AKUNTANSI PERPAJAKAN Modul ke:
AKUNTANSI PAJAK ATAS SEWA GUNA USAHA DAN JASA KUNSTRUKSI Fakultas
EKONOMI Program Studi
MAGISTER AKUNTANSI www.mercubuana.ac.id
Dr. Suhirman Madjid, SE.,MS.i.,Ak., CA. HP/WA : 081218888013 Email :
[email protected]
Sewa Guna Usaha ( PSAK 30 )
Apa itu Sewa Guna Usaha / Leasing?
• Sewa Guna Usaha / Leasing adalah : Kegiatan Pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak Opsi ( Finance Lease ) maupun sewa guna usaha tanpa hak Opsi ( Operating Lease ) untuk digunakan oleh pihak Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran yang dilakukan secara berkala. • Sewa Guna Usaha / Leasing adalah perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu asset selama periode yang telah disepakati, dengan imbalan lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor
Jenis Jenis Sewa Guna Usaha / Leasing
Sewa Pembiayaan ( Finance Lease ) : Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu asset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan
Sewa Operasi ( Operating Lease ) : Sewa yang tidak mengalihkan secara substantial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu asset
Perlakuan Akuntansi (PSAK 30)
PSAK 30 tentang sewa mengatur bahwa suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan asset.
Jika tidak mengalihkan secara substantial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan asset makan diklasifikasikan sebagai sewa operasi
PSAK 30 – Aset dalam Leasing, dimiliki untuk dijual Disajikan sebagai asset tersedia untuk dijual, jika jumlah tercatatnya terutama dapat dipulihkan melalui transaksi penjualan dari pada penggunaan lebih Diukur lanjut sebesar nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatatnya dan nilai wajar setelah dikurangi beban penjualan asset tersebut Diungkapkan dalam lap. Keuangan
PSAK 30 – Perlakuan Akuntansi
Disesuaik an dengan jenis sewanya ;
Operating Lease : Jika transaksi terjadi pada nilai wajar, maka laba/rugi harus diakui tetapi jika terjadi dibawah nilai wajar maka rugi tersebut harus diakui segera kecuali rugi tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa di masa depan yang lebih rendah dari harga pasar, maka rugi tersebut harus ditangguhkan dan diamortisasi secara proporsional dengan pembayaran sewa selama periode penggunaan asset. Jika harga jual diatas Financial Lease : selisih Selisih lebih nilai wajar, lebih hasil tersebut ditangguhkan penjualan dari nilaidan yang diamortisasikan tercatat selama periode asset. tidak dapat diakuipenggunaan segera sebagai
pendapatan oleh penjual lessee, tetapi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa
Contoh Soal : Pertanyaan : Tgl 1 April 2010, Andi melakukan transaksi Financial Lease sebuah truk senilai Rp 90.000.000,-. Nilai Residu Aset diperkirakan Rp 20.000.000,- dengan jangka waktu sewa 6 tahun dengan tingkat bunga 12% / thn. Umur ekonomis aktiva 8 thn, metode penyusutan garis lurus.
