KREDIBEL ULP MEMBENTUK DAN MENGEMBANGKAN. LKPP Raih FutureGov Award MAJALAH PENGADAAN INDONESIA

MAJALAH PENGADAAN INDONESIA SISIP

EDISI 03 | JUL-OKT 2012

KREDIBEL A

N MATR IKS P PERP ERUBAHA RES N

NO. 5 TAHU 4 PERP N 2010 & RE TAHU S NO. 70 N 201 2

AWARD

LKPP Raih FutureGov Award PERSPEKTIF

Strategi Pengadaan dan Keuangan

di Akhir Tahun Anggaran

MEMBENTUK DAN MENGEMBANGKAN

ULP

Diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) | www.lkpp.go.id

ISSN 2089-2411

9 772089 241131

JANGAN TAKUT

MELAPOR

UNGKAP KEBENARAN

YANG ANDA TAHU! www.wbs.lkpp.go.id

DAFTAR ISI Edisi 03/Juli - Oktober 2012

FO K US UTAMA

Membentuk dan Mengembangkan ULP

10

Perpres No.54/2010 mengamanatkan agar dibentuknya suatu unit permanen khusus untuk melayani dan melaksanakan keseluruhan proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui ULP.

PERSPEKTIF

Strategi Pengadaan dan Keuangan di Akhir Tahun Anggaran Masa pelaksanaan kontrak yang terbatas membawa risiko pengadaan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Pada akhir tahun anggaran akan banyak terjadi dilema keputusan untuk menghentikan kontrak atau melanjutkan kontrak.

MANCANEGARA

WAWANCARA ............................................. 21 AWARD ............................................. 24 TESTIMONIAL ............................................. 40 PROCUREPEDIA ............................................. 41 PROFIL ............................................. 46 TANYA JAWAB ............................................. 50 JALAN-JALAN ............................................. 54

38

Inovasi Administrasi Publik di Negeri Para Mafioso Pada akhir tahun 1999, pemerintah Italia mulai bertekad membenahi sistem administrasi publik mereka, termasuk sistem pengadaan 48 mereka lewat CONSIPS.

REGULASI

KILAS & PERISTIWA ............................................. 06

SEHAT ............................................. 56 TOKOH BANGSA ............................................. 58 REFLEKSI ............................................. 60 RESENSI ............................................. 62

Perka LKPP No.5 Tahun 2012

Panduan bagi K/L/D/I untuk Membentuk ULP

Perka LKPP No.5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) diterbitkan untuk menjadi panduan (guidance) secara umum bagi K/L/D/I untuk membentuk ULP sesuai dengan amanat Perpres No. 54 Tahun 2010.

26 KREDIBEL Edisi 03 | Juli-Oktober 2012

3

SuratPembaca Surat Pembaca dapat Anda kirimkan via email: [email protected] atau melalui fax ke 021-7996033.

INFORMASI BERLANGGANAN Salam dan hormat, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Majalah Kredibel oleh LKPP, kami dari ULP Universitas Sumatera Utara (USU) Medan menilai bahwa informasi yang dimuat dalam majalah ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang PBJ dan e-Procurement. Untuk itu, kami mohon informasi/petunjuk dari Bapak/Ibu Humas LKPP agar kami dapat berlangganan Majalah Kredibel ini. Atas bantuan Bapak/ibu kami ucapkan terimakasih. Salam,

Rapido P. Gultom, ST - ULP Universitas Sumatera Utara (USU), Medan Yth Bapak Rapido, terimakasih atas apresiasi Bapak. Mohon sampaikan alamat lengkap Bapak kepada kami, agar kami dapat menirimkan Majalah Kredibel ini ke alamat Bapak secara cuma-cuma. Terimakasih.

...........................................................................................................................................................................................

VERSI CETAK Assalamualaikum wr. wb. Mohon informasinya, apakah majalah ini dapat diperoleh juga versi cetaknya selain versi digitalnya di website LKPP? Apakah dapat berlangganan majalah ini untuk versi cetaknya? Jika bisa, bagaimana caranya? Terima kasih.

Ulfah Ramadhyanti - Palu, Sulawesi Tengah Wassalamu’alaikum wr. wb. Bu Ulfah, jawabannya sama dengan surat dari Bapak Rapido di atas ya.

...........................................................................................................................................................................................

INGIN MENGIRIMKAN TULISAN Dengan hormat, Saya ingin membuat tulisan untuk dimuat di Majalah Kredibel ini. Apakah bisa? Terima kasih atas informasinya. Salam,

Faiz - Samarinda, Kalimantan Timur Yth. Pak Faiz, Sangat bisa, Pak. Akan kami terima dengan senang hati kiriman tulisan dari Bapak. Tulisan dapat dikirmkan ke alamat email: [email protected], dan dilampirkan foto dan identitas diri yang jelas. Kami tunggu tulisan Bapak untuk memperkaya khasanah dunia pengadaan. Terima kasih.

4

KREDIBEL Edisi 03 | Juli-Oktober 2012

Dari Redaksi

KREDIBEL MAJALAH PENGADAAN INDONESIA

EDISI 03 | JUL-OKT 2012

KREDIBEL AWA R D

LKPP Raih FutureGov Award PERSPEKTIF

Strategi Pengadaan dan Keuangan

di Akhir Tahun Anggaran


ULP

Diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) | www.lkpp.go.id

ISSN 2089-2411

9 772089 241131

EDISI 03/JULI-OKTOBER 2012

Foto Cover oleh Gigih Pribadi Desain & Tata Letak oleh Arif Haryanto

DITERBITKAN OLEH Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Balaikota Surabaya.

Pembaca yang Berbahagia,

A

lhamdulillah, akhirnya kami dapat hadir kembali ke hadapan Anda, pembaca setia Majalah KREDIBEL. Tanggapan, komentar, masukan, dan respon positif dari pembaca sekalian terhadap kehadiran majalah khusus pengadaan ini menjadikan energi dan kekuatan tersendiri bagi kami untuk menyelesaikan edisi kali ini. Pada edisi ini, kami mencoba mengulas lebih jauh soal Unit Layanan Pengadaan (ULP). Sebagaimana diketahui, Pepres No.54 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa pada 2014 wajib dibentuk suatu unit khusus untuk melayani dan melaksanakan keseluruhan proses pengadaan barang/jasa pemerintah di K/L/D/I. Untuk lebih memperjelas bagaimana membangun dan mengembangkan ULP ini, kami sajikan liputannya di Fokus Utama. Untuk memperkaya sajian kali ini, kami juga melakukan wawancara khusus dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Azwar Abubakar. Kami berbicang soal pengadaan barang/ jasa pemerintah, e-procurement, ULP, hingga perihal jabatan fungsional pengadaan. Wawancara juga kami lakukan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang diwakili oleh Kepala Biro Organisasi Kemendagri Eduard Sigalingging. Tak lupa, kami juga bertandang ke Surabaya, untuk melihat inovasi sistem pengadaan barang/jasa di sana, yang bernama GRMS (Government Resources Management System). Akhirnya, kami ucapkan selamat membaca sajian edisi ini, dan semoga Majalah KREDIBEL ini dapat membawa manfaat bagi Anda. Salam Pengadaan! R Adha Pamekas Pemimpin Redaksi

SME Tower Lt.8 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.94 Jakarta 12780 Telp. 021-7991025 Fax. 021-7996033 www.lkpp.go.id PELINDUNG Agus Rahardjo R E DA K T U R A H L I Eiko Whismulyadi Himawan Adinegoro Bima Haria Wibisana Agus Prabowo Djamaludin Abubakar PEMIMPIN UMUM Salusra Widya P E M I M P I N R E DA K S I R Adha Pamekas R E DA K S I M Firdaus Suharti Ratna Ayu Maruti Mustika Rosalina Yohana SP Ajeng Widi Gigih Pribadi Himawan Giri Dahlan Arif Haryanto F O TO G R A F E R Taufan Juli Pramono Tim Humas LKPP Redaksi menerima kiriman tulisan dan foto yang relevan dengan isi majalah ini. Kirim ke [email protected] dan dilengkapi dengan identitas diri yang jelas.


5

Kilas & Peristiwa

Jun

11

27

Rapat Teknis Penyempurnaan Aplikasi SPSE

Diresmikan, LPSE Wakatobi Siap Lelang Rp 61 Miliar

Yogyakarta, KREDIBEL. LKPP terus berupaya untuk meningkatkan kinerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Salah satu caranya adalah dengan meminta masukan dari user LPSE di seluruh tanah air melalui kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Aplikasi SPSE.

Wakatobi, KREDIBEL. Tak butuh waktu lama bagi Kabupaten Wakatobi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Segera setelah membentuk LPSE, Wakatobi siap mengumumkan lebih dari 64 paket senilai Rp 61 miliar untuk dilelangkan secara elektronik.

“LKPP mencari masukan dan saran terutama untuk mengembangkan aplikasi SPSE agar lebih sempurna dan meningkatkan kinerja LPSE di masa mendatang,” ujar Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Sistem Informasi LKPP Bima Haria Wibisana, Senin (11/06).

“Jumlah ini kurang lebih 48,56% dari total APBD Wakatobi yang wajib ditenderkan, yaitu sebanyak Rp 128,8 miliar. 64 paket yang dilelang tersebut sebagian besar merupakan proyek pembangunan sekolah dan infrastruktur kota,“ kata Ketua LPSE Kabupaten Wakatobi Nadar.

Sejak pertama kali dikembangkan oleh LKPP lebih dari lima tahun yang lalu, SPSE terus mengalami perubahan untuk menyesuaikan kebutuhan user. SPSE pertama diluncurkan dalam piloting lewat versi 2.2.53 sebelum diimplementasikan di tahun 2009 dalam versi 2.2.04 dan 2.3.05. Dalam penggunaannya SPSE terus mengalami perbaikan dan perubahan seperti di v.3.0.0 ketika proses lelang diharuskan mengikuti Perpres 54/2010.

Wakatobi, ujar Nadar, sebenarnya telah menggunakan proses pengadaan secara elektronik, namun saat itu masih menumpang di LPSE Provinsi Sulawesi Tenggara.

Saat ini LKPP sedang mematangkan SPSE v.3.5.0 dimana salah satu perubahan yang dilakukan adalah kembalinya fitur PPK yang nantinya bisa melihat paket lelang yang dibuat oleh panitia. Beberapa bug juga sudah diperbaiki seperti error pada saat panitia membuka halaman evaluasi harga, atau panitia tidak bisa mengedi HPS setelah lelang diumumkan.[K]

6

Jun


“Sebelumnya kami menggunakan LPSE milik provinsi dan telah melakukan pelelangan secara elektronik kira-kira hingga Rp 8 miliar. Terbentuknya LPSE Wakatobi akan memudahkan kerja kami. Acara peresmian ini bertujuan agar eksistensi LPSE Wakatobi lebih dikenal dan diakses oleh publik.” “Diharapkan terbentuknya LPSE akan menimbulkan efek positif berupa pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, terbuka, kompetitif yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Wakatobi Kamarudin. [K]

Jul

11

Jul

18

Study Visit Perwakilan PPMO Nepal ke LKPP

LKPP Sosialisasikan Kode Etik Ahli Pengadaan

Jakarta, KREDIBEL. LKPP menerima kunjungan study visit dari Public Procurement Monitoring Office (PPMO) Pemerintah Kerajaan Nepal yang berjumlah tiga orang, di Jakarta, Rabu (11/07).

Semarang, KREDIBEL. Untuk mewujudkan tenaga pengadaan barang/jasa pemerintah yang profesional, LKPP bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah melakukan sosialisasikan kode etik ahli pengadaan barang/jasa di Semarang (18/7).

Ketiga perwakilan PPMO tersebut yaitu Mr. Yajna Prased Gautam (Sekretaris PPMO), Shanker Krishna Shrestha (Direktur), dan Mr. Krishna Raj Pantha dan disambut hangat oleh Kepala LKPP Agus Rahardjo dan pejabat eselon I lainnya. Dalam study visit tersebut, delegasi PPMO menyampaikan maksud untuk belajar dan bertukar pengalaman seputar peran lembaga pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Kedua pihak juga saling berbagi wacana mengenai kondisi pengadaan di masing-masing negara. Agus Rahardjo memaparkan mengenai struktur kelembagaan, serta visi dan misi LKPP dalam menciptakan pengadaan yang kredibel untuk kesejahteraan bangsa. Agus mengatakan, proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia memiliki prinsip efektif, efisien, terbuka, dan transparan. Dalam menekan angka korupsi, LKPP menerapkan sistem pengadaan secara elektronik yang menggunakan piranti lunak berbasis sumber terbuka. Dalam kesempatan tersebut, PPMO juga melihat secara lebih dekat mengenai sistem sertifikasi dan pelatihan yang diselenggarakan di kantor LKPP. [K]

“Setiap ahli pengadaan harus mengetahui dan memahami kode etik, memegang teguh, dan konsisten dan menjalankannya,” kata Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP Agus Prabowo saat membuka acara itu. Agus menambahkan, persiapan dan konsep regulasi terkait jabatan fungsional telah memasuki tahapan finalisasi. Diharapkan lewat regulasi tersebut tenaga ahli pengadaan dapat lebih professional dan lebih dihargai dengan adanya insentif yang layak. “Sudah di meja Men PAN & RB dan akan selesai sebelum akhir tahun nanti,” ungkap Agus. Kepala BKD Jawa Tengah Bambang Harianto meminta kepada LKPP agar dalam membuat kebijakan turut memikirkan pengawalan dan perlindungan terhadap tenaga pengadaan yang bekerja di tim pengadaan. “Kami memohon kepada LKPP untuk memulai suatu perlindungan bagi fungsional pelaksana pengadaan barang jasa di masing-masing institusi, karena banyak kesalahan yang terjadi tidaklah disengaja,“ ujar Bambang. [K]


7

Kilas & Peristiwa

Jul

25

13

LKPP Gelar Pelatihan Calon Asesor Kompetensi

Perpres No. 70/2012 Mulai Disosialisasikan

Jakarta, KREDIBEL. Direktorat Bina Sertifikasi Profesi LKPP bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyelenggarakan pelatihan substansi calon asesor kompetensi. Pelatihan tersebut lima hari tersebut bertujuan untuk menyiapkan infrastruktur pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bandung, KREDIBEL. Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang berlaku mulai 1 Agustus 2012, LKPP menggelar sosialisasi tingkat regional di Bandung, Jawa Barat, Senin (13/08).

