ANALISIS PADA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN KUDUS DAN KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2007 Oleh : Yusshinta Polita Gabrielle Pariury 1. Kebijakan Ekonomi Makro Berdasarkan SAP No.4, CaLK harus menampilkan indikator ekonomi berupa PDRB, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga dan neraca pembayaran. Dilihat dari struktur penyajiannya, indikator dan informasi dalam sektor ini dijelaskan dengan lebih lengkap oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, dibandingkan Kabupaten Kudus. Hal ini karena Kabupaten Jepara menyajikan informasi mengenai nilai PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi dan pendapatan per kapita. Sedangkan Kabupaten Kudus hanya memberikan informasi mengenai PDRB dan laju inflasi. Namun Kabupaten Kudus melakukan perbandingan indikator ekonomi makro dalam kurun 3 tahun yaitu 2005, 2006, dan 2007. Berikut ini data rinci indikator ekonomi makro Kabupaten Kudus dan Jepara :
No 1
Indikator
PDRB Laju Pertumbuhan 2 Ekonomi 3 Laju Inflasi Pendapatan 4 per kapita Sumber : www.bpk.go.id
Tabel 1 Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus 2005 % 2006 19.822.794,31 8,04% 21.417.328,55
17,73%
-65,54%
6,11%
% 11,52%
2007 23.884.990,97
11,13%
6,79%
No 1 2 3
Tabel 2 Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Jepara Kabupaten Jepara Indikator 2006 % 2007 5.677.316.960.000,00 6.610.440.480.000,00 16,44% PDRB Laju Pertumbuhan 4,78% -12,34% 4,19% Ekonomi Laju Inflasi -14,80% 6,33% 7,43%
Pendapatan per kapita 4 Sumber : www.bpk.go.id
5.365.760,00
14,75%
6.157.088,00
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa : •
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ibarat sebuah kue yang dimiliki oleh suatu daerah. Bagian yang diterima masing-masing penduduk tergantung pada besar kecilnya kue tersebut. Semakin besar kue tersebut maka makin besar bagian yang diterima oleh masing-masingnya, dengan harapan pembagian tersebut merata dan dapat dinikmati seluruh penduduk, bukan hanya segelintir orang saja. PDRB sebagai salah satu indikator dalam menilik keberhasilan pembangunan. Walaupun tolak ukur ini mulai bergeser pada tolak ukur penduduk miskin, akan tetapi
pertumbuhan
ekonomi
memiliki
kaitan
erat
dengan
pemerataan
pembangunan yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap jumlah penduduk miskin. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Jepara, baik dari besar maupun persentase kenaikannya, lebih baik daripada Kabupaten Kudus. Ini menunjukkan kinerja perekonomian Kabupaten Jepara lebih baik. •
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara mengalami penurunan dari tahun 2006.
•
Laju inflasi Kabupaten Kudus mengalami naik-turun selama tahun 2005-2007. Hal ini mengindikasikan perekonomian Kabupaten Kudus sangat fluktuatif. Laju Inflasi merupakan salah satu faktor ekonomi yang sangat berpengaruh di daerah, namun faktor ini diluar kendali dari Pemerintah Daerah, karena
sangat
dipengaruhi dari perubahan kebijakan pemerintah pusat. Meskipun demikian sektor riil masih terus dapat bergerak, hal ini ditunjukkan atas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus masih menunjukkan angka positif.
Angka inflasi kab. Kudus yang sebesar 6,79 persen itu menandakan telah terjadi kenaikan harga barang-barang/jasa secara umum sebesar 6,79 persen dari hargaharga di tahun sebelumnya. Jika dibandingkan pada periode 2006-2007, Kabupaten Jepara pun lebih baik karena mampu menurunkan tingkat inflasi namun sebaliknya Kabupaten Kudus tingkat inflasinya mengalami kenaikan. •
Pendapatan per kapita Kabupaten Jepara mengalami peningkatan, menunjukkan tingkat perekonomian keluarga di daerah ini semakin membaik, hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang mengalami penurunan.
