AKUNTANSI PERPAJAKAN AKUNTANSI PAJAK ATAS PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PEMEKARAN USAHA

AKUNTANSI PERPAJAKAN Modul ke:

AKUNTANSI PAJAK ATAS PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PEMEKARAN USAHA Fakultas

EKONOMI Program Studi

MAGISTER AKUNTANSI www.mercubuana.ac.id

Dr. Suhirman Madjid, SE.,MS.i.,Ak., CA. HP/WA : 081218888013 Email : [email protected]

PENDAHULUAN • Dalam kondisi perekonomian dengan pertumbuhan stabil berkesinambungan apalagi kalau dinamis dan booming banyak perusahaan akan melakukan ekspansi dan memperbesar usahanya untuk memanfaat kesempatan dan peluang. Pengembangan usaha yang demikian akan diikuti dengan suatu restrukturisasi (perubahan struktur perusahaan yang makin besar), misalnya dalam bentuk akuisisi (pembelian perusahaan lain, asset atau saham), penggabungan (merger), peleburan (consolidation), pemekaran unit/ cabang (spin off), atau pemecahan usaha (split off). • Namun sebaliknya, dalam kondisi perekonomian yang mengalami penurunan (krisis ekonomi dan moneter, terjadi pertumbuhan negatif (stagnasi)), perusahaan juga akan melakukan restrukturisasi (perubahan struktur perusahaan yang makin kecil/ ramping), misalnya dalam bentuk reorganisasi (dengan memperkecil diri untuk tetap bertahan), penjualan unit usaha (sell off), dan bahkan likuidasi perusahaan (yang didahului dengan kepailitan).

KONSEP PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PEMEKARAN USAHA • Penggabungan Usaha (marger) menurut definisi akuntansi adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali (kontrol) atas aktiva dan operasional perusahaan lain. Merger dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akuisisi dan penyatuan kepemilikan. • Akuisisi adalah penggabungan usaha dimana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi, dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham. Sedangkan penyatuan kepemilikan adalah suatu penggabungan usaha dimana para pemegang saham perusahaan yang bergabung secara bersama-sama memiliki kendali atas seluruh aktiva dan operasional perusahaan yang tergabung serta memiliki tanggung jawab bersama sehingga tidak ada pihak yang dapat diidentifikasikan sebagai pengakuisisi.

Tujuan utama penggabungan usaha tentunya adalah profitabilitas dan efisiensi. Di samping itu, ada beberapa alasan lain dari aktivitas ini: •Avoidence to take over (mencegah pengambilalihan) •Cost advantage (manfaat biaya) •Fewer operating delay (memperkecil penundaan operasi) •Lower risk (memperkecil resiko) •Acquisition of intingable assets (perolehan aktiva tidak berwujud) Dilihat sifat penggabungan usahanya, dapat dibedakan menjadi 3, yaitu : •Integrasi vertical Jenis usahanya berbeda tetapi merupakan kegiatan yang berurutan misal tahap distribusi •Integrasi horizontal Integrasi antara usaha yang sama baik produk atau pasarnya •Konglomerasi, Integrasi yang bersifat diversifikasi (karena integrasi ini menggabungkan dua usaha yang sama sekali berbeda)

Bentuk dari penggabungan usaha adalah antara lain:

1. Akuisisi, Suatu entitas memperoleh aset produktif entitas lain dan memasukkan ke dalam operasinya, Suatu entitas memperoleh kendali atas entitas lain. 2. Merger, Pengambilalihan seluruh operasi bisnis dari entitas lain sehingga entitas itu dibubarkan. Misal PT. A dengan PT. B merger sehingga hanya tinggal PT. A saja. 3. Konsolidasi, Pembentukan entitas baru dari entitas yang bergabung. Misal PT. A dengan PT. B bergabung membentuk PT. C

Ada dua metode pencatatan akuntasi dalam transaksi merger, yaitu: metode nilai pasar dan metode nilai buku. Prinsip nilai pasar adalah adanya sejumlah kas atau harga pasar aktiva lain yang dikeluarkan untuk membeli suatu perusahaan sudah termasuk didalamnya biaya goodwill, selisih antara biaya perolehan dengan harga pasar. Sedangkan, pada nilai buku aktiva bersih hasil merger langsung dibukukan sesuai nilai bukunya, sehingga tidak terdapat biaya goodwill dan kenaikan nilai aktiva.

