Anggaran yang Menyejahterakan
Terciptanya kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan utama pendirian suatu negara. Sejahtera dapat diartikan sebagai keadaan sentosa dan makmur, yang dapat diwujudkan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan baik dari dimensi fisik, materi maupun rohani. Terwujudnya kesejahteran bagi seluruh rakyat merupakan tugas utama yang diemban oleh pemerintahan di seluruh dunia, tak terkecuali Pemerintah Indonesia. Perwujudan kesejahteraan tersebut utamanya dilakukan melalui program pembangunan yang terencana, terpadu dan memiliki perspektif jangka panjang. Program pembangunan kemudian direfleksikan dalam bentuk peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan tingkat kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan dan pembangunan yang berkualitas. Dengan kata lain, mewujudkan kesejahteraan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat pada setiap lapisan yang ada. Salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebagai sasaran utama strategi pembangunan, laju pertumbuhan ekonomi merupakan hal penting yang selalu dikedepankan oleh pemerintah. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan utama, mengingat sebagai negara berkembang, pertumbuhan ekonomi merupakan hal mutlak yang dibutuhkan oleh Indonesia. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga memiliki kaitan erat dengan penciptaan dan perluasan lapangan kerja, karena hal tersebut pada gilirannya akan memberikan peluang yang lebih besar pada angkatan kerja. Oleh sebab itu, sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012, yaitu Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, pemerintah melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen atau lebih besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011 yang mencapai 6,5 persen. Pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut akan dilakukan dengan cara penguatan konsumsi masyarakat, perbaikan iklim investasi, perbaikan kinerja perdagangan internasional, dan penguatan skema kerja sama pembiayaan investasi dengan swasta. Selain itu,
upaya mencapai target juga dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan internal. Tingginya penduduk miskin yang mencapai 30,02 juta jiwa pada Bulan Maret 2011, tingkat pengangguran yang masih mencapai 6,8 persen pada Bulan Februari 2011, tingginya jumlah daerah tertinggal di Indonesia, serta kondisi infrastruktur yang belum memadai merupakan tantangan yang masih harus dihadapi pada tahun 2012. Selain mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, faktor kualitas juga menjadi hal utama yang akan dicapai pada tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut hanya dapat tercapai bila disertai dengan peningkatan jumlah lapangan kerja, penurunan tingkat pengangguran serta penurunan kesenjangan antarkelompok pendapatan. Untuk itu, pemerintah pada RAPBN 2012 kembali mengalokasikan anggaran yang bersifat pro growth, berupa anggaran infrastruktur sebesar Rp157,7 triliun, dan anggaran pro poor, berupa anggaran pendidikan sebesar Rp286,6 triliun dan anggaran program kemiskinan sebesar Rp151,1 triliun. Untuk mendorong pencapaian sasaran utama pembangunan, alokasi anggaran infrastruktur akan dimanfaatkan untuk pembangunan jaringan kereta api baru sepanjang 149,9 km, jalur ganda lintasan utara Jawa sepanjang 355,9 km dan peningkatan kondisi jalur kereta api sepanjang 240,44 km. Alokasi anggaran tersebut juga akan digunakan untuk pengembangan dan rehabilitasi 116 bandara serta pembangunan 14 bandara baru. Pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi sepanjang 4.665 kilometer sirkuit (kms), gardu induk sebesar 3.380 megavolt amphere (MVA), sambungan 1.500 rumah tangga sasaran (RTS) nelayan on grid dan 81.500 pelanggan off grid, serta Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat untuk listrik pedesaan 240 unit juga dialokasikan dalam anggaran infrastruktur. Dengan alokasi anggaran infrastruktur yang mencapai Rp157,7 triliun, pemerintah juga akan menambah pembangunan jalan baru sepanjang 127 km dan jembatan 7.682 m, jalan strategis selatan Jawa perbatasan terpencil 292 km serta melakukan pemeliharaan jalan lebih dari 36 ribu km dan jembatan 217.076 m. Selain itu, pada tahun 2012, akan dibangun 175 twin block rumah susun sederhana sewa (rusunawa), 48 twin block rumah susun beserta infrastruktur pendukungnya dan peningkatan lingkungan hunian masyarakat di 3.000 desa. Pemerintah juga akan membangun 9 waduk baru, menyelesaikan 87 embung/situ, rehabilitasi 24 waduk, serta rehabilitasi 62 embung/situ.