2. Pendapatan Asli Daerah •
Sumber PAD PAD merupakan sumber pendapatan yang digali dari potensi SDA dan masyarakat
di wilayah masing-masing. Meskipun rata-rata PAD hanya memberikan masukan sebesar 9% dari total pendapatan daerah, namun kedua kabupaten ini, yaitu Kudus dan Jepara, tetap menjadikan pelayanan masyarakat sebagai sumber potensial PAD. Padahal PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (pasal 3 Undang-Undang nomor 33 tahun 2004). Berikut ini merupakan tabel sumber Pendapatan Asli Daerah : Tabel 3 Sumber-sumber PAD SUMBER Pajak daerah Retribusi daerah Pengelolaan kekayaan daerah Lain-lain TOTAL PAD Sumber : www. bpk.go.id
KABUPATEN KUDUS 14.523.989.359,00 33.851.727.205,00 1.585.510.689,00 5.220.390.851,48 55.181.618.104,48
26.3 61.3
KABUPATEN JEPARA 13.084.436.301,00 37.388.298.079,00
20.4 58.1
2.9 9.5 100
1.958.333.660,00 11.911.486.210,00 64.342.554.250,00
3 18.5 100
Dari tabel di atas diketahui bahwa kedua kabupaten tersebut mengandalkan sumber yang sama untuk mengumpulkan PAD yaitu dari Retribusi Daerah, yang keduanya juga cukup dominan karena lebih dari 50% dari total PAD.
Penelitian yang dilakukan oleh Logan (1986) mengindikasikan pemerintah daerah mendapatkan keuntungan dari persepsi yang muncul dari penggunaan bantuan pemerintah untuk peningkatan pelayanan pajak demi meningkatkan PAD dari pajak. Temuan penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Dollery dan Worthington (1996) yang mengindikasikan adanya keuntungan yang didapat pemerintah dengan melakukan ilusi fiskal melalui peningkatan belanja dan penurunan pendapatan pajak, sehingga bisa memperoleh transfer dalam jumlah yang lebih besar. Hasil penelitian ini memberikan indikasi adanya informasi yang asimetris yang diterima oleh pemerintah pusat dari pemerintah daerah. Daftar penyumbang terbesar PAD dibawah ini memperlihatkan bahwa orang sakit yang mengakses layanan kesehatan di puskesmas maupun di rumah sakit. Hal ini membuktikan orang sakit merupakan pendongkrak pendapatan daerah. Ironis, karena selama ini pemerintah mengandalkan retribusi pelayanan kesehatan, tetapi pemenuhan fasilitas dan dana kesehatan bagi rakyat, khususnya rakyat miskin selama ini masih dinilai sangat rendah. Pemerintah setidaknya harus mengimbangi dengan layanan yang baik. Rinciannya ditampilkan dalam tabel di bawah ini : Tabel 4 Daftar Sumber-sumber Terbesar PAD Sumber PAD Pajak reklame Pajak penerangan jalan Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pasar Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Restribusi pembuatan KTP dan Akta Penerimaan Jasa Giro
KABUPATEN KUDUS 1.289.286.050,00 12.418.301.815,00 25.467.981.010,00 2.149.387.500,00 944.114.900,00 842.565.000,00 3.080.000.239,48
% 2,3 22,5 46 3,9 1,7 1,5 5,6
Sumber PAD Penerimaan Sumbangan Pihak III Pajak penerangan jalan Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pasar Retribusi Ijin Gangguan Restribusi pembuatan KTP dan Akta Penerimaan Jasa Giro
KABUPATEN JEPARA 4.955.155.685,00 12.123.449.995,00 28.842.037.024,00 1.942.446.975,00 2.070.000.530,00 849.787.000,00 1.116.367.569,00
% 7,7 18,8 44,8 3 3,2 1,3 1,7
Sumber : www. bpk.go.id
Jika dilihat dari penerima beban dari serapan PAD tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Kudus dan Jepara memiliki perbedaan. Walaupun penyumbang terbesar pertama dan kedua pada Kabupaten tersebut adalah retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi penerangan jalan, namun terlihat perbedaan pada posisi ketiga. Dimana di