KETENTUAN PSAK 22 DAN HUBUNGANNYA DENGAN AKUNTANSI PAJAK • Ketentuan Dalam Standar Akuntansi Keuangan Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 22 mengatur untuk tujuan akuntansi tentang penggabungan usaha. PSAK 22 menggunakan istilah kombinasi usaha (business combination) untuk penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan.

• Dalam Paragraf 08, PSAK 22 mendefinisikan istilah penggabungan (combination) usaha sebagai penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. • Paragraf 05 PSAK 22 menyatakan bahwa penggabungan usaha dapat mengakibatkan terjadinya legal merger yang sering dilakukan dalam rangka restrukturisasi atau reorganisasi perusahaan.

•

Paragraf 08 PSAK 22 juga menyebut penyatuan kepemilikan (uniting of interest/ pooling of interest). Istilah ini merujuk pada suatu penggabungan usaha dengan para persero perusahaan yang bergabung menyatukan kendali atas seluruh, atau secara efektif seluruh aktiva neto dan operasi perusahaan yang bergabung dan selanjutnya memikul bersama semua risiko dan manfaat yang melekat pada perusahaan gabungan sehingga tida dapat diitentifikasi perusahaan mana sebagai pengambil alih.

•

Namun Paragraf 11 PSAK 22 memberikan indikasi untuk mengidentifikasi perusahaan pengakuisisi, misalnya dengan : Nilai wajar suatu perusahan yang bergabung lebih besar secara signifikan daripada perusahaan lainnya. Dalam hal ini, perusahaan yang lebih besar tersebut adalah pengakuisisi; Penggabungan usaha dilakukan dengan pertukaran saham berhak suara (votting common shares) dengan kas. Dalam hal ini, perusahaan yang membayar tunai tersebut adalah perusahaan pengakuisisi; atau Penggabungan usaha mengakibatkan manajemen suatu perusahaan mendominasi penetuan anggota manajemen perusahaan gabungan. Dalam hal ini, perusahaan yang dominan tersebut adalah perusahaan pengakuisisi.

• Metode Pembelian (Purchase Method) •

•

Paragraf 17 PSAK 22 mengatur bahwa penggabungan usaha melalui akusisi harus dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode pembelian. Penggunaan metode pembelian untuk akuisisi suatu perusahaan dibukukan seperti halnya pembelian aktiva lainnya. Hal ini dalakukan karena dalam akuisisi terjadi transaksi pengalihan aktiva, timbulnya kewajiban atau penerbitan saham dalam rangka memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan lain. Metode pembelian menggunakan biaya perolehan (cost) sebagai dasar untuk mencatat akuisisi tersebut. Paragraf 21 PSAK 22 menerangkan lebih lanjut bahwa suatu akuisisi harus dibukukan sebesar biaya perolehan, yaitu jumlah kas atau aktiva setara kas yang dibayar atau nilai wajar (pada tanggal pertukaran) aktiva lain yang diberikan oleh perusahaan pengakuisisi, sebagai imbalan atas perolehan kendali atas aktiva neto perusahaan lain, ditambah biaya-biaya lain yang secara langsung dapat diatribusikan pada akuisisi tersebut.

• Metode Penyatuan Kepemilikan (Pooling of Interest Method)

• Paragraf 13 PSAK 22 menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu, mungkin sulit sekali mengidentifikasi pengakuisisi. Tidak ada pihak yang dominan timbul dari penggabungan tersebut, akan tetapi para pemegang saham perusahaan yang bergabung bersama-sama mengendalikan seluruh (atau secara efektif) aktiva neto dan operasi. Di samping itu, manajeman perusahaan-perusahaan yang bergabung menjadi bagian dari manajemen perusahaan gabungan. Akibatnya, para pemegang saham perusahaan yang bergabung bersama-sama berbagi risiko dan manfaat atas perusahaan gabungan tersebut. Penggabungan usaha demikian diperlakukan sebagai penyatuan kepemilikan (uniting of interests).