Direktur Bina Sertifikasi Profesi LKPP Arif Rahman Hakim mengatakan, ke depan jika infrastruktur LSP PB/JP sudah siap, maka lembaga tersebut yang akan memfasilitasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sertifikasi kompetensi. Pelatihan sistem calon asesor kompetensi meliputi penjelasan tentang LSP, Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan Standar Kompetensi kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Pelatihan melibatkan master asesor dari BNSP sebagai pendidik dan sejumlah tenaga ahli pengadaan. Harapannya, dalam pelatihan tersebut nantinya akan didapat lisensi untuk empat cluster, yaitu cluster strategi pengadaan, cluster evaluasi dokumen penawaran, cluster pembuat kontrak, dan cluster penyusunan HPS dan spesifikasi. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP Agus Prabowo mengatakan, pelatihan ini merupakan salah satu rintisan untuk membangun sistem sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang kredibel. [K]

8

Agt


Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala LKPP, Direktur Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Sekda Provinsi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat, perwakilan Pengadilan Tinggi, dan seluruh SKPD yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. “Khusus untuk mempercepat pelaksanaan penyerapan APBN/APBD, Perpres 70/2012 mewajibkan dua hal, yaitu wajib membuat perencanaan pengadaan dan rencana penyerapan di akhir tahun, sehingga nantinya kontrak bisa ditandatangani pada awal tahun anggaran,” kata Kepala LKPP Agus Rahardjo. “Untuk menjaga transparansi dalam pengadaan langsung, aturan ini sudah dipagari. Setiap instansi wajib mengumumkan rencana pengadaan dan hasil pengadaan di website masing-masing. Dalam hal ini masyarakat bisa melihat apa barang yang dibeli, darimana, dan nilainya di-mark-up atau tidak. Jadi nantinya bisa terkontrol,” imbuh Direktur Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Setya Budi Arijanta. [K]

Sep

13

Sep

17

Mengubah Mindset Melalui Monev Online

Sertifikat Digital Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Padang, KREDIBEL. Penerapan sistem MonitoringEvaluasi (Monev) secara online akan mengubah mindset masyarakat untuk tingkatkan kinerja melalui penggunaan sistem yang lebih mudah.

Jakarta, KREDIBEL. LKPP bekerjasama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk piloting project Otoritas Sertifikat Digital Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (OSD-PSE). Otoritas Sertifikat Digital ini berguna untuk menjamin kepercayaan setiap pihak yang bertransaksi dengan tanda pengenal digital berupa sertifikat digital.

“Hambatan dalam menerapkan sistem baru umumnya adalah mindset. Perlu adanya komitmen pimpinan yang teguh dan komunikasi kepada para calon penggunanya bahwa penerapan sistem ini akan mempermudah pekerjaan mereka,” kata Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Bima Haria Wibisana dalam pembukaan Sosialisasi Monev Online di Padang, Sumatera Barat (13/09). Sistem monev online ini merupakan pengembangan sistem monitoring evaluasi manual menjadi sistem berbasis web untuk memperbaiki sistem pengadaan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan menjadi pengguna sekaligus “penyuplai” data, sedangkan pengembangan aplikasinya dilakukan oleh LKPP. Data pada monev online ini terhubung dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Sistem ini sekaligus melengkapi sistem e-government yang telah dikembangkan LKPP, yakni e-Tendering (e-Procurement), e-Catalogue (saat ini telah ada katalog kendaraan roda empat dan roda dua), Whistleblower System (pengaduan orang dalam), dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa berbasis komputer. [K]

“OSD-PSE merupakan badan hukum yang berfungsi sebagai pihak ketiga terpercaya yang bertugas menandatangani penerbitan dan memelihara sertifikat digital atas permintaan pengguna LPSE. Dengan adanya OSD-PSE proses pengadaan secara elektronik diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” ujar Kepala Lemsaneg Djoko Setiadi. Dalam implementasinya, OSD-PSE diintegrasikan dengan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) serta SPAMKODOK (Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen), yakni aplikasi pengamanan transaksi dokumen untuk melindungi data penawaran yang sensitif, menjaga integritas data penawaran, serta menjamin otentikasi identitas penyedia dan panitia pengadaan barang/jasa terhadap data penawaran. Sebagai langkah awal, sistem ini akan diimplementasikan secara piloting di beberapa LPSE, seperti LPSE Kemenkeu, LPSE Provinsi Jawa Tengah, dan LPSE Universitas Diponegoro. Jika tidak ada hambatan yang berarti sistem ini akan diimplementasikan di seluruh LPSE tahun depan. [K]


9

FOKUS UTAMA


ULP

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan agar dibentuknya suatu unit permanen khusus untuk melayani dan melaksanakan keseluruhan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu suatu Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang ada.

F

ilosofi mendasar pembentukan ULP adalah untuk mengubah kegiatan pengadaan, dari kegiatan yang tadinya klerikal atau administrasi teknis operasional menjadi kegiatan bersifat manajerial yang lebih profesional. “Itu tujuan jangka pendeknya. Kegiatan pengadaan ini kan dilakukan oleh panitia yang datang dan pergi setiap tahunnya, padahal kegiatan ini selalu dilakukan setiap tahun. Dari zaman dahulu, pengadaan selalu ada, tapi kok panitianya ad hoc terus. Ini harus dihentikan dan harus masuk ke era permanen. Itulah yang menjadi ide dasar keberadaan ULP ini,” ujar Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP Agus Prabowo. Kepala Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri

10


Eduard Sigalingging mengatakan, meskipun pasal 130 ayat (1) Perpres 54/2010 mewajibkan bahwa ULP ini wajib dibentuk paling lambat pada tahun anggaran 2014, namun dari sudut pandang kebutuhan pelayanan terhadap sistem dan aparatur pemerintahan dengan hasil akhir pelayanan terhadap masyarakat, pembentukan ULP dalam organisasi pemerintah di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi (K/L/D/I) sudah tidak dapat ditunda lagi. “Pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan perencanaan yang berkualitas dan proses pemilihan yang sesuai dengan prinsip dan kebijakan pengadaan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh panitia ad hoc yang masing-masing mempunyai

tupoksi sendiri di instansinya,” imbuhnya.

“

Pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan perencanaan yang berkualitas dan proses pemilihan yang sesuai dengan prinsip dan kebijakan pengadaan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh panitia ad hoc yang masingmasing mempunyai tupoksi sendiri di instansinya.

Menurut Direktur Bina Sertifikasi Profesi LKPP Arif Rahman Hakim, yang pertama dilakukan oleh LKPP dalam menginisiasi pembentukan ULP adalah sosialisasi dan penjelasan bahwa pembentukan ULP adalah sebuah kesepakatan nasional dan sudah diamanatkan oleh presiden melalui perpres. “Supaya tidak berbantah-bantahan lagi. Semua pihak sudah setuju bahwa pengorganisasian pengadaan perlu dilakukan melalui ULP. Sehingga nanti timbul kesadaran bahwa kewajiban masing-masing K/L/D/I untuk mendesain organisasi pengadaan yang sesuai dengan kebutuhannya,” katanya.

Dengan pembentukan ULP yang mandiri, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai kompetensi pengadaan dapat berkumpul dalam suatu wadah dengan tupoksi khusus dan fokus melayani pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan, tidak terganggu oleh aktifitas lainnya di luar pengadaan barang/jasa. Memang, membangun sebuah ULP bukanlah perkara mudah. Oleh karena itu perlu dilakukan pentahapan. Tahapan pertama adalah masa transisi dari 2010-2014. Keberadaan ULP atau panitia pelelangan yang berfungsi sebagai ULP masih beragam. Ada beberapa provinsi, kabupaten/kota yang SKPD-SKPD-nya sudah dilayani oleh satu ULP, namun masih ada provinsi, kabupaten/kota yang mempunyai lebih dari satu ULP. Pada masa transisi ini, provinsi, kabupaten/kota didorong untuk membentuk hanya satu ULP untuk melayani seluruh SKPD yang ada. “Di periode transisi ini, K/L/D/I mencoba membentuk ULP dengan versinya sendiri, tentu dengan guideline dari LKPP. Baru nanti pada 2014, kita akan lihat lagi bagaimana perkembangannya. Karena untuk mewujudkan hal itu kita punya beberapa kendala. Pertama, tidak ada peraturan yang bisa one-fit-for-all di Indonesia ini, karena masing-masing K/L/D/I memiliki karakter, skala, beban kerja, dan SDM yang berbeda-beda. Sehingga perlu diberi keleluasaan kepada mereka untuk mengatur dirinya sendiri dahulu dalam masa transisi ini, tentunya dengan panduan Perpres No. 54 Tahun 2010 maupun dengan Perka LKPP No. 5 Tahun 2012,” papar Agus Prabowo.

“Sama seperti organisasi baru lainnya, ULP tidak mudah untuk didesain sekali jadi. Strateginya, kita lakukan sosialisasi serta pendampingan dalam aspek pengembangan kelembagaan, bimbingan teknis pengadaan, advokasi hukum, dan lainnya. Kita juga harus menciptakan fasilitator yang memang menguasai permasalahan organisasi, sehingga pendampingan akan dibekali dengan pengetahuan dan komunikasi yang baik. Itu langkah yang bagus dalam men-develop fasilitator untuk membantu K/L/D/I dalam membentuk dan membangun ULP,” tambah Arif. Pembentukan ULP di Indonesia juga memiliki beberapa tantangan. Masalah terbesar adalah soal political will, kemauan yang kuat dari kepala instansi atau kepala daerah untuk membentuk ULP. “Ongkos politik untuk menjadi kepala daerah di negeri ini cukup besar. Sehingga ketika terpilih, kepala daerah tadi ingin uangnya kembali. Salah satunya dengan meng-abuse pengadaan. Otomatis dia akan enggan untuk membangun sebuah pengadaaan yang independen,” kata Agus Prabowo. Faktor lainnya, papar Agus Prabowo, adalah masalah insentif bagi pelaksana kegiatan kegiatan pengadaan yang masih belum cukup memadai. Persoalan lain, meskipun di Perpres 54/2010 diharapkan ULP menjadi unit organisasi sendiri, di sisi lain peraturan keorganisasian dari Kementerian PAN&RB belum merekomendasikan untuk melakukan penambahan unit kerja. “Kondisi saat ini di departemen atau lembaga, struktur organisasi atau kotak-kotak organisasinya sudah maksimal. Jadi pada saat ULP datang dengan unit kerja yang permanen, itu tidak mungkin dalam kondisi sekarang. Itu hanya mungkin kalau struktur organisasinya yang belum maksimal. Jadi kendalanya adalah ada keterbatasan dari aturan Permen PAN&RB yang tidak memberikan rekomendasi pendirian unit organisasi baru, karena akan menambah beban anggaran negara,” tutur Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana LKPP Ida Poespita.


11

Solusinya, menurut Ida, adalah menempatkan ULP ini “menempel” pada unit kerja yang sudah ada. “Tapi unit kerja yang sudah ada tentunya memiliki beban yang tidak sedikit juga. Atau kemungkinan ada penggabungan unit kerja sehingga bisa membuka unit kerja baru berupa ULP. Itu kendala dari sudut keorganisasian,” katanya. Selain di departemen atau lembaga, kendala serupa juga terjadi di pemerintah daerah. “Pemda juga kalau mau menambah kotak organisasi juga harus mengajukan ke DPRD. Dari DPRD ke Kemendagri, dari sana harus mendapatkan surat rekomendasi dari Men PAN&RB, karena itu ujung-ujungnya anggaran. Berdirinya satu unit organisasi itu pasti ada anggaran yang terpakai. Kan kalau menempel dengan unit kerja yang lain tidak menambah anggaran, paling hanya menambah beban operasional. Itu pun bebannya akan berpindah nantinya karena biaya operasionalnya akan terpusat ke ULP,” papar Ida. “Bagi saya hal itu (keberadaan ULP) tidak menjadi masalah jika memang diperlukan. Posisi ULP ini nanti ada di bawah salah satu biro pun juga boleh. Sebagai sebuah seksi juga bisa saja, sebagai sebuah unit pun tidak masalah. Itu bisa diajukan dan dikaji mana yang paling cocok nantinya. Yang penting hasilnya ada dan positif. Dengan berdirinya ULP Ini menurut saya sangat menarik. Dengan demikian orang-orang di pemda tidak lagi sibuk berpikir untuk mengurus proyek, dan menjadi lebih fokus ke arah pembuatan kebijakan,“ terang Menteri PAN&RB Azwar Abubakar. “Di konsep yang kita ajukan, ada tiga pola. Pertama, pola struktur eselon dua, dengan pertimbangan beban kerjanya. Yang kedua, eselon tiga, dan ketiga, dimungkinkan digabungkan dengan unit organisasi yang sudah ada. Tapi sampai dengan hari ini usulan Kemendagri ini belum mendapat respon dari Kementerian PAN dan RB,” tandas Eduard Sigalingging.

12


Sejatinya, dengan pelayanan pengadaan yang kredibel dari ULP diharapkan akan dapat diperoleh proses pelaksanaan pengadaan yang sesuai dengan aturan, prinsip, serta kebijakan pengadaan, sehingga kebutuhan pengguna akan barang/jasa dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhannya. Barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan pengguna akan meningkatkan tingkat pelayanan masyarakat dan dapat memberikan perlindungan hukum untuk meminimalkan risiko bagi organisasi. Lalu, bagaimana cita-cita ULP secara jangka panjang? “Banyak ide. Misalnya, selama ini ULP hanya dirancang untuk melakukan pelelangan dan seleksi konsultan. Namun nantinya diharapkan ULP tidak hanya menyelenggarakan seleksi saja, tapi juga menyiapkan regulasi khusus, atau kalau perlu menjadi satu-satunya institusi untuk melakukan kegiatan pengadaan. Lalu, sekarang itu kan penggunanya, PPK-nya, ULP-nya, serta penerima hasil pekerjaannya berada di tempat yang berbeda-beda, terpisah. Cita-citanya nanti semuanya akan menjadi satu unit yang memang khusus melakukan proses pengadaan. Sehingga bagian operasional tidak perlu lagi memikirkan pengadaan, fokus saja mengerjakan tugas sehariharinya, jadi bisa konsentrasi. Dengan adanya unit khusus pengadaan ini, kalau ada apa-apa tinggal koordinasi dengan satu unit ini,” terang Agus Prabowo. [K]

ROAD MAP MENUJU UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) YANG DIINGINKAN 1. Pada tahapan/kondisi sekarang, keberadaan ULP atau Panitia Pelelangan yang berfungsi sebagai ULP masih beragam. Ada beberapa provinsi, kabupaten/kota yang SKPD-SKPD nya sudah dilayani oleh 1 (satu) ULP, namun masih ada provinsi, kabupaten/kota yang mempunyai lebih dari 1 (satu) ULP. 2. Pada tahapan transisi (dari kondisi yang ada menuju kondisi yang diinginkan), provinsi, kabupaten/kota didorong untuk membentuk hanya 1 (satu) ULP untuk melayani seluruh SKPD yang ada di provinsi, kabupaten/kota. 3. Pada tahapan transisi, LKPP akan meluncurkan program pendampingan yang mencakup: • Aspek Kelembagaan, dengan melatihkan SOP (Standar Operating Procedure) Kelembagaan, yang mencakup: • materi pendampingan kelembagaan untuk mencapai tingkatan ULP yang diinginkan, • tata cara pelaksanaan pendampingan, dan • monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan kelembagaan. • Aspek Teknis Pengadaan, dengan melatihkan SOP BimbinganTeknis Pengadaan, mencakup: • muatan/materi bimbingan teknis pengadaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ULP (yang berbeda satu sama lain), • tata cara pelaksanaan bimbingan teknis, dan • monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis. • Aspek Advokasi Hukum, dengan melatihkan SOP Advokasi Hukum, mencakup: • muatan/materi atau cakupan advokasi hukum, • tata cara pelaksanaan advokasi hukum, dan • monitoring dan evaluasi pelaksanaan advokasi hukum. • Aspek Profesionalisasi SDM, dengan melatihkan SOP Profesionalisasi SDM, mencakup: • prosedur dan proses pembentukan Jabatan Fungsional PB/JP, • pemanfaatan atau operasionalisasi Jabatan Fungsional PB/JP, dan • monitoring dan evaluasi kinerja Pejabat Fungsional PB/JP. 4. Kondisi dicapainya tahapan ULP yang diinginkan/ideal, ditandai antara lain dengan: • ULP telah menjadi institusi yang mandiri, permanen, dan struktural serta didirikan berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk tingkat daerah adalah peraturan daerah (perda) provinsi, kabupaten/kota; • Untuk ULP tingkat daerah tingkat layanan ULP telah mencakup seluruh SKPD-SKPD yang di daerah provinsi, kabupaten/kota. • ULP telah mempunyai mata anggaran sendiri sehingga mendapat alokasi anggaran yang memadai; • Sebagaian besar atau seluruh anggota Pokja ULP telah diangkat sebagai pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah; • ULP telah mencapai tingkat kematangan organisasi sedemikan sehingga mampu menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai peraturan-perundangan serta prinsip-prinsip good governance; • ULP mempunyai komitmen untuk menyelenggarakan pelelangan dengan e-procurement dan e-catalogue; • Perluasan peran ULP; dimana peran ULP tidak hanya terbatas pada pelelangan (Perpres 54/2010), tetapi dapat diperluas dengan ikut serta dalam proses perencanaan pengadaan, misalnya dengan ikut menyaring kegiatan/proyek yang sudah layak untuk ditenderkan/pelaksanaan fisik; • ULP terbukti mampu melaksanakan pelelangan dengan efisiensi dan efektivitas yang tinggi serta tepat waktu sehingga penyerapan anggaran dapat seperti yang direncanakan.


