BIDANG: AKUNTANSI PERPAJAKAN

BIDANG: AKUNTANSI PERPAJAKAN ANALISIS KARAKTERISTIK SUBJEK DAN OBJEK PAJAK SEBAGAI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2012

Rizkita Indriaty1, Eko Wisnu Warsitosunu2 1

2

Mahasiswa Departemen Akuntansi, FE UI, Kampus UI Depok 16424 Staff Pengajar Departemen Akuntansi, FE UI, Kampus UI Depok 16424

[email protected] ABSTRACT This study aims to determine whether the characteristics of the subjects and objects have significant effect on tax compliance in paying property tax. This study uses logit regression for taxpayers in Kabupaten Bogor 2012 with data from Dinas Pendapatan Kabupaten Bogor that have sample 100.343 tax object . These results indicate that the greater the value of taxable sales and corporate taxpayers can increase the probability of compliance in paying property tax. In addition, tax subject that live in their tax object occupies a significant negative affect on tax compliance, and reduce the probability of the compliance in paying taxes. Key word : tax compliance, nilai jual objek pajak, subject type of tax, object type of tax. 1. PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Pajak merupakan penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah. Karena sektor pajak merupakan sektor yang paling mudah dalam pemungutannya dikarenakan pemungutan pajak di dukung oleh Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2006). PBB merupakan pajak properti di Indonesia sebagaimana tertulis dalam UndangUndang No 12 Tahun 1994 tentang PBB. PBB sebagai pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak. (Mardiasmo, 2006)

Analisis Karakteristik ..., Rizkita Indriaty, FE UI, 2013

Rumiris (2011) meneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan membayar PBB di Kelurahan Petojo Selatan, Jakarta Pusat menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian dan mendapatkan hasil bahwa variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB adalah pendapatan, jenis kelamin, jumlah tanggungan dan efektifitas kegiatan operasi jemput bola yang memiliki pengaruh positif terhadap kemungkinan wajib pajak untuk patuh membayar PBB. Kabupaten Bogor yang memiliki luas 2.071,21 km2 merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari 40 kecamatan yang terbagi atas sejumlah desa dan keluarahan dan pusat pemerintahannya terletak di Kecamatan Cibinong. Dengan luasnya daerah Kabupaten Bogor dibandingkan dengan Kota Bogor itu sendiri yang memiliki luas 118,50 km2, tentu penerimaan PBB nya lebih besar, meskipun sampai saat ini penerimaan PBB belum mencapai 100%, tetapi pemerintah Kabupaten Bogor tetap melakukan usahausaha optimalisasi pajak. Hasil wawancara dengan salah satu pegawai Dispenda Bapak Dadang Hermansyah, mengatakan adanya kendala internal dan kendala eksternal dalam pengumpulan PBB. Kendala internalnya adalah rentang luas Kabupaten Bogor dibandingkan dengan sumber daya manusia yang bertugas dalam pengumpulan pajak yang hanya berjumlah 21 orang untuk 40 kecamatan. Untuk kendala eksternalnya adalah adanya pemilik tanah atau bangunan yang belum tentu menempati tanah atau bangunan tersebut. 1.2

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnta, maka perumusan masalah

ini adalah: 1. Apakah perbedaan karakteristik subjek dan objek pajak di Kabupaten Bogor seperti besarnya nilai jual objek pajak (NJOP), tipe objek pajak dan jenis subjek pajak berpengaruh pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB di Kabupaten Bogor? 2. Diantara karakteristik tersebut, manakah yang paling berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB di Kabupaten Bogor? 1.3

Manfaat Penelitian


Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. 2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Perda Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,perhutanan, dan pertambangan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah. Dasar pengenaan PBB menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2011 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk objek pajak dan wilayah tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya, penetapan tersebut ditetapkan oleh Bupati berdasarkan klasifikasi objek pajak. Klasifikasi disini adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak terutang. Tarif pajak untuk objek pajak yang NJOPnya sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), ditetapkan sebsesar 0,11%, sedangkan tarif pajak untuk objek pajak


yang NJOPnya diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), ditetapkan sebesar 0,22%.

NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP di Kabupaten Bogor ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Dengan ketentuan sebagai berikut: a. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu tahun pajak. b. Apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya. 2.1.2

Kepatuhan Pajak Menurut International Tax Glossary, kepatuhan adalah “tingkat pajak patuh (atau

gagal untuk patuh) dengan sikap membayar pajak tepat pada waktunya” (Sitanggang,2009). Menurut Brotodihardjo (2003) ada dua bentuk usaha perlawanan terhadap pajak yang dapat dikatagorikan sebagai bentuk ketidakpatuhan pajak, yaitu: 1.Perlawanan Pasif Perlawanan pasif ini berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. 2.Perlawanan Aktif •Penghindaran diri dari pajak (Tax Avoidance). •Pengelakan / penyelundupan (Tax Evasion). •Melalaikan pajak Terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan material dan kepatuhan formal. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif /hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Sedangkan yang dimaksud kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib


pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undangundang perpajakan (Nurmanu, 2009). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT. b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturutturut. d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. e. Menyelenggarakan pembukuan dalam dua tahun pajak terakhir. f. Apabila dalam dua tahun terakhir terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk semua jenis pajak terhutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen). 2.2 Pengembangan Hipotesis Hipotesis yang digunakan oleh penulis berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai dispenda dan hasil penelitian-penelitian terdahulu. a.Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Hasil wawancara dengan salah satu pegawai dispenda, besarnya NJOP berpengaruh terhadap kemungkinan masyarakat untuk patuh membayar PBB karena semakin besarnya NJOP maka semakin besarnya sanksi denda yang akan didapat oleh Wajib Pajak. Penelitian Karsimiati (2009), menunjukan sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. H1: Besarnya NJOP berpengaruh positif terhadap kemungkinan masyarakat untuk patuh membayar PBB b.

Tipe Objek Pajak


Hasil wawancara dengan pegawai dispenda, salah satu kendala eksternal dalam pengumpulan PBB di Kabupaten Bogor adalah adanya pemilik properti yang belum tentu menempati tanah atau bangunannya, sehingga sulitnya penagihan pajak. Oleh sebab itu penulis mengasumsikan bahwa objek pajak yang ditempati oleh pemiliknya akan lebih patuh membayar PBB. H2: Subjek pajak yang bertempat tinggal di lokasi objek pajak yang memiliki bangunan berpengaruh positif terhadap kemungkinan masyarakat membayar PBB. c.

Jenis Subjek Pajak

Subjek pajak badan dianggap lebih patuh dari subjek pajak orang pribadi karena tanggung jawab subjek pajak badan untuk tidak memiliki hutang pajak yang akan berpengaruh terhadap laporan keuangannya dan mempengaruhi hasil keputusan investor. Oleh sebab itu penulis mengasumsikan subjek pajak badan lebih patuh untuk membayar PBB daripada subjek pajak orang pribadi. H3: Subjek pajak badan berpengaruh positif terhadap kemungkinan membayar PBB tepat waktu. 3. METODOLOGI PENELITIAN 3.1

Kerangka Konseptual Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriftif analitis atau penelitian penjelasan

(explanatory research). Dapat dikatakan demikian karena penelitian ini menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis, yaitu menjelaskan bahwa perbedaan karakteristik subjek dan objek pajak di Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojong Gede di Kabupaten Bogor seperti Nilai Jual Objek Pajak, Tipe Objek Pajak, dan Jenis Subjek Pajak

berpengaruh pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam

pembayaran PBB di Kabupaten Bogor. Karakteristik Subjek dan Objek Pajak di Setiap Kecamatan di Kabupaten Bogor Variabel Independen