Kabupaten Kudus sebanyak 5,6% PAD berasal dari Penerimaan Jasa Giro, sedangkan 7,7% PAD pada Kabupaten Jepara berasal dari Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang cukup besar di Kabupaten Jepara dilatarbelakangi oleh banyaknya pengusaha dan industri di daerah ini, terutama yang bergerak di bidang furniture atau mebel. Kabupaten Jepara pun mengandalkan Retribusi Ijin Gangguan juga karena daerah ini merupakan daerah industri yang rawan akan gangguan. •
Pajak Daerah Dari seluruh objek pendapatan pada kelompok Pajak Daerah Kabupaten Jepara,
seluruhnya mampu melampaui target yang ditetapkan yaitu rata-rata 107,2%.Kabupaten Kudus merupakan penghasil cukai tembakau yang sangat potensial bagi negara. Tahun 2007 dihasilkan cukai sebesar 11,00 trilyun rupiah, yang terdiri dari cukai hasil tembakau 99,75 persen, cukai lainnya sebesar 0,02 persen dan penerimaan lainnya 0,24 persen. Penerimaan PPN dan PPH di kabupaten Kudus tahun 2007 sebesar 2,60 trilyun rupiah berasal dari PPN hasil tembakau sebesar 98,60 persen, PPN impor sebesar 0,87 persen dan PPH pasal 22 sebesar 0,53 persen. •
Retribusi Secara umum pada Kabupaten Jepara, penerimaan dari Retribusi daerah melampaui
target,
dari
rencana
sebesar
Rp33.757.359.000,00
dapat
direalisasikan
Rp37.388.298.079,00 atau 110,8%. Terdapat beberapa objek retribusi yang tidak memenuhi target, yaitu: Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi ijin gangguan, retribusi yang berkaitan dengan ijin usaha dan Retribusi pelayanan administrasi. Tidak tercapainya target penerimaan beberapa objek retribusi tersebut, secara umum disebabkan menurunnya kondisi perekonomian Jepara, terutama akibat melemahnya industri mebel selama tahun 2007. Kondisi yang demikian membawa dampak yang cukup signifikan pada melemahnya sektor-sektor perekonomian lainnya. Sementara itu, terdapat 2 objek retribusi yang tidak dianggarkan tetapi terdapat realisasinya, yaitu: Retribusi Ijin Usaha Pariwisata Rp2.367.500,00 dan Retribusi Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Rp2.967.520,00.
•
Penerimaan Lain-Lain Pada Tahun Anggaran 2007, Pos Penerimaan Lain-lain Kabupaten Jepara yang
merupakan
pos
pendapatan
inkonvensional
yang
direncanakan
sebesar
Rp9.759.773.000,00 realisasinya mencapai 122,02% atau sebesar Rp11.908.861.210,00. Terdapat beberapa objek Penerimaan Lain-lain PAD yang kurang dari antara lain: Pendapatan denda Pajak, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Penerimaan Sumbangan Pihak III.
Tidak tercapainya denda pajak menunjukkan pembayaran wajib
pajak daerah cukup tertib. Sementara itu, tidak tercapainya target Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan disebabkan terutama oleh tidak tercapainya target cicilan kios pasar Jepara I, Kios Pasar Tanggulasi dan Kios Pasar Kalinyamatan. Sedangkan tidak tercapainya target Penerimaan Sumbangan Pihak III terutama disebabkan oleh tidak terealisasinya penerimaan dari Kawasan Industri Mulyoharjo dan Pemakaian air laut dibawa ke darat (PT.PLN). 3. Belanja Anggaran belanja daerah
Kabupaten Kudus diklasifikasikan menurut fungsi
sedangkan Kabupaten Jepara dikelompokkan menurut jenis belanja. Data mengenai rincian belanja tersebut ditampilkan pada tabel berikut ini :
Tabel 5 Belanja APBD Kabupaten Kudus Tahun 2007 BELANJA Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Belanja Tidak Terduga
Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Gedung, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Lainnya
TOTAL BELANJA
BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga
Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja modal
TOTAL BELANJA
Anggaran 536.975.792.000,00
Realisasi 482.002.497.312,00
334.119.619.000,00 154.349.679.000,00 1.839.681.000,00 1.250.000.000,00 21.899.212.000,00 10.302.350.000,00 1.912.206.000,00 10.953.045.000,00 350.000.000,00