13

FOKUS UTAMA

PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL

PENGELOLA PENGADAAN

BARANG/JASA

P

ada tahun 2010 jumlah uang negara yang dikelola melalui pengadaan tidak kurang dari Rp 400 triliun untuk APBN dan Rp 200 triliun untuk APBD pada tahun 2010. Pada tahun 2014, angka ini akan meningkat menjadi sekitar Rp 600 triliun (APBN) dan Rp 320 triliun (APBD). Tentu angka tersebut bukanlah angka yang sedikit, dan wajib dikelola secara bijak dan kredibel.

Namun sayangnya, kebocoran (baca: korupsi) yang terjadi dari proses pengadaan barang/jasa pemerintah ini masih sangat tinggi. Setidaknya sekitar 70 persen kasus yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 80 persen kasus yang dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berasal dari proses pengadaan barang /jasa pemerintah ini. Berdasarkan analisis KPK, telah terjadi inefisiensi sekitar Rp 110 triliun pada tahun 2010 dari proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu yang menjadi penyebab dari fakta-fakta di atas adalah belum terbentuknya kompetensi dan kapasitas para pelaku proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Manajemen kepegawaian juga masih ad hoc, sehingga pekerjaan bersifat

paruh waktu, temporer, dan tidak tetap. Juga masih rawan terhadap pengaruh kepentingan dan intervensi. Selain itu, belum adanya kejelasan tentang karir bagi tenaga ahli pengadaan barang/ jasa pemerintah menjadikan kemampuan dan kompetensi pelaksana pengadaan sangat beragam, profesionalitas pun menjadi belum terjamin dan tidak terukur. Di sisi lain, proses pengadaan menjadi kurang fokus karena pelaksana masih merangkap jabatan. “Pengadaan barang/jasa dalam kegiatan pembangunan di pemerintah memiliki porsi yang cukup besar, baik dilihat dari besaran porsi anggarannya atau dari banyaknya kasus pengadaan yang terjadi. Mengingat pentingnya pengaturan yang baik dalam kegiatan pengadaan, maka pengadaan ini harus dilakukan dengan perencanaan yang berkualitas dan proses pemilihan yang sesuai dengan prinsip dan kebijakan pengadaan. Dan hal ini tidak mungkin dilaksanakan oleh panitia ad hoc yang masing-masing mempunyai tupoksi sendiri di instansinya,” papar Kepala Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri Eduard Sigalingging. Sampai saat ini ada sekitar 175 ribu orang peme-

Standar Kompetensi PBJ

Kerangka manajemen pengadaan secara komprehensif : Perencanaan Pengadaan

Pemilihan/ Lelang Penyedia

Manajemen Kontrak

Manajemen Infomasi Asset

Ekonomi, Hukum, Etika, Konstruksi, Transportasi, Manajemen Logistik, Lingkungan Hidup, Sosial, Kepabeanan, dsb. Informasi terkait dengan Pasar, Penyedia, Dunia Usaha, dsb. Manajemen Katalog dan Isinya

14


Tujuan:

Pengadaan yang Kredibel

gang sertifikat ahli pengadaan di seluruh Indonesia. Untuk itulah LKPP memandang perlu untuk mendorong profesionalisasi ahli pengadaan tersebut untuk menjadi pejabat fungsional. “Tenagatenaga ahli pengadaan barang/jasa pemerintah akan didorong sebagai profesi tersendiri dan dilakukannnya pembentukan jabatan fungsional. Mengacu jabatan fungsional yang telah dilakukan sebelumnya, seharusnya ada reward yang menarik untuk pejabat fungsional ini,” kata Kepala LKPP Agus Rahardjo. Salah satu agenda yang dicanangkan oleh LKPP adalah pengembangan kompetensi SDM di bidang pengadaan. Sejauh ini, tenaga ahli pengadaan masih bersertifikasi dasar dan LKPP tengah menggagas sertifikasi untuk tingkat lanjut. “Jumlah yang ada saat ini pun sebenarnya masih belum memadai. Di samping itu, tantangan dunia pengadaan barang/ jasa akan semakin beraneka Agus Prabowo ragam,

oleh inaan SDM ukum Pemb Landasan H : karenanya 0 1 0 s 54/2 dalam Perpre nal (pasal 8, g) io peningkates of pr s SDM PBJP haru kan • an kelatihan berdasar Mendapatkan pe 125) al • as (p JP PB mampuan nsi standar kompete PB lian JP harus terus ai sertifikat keah njang • Mempuny an secara berje dilakukan. yang dilaksanak 127) Ke depan, (pasal 126 dan nang karir dan tu nj je ai sertifikasi ny pu raturan • Mem pe an suai deng tingkat lanjutjangan profesi se 8) 12 al as (p ngan an itu akan perundang-unda berstandar internasional. Kendala lainnya adalah soal distribusi. Kalau untuk Jawa, Bali, atau Sumatera masih oke lah, tetapi kalau Indonesia bagian timur itu (tenaga ahli pengadaan) masih sedikit,” ujar Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP Agus Prabowo. Menurut Agus Prabowo, dengan adanya jabatan fungsional yang tengah disiapkan tersebut, pemegang sertifikat bisa beralih menjadi jabatan fungsional dan diberi insentif tambahan. Keuntungan dengan adanya jabatan fungsional ini antara lain bahwa pelaksana pengadaan ditunjuk untuk jangka waktu tertentu atau bahkan bisa permanen. Selain itu pelaksana akan lebih mandiri dan independen, terbebas dari pengaruh kepentingan dan intervensi. Direktur Pengembangan Profesi LKPP Sutardi menjelaskan, dengan menempatkan profesi

Standar Kompetensi PBJ (lanjutan) 53 Unit Kompetensi yang disiapkan LKPP: Major Function

Perencanaan Pengadaan

Pemilihan/ Lelang Penyedia

Manajemen Kontrak

Manajemen Infomasi Asset

10 UK

16 UK

17 UK

2 UK

• •

Kompetensi Umum – 4 UK (Pengelolaan Informasi; Melakukan Komunikasi & Koordinasi; Mengelola Dokumen; dan Melakukan Evaluasi Kinerja Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa – 4 UK

Tujuan:

Pengadaan yang Kredibel

Basic Function - Perencanaan Umum PBJ - Perencanaan Pelaksanaan PBJ

- Persiapan Pemilihan/ Lelang Penyedia - Pelaksanaan Pemilihan/Lelang Penyedia

- Persiapan Kontrak - Pengendalian Kontrak - Penyelesaian perselisihan & kegagalan kontrak - Serah terima hasil

- Informasi aset baru - Inventarisasi aset dan analisa kebutuhan aset baru


15

peng-adaan barang/jasa pemerintah sebagai profesi ad hoc, serta lebih besarnya risiko dibandingkan dengan imbalan yang didapatkan oleh panitia pengadaan, menjadikan kompetensi Sutardi profesi pengadaan ini belum dipahami secara luas. “Nantinya sebagai jabatan fungsional, tenaga pengadaan juga diharapkan terjamin profesionalitasnya, fokus atas tanggungjawabnya, dan adanya jaminan peningkatan karir di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah,” kata Sutardi. Saat ini, lanjut Sutardi, sertifikasi ahli pengadaan mensyaratkan pendidikan minimal D4/S1. “Namun untuk di beberapa daerah, pesyaratan pendidikan ini agak sulit dipenuhi, jadi akan diperluas sampai minimal PNS yang berpangkat Golongan III/a.

Jadi tidak masalah pendidikannya apa selama ia memiliki pengalaman. Pokja di Unit Layanan Pengadaan (ULP) juga nantinya akan diangkat menjadi pejabat fungsional agar mempunyai jenjang karir dan mendapat renumerasi. Lebih profesional, (karir) bisa naik terus, berbeda dengan jabatan struktural. Tidak ada sekat jadinya, sehingga cocok buat yang muda-muda,” ujar Sutardi. Sebagai langkah untuk mewujudkan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa pemerintah ini, LKPP bersama pihak-pihak terkait akan akan melakukan finalisasi rancangan Peraturan Menteri (Permen) PAN&RB tentang pembentukan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa. “LKPP menargetkan sampai dengan sebelum akhir tahun ini Permen PAN&RB ini bisa selesai. Sesudah itu, kita tinggal siapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara LKPP dan BKN tentang teknis operasional jabatan fungsional ini. Kita juga akan siapkan Perpres tentang jabatan fungsional yang mengatur masalah insentif. Perka-Perka LKPP tentang pelaksanaan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa ini juga kita siapkan. Kalau semuanya lancar mudah-mudahan tahun depan bisa selesai,” urai Agus Prabowo. [K]

Klaster/Kemasan Kompetensi PBJ Ahli Hukum

Spesialisasi

Negosiator

Kualifikasi/ Penjenjangan

Pengelola PBJ Tingkat Madya Pengelola PBJ Tingkat Muda

Auditor PBJ OE/Cost Estimator

Pengelola PBJ Tingkat Pertama

Value Engineer

Standar Kompetensi

Pengadaan Pokja ULP PPK Pelatih/Trainer Asesor

16

Kontinuitas Standar Kompetensi


Pejabat Pengadaan

Okupasi

PPHP

Formasi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Berbasis ULP Tipe ULP

Perkiraan Jumlah Personil (maksimal)

Tipe Jumlah Personil ULP Kecil 200 Paket < 20 Orang

ULP Sedang 200-1000 Paket 20-80 Orang

ULP Sedang > 1000 Paket 100-200 Orang

• • •

Kepala Sekretaris Bidang

•

Anggota Pokja

• • •


•

Anggota Pokja

• • •


•

Anggota Pokja

1 Orang 1 Orang 3 Orang (Administrasi, Perencanaan, Hukum dan Sanggah) 15 Orang 1 Orang 1 Orang 8 Orang (Administrasi, Perencanaan, Hukum dan Sanggah) 70 Orang 1 Orang 1 Orang 18 Orang (Administrasi, Perencanaan, Hukum dan Sanggah) 182 Orang

Penetapan formasi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa didasarkan pada kriteria: jumlah paket yang dilaksanakan, nilai pekerjaan, kompleksitas pelaksanaan pekerjaan, dan rentang kendali.

Formasi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Satker/SKPD Jumlah Satker/SKPD

Perkiraan Jumlah Personil (maksimal)

Tipe Jumlah Personil Satker/SKPD Kecil Anggaran < Rp 10 M 5 Orang

• • •

Pembantu PA/KPA PPK/Pembantu PPK Anggota Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan

1 Orang 1 Orang 3 Orang

Satker/SKPD Sedang Anggaran Rp 10 - 500 M 5-15 Orang

• • •



• • •



Satker/SKPD Besar Anggaran < Rp 10 milyar 15-30 Orang

Penetapan formasi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa didasarkan pada kriteria: jumlah paket yang dilaksanakan, nilai pekerjaan, kompleksitas pelaksanaan pekerjaan, dan rentang kendali.

Usulan Persyaratan Pengangkatan Uraian Inpassing

Usulan Persyaratan Pengangkatan • • • •

Perpindahan

Pengangkatan Pertama

• • •

PNS dengan ijazah minimal S1/ D4 Pada periode Inpassing masih melaksanakan tugas PBJP minimal 1 tahun, yang dibuktikan dengan surat penugasan Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan III/a atau melalui penyesuian pangkat/golongan yang dimilikinya Memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat pertama

•

PNS dengan ijazah minimal S1/ D4 Telah mengikuti dan lulus Diklat Ahli Pengadaan Barang/Jasa TingkatPertama Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan III/a mempunyai pengalaman melaksanakan tugas di bidang PBJP minimal 2 tahun Usia setinggi-tingginya 52 tahun

• • •

PNS (untuk mengisi lowongan formasi CPNS) dengan ijazah minimal S1/D4 Telah mengikuti dan lulus Diklat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan III/a


17

FOKUS UTAMA KODE ETIK PENGADAAN

Predikat Ahli Pengadaan Tidak Dibatasi

oleh Ruang dan Waktu

B

esarnya peranan dan tanggung jawab proses pengadaan barang/ jasa dalam sebuah negara, institusi, maupun perusahaan memerlukan dukungan kinerja sumber daya pengadaan barang/jasa yang Willem Siahaya profesional dan memedang kode etik dan prinsip-prinsip pengadaan. “Setiap ahli pengadaan harus mengetahui dan memahami kode etik, memegang teguh serta konsisten dan menjalankannya,” kata Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Agus Prabowo. Menurut Willem Siahaya, seorang praktisi dan ahli dalam bidang pengadaan, kegiatan pengadaan merupakan profit center - bukan cost center karena kinerja pengadaan berdampak langsung terhadap kelangsungan dan rugi/laba perusahaan. “Kelancaran dan efektifitas pelaksanaan pengadaan memerlukan perangkat organisasi yang mandiri dan peraturan serta tata kelola yang tepat guna. Untuk mewujudkan fungsi dan kinerja pengadaan, maka pelaksana pengadaan harus diakui dan ditetapkan sebagai jabatan fungsional yang terstrukur dalam organisasi,” ujar Willem. Seorang ahli pengadaan atau procurement professional, lanjut Wilem, harus memiliki standar kompetensi khusus. “Mulai dari menguasai manajemen, metoda, dan strategi pengadaan dan rantai suplai, menguasai tujuan institusi dan bisnis perusahaan, memiliki integritas dan standar etika yang tinggi, serta mempunyai kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Selain itu juga punya kemampuan analisis, kreasi, dan inovasi, skill negosiasi, dan komunikasi,” papar Willem.