Variabel Dependen

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tipe Objek Pajak

Tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB

Jenis Subjek Pajak


3.2 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. data sekunder diperoleh dari data Dispenda Kabupaten Bogor. 3.3 Teknik Pengambilan Sample Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak PBB yang membayar pajak sampai batas akhir pembayaran PBB yaitu tanggal 31 Agustus dan membayar pajak melebihi batas akhir pembayaran PBB tahun 2012 di Kabupaten Bogor. Sampel diambil dengan menggunakan semua wajib pajak di dua kecamatan di Kabupaten Bogor, yaitu: Kecamatan Cibinong dan Bojong Gede yang membayar PBB sampai batas akhir pembayaran PBB yaitu tanggal 31 Agustus dan membayar pajak melebihi batas akhir pembayaran PBB tahun 2012. 3.4 Model penelitian Berdasarkann hipotesis yang dibuat dan acuan dari Rumiris (2011), peneliti merumuskan model penelitian sebagai berikut:

!" =

! !!! !(!!!!!!!!!!!)

=

! !!! !!"

Model ini merupakan model peluang kepatuhan membayar PBB yang dipengaruhi oleh faktor-faktor Nilai Jual Objek Pajak, tempat tinggal subjek pajak dan jenis subjek pajak. Selanjutnya untuk membuat model ini linier, dilakukan transformasi logaritma sebagai berikut: 1 − !" =

1 (1 + ! !!" )

!" 1 + ! !!" = = ! !!" 1 − !" 1 + ! !!"

Pi = probabilitas terjadinya suatu peristiwa


1-Pi = Probabilitas tidak terjadinya suatu peristiwa Pi / ( 1 – Pi ) disebut dengan odd, yaitu perbandingan antara probabilitas terjadinya suatu pperistiwa dengan probabilitas tidak terjadinya suatu peristiwa. Dalam penelitian ini odd adalah perbandingan antara probabilitas seseorang patuh membayar PBB dengan probabilitas seseorang tidak patuh membayar PBB. Bila odd ini di log kan akan dapat log odd sebagai berikut: !" = ln 1 − !" = !" !" − !" = !0 + !1!1 + !2!2 + !3!3 + !" 1

!" = ! !

Dimana: β0

= Konstanta

β1-β2 = Koefisien variable independen X1

= Nilai jual objek pajak (NJOP)

X2

= Tipe Objek Pajak

X3

= Jenis Subjek Pajak

Ui

= Tingkat error penelitian 4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1

Deskripsi Sample Penelitian Jumlah sample dalam penelitian ini 100.343 objek pajak di Kabupaten Bogor yang

diambil dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojong Gede. Tidak samanya komposisi wajib pajak disebabkan berbedanya jumlah penduduk di dua kecamatan tersebut.


Komposisi Wajib Pajak Kecamatan

Jumlah Objek Pajak

Persentase

Cibinong

62.030

61,82%

Bojong Gede

38.313

38,18%

Total

100.343

100%

Sumber: Data primer, telah diolah kembali 4.2

Deskriptif Karakteristik Wajib Pajak Analisis deskriptif adalah cara analisis dengan mendeskripsikan atau menggambarkan

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Melalui data yang diperoleh dari Dispenda Kabupaten Bogor, objek pajak di Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojong Gede yang berjumlah 100.343 objek dapat diketahui karakteristiknya secara umum. Karakteristik meliputi besarnya nilai jual objek pajak (NJOP), tempat tinggal subjek pajak di lokasi objek PBB dan jenis subjek pajak. Tabel menampilkan ringkasan dari karakteristik tempat tinggal subjek pajak di lokasi objek PBB dan jenis subjek pajak. Dari Tabel dapat diketahui bahwa sample wajib pajak didominasi oleh wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan jumlah wajib pajak di kedua kecamatan tersebut lebih banyak orang pribadi daripada perusahaan. Selain itu, sebagian besar objek pajak memiliki bangunan dalam objek pajak mereka. Hal ini menunjukan bahwa subjek pajak menempati objek pajak mereka, dan objek pajak yang hanya tanah pada umumnya digunakan untuk investasi.