Jawab : Nilai Aktiva / Bulan Bunga Penyusutan
: 90.000.000 / 72 bulan = 1.250.000 : 90.000.000 * 12% / 12 = 900.000 : (90.000.000 – 20.000.0000)/72 = 9
Jurnal Akuntansi di Lessee 1 April 2010, pada awal perjanjian Journal Description
Db
Asset Lease
90.000.000
Hutang Lease
90.000.000
Pembayaran Sewa 1
Db
Hutang Lease
1.250.000
Hutang Bunga
Cr
900.000
Kas / Bank
2.150.000
Penyusutan Asset
Db
Depresiasi
973.000
Acc. Depresiasi
Cr
Cr 973.000
Jurnal Akuntansi di Lessor 1 April 2010, Awal Masa Sewa Description
Db
Cr
Piutang Sewa Pembiayaan 90.000.000 Aset Sewa Pembiayaan
90.000.000
1 April 2010, saat pembayaran sewa pertama Kas / Bank
2.150.000
Piutang Sewa Pembiayaan
1.250.000
Pendapatan Bunga Sewa
900.000
Perlakukan Perpajakan
• Diatur dalam KMK no 1169/KMK.01/1991 dan • Surat Edaran Dirjen Pajak no SE10/PJ.42/1994 • Hanya mengatur mengenai tatacara pencatatan transaksi leasing secara sale dan lease back dengan hak opsi, sehingga untuk jenis leasing lainnya misalnya Pembiayaan Konsumen harus mengacu pada PSAK no 30
Kriteria Leasing menurut KMK Jumlah penbayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor
Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee
Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang kurangnya 2 thn untuk barang modal golongan 1, 3 thn untuk barang modal gol 2 & 3, dan 7 thn untuk gol bangunan ( Pasal 3 huruf b, KMK no 1169/KMK.01/1991)
Perbedaan dengan Akuntansi Akuntansi
Perpajakan
• Pencatatan secara Capital Lease
• Pencatatan secara Operating Lease
• Aktiva Leasing langsung dibukukan sebagai aktiva tetap leasing
• Aktiva Tetap Leasing baru diakui setelah lessee melaksanakan hak opsinya
• Disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya
• Biaya Perolehan sebagai dasar penyusutan sebesar nilai opsi tersebut
• Membebankan biaya penyusutan aktiva leasing • Membebankan beban bunga leasing
• Lessee membebankan angsuran pokok dan bunga sebagai biaya leasing
Aturan Aturan • Pasal 14 huruf c, apabila masa SGU dengan hak Opsi lebih pendek dari masa SGU menurut pasal 3, keputusan Menteri Keuangan dimaksud, maka DirJen melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor • Pasal 16 huruf d, apabila dinyatakan masa SGU dengan hak Opsi lebih pendek dari masa SGU menurut pasal 3 keputusan Menteri Keuangan dimaksud, maka Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya SGU yang diakui oleh pihak lessee • Butir 8, SE Dirjen Pajak no SE-29/PJ.42/1992 tanggal 19 Des 1992, bahwa dalam hal perjanjian finance lease menyatakan jangka waktu yang lebih pendek atau pada pelaksanaannya berakhir dalam jangka waktu yang lebih pendek dari jangka waktu minimum yang disyaratkan, perlakukan perpajakannya disamakan dengan operating lease
Pajak Penghasilan (PPH) Pengakuan penghasilan dan pembebanan biaya bagi lessor dan lessee diatur sbb
• Pihak Lessor & Lease harus membetulkan SPT tahunan akibat perubahan perlakuan dari SGU Finance Lease menjadi SGU Operating Lease • Lessor melakukan penyusutan harta yang dileasingkan, Lesse tidak boleh melakukan penyusutan • Atas masa SGU yang telah lewat, lesse harus memotong PPh 23 sebesar pembayaran bruto berupa sewa ( lease payment )
Finance Lease dengan masa yang lebih singkat krn default
• Pihak lessor maupun pihak lessee melakukan pembetulan SPT tahunan sampai dengan saat opsi dilakukan. Perlakuan PPh atas pelaksanaan opsi adalah sama dengan perlakuan atas jual beli aktiva biasa • Pihal Lessor melakukan penyusutan harta yang dileasingkan sampai dengan opsi dilakukan oleh lessee. Pihak lessee melakukan penyusutan atas harta tersebut sejak opsi dilakukan dan dasar penyusutan adalah nilai perolehan yang terdiri dari akumulasi sisa angsuran, penalty dan harga residu yang harus dibayar •Finance Atas masaLease SGU yang telah lewat, lessee memotong PPh dengan masa 23 sebesar pembayaran bruto berupa sewa (lease manfaat payment) lebih singkat karena
sebab ekonomis
PPN Pasal 1 angka 2, huruf d, peraturan pemerintah no 28 thn 1988 jo. Pasal 15 KMK no 1169/KMK.01/1991 atas penyerahan jasa dalam transaksi SGU dengan hak opsi dari lessor ke lessee merupakan transaksi jasa financial leasing yang dikecualikan dari PPN. Perlakuan PPN terhadap SGU tanpa Hak Opsi ( Operating Lease ) PP no 28 thn 1988, huruf d dan pengumuman Dirjen Pajak no PENG-139/PJ.63/1989 dan pasal 1 angka 4 dan 5 keputusan dirjen pajak no KEP-05/PJ/1994, penyerahan jasa dalam transaksi SGU tanpa hak opsi dari lessor ke lessee adalah penyerahan jasa yang terhutang PPN, karena lessor sebagai perusahaan jasa persewaan barang, dengan demikian merupakan pengusaha kena pajak Pengalihan barang dalam transaksi SGU tanpa hak opsi bukan merupakan penyerahan barang kena pajak, karena pengalihan barang tersebut adalah dalam rangka persewaan biasa
PPN tersebut merupakan PPN Keluaran bagi Lessor dan PPN Masukan bagi Lesse.
