sementara Kepulauan Morotai dijadikan sebagai prioritas disebabkan daerah tersebut memiliki pertumbuhan paling sedikit dalam sektor unggulan, sehingga pemerintah perlu mendorong pengembangan bagi sektor – sektor yang basis agar pertumbuhannya cepat, yang pada gilirannya dapat menopang pembangunan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan penerimaan bagi pemerintah. Kabupaten Halmahera Utara perlu dijadikan prioritas dalam pengembangan ekonomi daerah, agar tidak terjadi ketimpangan yang terlalu besar dalam pembangunan daerah di wilayah Provinsi Maluku Utara. Hal tersebut juga mengingat daerah tersebut merupakan daerah/wilayah yang masih belum baik kegiatan pembangunannya serta memiliki keterisolasian yang cukup besar terhadap daerah-daerah sekitar (hinterland) sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
8
Tabel 4.4. Analisis Prioritas Per Kabupaten No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kabupaten Halmahera Barat Halmahera Tengah Kepulauan Sula Halmahera Selatan Halmahera Utara Halmahera Timur Ternate Tidore Morotai
Nilai Sebelum Pembobotan 28 29 29 25 28 28 30 28 24
Bobot (Skor) 4 4 3 4 5 2 3 3 1
Hasil
Prioritas
112 116 87 100 140 56 90 84 24
3 2 6 4 1 8 5 7 9
Sumber: Data diolah Peneliti, (2017) Kriteria Pembobotan: Skor/Bobot terendah diberikan kepada kabupaten yang memiliki jumlah pertumbuhan per sektor sedikit (nilai PSS di setiap sektor negatif) dan sebaliknya.
Hasil analisis prioritas per sektor pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa sektor pertanian dan sektor pengangkutan & komunikasi menjadi prioritas dalam pengembangannya. Sektor pertanian menjadi prioritas disebabkan sektor ini menjadi sektor unggulan pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku Utara, terkecuali Kota Ternate, sekaligus memiliki pertumbuhan yang lambat. Sedangkan sektor pengangkutan & komunikasi dijadikan pula sebagai prioritas pengembangan sektor basis/ unggulan yang ada disebabkan sektor ini bukan merupakan andalan bagi setiap daerah di Provinsi Maluku Utara, terkecuali Kota Ternate. Sektor pertanian dijadikan sebagai prioritas disebabkan merupakan sektor unggulan, maka setidaknya mampu memenuhi pangsa pasar lokal dan mengekspor ke daerah lain di luar Provinsi Maluku Utara. Selain itu, sektor pertanian diharapkan mampu memberikan penerimaan bagi pemerintah daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor tersebut. Untuk itu, pemerintah perlu mendorong pengembangan sektor ini di seluruh kabupaten/kota yang pertumbuhannya lambat. Dengan demikian, sektor pertanian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangsa pasar lokal. Selanjutnya, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Sektor pertanian memiliki prospek pengembangan yang tinggi di masa depan. Hal ini ditunjukkan oleh luasnya potensi lahan dan produksinya, tersedianya teknologi agroindustri yang memadai untuk peningkatan nilai tambahnya dan meningkatnya permintaan pasar lokal, nasional dan internasional. Berdasarkan peluang-peluang yang kemungkinan dapat dicapai, maka potensi sektor pertanian perlu direalisasi lebih lanjut. Pengembangan sektor tersebut diharapkan menjadi sektor basis yang dapat bersaing dipasaran sekaligus dapat mengatasi permasalahan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
9
Tabel 4.5. Analisis Prioritas Per Sektor No
Kabupaten
Nilai Sebelum Pembobotan 33 22 29 26 30 26 26 27 30
Bobot (Skor) 5 2 3 2 4 4 1 2 3
Hasil
Prioritas
Pertanian 1 165 1 Tambang 2 44 8 Industri 3 87 5 LGA 4 52 7 Bangunan 5 120 2 Dagang,Hotel 6 104 3 Angkutan 7 26 9 Keuangan 8 54 6 Jasa – Jasa 9 90 4 Sumber: Data diolah Peneliti, (2017) Kriteria Pembobotan: Skor/bobot terendah diberikan kepada sektor yang memiliki jumlah nilai per sektor unggulan sedikit (nilai sektor basis < 1) per kabupaten.
4.4. Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 1. Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Barat memiliki keunggulan dalam sektor pertanian, industri dan pengolahan, serta perdagangan, hotel & restoran. Selain itu, ketiga sektor tersebut juga memiliki pertumbuhan yang cepat. Sementara yang bukan sektor unggulan adalah sektor listrik, gas & air bersih, pengangkutan & komunikasi, keuangan, persewaan & jasa perusahaan serta sektor jasa – jasa. Namun memiliki pertumbuhan yang cepat. Dengan demikian, sektor yang memiliki keunggulan diharapkan dapat memenuhi permintaan daerah luar serta dapat meningkatkan penerimaan daerah dan pendapatan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan sektor unggulan dengan memberikan kemudahan – kemudahan pada masyarakat yang bekerja di sektor tersebut melalui pemberian fasilitas penunjang/pendukung. 2.