Deskriptif Karakteristik Wajib Pajak Kelompok Karakteristik

Tipe Objek Pajak

Karakteristik

% terhadap Objek Pajak

Ada Bangunan

54.558

54,37%

Hanya Tanah

45.785

45,63%

100.343

100%

8.170

8,14%

921.73

91,86%

100.343

100%

Total Badan Jenis Subjek Pajak

Total

Orang Pribadi Total

Sumber: Data primer, telah diolah kembali Mean, Median, dan Standard Deviasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan nilai hasil perhitungan statistik deskriptif sebagaimana yang ditampilkan Tabel Mean, median, dan standar deviasi NJOP

NJOP Mean

109.220.273,66

Median

44.910.000,00

Mode

9.100.909,10

Std. Deviation

862.756.667,15

4.2 Analisis Korelasi Pearson Correlations Patuh Jenis

Pearson Correlation

Subjek Sig. (2-tailed)

0,058** 0,000

Pearson Correlation

-0,055**

Objek

Sig. (2-tailed)

0,000

NJOP

Pearson Correlation

0,222**

Sig. (2-tailed)

0,000

Tipe


Korelasi antara jenis subjek (badan) pajak dengan kepatuhan, nilainya 0,058 dengan signifikansi 0,000 yang berarti nilai tersebut positif dan signifikan dimana semakin banyak objek pajak yang dimiliki oleh badan maka tingkat kepatuhan semakin tinggi. Korelasi antara Tipe objek pajak (bangunan) dengan kepatuhan, nilainya

-0,055

dengan signifikansi 0,000 yang berarti nilai tersebut negatif dan signifikan dimana semakin banyak objek pajak yang memiliki bangunan maka tingkat kepatuhan semakin rendah. Korelasi anatara NJOP dengan kepatuhan, nilainya 0,022 dengan signifikansi 0,000 yang berarti nilai tersebut positif dan signifikan dimana semakin besar NJOP objek pajak maka tingkat kepatuhan semakin tinggi. 4.3

Uji Model (Goodness of Fit) Model regresi binary yang baik adalah model regresi dimana tidak ada perbedaan

yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.Goodnessof Fit Test dapat yang diukur dengan nilai Chi-Square dapat dilihat pada table berikut: Chi-Square Test Value

Pearson Chi-

Asymp. Sig.

Exact

Exact

(2-sided)

Sig. (2-

Sig. (1-

sided)

sided)

337,870a

0,000

336,283

0,000

251,135

0,000

Square Continuity b

Correction

Likelihood Ratio Fisher's Exact

0,000

0,000

Test Linear-by-Linear

337,867

0,000

Association N of Valid Cases

100.336


Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai profitabilitas dari Goodness of Fit Test dilihat dari pearson Chi-Square adalah sebesar 0,00 <0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi binary layak dipakai untuk analisis selanjutnya. 4.4 Koefisien Determinansi Variables in The Equation B

S.E.

Wald

Sig.

0,955

0,072

173,869

,0000

2,598

-1,037

0,054

365,024

0,000

0,355

NJOP

0,000

0,000

795,391

0,000

1,000

Constant

3,963

0,071

3.143,722

0,000

52,613

Jenis Subjek

Exp(B)

Pajak (Badan) Tipe Objek Pajak (Bangunan)