18


Di samping itu, ahli pengadaan juga harus memiliki pengetahuan teknis tentang barang dan jasa, pemahaman tentang kontrak dan hukum perdagangan, dan kemampuan teknis analisis harga dan biaya. Pengetahuan tentang operasional semua sektor dalam mata rantai suplai serta selalu mengikuti dan up-date terhadap perkembangan dunia bisnis juga merupakan prasyarat bagi seorang ahli pengadaan. “Seyogyanya ahli pengadaan harus menguasai semua aspek pengadaan dan tetap berprofesi sebagai ahli pengadaan, karena predikat ahli pengadaan tidak dibatasi oleh waktu dan ruang, sepanjang masih tetap mengikuti dan menguasai manajemen pengadaan terkini. Ahli pengadaan adalah mereka yang masih aktif berkarya di institusi atau perusahaan, masih melaksanakan kegiatan pengadaan, masih mengajar ilmu pengadaan di perguruan tinggi, masih berkecimpung di lembaga pengkajian, baik sebagai konsultan dan nara sumber pengadaan serta mereka yang telah pensiun,” terang Willem. Namun Willem melihat, ada kecenderungan bahwa ahli pengadaan di Indonesia hanya pada saat mereka masih melaksanakan atau terlibat dalam kegiatan pengadaan. “Sekali mereka tidak lagi melaksankan kegiatan pengadaan, maka berakhirlah sudah predikat ahli pengadaan yang disandangnya. Keadaan inilah yang membuat para ahli pengadaan Indonesia sungkan untuk menjadi seorang profesional pengadaan yang kompeten, termasuk menjunjung tinggi kompetensi dan Kode Etik Pengadaan,” ujarnya. Terkait dengan kode etik pengadaan, LKPP telah berinisiatif serta memfasilitasi penerbitan Standar Kode Etik Pengadaan yang berlaku secara nasional bagi semua ahli pengadaan di Indonesia. Dalam setiap agenda sosialisasi kebijakan dan peraturan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh LKPP di provinsi dan kabupaten/kota, selalu mengikutsertakan program sosialisasi Kode Etik Pengadaan ini.

“Peran sentral untuk melakukan sosialisasi kode etik pengadaan ini juga menjadi tanggung jawab asosiasi profesi pengadaan, yaitu Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI). Kode Etik Pengadaan akan disosialisasikan ke seluruh stakeholders pengadaan di seluruh Indonesia melalui DPD dan DPC IAPI, dan diajarkan sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Ditargetkan Kode Etik Pengadaan ini akan menjadi budaya bagi insan pengadaan di tanah air,” tandas Willem, yang juga menjabat sebagai Ketua DPP IAPI ini.

Menurut Willem, penerapan kode etik pengadaan setidaknya ditentukan oleh dua elemen utama, yaitu kualitas jabatan serta kualitas pribadi. Kualitas pribadi meliputi integritas, profesionalitas, kompetensi, dan taat asas. “Sebuah pertanyaan yang sekaligus merupakan dilema dan berpotensi menjadi kendala dalam penerapan kode etik pengadaan ini adalah “profesional dulu, baru dihargai?” atau “dihargai dulu, baru profesional?” katanya. [K]

EDUARD SIGALINGGING

(Kepala Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri RI)

Pada Prinsipnya Kita Memberikan

Rekomendasi dan Mendukung Unit Layanan Pengadaan (ULP) direncanakan akan dibentuk sebagai unit tersendiri yang permanen. Bagaimana pihak Kementerian Dalam Negeri menyikapi hal tersebut? Apa solusi yang ditawarkan jika kemudian di pihak Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersangkutan sudah tidak ada lagi “slot” untuk mengakomodasi keberadaan ULP ini? Jadi dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ada “slot” yang kita buat untuk wadah menampung pembentukan lembaga atau SKPD di daerah sebagai amanat atau perintah dari peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh misalnya, UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka di daerah harus dibentuk BPPD. Lalu UU Nomor 16 Tahun 2006 yang mengamanatkan di daerah harus dibentuk badan penyuluhan. Nah, demikan pula dengan Perpres 54 Tahun 2010 yang mengamanatkan di daerah harus dibentuk unit ini (ULP), dalam arti unit ini bisa berdiri sendiri atau digabung. Nantinya keberadaan unit ini akan disesuaikan dengan beban kerja masingmasing daerah.

Oleh karena itu, Kemendagri sebenarnya sudah membahas dengan beberapa daerah untuk mencoba merancang-bangun organisasi yang dibutuhkan di daerah. Mekanisme pembentukan organisasi perangkat daerah ini biasanya karena lembaga tersebut adalah lembaga yang diamanatkan (oleh Undang-undang). Mekanisme ini kita buat, kita siapkan konsepnya, kita bahas antarinstansi, dan karena ini terkait eselonisasi maka kita juga usulkan kepada Kementerian PAN & RB untuk penetapan eselonnya. Di konsep yang kita ajukan, ada tiga pola. Pertama, pola struktur eselon dua, dengan pertimbangan beban kerjanya. Yang kedua, eselon tiga, dan ketiga, dimungkinkan digabungkan dengan unit organisasi yang sudah ada. Tapi sampai dengan hari ini usulan Kemendagri ini belum mendapat respon dari Kementerian PAN dan RB. Karena saat ini, sedang bergulir juga revisi PP 41 Tahun 2007 tadi. Sebagai konsekuensi dari revisi UU 32, maka berbagai aturan pelaksanaan termasuk kelembagaan perangkat daerah rencananya akan dievaluasi, salah satunya adalah PP 41. Karena berdasar-


19

“

Jika kita melihat persoalan pengadaan barang dan jasa, itu merupakan hal yang mau tidak mau harus ditangani secara tepat dari segi organisasi.

secara transparan. Itulah prinsip-prinsip yang harus kita bangun sesuai de-ngan hakikat otonomi daerah.

kan hasil inventarisasi dan evaluasi yang kita lakukan, terjadi pembengkakan beban anggaran daerah sebagai akibat dari pembentukan organisasi yang besar. Tapi jika kita melihat persoalan pengadaan barang dan jasa, itu merupakan hal yang mau tidak mau harus ditangani secara tepat dari segi organisasi juga, sehingga kita harus mengevaluasi mana unit-unit yang bisa digabung serta mana unit-unit organisasi yang harus dipertahankan atau mungkin harus kita bangun. Ini salah satu cara untuk menuju akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran di negara ini, yaitu harus didukung oleh organisasi yang tepat. Yang menjadi persolan, ada semacam moratorium penataan pembentukan organisasi yang baru. Karena adanya moratorium penerimaan CPNS yang saat ini tengah bergulir tidak akan efektif kalau tidak diikuti dengan moratorium penataan organisasi. Jadi organisasi yang akan kita bangun harus sesuai dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi. Bagaimana meningkatkan pelayanan, melakukan percepatan pembangunan, serta penyelenggaraan pemerintah

20


Untuk ULP sendiri, bagaimana respon atau keinginan dari daerah-daerah? Beberapa daerah sudah ada yang meminta rekomendasi dari Kemendagri untuk pembentukan ULP ini. Pada prinsipnya kita memberikan rekomendasi dan mendukung pembentukan lembaga ini dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah tadi. Daerah-daerah itu nanti-nya bisa membentuk ULP ini sebagai sebuah dinas, badan, atau lainnya, karena memang hal ini belum ada panduannya. Hal ini yang akan kita benahi seiring dengan revisi PP 41. Apa tantangan keberadaan ULP ini di daerah? Jadi begini, dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung ini menjadikan ongkos politik menjadi cukup besar. Hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan adanya dukungan-dukungan dari orang-orang yang diistilahkan dengan tim sukses. Nah, kepala daerah terpilih biasanya harus “membalas budi” dukungan dari tim sukses tadi, sehingga diangkatlah seseorang dalam jabatan-jabatan yang strategis. Sehingga hal ini menjadikan anggaran daerah menjadi besar, bukan karena tanggung jawab tugas pemerintahannya yang berat, namun adanya kepentingan untuk mengakomodir dukungan-dukungan tadi. [K]

WAWANCARA

Azwar Abubakar (Menteri Negara PAN & RB)

E-Procurement, Unggulan

Reformasi Birokrasi KREDIBEL Edisi 03 | Juli-Oktober 2012

21

Lelang secara elektronik (e-Procurement) berperan signifikan dalam mendorong kelancaran proses reformasi birokrasi. e-Procurement merupakan salah satu upaya mewujudkan birokrasi yang bersih melalui pencegahan perilaku koruptif atau rekayasa di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan e-Procurement, efisiensi anggaran negara pun dapat dilakukan. “Bahkan, penghematan bisa 10 sampai 20 persen,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Azwar Abubakar. Untuk mengetahu bagaimana pandangan Kementerian PAN&RB terkait e-Procurement, keberadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta jabatan fungsional tenaga pengadaan, Tim Redaksi Majalah Kredibel melakukan wawancara dengan Azwar Abubakar, di Kantor Kementerian PAN&RB, Rabu, 5 September 2012. Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana Anda melihat pelakasanaan lelang secara elektronik atau e-procurement sampai dengan saat ini? Bagaimana Anda memandang keberadaan SDM dan profesi ahli pengadaan? Sekarang kita mulai mewajibkan pengadaan secara elektronik atau e-procurement. E-procurement ini merupakan bagian dari e-government. Artinya, implementasi teknologi informasi dalam sistem birokrasi ini saat ini sudah menjadi sebuah keharusan. Untuk itu kita tengah menata struktur organisasi dan lembaganya. Jadi, salah satu faktor yang berpengaruh dalam restrukturisasi ini adalah karena adanya penerapan teknologi informasi. Dengan implementasi e-government, akan banyak sekali yang bisa berubah. Misalnya laporan, kita bisa menggunakan yang namanya e-performance. Lewat e-performance ini, performance atau kinerja se-

22


"

Saya optimis e-procurement ini besar sekali manfaatnya. Meski demikian, kita jangan menutup mata bahwa keunggulan teknologi ini memerlukan SDM, orang yang menguasai dan memahami hal ini.

buah lembaga bisa dipantau lewat IT. Dengan teknologi, tidak hanya cepat, namun semua akan juga akan menjadi lebih simple. Nantinya, tidak harus semua kementerian itu minta laporan ke daerah, namun cukup satu model tunggal saja yang kemudian dapat dipakai oleh banyak kementerian. Demikian halnya dengan audit, dengan menerapkan e-audit. Selain itu, banyak lagi yang lain, seperti e-planning, ebudgeting, dan lainnya. Untuk e-procurement sendiri, saya anggap ini adalah salah satu unggulan dalam reformasi birokrasi. Lewat e-procurement, kita bisa melakukan efisiensi anggaran. Bahkan, penghematan bisa 10 sampai 20 persen. Saya optimis e-procurement ini besar sekali manfaatnya. Meski demikian, kita jangan menutup mata bahwa keunggulan teknologi ini memerlukan SDM, orang yang menguasai dan memahami hal ini. SDM juga tentunya yang harus punya integritas, apalagi untuk sebuah proses pengadaan. Nah, menyangkut profesi pengadaan ini, tentu kita akan perhatikan soal tunjangan karir dan tunjangan lain yang memadai. Ini tantangan tersendiri, bagaimana menyiapkan formulasi dan aturan yang tepat untuk hal ini. Setelah itu, jangan lupa juga perlu adanya pengawasan yang baik.

Sehubungan dengan itu, dalam Perpres 17 Tahun 2012 salah satu kebijakannya adalah dengan menempatkan SDM pengadaan dan mereka yang memiliki keahlian yang cukup di bidang pengadaan dalam sebuah unit yang disebut Unit Layanan Pengadaan (ULP). Bagaimana menurut Anda sebaiknya posisi ULP ini dalam struktur kelembagaan?

Bagi saya hal itu tidak menjadi masalah jika memang diperlukan. Posisi ULP ini nanti ada di bawah salah satu biro pun juga boleh. Sebagai sebuah seksi juga bisa saja, menjadi sebuah unit pun tidak masalah. Itu bisa diajukan dan dikaji mana yang paling cocok nantinya. Yang penting hasilnya ada dan positif. Keberadaan ULP ini menurut saya sangat menarik. Dengan demikian orang-orang di pemda tidak lagi sibuk berpikir untuk mengurus proyek, sehingga menjadi lebih fokus ke arah pembuatan kebijakan. Nah, jika di seluruh provinsi nantinya dibuat seperti itu juga tidak masalah buat saya. Silakan dikaji dan diajukan saja usulan itu.

Salah satu yang menjadikan profesi pengadaan ini kurang menarik adalah tidak sebandingnya besarnya tanggung jawab dan risiko yang harus mereka hadapi dengan besarnya tunjangan yang mereka dapatkan. Bagaimana menurut Anda? Ya itulah, karena memang aturan gaji atau remunerasi yang ada sekarang seperti itu. Tapi menurut saya kalau kita lihat memang bagus seharusnya kita bisa memberikan reward lebih kepada orang-orang di profesi pengadaan ini. Kalau memang bisa dibuktikan dengan adanya e-procurement ini bisa menghasilkan efisiensi dan penghematan, bisa saja itu dijadikan dasar bagi kebijakan reward tadi. Jadi, kalau yang berubah hanya metodenya saja, namun pada prakteknya itu semua masih jomplang, belum bisa membuat efisiensi, masih terjadi kebocoran-kebocoran, itu yang akan menjadi pertanyaan nantinya jika reward ini diberikan.

Terkait dengan sertifikasi ahli pengadaan sebagai salah satu upaya untuk melakukan reformasi di bidang SDM pengadaan, bagaimana menurut pendapat Anda? Kalau menurut saya, yang diperlukan adalah orang-orang yang tahu betul tentang pengadaan itu seperti apa. Untuk ilmunya bisa dinomorduakan lah, yang terpenting adalah integritas dari SDM di pengadaan itu sendiri. LKPP berencana melakukan reorganisasi dalam upaya mendorong terbentuknya ULP-ULP di daerah. Saat ini kami tengah menunggu peraturan pemerintah terkait hal-hal yang mengatur struktur lembaga pemerintah non-kementerian. Bagaimana proses hal ini di Kementerian PAN dan RB sendiri? Silakan saja ajukan usulannya, nanti akan saya lihat dan pelajari. [K]

Whistleblower System (WBS)

PBJP, coba klik

Ingin tahu WBS PBJP, coba klik


WBS WBS The System You Can Trust Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Ingin tahu(PBJP) WBS PBJP, coba klik

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

r System (WBS)

oba klik

Selain itu, dari sisi penyedianya juga harus diberikan pemahaman. Karena sistem eprocurement ini juga pasti melibatkan mereka. Informasikan kepada mereka apa saja kemudahan yang akan didapatkan dengan sistem e-procurement ini, berikan bimbingan yang kuat kepada para penyedia tadi, dan pelatihan yang memadai. Berikutnya yang tak kalah penting adalah soal infrastruktur teknologinya. Sistem seperti ini ‘kan tidak boleh macet, harus bisa senantiasa diakses kapanpun juga. Harus ada jaminan-jaminan seperti itu.

dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (PBJP)

Adalah sistem pengaduan yang menggunakan aplikasi berbasis web Adalah sistem pengaduan yang menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan oleh Whistleblower untuk mengadukan yang dapat dimanfaatkan oleh Whistleblower untuk mengadukan dugaan pelanggaran di bidang Pengadaan Barang/Jasa. dugaan pelanggaran di bidang Pengadaan Barang/Jasa.


