AKUNTABILITAS PRAJABATAN GOLONGAN III Angkatan 3
Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat; Rencana Pembelajaran; Bahan Ajar; Bahan Tayang.
Oleh : Nama NIP Pangkat, Gol Jabatan Unit Kerja
: Dr. Lilin Budiati, SH, MM : 19610210 198603 2 011 : Pembina Utama Madya, IV/d : Widyaiswara Ahli Utama : Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Jawa Tengah
BADAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Semarang, 7 April 2017
AKUNTABILITAS BAHAN AJAR
PRAJABATAN GOLONGAN III Angkatan 3
Oleh : Nama NIP Pangkat, Gol Jabatan Unit Kerja
: Dr. Lilin Budiati, SH, MM : 19610210 198603 2 011 : Pembina Utama Madya, IV/d : Widyaiswara Ahli Utama : Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Jawa Tengah
BADAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Semarang,7 April 2017
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Semakin berkembangnya kebutuhan dan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi negara ini menuntut adanya paradigma baru di birokrasi, dan untuk membentuk pondasi yang kuat serta memenuhi tuntutan kompetensi untuk mewujudkan PNS professional dalam membentuk nilai-nilai dasar (basic value) profesi PNS, sikap dan perilaku PNS, maka salah satu caranya adalah dengan melalui diklat prajabatan pola baru B. Deskripsi Singkat Mata Diklat ini membekali peserta dengan kemampuanmengenai nilainilai dasar dan konsep akuntabilitas publik , konflik kepentingan dalam masyarakat, netralitas PNS , keadilan dalam pelayanan publik, serta sikap dan perilaku yang konsisten.Mata diklat ini disajikan dengan proses eksperiental learning yang memberikan penekanan – penekanan proses internalisasi nilai – nilai dasar, kombinasi dari ceramah interaktif,diskusi,studi kasus ,simulasi,film pendek, study lapangan dan demonstrasi.Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas guna pelaksanaan tugas jabatannya. C. Kompetensi Dasar Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu 1. Memahami nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas serta, mengaktualisasikannya. 2. Mempunyai pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan dalam masyarakat, 3. Memahami tugas yang harus dilaksanakan dan sadar akan pentingnya kinerja untuk organisasi 4. Melayani masyarakat secara adil dan merata 5. Menunjukan sikap netralitas PNS dari kepentingan tertentu 6. Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten 7. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar akuntabilitas
D. Indikator Hasil Belajar Setelah mempelajari mata diklat ini, peserta diharapkan mampu untuk : 1. Kemampuan memahami akuntabilitas dari sisi konseptual – teoritis sebagai landasan untuk mempraktekkan perilaku akuntabel 2. Kemampuan memahami mekanisme logika dan operasionalisasi dari akuntabilitas guna membangun terciptanya sistem dan lingkungan organisasi yang akuntabel 3. Pemahaman atas ranah dan kasus umum yang terkait dengan penerapan akuntabilitas secara menyeluruh dalam organisasi 4. Kemampuan berperilaku secara akuntabel dalam ranah dan kasus umum yang terkait dengan penegakan akuntabilitas 5. Kemampuan menilai dan menganalisis penerapan akuntabilitas secara tepat dengan belajar dari ilustrasi dan kasus – kasus nyata
E. Materi Pokok Mengacu pada deskripsi singkat dan indikator hasil belajar, maka pokok bahasan bahan ajar ini berkenaan dengan: 1. Konsep Akuntabilitas 2. Mekanisme Akuntabilitas 3. Akuntabilitas dalam konteks 4. Menjadi PNS yang akuntabel
BAB II Konsep Akuntabilitas Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggungjawab, tetapi
sebenarnya
berbeda
,karena
responbilitas
adalah
kewajiban
untuk
bertanggungjawab,sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapaidalam hal ini oleh
individu,kelompok atau institusi untuk
memenuhi tanggungjawab yang menjadi amananya. Amanah seorang PNS adalah terwujudnya nilai-nilai publik yang antara lain adalah : a. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik b. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis.
c. Memperlakukan warganegara secara samadan adildalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik d. Menunjukan sikap dan prerilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan 2. Aspek – aspek Akuntabilitas a) Akuntabilitas
adalah
sebuah
hubungan
,yaitu
hubungan
yang
bertanggungjawab antara individu,kelompok dan institusi dengan negara dan masyarakat; b) Akuntabilitas berorientasi pada hasil, hasil yang diharapkan adalah aparat pemerintah yang bertanggungjawab,adil dan inovatif; c) Akuntabilitas
membutuhkan
adanya
laporan,
laporan
kinerja
adalah
perwujudan dari akuntabilitas d) Akuntabilitas memerlukan konsekuensi, akuntabilitas adalah kewajiban, kewajiban menunjukan tanggungjawab dan tanggungjawab memerlukan konsekuensi yang dapat berupa penghargaan atau sanksi; e) Akuntabilitas memperbaiki kinerja, tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan pada masyarakat 3. Pentingnya akuntabilitas Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama (Bovens,2007) yaitu • Untuk menyediakan kontrol demokratis ( peran demokratis) • Untuk
mencegah
korupsi
dan
penyalahgunakan
kekuasaan(
peran
Konstitusional) • Untuk meningkatkan effesiensi dan effektivitas ( peran belajar) 4. Tingkatan dalam Akuntabilitas •
Akuntabilitas personal Mengacu
pada
nilai-nilai
yang
ada
pada
diri
seseorang
;kejujuran,integritas,moral,etika yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah •
Akuntabilitas individu
Mengacu pada hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya, •
Akuntabilitas kelompok Pembagian
kewenangan
dan
kerjasama
antar
berbagai
kelompok
memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi. •
Akuntabilitas organisasi Mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yg dilakukan individu terhadap organisasi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya.
•
Akuntabilitas stakeholder Yang dimaksud stake holder adalah masyarakat umum,pengguna layanan, jadi
akuntabilitas
stakeholder
adalah
oorganisasi
pemerintah
untuk
mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif dan bermartabat
BAB III MEKANISME AKUNTABILITAS Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi : a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum, ini terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. b. Akuntabilitas proses Pemberian pelayanan publik yang cepat,responsif dan murah , pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas dilakukan untuk menghindari kolusi,korupsi dan nepotisme c. Akuntabilitas program Dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada program lain yang dapat memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal d. Akuntabilitas kebijakan a. Mekanisme akuntabilitas yang ada di birokrasi Indonesia : 1. Perencanaan strategis : Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Nasional/Daerah,
Pembangunan jangka Menengah Nasional/Daerah.Renstra SKPD
Rencana
2. Kontrak Kerja ; kontrak kerja Pegawai dengan atasannya , sesuai dengan PP 46 tahun 2011 3. Laporan Kinerja ; Berupa laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah(LAKIP) b. Menciptakan Lingkungan yang akuntabel , melalui : 1. Kepemimpinan 2. Transpsransi 3. Integritas 4. Tanggungjawab (responsibilitas) 5. Keadilan 6. Kepercayaan 7. Keseimbangan 8. Kejelasan 9. konsistensi c. Langkah-Langkah Apa yang Harus Dilakukan dalam Menciptakan frameworkAkuntabilitas?
Septiana Dwiputrianti, Ph.D
39
BAB IV AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS a. Transparansi dan keterbukaan informasi. Perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan lahirnya UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pejabat yang paling kapabel dan berwenang memberikan informasi publik adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
Salah satu contoh keterbukaan informasi publik adalah Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara maupun rencana kegiatan dan anggaran harus di informasikan kepada Publik
b. Praktek kecurangan dan perilaku korup Yang mendasari adanya praktek kecurangan ada tiga hal yang dapat terjadi secara bersamaan yaitu : 1. Adanya peluang; 2. Insentif atau tekanan untuk melakukan praktik curang 3. Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan perilaku curang
c. Penggunaan Sumber daya Milik Negara Sumber daya milik negara disebut sebagai fasilitas publik ,dan penggunaannya diatur
sesuai
prosedur
yang
berlaku,penggunaannya
dilakukan
secara
bertanggungjawab dan effisien . Fasilitas publik dilarang penggunaannya untuk kepentingan pribadi
d. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi Pemerintah. Pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktifitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan ,sedang dilaksanakan,dan akan dilaksanakan, serta akses sehingga pengguna /stakeholders mudah untuk mendapatkan data tersebut. Data tersebut harus : Relevan , dapat dipercaya, dapat dimengerti dan dapat diperbandingkan e.Konflik kepentingan Secara umum ada 2 ( dua) jenis konflik kepentingan yaitu : a. keuangan ( penggunaan sumber daya lembaga termasuk dana, peralatan atau sumber daya aparatur untuk kepentingan pribadi) b. non keuangan ( Penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan /atau orang lain.
