ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) ATAS PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA YANG MENGALAMI TERMINASI DI PT BUANA FINANCE TBK
Shoviyah Bahar PT BUANA FINANCE TBK, Plaza Chaze Lantai 17 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920, 021-5208066/021-5208055,
[email protected].
Fany Inasius, S.E., M.M., M.B.A., BKP. ABSTRAK TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui proses leasing dari pihak lessor dan juga untuk mengetahui Pajak Penghasilan (PPH) lessor apabila terjadi early termination atau pemutusan kontrak lease dalam perjanjian leasing yang telah disepakati. METODA DAN OBJEK PENELITIAN,berupa penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi laporan keuangan perusahaan dan perpajakan yang ada di perusahaan. ANALISIS yang dilakukan yaitu membandingkan antara perlakuan Pajak Penghasilan pada perjanjian leasing yang tidak mengalami terminasi dengan perlakuan Pajak Penghasilan pada perjanjian leasing yang mengalami terminasi. HASIL YANG DICAPAI pada perjanjian leasing yang mengalami terminasi akibat sebab ekonomis, Pajak Penghasilan yang harus dibayar PT Buana Finance Tbk menjadi lebih besar. Hal tersebut dikarenakan, pada saat terjadi terminasi perusahaan mendapat tambahan pendapatan berupa pinalti yang dibayarkan oleh konsumen akibat terminasi tersebut. SIMPULAN yang didapat, dengan adanya kasus terminasi, maka akan mengakibatkan terkoreksi Penghasilan Kena Pajak pada tahun yang bersangkutan. Keuntungan yang diterima oleh lessor dihitung berdasarkan akumulasi imbalan jasa sewa guna usaha (lease fee) yang diterima pada tahun yang bersangkutan ditambah pinalti yang dibebankan lessor kepada lessee. (SB) Kata Kunci : lessor, Pajak Penghasilan, leasing, terminasi.
ABSTRACT The Purpose of Research, is to know the process of leasing from the lessor and also to getting know tax income lessor if the early termination is about to happen or disconneted lease contract in leasing aggrement that have aggreed on. Method & Object Reasearch, In the form of Qualitative with the technic data collecting through interview, observation and documentationfinance company report and taxes of the company. The Analysis that about to
acted on is to compare tax income treatment to leasing agrrement which is not going through elimination. The Conclusion Result of the leasing aggrement that has collapsed because of the Economi, Tax income that is due to paid by the company by PT Buana Finance Tbk become bigger that is lead to, by the time it is progressing the Company termination get debt in the form of penalty that has to paid by the consumer because of the termination. That Conclution is with case of termination, then it is effecting the taxable income into the year concerned sides. The profit that is accepted by the lessor counted based on accumulation rent service (lease fee) that is accepted to the ear conserned and the penalty which burden lessor to the lease. Keywords: lessor, lessee, income tax, termination, and lease.
PENDAHULUAN Di dalam melakukan kegiatan usahanya, perusahaan memerlukan barang-barang modal atau aktiva. Perusahaan memiliki berbagai alternatif untuk memperoleh barang modal tersebut baik dengan membeli secara tunai, meminjam uang di Bank, atau melalui Sewa Guna Usaha (leasing).Untuk membeli aktiva secara tunai, perusahaan membutuhkan dana yang besar. Bagi perusahaan yang tidak memiliki modal besar hal ini akan menjadi suatu permasalahan karena penggunaan uang untuk pembelian aktiva secara tunai dapat mengakibatkan berkurangnya atau keterbatasan modal kerja dalam kegiatan operasional perusahaan.Alternatif lain pengadaan dana untuk pengadaan aktiva perusahaan adalah dengan mengandalkan lembaga keuangan yaitu bank, dalam bentuk pinjaman jangka panjang. Akan tetapi untuk memperoleh pinjaman tersebut tidak mudah. Perusahaan harus menyerahkan jaminan yang berbentuk harta tetap, barang bergerak ataupun surat-surat berharga milik perusahaan yang akan dipegang oleh bank untuk pinjaman dana tersebut. Hanya perusahaanperusahaan yang secara struktur permodalannya baik dan sehat biasanya