294.719.559.816,00 141.059.961.219,00 925.768.366,00 1.250.000.000,00 20.670.679.495,00 10.186.980.000,00 1.904.559.410,00 10.945.504.540,00 339.484.466,00
48,81 23,36 0,15 0,21 3,42 1,69 0,32 1,81 0,06
125.612.611.000,00
121.783.974.696,00
20,17
497.000.000,00 37.874.555.000,00 50.172.357.000,00 26.936.330.000,00 10.132.369.000,00
361.435.000,00 37.070.833.205,00 49.292.867.441,00 25.797.800.100,00 9.261.038.950,00
0,06 6,14 8,16 4,27 1,53
-
-
662.588.403.000,00
603.786.472.008,00
% dr ∑ Belanja
79,83
-
Tabel 6 Belanja APBD Kabupaten Jepara Tahun 2007 Anggaran Realisasi 372.862.029.000,00 352.665.681.153,00
100
% dr ∑ Belanja
52,65
276.077.022.000,00 69.888.347.000,00 24.896.660.000,00 2.000.000.000,00
268.814.608.635,00 57.929.624.518,00 24.896.060.000,00 1.025.388.000,00
40,13 8,65 3,72 0,15
340.366.085.000,00
317.159.220.904,00
47,35
54.977.457.000,00 105.087.425.000,00 180.301.203.000,00
50.866.005.352,00 93.911.867.400,00 172.381.348.152,00
7,59 14,02 25,74
713.228.114.000,00
669.824.902.057,00
100
Sumber : www. bpk.go.id
Belanja yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) merupakan batas tertinggi dari pengeluaran dana. Dan diharapkan bahwa angka yang dianggarkan pada sisi pendapatan merupakan angka batas rendah dari suatu penerimaan daerah. Berdasar tabel diatas perbandingan Total Belanja APBD Kabupaten Kudus dan APBD Kabupaten Jepara dapat dilihat bahwa total pengeluaran APBD Kabupaten Jepara lebih besar dibanding dengan APBD Kabupaten Kudus. Namun kami melihat bahwa anggaran belanja kedua kabupaten tersebut lebih didominasi belanja pegawai, dibandingkan belanja lain yang ditujukan untuk kepentingan
rakyat. Jadi pemerintah tidak mengoptimalkan pelayanan publik tapi mementingkan kepentingan sendiri daripada kepentingan rakyat. Hasil ini juga menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memaksimalkan belanja tetapi di sisi lain tidak diimbangi dengan optimalisasi penerimaan PAD. Hal ini bisa jadi memberikan sinyal tidak produktifnya alokasi sumber pembiayaan oleh pemerintah pusat. 4. IKHTISAR LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD : Tabel 7 Ikhtisar Realisasi Anggaran SKPD Anggaran Realisasi Kab. Kudus 310.882.354.000 288.367.003.166 Kab. Jepara 713.228.114.000 670.960.561.907 Sumber : www.bpk.go.id
% 92,76% 94,07%
Dari tabel di atas, Kabupaten Jepara lebih baik daripada Kabupaten Kudus, dalam merealisasikan anggaran pada SKPD. Hal ini berarti SKPD di setiap daerah tak bisa mengoptimalkan anggarannya dengan baik. Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini adalah : o Kurangnya kemampuan SKPD dalam menyerap dana dari pusat, maupun dari PAD. o Ada kemungkinan kurangnya waktu pelaksanaan proyek. Karena menurut sumber kami dari pemerintahan, terkadang dalam proses pelelangan atau pengalokasian tugas terkesan lama dan berbelit-belit. Hal ini karena ada kepentingan pihakpihak yang terkait di dalamnya. o Kurangnya kapabilitas dan kemampuan SDM pada pemerintahan daerah.
Anggaran Kabupaten Kudus paling besar digunakan untuk Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan Kabupaten Jepara anggaran terbesar adalah pada Pendidikan dan Setda. Ini berarti pembangunan yang dilakukan Kabupaten Kudus lebih optimal dibandingkan Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara lebih mengutamakan pengeluaran yang ditujukan untuk tujuan pendidikan. Hal ini cukup baik, namun anggaran untuk Sekretaris Daerah yang juga cukup besar menunjukkan
bahwa anggaran pun
dioptimalkan pada administrasi pemerintahan, yang harusnya bisa diminimalkan. Pemerintah Kabupaten Jepara pun harus meningkatkan anggaran di bidang pekerjaan umum, untuk mengoptimalkan pembangunan daerah.