Bedasarkan pada Tabel 4.6 logistic regression dapat dinyatakan sebagai berikut : Patuh = β0 + β1Badani + β2Bangunani + β3 NJOPi + ε Patuh = 3.963 + 0.955 Badan i -1.037Bangunani + 0.000 NJOP i + ε i Dari persamaan tersebut, dapat dijelaskan bahwa : a. Nilai konstanta sebesar 3,963 (dengan nilai positif) menunjukkan bahwa jika variabel profitabilitas jenis subjek pajak (badan), tipe objek pajak (bangunan), dan NJOP diasumsikan konstan (dianggap nol), maka wajib pajak akan lebih patuh membayar PBB. b. Nilai koefisien jenis subjek pajak (badan) sebesar 0,955 (dengan nilai positif) menunjukkan bahwa subjek pajak berbentuk badan lebih patuh untuk membayar pajak daripada subjek pajak orang pribadi. c. Nilai koefisien tipe objek pajak (bangunan) sebesar -1,037 (dengan nilai negatif) menunjukkan bahwa subjek pajak yang memiliki bangunan dan tanah tanah pada objek pajaknya lebih tidak patuh daripada subjek pajak yang hanya memiliki tanah pada objek pajaknya.


d. Nilai koefisien NJOP sebesar 0,000 (dengan nilai positif) menunjukkan bahwa semakin besar NJOP (dengan asumsi variabel lain diasumsikan ceteris paribus) objek pajak, maka subjek pajak akan lebih patuh membayar PBB. 4.5

Pengujian Akurasi Model Overall Model Fit Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square

Sig.

Step

2.154,618

0,000

Block

2.154,618

0,000

Model

2.154,618

0,000

Berdasarkan Tabel dapat dilihat bahwa angka sig pada tabel adalah sebesar 0,000 karena tingkat signifikansi kurang dari 0,05 (α = 5%) sehingga rendahnya signifikansi ini menunjukkan model regresi yang lebih baik. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi logistik pada penelitian ini sudah fit atau sesuai dengan data. 4.6

Menilai Ketepatan Prediksi Ketepatan Prediksi

Observasi

Prediksi Patuh .0

Persentase 1.0

yang telah dikoreksi

Patuh

.0

110

1.713

6,0

1.0

99

98.414

99,9

Persentase

98,2

keseluruhan Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa : 1. Hasil dari 100.336 sampel observasi ada 1.823 yang Profitabilitas Patuh 0 dan 98.513 yang Profitabilitas Patuh 1


2. Dari 98.513 sampel data observasi, data Profitabilitas Patuh 1 terdapat 98414 sampel observasi yang diprediksi dengan benar. Maka persentase untuk memprediksi Profitabilitas Patuh 1 adalah 99,9%. 3. Dengan demikian persentase kebenaran secara keseluruhan adalah 98,2% jadi dapat disimpulkan prediksi ketepatan pada model ini adalah 98,2%, dimana nilai ini lebih dari 50% atau mendekati 100% yang artinya bahwa prediksi model ini mempunyai kemampuan prediksi yang baik. 4.7

Pengujian Koefisien Determinasi (R)

Koefisien Determinasi (R) adalah besaran yang menjelaskan proporsi variabel tidak bebas yaitu Profitabilitas Kepatuhan yang dijelaskan oleh variabel-variabel bebas, yaitu NJOP, Jenis Subjek Pajak, Tipe Objek Pajak. Koefisien Determinasi (R) memiliki nilai antara 0 sampai 1, dimana semakin mendekati 1 berarti variabel-variabel bebas semakin besar menjelaskan variasi dalam variabel tidak bebas. Berdasarkan pengujian telah didapatkan nilai Koefisien Determinasi (R2) seperti dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut. Koefisien Determinasi (R2).

Step

-2 Log likelihood

1

16.071,375a

Cox & Snell Nagelkerke R R Square 0,021

Square 0,128

Berdasarkan perhitungan regresi dengan menggunakan bantuan program SPSS, persamaan regresi yang ditaksir mencocokkan data dengan baik. Nilai Koefisien Determinasi (R square) sebesar 0,128 atau 12,8%. Hal ini menunjukkan bahwa Profitabilitas Kepatuhan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas, yaitu 12,8%.


4.3.7

Uji Parsial (Uji Wald)

Hasil Uji Parsial (Uji Wald) B

S.E.

Wald

Sig.