lebih mudah untuk memperoleh dana pinjaman. Alternatif ini dirasa kurang praktis dan menyulitkan bagi perusahaan yang relatif kecil. Oleh karena itu kemudian muncul lembaga keuangan non-bank, salah satunya perusahaan leasing.Munculnya lembaga leasing merupakan alternatif yang menarik bagi para pengusaha karena saat ini mereka cenderung menggunakan dana rupiah tunai untuk kegiatan operasional perusahaan. Melalui leasing mereka bisa memperoleh barang-barang modal untuk operasional dengan mudah dan cepat dan juga bisa memperoleh dana untuk membiayai pembelian barang-barang modal dengan jangka waktu pengembalian 2 tahun hingga 5 tahun atau lebih. Setelah jangka leasing selesai, perusahaan dapat membeli barang modal yang bersangkutan. Di samping hal tersebut pengusaha juga memperoleh keuntungan-keuntungan lainnya seperti kemudahan dalam pengurusan, dan adanya hak opsi.Awalnya konsep leasing berasal dari Amerika Serikat yang selanjutnya konsep inipun berkembang disana. Sekitar pada tahun 1877 The Bell Telephone Company mulai memberikan pelayanan penyewaan telepon kepada para langganannya dengan memulai pembayarannya dengan cara mencicil. Dan ternyata pada tahun-tahun berikutnya perusahaanperusahaan leasing terus menerus berkembang sampai di negara-negara besar lainnya seperti Inggris, Jepang dan Jerman.Namun konsep leasing baru menghampiri wilayah Indonesia pada tahun 1974 (dalam Waluyo, 2012:340), yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian Keputusan No. 122/MK/2/1974, No. 32/MSK/2/1974, dan No. 30/KPB/1/1974 Tanggal 7 Februari 1974. Selanjutnya terdapat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 jenis kegiatan telah diperluas sehingga batasannya menjadi : “Perusahaan sewa (leasing company/lessor) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara financial lease maupun operating lease untuk digunakan oleh penyewa selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”. Dan sampai saat ini belum ada kepastian hukum yang kuat dalam bidang usaha leasing, yang ada hanyalah sebatas peraturan yang masih bersifat sederhana, yaitu Surat Keputusan Menteri yang belum dituangkan ke dalam bentuk Undang-Undang. Jadi sampai sekarang belum ada peraturan-peraturan yang secara jelas atau khusus mengatur tentang perjanjian leasing.Seiring dengan pesatnya pertumbuhan sektor konsumsi di Indonesia, PT Buana Finance Tbk turut memposisikan diri dalam lembaga pembiayaan. Keberadaan perusahaan sebagai mitra pembiayaan dari dealer/pengusaha memberikan kemudahan dan pilihan pembiayaan bagi konsumen serta kepastian perputaran modal kerja yang lebih cepat dan terjamin bagi dealer rekanan. Semua itu merupakan keuntungan nyata yang didapatkan dari reputasi perusahaan sebagai institusi keuangan yang terpercaya.Mengikuti perkembangan kebutuhan pasar, maka jasa pembiayaan PT Buana Finance
Tbk dapat terus ditingkatkan dari hubungan usaha yang sudah ada. Dealer rekanan yang memiliki rencana untuk semakin memperbesar usahanya dapat menghubungi PT Buana Finance Tbk untuk mendapatkan solusi pembiayaan modal kerja yang cepat dan fleksibel. Sebaliknya nasabah yang menunjukkan disiplin angsuran yang baik dapat dibantu untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, seperti dana pendidikan, modal usaha lainnya.Melihat perkembangan perusahaan sewa yang begitu pesat, diperlukan aspek perpajakan yang berlaku sebagai acuan perusahaan leasing dalam mematuhi ketentuan dan kewajiban perpajakan. Maka setiap perusahaan sewa di Indonesia harus melakukan kewajiban perpajakan yang berlaku atas transaksi-transaksi sewa yang sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan tersebut, dengan peraturan-peraturan pemerintah yang ada perlu dianalisis dan ditafsirkan data keuangan untuk semua pihak pemakai laporan keuangan.Namun dalam perkembangannya, kegiatan leasing seringkali dihadapkan pada suatu permasalahan yang berkaitan dengan masalah terminasi atau pemutusan terhadap perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya terminasi dalam transaksi leasing yaitu, force majeur, default, dan sebab ekonomis.PT Buana Finance Tbk merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang ada di Jakarta. Pada PT Buana Finance Tbk ini juga terdapat beberapa kasus terminasi dimana yang sering terjadi adalah kasus terminasi yang disebabkan oleh sebab ekonomis dimana para konsumen mengakhiri masa lease sebelum waktunya dengan cara membayar sekaligus kewajiban yang tersisa.Hal tersebut di atas, dapat berpengaruh terhadap pendapatan bunga pada PT Buana Finance Tbk yang kemudian akan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan PT Buana Finance Tbk. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dilakukan penelitian mengenai perlakuan Pajak Penghasilan pada perjanjian leasing yang mengalami terminasi. Untuk itu, dalam pembahasan ini memilih judul “ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) ATAS PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA YANG MENGALAMI TERMINASI DI PT BUANA FINANCE TBK”.Dalam peneliti terdahulu yang dibuat oleh Ardiansyah Lubis (2007) dengan judul “Leasing Ditinjau Dari Aspek Perpajakan”, mendapatkan hasil penelitian : adanya perbedaan perlakuan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajakan terhadap transaksi leasing, sehingga untuk kepentingan fiskal maka transaksi leasing perlu dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.Aminu Kado Kurfi (European Journal of Economics, Finance, and Administrative Sciences, (2009), Associate Professor Department of Business Administration), yaitu tentang “Corporate Capital Structure and Lease Financing Practice of Selected Manufacturing Firms in Nigeria”. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa pembiayaan Sewa Guna Usaha berfungsi sebagai alternatif cara akuisisi aset modal antara perusahaan manufaktur di Nigeria, sehingga jenis pembiayaan leasing atau Sewa Guna Usaha bagi tujuan kepemilikan barang modal dapat memberikan penghematan kas dibandingkan jenis pembiayaan melalui kredit bank. Pada penelitian ini kasus terminasi memiliki perbedaan pada Pajak Penghasilan yang dikeluarkan sehingga penelitian ini mempunyai hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan sebagai referensi penelitian selanjutnya. Perjanjian leasing menjadi salah satu alternatif pembiayaan barang-barang modal yang tidak terlepas dari masalah terminasi atau pemutusan perjanjian leasing, sehingga kontrak leasing menjadi lebih pendek dari masa leasing yang telah disepakati.Berdasarkan uraian di atas, diambil identifikasi masalah baik merupakan faktor internal maupun eksternal, diantaranya yaitu: 1.Bagaimana proses leasing dilihat dari pihak lessor ? 2.Bagaimana perlakuan Pajak Penghasilan (PPH) lessor apabila terjadi terminasi atau pemutusan kontrak lease dalam perjanjian leasing yang telah disepakati ? 3.Siapakah yang berhak mendepresiasi aset ketika kepemilikan aset (dokumen legalnya) masih dimilki oleh lessor ? Tujuan yang ingin dicapai dalam menganalisis akuntansi perpajakanyang terjadi di PT Buana Finance Tbk, yaitu : 1) Untuk mengetahui proses leasing yang terjadi di perusahaan 2) Untuk mengetahui proses perpajakan yang terjadi bila transaksi SGU berakhir menjadi lebih singkat dalam kasus terminasi yang mengalami sebab ekonomis. 3) Untuk mengetahui kepemilikin aset pada masa transasksi sewa guna usaha. Manfaat yang ingin diperoleh bagi banyak pihak yang meliputi : Bagi Pihak Perusahaan : 1) Memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam mengevaluasi dan mereview proses kewajiban perpajakan atas kegiatan Sewa Guna Usaha di perusahaan tersebut. 2) Memberikan saran dan rekomendasi guna mencegah dan memperbaiki kelemahankelemahan yang terjadi dalam perusahaan. Bagi penulis, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang didapat selama di bangku kuliah dengan fakta yang ada dan membandingkan teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan serta praktek sesungguhnya di dalam perusahaan.Bagi pembaca, sebagai bahan referensi dalam memahami kegiatan
