AKUNTANSI PENGGABUNGAN USAHA

AKUNTANSI PENGGABUNGAN USAHA Oleh : Marisi P. Purba

Edisi Kedua Cetakan Pertama, 2008 Hak Cipta © 2008 pada penulis, Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

GRAHA ILMU Candi Gebang Permai Blok R/6 Yogyakarta 55511 Telp. : 0274-882262 ; 0274-4462135 Fax. : 0274-4462136 E-mail : [email protected]

P. Purba, Marisi AKUNTANSI PENGGABUNGAN USAHA/MARISI P. PURBA Edisi Kedua – Yogyakarta; Graha Ilmu, 2008 x + 124

hlm, 1 Jil. : 21 cm.

ISBN: 978-979-756-410-0

1. Akuntansi

I. Judul

KATA PENGANTAR

P

uji dan syukur pada Dia, Sang Gembala yang Agung, yang karena berkat-Nya buku ini dapat diselesaikan.

Menyongsong era adopsi penuh International Accounting Standard (IAS) dan International Financial Reporting Standard (IFRS), penulis merasa terbeban untuk menggali hal-hal yang berkaitan dengan penerapan IAS dan IFRS di Indonesia. Penulis mencoba memberikan kajian sederhana dan singkat yang dapat menggiring para pembaca untuk melihat sisi baik dan buruk adopsi IFRSs dan IASs di Indonesia. Berdasarkan IFRS 3, transaksi penggabungan usaha harus dicatat dengan menggunakan metode pembelian. Metode tersebut mengharuskan identifikasi perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi dalam setiap

transaksi penggabungan usaha. Penulis mencoba menguraikan hal-hal yang terkait dengan akuntansi penggabungan usaha dan permasalahan seputar penerapan IFRS 3 tentang, ‘Business Combinations’ di Indonesia dan perbedaan antara IFRS 3 dan Statement Financial Accounting Standard 141R tentang, ‘Business Combinations’ (FAS 141R) yang baru dikeluarkan pada akhir tahun 2007 yang lalu. Hingga buku ini ditulis, Indonesia belum melakukan adopsi atas IFRS 3, sehingga masih menerapkan IAS 22 yang diterjemahkan menjadi PSAK 22, yang mengijinkan penggunaan metode pembelian dan penyatuan kepemilikan. Namun DSAK telah merencanakan adopsi atas IFRS 3 pada tahun 2009 dalam rangka konvergensi dengan IAS dan IFRS. Rencana ini harus disikapi dengan hati-hati, terutama efek adopsi tersebut terhadap aktivitas merger dan akuisisi perusahaan-perusahaan di Indonesia harus diantisipasi. Negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat telah mengikuti jejak IASB dengan melakukan penerapan metode tunggal, yaitu metode pembelian sebagai satusatunya metode yang diijinkan. Namun, sebagaimana dijelaskan pada buku ini, penerapan metode pembelian sebagai metode tunggal bukanlah tanpa kritik dan keberatan. Penulis juga memaparkan betapa pentingnya kesiapan undang-undang perpajakan, undang-undang perseroan terbatas dan ketentuan pelaksanaan lainnya vi

Akuntansi Penggabungan Usaha

dalam mengantisipasi adopsi penuh IFRS 3. Sebab masalah perpajakan dan hukum kerap sekali mengalami persinggungan dengan standar akuntansi keuangan yang diterapkan. Buku ini harus dibaca dengan mengacu kepada International Accounting Standard (IAS) dan International Financial Reporting Standards (IFRSs) per 1 Januari 2007 yang telah dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Besar harapan penulis buku ini dapat membantu rekan-rekan akademisi dan praktisi akuntansi yang ingin mengikuti perkembangan ilmu akuntansi keuangan. Penulis menyadari adanya kelemahan dan kekurangan dalam buku ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Kritik dan masukan dari pembaca sangat diharapkan dan dapat dikirim melalui e-mail ke: [email protected]. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada istri dan anada tercinta, Ciceu Tri Cahyati dan Cecilia Putri Cahyati Purba atas dukungan dan kasih sayangnya selama buku ini ditulis. Ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya juga disampaikan kepada Graha Ilmu yang bersedia menerbitkan buku ini. Bandung, Juni 2008