Whistleblow

WBS The System You C Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

n Barang / JasaThe Pemerintah (PBJP) dalam Pengadaan Pemerintah (PBJP) System You Barang Can/ Jasa Trust wbs.lkpp.go.id Ingin tahu WBS PBJP, coba klik wbs.lkpp.go.id

WBS

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Adalah sistem p yang dapat dima dugaan pelangg

Adalah sistem pengaduan yang menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan oleh Whistleblower untuk mengadukan dugaan pelanggaran di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

aduan yang menggunakan aplikasi berbasis Sistem pengaduan berbasis web yang dapat atkan oleh Whistleblower untuk dimanfaatkan mengadukanoleh Whistleblower mengadukan n di bidang Barang/Jasa. ThePengadaan System Youuntuk Can Trust dugaan pelanggaran di bidang pengadaan barang/jasa.

an Trust


dalam Pengad



wbs.lkpp.go.id

wbs.lkpp.go.id


23

A WARD

LKPP Raih FutureGov Award

L

KPP dengan National e-Procurement Project mendapatkan FutureGov Award 2012 untuk kategori Technology Leadership dari FutureGov Magazine Asia Pasific. Kategori ini diberikan kepada organisasi pemerintah yang memiliki visi kuat dan keunggulan manajemen proyek dalam penyebaran teknologi.

FutureGov Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada setiap organisasi pemerintah yang paling berhasil melakukan program modernisasi di bidang teknologi. Perhelatan se-Asia Pasifik yang

telah menginjak tahun ke-6 pada 2012 ini diadakan di Chiang Mai, Thailand (19/10). Secara keseluruhan terdapat 23 kategori dalam pelaksanaan tahun ini. Indonesia berhasil mendapat empat penghargaan, yakni pada kategori Technology Leadership (diterima oleh LKPP), Information Management (KPU), Information Security (Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil), dan Public Sector Organisation of The Year ASEAN (Pemkot Surakarta). Di kategori Technology Leadership, LKPP berhasil menyisihkan empat finalis lainnya, yaitu Student Hub and Analytical Hub (Ministry of Education, Singapore), Adelaide City Council 3D ModelProject (Adelaide City Council, Australia), Geographic Information Centre (Water Resources Agency, Ministry of Economic Affairs, Taiwan), dan e-Government Innovation Centre (e-Government National Centre, Brunei). [K]

WTP Kedua untuk LKPP

K

edisiplinan kerja dan semangat akuntabilitas LKPP kembali berbuah manis. Laporan Keuangan Tahun 2011 LKPP mendapat peringkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK dalam pemeriksaannya berkesimpulan bahwa laporan keuangan LKPP Tahun 2011 telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang baik. Standar tersebut juga didukung dengan adanya pengendalian internal yang memadai serta bebas dari salah saji yang sifatnya material. Bagi LKPP ini adalah kedua kalinya secara berturutturut mendapatkan predikat WTP. Predikat WTP diraih LKPP sejak mendapat kepercayaan mengelola bagian anggaran sendiri dari pemerintah, yaitu di tahun 2010. WTP adalah opini tertinggi yang dikeluarkan BPK kepada Kementerian/Lembaga (K/L) berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004. Wajar Tanpa Pengecualian berarti Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, neraca, hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan SAP. Penjelasan laporan keuangan juga telah

24


disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan. Sementara wajar berarti bahwa Laporan Keuangan bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya. Pengertian wajar tidak hanya terbatas pada jumlah-jumlah dan ketepatan pengklasifikkasian aktiva dan kewajiban, namun yang terpenting meliputi pengungkapan yang tercantum dalam Laporan Keuangan. Menurut Kepala Bagian Keuangan LKPP Nanang Priyatna, terdapat empat jenis kewajaran laporan keuangan yang dikeluarkan oleh BPK, yaitu Wajar Tanpa pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer), dan yang terakhir Tidak Wajar (Adverse). LKPP adalah satu dari 67 K/L yang mendapat predikat WTP dari BPK untuk laporan keuangan tahun 2011. Dengan predikat ini membuktikan bahwa LKPP konsisten dalam mewujudkan sebagai lembaga yang bukan hanya akuntabel, tapi juga transparan dan kredibel dalam mengelola keuangan negara. [K]

MEDIA WATCH

"

Dengan revisi Peraturan Presiden No. 54 ini maka diharapkan pengadaan barang dan jasa di kementerian dan lembaga akan berjalan lebih efektif. Peraturan ini rencananya diimplementasikan pada 2013. Jadi itu juga artinya percepatan penetapan anggaran. Merdeka.com, 3 Agustus 2012 “Minimal dengan aturan ini, pada minggu pertama bulan Januari, 15 persen dari seluruh proyek besar pemerintah sudah terserap oleh pembayaran pertama untuk kantraktor,” kata Kepala LKPP Agus Rahardjo. Mediaindonesia.com, 09 Agustus 2012 “Standar harga atau e-catalogue ini akan diperluas untuk barangbarang yang spesifikasi dan harganya jelas di pasaran seperti obat, alat kesehatan, alat pertanian, alat berat, bibit padi/jagung, dan sejenisnya,” kata Agus Rahardjo. Mediaindonesia.com, 09 Agustus 2012 Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprijanto mengatakan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat mempercepat realisasi belanja modal hingga 20 persen pada triwulan pertama 2013. Antaranews, 24 Agustus 2012 Sektor perumahan sederhana mendapat angin segar dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 70/2012. Pasalnya, Perpres yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut turut mengatur proyek pembangunan jalan dan drainase di kompleks perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Rumah.com, 24 Agustus 2012 Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Perpres ini diyakini menjadi salah satu langkah untuk melakukan pencegahan korupsi dalam Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Hukumonline.com


25

REGULASI PERKA LKPP NO.5 TAHUN 2012

PANDUAN BAGI K/L/D/I UNTUK MEMBENTUK ULP

P

engorganisasian pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan selama ini mempunyai beberapa kelemahan, antara lain masih dirasa kurang efisien, economies of scale tidak terpenuhi, terjadi duplikasi kegiatan, sulitnya untuk melakukan pembinaan SDM, serta belum terdapat keseragaman sistem atau metode dalam melayani penyedia barang/jasa. Sebagai solusi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan model pengorganisasian pengadaan barang/ jasa pemerintah tersebut, maka pemerintah mengamanatkan agar dibentuk Unit Layanan Pengadaan atau ULP. Secara regulasi, pembentukan ULP memiliki beberapa dasar hukum. Antara lain Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta Perpes No. 54 Tahun 2010 pasal 14 yang menyatakan bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi (K/L/D/I) diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa. Untuk memberikan panduan bagi (K/L/D/I) lainnya dalam rangka pembentukan serta pengaturan organisasi dan tata kerja ULP, maka diterbitkanlah Peraturan Kepala (Perka) LKPP No.5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP). “Perka ini diterbitkan untuk menjadi panduan bagi K/L/D/I untuk membentuk ULP sesuai dengan amanat Perpres No. 54 Tahun 2010. Perka ini bisa menjadi pedoman atau guidance secara umum. Namun secara detail, masing-masing instansi harus melakukan kajian tersendiri lagi, karena kebutuhan masing-masing organisiasi itu kan unik dan berbeda-beda. ULP ini mau detailnya seperti apa, struktur organisasi dan jumlah pegawainya seperti apa, harus dikaji oleh masing-masing organisasi agar ULP yang terbentuk sesuai dengan kebutuhan,” ujar Arif Rahman Hakim, Direktur Bina Sertifikasi Profesi LKPP.

26


Menurut Arif, K/L/D/I di dalam membentuk ULP harus memperhatikan data mengenai kebutuhan dan jasa apa saja yang diadakan oleh K/L/D/I tersebut. “Barang misalnya, berapa volumenya, Arif Rahman Hakim jenisnya apa, frekuensi pengirimannya seperti apa. Setelah kita memiliki data seperti ini, kita bisa memperkirakan apakah ini bisa dilakukan oleh satu ULP saja atau bahkan lebih. Jadi yang diperlukan adalah analisa beban kerja. Hal ini kan yang tahu masing-masing K/L/D/I. Dari perkiraan ini maka bisa diperkirakan berapa jumlah SDM yang diperlukan. Setelah itu bisa membuat Standard Operating Procedures (SOP)-nya. SOP ini bisa dibuat oleh masing-masing K/L/D/I, namun LKPP punya contoh SOP ini jika memang diperlukan,” terang Arif. Dalam Perka ini, beberapa hal dijelaskan secara spesifik. Misalnya, Perka ini lebih mendetail soal proses pengambilan keputusan dalam pemilihan penyedia. “Contohnya, kewenangan dalam penetapan pemenang itu jelas. Pokja diberikan kewenangan, batasannya seperti apa. Mana yang boleh diambil Pokja dan Pengguna Anggaran (PA) jelas, pembagian tugas antara Kepala ULP, Sekretaris ULP, dan Pokja juga diperjelas, sehingga memudahkan penyusunan SOP,” urai Arif. Kemudian masalah independensi dalam pengambilan keputusan oleh Pokja. Kepala ULP tidak boleh ikut campur dalam penetapan pemenang.

Jika Kepala ULP ingin mencampuri penetapan pemenang maka harus menjadi anggota Pokja. Mengenai seleksi, Perka ini menekankan bahwa Kepala ULP, Sekretaris, dan Pokja harus profesional, sehingga personil-personil ini harus melewati proses penyaringan oleh sebuah tim seleksi. Arif mengingatkan, yang perlu antisipasi dalam mendesain organisasi ULP adalah agar jangan sampai terjadi konflik kepentingan. “Selain itu, hambatan kita saat menyusun Perka adalah masalah pembagian kewenangan. Ini sudah dibuat minimalis agar tidak menyinggung masalah pembagian kewenangan ini,” kata Arif.

Apa poin utama yang paling penting dalam Perka ini? “Bahwa proses pengadaan akan lebih terjamin karena dilakukan oleh SDM yang profesioal. Peningkatan karir dan peningkatan kapasitas SDM pengelola juga akan semakin terarah karena penugasannya tidak lagi ad hoc lagi tapi lebih permanen. Untuk menjadi seorang pejabat pengadaan yang profesional tidak bisa dilakukan dalam satu tahun saja, karena ada 54 unit kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang pejabat profesional pengadaan, dan itu pasti butuh waktu panjang,” papar Arif. [K]

POIN-POIN PADA PERKA LKPP NO.5 TAHUN 2012 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMBENTUKAN ULP 1. 2. 3.

4. 5.

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi membentuk ULP yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. ULP dapat diwadahi dalam unit struktural tersendiri yang pembentukannya berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang mengatur kelembagaan pemerintah. ULP yang melekat pada unit yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan pada unit struktural yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa. Kementerian/Lembaga/Daerah/Insitusi menyediakan anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan ULP. Perangkat ULP ditetapkan sesuai kebutuhan.

12. 13.

KEWENANGAN ULP 1. 2. 3.

4.

ORGANISASI ULP • •

Perangkat ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri dari fungsi Kepala, Ketatausahaan/Sekretariat, dan Kelompok Kerja (Pokja) Menteri/Pimpinan/Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dapat membentuk lebih dari 1 (satu) ULP, dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan beban kerja (meliputi volume, besaran dana, dan jenis kegiatan).

RUANG LINGKUP ULP

5.

6.

Tugas dan kewenangan ULP mencakup pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.

TUGAS ULP 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, membuat pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi/PA/KPA mengumumkan pelaksanaan PBJ di website K/L/D/I, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan menayangkan pengumuman pada Portal Pengadaan Nasional menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk menjawab sanggahan, mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survei harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan, dan rancangan kontrak kepada PPK membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa di lingkungan ULP

melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan menetapkan Dokumen Pengadaan; menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; menetapkan pemenang untuk: • Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100 miliar; atau • Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 10 miliar mengusulkan calon pemenang kepada Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp 100 miliar dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 10 miliar yang proses pengadaannya dilakukan melalui pelelangan, seleksi, atau penunjukan langsung mengusulkan kepada PA/KPA agar penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; memberikan sanksi administratif kepada penyedia barang/ jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang berlaku dalam Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

HUBUNGAN KERJA ULP DENGAN LKPP 1. 2. 3. 4.

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan PBJ melakukan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses PBJ melakukan koordinasi dengan LKPP dalam pelaksanaan tugasnya memberikan masukan kepada LKPP untuk perumusan strategi dan kebijakan PBJ

HUBUNGAN KERJA ULP PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA 1. 2. 3.

penyampaian laporan periodik tentang proses dan hasil PBJ memberikan pedoman dan petunjuk kepada Unit Kerja Eselon I dalam penyusunan perencanaan PBJ pelaksanakan pedoman atau petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan yang diberikan PA

HUBUNGAN KERJA ULP PADA PEMPROV/PEMKAB/PEMKOT DENGAN SKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 1. 2. 3. 4.

menyampaikan laporan periodik tentang perkembangan pelaksanaan pengadaan mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses PBJ memberikan pedoman dan petunjuk kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan PBJ melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberikan Gubernur/Bupati/ Walikota


27

SISIPAN MATRIKS PERUBAHAN PERPRES NO. 54/2010 DAN PERPRES NO. 70/2012 No

Topik

Perpres 54/2010

Perpres 70/2012

Ket

I. KETENTUAN UMUM 1.

Peraturan tentang Tata Cara Pengadaan

a. Lampiran I : Perencanaan Umum Pengadaan b. Lampiran II : Pengadaan Barang c. Lampiran III : Pengadaan Pekerjaan Konstruksi d. Lampiran IV : IVa. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha IVb. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan e. Lampiran V : Jasa Lainnya f. Lampiran VI : Swakelola

Lampiran dipisahkan dari batang tubuh Perpres No. 70 Tahun 2012, selanjutnya diatur dalam Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70/2012 Tambahan: Pengadaan Jasa Konsultansi melalui Seleksi Internasional (Bab 6)

2.

Perencanaan Pengadaan

Lingkup perencanaan: a. PA/KPA membuat rencana umum dan pembiayaan pengadaan (RUP); b. PPK membuat rencana (teknis) pengadaan; c. Pokja ULP membuat rencana pelaksanaan (pelelangan/seleksi) pengadaan.

a. PA pada K/L/I mengumumkan RUP setelah Rencana Kerja Dan Anggaran disetujui oleh DPR untuk pengadaan yang bersumber dari APBN. Sedangkan untuk pengadaan yang bersumber dari APBD diumumkan setelah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. b. PA pada K/L/D/I harus menyediakan biaya pendukung untuk pelaksanaan pemilihan mendahului tahun anggaran. c. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pelaksana pengadaan tidak terikat tahun anggaran

Diatur dalam revisi Keppres 42/2002 (Perpres 53/2010)

•

Pasal 73 ayat (1)

3.