perusahaan leasing dan sumber informasi / sumber inspirasi sehingga dapat menambah pengetahuan atau digunakan sebagai dasar penelitian lebih lanjut. METODE PENELITIAN Metode yang digunakan adalah metode penelitan kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara observasi secara langsung ke perusahaan untuk memperoleh data mengenai perhitungan dan perlakuan akuntansi sewa guna usaha yang mengalami terminasi maupun tidak, serta perlakuan perpajakan untuk transaksi sewa guna usaha yang terjadi di PT Buana Finance Tbk, dan wawancara kepada pihak yang terkait mengenai identifikasi masalah. Langkah-langkah analisis yang akan ditempuh adalah: 1) Data perolehan aktiva tetap (kendaraan) yang disewagunausahakan perlu disusun terlebih dahulu. 2) Perhitungan dan perlakuan akuntansi sewa guna usaha yang terjadi di PT Buana Finance Tbk. 3) Perhitungan dan perlakuan akuntansi sewa guna usaha yang mengalami terminasi di PT Buana Finance Tbk. 4) Perlakuan perpajakan untuk transaksi sewa guna usaha atas perolehan aktiva tetap dengan metode sewa guna usaha dengan hak opsi yang mengalami terminasi maupun tidak. Metode penyajian data yang digunakan adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian dalam bentuk tabel merupakan penyajian data dalam bentuk angka yang disusun secara teratur dalam bentuk kolom dan baris yang menjelaskan hasil dari penelitian. HASIL DAN BAHASAN Proses leasing di PT Buana Finance Tbk. A. Prosedur Sebelum melakukan pengisian aplikasi, konsumen harus melengkapi persyaratan administrasi seperti: 1. Akta Pendirian Perusahaan client beserta perubahan-perubahannya. 2. Surat Pengesahan Pendirian Perusahaan dari Department Kehakiman dan Berita Negara. 3. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP). 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 6. Laporan Keuangan 3 tahun terakhir (audited, bila ada). 7. Bank Statement Account untuk 3 bulan terakhir. 8. Profesional Background dari Direksi dan/ atau Komisaris. 9. Struktur Organisasi. 10. Data-data lainnya yang akan diminta kemudian, bila diperlukan. Kelengkapan tersebut disesuaikan dengan profesi mereka masing-masing, seperti: karyawan, profesional, wiraswasta, dan perusahaan. B. Kebijakan Kebijakan transaksi sewa guna usaha, akan dikemukakan sebagai berikut: a. Tahap Permohonan Setiap permohonan pembiayaan sewa guna usaha harus mengisi formulir aplikasi yang telah disediakan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemohon. b. Tahap Pengecekan Desk Research Checking Berdasarkan aplikasi dari permohonan, marketing department lessorakan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian aplikasi tersebut dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Pengecekan fasilitas lainnya masih outstanding kepada bank atau LKBB lainnya dengan mengirimkan bankers enquiry, bila perlu. 2. Trade checking kepada supplier, customer dan pesaing. 3. Pengecekan pemegang saham dan pengurus perusahaan yang disesuaikan dengan anggaran dasar perusahaan. c. Tahap Audit Checking/ Pemeriksaan Lapangan Apabila tahap pengecekan/desk research checking hasilnya cukup baik, maka proses permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan atau audit ke calon lessee. Adapun tujuan dari pemeriksaan lapangan adalah: 1. Untuk memastikan keberadaan lesseedan memastikan akan kebutuhan barang modal. 2. Mempelajari keberadaan barang modal yang dibutuhkan oleh lessee, terutama harga barang modal, kredibilitas supplier/pemasok barang modal, layanan purna jual. 3. Untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan dan/ atau penjualan calon lessee dibandingkan dengan laporan yang telah disampaikan. d. Tahap Pembuatan Customer Profile
Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, marketing department lessorakan membuat customer profile, dimana isinya akan menggambarkan tentang: 1. Nama perusahaan customer 2. Nama pemilik 3. Alamat & nomor telepon 4. Contact person 5. Kondisi pembiayaan yang diajukan lessee 6. Jenis dan tipe barang modal 7. dan lain-lain. e. Tahap Pengajuan Proposal Kepada Kredit Komite Marketing department lessorakan mengajukan proposal terhadap permohonan yang diajukan oleh lessee kepada kredit komite. Proposal yang diajukan biasanya terdiri dari: 1. Tujuan pemberian fasilitas sewa guna usaha kepadalessee 2. Struktur fasilitas pembiayaan