Akuntasi Pajak atas Jasa Konstruksi Pengertian : • Jasa Konstruksi Æ konsultasi, perencanaan, pengawasan • Pekerjaan Konstruksi Æ keseluruhan ataupun sebagian baik itu konsultasi, perencanaan ataupun pengawasan yang mencakup arsitektural, sipil, teknikal, mekanikal, electrical, dll • Perencanaan Konstruksi Æ Orang Pribadi / Badan yang dinyatakan ahli dalam merencanakan • Pelaksana Konstruksi Æ Orang Pribadi / Badan yang dinyatakan ahli dalam mewujudkan rancangan menjadi bentuk bangunan • Pengawasan Konstruksi ÆOrang Pribadi / Badan yang dinyatakan ahli dalam pengawasan jasa konstruksi • Pengguna Jasa Æ Orang Pribadi / Badan yang memerlukan jasa konstruksi • Penyedia Jasa Æ Orang Pribadi / Badan yang melakukan kegiatan usaha menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana, pembangun ataupun pengawas beserta sub sub nya • Nilai Kontrak Jasa Konstruksi Æ Nilai yang tercantum dalam kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan
Tarif • Dikenakan PPh Final sebesar PP no 51 FINAL Kualifikasi
Jasa Perencanaan Kecil, Menengah & Besar
4 %*
Jasa Pelaksana
Jasa Pengawasan
Kecil
Menengah
Besar
Kecil, Menengah & Besar
2 %*
3 %*
3 %*
4 %*
Non 6 %* 4 %* (*) dari jumlah/penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN Kualifikasi
6 %*
• Berlaku 1 Agustus 2008, jika kontrak ditandatangani sebelum 1 Agustus 2008 dan pembayaran dari kontrak / bagian dari kontrak tersebut dilakukan s.d tgl 31 Des 2008, tunduk pada ketentuan lama • Kontrak ditandatangani sebelum 1 Agustus 2008, dan pembayaran dari kontrak / bagian dari kontrak tersebut setelah 31 Des 2008, maka a. b.
Berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani penyedia jasa s.d 31 Des 2008, maka tunduk pada peraturan lama Berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani penyedia jasa setelah 31 Des 2008, maka tunduk pada peraturan baru
Tata Cara Pemotongan, Pembayaran & Pelaporan
Dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayara n uang muka dan termin
Disetor sendiri oleh penerima penghasila n pada saat pembayara n uang muka dan termin
Pembayaran dan penyetoran pajak disetor ke Bank Persepsi / Kantor Pos paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
Dalam hal disetor sendiri maka wajib menyetor ke bank persepsi / kantor pos paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
Wajib Pajak wajib menyampai kan laporan pemotonga n dan / atau penyetoran pajaknya melalui SPM ke Kantor Pelayanan Pajak atau KP2KP paling lama 20 hari sejak masa pajak berakhir.
The End
DR. Suhirman Madjid, SE.,MS.i.,Ak., CA.
