Akuntabel Dan Kredibel

1 Redaksi Penanggung Jawab: Dyah NK. Makhijani Pemimpin Redaksi: Difi A. Johansyah Redaksi Pelaksana: Harymurthy Gunawan, Rizana Noor, Tutut Dewanto, Dedy Irianto, Diyah Woelandari, Wahyu Indra Sukma, Risanthy Uli N Alamat Redaksi Humas Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin 2 - Jakarta Telp. : 021 - 3817317, 3817187 email : [email protected], website : www.bi.go.id

Edisi 24 | Maret 2012 | Tahun 3 | Newsletter Bank Indonesia

Foto: “Pulau Kepala Burung” oleh: Rafly Rinaldy

MEJA REDAKSI Pembaca yang budiman, Senang bisa berjumpa kembali. Mungkin Pembaca masih ingat pada edisi Gerai

Info edisi No.20 - Nopember 2011 sempat menurunkan topik tentang Good Cor­

porate Governance (GCG) Perbankan.

Intinya,

bila

kalangan perbankan mem­ berlakukan

praktik

GCG

akan bikin kinclong kinerja bank-bank

itu

luar

dan

dalam. Mirip-mirip dengan itu, Bank Indonesia selaku regulator

dan

otoritas

perbankan

dan

moneter

pun memberlakukan pada dirinya praktik tata kelola yang

baik

atau

good

governance (GG). Adapun sasaran yang ingin dicapai melalui GG, yakni agar bank sentral semakin dipercaya dan akuntabel. Yang seperti apa praktik GG di BI, pada edisi kali ini, pembaca akan diajak menelusuri perjalanan GG mu­lai dari hakekat hing­ ga

praktiknya

di

bank

sentral. Setelah membaca isi GI ini, diharapkan akan ada

pemahaman

publik

bahwa setiap BI membuat suatu

keputusan

telah

melalui tahapan berjenjang dengan mempertimbangkan kepentingan

publik

luas.

Selama membaca.

Salam, Difi A. Johansyah Kepala Biro Humas Bank Indonesia Redaksi menerima kiriman naskah dan mengedit naskah sebelum dipublikasikan.

Governance Bank Indonesia:

Resep Agar

Akuntabel Dan Kredibel A

khir-akhir ini dunia tengah dilanda satu gerakan massal dengan maraknya tuntutan agar negara, lembaga publik maupun institusi bisnis privat semakin menegakkan yang namanya tata kelola yang baik (good governance/GG). Lahirnya GG tak lain karena desakan agar setiap keputusan yang diambil institusi-institusi tersebut, baik secara struktur (governance structure) maupun proses pengelolaannya (governance process) lebih transparan, akuntabel, berkeadilan (fairness) dan taat hukum. Memang tidaklah mudah memenuhi keempat elemen inti GG itu, apalagi di sebuah institusi publik. Meski telah mengusung nilai-nilai GG, toh sebuah keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak tetaplah memunculkan polemik dan dilema. Secara umum sebuah keputusan yang diambil bisa dikatakan telah memenuhi sebagian besar kepentingan publik, tapi pada sisi lain ada kepentingan individu maupun kelompok di masyarakat yang mungkin belum terakomodir dengan keputusan itu. Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas yang mengurusi sektor moneter, perbankan dan sistem pembayaran juga merupakan lembaga publik. Sebagai lembaga publik, BI memiliki karakter yang unik karena dibekali dengan kedudukan sebagai lembaga yang independen sesuai Undang-Undang. Independensi BI itu, di satu sisi memberikan kewenangan yang luas, tapi di sisi lain membawa konsekuensi tanggung jawab yang besar. Inilah yang menjadi dasar bagi BI untuk selalu mengacu pada proses governance dalam melaksanakan setiap kegiatannya. Governance BI mengacu pada tiga pilar, yakni selain independensi juga akuntabilitas dan transparansi yang sejatinya merupakan pilar utama dalam kegiatan semua bank sentral (central bank governance). Independensi dimaksudkan agar kebijakan bank sentral tidak dicampuri dengan kepentingan pihakpihak tertentu. Namun, dalam konteks hubungan antarlembaga publik atau lembaga negara, sejatinya independensi BI harus dimaknai sebagai

sebuah inter-dependensi. Artinya, implementasi independensi BI harus didasarkan pada upaya menjaga hubungan saling ketergantungan antarlembaga publik dalam kerangka koordinasi. Muara dari pelaksanaan independensi tersebut tercermin dari proses pengambilan keputusan melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG). Anggota DG BI akan me­mutuskan kebijakan-kebijakan secara objektif dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan nasional secara luas. Sementara itu terkait pilar akuntabilitas, BI memiliki kewajiban memberikan penjelasan dan bukti yang dapat diterima mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya serta menerima konsekuensi jika tidak mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik. Untuk mencapai hal tersebut, proses governance dikawal dengan audit intern. Hal ini untuk memastikan tercapainya tujuan dengan cara yang terkendali. Audit intern ini juga diperkuat dengan mekanisme audit yang dilakukan oleh BPK sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, masih ada Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) kepanjangan tangan DPR untuk mengawasi operasional bank sentral. Pilar transparansi merupakan upaya untuk memberi kejelasan kebijakan yang diambil oleh BI kepada publik. Pemenuhan pilar ini mengharuskan BI untuk membuka akses in­formasi yang disertai dengan komunikasi terkait upaya mencapai sasaran BI. Itu pula yang membuat setiap kebijakan yang ditetapkan bank sentral selalu ditindaklanjuti dengan kegiatan komunikasi sosialisasi dan edukasi. Nah, hanya dengan menerapkan prin­sip-prinsip governance yang baik maka pe­laksanaan tugas dan kewenangan BI dapat dipertanggungjawabkan, yang muaranya men­dukung perekonomian nasional dengan tetap memperhatikan ke­seimbangan ke­ pentingan yang optimal. Ujung-ujungnya, visi BI sebagai bank sentral yang dipercaya (kredibel) dapat tercapai. Newsletter Bank Indonesia | Tahun 3 | Maret 2012 | Edisi 24

2

IKHTISAR

Peran Audit Intern & Ekstern

Mengawal Governance BI B

ank Indonesia adalah otoritas mo­ neter, perbankan dan sistem pem­ bayaran. Sebagai regulator di tiga bidang tersebut, bagaimana ia ‘meregulasi’ dirinya sendiri pada kaidah good governance (GG) agar produk keluarannya pun semakin oke, sudah barang tentu menarik untuk disimak. Setidaknya ada dua upaya di­ tempuh bank sentral guna menegakkan GG, yakni melalui audit intern dan ekstern. Audit intern pada dasarnya mau bicara bahwa manajemen bertanggungjawaab sepenuhnya untuk menerapkan dan menjaga kecukupan sistem pengendalian intern (SPIN) termasuk didalamnya assessment atas efektivitas prodsedur internal control. Pada 2011 terbit sebuah Peraturan Dewan Gubernur (PDG) BI mengenai Pokok-Pokok Audit Intern BI. Pada prinsipnya tujuan kehadiran satuan kerja audit intern (DAI) sebagaimana dikatakan The Institute of Internal Auditors, diarahkan untuk memberikan opini

dan rekomendasi terhadap proses GG, manajemen risiko (risk management) dan pengendalian (control) melalui kegiatan penilaian melalui audit (assurance) dan konsultansi (consulting). Untuk mencapai proses tersebut, kegiatan audit BI menggunakan metodologi audit yang berbasis risiko (risk-based internal audit). Secara sederhana, proses perencanaan audit dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko dari sasaran audit. Semakin tinggi risiko sasaran audit, maka akan semakin tinggi keharusan untuk diaudit. Agar hasil keluaran audit lebih ber­ kualitas, sejak 2002 audit intern BI telah melengkapi diri dengan sebuah alat manajemen mutu yang disebut Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 yang dimutahirkan menjadi ISO 9001:2008. Peningkatan peran audit intern juga dilakukan melalui kegiatan konsultansi. Kegiatan ini lebih diarahkan sebagai sarana pencarian solusi pencegahan

agar tujuan BI dapat tercapai, namun dengan tetap mengindahkan ramburambu ketentuan yang ada. Dalam pe­ laksanaannya, kegiatan konsultansi di­ dukung oleh kegiatan so­sialisasi hasil audit intern dan ekstern, serta pelatihan pegawai sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan satuan kerja terkait dengan permasalahan pengendalian. Pelaksanaan governance BI diwujudkan pula melalui kegiatan audit yang dilakukan oleh audit ekstern Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai amanat dalam UU tentang Keuangan Negara dan UU tentang BI. Dalam kegiatan ini, audit intern BI menjalin hubungan kerja dengan auditor ekstern dalam kegiatan audit yang meliputi antara lain persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut temuan audit ekstern. Selain itu, pelaksanaan governance BI juga dilakukan oleh Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). Badan ini dibentuk untuk mengawasi kegiatan operasional BI yang hasil supervisi tersebut dilaporkan ke DPR. Nah, dari gambaran di atas, terlihat jelas peran vital fungsi audit intern dan ekstern dalam mengawal proses GG di BI.