Kabupaten Halmahera Tengah Kabupaten Halmahera Tengah memiliki keunggulan dalam sektor pertanian, pertambangan & penggalian, bangunan, dan jasa – jasa. Selain itu, keempat sektor tersebut juga memiliki pertumbuhan yang cepat. Sementara yang bukan sektor unggulan adalah sektor industri pengolahan, listrik, gas & air bersih, pengangkutan & komunikasi, perdagangan, hotel & restoran, serta sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan. Namun sektor perdagangan, hotel & restoran, pengangkutan & komunikasi, serta sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan memiliki pertumbuhan yang cepat. Untuk itu pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan sektor unggulan dengan memberikan kemudahan – kemudahan pada masyarakat yang bekerja di sektor tersebut melalui pemberian fasilitas penunjang/ pendukung. 3.
Kabupaten Kepulauan Sula Kepulauan Sula memiliki keunggulan dalam sektor pertanian, industri & pengolahan, listrik, gas & air bersih, perdagangangan, hotel & restoran, serta sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan. Namun sektor perdagangangan, hotel & restoran, serta sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan memiliki pertumbuhan 10
yang lambat. Sedangkan sektor yang bukan unggulan adalah sektor pertambangan & penggalian, industri pengolahan, pengangkutan & komunikasi, serta sektor jasa – jasa. Dengan demikian, sektor unggulan tetapi pertumbuhannya lambat perlu didorong agar memiliki perkembangan yang pesat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta meningkatkan output. 4.
Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Halmahera Timur memiliki keunggulan dalam sektor pertanian, pertambangan & penggalian, dan sektor bangunan. Akan tetapi sektor hanya sektor pertambangan & penggalian yang memiliki pertumbuhan cepat. Sedangkan sektor yang bukan unggulan adalah sektor industri pengolahan, pengangkutan & komunikasi, perdagangan, hotel & restoran, keuangan, persewaan & jasa perusahaan, serta sektor jasa – jasa.
5.
Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Halmahera Selatan memiliki keunggulan dalam sektor pertanian, industri pengolahan, dan sektor perdagangan, hotel & restoran. Akan tetapi sektor perdagangan, hotel & restoran memiliki pertumbuhan yang lambat. Sedangkan sektor yang bukan unggulan adalah sektor pertambangan & penggalian, listrik, gas & air bersih, bangunan, pengangkutan & komunikasi, serta jasa – jasa. Untuk itu pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan sektor yang bukan unggulan dengan menciptakan berbagai fasilitas pendukung, memudahkan masyarakat dalam berusaha serta pemberian insentif dengan alokasi pembiayaan dalam APBD.
6.
Kabupaten Halmahera Utara Kabupaten Halmahera Utara memiliki keunggulan dan pertumbuhan cepat pada sektor pertanian dan industri pengolahan. Sedangkan sektor yang bukan unggulan adalah sektor pertambangan & penggalian; bangunan; listrik, gas & air bersih; pengangkutan & komunikasi; perdagangan, hotel & restoran; keuangan, persewaan & jasa perusahaan; serta sektor jasa – jasa. Akan tetapi sektor listrik, gas & air bersih; pengangkutan & komunikasi; perdagangan, hotel & restoran; keuangan, persewaan & jasa perusahaan; serta sektor jasa – jasa memiliki pertumbuhan yang cepat. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu meningkatkan / mendorong kegiatan sektor – sektor yang bukan unggulan dengan memfasilitasi melalui membangun sarana dan prasaran pendukung/penunjang. 7.
Kota Ternate Kota Ternate memiliki keunggulan pada sektor bangunan; listrik, gas & air bersih; pengangkutan & komunikasi; perdagangan, hotel & restoran; keuangan, persewaan & jasa perusahaan; serta sektor jasa – jasa. Akan tetapi sektor listrik, gas & air bersih; dan perdagangan, hotel & restoran memiliki pertumbuhan yang lambat. Sedangkan sektor yang bukan unggulan adalah sektor pertanian; pertambangan & penggalian; serta sektor industri pengolahan. 8.
Kota Tidore Kepulauan Kota Tidore Kepulauan memiliki keunggulan pada sektor pertanian; bangunan; perdagangan, hotel & restoran; serta jasa – jasa. Akan tetapi sektor perdagangan, hotel & restoran memiliki pertumbuhan yang lambat. Sedangkan sektor yang bukan unggulan 11
adalah sektor pertambangan & penggalian; listrik, gas & air bersih; bangunan; pengangkutan & komunikasi; serta keuangan, persewaan & jasa perusahaan. 9.