Pelelangan/seleksi sebelum tahun anggaran

Proses pengadaan dapat dilakukan setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD

•

Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan pengadaan: a. Setelah penetapan APBD untuk pengadaan yang bersumber dari APBD. b. Setelah rencana kerja dan anggaran K/L/I disetujui oleh DPR untuk pengadaan yang bersumber dari APBN. Pengumuman mencantumkan kondisi DIPA/DPA belum ditetapkan.

Pasal 73 ayat (2)

II. ORGANISASI PENGADAAN 4.

Organisasi Pengadaan

• • • •

PA/KPA; PPK; ULP/Pejabat Pengadaan; Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

5.

Perangkat Organisasi ULP

a. Kepala; b. Sekretariat; c. Staf pendukung; d. Kelompok kerja.

Tetap, ditambahkan: Pengangkatan dan pemberhentian pejabat tidak terikat tahun anggaran

Pasal 7 ayat (2a)

Diubah menjadi: Perangkat organisasi mengacu kepada peraturan perundang-undangan (di bidang kelembagaan - Kemen PAN & RB)

Pasal 7 ayat (4)

A. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN 6.

28

Penetapan pemenang/ penyedia oleh PA/ KPA di K/L/I atau Kepala Daerah di Daerah

1. 2.

Paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya di atas Rp 100 M Paket pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp.10 M


Penetapan pemenang/penyedia oleh PA pada K/L/D/I

Pasal 8 ayat (1) f

B. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 7.

Tugas dan fungsi

•

• • •

menyusun dan menetapkan rencana pengadaan: a. Spesifikasi teknis; b. Rincian HPS c. Rancangan kontrak tidak menetapkan pemenang menandatangani kontrak menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan

Pasal 11

diperjelas: menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian

8.

Persyaratan PPK

tidak menjabat sebagai pengelola keuangan

tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan bendahara, kecuali PPK yang dijabat oleh PA/KPA pada Pemerintah Daerah

Pasal 12 ayat (2)

9.

Persyaratan pendidikan

• •

Pendidikan min S1 Tidak ada persyaratan DP3

Persyaratan min S1 dapat diganti dengan paling kurang golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa apabila jumlah pegawai negeri yang memenuhi persyaratan terbatas

Pasal 12 ayat (4)

10.

Kewajiban bersertifikat

•

PPK pada K/L/I bersertifikat sejak Perpres ini berlaku; PPK pada K/L/I yang ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat/ Kab/Kota paling lambat 1 Januari 2012; dan PPK pada Pemerintah Prop/Kab/Kota paling lambat 1 Januari 2012.

Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, maka persyaratan memiliki sertifikat dikecualikan untuk: PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau PA/KPA yang merangkap sebagai PPK.

Pasal 12 ayat (2) b

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya > Rp 100 jt Pengadaan Jasa Konsultansi > Rp 50 jt

•

Pasal 15 ayat (2)

tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan memiliki sertifikat dilarang duduk sebagai pengelola keuangan

a. Dihapus b. Persyaratan Sertifikasi dapat dikecualikan untuk Kepala ULP c. L/I yang memiliki keterbatasan PNS dapat mengangkat pegawai tetap non PNS. d. Dilarang duduk sebagai PPSPM dan bendahara

a.

Dapat dibantu aanwijzer dan tenaga ahli Berjumlah gasal minimal 3 (tiga) orang Dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

•

Pasal 17 ayat (6)

•

•

C. ULP/PEJABAT PENGADAAN 11.

Fungsi ULP

• •

12.

13.

Persyaratan Kepala ULP, Kelompok Kerja (Pokja) ULP/Pejabat Pengadaan

a.

Kelompok kerja (Pokja) ULP

•

b. c.

• •

•

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya > Rp 200 jt Pengadaan Jasa Konsultansi > Rp 50 jt

Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/ atau memerlukan keahlian khusus, tenaga ahli dapat berasal dari Pegawai Negeri atau swasta.

b.

Pasal 17 ayat (1) e Perpres 54/2010 Jika tidak menjadi Pokja ULP (Penj. Pasal 17 ayat (1a))


29

14.

Tugas Pokok dan Kewenangan Kepala ULP

Belum diatur

a.

memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; b. menyusun program kerja dan anggaran ULP; c. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; d. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi; e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP; f. menugaskan/menempatkan/ memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Pokja ULP; g. mengusulkan pemberhentian anggota Pokja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundangundangan dan/atau KKN; dan h. menetapkan Sekretariat dan Staf Pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan

Pasal 17 ayat (2a)

15.

Pejabat Pengadaan

• •

• •

Melaksanakan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya ≤ Rp 200 jt Pengadaan Jasa Konsultansi ≤Rp50 jt

Pasal 17 ayat (2) huruf h

Lembaga/Institusi Pengguna APBN/ APBD yang memiliki keterbatasan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP dapat berasal dari pegawai tetap Lembaga/ Institusi Pengguna APBN/APBD yang bukan Pegawai Negeri. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP (Tim Pengadaan) dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri.

Pasal17 ayat 5

• 16.

Pengecualian status Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan sebagai Pegawai Negeri

Melaksanakan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ≤ Rp 100 jt Pengadaan Jasa Konsultansi ≤Rp 50 jt

Belum diatur

• a.

b.

D. PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN 17.

Persyaratan

18.

Afiliasi

19.

Dukungan Keuangan dari Bank

tidak menjabat sebagai pengelola keuangan

tidak menjabat sebagai PPSPM dan bendahara

Pasal 18 ayat (4)

Larangan afiliasi atau keterkaitan hubungan, baik antar Penyedia Barang/ Jasa, maupun antara Penyedia Barang/ Jasa dengan PPK dan/atau anggota ULP/ Pejabat Pengadaan

dihapus

Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres 54/2010

Minimal 10 % dari nilai paket untuk pekerjaan konstruksi

Untuk semua jenis pemilihan langsung/ pelelangan Pekerjaan Konstruksi

Nilai Paket = Nilai Total HPS

E. PENYEDIA BARANG/JASA

30


20.

Pengecualian persyaratan kualifikasi untuk Penyedia asing

21.

Aturan mengenai daftar hitam

Yang dimaksud Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/ Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I

Pengecualian a.l: • SKP • Persyaratan Perpajakan • Wajib berpengalaman meski baru berdiri <3 tahun

Pasal 19 ayat (1a)

ditambahkan : … K/L/D/I, BUMN/D, lembaga donor, dan/ atau Pemerintah negara lain.

Penjelasan Pasal 19 (1) m

ditambahkan: • PA menyampaikan kebijakan umum penetapan penggunaan produk dalam negeri dan paket yang ditujukan kepada usaha kecil • diumumkan kembali jika ada perubahan/penambahan dok anggaran

Pasal 22

ditambahkan: • pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I.

Pasal 26 ayat (2) b

III. RENCANA UMUM PENGADAAN 22.

Ketentuan umum

• •

disusun oleh PA meliputi kegiatan dan anggaran yg akan: • dibiayai oleh K/L/D/I sendiri • dibiayai dengan co-financing

Pasal 25

IV. SWAKELOLA 23.

Pekerjaan yang dapat di swakelolakan

... antara lain : • pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat

V. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA A. METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA 24.

Pengadaan Barang/Jasa Lainnya

1.

Ditambahkan: pascakualifikasi dua sampul, dan pra dua tahap dengan penyetaraan teknis (sistem gugur). Khusus untuk Barang ditambahkan Pelelangan Terbatas (satu sampul dan dua sampul)

Pasal 35 ayat (2) dan (3a)

2. 3. 4.

Pelelangan: • Pelelangan Umum • Pelelangan Sederhana Penunjukan Langsung Pengadaan Langsung Sayembara/Kontes

25.

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

1. 2. 3. 4. 5.

Pelelangan Umum Pelelangan Terbatas Pemilihan Langsung Penunjukan Langsung Pengadaan Langsung

Ditambahkan metode seperti barang di atas, dan prakualifikasi sistem gugur satu sampul dan dua sampul, pasca kualifikasi dua sampul (khusus untuk pekerjaan terintegrasi)

Pasal 35 ayat (3)

26.

Pengadaan Jasa Konsultansi

1.

Seleksi • Seleksi Umum • Seleksi Sederhana Penunjukan Langsung Pengadaan Langsung Sayembara

Ditambahkan metode evaluasi pagu anggaran untuk seleksi umum

Pasal 41 ayat (3)

Untuk pengadaan Barang/Jasa yang: a. tidak kompleks, atau bersifat sederhana b. Bernilai ≤ Rp. 200 jt. Pasca kualifikasi (untuk pelelangan/ seleksi perorangan dan pemilihan langsung) Pengumuman min 3 hari

•

Pengadaan Barang/Pek.Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai ≤ Rp.5 miliar

•

Pengadaan jasa konsultansi tetap ≤ Rp.200jt

Lamanya waktu pelelangan sederhana tidak berubah

•

Pengumuman min 4 hari

2. 3. 4. 27.

Pelelangan/ Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung

•

• •


31

28.

Pengadaan Langsung

a.

Utk peng. Barang/ Pek. Kons/ Jasa Lainnya • Untuk pengadaan ≤ Rp. 100 jt • Keb. Operasional K/L/D/I • Teknologi sederhana • Risiko kecil • Penyedia orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil

a.

Utk peng. Barang/ Pek. Kons/ Jasa Lainnya pengadaan ≤ Rp. 200 jt

b.

utk peng. Jasa Konsultansi: • Keb operasional K/L/D/I • Untuk pengadaan ≤ Rp. 50 jt

b. Tetap

Pasal 39

29.

Penunjukan Langsung

a. Keadaan tertentu adalah: 1) penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera, untuk: a) pertahanan negara, dan/atau b) keamanan masyarakat, dan/atau c) keselamatan/perlindungan masyarakat: - akibat adanya bencana alam dan/atau, bencana non-alam dan/atau bencana sosial; dan/ atau - dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau - akibat kerusakan infrastruktur yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.

Ditambah: kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Pasal 38 ayat (4)

30.

Penunjukan Langsung

b.

Ditambahkan • Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh developer ybs. • Penunjukan Langsung dapat dilakukan setelah lelang ulang gagal dan berdasarkan pertimbangan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas. • Dengan ketentuan: hasil pekerjaan tidak dapat ditunda, menyangkut kepentingan/ keselama-tan masyarakat, dan tdk cukup waktu untuk melaksanakan proses Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung dan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 38 ayat (5)

barang/pekerjaan khusus adalah.... dst (ditambahkan 3 jenis barang/ pekerjaan): 5) pekerjaan pengadaan mobil, sepeda motor dan/atau kendaraan bermotor lainnya dengan harga khusus untuk pemerintah (Government Sales Operation/ GSO); 6) sewa penginapan/ hotel; atau 7) lanjutan sewa gedung/kantor, dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya.

Pasal 84 ayat (6)

B. METODE PEMASUKAN DOKUMEN 31.

Satu sampul

• • •

32.

32

Dua sampul

Untuk pelaksanaan Seleksi Sederhana Untuk metode evaluasi pagu anggaran dan biaya terendah Untuk Seleksi Konsultan Perorangan dengan evaluasi kualitas

Tidak dapat digunakan untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.


Ditambah: Prakualifikasi Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi dapat dilakukan dengan metoda penyampaian satu sampul

Dapat digunakan untuk semua jenis pengadaan dimana penilaian teknis berpengaruh thd harga

Ps. 47 ayat (5)

33.

Dua Tahap

34.

Metode evaluasi sistem nilai dan biaya selama umur ekonomis

35.

Metode evaluasi pengadaan Jasa Konsultansi

tidak dilakukan penyetaraan teknis

Dapat dilakukan penyetaraan teknis jika menggunakan metoda evaluasi sistem gugur

Tidak dapat digunakan untuk Jasa Konsultansi

Hanya untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks.

Ditambah: Evaluasi sistem nilai dan biaya selama umur ekonomis dapat dilakukan untuk metoda pasca-kualifikasi, jika penilaian teknis berpengaruh terhadap harga meskipun bukan Pek. Kompleks

Pasal 48 ayat (3) dan (3a)

Klarifikasi terhadap penawaran biaya personil untuk tenaga kerja tetap paling tinggi 3.2 kali gaji dasar

Klarifikasi terhadap penawaran biaya personil untuk tenaga kerja tetap paling tinggi 4 (empat) kali gaji dasar

Pasal 49

a. b.

Jasa Konsultansi (Badan Usaha); Barang/Pek. Konst./ Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Lelang Umum; Barang/Pek. Konst./ Jasa Lainnya yg meng-gunakan Penunjukan Langsung, kecuali penanganan darurat.

Ditambahkan : Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya tidak harus didahului dengan prakualifikasi, sepanjang memenuhi prinsip-prinsip pengadaan.

Evaluasi kualifikasi tetap dilakukan (Psl. 56 ayat (4a))

pengalaman perusahaan pd pek. sejenis & kompleksitas yang setara (50-60%); kepemilikan tenaga ahli tetap (4050%).

a.

Pengalaman pada pekerjaan sejenis (40-55%); Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dgn yg dikompetisikan (35-45%); Pengalaman pd lokasi yang sama pada tingkat Kabupaten/Kota (515%); Domisili Perusahaan Induk (tingkatProvinsi/Kab/Kota, kecuali DKI (5%);

Juml semua komponen 100% (Perka LKPP No 6/2012)

Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10M bagi kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis darat/laut/ udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lapas, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service. Di luar pengadaan dimaksud harus disetujui oleh Menkeu, diselesai-kan < 7 hari kerja sejak dok diterima lengkap

Pasal 52 ayat (2)

Kontrak antara Pejabat K/L/D/I dgn Penyedia.

Pasal 53 ayat (3)

C. METODE EVALUASI

D. KUALIFIKASI 36.

Penggunaan Prakualifikasi

c.

37.

Kriteria yg dinilai pada penilaian kualifikasi teknis jasa konsultan

a. b.

b. c. d.

E. KONTRAK 38.

39.

Persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang didanai APBN

Kontrak Payung (framework agreement)

a.

b.

a. b. c. d. e.

40.

Jenis kontrak

Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya >Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10M bagi kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lapas, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.

a.

Kontrak antara Pemerintah dgn Penyedia Kontrak harga satuan Untuk barang/jasa yang dibutuhkan berulang Volume blm diketahui pada saat tanda tangan kontrak Pembayaran oleh masing-masing PPK

a.

Ditetapkan oleh Pokja ULP

b.

b, c, d, e, tetap

Ditetapkan oleh PPK

Pasal 50 ayat (1)


33

41.

Tanda Bukti Perjanjian

• • • •

Bukti pembelian < Rp 5jt; Kuitansi < Rp 10jt; SPK utk barang/pek.konstruksi/ jasa lainnya < Rp 100jt dan jasa konsultansi sampai dgn Rp50jt; Surat perjanjian utk barang/pek. konstruksi/jasa lainnya diatas Rp 100jt dan jasa konsultansi diatas Rp 50jt

• • • •

Bukti pembelian utk Barang/Jasa Lainnya < Rp 10jt; Kuitansi utk barang/pek. Konstruksi/ jasa lainnya < Rp 50jt; SPK utk Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/ Jasa lainnya < Rp 200jt dan jasa konsultansi < Rp 50jt; Surat perjanjian utk barang/ pek. konstruksi/jasa lainnya > Rp 200jt dan jasa konsultansi > Rp 50jt.