Memerintah Dan Mengelola D

alam satu acara di Thamrin, seorang Menteri senior sempat berseloroh, “Di sini ada dua Gubernur, yang satu Gubernur tempat duit yakni Gubernur Bank Indonesia, yang satu lagi Gubernur tempat masalah seperti macet, banjir dll yakni Gubernur DKI Jaya”. Hadirin ketawa mendengarnya dan saya sendiri bergumam bahwa di kawasan Monas ini ada satu lagi Gubernur yakni Gubernur Lemhanas! Istilah Gubernur memang khas untuk ketiga instansi ini. Khusus untuk bank sentral seperti bank Indonesia, memang hampir sebagian besar bank sentral menggunakan istilah Gubernur untuk pemimpin tertingginya. Selain Gubernur, ada bank sentral yang pemimpinnya dipanggil Presiden, Ketua Dewan dan bahkan ada yang dipanggil sebagai CEO! Saya sendiri tidak paham kenapa dulu sampe sekarang Edisi 23 24 | Maret Februari 2012 2012 | Tahun | Tahun 3 |3Newsletter | Newsletter Bank Bank Indonesia Indonesia

pemimpin bank sentral itu dipanggil Gubernur! Apa karena dianggap mirip dengan otoritas lokal yakni provinsi yang kepala daerahnya dipanggil Gubernur? Satu satunya petunjuk bagi saya adalah akar kata dari Gubernur yang saya temukan dalam bahasa Inggris yakni “to govern”. Gubernur atau governor adalah pelaksana dari “to govern” tadi. Namun, kata “govern” sebagaimana “government” sudah terlanjur diistilahkan sebagai Pemerintah atau memberikan perintah. Apa artinya Gubernur Bank Sentral tukang memberikan perintah? Perintah kesiapa? Mungkin perintah ke duit yang dicetak bank sentral.... atau.... perintah ke bank-bank umum barangkali yaa. Tetapi kalau kita menggunakan kata govern dalam governance, maka pengertiannya jadi lain lagi. Governance di

sini berarti adanya tata kelola. Governor dengan demikian adalah tukang tata kelola! Nah disini ada dua pengertian gubernur, satu sebagai tukang perintah satu lagi sebagai tukang kelola! Mana yang benar? Bagi Bank Indonesia sama aja arti kedua istilah ini. Kalau Bank Indonesia mau kasih perintah ke orang lain, maka lembaga Bank Indonesia juga harus baik dalam mengelola dirinya sendiri dulu sehingga bisa jadi pedoman bagi yang diberikan perintah. Lagi pula jangan lupa pula bahwa Pemerintah itu fungsinya juga melayani masyarakat, tidak hanya sekedar memberikan perintah. Nah, apalagi kalau melayani masyarakat, harus ada tata kelola yang baik pula agar masyarakat nyaman. Sebagai lembaga negara, Bank Indonesia harus memiliki tata kelola yang prima, apalagi sebagai tempat duit seperti seloroh Sang Menteri di atas!

WAWASAN

Governance BI, Bukan Sekadar Konsep

Tapi Tindakan Nyata

Onny Widjanarko, Staf Gubernur BI dan Analis Eksekutif Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat

S

ir Adrian Cadbury pernah me­nekankan bahwa saripati sasaran Good Governance (GG) lembaga publik adalah pencapaian keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial, sekaligus juga ke­ pentingan publik dan individual. Lembaga publik menghadapi dilema dan potensi konflik kepentingan yang harus dikelola dalam tatanan GG untuk menghasilkan keseimbangan yang optimum. Guna me­ wujudkan mandat dan tanggung jawab ini, lembaga publik diberi kewenangan untuk memanfaatkan sumber da­ya secara efektif (cost effective man­ner). Perlu disadari, sumber daya tersebut baik langsung maupun tidak langsung berasal dari publik sehingga pemanfaatan sumber daya tidak boleh tanpa hasil, no free lunch. Apa yang diambil dari rakyat harus kembali kepada rakyat baik dalam bentuk rasa aman, kesejahteraan dan kemakmuran (wealth creation) serta pelayanan publik yang baik. Menurut World Bank Governance Index, setidak-tidaknya terdapat 6 dimensi penting governance dalam lingkup kebijakan publik yang dikelola negara. Keenam dimensi tersebut meliputi kebebasan berpendapat dan akun­tabilitas, stabilitas po­litik dan keamanan, efektivitas pemerintahan, kua­ litas peraturan, penegakan hukum, serta penanganan korupsi. Mengingat luasnya dimensi yang harus dipertimbangkan serta banyaknya kepentingan yang harus dipenuhi, pelaksanaan GG lembaga publik memiliki potensi benturan kepentingan yang tinggi. Bank sentral sebagai lembaga publik juga menghadapi kenyataan yang serupa. Agar

kebijakannya akun­tabel, proses pe­ngambilan ke­bijakan bank sentral didukung de­ngan riset dan surveillance yang cermat. Tidak mengherankan, jika Mervyn King, Gubernur Bank Sentral Inggris mengatakan bahwa governance is all about ‘intellectual honesty’ dan bukan sekedar kepatuhan kita menjalankan aturan. Bahkan sekalipun kebijakan bank sentral telah dirumuskan dengan cermat, tetap saja tidak selalu bebas polemik. Misalnya, kebijakan bank sentral dalam penanganan “too big to fail” bisa rawan polemik. Ketika ada lembaga keuangan yang nyaris bankrut dan berpotensi sistemik, bank sentral dan pemerintah me­nyelamatkan lembaga keuangan ter­sebut dengan pertimbangan pe­nanganan krisis, misalnya bailout ter­ hadap lembaga keuangan di be­berapa negara. Setiap keputusan dan kebijakan yang dilematis dan polemik seperti ini, bank sentral mempertanggungjawabkan ke­bi­ja­ kan­nya ke­pada publik. Hal ini untuk mem­ buktikan bahwa kebijakan yang diambil tidak dimaksudkan untuk menguntungkan pemilik lembaga keuangan dan tidak dimaksudkan juga untuk merugikan para pembayar pajak/ tax payers. Situasi ini membuat posisi bank sentral rawan terhadap risiko politisasi dan hukum yang dapat mengganggu kredibilitasnya. GG memberikan proteksi terhadap ke­pentingan stake­holders dan bank sen­tral tersebut terhadap terjadi­nya benturan kepentingan, penyalah­gunaan kekuasaan, dan pelanggaran integritas. Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral juga menghadapi risiko dan tantangan yang tidak ringan. Di tengah ketidakpastian pe­mulihan krisis keuangan global dan tantangan domestik pada tahun 2012 ini, BI tidak hanya menghadapi ancaman inflasi, gejolak nilai tukar dan tingginya tingkat suku bunga, namun juga bergelut dengan upaya pencegahan dan penanganan krisis. Hal ini menambah kompleksitas pengelolaan governance BI dalam menetapkan kebijakannya. GG BI sekurang-kurangnya me­muat 3 pilar penting. Pertama, pilar independensi yang sifatnya sangat spesifik dan menjadi prasyarat utama bagi bank sentral untuk menghasilkan kebijakan yang baik. Argumen kuat yang mendasarinya adalah untuk

3

mencegah kebijakan bank sentral yang berorientasi stabilisasi dan jangka panjang tidak tercampuri oleh kepentingan yang lebih berorientasi jangka pendek seperti kepentingan politik yang siklusnya lima tahunan. Untuk itu, UU BI menempatkan kedudukan, kebijakan, penetapan ang­garan kebijakan, serta tata ca­ra dan persyaratan pemilihan Dewan Gubernur dilakukan dalam proses yang ditujukan memperkuat independensi. Kedua, pilar akuntabilitas yang sifatnya lebih generik seperti halnya akuntabilitas pada lembaga publik lainnya. Di dalam unsur akuntabilitas terdapat elemen performance, confor­mance dan compliance. Argumentasi dasar­nya adalah pemanfaatan sumber daya yang besar serta kebijakan yang mempengaruhi nasib banyak pihak. Dalam hal ini sumber daya yang dikelola harus dimanfaatkan secara bertanggungjawab dan di­pertanggungjawabkan untuk meng­hasil­ kan kinerja dan kredibilitas. Selain itu agar independensi terhindar dari kesewenangwenangan (abuse of power), benturan kepentingan, fraud ataupun penyimpangan lainnya, maka diperlukan tatanan yang me­ ngarahkan pemangku jabatan di BI patuh dan taat kepada ketentuan dan norma-norma umum yang berlaku. Dalam pelaksanaan governance, BI dilengkapi dengan tatanan seperti proses pengambilan keputusan yang ber­basis riset dan surveillance, sistem perencanaan dan manajemen kinerja, sistem anggaran, kode etik, audit internal, dan manajemen risiko. Bahkan untuk memvalidasi pelaksanaan tugas BI, setiap tahun BI harus diaudit oleh BPK yang hasilnya dilaporkan kepada DPR sebagai bentuk akuntabilitas. Untuk mengawasi kegiatan operasional BI, DPR membentuk Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) yang hasil kerjanya dilaporkan ke DPR. Pilar ketiga adalah transparansi yang merupakan prasyarat bagi akun­tabilitas dalam bentuk pemberi­an akses informasi yang disertai dengan komunikasi yang intensif tentang apa dan bagaimana sasaran-sasaran BI dapat dicapai. Untuk itu setiap kebijakan yang ditetapkan selalu di­tindaklanjuti dengan kegiatan komuni­kasi dan edukasi yang efektif. Ketika ketiga pilar governance BI tersebut berinteraksi dan disokong dengan keteladanan dan keberanian pengambilan keputusan, maka akan tercipta rantai nilai untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dan kredibel. Dengan demikian, pelaksanaan governance di BI bukan hanya ditataran konsep tapi lebih pada tindakan nyata. Newsletter Bank Indonesia | Tahun 3 | Maret 2012 | Edisi 24

4

EDUKASI

RDG,

eadline sebuah koran pagi itu memuat judul “Bank Indonesia menurunkan BI Rate menjadi 5,75%.” Si pembaca coba mengingat-ingat, mengapa BI Rate da­lam satu tahun terakhir ini cenderung menurun. Sebenarnya ba­gai­mana sih BI me­ mutuskan suatu kebijakan? Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, setiap kebijakan strategis diputuskan oleh Dewan Gubernur melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG). Disinilah muara akhir suatu konsep kebijakan digodok oleh BI ­dan siap untuk diimplementasikan. Setiap Anggota Dewan Gubernur memiliki hak suara untuk me­ ngemukakan pendapat namun ke­ putusan akhir RDG dicapai melalui musyawarah. Proses pembahasan RDG berjalan dinamis dengan pandangan yang beragam. Hal ini bertujuan agar kebijakan ditetapkan berdasarkan analisa yang cermat dan menyeluruh untuk menghasilkan satu

Utama­nya untuk me­mastikan ke­ bijakan yang dikeluarkan BI tepat sasaran dan terukur dampaknya. Kebijakan BI diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah di­ tetapkan. Namun kebijakan juga dapat ditetapkan dalam rangka merespons perkembangan kondisi yang dapat mengganggu pencapaian tujuan BI. Itu semua didasari dari hasil riset dan kajian. Selain itu BI juga memanfaatkan hasil survei yang dilakukan secara berkala. Misal­ nya, Survei Konsumen yang da­ pat memotret optimisme dari sisi konsumen atau Survei Kegiatan Dunia Usaha dari sisi produsen. Perumusan kebijakan juga mem­ pertimbang­kan best practices yang berlaku di dunia internasional. Untuk memperkuat analisa dan kajian internal, BI membuka pula ruang partisipasi publik terhadap kebijakan yang akan diterapkan. Ambil contoh, sebelum diterbitkan

untuk menghindarkan dampak ne­ gatif yang lebih besar. Misal, pada saat krisis keuangan di Amerika tahun 2008 mulai merambat ke berbagai belahan dunia sehingga mendorong BI menetapkan tindakan pencegahan terhadap terjadinya potensi risiko sistemik di industri perbankan. Sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas lembaga publik, ke­ bijakan yang telah diputuskan oleh RDG harus dapat di­pertang­gung­ jawabkan. Bentuk per­tang­gung­jawa­ ban tersebut berupa penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan we­ wenang BI kepada DPR, baik secara tertulis maupun secara lisan dalam rapat kerja dengan DPR. Untuk mendukung efektivitas akuntabilitas tersebut, BI me­nerap­ kan transparansi kebijakan me­lalui pem­berian akses informasi, pu­ blikasi dan komunikasi kebijakan kepada publik. Bukan hanya se­ kedar memenuhi amanat UU, trans­ paransi menjadi kebutuhan bagi bank sentral untuk memperkuat kredibilitasnya. Untuk itu, setiap kali RDG memutuskan suatu kebijakan, BI akan segera menyampaikan dan menjelaskan ke­bijakannya kepada

keputusan yang disepakati bersama. Ini me­nunjukkan bahwa keputusan RDG bersifat kolektif kolegial. Proses penetapan kebijakan da­lam RDG tidak semata-mata ber­orientasi pada sasaran yang akan dicapai. Namun, ditelaah pula potensi risiko yang mungkin timbul setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Ambil contoh dalam menetapkan BI Rate, RDG akan mencermati tekanan inflasi ke depan dan dampaknya baik terhadap kondisi makro perekonomi­an dan mikro perbankan. Penetapan kebijakan BI yang berujung pada RDG merupakan ba­ gian dari sebuah proses tata kelola kebijakan. Seperti halnya sebuah proses produksi yang berusaha meng­hasilkan produk dengan qua­ lity control, demikian juga BI dalam menghasilkan kebijakannya. Ada tahap­an yang harus dilalui dari pengolahan hing­ga komunikasi.

ketentuan penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Utang Luar Negeri, BI terlebih dahulu berdiskusi dengan berbagai pihak. Bentuknya bisa dilakukan secara beragam, seperti expert panel, working group atau menyelenggarakan Focus Group Discussion dengan melibatkan praktisi, pakar ekonomi, atau perwakilan asosiasi dan instansi terkait. Dengan selesainya tahap peng­ kajian, proses selanjutnya ada­lah pematangan kebijakan. Pembahasan­ nya dilakukan mulai dari level unit kerja hingga Rapat Komite yang melibatkan anggota Dewan Gubernur. Mekanisme check and balance yang melekat dalam prosedur berjenjang menghindarkan potensi benturan kepentingan. Meski dilakukan secara ber­ jenjang, tidak berarti proses pe­ ngambilan kebijakan di BI berjalan lambat. Pada saat-saat tertentu, RDG harus menetapkan keputusan segera

publik. Sebagai contoh, keputusan mengenai BI Rate yang selalu diumumkan segera setelah RDG berakhir. Hal ini dimaksudkan agar para pelaku usaha dan stakeholders yang lain dapat segera merespons keputusan bisnisnya sejalan dengan arah kebijakan yang ingin dituju oleh BI. Bukan hanya keputusan BI Rate saja yang dipublikasikan segera kepada publik, jadwal pe­ nyelenggaraan RDG selama satu tahun ke depan pun dipublikasikan jauh-jauh hari yakni pada akhir tahun sebelumnya. Jadi jelas, independensi ke­ bijakan yang dimiliki BI bukan tanpa mekanisme kontrol. Selain kontrol internal, ada juga tuntutan akuntabilitas dan transparansi ke­ pada publik yang harus dipenuhi. Nah, dengan prosedur yang begitu ketat dan transparan, tidak perlu ada lagi keragu-raguan terhadap kebijakan BI.

Dapur Kebijakan BI H

A. Wahyu Adi Nugroho, Analis Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat

Pada saat-saat tertentu, RDG harus menetapkan keputusan segera untuk menghindarkan dampak negatif yang lebih besar.