yang mencakup harga barang modal, Security deposit, nett pembiayaan, bunga, jangka waktu, jenis barang modal dan lainnya 3. Latar belakang perusahaan dan susunan pemegang saham disertai keterangan mengenai bisnis dan siklus operasi perusahaanlessee 4. Analisis laporang keuangan, rekening koran dan kebutuhan modal 5. Analisis resiko 6. Saran dan kesimpulan f. Pengajuan Keputusan Kredit Komite Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi lessor untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan lessee ditolak maka harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka marketing department akan mempersiapkan surat penawaran kepada calon lessee. g. Tahap Pengiriman Surat Penawaran Setelah proposal mendapatkan persetujuan dari kredit komite, maka marketing department wajib mempersiapkan surat penawaran kepada lessee. Surat penawaran wajib ditandatangani oleh lesseedan dokumen ini biasanya akan dijadikan surat penerimaan (letter of acceptance). h. Tahap Pengikatan Berdasarkan surat penawaran yang telah ditandatangani oleh lessee, oleh bagian legal akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut: 1. Perjanjian leasebeserta lampiran-lampirannya. 2. Jaminan pribadi, jika ada. 3. Jaminan perusahaan, jika ada. Pengikatan kontrak perjanjian sewa guna usaha dapat dilakukan secarabawah tangan, dilegalisir oleh notaris atau secara notariil. i. Tahap pemesanan barang modal Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya lessorakan melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Lessor melakukan pemesanan barang modal kepada supplier, pesanan mana dituangkan dalam penegasan pemesanan pembelian/ confirm purchase order dan bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang. 2. Khusus untuk objek pembiayaan bekas pakai, baik kendaraan bermotor, tanah dan bangunan, akan dilakukan pemeriksaan BPKB/sertifikat oleh Credit Administration Department ke instansi pemerintah yang terkait. 3. Penerimaan pembayaran dari lessee kepadalessor (dapat melalui supplier/dealer), yang meliputi: Pembayaran pertama, antara lain: 1. Security deposit. 2. Angsuran lease pertama, jika in advance. 3. Premi asuransi, untuk tahun pertama. 4. Biaya administrasi. 5. Pembayaran pertama lainnya, jika ada. Pembayaran berikutnya, antara lain: 1. Angsuran lease berikutnya, berupa cheque/bilyet giro mundur. 2. Pembayaran premi asuransi, untuk tahun berikutnya. 3. Pembayaran lainnya, jika ada. j. Tahap Pembayaran Kepada Supplier
Setelah barang modal diserahkan oleh supplier kepada lessee, selanjutnya supplierakan melakukan penagihan kepada lessor, dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut: 1. Kuitansi penuh 2. Kuitansi uang muka dan/ atau bukti pelunasan uang muka 3. Confirm purchase order 4. Bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang 5. Gesekan rangka dan mesin 6. Surat pernyataan BPKB 7. Kunci duplikat, jika ada 8. Surat jalan Sebelum pembayaran barang modal dilakukan oleh lessor kepada supplier, lessor akan melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Melakukan penutupan pertanggungan asuransi ke perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh lessor. 2. Pemeriksaan seluruh dokumentansi perjanjian lease oleh Credit Administration Department dengan mempergunakan Form Check List Document. k. Tahap Penagihan/Monitoring Pembayaran 1. Setelah seluruh proses pembayaran kepada supplier/dealer dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran lease dari lessee kepada lessor. Adapun sistem pembayaran yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah: • Cash • Cheque/Bilyet Giro • Transfer • Ditagih langsung 2. Collection Department akan memonitor pembayaran lease berdasarkan jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan dan berdasarkan sistem pembayaran yang diterapkan. l. Pengambilan Jaminan Setelah lessee melunasi seluruh piutang lease kepada lessor, maka lessor akan mengembalikan hal-hal sebagai berikut kepada lessee, yaitu: 1. Jaminan (BPKB dan/ atau sertifikat dan/ atau faktur/invoice). 2. Pemberitahuan atas pelaksanaan hak opsi. 3. Dokumen lainnya, bila ada.