Pasal 55, Pasal 57 ayat (5)

PERUBAHAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK 42.

Perubahan Kontrak

Dilakukan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak

Ditambahkan: Ketentuan ini hanya untuk kontrak yang menggunakan kontrak harga satuan

Pasal 87 ayat (1a)

43.

Pemutusan kontrak

PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak a. l bila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa <5% dari nilai Kontrak --- (50 hari kalender)

Sebelum dilakukan pemutusan kontak, Penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan --- meskipun melampaui tahun anggaran

Penyedia dikenakan denda, tapi tdk terkena sanksi BL jk pek. yg terlambat tsb selesai. Ps. 93 ayat (1a) dan (1b)

Untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan Bukti Pembelian, tidak diperlukan HPS.

Pasal 66

F. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) 44.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

•

• • • •

•

45.

34

Sumber Data HPS

Disusun dan ditetapkan PPK untuk semua metode pemilihan penyedia barang/jasa, kecuali kontes/ sayembara tidak perlu HPS Diumumkan pada saat pengumuman lelang; Menjadi batas atas penawaran utk Barang/Pek.Kons/Jasa Lainnya Disusun paling lama 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara

Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasa setempat …., dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: • ... • inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; • hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; • norma indeks; dan/atau • informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan


Batas penawaran tertinggi untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya, kecuali untuk Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 • paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau • paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi: • Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/ jasa diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa • ....... • tetap

Pasal 66 ayat (4)

Pasal 66 ayat (7)

G. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) 46.

Persyaratan Jaminan

Jaminan harus dapat: a. Dicairkan sebesar nilai jaminan b. Dicairkan dalam waktu 14 hari c. Bersifat unconditional

PPK dapat tidak meminta jaminan pelaksanaan untuk Pengadaan Jasa Lainnya dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna Barang.

Pasal 67 ayat (3)

47.

Penyampaian Jaminan Pemeliharaan

Diberikan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai

Diberikan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi, sedangkan untuk Jasa Lainnya diberikan hanya jika membutuhkan masa pemeliharaan

Pasal 71 ayat (1)

48.

Jam sanggahan banding

2 perseribu (2‰) dari HPS, maksimal Rp.50 juta

1% (satu per seratus) dari HPS, tanpa batasan maks

Pasal 82 ayat (3)

Website Kementerian/ Lembaga/ SKPD/Institusi Lainnya (website K/L/D/I), Papan pengumuman resmi, Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE

Website K/L/D/I diubah menjadi website Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi

Pasal 73 ayat (3)

Papan pengumuman resmi Website K/L/D/I

•

Pasal 80 ayat (4)

Pasal 70 ayat (2)

H. PENGUMUMAN 49.

Media Pengumuman Pengadaan B/J dan Rencana Umum Pengadaan

•

Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/ Jasa

• •

51.

Unsur-unsur Pengumuman Hasil Pemilihan penyedia

Belum ada

Terdiri dari: • nama paket dan nilai total HPS; • nama, NPWP, alamat; dan • hasil evaluasi penawaran

Ps. 80 ayat (3)

52.

Pengumuman pemilihan Penyedia

•

ULP mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada masyarakat setelah: Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disetujui DIPA/DPA disahkan

Kelompok Kerja ULP mengumumkan kepada masyarakat setelah: penetapan APBD RKA K/L/I disetujui oleh DPR (APBN) Dalam hal DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, proses pemilihan dibatalkan. Penyedia tidak dapat menuntut ganti rugi

Ps. 73 ayat (1)

Dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Pokja ULP terhadap 1 (satu) Penyedia

Pokja ULP dpt menetapkan hasil pemilihan >1 (satu) Penyedia, jika perlu.

Pasal 80 ayat (6)

Sanggah ke ULP, dan sanggah banding ke Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi (dgn tembusan ke PPK, ULP, APIP dan LKPP); Sanggahan banding menghentikan proses pengadaan;

Hanya peserta yang memasukkan penawaran yang dapat menyampaikan sanggahan Pimpinan K/L/Pemda/I dapat menugaskan Pejabat untuk menjawab sanggahan banding: Pejabat Eselon I/II (K/L/I) . Sekda atau PA (Pemda)

Pasal 81

penyimpangan thd ketentuan dan prosedur pelelangan; rekayasa tertentu yg menghalangi terjadinya persaingan sehat; penyalahgunaan wewenang oleh ULP/Pejabat berwenang lainnya

Tetap

Unsur KKN menja-di materi pengaduan

50.

• •

•

• •

53.

Penetapan Pemenang

Hasil pelelangan/seleksi diumumkan di website K/L/Pemda/Institusi dan Portal Pengadaan Nasional, Hasil Penunjukan Langsung di website K/L/Pemda/Institusi

Pasal 73 ayat (3)

I. SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING 54.

Sanggahan dan sanggahan banding

•

•

55.

Materi sanggah

• • •

Pasal 82


35

56.

Masa sanggah dan sanggah banding

Lelang/seleksi umum/sederhana dan pemilihan langsung: • Masa sanggah kualifikasi 5 hari kerja (prakualifikasi) • Masa sanggah 5 hari kerja • Masa sanggah banding 5 hari kerja

Lelang/seleksi sederhana dan pemilihan langsung: • Masa sanggah 3 hari kerja • Masa sanggah banding 3 hari kerja

Pasal 81 dan Pasal 82

57.

Masa menjawab sanggah

Lelang/seleksi umum/sederhana dan pemilihan langsung: • Jawaban sanggah 5 hari kerja • Jawaban sanggah banding 15 hari kerja

Lelang/seleksi sederhana dan pemilihan langsung: • Jawaban sanggah 3 hari kerja • Jawaban sanggah banding 5 hari kerja untuk pelelangan/ seleksi sederhana dan pemilihan langsung, sedangkan yg lainnya tetap 15 hari kerja

Unsur KKN menjadi materi pengaduan.

Untuk kontrak tahun jamak diambil yang terendah antara : • 20% dari nilai kontrak tahun pertama; atau • 15% dari total nilai kontrak

•

Pasal 88 ayat (2)

J. UANG MUKA 58.

Besaran uang muka

• •

Utk kontrak thn jamak PPK dapat memilih di antara kedua opsi tsb tanpa klausa ‘yang terendah’ Penyedia harus segera menggunakan uang muka sesuai rencana yg ditetapkan PPK Untuk pekerjaan konsultansi sebesar 20%

K. KEADAAN KAHAR 59.

Keadaan kahar (force majeur)

“Gangguan industri lainnya” harus dinyatakan melalui keputusan bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri Teknis terkait

Setelah mendapat pertimbangan dari BPS, BPKP/ Inspektorat, dan LKPP).

VI. PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI 60.

Penggunaan Produksi Dalam Negeri

a. b. c.

61.

Pemberlakuan Preferensi Harga

a. b. c.

TKDN +BMP> 40 % ---- wajib menggunakan Produksi Dalam Negeri Lelang terbuka --- jika kurang dari 3 peserta --- lelang ulang TKDN +BMP --- mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri – Kementrian Perindustrian

Paling sedikit 1 produk dalam negeri yg tercantum dalam daftar inventarisasi dgn nilai TKDN ≥ 25% dan paling sedikit 2 produk dalam negeri yg tercantum dalam daftar inventarisasi dg nilai TKDN < 25%

Pasal 96 ayat (3)

untuk Barang/Jasa dalam negeri (dibiayai rupiah murni )- bernilai>Rp 5M. TKDN >25% --- mendapat preferensi harga Barang produksi dalam negeri --- Daftar Barang Produksi Dalam Negeri Kementrian Perindustrian.

a. diubah menjadi: s.d 31 Des 2013, untuk Pengadaan yg bernilai > Rp5M. mulai 1 Jan 2014, untuk bernilai>Rp 1M.

Pasal 98 ayat (2)

b dan c tetap

VII. PERAN SERTA USAHA KECIL 62.

Nilai paket pekerjaan utk usaha kecil

< Rp.2.5 M, jika mampu utk Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya

• •

Paket dimaksud di-tetapkan oleh PA/ KPA Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi di bidang konstruksi, ditetapkan oleh Menteri PU bersama dengan LKPP

Diumumkan dlm RUP Pasal 100 ayat (3a)

VIII. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 63.

36

E-Procurement

E-Procurement dimulai 2012 untuk sebagian paket pekerjaan


Sudah diwajibkan saat ini

Inpres 17/ 2011

64.

LPSE

Kepala Daerah wajib membentuk LPSE

65.

E-Tendering

•

66.

E-Purchasing

•

Mulai dari pengumuman pengadaan sd pemenang Dilaksanakan dg sistem pengadaan scr elektronik yg diselenggarakan LPSE

• • • •

katalog elektronik diselenggarakan oleh LKPP menggunakan kontrak payung efisiensi biaya dan waktu

Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan melalui e-proc berdasar-kan hari kalender. Batas akhir setiap tahapan adalah hari kerja

Pasal 111

Barang/jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP

Pasal 110 ayat (2a)

Tambahan ketentuan dalam Perpres No.70/2012: 1. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai
Pasal 104

VII. LAIN-LAIN 67.

Seleksi Internasional


37

PERSPEKTIF

Strategi Pengadaan dan Keuangan pada Akhir Tahun Anggaran Oleh: Agus Kuncoro, CERT.SCM(ITC) dan Drs Hery Suroso, S.T., M.T. *)

D

alam hal prestasi penyerapan APBN, Tahun Anggaran 2011 ditutup dengan realisasi penyerapan sebesar 87 persen. Prosentase tahun 2011 adalah nilai prosentasi terendah dalam tiga tahun terakhir (2010 = 90,9 persen, 2009 = 91,8 persen) 1). Menurut Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kuntoro Mangkusubroto, kondisi penyerapan di tahun 2011 membuat “Presiden Tidak Senang” dan memberikan arahan agar penyerapan anggaran tahun 2012 lebih baik. Salah satunya dengan membenahi aturan yang ada, termasuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres 54/2010 dinilai mengandung banyak ketentuan yang menghambat pelaksanaan bahkan multitafsir sehingga menimbulkan keraguan bagi pelaksana. Agar hambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat diminimalisir, maka beberapa ketentuan dalam Perpres 54/2010 diubah melalui Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi baru ini diharapkan semakin mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan sehingga akan mendorong percepatan penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, terbuka, adil dan non diskriminasi, bersaing dan akuntabel.2)

38


Upaya pemerintah melakukan percepatan penyerapan anggaran telah membawa hasil realisasi penyerapan anggaran yang lebih baik dari pada tahun sebelumnya. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 5 Oktober 2012 mencapai 64,5 persen dari pagu anggaran APBN-P 2012, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2011 sebesar 60 persen Namun demikian, realiasi penyerapan ini masih menyimpan masalah karena rendahnya penyerapan belanja modal yang hanya sebesar 39,1 persen. 3) Rendahnya penyerapan belanja modal merupakan akibat dari rendahnya kemampuan K/L/D/I dalam melakukan identifikasi paket di awal tahun. Sehingga sampai Triwulan II 2012, masih ada proses pengadaan yang belum dimulai.4) Sebagai akibatnya, akan terdapat banyak paket pengadaan yang dilakukan proses pemilihan (pelelangan/seleksi) menjelang akhir tahun, termasuk di dalamnya adalah paket pengadaan yang dananya bersumber dari APBN-P 2012. Dapat diperkirakan bahwa sebagian besar paket-paket tersebut memiliki masa pelaksanaan kontrak yang terbatas dan akan mengakhiri masa kontrak menjelang atau pada tanggal 31 Desember 2012. Masa pelaksanaan kontrak yang terbatas membawa risiko pengadaan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Pada akhir tahun anggaran akan banyak terjadi dilema keputusan untuk menghentikan kontrak atau melanjutkan kontrak demi pencapaian output yang maksimal.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan mengamanatkan tahun anggaran berakhir pada tanggal 31 Desember. Ketentuan dalam UU Perbendaharaan mengatur bahwa pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Dalam kondisi sebagian besar paket akan mengakhiri masa kontrak menjelang atau pada tanggal 31 Desember, maka potensi penumpukan pencairan anggaran menjelang akhir tahun tidak bisa dihindari. TEPPA telah mengidentifikasi tantangan ini dan mendorong Kementerian Keuangan mengambil langkah taktis guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan perumusan langkah strategis pelaksanaan pencairan anggaran yang mudah dipahami.5) Potensi masalah di lapangan muncul ketika di satu sisi pelaksanaan kontrak tidak dapat diselesaikan tepat waktu, dan di sisi lain pencairan harus dilakukan guna meningkatkan jumlah penyerapan anggaran. Pengambilan keputusan dalam kondisi tersebut akan menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Pejabat yang diberi mandat untuk melaksanakan kontrak. PPK berhadapan dengan kondisi dimana setiap keputusannya berpotensi mengandung kesalahan, bahkan diamnya seorang PPK tanpa keputusan apapun juga merupakan sebuah kesalahan. 6) Dengan pertimbangan bahwa PPK adalah ujung tombak penyerapan anggaran, maka langkah strategis akhir tahun harus dirancang guna memandu seluruh PPK untuk megambil keputusan apabila pelaksanaan pekerjaan tidak dapat diselesaikan pada akhir kontrak yang menjelang atau bersamaan dengan berakhirnya tahun anggaran. Panduan tersebut harus disusun out of the boxdengan tujuan untuk dapat mempertahankan pencapaian output kontrak dan pada saat bersamaan bisa mencapai penyerangan anggaran secara maksimal. Panduan tersebut haruslah tidak mengarahkan PPK pada langkah-langkah pemutusan kontrak sepihak karena hal tersebut kontrakproduktif dengan target Presiden untuk mencapai penyerapan anggaran yang maksimal. Peluang Ketentuan Pengadaan Perpres 70/2012 memuat aturan baru dalam keadaan pekerjaan tidak dapat diselesaikan pada akhir masa kontrak. Apabila kondisi ini terjadi,

“

Potensi masalah di lapangan muncul ketika di satu sisi pelaksanaan kontrak tidak dapat diselesaikan tepat waktu, dan di sisi lain pencairan harus dilakukan guna meningkatkan jumlah penyerapan anggaran.