• Paragraf 57 PSAK 22 mengatur bahwa suatu penyatuan kepemilikan (uniting of interests) harus dibukukan dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (pooling of interest method). Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari peruisahaan yang bergabung untuk periode penggabungan tersebut dan untuk periode perbandingan yang diungkapkan, harus dimasukkan dalam laporan keuangan gabungan seolah-olah perusahaan tersebut telah bergabung sejak permulaan periode yang disajikan tersebut. Lapoarn keuangan suatu perusahaan tidak boleh memasukan adanya penyatuan kepemilikan walaupun perusahaan tersebut adalah salah satu pihak yang bergabung, apalagi penyatuan kepemilikan terjadi setelah tanggal neraca yang terakhir disajikan. • Paragraf 62 PSAK 22 menerangkan ebih lanjut bahwa pengeluaran yang terjadi sehubungan dengan penyatuan kepemilikan harus diakuisebagai beban pada periode terjadinya. Pengeluaran yang terjadi sehubungan dengan penyatuan kepemilikan mencakupi biaya pendaftaran dan penerbitan saham, biaya yang timbul dari usaha memberikan informasi kepada pemegang saham, biaya konsultan, gaji, dan biaya lain untuk karyawan yang terlibat dalam penggabungan usaha. Pengeluaran ini juga termasuk biaya atau kerugian yang timbul akibat penggabungan kegiatan perusahaan-perusahaan yang tadinya merupakan usaha yang terpisah satu sama lain.

Ketentuan Dalam Peraturan Pemerintah • Ketentuan Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas •

•

Dalam Bab VII, Pasal 102-109 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengatur tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. UU PT hanya menyatakan bahwa satu atau beberapa perseroan dapat menggabungkan diri (merger) menjadi satu dengan perseroan yang telah ada atau meleburkan diri (konsolidasi) dengan perusahaan lain dan membentuk perusahaan baru. Dalam Pasal 103 UU PT hanya menyebut bahwa pengambilalihan (akuisisi/ take over) perseroan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Pengambilalihan dapat dilakukan baik untuk seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian. Bab IX, Pasal 114-124 UU PT mengatur tentang pembubaran perseroan dan likuidasi. Pasal 114 menyatakan bahwa perseroan bubar karena : 1. Keputusan rapat umum pemegang saham; 2. Berakhirnya jangka waktu pendirian menurut anggaran dasar; 3. Penetapan pengadilan.

•

•

Pasal 115 menyatakan bahwa pembubaran perseroan yang ditepakan dalam keputusan rapat umum pemegang saham diikuti dengan likuidasi oleh likuidator. Pasal 117 menyatakan bahwa atas permohonan kejaksaan, pemegang saham, kreditor, atau pihak yang berkepentingan, Pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan. Dalam pembubaran tersebut dapat ditunjuk likuidator, apabila tidak ada penunjukan, maka Direksi bertindak selaku likuidator. Likuidator antara lain bertugas : 1. Mendaftarkan dalam daftar perusahaan, mengumumkan dalam surat kabar harian dan memohon untuk diumumkan dalam Berita Negara serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan; 2. Memberitahukan kepada semua kreditor; 3. Pemberesan likuidasi, yang meliputi : – Pencatatan dan pengumpulan kekayaan, – Penentuan cara pembagian kekayaan, – Pembayaran kepada pada kreditor, – Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada persero, dan – Tindakan lain yang perlu. 4. Bertanggung jawab pada RUPS; dan 5. Mengumumkan hasil akhir likuidasi.

Ketentuan Dalam Undang-undang Perpajakan Penggabungan usaha dalam peraturan perpajakan diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Menurut ketentuan perpajakan secara umum yang digunakan adalah metode pembelian (purchase method) yang menggunakan Harga Pasar/ Nilai Wajar. Sedangkan metode penyatuan kepemilikan (pooling of interest method) dapat digunakan dengan persyaratan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 422/KMK.04/1998 tanggal 9 September 1998 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-21/PJ.42/1999 tanggal 26 Mei 1999 adalah sebagai berikut :

•

•

Wajib Pajak yang dapat menggunakan : – Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha. – Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha yang akan “go public” dengan melakukan penawaran umum perdana (IPO) di bursa efek. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah : – Mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon terdaftar, selambat-lambatnya 6 bulan sesudah proses penggabungan, atau pemekaran usaha dilakukan, yaitu : • Dalam hal penggabungan atau peleburan dilakukan oleh wajib Pajak yang menerima pengalihan harta. • Dalam hal pemekaran usaha, diajukan oleh Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta. – Sudah melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha terkait, termasuk cabang/ perwakilan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak- Kantor Pelayanan Pajak lokasi. – Laporan keuangan Wajib Pajak, khususnya untuk tahun pajak dilakukannya pegalihan harta, harus diaudit oleh Akuntan Publik.

•

•

Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dapat mengalihkan kerugian/ sisa kerugian fiskal, termasuk kerugian selisih kurs badan usaha yang lama yang belum dikompensasi dengan syarat : – Wajib Pajak Badan lama terlebih dahulu harus melakukanrevaluasi aktiva tetap menurut ketentuan yang berlaku. – Wajib Pajak Badan Uasaha lama yang bersangkutan dalam kondisi aktif menjalankan kegiatan usahanya. – Wajib pajak yang menerima pengalihan harta harus tetap aktif menjalankan kegiatan usahanya, sekurang-kurangnya sampai 2 tahun setelah selesainya proses penggabungan atau peleburan usaha. Dalam hal terjadi kompensasi timbal balik (offset) utang piutang diantara Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka penggabungan atu peleburan usaha, maka : – Penghapusan utang bagi pihak debitur bukan merupakan penghasilan. – Penghapusan piutang bagi pihak kreditur bukan merupakan biaya.

• Apabila permohonan Wajib Pajak sudah lengkap, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setelah melakukan proses penelitian dan konfirmasi yang diperlukan, menerbitkan surat keputusan persetujuan atau penolakan selambat-lambatnya 1 bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap, jika batas waktu 1 bulan telah lewat dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima dan kepadanya diterbitkan surat keputusan persetujuan. • Dalam hal pengalihan harta dengan menggunakan nilai buku tidak mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak, maka pengalihan harta tersebut harus dinilai dengan Harga Pasar dan keuntungan yang diperoleh dikenakan PPh sesuai ketentuan yang berlaku. • Penyusutan dan amortisasi atas harta yang dialihkan untuk tahun buku dimana pengalihan harta tersebut dilakukan secara prorata (penghitungan bulanan) berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana yang tercantum dalam pembukuan Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta.

• Apabila penggabungan, peleburan, pemekaran usaha dilakukan dalam tahun berjalan, maka : – PPh Pasal 25 Wajib Pajak yang baru, tidak boleh lebih kecil dari jumlah PPh Pasal 25 dari pihak-pihak yang mengalihkan. – Pembayarn, pemungutan, dan pemotongan PPh yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dipindahbukukan menjadi pembayaran, pemungutan/ pemotongan PPh dari Wajib Pajak yang menerima pengalihan.

• Dalam hal penggabungan, peleburan, pemekaran usaha dilakukan dalam tahun berjalan, maka : – Kewajiban formal penyampaian SPT Masa/ Tahunan PPh bagi Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha, berakhir sampai dengan Masa Pajak/ Bagian Tahun Pajak dilakukannya penggabungan atau peleburan usaha. – Kewajiban formal penyampaian SPT Masa/ Tahunan PPh bagi Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha, dimulai sejak Wajib Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak setelah pendirian badan usaha baru.

MARGER MENURUT HARGA PASAR DAN PERLAKUAN PERPAJAKANNYA

• Penggunaan nilai pasar sebagai nilai perolehan atau nilai pengalihan dalam likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan dan pengambilalihan usaha ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan • “Pada prinsipnya apabila terjadi pengalihan harta, penilaian harta yang dialihkan dilakukan berdasarkan harga pasar. Pengalihan harta tersebut apat dilakukan dalam rangka pengembangan usaha berupa penggabungan, peleburan,pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha. Selain itu pengalihan tersebut dapat dilakukan pula dalam rangka likuidasi usaha atau sebab lainnya”. • Selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang dialihkan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.