Penulis

Kata Pengantar

vii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

v

DAFTAR ISI

ix

BAB 1 TRANSAKSI PENGGABUNGAN USAHA 1.1 Definisi Penggabungan Usaha 1.2 Mengapa Penggabungan Usaha Dilakukan? 1.3 Jenis-jenis Transaksi Penggabungan Usaha

1 3 6 9

BAB 2 METODE PENCATATAN TRANSAKSI PENGGABUNGAN USAHA 2.1 Perkembangan Standar Akuntansi Penggabungan Usaha 2.2 Pooling Vs Purchasing 2.3 Metode Pembelian 2.4 Fresh Start-Approach dan Goodwill Accounting

17 19 25 37 55

BAB 3 PENGAKUAN, ALOKASI DAN PEMBEBANAN GOODWILL 3.1 Pengakuan Goodwill 3.2 Alokasi dan Pembebanan Goodwill BAB 4 EFEK PAJAK TANGGUHAN PENGGABUNGAN USAHA Pengakuan Aktiva dan Kewajiban Pajak Tangguhan

59 60 64 77 80

BAB 5 AKUISISI BERTAHAP Penetuan Nilai Wajar Aktiva, Kewajiban dan Goodwill

89 90

BAB 6 AKUISISI TIMBAL BALIK Penentuan Biaya Perolehan dan Goodwill

97 98

BAB 7 PENGGABUNGAN USAHA ENTITAS SEPENGENDALI 7.1 Definisi Entitas Sepengendali 7.2 Metode Pencatatan 7.3 Selisih Restrukturisasi Entitas Sepengendali

111

DAFTAR PUSTAKA

119

TENTANG PENULIS

123

x

105 107 108

Akuntansi Penggabungan Usaha

1 TRANSAKSI PENGGABUNGAN USAHA

E

ra globalisasi telah mendorong entitas-entitas bisnis melakukan strategi bisnis dalam skala internasional. Strategi bisnis dapat meliputi inovasi produk, ekspansi pasar, pencarian sumber daya baru dan lain-lain yang dilakukan dengan tidak lagi memandang batas-batas negara atau borderless. Strategi bisnis dapat dilakukan dalam bentuk joint operation, co-branding, joint marketing dan sebagainya. Dan tidak jarang pula, strategi bisnis dilakukan dengan cara merger dan akuisisi atau dalam ilmu akuntansi biasa disebut dengan penggabungan usaha. Transaksi ini sangat mungkin dilakukan saat ini, mengingat perdagangan saham juga telah dilakukan secara luas tanpa memandang batas-batas negara. Apalagi teknologi saat ini mendukung hal tersebut dilakukan. Sejarah telah menunjukkan bahwa penggabungan usaha banyak memberikan dampak positif terhadap

pertumbuhan perekonomian dunia dan juga turut andil dalam mempercepat proses globalisasi. Beberapa contoh mega merger dan akuisisi di dunia yang dilakukan secara transnasional oleh perusahaan-perusahaan berskala besar selama abad ke-20 dan awal abad ke-21 menunjukkan hal tersebut, sebagai contoh, merger antara Reed International dan Dutch Publisher Elseiver, akuisisi Kraft and General Foods oleh Phillip Morris, akuisisi PT HM Sampoerna Tbk oleh PT Phillip Morris Indonesia dan lain-lain. Di Indonesia transaksi penggabungan usaha bukanlah hal yang baru, walaupun volume transaksinya belum begitu besar. Berbagai masalah hukum bisnis yang rumit terkait dengan transaksi penggabungan usaha pernah muncul di Indonesia. Kondisi tersebut telah mendorong negara dan pemerintah mengeluarkan berbagai aturan terkait dengan transaksi penggabungan usaha1.

1 Di Indonesia telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 tahun 1998 tentang “Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas” memberikan ketentuan yang terkait dengan tata cara penggabungan usaha.

2

Akuntansi Penggabungan Usaha