Perpres 70/2012 memberikan kewenangan kepada PPK untuk melakukan penilaian kemampuan penyedia guna menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu 50 (lima puluh) hari keterlambatan. Tidak ada larangan eksplisit yang menyatakan bahwa keterlambatan tidak boleh melebihi tahun anggaran, oleh karena itu 50 (lima puluh) hari keterlambatan boleh sampai dengan awal tahun anggaran berikutnya.Para PPK, sebagai ujung tombak penyerapan anggaran harus diyakinkan untuk mengindari membuat Berita Acara Serah Terima yang tidak sebenarnya (belum 100 persen selesai namun dinyatakan selesai 100 persen) hanya sekedar mengejar formalitas akhir tahun anggaran. Pada saat yang sama para PPK harus didorong untuk memacu progress pekerjaan penyedia sehingga dapat dicapai output maksimal sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak. Apabila PPK sudah berketetapan untuk melanjutkan sisa pekerjaan melampaui tahun anggaran, maka langkah strategis berikutnya adalah memastikan pendanaan atas sisa pekerjaan tersebut. Pembayaran atas sisa pekerjaan harus dipastikan tidak berpotensi merugikan negara sebagai pembeli maupun penyedia sebagai penjual dari barang/jasa yang diatur dalam kontrak. Pada saat yang sama, administrasi pembayaran harus dibuat sederhana dan akuntabel untuk merekam jejak pekerjaan guna menghindari adanya sisa pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pembebanan Anggaran Sisa Pekerjaan Terdapat dua pilihan sumber dana untuk membiayai sisa pekerjaan, yaitu dari anggaran tahun bersangkutan dan dari anggaran tahun berikutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.5/2011. Perbandingan dua pilihan tersebut sebagai berikut:


39

Uraian

Dibebankan Tahun Anggaran Bersangkutan

Pencapaian Output Tahun Anggaran Bersangkutan

Maksimal

Maksimal

Penyerapan Anggaran Tahun Bersangutan

Maksimal

Tidak Maksimal

Revisi Tahun Anggaran Berikutnya

Tidak Perlu

Perlu

Kepastian Ketersediaan Anggaran Tahun Berikutnya

Tidak mempengaruhi tahun anggaran berikutnya

Tahun anggaran berikutnya belum tentu tersedia dana yang cukup

Pengaruh terhadap Output Tahun Berikutnya

Tidak mempengaruhi output tahun anggaran berikutnya

Berpotensi mengurangi output tahun berikutnya

Berdasarkan perbandingan tersebut di atas, pilihan membiayai sisa pekerjaan dari anggaran tahun bersangkutan lebih baik dibandingkan membebankan sisa pekerjaan pada anggaran tahun berikutnya. Titik kritisnya adalah bagaimana menghindari potensi kerugian negara atas dana yang sudah dibayarkan jika pada akhirnya sisa pekerjaan tidak dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Jaminan Pembayaran Sebagaimana yang berlaku sampai dengan tahun anggaran 2011, untuk kepentingan tertib administrasi pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, batas akhir pembayaran dengan metode LS (pekerjaan kontraktual) ditetapkan pada pertengahan bulan Desember,meskipun batas akhir pekerjaan menjelang atau pada tanggal 31 Desember. Pelaksanaan pembayaran ini pada dasarnya tidak memenuhi ketentuan “pembayaran dapat dilakukan setelah barang/jasa diterima”. Untuk melindungi hak negara dari kemungkinan pekerjaan tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun, telah digunakan mekanisme “jaminan pembayaran” yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember. Penggunaan jaminan pembayaran telah cukup melindungi hak keuangan negara apabila ternyata penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak. Dengan jaminan pembayaran, maka pembayaran yang sudah dilakukan dapat disetorkan kembali ke Kas Negara sebagai pengembalian belanja. Dengan pemakaian sistem jaminan pembayaran maka terbuka ruang untuk pembayaran denda keterlambatan. Beberapa kasus terjadi bahwa tanpa jaminan pembayaran yang meng-cover

40

Dibebankan Tahun Anggaran Berikutnya


sampai 50 hari kalender setelah 31 Desember dan tidak adanya ruang untuk pembayaran denda keterlambatan, menjadikan PPK mengambil inisiatif bahwa demi output yang harus tercapai, maka langkah terbaik menurut mereka adalah dengan melakukan jaminan dibawah tangan, yang ini secara hukum adalah ilegal dan dianggap penipuan. Fenomena banyak ditemukannya rekening gendut dadakan diakhir tahun anggaran barangkali merupakan ekses dari inisiatif para PPK untuk mencapai output kegiatan. Sebagai konsekuensi pilihan membiayai sisa pekerjaan dari anggaran tahun bersangkutan, maka mekanisme Jaminan Pembayaran harus disesuaikan masa berlakunya sampai dengan batas akhir keterlambatan. Bersamaan dengan penyerahan jaminan pembayaran, maka jaminan pelaksanaan atas kontrak yang bersangkutan juga diperpanjang sampai dengan batas akhir keterlambatan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Perpres 70/2012, maka masa berlaku jaminan pelaksanaan dan jaminan pembayaran ditentukan sekurang-kurangnya berlaku sampai dengan akhir kontrak ditambah 50 (lima puluh) hari kalender.

“

Titik kritisnya adalah bagaimana menghindari potensi kerugian negara atas dana yang sudah dibayarkan jika pada akhirnya sisa pekerjaan tidak dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Bunga Atas Pengeluaran Negara yang Mendahului Prestasi Pekerjaan Penggunaan jaminan pembayaran, yang berlaku sampai dengan Tahun Anggaran 2011, pada dasarnya adalah mempercepat arus kas keluar sebelum barang/jasa diterima. Apakah dalam kondisi ini perlu kompensasi bagi negara karena arus kas keluar yang lebih awal? Kami tidak menemukan ketentuan perbendaharaan yang mengatur hal ini, namun secara substansial, jaminan pembayaran memiliki makna yang sama dengan jaminan uang muka. Jaminan uang muka adalah jaminan yang harus diserahkan oleh penyedia barang/ jasa atas pembayaran uang muka. Pengembalian uang muka dilaksanakan sesuai dengan prestasi pekerjaan sampai dengan akhir masa kontrak. Pengembalian jaminan pembayaran dilaksanakan sesuai dengan prestasi pekerjaan sampai dengan batas akhir pembayaran dengan kompensasi pengenaan denda keterlambatan. Dengan pertimbangan tersebut, menurut pendapat penulis tidak perlu ada kompensasi bunga atas penggunaan jaminan pembayaran.

Rekomendasi Karena pelaksanaan strategi akhir tahun menyangkut kebijakan pengadaan dan keuangan, maka strategi ini harus menjadi bagian dari kebijakan Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi Keuangan Negara sehingga dapat menjadi panduan bagi seluruh Chief Operating Officer dan Chief Financial Officer di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Solusi ini adalah bagian dari pelaksanaan arahan Presiden untuk membenahi segala aturan demi pencapaian penyerapan anggaran yang lebih baik. [K] *) Penulis adalah anggota pendiri Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I). .................................................................................................................................... 1) Prosiding Rapat Konsolidasi Tim Evaluasi dan Percepatan Penyerapan Anggaran dengan Kementerian/Lembaga dan Lembaga Negara (http:// ukp.go.id) 2) Regulasi Pengadaan Dorong Realisasi Anggaran, Majalah Berita Mingguan TEMPO, Edisi 15-21 Oktober 2012 3) Hore, Penyerapan Anggaran Pemerintah Lebih Baik (http://nasional. kontan.co.id) 4) Aktivitas APBN dan APBD Status Per Triwulan-II 2012 (http://ukp.go.id) 5) Kita Masih Harus Bekerja Keras (http://ukp.go.id) 6) Pilihan Seorang PPK bagi Negaranya (http://guskun.com)

Simulasi Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kondisi menjelang akhir tahun sampai dengan awal tahun berikutnya dapat disimulasikan sebagai berikut: No.

Waktu

Yang Dilakukan PPK

1.

Sebelum Batas Akhir Penerbitan SPM LS

Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran atas sisa kontrak yang belum dibayar dilampiri: • Berita Acara Kemajuan Pekerjaan atas pekerjaan yang sudah diselesaikan; • Jaminan Pembayaran sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan yang berlaku sampai dengan akhir Kontrak ditambah 50 hari kalender.

2.

Pada saat akhir kontraksebelum akhir tahun anggaran

• • •

Membuat Berita Acara Serah Terima I jika pekerjaan selesai 100%; atau Melakukan pemutusan kontrak sepihak jika penyedia diperkirakan tidak mampu penyelesaikan sisa pekerjaan; atau Bila penyedia dipandang mampu, diberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan syarat penyedia memperpanjang Jaminan Pelaksanaan.

3.

Pada saat pekerjaan diselesaikan melampaui tahun anggaran bersangkutan

• • •

Membuat Berita Acara Serah Terima I; Menghitung besanya Denda Keterlambatan; Mengajukan pengembalian Jaminan Pembayaran setelah Penyedia menyetor Denda Keterlambatan.

4.

Pada saat batas akhir keterlambatanmelampaui tahun anggaran bersangkutan, jika penyedia tidak dapat menyelesaikan sisa pekerjaan.

• •

Mencairkan Jaminan Pelaksanaan; Mencairkan Jaminan Pembayaran sebagai pengembalian belanja; Mengusulkan pengenaan sanksi Daftar Hitam kepada KPA.

•


41

PERSPEKTIF

Membentuk Karakter Seorang Project Manager Oleh: Yohana SP Philips *)

P

royek tidak jalan, lelang gagal, pekerjaan molor, kualitas output mengecewakan, atau kontrak dilanggar bisa jadi merupakan kondisi yang sangat tidak diinginkan oleh semua project manager. Keberhasilan sebuah proyek sangat bergantung dari tangan dingin para project manager. Semakin besar dan rumit sebuah proyek, tantangan yang dihadapi mereka pun besar. Ibarat seorang dirigen yang memimpin sebuah orkestra, memastikan seluruh pemain musik memainkan instrumen di saat yang tepat dengan alunan nada, ketukan serta tekanan yang sesuai hingga menghasilkan sebuah pertunjukkan yang menakjubkan, begitulah peran seorang project manager. Seperti seorang nahkoda kapal yang bertugas membawa kapal serta seluruh isinya menuju tempat tujuan dengan selamat apapun tantangannya, begitupun project management menjalankan sebuah proyek hingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Hampir setiap proyek, apapun jenis dan seberapapun besar skala kerumitannya, tak pernah terlepas dari sebuah kegiatan pengelolaan yang kerap disebut dengan project management. Project Manager Book of Knowledge (PMBOK), sebuah panduan umum yang digunakan dalam manajemen proyek, mendefinisikan project management sebagai bentuk aplikasi dari dari pengetahuan, keterampilan, peralatan serta teknik melaksanakan kegiatan proyek untuk memenuhi tujuan proyek tersebut. Dalam project management terdapat aktivitas-aktivitas pengelolaan seperti perencanaan, pengorganisir, pengawasan, serta pengendalian. Individu yang melaksanakan project management disebut dengan project manager. Merekalah yang memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan kontrak, dan output pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak yang memberinya pekerjaan.

42


Peran project manager umumnya dapat ditemui dalam kegiatan proyek konstruksi, pengadaan, dan aktivitas lainnya yang bersifat temporer, dan membutuhkan kegiatan manajerial dalam pelaksanaannya. Dalam proyek konstruksi project manager lebih dikenal dengan construction manager. Dapat dikatakan salah satu kunci keberhasilan sebuah proyek tergantung dari kemampuan, keterampilan serta dedikasi seorang project manager dalam memimpin dan mengelola proyek. Project manager sepatutnya mengerti dan memahami ‘jiwa’ dari proyek tersebut, mengapa proyek itu ada, bagaimana proyek itu akan dikerjakan, kapan proyek itu harus selesai, dan apa yang harus dicapai atau dihasilkan dari kegiatan tersebut. Mereka harus terlibat atau setidaknya memahami setiap proses kegiatan, mulai dari perencanaan, pembuatan kontrak, penetapan scope proyek, negosiasi, pelaksanaan, pengawasan hingga saat penyelesaian proyek/pekerjaan. Menjadi project manager yang sukses bukanlah sebuah perkara gampang. Berbekal kompetensi teknis ia harus mampu menganalisa situasi dan masalah, memahami instrumen, sistem, dan pekerjaan yang dikerjakan. Sama halnya dengan nahkoda sebuah kapal, setiap saat dia harus selalu tahu bagaimana kondisi kapalnya, kondisi penumpang dan muatan, serta kondisi langit dan laut di sekitarnya Namun kemampuan teknis saja tak cukup, karena project manager juga harus memiliki people skills, yakni mampu memahami situasi manusia, masyarakat, dan sosial ekonomi politik di sekitarnya. Kembali meminjam contoh seorang nahkoda kapal yang harus juga memahami awak kapalnya. Idealnya seorang pemimpin mampu membaca situasi, kondisi serta kemampuan orang-orang yang bekerja di bawah pimpinannya.

Dia tahu bagaimana menempatkan awak kapal sesuai dengan kemampuannya, tahu bagaimana memotivasi awak kapalnya untuk tetap bekerja dan berjuang di saat-saat tersulit sekalipun seperti badai atau ancaman perompak, tahu bagaimana caranya mampu menularkan semangat dan keyakinan. Karakter lain yang tak kalah penting bagi seorang project manager adalah pekerja keras, punya tujuan yang jelas, serta berani mengambil keputusan yang tepat dalam kondisi seberat apapun. Hal ini menjadi krusial, karena semua pekerjaan dan aktivitas proyek bergantung oleh setiap keputusan dan kepemimpinannya. Gagal Proyek Sebuah studi yang dilakukan oleh Project Management Solution, sebuah lembaga yang bergerak di bidang pelatihan dan pengembangan project management pada tahun 2011 lalu menguraikan, ada lima sumber masalah yang dapat menyebabkan proyek gagal, antara lain ketidakjelasan kesepakatan dan prioritas, kurangnya sumber daya, jadwal terlalu ketat dan target yang tidak realistis, kurangnya perencanaan dan data pendukung, serta tidak terdeteksinya risiko yang mungkin terjadi. Temuan ini menunjukkan bahwa meski sebuah proyek telah dipimpin oleh seorang project manager sekalipun, tak menjamin akan bebas dari ancaman kegagalan. Perencanaan proyek yang sempurna hanya akan menjadi sekedar rencana, jika tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya yang terbaik juga tidak menjamin proyek akan berhasil tanpa adanya koordinasi yang tepat. Layaknya sebuah mata rantai, project management merupakan suatu induk kegiatan yang terintegrasi yang terdiri dari beberapa elemen penting yakni manajemen scope, manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen kualitas, manajemen risiko, manajemen SDM, manajemen pengadaan, manajemen komunikasi, dan lain sebagainya. Jika salah satu dari elemen tidak berjalan semestinya, maka mengakibatkan ketimpangan yang berdampak buruk bagi proyek. Tim Field dalam artikelnya berjudul “When bad things happen to good projects” (1997) menyebutkan, kebanyakan proyek gagal karena scope pekerjaan tidak dipahami atau tidak dilaksanakan dengan benar. Sebuah hal yang mungkin sederhana, namun bisa membawa dampak besar bagi sebuah proyek

“

Karakter lain yang tak kalah penting adalah pekerja keras, punya tujuan yang jelas, serta berani mengambil keputusan yang tepat. Project manager memainkan peran penting dalam menganalisa dan mendeteksi adanya risiko maupun gangguan dan segera memperbaikinya. Semakin dini gangguan atau risiko itu ditemukan dan diperbaiki, maka semakin besar kemungkinan proyek tersebut akan berhasil. