Pegadaian dan Sewa Guna Usaha A. Pegertian Usaha Gadai Secara umum pegertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Dari pegertian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. terdapat barang-barang berharga yang digadaikan 2. nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan 3. barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. B. Asal Mula Pegadaian Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda (VOC) di mana pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya usaha ini dijalankan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha pegadaian ini diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian dijadikan perusahaan negara menurut Undang-undang pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu dengan status Dinas Pegadaaian. Dalam sejarah dunia usaha pegadaian pertama kali dilakukan di Italia. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya meluas ke wilayah-wilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Oleh orang-orang Belanda lewat pihak VOC usaha pegadaian dibawa masuk ke Hindia Belanda. Di zaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha Dinas Pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-undang No.19 Prp 1960. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.7 tahun 1969 PN Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (perjan). Kemudian pada tanggal 10 April 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1990 Perjan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya STIE MDP
Andrew, SE., MSi., Ak.
Keuntungan Usaha Gadai Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi.Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang ke Perum Pegadaian bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat tetapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari perum Pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan motto “menyelesaikan masalah tanpa masalah”. Keuntungan lain di pegadaian adalah pihak pegadaian tidak mempermasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya. Begitu pula dengan sangsi yang diberikan relatif ringan, apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu. Sangsi yang paling berat adalah jaminan yangg disimpan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan. Jadi keuntungan perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya adalah: 1. waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang yaitu pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit. 2. persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya. 3. pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya. Besarnya Jumlah Pinjaman Besarnya jumlah pinjaman tergantung dari nilai jaminan (barang-barang berharga) yang diberikan. Semakin besar nilainya, semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah demikian pula sebaliknya. Namun, biasanya pegadaian hanya melayani sampai jumlah tertentu dan biasanya menggunakan jasa pegadaian adalah masyarakat menengah
Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya STIE MDP
Andrew, SE., MSi., Ak.
ke bawah. Barang Jaminan Jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh Perum Pegadaian sebagai berikut: 1. Barang-barang atau benda-benda perhiasan antara lain: emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina, dan jam 2. Barang-barang berupa kendaraan seperti: mobil, sepeda motor, sepeda biasa. 3. Barang-barang elektronik antara lain: televisi, radio, radio tape, video, komputer, kulkas, tustel, mesin tik. 4. Mesin-mesin seperti: mesin jahit, mesin kapal motor. 5. Barang-barang keperluan rumah tangga seperti: barang tekstil berupa pakaian, permadani ayau kain batik, barang-barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang-barang yang dijaminkan haruslah dalam kondisi baik dalam arti masih dapat dipergunakan atau bernilai. Prosedur Pinjaman Secara garis besar proses dan prosedur peminjaman uang di Perum Pegadaian dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Nasabah datang langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan, tentang pegadaian, misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman, dan biaya sewa modal (bunga pinjaman). 2. Bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan. Pemberian barang jaminan disertai bukti diri seperti KTP atau surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang. 3. Bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang diberikan, baik kualitas barang maupun nilai barang tersebut, kemudian barulah ditetapkan nilai taksir barang tersebut.
Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya STIE MDP
Andrew, SE., MSi., Ak.
4. Setelah nilai taksir ditetapkan langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta sewa modal (bunga) yang dikenakan dan kemudian diinformasikan ke calon peminjam. 5. Jika calon peminjam setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman, berikut surat bukti gadai. Sewa guna Usaha Pegertian sewa guna usaha Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan disini maksudnya jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh diperusahaan leasing. Keterbatasan usaha leasing adalah tidak boleh melakukan kegiatan yang dilakukan oleh bank seperti memberikan simpanan dan kredit dalam bentuk uang. Oleh karena itu, perusahaan leasing harus pandai pandai dalam memberikan dan memilih sasarannya jangan sampai bertentangan dengan jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan bank. Pegertian sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara lessor (perusahaan leasing) dengan lessee (nasabah) di mana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan pegertian sewa guna usaha sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 adalah “kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi ( finance lease) maupun sewa usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lesse selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
Finance lesse adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lesse pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebliknya operating lesse tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Pegertian Lessor adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha leasing dengan menyediakan berbagai macam barang modal, sedangkan lesse adalah nasabah yang
Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya STIE MDP
Andrew, SE., MSi., Ak.
menginginkan barang modal tersebut. Ketentuan Mengenai Leasing Kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri perdagangan Nomor Kep.122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/74 tanggal 7 februari 1974 tentang perizinan Usaha Leasing di Indonesia. Wewenang untuk memberikan usaha leasing dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan surat Keputusan Nomir 649/MK/IV/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia. Lembaga pembiayaan menurut ketentuan ini dimungkinkan untuk melakukan salah satu dari kegiatatn pembiayaan seperti: 1. Sewa guna usaha (leasing) 2. Modal ventura (venture capital) 3. Anjak Piutang (factoring) 4. Pembiayaan konsumen (consumer finance) 5. kartu kredit Pihak-pihak Yang Terlibat adapun pihak pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing adalah: •
Lessor merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal.
•
Lesse merupakan nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan
•
Supplier yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan dileasing sesuai perjanjian antara lessor dan lessee dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai lessor.
•
Asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lessee. Dalam hal ini lessee dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung risiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang dileasingkan.
Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya STIE MDP
Andrew, SE., MSi., Ak.
Kegiatan leasing Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara satu perusahaan leasing dengan perusahaan leasing lainnya dapat berbeda. Didalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991 kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 1. melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lessee (finance lease) 2. melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi lessee ( operating lease). Ciri-ciri kedua kegiatan leasing seperti yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut: 1. Kriteria untuk finance lease apabila suatu perusahaan leasing memenuhi persyaratan: a. jumlah pembayaran sewa guna usaha dan selam masa sewa guna usaha pertama kali, ditambah dengan nilai sisa barang yang dilease harus dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dileasekan dan keuntungan agi pihak lessor. b.
dalam perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi
lessee. 2. Sedangkan kriteria untuk operating lease adalah memenuhi persyaratan sbb: a. Jumlah pembayaran pertama selama masa leasing pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dileasekan ditambah keuntungan bagi pihak lessor. b. di dalam perjanjian leasing tidak memuat mengenai hak opsi bagi lessee. Kemudian dalam praktiknya transaksi finance leasing dibagi lagi ke dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:
1. Direct finance lease Transaksi ini dikenal dengan nama true lease. Di mana dalam transaksi ini pihak lessor membeli barang modal atas permintaan lessee sekaligus menyewagunakan barang tersebut kepada lessee.
2. Sales dan lease back Proses ini dilakukan di mana pihak lessee menjual barang modalnya kepada lessor untuk dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut, antara lessee dan lessor.
Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya STIE MDP
Andrew, SE., MSi., Ak.
Sedangkan dalam operating lease dimana pihak lessor sengaja membeli barang modal untuk kemudian dileaseka kepada lessee. Biaya yang dikenakan terhadap lessee adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dibutuhkan oleh lessee berikut bunganya.
Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya STIE MDP
Andrew, SE., MSi., Ak.
