AKUNTANSI PERPAJAKAN Modul ke:
PSAK 46 : Standar Akuntansi atas PPh Fakultas
EKONOMI Program Studi
MAGISTER AKUNTANSI www.mercubuana.ac.id
Dr. Suhirman Madjid, SE.,MS.i.,Ak., CA. HP/WA : 081218888013 Email :
[email protected]
Standar Akuntansi PPh Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh. menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun
Standar Akuntansi PPh Di Indonesia, penghitungan mengenai akuntansi pajak ppenghasilan diatur dalam PSAK No. 46 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1999 untuk perusahaan yang menerbitkan surat-surat berharga yang diperdagangkan kepada publik dan bagi perusahaan lainnya dimulai pada atau setelah 1 Januari 2001.
Standar Akuntansi PPh Di dalam PSAK 46 dikenal dengan adanya Pajak Kini (Current Tax) dan Pajak Tangguhan (Deffered Tax). 9 Pajak Kini adalah Beban Pajak yang didapat dari PPh yang terutang atas Penghasilan dalam periode saat ini. 9 Pajak Tangguhan adalah Pajak yang merupakan potensi pajak yang akan dikenakan terhadap Wajib Pajak di masa yang akan datang. Pajak Tangguhan terdiri dari Beban Pajak Tangguhan (Deffered Tax Expense/DTE), Kewajiban Pajak Tangguhan (Deffered Tax Liabilities/DTL) dan Aktiva Pajak Tangguhan (Deferrred Tax Asset/DTA), Manfaat Pajak Tangguhan (Deffered Tax Income/DTI).
Standar Akuntansi PPh Koreksi fiskal adalah : Koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak.
Standar Akuntansi PPh Jenis koreksi fiskal adalah sebagai berikut : A. Koreksi fiskal positif Yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Contoh : Biaya PPh B. Koreksi fiskal Negatif Yaitu koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Contoh : Penghasilan bunga deposito.
Standar Akuntansi PPh Perbedaan dalam koreksi fiskal a. Beda tetap. Yaitu penghasilan dan biaya yang diakui dalam penghitungan laba neto untuk akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam penghitungan akuntansi pajak. Contoh penghasilan : sumbangan, Penghasilan bunga deposito. Contoh biaya : biaya sumbangan, biaya sanksi perpajakan.
b. Beda waktu Yaitu penghasilan dan biaya yang dapat diakui saat ini oleh akuntansi komersial atau sebaliknya, tetapi tidak dapat diakui sekaligus oleh akuntansi pajak, biasanya karena perbedaan metode pengakuan. Contoh penghasilan : pendapatan laba selisih kurs Contoh biaya : biaya penyusutan, biaya sewa
PSAK 46 – Akuntansi PPh PSAK No.46 ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan melalui pengakuan, pengukuran/penilaian, penyajian, pengungkapan pajak penghasilan dan pengaruhnya.
PSAK 46 – Akuntansi PPh PENGUKURAN – Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan untuk dibayar (direstitusi) kepada otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan. – Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan.
PSAK 46 – Akuntansi PPh Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut : Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2015 berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2015 berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013
PSAK 46 – Akuntansi PPh PENYAJIAN a. Saling Hapus – Entitas melakuan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, entitas:
(a) memiliki hak secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui; dan (b) berniat untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. – Entitas melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:
(a) entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan (b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan.
PSAK 46 – Akuntansi PPh b.Beban (Penghasilan) Pajak – Laba Rugi Aktivitas Normal
– Beban (penghasilan) pajak terkait dengan laba rugi dari aktifitas normal disajikan tersendiri pada laporan laba rugi komprehensif. Jika entitas menyajikan komponen laba rugi pada laporan laporan laba rugi secara terpisah seperti dijelaskan dalam PSAK 1 (revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan paragraf 81, maka beban (penghasilan) pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal pada laporan keuangan disajikan terpisah.
PSAK 46 – Akuntansi PPh PENGUNGKAPAN Komponen utama beban (penghasilan) pajak diungkapkan secara terpisah, mencakup : – beban (penghasilan) pajak kini; – penyesuaian yang diakui pada periode atas pajak kini yang berasal dari periode sebelumnya; – jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan baik yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer maupun dari realisasinya; – jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau penerapan peraturan perpajakan yang baru;
Konsekuensi Perpajakan Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah lndonesia memilih menerapkan self assessment system dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewaiiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.