Tabel 1 Skedul Lease di PT Buana Finance Tbk
Tabel 2 Skedul Lease Pada Saat Terjadi Terminasi di PT Buana Finance Tbk
Hak Kepemilikan Aset (Dokumen Legalnya) Sewa guna usaha (leasing) atau sering disingkat SGU adalah kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal baik dengan hak opsi (finance lease) maupun tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Hak opsi adalah hak untuk membeli objek sewa guna usaha setelah berakhirnya perjanjian berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Pengadaan Barang Modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang penyewa guna usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali. Sepanjang perjanjian SGU, hak milik atas barang modal berada pada perusahaan pembiayaan. Hak kepemilikan atas kendaraan yang disewagunausahakan dipegang oleh lessor sampai dengan masa sewa guna usaha berakhir, sedangkan nama pemiliknya adalah nama lessee.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan a. Dalam kegiatannya, PT Buana Finance Tbk dapat dikategorikan sebagai perusahaan leasing karena telah memenuhi kriteria sebagai sewa guna usaha pembiayaan (directfinancingleasemethod). Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut • Lessee memiliki hak opsi untuk membeli aktiva (dalam hal ini adalah kendaraan) yang disewagunausahakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat awal dimulainya perjanjian sewa guna usaha. • Seluruh pembayaran berkala ditambah dengan nilai sisa (jika ada) mencakup pengembalian biaya perolehan barang modal yang disewagunausahakan serta bunganya merupakan keuntungan perusahaan sewa guna usaha (full payoutlease). b. Piutang pembiayaan disajikan bersih setelah dikurangi pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui pada tahun 2011, yaitu sebesar Rp 443.345.000. Kelebihan dari piutang sewa guna usaha diakui sebagai pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui dan diakui sebagai pandapatan sesuai dengan jangka waktu pada tingkat pengembalian berkala yang tetap. c. Pada saat terjadi terminasi (pelunasan sebelum masa sewa guna usaha berakhir), dianggap sebagai pembatalan kontrak sewa guna usaha dan PT Buana Finance Tbk mencatat akumulasi penerimaan leasepayment sebesar Rp 307.878.472. Untuk perhitungan Penghasilan Kena Pajak tahun 2011, maka yang akan dikenai Pajak Penghasilan adalah sebesar Rp 2.783.723.948. Jumlah ini terdiri atas jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban ditambah dengan pendapatan pinalti. Jumlah ini lebih besar dibandingkan bila tidak terjadi kasus terminasi, yaitu sebesar Rp 2.776.680.983 karena pada saat terjadi terminasi perusahaan mendapat tambahan pendapatan yang berupa akumulasi imbalan jasa dan pendapatan pinalti sebesar 7,5% dari hutang pokok. Jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh PT Buana Finance Tbk apabila tidak terjadi terminasi adalah sebesar Rp 638.636.626. Akan tetapi, karena adanya kasus terminasi maka pajak yang harus dibayar oleh PT Buana Finance Tbk adalah sebesar Rp 640.256.508. d. Dalam transaksi sewa guna usaha, hak kepemilikan atas kendaraan yang disewagunausahakan dipegang oleh lessor sampai dengan masa sewa guna usaha berakhir, sedangkan nama pemiliknya adalah nama lessee. Saran Berikut ini adalah saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini: 1. Dalam usaha pembiayaan, ada dua metode bunga yang dapat digunakan, yaitu metode bunga efektif atau metode bunga tetap. Berhubung dengan banyaknya kasus terminasi yang terjadi, maka perusahaan disarankan untuk menggunakan perhitungan dengan metode suku bunga efektif. Hal ini dikarenakan, apabila terjadi kasus terminasi maka akan ada penghapusan bunga sebesar pendapatan yang belum diakui. Apabila menggunakan suku bunga efektif, maka penghapusan bunga yang terjadi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan apabila menggunakan suku bunga tetap. 2. Dalam pembentukan penyerahan hak milik atas barang yang menjadi objek perjanjian, bagi pihak lessor untuk membuat pengaturan mengenai hak dan kewajiban, serta tanggung jawab para pihak terhadap objek leasing secara jelas dan rinci tidak memberatkan sebelah pihak, khususnya terhadap pihak lessee untuk menghindari kesalahan perbedaan penafsiran para pihak dalam perjanjian, sebagai upaya untuk menghindari adanya perselisihan akibat dari perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah teknis yang digunakan dalam perjanjian. 3. Untuk lessee, melakukan pelunasan sebelum masa sewa guna berakhir (terminasi) akan jauh lebih menguntungkan, walaupun terdapat denda pinalti namun lessee memperoleh penghapusan bunga yang dibebankan. Dari pembahasan ini, ada beberapa saran untuk para pengusaha khususnya : 1.