Contoh : PT A danPT B melakukan peleburan dan membentuk badan baru, yaitu PT C. Nilai sisa bukudan harga pasar harta dari kedua badan tersebut adalah sebagai berikut: Nilai sisa buku PT. A Rp 300.000.000,00 PT. B Rp 200.000.000,00

Harga pasar Rp 450.000.000,00 Rp 300.000.000,00

Pada dasarnya, penilaian harta yang diserahkan oleh PT A dan PT B dalam rangka peleburan menjadi PT C adalah harga pasar dari harta. Dengan demikian PT A mendapat keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 (Rp300.000.000,00 - Rp200.000.000,00) dan PT B mendapat keuntungan sebesar Rp150.000.000,00 (Rp450.000.000,00 - Rp300.000.00,00). Sedangkan PT C membukukan semua harta tersebut dengan jumlah Rp750.000.000,00 (Rp 300.000.000,00 + Rp 450.000.000,00). Namun dalam rangka menyelaraskan dengan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, investasi, moneter dan kebijakan lainnya, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan nilai lain selain harga pasar, yaitu atas dasar nilai sisa buku ("pooling ofinterest"). Dalam hal demikian PT C membukukan penerimaan harta dari PT A dan PT B tersebut sebesar Rp 500.000.000,00 (Rp200.000.000,00 + Rp 300.000.000,00).

MARGER MENURUT NILAI BUKU DAN PERLAKUAN PERPAJAKANNYA • Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-undang Pajak Penghasilan, termasuk objek pajak adalah keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun. • Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 untuk melaksanakan ketentuan di atas. Berdasarkan ketentuan tersebut, Wajib Pajak yang dapat menggunalan nilai buku adalah Wajib Pajak yang melakukan merger dan Wajib Pajak yang melakukan pemekaran usaha dalam rangka Initial Public Offering (IPO).

•

•

Misalnya PT S memiliki sebuah mobil yang digunakan dalam kegiatan usahanya dengan nilai sisa buku sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Mobil tersebut dijual dengan harga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dengan demikian keuntungan PT S yang diperoleh karena penjualan mobil tersebut adalah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Apabila mobil tersebut dijual kepada salah seorang pemegang sahamnya dengan harga Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), maka nilai jual mobil tersebut tetap dihitung berdasarkan harga pasar sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Selisih sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) merupakan keuntungan bagi PT S, dan bagi pemegang saham yang membeli mobil tersebut selisih sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan penghasilan. Apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjualan harta, yaitu selisih antara harga jual berdasarkan harga pasar dengan nilai sisa buku harta tersebut, merupakan Objek Pajak. Demikian juga selisih lebih antara harga pasar dengan nilai sisa buku dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha merupakan penghasilan.

• Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, maka keuntungan berupa selisih antara harga pasar dari harta yang diserahkan dengan nilai bukunya merupakan penghasilan. • Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dengan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas pengalihan hartaberupa hibah, bantuan atau sumbangan dianggap sebagai penghasilan bagi pihakyang mengalihkan, kecuali harta tersebut dialihkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, serta badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

RESTRUKTURISASI ENTITAS LAINNYA • Restrukturisasi perusahaan dapat diartikan mengubah struktur perusahaan, baik diperbesar ataupun diperkecil. – Diperbesar, dengan cara penggabungan usaha (merger & akuisisi). – Diperkecil, misalnya dengan perampingan (down sizing), penjualan unit (sell off), pemisahan unit (split off), dll.

• Secara garis besar, restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan dengan cara: – – – –

Ekspansi, misalnya dengan merger, akuisisi, atau take over. Sell off. Coporate Control. Perubahan kepemilikan.

