• Mengembalikan kewibawaan dan kepercayaan terhadap pengadilan
• Menguatkan prinsip peradilan yang terbuka dan akuntabel
• Meningkatkan kualitas pelayanan informasi pengadilan
Hak Masyarakat Atas Informasi Pengadilan
Setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Pasal 2 KMA 144
Standar Pelayanan Pendokumentasian
• Setiap Pengadilan memiliki penanggung jawab dan petugas informasi dan dokumentasi ---Pasal 4 (1) KMA 144/2007 • Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ada pada Ketua Pengadilan--- Pasal 4 (2) KMA 144/2007
Jenis Informasi Yang Harus Diumumkan
Jenis Informasi dan Penanganannya
Informasi yg harus diumumkan/dipublikasikan pengadilan secara reguler (tanpa perlu ada yg meminta)
Contoh
Prosedur berperkara Hak-hak masyarakat Biaya-biaya pelayanan pengadilan
Informasi yang dapat diminta Putusan pengadilan (diakses) masyarakat – Data statistik perkara pengadilan hanya wajib berikan jika diminta Informasi yang tidak boleh diumumkan dan tidak boleh diberikan walau diminta
Hasil musyawarah hakim Informasi yang tidak diatur dalam SK ini dan dianggap perlu dirahasiakan
1.
2. 3.
Gambaran umum Pengadilan (yurisdiksi, nama & jabatan pejabat dst) & tahapan proses beracara di Pengadilan; Hak-hak pencari keadilan dlm proses peradilan; Seluruh biaya yang berhubungan dengan proses perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan tugasdan kewenangan Pengadilan).
4. Agenda/jadwal sidang Pengadilan 5. Agenda sidang pembacaan putusan 6. 7.
8.
(P.Banding dan Kasasi); Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim & pegawai; hak masyarakat mengakses informasi di pengadilan (SK ini); Putusan pengadilan (jika pengadilan memiliki website)
1. Putusan & Penetapan Pengadilan yang belum final namun 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
menarik perhatian publik (perkara korupsi, narkoba, money laundrying, terorisme & perkara lain atas perintah Ketua Pengadilan). Tahapan suatu perkara Data statistik perkara Langkah-langkah dalam pengawasan Data statistik hasil pengawasan Data kepegawaian tertentu Data statistik kepegawaian Bukti biaya perkara (khusus untuk pihak berperkara)
Informasi lain yang dikelola pengadilan hanya bisa diakses publik atas ijin Ketua Pengadilan jika dengan diaksesnya informasi tersebut tidak akan merugikan:
• • • • • •
privasi seseorang; kepentingan komersial seseorang atau badan hukum; upaya penegakan hukum; proses penyusunan kebijakan; pertahanan, keamanan dan hubungan luar negeri negara Indonesia; ketahanan ekonomi nasional.
Tata Cara Pengumuman Informasi • Dilakukan dengan menempatkan pada papan pengumuman di setiap Pengadilan, dan sarana TI lainnya; • Bagi pengadilan yang memiliki situs, dilakukan dengan memasukan ke website yang bersangkutan;
Tata Cara Pengumuman Informasi • Pengadilan harus mengaburkan informasi yang memuat identitas pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait, yang berkenaan dengan : • Perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan; • Pengangkatan anak; • Wasiat; • Perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara yang menurut hukum,persidangan dilakukan secara tertutup
PERSPEKTIF UU 14 /2008
INFORMASI Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah krwenangannya kepada Pemohon informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan Mudah.
(4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik. (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik..
MACAM INFORMASI
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA Pasal 9 (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA-MERTA Pasal 10 (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
(2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat Pasal 11 (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