2.
Munculnya lembaga leasing merupakan alternatif yang menarik bagi para pengusaha karena saat ini banyak para pengusaha cenderung menggunakan dana rupiah tunai untuk kegiatan operasional perusahaan. Melalui leasing mereka bisa memperoleh dana untuk membiayai pembelian barang-barang modal dengan jangka waktu pengembalian antara tiga tahun hingga lima tahun atau lebih. Para pengusaha juga memperoleh keuntungan-keuntungan lainnya seperti kemudahan dalam pengurusan, dan adanya hak opsi.
REFERENSI Books : Hariyani, I dan R. Serfianto, D.P. (2011). Gebyar Bisnis Dengan Cara Leasing Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hery dan Lekok, W. (2011). Akuntansi Keuangan Menengah 2. Jakarta: PT Bumi Aksara. Ilyas, W. B dan Burton, R. (2010). Hukum Pajak (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat. Kasmir. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Kieso, D.E, J.J. Weygandt, and T.D Warfield. (2010). Intermediate Accounting. John Wiley & Sons: Hoboken. Mardiasmo. (2009). Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: C.V Andi Offset. Rachmat, B. (2004). Multi Finance Handbook. Jakarta: Pradnya Paramita. Resmi, S. (2008). Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. Rivai, Andrian Permata, dan Ferry N. (2007). Bank & Financial Institution management. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Stephen A. Ross, W. Westerfield dan Bradford D. Jordan. (2008). Corporate Finance Fundamentals. Alih bahasa: Ali Akbar, Rafika Yuniasih dan Christine. (2009). (Buku 2). Pengantar Keuangan Perusahaan (Edisi 8). Jakarta: Salemba Empat. Stice, James D., Stice, Earl K., Skousen, K. Fred. (2007). IntermediateAccounting (16th Edition). Thomson South-Western. Suandy, E. (2011). Perencanaan Pajak (Edisi 5). Yogyakarta: Salemba Empat. Triandaru, S dan Budisantoso, T. (2006). Bank dan Lembaga Keuangan Lain(Edisi 2). Salemba Empat, Jakarta. Waluyo. (2009). Perpajakan Indonesia(Buku 2 : Edisi 8). Jakarta: Salemba Empat. Waluyo. (2012). Akuntansi Pajak (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat. Wirartha, I Made. (2006). Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: ANDI. Journal : Aminu Kado Kurfi. (2009). Corporate Capital Structure and Lease Financing Practice of Selected Manufacturing Firms in Nigeria.European Journal of Economics, Finance, and Administrative Sciences : Associate Professor Department of Business Administration. Ardiansyah Lubis. (2007). Leasing Ditinjau Dari Aspek Perpajakan. RIWAYAT PENULIS Shoviyah Bahar lahir di kota Jakarta pada 07 Maret 1992. Penulis menamatkan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang Akuntansi peminatan Perpajakan pada tahun 2014.
