LKPP
LKPP- Pengadaan yang kredibel menyejahterakan Bangsa
22/11/2011
1
PERPRES 54 TAHUN 2010 Pengadaan kendaraan bermotor dapat diadakan melalui Penunjukan Langsung dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat melalui Portal Pengadaan Nasional (http://inaproc.lkpp.go.id/) dan dalam website masing-masing Penyedia Barang/Jasa (Pasal 38 Ayat 5 huruf e).
LKPP
• Pengadaan kendaraan Pemerintah melalui via pelelangan umum: • Relatif Tingginya harga kendaraan Pemerintah • Biaya transaksi tinggi, termasuk waktu • Sulit membuat spesifikasi kendaraan; • Seringkali mendapat kendaraan yang tidak sesuai • Penunjukan langsung dinilai lebih efektif dan efisien dalam pengadaan kendaraan Pemerintah
LKPP
• mengatur pengadaan kendaraan pemerintah agar sesuai dengan Tata Nilai (prinsip dan etika) Pengadaan; • menjadi pedoman bagi K/L/D/I dalam melakukan penunjukan langsung pengadaan kendaraan pemerintah yang spesifikasi dan acuan HPS ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah (framework agreement/kontrak payung) antara LKPP dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah • K/L/D/I mendapatkan kendaraan Pemerintah secara efektif dan efisien.
LKPP
Kriteria Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah : ). 1. 1(satu) penyedia barang. 2. K/L/D/I menentukan merk dan type kendaraan. 3. Adanya proses negosiasi harga dan teknis. 4. Merupakan harga khusus (lebih rendah dari plat hitam). 5. Tipe kendaraan yang ditawarkan sama dengan plat hitam. 6. Harga dipublikasikan melalui website masingmasing dan Portal Pengadaan Nasional (LKPP)
LKPP
16/11/2011
5
ATPM
Wilayah Jual (November 2011)
Mitsubishi
25 Provinsi
KIA
DKI Jakarta, Kaltim, DIY
Nissan
DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DIY, Bali, Riau, Lampung, Jambi, Kalimantan Barat
Mazda
DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara
Toyota
30 Provinsi
Isuzu
15 Provinsi
Daihatsu
19 Provinsi
Ford
33 Provinsi
Suzuki
33 Provinsi
LKPP
PENUNJUKAN LANGSUNG KENDARAAN PEMERINTAH
LKPP
PENYEDIA
HARGA PASAR & VERIFIKASI PENYEDIA
HARGA KENDARAAN & INFO PENYEDIA
NEGOSIASI SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN KENDARAAN
1/THN
PEMERINTAH
ACUAN HPS PORTAL PENGADAAN NASIONAL & WEBSITE PENYEDIA
LKPP
K/L/D/I
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PEKERJAAN PENGADAAN KENDARAAN PEMERINTAH
NEGOSIASI PENUNJUKAN LANGSUNG KENDARAAN
PEMBENTUKAN ACUAN HPS KENDARAAN PEMERINTAH
OFF THE ROAD
PAJAK PKB (0/1,5/1/1,5% )
HARGA
OFF THE ROAD PLAT MERAH
BISA DILIHAT DIPORTAL PENGADAAN NASIONAL
LKPP
BBN-KB (0/10/12,5/1 5%)
TERGANTUNG KEBIJAKAN DAERAH/PERATURAN GUBERNUR MASINGMASING
ONGKOS KIRIM
ONGKOS KIRIM KE PROVINSI/ KABUPATEN/ FRANCO DEALER
BISA DILIHAT DIPORTAL PENGADAAN NASIONAL (ONGKIR)
PERSYARATAN ATPM/MAIN DEALER/DEALER 1. Memiliki surat resmi penunjukan dealer/main dealer dari Main Dealer/ATPM (khusus ATPM tidak perlu surat penunjukan); 2. Memiliki showroom, bengkel dan suku cadang resmi; 3. Telah mempublikasikan harga kendaraan bermotor pemerintah kepada masyarakat luas melalui website masing-masing penyedia kendaraan 4. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; 5. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf 4,dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
LKPP
PERSYARATAN ATPM/MAIN DEALER/DEALER 6. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa; 7. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi),PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. 8. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak; 9. Tidak masuk dalam Daftar Hitam; 10. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan 11. Menandatangani Pakta Integritas.
LKPP
• Penyedia menyerahkan kendaraan maksimal 60 hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama K/L/D/I dengan Penyedia; • Penyedia menyerahkan STNK maksimal 14 hari kalender setelah serah terima kendaraan; • Penyedia menyerahkan BPKB maksimal 90 hari kalender setelah serah terima kendaraan.
LKPP
PAJAK DAERAH DI PEMDA (CONTOH)
LKPP
PROVINSI
PKB
BBN-KB
Bali, Sumatera Utara, NTT. NTB
0,5%
15%
Banten DKI Jakarta, Bangka Blitung, DIY, Sultra, Kalsel
1%
10%
0,5%
10%
Jawa Timur
0,5%
15%
Kalimantan Tengah
0,5%
15%
Sumatra Utara Sulawesi Selatan, Sulbar, Sulteng
0,5%
15%
0,5%
12,5%
Bangka Belitung
0,5%
10%
Maluku
1%
15%
Pemberlakuan tarif BBN-KB dan PKB diatur daerah masing-masing.
SBM 2012 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 84/PMK.02/2011
LKPP
LKPP
LKPP
1. 2.
Pricelist INAPROC Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah
LKPP
Harga hasil negosiasi (diperbarui secara periodik) Bisa dilihat umum Panitia Pengadaan sebelum menggunakan aplikasi SPLKB harus melihat dulu harga di Pricelist INAPROC Dipisah per penyedia, merk, dan wilayah distribusi Menampilkan daftar harga kendaraan (komponen harga dan pajak), ongkos kirim, spesifikasi kendaraan, dan jaringan dealer
LKPP
Struktur Kendaraan 2 Kendaraan 1
Kendaraan ...
Paket LKPP
Alur 2 Daftar Paket Penunjukan Langsung
Buat Paket
Daftar Kendaraan
Tambah Kendaraan
Negosiasi
LKPP
Alur 3 Daftar Paket Penunjukan Langsung Input Informasi Kontrak Cetak Surat Pesanan
LKPP
Terima kasih Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Gedung SME Centre Jln. Jenderal Gatot Subroto – Kav 94 – Jakarta 12780 Tel 021-7991025 (hunting) – Fax 021-7996033 www.lkpp.go.id
[email protected]
LKPP
LKPP- Pengadaan yang kredibel menyejahterakan Bangsa
16/11/2011
21
PPK memasukkan data pengadaan langsung (paket, panitia, HPS), survey + negosiasi, dan kontrak -> cetak surat pesanan Berdasarkan Perka No. 6 Tahun 2011, penunjukan langsung kendaraan pemerintah wajib menggunakan sistem dari LKPP
LKPP
Pasal 4 ayat (2) PPK dalam melaksanakan penunjukan langsung Kendaraan Pemerintah menggunakan Sistem Penunjukan Langsung Kendaraaan Pemerintah Pasal 7 ayat (1) PPK mencetak Surat Pesanan kendaraan pemerintah melalui Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah
LKPP
2. Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah
Pasal 7 ayat (5) PPK memasukkan data tanggal penerimaan kendaraan, STNK, dan BPKB dalam Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah
LKPP
Role ◦ Admin (LKPP) ◦ Admin Agency (masing-masing instansi) User Account dapat diminta ke Admin di LKPP ◦ ULP (masing-masing instansi) User Account dapat diminta ke Admin Agency masingmasing instansi
LKPP