Edisi 24 | Maret 2012 | Tahun 3 | Newsletter Bank Indonesia

EDUKASI

Jaring Perencanaan Bernama

SPAMK A

Trisno Nugroho, Analis Eksekutif Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat

Independensi merupakan kekuatan (power) sekaligus tuntutan berkinerja (responsibility).

nda penggemar setia Spiderman? Tidak pernah melewatkan film manusia superhero yang diadopsi dari karakter komik keluaran Marvel tersebut? Dalam salah satu adegan filmnya, masih ingat pesan sang paman, Uncle Ben, pada keponakannya si manusia labalaba tersebut? Yup, “With great power, comes great responsibility.” Dengan kekuatan yang besar, lahir tanggung jawab yang besar pula. Bagi Bank Indonesia (BI), esensinya adalah independensi yang di­berikan UU BI merupakan ke­ wenangan (power) sekaligus tuntutan berkinerja (responsibility) sesuai misi yang diemban. Independensi menuntut BI melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien (akuntabilitas), termasuk keterbukaan terhadap pen­capaian tujuan BI, cara kerja dan pengelolaan sumber daya (transparansi). Guna menuntun dan me­ngelola misinya, BI senantiasa me­nyempurna­ kan sistem pengelolaan kinerja. Sejak tahun 2002, BI menerapkan Balanced Scorecard dengan mengintegrasikan proses perencanaan strategis, anggaran, dan manajemen kinerja. Integrasi ketiga proses tersebut dikenal dengan sebutan Sistem Perencanaan Strategis, Anggaran, dan Manajemen Kinerja (SPAMK). Kerangka Balanced Scorecard BI terdiri dari empat perspektif yang saling terkait yaitu hasil (result), proses, finansial, dan organizational capital. Hasil akhir dari pencapaian setiap perspektif tersebut menjadi ukuran kinerja organisasi. Lalu, bagaimana ya, praktik SPAMK di BI? BI menjalankan SPAMK melalui tiga tahapan yang terintegrasi, siste­ matis dan berkesinambungan. Tahap pertama adalah perumusan strategi oleh Dewan Gubernur yang hasilnya berupa Arah Strategis dan Strategi Tahunan BI. Arah Strategis adalah tujuan dan arah organisasi BI, yang mencakup misi, visi, dan nilai-nilai strategis BI. Adapun Strategi Tahunan

adalah rencana kerja tahunan BI dalam rangka mencapai misi, yang mencakup sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya, dalam tataran ope­ rasio­nal, BI menetapkan ProgramProgram Kerja Prioritas yang dapat mendukung pencapaian stategi BI. Untuk 2012, Program Kerja Prioritas BI yang pelaksanaannya dipantau dengan project management yang ketat, antara lain Penguatan Framework Bauran Kebijakan Moneter dan Makro­prudensial, Penguatan Operasi Moneter, Akselerasi Pendalaman Pasar Keuangan, Pemantapan Crisis Mana­gement Protocol, Financial Inclusion, Percepatan Terwujudnya National Payment Gateway dan Pengembangan E- Money. Tahap berikutnya, penyelarasan (alignment) strategi. Maksudnya adalah proses penerjemahan strategi organisasi BI ke dalam strategi Satuan Kerja, melalui vertikal and horizontal alignment yaitu dari strategi BI ke Satuan Kerja dan kerjasama strategi antar Satuan Kerja. Produknya adalah Peta Strategi (Strategy Map) dan Program Kerja Satuan Kerja. Proses vertical dan horizontal alignment itu sangat penting untuk memastikan semua elemen organisasi mengarah kepada pencapaian Sasaran Bank Indonesia, sebagaimana Michael Poter ahli strategi organisasi menyebutkan Alignment means creating consistency between all activities of an organization and its strategy. Tahap terakhir, implementasi, pe­mantauan dan evaluasi strategi. Setelah strategi Satuan Kerja disetujui oleh Anggota Dewan Gubernur, maka strategi dieksekusi dengan di­ sertai monitoring dan review secara ber­kala. Jika diperlukan, apabila ter­ dapat perubahan kondisi yang meng­ ubah asumsi dasar perencanaan, misalnya terjadi goncangan eksternal (misal krisis ekonomi), maka dapat dilakukan adaptasi strategi. Di akhir periode, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi satuan kerja dan BI.

5

Untuk diketahui, BI tidak menilai sendiri kinerjanya. BI melaksanakan survei kepada stakeholders guna mengetahui penilaian dan masukan publik mengenai pelaksanaan tugas BI. Serangkaian umpan balik yang diperoleh menjadi input yang berharga bagi perbaikan perencanaan BI pada periode berikutnya. Penerapan SPAMK telah dirasa­ kan manfaatnya. Hal ini tercermin dari pelaksanaan tugas BI yang terus membaik, melalui pencapaian target Indikator Kinerja Utama pada setiap tahunnya. Keberhasilan SPAMK BI juga mendapat pengakuan dari pihak eksternal. Tidak mengherankan jika banyak bank sentral ataupun institusi lain – swasta atau pemerintah, dalam atau bahkan luar negeri – datang menimba ilmu atau mengundang BI untuk membagi pengalamannya mengenai SPAMK berbasis Balanced Scorecard. BI terus berupaya menyempurna­ kan SPAMK sebagai mesin pendorong kinerja yang tangguh. Beberapa agenda penting di depan mata antara lain penyempurnakan linkage pengelolaan kinerja dengan pengelolaan anggaran melalui penerapan Performance Based Budgeting (Anggaran Berbasis Kinerja) dan integrasi SPAMK dengan sistem Manajemen Risiko. Kedua konsep ini sedang digodok serius di Bank Indonesia. Anggaran Berbasis Kinerja adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada pen­capaian hasil atau kinerja. Ini berarti, anggaran yang disusun BI harus diperuntukkan secara spesifik untuk pencapaian hasil kerja (output). Sementara, integrasi SPAMK dan mana­jemen risiko bertujuan agar setiap strategi yang ditetapkan telah diidentifikasi risiko berikut mitigasinya. Penerapan kedua konsep tersebut diharapkan mulai dilaksanakan pada 2013. Kembali kepada Spiderman, manusia super sekaligus pahlawan yang abadi di hati penggemarnya. Demikian juga BI, bertekad menjadi otoritas yang kredibel dan dicintai masyarakat melalui bukti kinerja nyata. Bila Spideman punya senjata jaring laba-laba, BI pun punya “jaring laba-laba’’ yakni SPAMK. Newsletter Bank Indonesia | Tahun 3 | Maret 2012 | Edisi 24

6

LIPUTAN

Mencapai Prestasi

Menuai Kompensasi S

Rizana Noor, Analis Senior Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat

Masih sedikit orang yang memahami bahwa kenaikan gaji anggota dewan adalah bagian dari sebuah proses public governance yang panjang namun sangat transparan.

enin, 5 Maret 2012, balkon ruang sidang Komisi XI DPR RI sudah dipenuhi wartawan media cetak dan elektronik. Kehadiran mereka menandakan adanya kejadian penting yang perlu diliput untuk pemberitaan. Hari itu memang waktunya Gubernur BI menyampaikan penjelasan tentang rencana anggaran operasional 2012. Hal menarik dari penjelasan gubernur adalah isu usulan kenaikan gaji karyawan dan Dewan Gubernur (DG) BI terkait dengan pencapaian kinerja disepanjang 2011. Tampak­ nya, isu kenaikan gaji DG BI ini selalu menjadi berita dengan rating yang tinggi di negeri ini. Perhatian masyarakat seringkali hanya terpusat pada pemberitaan mengenai besaran gaji para anggota dewan, apalagi jika besarnya gaji itu dikaitkan dengan pendapatan pejabat-pejabat lembaga tinggi negara lainnya, bahkan dengan gaji Presiden. Berita itu bukan hanya banyak dibaca tapi juga ramai diperbincangkan di kantor dan restoran mewah sampai ke warung-warung kopi di pinggiran jalan. Tapi, ditengah keramaian per­ bincangan, masih sedikit orang yang memahami bahwa kenaikan gaji anggota dewan adalah bagian dari sebuah proses public governance yang panjang namun sangat transparan. Sesuai bunyi pasal 58 UU BI, kinerja anggota DG BI dinilai oleh anggota DPR dengan mengacu pada pencapaian yang wajib dilaporkan secara triwulanan dan tahunan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, DPR kemudian akan memutuskan kenaikan gaji anggota DG. Karena itu, Gubernur BI pada kesempatan rapat kerja itu melaporkan pencapaian kinerja BI sepanjang 2011 dan menjelaskan sasaran strategis serta indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja di 2012. “Pada tahun 2011 kinerja BI secara keseluruhan melampaui harapan dan target-target yang telah ditetapkan,” demikian Gubernur BI Darmin

Edisi 24 | Maret 2012 | Tahun 3 | Newsletter Bank Indonesia

Nasution mengawali penjelasan. Pencapaian paling menonjol adalah tingkat inflasi sebesar 3,79% dari target 5+1% dan volatilitas nilai tukar Rp/USD sebesar 6,06% yang turut mendukung pencapaian tingkat inflasi rendah. Selain itu, semua target indikator utama dapat terlampaui. Seperti deviasi suku bunga PUAB terhadap BI-rate, efektivitas transmisi kebijakan moneter, indeks stabilitas sistem keuangan, indeks keyakinan stakeholders terhadap sistem per­ bankan, kecepatan setelmen transaksi antar bank dan indeks kepuasan masyarakat terhadap uang layak edar. Seiring dengan terjaganya stabilitas makroekonomi dan stabilitas sis­ tem keuangan tersebut, kinerja pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,5% atau lebih tinggi dari 2010 yang mencapai sebesar 6,1%. Pada tahun 2012, di tengah ketidakpastian perekonomian glo­ bal, prospek ekonomi Indonesia di­ yakini masih cukup kuat. Namun demikian, Bank Indonesia akan terus mewaspadai beberapa faktor risiko di masa depan, disamping juga terus mencermati perkembangan ekonomi global yang masih diliputi oleh ketidakpastian yang tinggi, terutama terkait dengan berlarutlarutnya penyelesaian krisis di kawasan Eropa. “Berkenaan dengan prakiraan tahun 2012 tersebut”, jelas Darmin Nasution “kami tetap mengarahkan kebijakan BI di 2012 untuk Mengawal Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Tantangan Ekonomi Global. Serta menetapkan 4 Sasaran Strategis (SS) dan 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) BI yang menjadi kinerja dan tanggung jawab DG secara kolegial/ bersama-sama.” Untuk mencapai SS dan IKU BI tersebut, BI akan melanjutkan berbagai penguatan framework, ke­bijakan, ketahanan stabilitas sistem ke­uangan, serta melakukan pengem­ba­ngan Insfrastruktur Sis­ tem Pembayaran termasuk me­ lakukan percepatan terwujudnya

National Payment Gateway (NPG) dan pengembangan e-money. Sedangkan dalam bidang pengedaran uang, akan ditingkatkan kelancaran distribusi uang dan layanan kas. “Guna lebih membumikan 4 SS dan 8 IKU tersebut pada derajat operasionalisasi” lanjut Darmin Nasution “ditetapkanlah targettarget program kerja satuan kerja yang dicascade/diturunkan dari kinerja Bank Indonesia tersebut. Agar kinerja Bank Indonesia tetap terarah pada targetnya, setiap Anggota DG memantau dan mengarahkan secara berkala atas pen­capaian target-target program kerja satuan kerja yang berada di bawah kendalinya.” Lebih jauh lagi, sasaran strategis yang dikemukakan Gubernur BI dapat dijadikan acuan oleh industri perbankan untuk mematok sasaran kinerja bisnisnya. Karena semua sasaran strategis BI memang terkait langsung dengan pencapaian di sisi industri bahkan perekonomian secara keseluruhan. Dalam tataran satuan kerja, Di­ rektorat Sumber Daya Manusia BI telah menerapkan konsep budaya organisasi berbasis kinerja (performance based culture/PBC). Dengan demikian, setiap pencapaian yang melampaui sasaran IKU secara otomatis akan mendapatkan reward sebagai kompensasi tahunan. Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh pegawai BI, tidak terkecuali bagi anggota DG. Kenaikan gaji tidak semata-mata dikalkulasi mengacu pada laju tingkat inflasi tapi lebih pada pencapaian kinerja pegawai yang bersangkutan. Pemaparan Darmin Nasution di atas menunjukkan bagaimana pro­ ses pencapaian kinerja dilakukan BI, sehingga usulan kenaikan gaji sebanding dengan pencapaian kinerja BI 2011 yang secara keseluruhan memang baik. Nah, Gubernur BI boleh merasa lega ketika rapat kerja anggota DPR menerima penjelasan mengenai pencapaian kinerja BI 2011, sehingga usulan anggaran operasional 2012 yang di­dalamnya termasuk usulan kenaikan gaji karyawan dan anggota DG BI, dapat disetujui. Ini merupakan bagian dari sebuah proses public governance yang panjang dan dilakukan secara transparan.

RUANG BACA

7

Badan Supervisi,

Piranti Akuntabilitas Bank Sentral D

Sigid Eko Pramono, Auditor Intern Madya, Direktorat Audit Intern

Badan Supervisi adalah salah satu piranti akuntabilitas dalam pelaksanaan good governance bank sentral.

i negara-negara yang bank sentralnya telah independen, Badan Supervisi (Supervisory Board) dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, trans­ paransi, dan memastikan agar independensi bank sentral tidak melanggar prinsip-prinsip good governance. Badan Supervisi adalah salah satu piranti akuntabilitas dalam pelaksanaan good governance bank sentral. Demikian pula pelaksanaan GG di Bank Indonesia meng­ikutsertakan peran Badan Super­visi. Sesuai dengan UU BI, kedudukan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) berada di luar struktur kelembagaan BI. BSBI merupakan perpanjangan tangan DPR dengan lingkup tugas menelaah dan mengevaluasi anggaran dan kegiatan operasional BI. Hasil telaahan BSBI menjadi bahan evaluasi BI dan disampaikan kepada DPR. Anggota BSBI terdiri 5 orang yang dipilih oleh DPR dan diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan 3 tahun. Kelima orang tersebut berasal dari luar BI (non-executive). Perihal tugas, kewajiban, dan wewenang badan-badan supervisi berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Luas dari tugas, kewajiban, dan wewenang tersebut harus efektif sesuai dengan tujuan dibentuknya badan supervisi. Namun tidak boleh menciderai atau mengganggu independensi tugas dan wewenang bank sentral. Untuk mengetahui praktik badan supervisi di negara-negara lain, berikut ini akan dilongok tugas, kewajiban, dan wewenang badan supervisi di dua negara maju seperti Bank of England (BOE) dan De Nederlandsche Bank. Bank of England Dalam Bank of England Act 1998, BOE memiliki Court of Directors yang terdiri atas 1 gubernur, 2 deputi gubernur dan 16 Non Executive Directors (NEDS). Kedudukan NEDS berada di da­

lam struktur kelembagaan BOE. Anggota NEDS berasal dari luar BOE yang merupakan tokoh, pimpinan, atau ahli di bidang perbankan, industri maupun da­ ri kalangan akademik. NEDS bertanggungjawab melakukan re­view kinerja BOE. NEDS terdiri dari 2 sub-komite yaitu The Audit Committee yang bertugas mem­bantu The Court of Directors. Cakupan tugasnya terkait dengan pelaporan keuangan serta fasilitasi komunikasi antara Internal Auditor, External Auditor dan The Court of Directors. Sub-komite lainnya yaitu The Remuneration Committee bertugas memberikan rekomendasi pembayaran atau imbal jasa untuk Executive Team (terdiri atas 3 Governors, 6 Executive Directors dan Legal Advisor). Executive Team

merupakan pembuat keputusan akhir dalam struktur manajemen BOE. The Court of Directors mempunyai hak untuk mempersilahkan Gu­ bernur mengelola BOE na­mun ia tidak bisa melakukan sekehendaknya sendiri sebelum berdiskusi dan berkonsultasi de­ngan The Court of Directors untuk memperoleh persetujuan. De Nederlandsche Bank Bank sentral Belanda adalah De Nederlandsche Bank (DNB). DNB memiliki badan supervisi sebagai bagian dari struktur organisasinya, yaitu The Supervisory Board of De Nederlandsche Bank (TSB-DNB). TSB-DNB bertugas me­lakukan supervisi terhadap ma­na­jemen dan urusan umum (general affairs) DNB dan

fokus terhadap non-policy. Sedangkan tugas spesifik TSB-DNB yakni menyangkut masalah remuneration policy of governing board, menyetujui anggaran tahunan, menyetujui annual accountability report yang dinamakan dengan public body activity (PBA). PBA merupakan laporan khusus di mana TSB-DNB memberikan review atas apa yang telah dilakukan dalam aktivitas-aktivitas yang tidak terkait dengan kebijakan moneter. Selain itu, dalam PBA tersajikan informasi terkait dengan infrastruktur se­perti pembelian material dalam jumlah besar. Anggota TSB-DNB di­reko­ men­dasi­kan oleh Dewan Ek­ sekutif DNB dan dipilih oleh Rapat Umum Kementerian Keuangan. Keanggotaan TSB paling sedikit berjumlah 9 orang dan paling banyak berjumlah 12 orang yang dipilih untuk masa tugas 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 periode. TSB-DNB bertemu minimal 6 kali dalam setahun. Dalam struktur TSB-DNB terdapat Audit Committee (AC). Adapun fungsi dari AC antara lain menyiapkan segala keputusan di bidang keuangan yang diperlukan TSB-DNB, mendiskusikan dan menangani 5 orang dalam committee, memeriksa apakah anggaran yang diusulkan DNB sudah wajar. Jika menurut Audit Committee anggaran tersebut sudah cukup baik, baru kemudian anggaran tersebut diusulkan ke The Supervisory Board of DNB dan TSB-DNB kemudian akan mengambil keputusan. Nah, dari dua contoh badan supervisi di BOE dan De Nederlandsche Bank, dapat ter­ lihat bahwa peran dan tugas badan supervisi di setiap negara memang berbeda. Di Indonesia, misalnya, kedudukan BSBI berada di luar struktur kelembagaan BI. Meskipun demikian perbedaan kedudukan ini tidaklah mengurangi efektivitas pelaksanaan check & balance Badan Supervisi. Newsletter Bank Indonesia | Tahun 3 | Maret 2012 | Edisi 24

8

REHAT Alur Mekanisme Rapat Dewan Gubernur Langkah awal dalam proses Pengambilan Putusan: TETAPKAN TARGET (GOAL SETTING)

Bagaimana ya, BI mengambil keputusan?

Setelah Goal Setting, BI melakukan riset & kajian termasuk Best practices

TARGET BI

BI Rate 5,75%

> Inflasi Rendah > Rupiah Stabil

iah Rup bil Sta

BI, Asosiasi Dunia Usaha, Ekonom, Pengusaha, Masyarakat, Praktisi Bank melakukan Focus Discussion Group

> Perbankan Aman > SP Kokoh

Rapat Dewan Gubernur membahas & memutuskan kebijakan BI merujuk rekomendasi kebijakan.

Tahap Akhir adalah Komunikasi dan edukasi kebijakan.

Press Conference Kebijakan Rapat Dewan Gubernur.

Jangan Berisik! Ada Rapat Komite

Rapat Komite dihadiri Pimpinan Satker & anggota Dewan Gubernur membahas & mematangkan kebijakan yang akan diambil.

Rek o keb mend asi ijak a RDG n ke

Mencari Kantor Polisi Lampu Merah Menyala

Polwan : Priitttt..anda melanggar lampu lalu lintas. Pria : Eh, mbak Polwan saya kan sudah berhenti kayak pengendara-pengendara lain, kok masih melanggar juga sih? Polwan : Memang mobil kamu udah berhenti. Pria : Trus kenapa masih dipermasalahkan? Polwan : Tapi kegantenganmu gak mau berhenti, terus melaju menabrak hatiku.. Pria : eaaaaa.. (sambil ngunyah dashboard)

Serangan Tomcat

Bila anda menjumpai / menemukan serangga TOMCAT….. 1. Jangan panik 2. Jangan heboh 3. Jangan Lebay Segera lakukan…. 1. Pastikan itu benar” TOMCAT 2. Hubungi TOMCRUISE 3. Makan TOMYAM 4. Minum Jus TOMat 5. Nonton TOM & JERRY 6. Putar lagu TOMY PAGE (Ini hanya saran… Kalo gak yakin jangan dilakukan…. Bahaya) … Dari TOMINGSE.

Edisi 24 | Maret 2012 | Tahun 3 | Newsletter Bank Indonesia

“Kenapa kamu mencuri tape mobil?” tanya polisi kepada Salim, ketika dia diperiksa di kantor polisi. “Saya terpaksa melakukannya, Pak,” jawab Salim. “Terpaksa bagaimana?” tanya Pak polisi. “Dari pagi saya ada perlu ke kantor polisi, tapi tidak ketemu, lalu saya tanya ke teman, ee ee.. dia jg ga tau dimana kantor polidi. Ya sudah… supaya sampai ke kantor polisi, saya terpaksa maling tape di mobil. Buktinya sekarang saya bisa sampai ke kantor polisi ini.” “Terus, kenapa kamu mencari kantor polisi segala?” “Itu, Pak… mau membuat… Surat Keterangan Kelakuan Baik”

Anak Gajah

Terjadi percakapan antara bapak gajah dan anak gajah. Bapak: “Nak, ibumu sangat cantik. Bapak dulu berusaha dengan susah payah merebut hatinya, karena dia selalu jual mahal..” Anak: “Aku juga cantik kan, Yah?” Bapak: “Ya, iya dong, kamu mirip ibumu. Lalu, apa yang akan kamu lakukan gadis kecilku bila kamu sebesar ibumu?” Anak: “Diet, Yah…”

Kacang bisa menggemukkan

Seorang wanita duduk di bus sambil makan kacang. Agar kelihatan sopan, ia menawari wanita yang duduk disebelahnya. “Tidak, terima kasih.” kata wanita yang ditawari. “Kacang bisa menggemukkan,” katanya lagi. “Kenapa begitu?” kata wanita yang makan kacang. “Lihat aja gajah…”

PERISTIWA

9

Juara Lomba Foto

Newsletter

Bank Indonesia

Sepanjang Februari 2012, mulai tanggal 1 sampai dengan 29 Februari 2012, Lomba Foto Newsletter digelar. Kami sangat berterimakasih atas atensi yang sangat besar dari para peminat fotografi Indonesia. Lebih dari 2.200 foto kami terima, yang kemudian dilakukanlah proses penyaringan dan penjurian. Sangat banyak foto yang berkualitas dan menarik. Oleh karena itu, atas saran dan masukan Dewan Juri, kami memutuskan untuk menambah jumlah pemenang sebagai apresiasi kepada peserta yang telah mampu menerjemahkan tema yang dipilih dengan sangat menarik. Berikut adalah 36 orang pemenang tersebut :

Tema

Tema : Alam Indonesia Nan Elok

Pemenang: Juara I Judul: Pulau Kepala Burung Nama: Rafly Rinaldy

Pemenang: Juara II Judul: Pulau Wayag Raja Ampat Nama: Mella Amelia

Pemenang: Juara III Judul: Tanah Lot Bali Nama: Imam Taufik Suryanegara Pemenang: Juara I Judul: Pembatik Nama: Fransisca Liesha

Pemenang: Harapan Judul: Bromo Selepas Fajar Nama: Muhammad Sujai

Pemenang: Harapan Judul: Curug Malela Nama: Andi Wijaya

Pemenang: Harapan Judul: Keindahan Dua Dunia Nama: Muhammad Sujai

Pemenang: Harapan Judul: Silent Sarury Nama: Yudith Wiweko P.U.

