ANALISIS ATAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN KUDUS DAN KABUPATEN JEPARA
Oleh : Inge Sukmawati Rini Kuswardani
Berdasarkan PSAP no. 4, Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
KABUPATEN KUDUS
Dalam
penyampaian
pengungkapan
ekonomi
makro,
kabupaten
kudus
telah
menyampaikan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan inflasi. Dari laju pertumbuhan ekonominya menunjukkan bahwa perekonomian kudus semakin membaik, sedangkan untuk laju inflasi kabupaten kudus sangat fluktuatif meskipun demikian sektor riil masih terus dapat bergerak, hal ini ditunjukkan atas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus masih menunjukkan angka positif. Dilihat dari kebijakan keuangan, kabupaten kudus sudah menyampaikan penjelasan yang dibutuhkan baik dari segi pendapatan maupun belanja. Dilihat dari bagian indicator pencapaian target kinerja APBD kabupaten kudus, ada informasi mengenai indicator pencapaian target yang akan dicapai. Tetapi seharusnya permasalahan dan solusi berada dalam Bab III bagian 3.2. Karena hal ini akan berpengaruh pada penjelasan hasil kinerja dengan targetnya pada Bab III.
Berdasarkan PSAP no.4 pada Bab II Ekonomi makro, terdapat poin 2.4. yaitu Indikator pencapaian kinerja program entitas pelaporan. Hal ini tidak perlu disampaikan oleh kabupaten kudus karena kabupaten kudus merupakan sebuah entitas pelaporan yang langsung membawahi SKPD. Hal ini berdampak juga pada Bab IV dalam PSAP no.4, dimana Kabupaten kudus tidak perlu menyampaikan ikhtisar pencapaian kinerja program entitas pelaporan.
Bab III tentang ikhtisar realisasi target keuangan menurut PSAP no. 4 menyajikan rincian dari target kinerja keuangan yang ditunjukkan oleh SKPD dan disebutkan faktor-faktor penghambat dan pendukung pencapaian kinerja. Pada kabupaten kudus menunjukkan adanya target kinerja keuangan yang ditunjukkan oleh SKPD. Dalam Bab ini penghambat dan pendukung pencapaian kinerja tidak diungkapkan. Pada Bab IV yaitu tentang kebijakan akuntansi, untuk kabupaten kudus sudah sesuai dengan PSAP no.4. Di sini menerangkan tidak adanya basis pengukuran. Tidak adanya basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan sebenarnya tidak masalah karena bersifat situasional. Sebab basis pengukuran yang dalam PSAP no.4 Bab V bagian 5.3 diungkapkan/ditulis apabila terdapat sorotan-sorotan tertentu atas berbagai pengukuran yang tidak lazim. Pada Bab V atau Bab IV dalam PSAP no. 4 yaitu tentang penjelasan rekening-rekening laporan keuangan, dijelaskan mengenai rincian dan penjelasan dari masing-masing rekening Laporan Keuangan seperti pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, komponen-komponen arus kas yang terdapat di laporan neraca, realisasi anggaran dan laporan arus kas. Contohnya pada kabupaten kudus: Pendapatan Pajak Daerah: 1) Hotel 2) Restoran
3) Hiburan 4) Reklame 5) Penerangan Jalan 6) Bahan Galian Gol.C 7) Parkir Jumlah Pendapatan Pajak
2007 Anggaran Realisasi 294.400.000,00 287.564.850,00 313.647.000,00 382.178.244,00 92.424.000,00 100.552.600,00 1.229.153.000,00 1.289.286.050,00 12.397.276.000,00 12.418.301.815,00 28.333.000,00 28.710.000,00 17.764.000,00 17.395.800,00 14.372.997.000,00 14.523.989.359,00
Selisih Lebih/kurang (Rp) -6.835.150,00 68.531.244,00 8.128.600,00 60.133.050,00 21.025.815,00 377.000,00 -368.200,00 150.992.359,00
Laporan tentang pendapatan pajak daerah terdapat pada laporan realisasi anggaran. Dalam Laporan Realisai Anggaran hanya mencantumkan jumlahnya saja, sedangkan dalam Catatan
Atas Laporan Keuangan Bab V ini menjelaskan lebih rinci tentang dari mana saja sumber pendapatan pajak daerah. Menurut PSAP no.4 terdapat Bab VII yaitu tentang penjelasan atas informasi non keuangan. Sedangkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan kabupaten kudus, informasi tersebut berada dalam Bab VI yang sudah sesuai dengan PSAP no. 4 yaitu diungkapkan dalam Bab baru.
KABUPATEN JEPARA
Dalam
penyampaian
pengungkapan
ekonomi
makro,
kabupaten
jepara
telah
menyampaikan tingkat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan inflasi, dan pendapatan perkapita. Dari laju pertumbuhan ekonominya menunjukkan bahwa perekonomian jepara mengalami penurunan, sedangkan untuk laju inflasi kabupaten jepara juga mengalami penurunan. Tetapi untuk pendapatan perkapita mengalami peningkatan. Dilihat dari kebijakan keuangan, kabupaten jepara sudah menyampaikan penjelasan yang dibutuhkan baik dari segi pendapatan maupun belanja. Dilihat dari bagian indicator pencapaian target kinerja APBD kabupaten jepara, tidak ada informasi mengenai indicator pencapaian target yang akan dicapai. Pada bagian indicator pencapaian target kinerja APBD yang diulas semestinnya masuk pada Bab III sebagai ikhtisar realisasi target keuangan. Berdasarkan PSAP no.4 pada Bab II Ekonomi makro, terdapat point 2.4. yaitu Indikator pencapaian kinerja program entitas pelapor. Hal ini tidak perlu disampaikan oleh kabupaten jepara karena kabupaten jepara merupakan sebuah entitas pelaporan yang langsung membawahi SKPD. Hal ini berdampak juga pada Bab IV dalam PSAP no.4, dimana Kabupaten jepara tidak perlu menyampaikan ikhtisar pencapaian kinerja program entitas pelaporan. Bab III tentang ikhtisar realisasi target keuangan menurut PSAP no. 4 menyajikan rincian dari target kinerja keuangan yang ditunjukkan oleh SKPD.
Pada kabupaten jepara tidak
menunjukkan adanya target kinerja keuangan yang ditunjukkan oleh SKPD. Dalam hal ini kabupaten jepara tidak sesuai dengan PSAP no.4 yang seharusnya target kinerja SKPD berada pada Bab III tetapi dimasukkan dalam Bab II bagian indikator target keuangan. Pada Bab IV yaitu tentang kebijakan akuntansi pada kabupaten jepara pengungkapannya tidak sesuai dengan PSAP no.4. Hal ini dikarenakan kabupaten jepara tidak ada pengungkapan
tentang entitas pelaporan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan kauangan. Untuk basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan tidak ada sebenarnya tidak masalah karena bersifat situasional. Sebab basis pengukuran yang dalam PSAP no.4 Bab V bagian 5.3 diungkapkan/ditulis apabila terdapat sorotan-sorotan tertentu atas berbagai pengukuran yang tidak lazim. Tetapi untuk entitas pelaporan dan basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan harus dicantumkan. Pada Bab V atau Bab IV dalam PSAP no. 4 yaitu tentang penjelasan rekening-rekening laporan keuangan, dijelaskan mengenai rincian dan penjelasan dari masing-masing rekening Laporan Keuangan seperti pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, komponen-komponen arus kas yang terdapat di laporan neraca, realisasi anggaran dan laporan arus kas. Contohnya pada kabupaten jepara: Pendapatan Pajak Daerah: 1) Hotel dan Restoran 2) Hiburan 3) Reklame 4) Penerangan Jalan 5) Bahan Galian Gol.C 6) Parkir 7) Sarang Burung Walet Jumlah Pendapatan Pajak
2007 Anggaran Realisasi 323.750.000,00 324.824.250,00 126.500.000,00 126.669.713,00 230.000.000,00 242.842.033,00 11.260.000.000,00 12.123.449.995,00 205.000.000,00 209.560.310,00 10.500.000,00 11.790.000,00 45.000.000,00 45.300.000,00 12.200.750.000,00 13.084.436.301,00
Selisih Lebih/kurang (Rp) 1.074.250,00 169.713,00 12.842.033,00 863.449.995,00 4.560.310,00 1.290.000,00 300.000,00 883.686.301,00
Laporan tentang pendapatan pajak daerah terdapat pada laporan realisasi anggaran. Dalam Laporan Realisai Anggaran hanya mencantumkan jumlahnya saja, sedangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Bab V ini menjelaskan lebih rinci tentang dari mana saja sumber pendapatan pajak daerah. Menurut PSAP no.4 terdapat Bab VII yaitu tentang penjelasan atas informasi non keuangan. Sedangkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan kabupaten jepara, informasi tersebut digabung dalam Bab V poin 5.4 yang seharusnya menurut PSAP no. 4 informasi ini harus dipisah menjadi Bab baru yaitu Bab VI.
KESIMPULAN
Berdasarkan PSAP no. 4, penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk kabupaten kudus sebagian besar sudah sama dengan standar pelaporannya. Walaupun ada sedikit kekurangan yaitu tindak adanya penjelasan rinci tentang indicator pencapaian target kinerja APBD. Selain itu terdapat salah penempatan faktor-faktor yang menghambat pencapaian kinerja. Apabila penyusunan CALK sudah sesuai dengan PSAP no. 4 hal ini akan lebih mempermudah pengguna umum dalam membaca laporan keuangan, sehingga tidak terjadi salah interpretasi. Sedangkan untuk kabupaten jepara masih banyak kekurangan dalam penempatan dan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan yang didasarkan pada PSAP no.4. Perbedaan yang mencolok dari standar dengan penyampaiannya yaitu pada Bab IV tentang kebijakan akuntansi pada kabupaten jepara yang pengungkapannya tidak sesuai dengan PSAP no.4. Hal ini dikarenakan kabupaten jepara tidak mengungkapkan entitas pelaporan da basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