BAB V MENJADI PNS YANG AKUNTABEL Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut : a. nilai dasar; b. kode etik dan kode perilaku; c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e. kualifikasi akademik; f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan g. profesionalitas jabatan
1. Apa yang diharapkan dari seorang PNS a. Perilaku Individu : 1. PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka 2. PNS tidak mengganggu , menindas atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat 3. PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat penuh kesopanan,kejujuran,dan keadilan,dan memperhatikan untuk kepentingan mereka ,hak-hak ,keamanan dan kesejahteraan
b.Perilaku berkaitan dengan transparansi dan Akses Informasi 1. PNS tidak akan menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau yang lain
2. PNS akan mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiap instansi dan semua arahan yang sah lainnya mengenai komunikasi dengan menteri, staf menteri, anggota media dan masyarakat pada umumnya
c. Menghindari PERILAKU YANG CURANG DAN KORUPTIF 1.PNS tidak akan terlibat dalam penipuan dan korupsi. 2.PNS akan melaporkan setiap perilaku curang atau korup
d. Perilaku terhadap PENGGUNAAN SUMBER DAYA NEGARA 1. PNS menggunakan sumber daya yang didanai publik secara teliti dan effisien 2. PNS menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab,efektif dan effisien
e. Perilaku berkaitan dengan PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN DATA SERTA INFORMASI PEMERINTAH PNS tidak menyalahgunakan informasi masalah intern negara, tugas,status,kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
f. Perilaku berkaitan dengan KONFLIK KEPENTINGAN PNS harus menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya
g. Bagaimana Mengambil keputusan yang akuntabel bagi PNS Pengambilan keputusan secara akuntabel dan beretika berarti dapat membuat keputusan yang tepat dan akurat , dalam menjaga kepercayaan dan keyakinan terhadap masyarakat dalam pekerjaan pemerintah
BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan Dari uraian dan pembahasan tentang akuntabilitas dalam bahan ajar ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. 2. Setiap
organisasi
mempunyai
mekanisme
untuk
mewujudkan
akuntabilitas,sehingga membentuk perilaku yang berbeda-beda pula ,contohnya sistem akreditasi,sistem penilaian kinerja finger prints, tetapi semuanya harus mengandung dimensi akuntabilitas kejujurandan hukum, akuntabilitas proses,akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan , hal tersebut bisa terwujud apabila ada alat akuntabilitas.
3. Buruknya etika para aparatur pemerintah dapat terlihat dari masih banyaknya keluhan oleh masyarakat , hal ini dapat menjadi bukti bahwa penyalahgunaan wewenang masih ada ditubuh birokrasi
,yang akan
berdampak pada praktek kecurangan 4. Dengan akuntabilitas dapat diperoleh kepercayaan masyarakat dan merubah stigma buruk PNS
B. Saran 1. Hilangkan rasa sungkanyang berpotensi kolusi dalam penyelenggaraan pemerintahan/jajaran birokrasi dan utamakan asas pertanggungjawaban / akunbtabilitas dalam setiap kegiatan. 2. Akuntabilitas personal akan memberikan energi positif pada sebuah organisasi.
DAFTAR PUSTAKA 1. Lembaga Administrasi Negara 2014 ,Akuntabilitas :Modul Training of facilitator (TOF) Diklat Prajabatan Pola Baru 2. Bahan PresentasiSeptiana Dwiputrianti, SE, M. Com (Hons), Ph,D , 2015
PERATURAN : 1. Undang- undang No.5 tahun 2014 tentang ASN 2. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 38 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan latihan Prajabatan bagi CPNS golongan III. 3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan latihan Prajabatan bagi CPNS golongan I dan II