Pemenang: Harapan Judul: Panorama Gunung Nona Nama: Sandy Wijaya

Pemenang: Harapan Judul: Sanur Pagi Hari Nama: I Gusti Ngurah Pradnyana

Pemenang: Harapan Judul: Karang Bolong Pacitan Nama: Imam Taufik Suryanegara

Pemenang: Harapan Judul: Panen Nama: Andi Anshari

Pemenang: Harapan Judul: Proses Pembuatan Mie Nama: Budi Winarno

Pemenang: Harapan Judul: Kampuang Nama: Ali Budiman

Pemenang: Juara II Judul: Rumah Adat Sumba Nama: Ida Bagus Putu Andi Sucirta

Pemenang: Harapan Judul: Kampuang Nan Jauh Di Mato Nama: Hendro Heryanto

Pemenang: Harapan Judul: Rumah Adat Nias Selatan Nama: Feri Latief

Pemenang: Juara II Judul: Kecepatan Gerak Cepat 1 Nama: George Cornelis Ferns

Pemenang: Harapan Judul: Raal Berhias Nama: Riza Fathoni

Pemenang: Juara III Judul: Diantara Rangka Pembangunan Nama: Fransiskus Parulian. S

Pemenang: Harapan Judul: Menyiram Kebun Sayur Nama: Feri Lathief

Pemenang: Harapan Judul: Kerja Keras Nama: Andi Wijaya

Pemenang: Harapan Judul: Jual Beli Di Pasar Nama: Ahmad Samsudin

Pemenang: Harapan Judul: Pengangkut Bambu Nama: Sandy Wijaya

Tema : Kekayaan Ragam Hias Indonesia

Tema : Rumah Adat

Pemenang: Juara I Judul: Mohe Wae Rebo Nama: Lara Shati

a : Dinamika Aktivitas Perekonomian Indonesi

Pemenang: Juara II Judul: A Kabaa Nama: Hendro Heryanto

Pemenang: Juara III Judul: Rumah Adat Toraja Nama: Sandy Wijaya

Pemenang: Harapan Judul: Rumah Adat Batak Nama: Hendro Heryanto

Pemenang: Juara I Judul: Topeng Bali Nama: Sony Herdiana

Pemenang: Juara III Judul: Warna Warni Batik Indonesia Nama: M. Jeffry Hanafiah

Pemenang: Harapan Judul: Ukiran Kalimantan Timur Nama: Budi Winarno

Pemenang: Harapan Judul: Rumah Pesagi Lampung Nama: Sandhy Irawan

Pemenang: Harapan Judul: Pengukir dan Ukiran Asmat Nama: Aulia Erlangga

Pemenang: Harapan Judul: Merajut Kain Tradisi Nama: Muhammad Arief Prabowo

Pemenang: Harapan Judul: Berkesenian di Hal. Rumah Gadang Nama: Mabruri Tanjung

Oscar Motulloh (Fotografer, Pewarta Foto & Kurator Galeri Foto Jurnalistik), Arbain Rambey (Fotografer senior), Ferry Ardianto (Fotografer profesional), Don Hasman (Fotografer senior), Difi A. Johansyah (Kepala Biro Humas BI, pelaku fotografi)

Pemenang: Harapan Judul: Topeng Nama: Andi Wijaya

Keputusan Dewan Juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Selamat kepada para pemenang, dan sekali lagi kami ucapkan terimakasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti Lomba Foto Newsletter . Newsletter Bank Indonesia | Tahun 3 | Maret 2012 | Edisi 24

10

PERISTIWA

Banjir KKB & KPR Bakal Susut?” H

anya dengan DP Rp500 ribu bawa pulang motor pilihan anda.” Begitu sebuah spanduk di sebuah dealer motor menawarkan kepemilikan kendaraan bermotor (KKB) dengan uang muka (down payment/DP) terbilang ringan. Begitu pula dealer mobil pun seperti tak mau ketinggalan, hanya DP Rp10 juta sudah bisa bawa pulang mobil idaman plus syarat kredit mudah dan bunga ringan dari bank dan leasing. Walhasil memang seperti tak terelakan banjir motor dan mobil di jalan raya, apalagi dengan sistem transportasi massal di dalam negeri yang kurang memadai. Rasanya arus banjir KKB tersebut bakal menyusut. Ya, maklumlah, Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan aturan yang mengatur besaran DP KKB. Begini bunyi aturan itu, DP KKB roda dua sebesar 25%, roda empat 30%, dan roda empat atau lebih untuk

keperluan produktif minimal 20%. KKB bersifat produktif dikenakan DP lebih ringan sebagai cermin keberpihakan kepada sektor usaha produktif. Tapi ada syaratnya: punya izin yang dikeluarkan pihak tertentu untuk kegiatan usaha tertentu pula. Selain mengatur besaran DP KKB, beleid itu juga menetapkan

besaran rasio Loan To Value (LTV) Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Aturan baru LTV itu mematok angka rasio antara nilai kredit yang dapat diberikan bank terhadap nilai

Kurangi Kerugian Petani Jagung

agunan pada saat awal pemberian kredit dipatok maksimal 70%. Pakem aturan ini berlaku bagi konsumen tipe bangunan di atas 70 m2 (meter persegi). Pasalnya, banyak konsumen KPR tipe ini yang membeli hanya untuk investasi dan spekulasi, dijual lagi saat harga melangit. Beleid BI ini tak mengecualikan bagi pemberian KPR dalam rangka pelaksanaan program perumahan pemerintah. Kalau mau tahu lebih detil aturan besaran DP KKB dan LTV KPR, bisa dilihat pada Surat Edaran BI No.14/10/DPNP ten­tang “Penerapan Manajemen Risi­ko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor” tertanggal 15 Maret 2012. Lahirnya ketentuan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kehati-hatian bank dalam me­ ngucur­kan dana bagi KPR & KKB, ya maklumlah ada indikasi gejala gelembung (bubble) di sektor otomotif dan properti. Selain itu, melalui beleid ini BI juga bermaksud memperkokoh ketahanan sektor keuangan. Besaran LTV KPR mau­pun DP KKB tersebut, akan disesuaikan dari waktu ke waktu dengan memperhatikan kondisi perekonomian terkini.

setelah KBI mendengar informasi dari pengurus Koperasi Al-Hidayah yang mengatakan bahwa produksi jagung di Kalampangan melimpah yang membuat harga anjlok. Namun arga jual jagung bakal tak akan olah menjadi susu jagung akan untuk membuat susu jagung, petani lagi anjlok meski sedang panen memberikan tambahan penghasilan tak punya mesin pengolahnya. Kehadiran mesin pengolah su­ raya. Setidaknya itulah situasi yang yang lebih banyak," tutur Pimpinan su jagung selain memberi nilai tengah dinikmati petani jagung di tambah bagi petani jagung, juga wilayah Kalampang Kecamatan diharapkan bakal menjadi salah Sebangau, Kalimantan Tengah. satu ciri khas atau nilai jual kota Biasanya ketika panen jagung tiba, Palangkaraya di kancang Usaha harga pun melorot yang membuat Mikro Kecil Menengah (UMKM) petani merugi. Namun sejak nasional. Sementara itu, Lurah petani mendapat pasok satu mesin Kalampangan Ratnawati me­nga­ pengolah susu jagung beserta PBI Palangka Raya, Amanlison Sembiring ta­kan, menyampaikan ra­sa terima­ mesin pengemas (packaging) gelas, menyerahkan bantuan secara simbolis kepada kasih masyarakat setempat kepada setiap kelebihan suplai jagung pengurus Koperasi Al-Hidayah. BI atas bantuan yang diberikan. dimanfaatkan untuk memproduksi Hadir juga dalam kesempatan susu jagung. Selain menikmati Bank Indonesia Palangkaraya, Ama­ stabilitas harga, petani jagung juga lison Sembiring saat menyerahkan itu, Ketua Kadin Kalteng Tugiyo mendapat tambahan uang dari hasil satu mesin pengolah susu jagung Wiratmodjo, Kadis UMKM Kalteng menjual susu jagung kemasan. plus mesin pengemasnya. Bantuan Jamilah Yakub, Kepala Disperindag "Penjualan jagung di sepanjang tersebut merupakan upaya nyata Kalteng Henky, serta Kepala Dinas jalan Kalampangan, sampai ke BI terkait fungsi tanggung jawab Perindustrian, Perdagangan, dan Palangka Raya sudah cukup baik. sosial kepada masyarakat (social Koperasi Kota Palangka Raya, Jika produksi jagung tersebut di­ responsibility). Bantuan itu diberikan Djuan.

Akibat Panen yang Melimpah H

Edisi 24 | Maret 2012 | Tahun 3 | Newsletter Bank Indonesia

HUMANIORA

11

Membangun KBM, Mensejahterakan Petani di Bumi Tarling

M

udun kih mbak regane?”tanya seorang ibu perihal penurunan harga bawang merah kepada pedagang di sebuah pasar tradisional di Cirebon, Jawa Barat. Sudah barang tentu penurunan harga itu bikin gembira pembeli, tapi sebaliknya justru membuat petani bawang di wilayah Cirebon, Indramayu, Kuningan (Ciayumajakuning) pada gigit jari. Petani bawang bukan hanya dihimpit persoalan harga jual yang turun tapi juga banjirnya bawang impor di saat sedang panen raya. Gejolak harga bawang merah ternyata berpengaruh terhadap pergerakan angka inflasi daerah dan nasional.