Konsekuensi Perpajakan Jenis-jenis sanksi perpajakan A. Sanksi Administrasi a. Denda b. Bunga c. Kenaikan B. Sanksi Pidana a. Denda pidana b. Pidana kurungan c. Pidana penjara
Konsekuensi Perpajakan Penghindaran Pajak ¾Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatanhambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Perlawanan terhadap pajak terdiri dari : 9Perlawanan pasif terhadap pajak 9Perlawanan aktif terhadap pajak
Konsekuensi Perpajakan Ada 3 cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu: ¾Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) ¾Pengelakan Pajak (Tax Evasion) ¾Melalaikan Pajak
Beban Pajak sebagai Elemen Laporan Laba Rugi
Beban pajak (pajak penghasilan) menurut PSAK 46 adalah jumlah gabungan antara beban pajak kini (current tax expense) dan beban pajak tangguhan (deffered tax expense). Beban Pajak Kini muncul karena adanya Pajak Penghasilan yang terutang pada satu periode, sedangkan Beban Pajak tangguhan muncul pada saat terdapat perbedaan temporer dan penggunaan kompensasi kerugian fiskal pada suatu periode yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya.
Beban Pajak Komersil, Pajak Kini, dan Pajak Tangguhan
Beban Pajak Kini muncul dalam kondisi apabila Wajib Pajak mengalami keuntungan secara fiskal (laba fiskal). Selain dari Laba Fiskal, Beban Pajak Kini didapat juga dari PPh Final yang dipotong oleh pemotong atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak atas penghasilan yang bersifat final yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
Beban Pajak Komersil, Pajak Kini, dan Pajak Tangguhan
Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dilunasi) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode.
Pajak kini adalah semua pajak yang terutang atas penghasilan yang diakui perusahaan pada peride tersebut. Pajak kini meliputi: • Pajak yang dibayarkan sesuai dengan SPT atas Laba Kena Pajak (Penghasilan Neto Fiskal) • Pajak atas penghasilan yang dikenakan pajak final • Pajak atas anak perusahaan dan pajak atas dividen dari investasi yang dicatat dengan metode ekuitas • Pajak yang telah dibayarkan namun menurut ketentuan pajak tidak boleh dijadikan kredit pajak seperti Pajak yang dipotong di luar negeri atas penghasilan dari Luar negeri yang tidak dapat dikreditkan
Beban Pajak Komersil, Pajak Kini, dan Pajak Tangguhan
Pajak tangguhan adalah pajak yang kewajibannya atau manfaatnya ditunda sampai waktu yang ditentukan atau diperbolehkan. Metode Penangguhan dalam Pajak penghasilan Deferred Method (Metode Penangguhan) Asset-Liability Method (Metode Asset dan Kewajiban) Net-of-Tax Method (Metode Bersih dari Pajak)
Aktiva dan Kewajiban Pajak Tangguhan Kewajiban pajak tangguhan timbul karena adanya perbedaan waktu yang menyebabkan terjadinya koreksi negative sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Kewajiban Pajak Tangguhan maupun Aset Pajak Tangguhan dapat terjadi dalam hal- hal sebagai berikut : • Apabila Penghasilan sebelum Pajak lebih besar dari Penghasilan Kena Pajak, maka Beban Pajak pun akan lebih besar dari Pajak Terutang, sehingga akan menghasilkan Kewajiban Pajak Tangguhan. • Sebaliknya apabila Penghasilan Sebelum Pajak lebih kecil dari Penghasilan Kena Pajak, maka Beban Pajaknya akan juga lebih kecil dari Pajak Terutang, sehingga akan menghasilkan Aktiva Pajak Tangguhan.
Aktiva dan Kewajiban Pajak Tangguhan Cara Mengindentifikasi Aktiva atau Kewajiban Pajak Tangguhan dan
Penghasilan atau Beban Pajak Tangguhan menggunakan Pendekatan Laba Rugi • Lihat rekonsiliasi fiskal yang sudah dibuat dan identifikasi akunakun di laba rugi yang termasuk dalam beda waktu, seperti: – – – – –
• • •
Beban penyisihan persediaan Beban penyisihan piutang tak tertagih Beban penyisihan bonus Beban penyisihan pensiun Beban penyusutan atau dan Beban amortisasi
Identifikasi koreksi fiskal yang dihasilkan dari akun-akun di atas dan tentukan apakah koreksi fiskal tersebut termasuk koreksi positif atau negatif. Hitung pajak tangguhan dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh dikali koreksi fiskal yang dihasilkan oleh langkah di atas. Tentukan DTA/DTL dengan cara merujuk pada saldo DTA/DTL tahun sebelumnya.
Aplikasi Penentuan Pajak Tangguhan Dalam penentuan pajak tangguhan dapat dilakukan empat tahap sebagai berikut: • Pengakuan (recognition), artinya dampak pph atas perbedaan temporer dan tax loss carry forward (TLCF) atau kompensasi rugi harus diakui dalam laporan keuangan. • Pengukuran (measurement), yaitu cara menghitung jumlah yang harus dibukukan dalam buku besar perusahaan. • Penyajian (presentation) yaitu standar yang menentukan cara penyajian di dalam laporan keuangan, baik dalam neraca ataupun laba rugi. • Pengungkapan (disclosure) yaitu berkaitan dengan standar informasi yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
Contoh Kasus PT. GEMAH RIPAH memperoleh laba sebelum pajak tahun 2008 Rp 1.200.000.000,-. Koreksi fiskal atas laba tersebut adalah : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Pendapatan bunga deposito Rp 40.000.000,Beban jamuan tanpa daftar nominative Rp 30.000.000,-. Pendapatan Sewa Bangunan Rp 60.000.000,Beban bunga pajak Rp 20.000.000,-. Beban pemberian kenikmatan dalam bentuk natura Rp 50.000.000,-. Pendapatan jasa giro Rp 50.000.000,Beban PPh Rp 15.000.000,Penyusutan komersil Rp 60.000.000,- lebih rendah dari penyusutan fiskal Amortisasi fiskal Rp 30.000.000,- lebih rendah dari Amortisasi komersil.
Kredit Pajak yang sudah dibayar selama tahun 2008 adalah : a. b. c. d.
PPh Pasal 22 Rp PPh Pasal 23 Rp PPh Pasal 24 Rp PPh Pasal 25 Rp
20.000.000,10.000.000,15.000.000,45.000.000,-
Pertanyaan : a. Berapa Penghasilan Kena Pajak untuk tahun 2008? b. Berapa PPh Kurang/lebih bayar untuk tahun 2008? c. Tentukan asset atau kewajiban pajak tangguhan yang timbul? d. Buat Jurnal dan penyajiannya laba bersih dalam laporan Rugi Laba PT. GEMAH RIPAH ?
Jawaban a. Berapa Penghasilan Kena Pajak untuk tahun 2008? Laba sebelum pajak Koreksi Beda Tetap : Pendapatan bunga deposito Pendapatan Sewa Bangunan Pendapatan jasa giro Beban jamuan tanpa daftar nominative Beban bunga pajak Beban pemberian kenikmatan dalam bentuk natura Beban PPh total beda tetap Koreksi beda waktu : Penyusutan komersil Amortisasi fiscal total beda waktu penghasilan kena pajak
1,200,0000 (40,000,000) (60,000,000) (50,000,000) 30,000,000 20,000,000 50,000,000 15,000,000 1,165,000,000 (60,000,000) 30,000,000 (30,000,000) 1,135,000,000
Jawaban b. Berapa PPh Kurang/lebih bayar untuk tahun 2008? penghasilan kena pajak
1,135,000,000
pajak terhutang 25% x 1,135,000,000 283,750,000 Kredit PPh Pasal 21, 22, 23, 24 dan 25 (90,000,000) PPh Kurang Bayar
193,750,000
Jawaban c. Tentukan asset atau kewajiban pajak tangguhan yang timbul? Aset Pajak tangguhan 25 % x Perbedaan Temporer = 25 % x Rp 30.000.000
7,500,000
JAWABAN d. Buat Jurnal dan penyajiannya laba bersih dalam laporan Rugi Laba PT. GEMAH RIPAH ? Jurnal PPh Badan – Pajak Kini 283,750,000 Beban Pajak Tangguhan Kewajiban Pajak Tangguhan PPh Psl 22 dibayar dimuka PPh Psl 23 dibayar dimuka PPh Psl 24 dibayar dimuka PPh Psl 25 dibayar dimuka Hutang PPh Psl 29 Total
7,500,000
20,000,000 10,000,000 15,000,000 45,000,000 193,750,000
291,250,000
Penyajian dalam Laporan Keuangan : laba sebelum pajak Pajak Kini pajak tangguhan total laba bersih
(283,750,000) (7,500,000)
7,500,000
1,200,000,000 908,750,000
291,250,000
The End
DR. Suhirman Madjid, SE.,MS.i.,Ak., CA.