0,955

0,072

173,869

0,000

2,598

-1,037

0,054

365,024

0,000

0,355

NJOP

0,000

0,000

795,391

0,000

1,000

Constant

3,963

0,071

3.143,722

0,000

52,613

Jenis Subjek

Exp(B)

Pajak (Badan) Tipe Objek Pajak (Bangunan)

a. NJOP (X1) Terhadap Profitabilitas Patuh Koefisien regresi X1 = 0,000 dan p-value X1 = 0,000 < 0,005 maka H0 ditolak.Artinya, variabel NJOP meskipun memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap kepatuhan tetapi NJOP berpengaruh positif signifikan terhadap kemungkinan wajib pajak untuk patuh membayar PBB.Kesimpulan ini sesuai dengan hipotesis yang dibuat penulis “Besarnya NJOP berpengaruh positif terhadap kemungkinan masyarakat untuk patuh membayar PBB”.Dari hasil pengujian hipotesis tersebut, memberikan indikasi bahwa subjek pajak yang memiliki NJOP besar lebih patuh dalam membayar PBB. Jika dilihat dari odds ratio X1 = 1,000 maka dengan asumsi variable independen lainnya tetap, setiap kenaikan 1 kategori tinggi NJOP akan menaikan probabilitas wajib pajak untuk patuh membayar pajak sebesar 1,000 kali dibandingkan dengan probabilitas wajib pajak untuk tidak patuh membayar PBB. Dengan kata lain, wajib pajak akan lebih patuh untuk membayar pajak jika memiliki NJOP tinggi. a. Tipe Objek Pajak (bangunan) (X2) Terhadap Profitabilitas Patuh Koefisien regresi X2 = -1,037 dan p-value X2 = 0,000 < 0,005 maka H0 ditolak.Artinya, variabel jenis objek pajak yang memiliki bangunan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemungkinan wajib pajak untuk patuh membayar PBB. Kesimpulan ini tidak sesuai dengan hipotesis yang dibuat penulis “Subjek pajak yang bertempat tinggal di lokasi objek pajak (memiliki bangunan) berpengaruh

positif terhadap kemungkinan


masyarakat membayar PBB”. Dari hasil pengujian hipotesis tersebut, memberikan indikasi bahwa subjek pajak yang menempati objek pajak kurang patuh dalam membayar PBB. Jika dilihat dari odds ratio X2 = 0,355 maka dengan asumsi variable independen lainnya tetap, setiap kenaikan 1 kategori jenis subjek pajak badan akan menurunkan probabilitas wajib pajak untuk patuh membayar pajak sebesar 0,355 kali dibandingkan dengan probabilitas wajib pajak untuk tidak patuh membayar PBB. Dengan kata lain, wajib pajak akan lebih patuh untuk membayar pajak jika tidak menempati objek pajaknya. b. Jenis Subjek Pajak (badan) (X3) Terhadap Profitabilitas Patuh Koefisien regresi X3 = 0,955 dan p-value X3 = 0,000 < 0,005 maka H0 ditolak.Artinya, variabel jenis subjek pajak berbentuk badan berpengaruh positif signifikan tgerhadap kemungkinan wajib pajak untuk patuh membayar PBB. Kesimpulan ini sesuai dengan hipotesis yang dibuat penulis “Subjek pajak

badan berpengaruh

positif terhadap

kemungkinan membayar PBB tepat waktu”. Dari hasil pengujian hipotesis tersebut, memberikan indikasi bahwa subjek pajak badan lebih patuh dalam membayar PBB. Jika dilihat dari odds ratio X3 = 2,598, maka dengan asumsi variable independen lainnya tetap, setiap kenaikan 1 kategori jenis subjek pajak badan akan meningkatkan probabilitas wajib pajak untuk patuh membayar pajak sebesar 2,598 kali dibandingkan dengan probabilitas wajib pajak untuk tidak patuh membayar PBB. Dengan kata lain, wajib pajak akan lebih patuh untuk membayar pajak jika berbentuk badan daripada orang pribadi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1

Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis penelitian, penelitian ini memiliki kesimpulan, yaitu:

1. Secara parsial, variabel NJOP, jenis subjek pajak (badan) berpengaruh positif signifikan terhadap kemungkinan wajib pajak untuk patuh membayar PBB. Artinya, setiap kenaikan tingkatan masing-masing variabel tersebut akan meningkatkan perbandingan antar probablitas untuk patuh membayar PBB dan probabilitas tidak patuh membayar PBB. Selain itu, tipe objek pajak (bangunan) berpengaruh negatif signifikan terhadap


kemungkinan wajib pajak untuk patuh membayar PBB. Artinya, setiap kenaikan tingkatan variabel tipe objek pajak (bangunan) akan menurunkan perbandingan antar probablitas untuk patuh membayar PBB dan probabilitas tidak patuh membayar PBB. 2. Dari setiap karakteristik subjek dan objek pajak, yang paling berpengaruh adalah jenis subjek pajak (badan), karena memiliki nilai konstanta yang paling besar. Artinya, dari keseluruhan variabel dalam penelitian ini yang paling mempengaruhi kemungkinan untuk patuh membayar pajak adalah jenis subjek pajak (badan). 5.2

Saran Berdasarkan pelaksanaan dan hasil penelitian, peneliti menyarankan beberapa hal

untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 1. Peneliti disarankan untuk menggunakan lebih banyak variabel independen untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih menjelaskan tentang tingkat kepatuhan membayar PBB. Penambahan variabel tersebut misalkan keadaan subjek pajak atau lokasi tempat tinggal subjek pajak. 2. Peneliti selanjutnya dapat mengamati dan menganalisis tingkat kepatuhan membayar PBB dari waktu ke waktu (Longitudinal Study), tidak hanya dalam satu tahun saja. Hal tersebut dilakukan agar pemahaman mengenai tingkat kepatuhan membayar PBB lebih meyakinkan. DAFTAR REFERENSI Andreoni et al.(2009). Tax Compliance. Journal of Economic Literature, Vol.36, No. 2. Brotodihardjo, R. Santoso. (2003). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Aditama. Direktorat Jendral Pajak. (2012). Seri PBB – Ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan. http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-ketentuan-umum-pajak-bumi-dan-bangunanpbb. Direktorat Jendral Pajak. (201). Tax Evasion Pajak Properti. http://www.pajak.go.id/content/article/tax-evasion-pajak-properti. Ghoni, Husein. (2011). Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Derah. Universitas Negeri Surabaya http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_bumi_dan_bangunan. Karsimiati (2009). Pengaruh Pelayanan Fiscus, Sanksi Denda dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB. Makalah Simposium Nasional Akuntansi X Padang.


Koentaro, Ilham. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Kecamatan arut Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat). Universitas Antakusuma. Laporan Realisasi PBB Tahun 2012 Kabupaten Bogor Mardiasmo. (2006). Pepajakan. Yogyakarta: Andi Nurmantu, Safri. (2010). Kepatuhan Perpajakan. http://safri-nurmantu.com/kepatuhanperpaqjakan/. Peraturan Mentri Keuangan Nomor. 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10. Tahun 2011 Tentang pajak Bumi dan Bangunan. Prasetyo, Ferry Dwi. (2006). Analisis Faktor-Faktor yang Mepmepngaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Daerah Jogjakarta. Universitas Islam Indonesia. Rumiris, Helen. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Petojo Selatan. Universitas Indonesia Resmi, Siti. (2007). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salmeba Empat. Sitanggang, Mart Tri Polar. (2009). Model Hubungan Kausal Kesadaran wajib Pajak Badan, Moderenisasi Sistem Admininistrasi Pajak dan Tindakan Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak. Universitas Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Waluyo. (2008). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Yulianawati, Nila. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Universitas Stikubank.



BIDANG: AKUNTANSI PERPAJAKAN

Recommend Documents