Untuk membantu meringankan masalah petani bawang merah di Ciayumajakuning, Kantor Bank Indonesia (KBI) Cirebon membentuk Klaster Bawang Merah (KBM) pada 2011. KBM dimaksudkan untuk memoderenisasi pertanian, efisien dan meningkatkan produktivitas budidaya bawang merah. Sejumlah program digelar untuk mencapai sasaran tersebut seperti meningkatkan dan kesetimbangan program on-farm dan off farm seperti sekolah lapang untuk petani bawang merah anggota Koperasi Nusantara Jaya yang

diarahkan sebagai local champion. Tujuannya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi. Pembentukan KBM merupakan salah satu program Bank Indonesia Social Responsibility (BSR). Di bawah payung progam BSR, KBI Cirebon memberikan bantuan berupa peralatan

Yang Bekas Pun

Bikin Melek Teknologi H

ooorrreee …..komputernya datang …..!” pekik seorang murid sekolah dasar negeri di Bogor kepada teman-temanya menyambut Tim Program Sosial Bank Indonesia datang membawa beberapa perangkat komputer untuk sekolah mereka. Raut wajah riang wajah anak-anak berlimpah ruah seperti tak bisa disembunyikan dari mereka saat satu demi satu komputer eks karyawan BI dilungsur buat mereka. Benar bahwa kali ini Tim Program Sosial BI membawa sejumlah komputer yang masih layak pakai dan telah diperbaiki untuk dihibahkan kepada sekolah atau lembaga pendidikan yang membutuhkannya. “Haturnuhun pisan untuk bantuannya, anak-anak sekarang bisa belajar komputer di sekolah, “ tutur seorang guru kepada Tim Program Sosial BI dalam dialek bahasa Sunda. Dengan kehadiran komputerkomputer tersebut, kata guru tadi, membuka kesempatan anak-anak belajar dan melek

komputer yang selama ini hanyalah impian tapi kini jadi kenyataan. Melek teknologi tidak hanya sekedar paham ber-chatting, facebook atau twitter, namun dalam konteks edukasi lebih dalam pada

kemampuan menggunakan program-program di komputer. Catatan situs berita Tempo.co.id, 22 Februari 2012, dari 239 juta penduduk

pompa air, soil tester, hand tractor, dan fertilizer mixer serta pengadaan tenaga pendamping lapangan dengan menggandeng Fakultas Pertanian Unswagati Cirebon. Langkah KBI ini rupanya diikuti oleh sektor perbankan dengan membentuk koperasi Swamitra Bukopin di Sentra Bawang Merah Kabupaten Cirebon.   Bahkan dalam skala nasional, telah dideklarasikan pembentukan Dewan Bawang Merah Nasional pada Oktober 2011. Untuk tahun 2012, program BSR ini akan terus ditingkatkan dengan fokus pada program perluasan pasar dan kemitraan usaha, diversifikasi produk, serta ekstensifikasi lahan tanam. Rupanya, apa yang dilakukan KBI Cirebon mendapat perhatian sejumlah pihak. Tengok saja, KBM anggota Koperasi Nusantara Jaya sempat dikunjungi Menteri Pertanian dan anggota Komisi XI DPR RI pada Januari 2012. Mentan dan anggota dewan menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada KBI Cirebon atas kepeduliannya. Nah, untuk ke depan, program KBM ini diharapkan mampu memberikan multiplier effect yang lebih luas untuk kesejahteraan petani bawang merah, dan pengembangan agribisnis pertanian bawang merah di bumi Tarling, Cirebon. Indonesia, hanya 10 persen atau sebanyak 23,9 juta orang yang melek teknologi. Program sosial mendaur kembali komputer bahkan perabotan bekas layak pakai di BI dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang bekas bagi peningkatan kualitas pendidikan. Program yang sudah berjalan sejak lama ini dilakukan secara semesteran dengan target hingga ke pelosok desa. Diawali dengan survei kelayakan tidak hanya target penerima namun juga kemampuan yang bersangkutan dalam menyediakan listrik serta membiayai pemeliharaan. Untuk periode semester I-2011, terdapat 31 sekolah/lembaga pendidikan yang menerima bantuan yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Sukabumi, Ciamis, Banjar, Bandung, Tasikmalaya, Kuningan dan Surabaya, Trenggalek, Jember dan Madura. Jumlah barang yang dihibahkan sebanyak 179 komputer, 164 laptop dan puluhan peralatan kantor yang terdiri dari meja/kursi, filling kabinet dan televisi. Untuk menjangkau sekolah yang menjadi target terkadang harus dijangkau dengan kendaraan roda dua, tapi sungguh bikin hati Tim Program Sosial BI ini plong ketika melihat senyum bahagia muridmurid sekolah setiba di tempat tujuan. Newsletter Bank Indonesia | Tahun 3 | Maret 2012 | Edisi 24

12

HUMANIORA

“Without Books, History Is Silent

…And Speculation At A Standstill”

W

huzzzz......semilir udara sejuk dari mesin pendingin (air conditioner) itu menyembur ke seluruh ruang. Ruang yang bersih dan rapih meski tidak terlalu besar itu mampu menampung 2 (dua) rak buku besar dengan koleksi sekitar 500-an buku. Di bagian tengah ruangan terdapat sebuah meja panjang untuk tempat membaca dengan kapasitas sekitar 8 orang. Berbagai buku-buku sosiologi ternama dari sederet penulis terkemuka seperti Herbert Spencer (Principle of Sociology), Lester F. Ward (Dynamic Sociology), Selo Soemardjan (Social Changes in Yogyakarta), Hassan Shadily (Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia) dan yang lainnya tersusun rapih di rak buku itu. Bahkan, sejumlah karya tulis dosen dan mahasiswa berjajar rapih di dalam lemari yang bersisian dengan rak buku tersebut. “Ini ruang laboratorium merangkap perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Sosiologi,” ujar seorang dosen

Universitas Negeri Jakarta setempat(UNJ) memperkenalkan Ruang Lab/Perpus yang baru saja direhabilitasi oleh Bank Indonesia (BI). Selain ngerehab, BI juga menambah koleksi perpustakaan tersebut menjadi lebih lengkap dan bervariasi. Walhasil, mahasiswa dan dosen Jurusan Sosiologi UNJ tak

perlu lagi pergi ke tempat lain untuk mencari referensi buku. Keberadaan p e r ­p u s t a k a a n de­ngan koleksi buku yang lengkap diharapkan dapat menunjang lahirnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dibidangnya.

Kehadiran SDM handal sangat diperlukan guna menjawab semakin kompleksnya permasalahan sosial yang timbul di masyarakat. Disinilah dibutuhkan ahli-ahli sosiolog berwawasan luas dan kompeten yang mampu menjawab tantangan masyarakat. “Kami tidak mengira respon BI begitu cepat,” komentar seorang dosen UNJ yang seperti masih tak percaya bahwa Ruang Laboratorium/Perpustakaan Jurusan Sosio­logi UNJ begitu cepat direhabilitasi dan dibantu BI. Memang, beberapa waktu lalu, Tim Program Sosial BI melakukan survei ke ruangan ini. Memperhatikan tingkat kebutuhan, urgency serta program sosial BI untuk turut serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, BI berkomitmen untuk membantu melakukan renovasi dan mem­ perkaya jumlah serta variasi bukubuku perpustakaan. BI berharap Lab/Perpus ini menjadi knowledge center dan jembatan menuju terciptanya SDM tangguh. Seperti kata pepatah asing, “Without books, history is silent, literature dumb, science crippled, thought and speculation at stand still.”

Kini Newsletter hadir ke hadapan pembacanya lebih dekat dan lebih cepat. Baca langsung di  www.bi.go.id/geraiinfo  

Atau dapatkan versi pdf nya di www.bi.go.id pada menu Publikasi > Newsletter Gerai Info Edisi 24 | Maret 2012 | Tahun 3 | Newsletter Bank Indonesia