Dalam RAPBN 2012, alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp286,6 triliun utamanya ditujukan untuk: 1) mendukung upaya peningkatan akses pendidikan dan layanan pendidikan, 2) meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau melalui pembangunan/rehabilitasi
sekolah-sekolah
yang
berada
di
daerah
perbatasan/tertinggal/terpencil/nelayan, 3) peningkatan kualifikasi bagi 290 ribu guru menjadi S1/D4, penyelenggaraan sertifikasi kepada 400 ribu guru dan dosen serta pelatihan profesional berkelanjutan untuk meningkatkan dan menjaga kualitas guru/dosen, dan sertifikasi bagi 90 ribu guru madrasah, serta 4) menyediakan dana tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebesar Rp 30,6 triliun, dan dana tunjangan tambahan penghasilan guru PNSD sebesar Rp2,9 triliun. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, alternatif lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah menurunkan jumlah penduduk miskin. Penurunan jumlah penduduk miskin ini merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan peningkatan kesejahteraan nasional. Penanggulangan kemiskinan bukan merupakan hal yang baru, karena merupakan upaya yang telah dilakukan sejak Indonesia berdiri. Pada tahun 2012, sasaran penanggulangan kemiskinan adalah penurunan tingkat kemiskinan absolut serta perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui jalur ekonomi dan fasilitas bantuan pemerintah. Penanggulangan kemiskinan melalui ekonomi dilakukan dengan membuat kebijakan ekonomi yang
mendukung
penciptaan
lapangan
kerja
bagi
masyarakat
miskin.
Sedangkan
penanggulangan kemiskinan melalui fasilitas bantuan pemerintah dilakukan melalui kegiatan yang afirmatif, yakni kegiatan peningkatan dan perluasan program kemiskinan yang selama ini telah dilaksanakan. Seperti diketahui, tingkat kemiskinan merupakan tantangan yang hadir dalam setiap masa. Namun demikian, hal tersebut bukan berarti menjadi alasan untuk tidak berupaya mengatasinya. Pemerintah dalam hal ini selalu melakukan upaya untuk mereduksi tingkat kemiskinan dengan seksama. Upaya tersebut tercermin dari semakin meningkatnya alokasi anggaran kemiskinan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2006, alokasi anggaran kemiskinan mencapai Rp46,6 triliun, 2007 sebesar Rp53,1 triliun, 2008 sebesar Rp60,5 triliun, 2009 sebesar
Rp80,1 triliun, 2010 sebesar Rp75,1 triliun, serta 2011 mencapai Rp146,3 triliun. Implementasi program penanggulangan kemiskinan tersebut dilakukan melalui kebijakan afirmatif yang terbagi menjadi 3 (tiga) klaster. Klaster pertama adalah program penanggulangan kemiskinan yang diibaratkan dengan “memberi ikan”. Pada klaster ini, pemerintah mencoba menanggulangi kemiskinan dengan cara memberikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dengan meluncurkan lima program yang terdiri dari program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa miskin, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), serta beras untuk keluarga miskin (Raskin). Untuk klaster kedua, pemerintah meluncurkan program yang diibaratkan dengan “diajarkan memancing”. Dalam program ini pemerintah mendorong masyarakat untuk dapat mandiri melalui program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Pedesaan, PNPM Desa Tertinggal dan Khusus, serta PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah. Sementara itu, pada klaster ketiga, pemerintah mengeluarkan program yang dapat diibaratkan “memberi kail, jala serta perahu” dalam bentuk program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Terbukti, dengan adanya program penanggulangan kemiskinan yang terbagi dalam tiga klaster tersebut, tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan yang sangat berarti. Sebelumnya, pada tahun 2006 tingkat kemiskinan mencapai 17,8 persen, kemudian pada tahun 2007 menjadi 16,6 persen, pada tahun 2008 turun menjadi 15,4 persen, tahun 2009 turun menjadi 14,2 persen, tahun 2010 turun menjadi 13,3 persen, dan pada tahun 2011 kembali mengalami penurunan menjadi 12,5 persen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa program penanggulangan tersebut telah berhasil mengurangi kemiskinan secara efektif. Oleh karena itu, pada tahun 2012 pemerintah akan kembali menggulirkan program serupa. Bedanya, jika pada tahun-tahun sebelumnya hanya mencakup tiga klaster, pada tahun 2012, pemerintah akan meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan afirmatif tersebut melalui perluasan tiga klaster program pro-rakyat yang dituangkan dalam pelaksanaan klaster 4. Klaster 4 ini akan dijabarkan ke dalam tiga program prioritas, yakni surplus beras, peningkatan lapangan kerja serta transportasi Jakarta. Klaster 4 tersebut juga dituangkan dalam program utama yang terdiri dari rumah sangat murah, kendaraan angkutan umum murah, air bersih untuk rakyat, listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, serta peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan.
Untuk mendukung realisasi program tersebut, anggaran kemiskinan akan dialokasikan pada 16 Kementerian/Lembaga yang secara khusus akan menjalankan program penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya berbagai program dan kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut, tingkat kemiskinan tahun 2012 diharapkan akan menurun pada kisaran 10,5-11,5 persen. Semoga, melalui RAPBN tahun 2012 ini, kebijakan pemerintah yang pro-poor, pro-job dan pro-growth dapat terwujud dengan baik. Kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat merupakan jawaban atas tantangan yang dihadapi selama ini, sehingga masyarakat yang sejahtera bukan hanya impian, tetapi dapat menjadi sebuah keniscayaan. Tentu, kebijakan ini tidak akan berjalan dengan sukses apabila tidak didukung oleh semua elemen masyarakat. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak sangat diperlukan guna mewujudkan cita-cita ini.