Kabupaten Pulau Morotai Kabupaten Pulau Morotai memiliki keunggulan pada sektor pertanian; bangunan; dan jasa – jasa. Sedangkan sektor yang bukan unggulan dan juga pertumbuhannya lambat adalah sektor pertambangan & penggalian; industri pengolahan; listrik, gas & air bersih; pengangkutan & komunikasi; perdagangan, hotel & restoran; serta keuangan, persewaan & jasa perusahaan. Untuk itu pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan sektor yang bukan unggulan agar dapat menyerap tenaga kerja, dengan memberikan bantuan atau pembiayaan serta subsidi. V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan Penelitian 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor – sektor ekonomi yang merupakan sektor unggulan daerah adalah sektor pertanian. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai LQ yang lebih besar dari satu pada setiap daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, terkecuali Kota Ternate. Disamping merupakan sektor unggulan, sektor pertanian juga memiliki pertumbuhan yang cepat, terkecuali Kabupaten Halmahera Timur. 2. Daerah yang memiliki sektor unggulan paling banyak adalah Kota Ternate, yakni sektor listrik, gas & air bersih, sektor bangunan, perdagangan, hotel & restoran, sektor pengangkutan & komunikasi, sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan, serta sektor jasa – jasa. Akan tetapi sektor perdagangan, hotel & restoran memiliki pertumbuhan yang lambat. Sedangkan daerah yang memiliki sektor unggulan paling sedikit adalah Kabupaten Halmahera Utara. 3. Hasil analisis shift-share menunjukkan bahwa sektor jasa–jasa yang memiliki pertumbuhan cepat paling banyak di setiap daerah kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara, terkecuali di Kabupaten Halmahera Timur. Sedangkan sektor pertambangan & penggalian yang memiliki pertumbuhan cepat paling sedikit di setiap daerah kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara, terkecuali di Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Ternate. 5.2. Saran – Saran Penelitian 1. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di setiap daerah di Provinsi Maluku Utara sekaligus penyumbang PDRB terbesar. Dengan demikian diperlukan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya mendorong kegiatan di sektor tersebut agar bisa mencapai tahapan swasembada pangan. Selanjutnya, menumbuhkan industri-industri masyarakat (UMKM) yang menggunakan bahan baku lokal dari hasil-hasil pertanian sehingga menciptakan nilai tambah serta mendorong kegiatan industri pengolahan dengan menggunakan bahan baku lokal dari sektor pertanian. 2. Kepulauan Morotai perlu dijadikan sebagai prioritas dalam pengembangan wilayah disebabkan daerah tersebut memiliki pertumbuhan paling sedikit dalam sektor basis/ unggulan, sehingga pemerintah perlu mendorong pengembangan bagi sektor – sektor yang basis agar pertumbuhannya cepat. Hal tersebut juga mengingat daerah tersebut merupakan daerah yang masih belum baik kegiatan pembangunannya serta memiliki keterisolasian yang cukup besar terhadap daerah-daerah sekitar (hinterland) sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. 12
3.
Kabupaten Halmahera Utara yang memiliki nilai pertumbuhan paling banyak dalam sektor unggulan, maka perlu ada upaya pemerintah untuk menjadikan daerah tersebut sebagai pusat pendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara serta dapat menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan penerimaan pemerintah daerah. Disamping itu, Kabupaten Halmahera Utara dapat dijadikan daerah utama dalam penyedia bahan baku bagi industri-industri daerah yang sedang dikembangkan maupun yang sudah berkembang di Provinsi Maluku Utara dan khususnya di Pulau Morotai dalam rangka menunjang pengembangan kawasan ekonomi khusus.
13
DAFTAR PUSTAKA Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta. Soepono, Prasetyo, 2001, Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi(Ekspor): Posisi dan Sumbangannya Bagi Perbendaharaan Alat-Alat Analisis Regional, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol.16,No.1,41-53. Tarigan, Robinson. 2004. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta. Todaro, P. Michael. 2000. Economic Development, Seventh Edition, New York: Adfdision Wesley Longman, Inc. Wibowo, Rudi & Soetriono., 2004. Konsep, Teori, dan Landasan Analisis Wilayah. Penerbit Bayumedia, Malang. Widodo, Tri. 2006. Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah). Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta. Witoelar, Erna, 2000, Pengelolaan Pantai dan Pulau-Pulau Kecil Melalui Pendekatan Pengembangan Wilayah, Lokakarya Nasional-Dies Natalis Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta. Yustika, Ahmad Erani, 2007. Perekonomian Indonesia; Satu Dekade Pasca Krisis Ekonomi. Penerbit BPFE – Universitas Brawijaya, Malang.
14