•

•

Pengendalian (control) adalah kekuasaan (power) untuk menentukan kebijakan keuangan dan operasi suatu badan usaha agar dapat menikmati manfaat dari kegiatan perusahaan tersebut. satu atau lebih anak perusahaan. Anak perusahaan (Subsidiaries) adalah perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan lain (yang dikenal sebagai induk perusahaan), baik melalui pemilikan mayoritas atau cara lain. Kelompok (Group) perusahaan adalah kumpulan antara induk perusahaan dan seluruh anak perusahaannya. Kepemilikan minoritas (Minority interest) adalah bagian hasil usaha dan bagian aktiva bersih anak perusahaan, yang tidak dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui anak perusahaan), oleh induk perusahaan. Nilai wajar (fair value) adalah suatu jumlah yang dapat digunakan sebagai dasar pertukaran aktiva atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang paham (knowledgeable) dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (arm’s length transaction).

•

1. 2. 3. 4. 5.

Tanggal Restrukturisasi adalah tanggal pada saat kendali atas aktiva bersih dan operasi perusahaan yang diakuisisi secara efektif beralih ke perusahaan pengakuisisi. Entitas sepengendali (Under common control) adalah pihak (perorangan, perusahaan, atau bentuk entitas lainnya) yang secara langsung atau tidak langsung (melalui satu atau lebih perantara), mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama. Transaksi Restrukturisasi entitas sepengendali (restructuring transactions among under common control companies) merupakan transaksi pengalihan aktiva, kewajiban, saham atau bentuk instrumen kepemilikan lainnya antara pihakpihak (perorangan, perusahaan atau bentuk entitas lainnya) yang, secara langsung atau tidak langsung (melalui satu atau lebih perantara), mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama. Kriteria Terdapatnya Pengendalian Transaksi Antara Entitas Sepengendalian Selisih ntara Harga Pengendalian dan Nilai Buku Keuangan Pada Periode Terjadinya Rekstrukturisasi Pengungkapan

KESIMPULAN • Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 22 mengatur untuk tujuan akuntansi tentang penggabungan usaha. Penggabungan usaha dapat mengakibatkan terjadinya legal merger yang sering dilakukan dalam rangka restrukturisasi atau reorganisasi perusahaan. Legal merger mencakup merger (penggabungan itu sendiri) dan konsolidasi (peleburan). • Suatu penyatuan kepemilikan (uniting of interests) harus dibukukan dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (pooling of interest method). Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari peruisahaan yang bergabung untuk periode penggabungan tersebut dan untuk periode perbandingan yang diungkapkan, harus dimasukkan dalam laporan keuangan gabungan seolah-olah perusahaan tersebut telah bergabung sejak permulaan periode yang disajikan tersebut. Lapoarn keuangan suatu perusahaan tidak boleh memasukan adanya penyatuan kepemilikan walaupun perusahaan tersebut adalah salah satu pihak yang bergabung, apalagi penyatuan kepemilikan terjadi setelah tanggal neraca yang terakhir disajikan.

• Undang-undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa satu atau beberapa perseroan dapat menggabungkan diri (merger) menjadi satu dengan perseroan yang telah ada atau meleburkan diri (konsolidasi) dengan perusahaan lain dan membentuk perusahaan baru dengan eberapa persyaratan penggabungan dan peleburan yang ditentukan dalam UU PT. • Penggabungan usaha dalam peraturan perpajakan diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Penggabungan usaha melalui akusisi harus dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode pembelian. Penggunaan metode pembelian untuk akuisisi suatu perusahaan dibukukan seperti halnya pembelian aktiva lainnya. Hal ini dalakukan karena dalam akuisisi terjadi transaksi pengalihan aktiva, timbulnya kewajiban atau penerbitan saham dalam rangka memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan lain. Metode pembelian menggunakan biaya perolehan (cost) sebagai dasar untuk mencatat akuisisi tersebut.

• Menurut ketentuan perpajakan secara umum yang digunakan adalah metode pembelian (purchase method) yang menggunakan Harga Pasar/ Nilai Wajar. Sedangkan metode penyatuan kepemilikan (pooling of interest method) dapat digunakan dengan persyaratan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 422/KMK.04/1998 tanggal 9 September 1998 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE21/PJ.42/1999 tanggal 26 Mei 1999. • Dalam hal pengalihan harta dengan menggunakan nilai buku tidak mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak, maka pengalihan harta tersebut harus dinilai dengan Harga Pasar dan keuntungan yang diperoleh dikenakan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

The End

DR. Suhirman Madjid, SE.,MS.i.,Ak., CA.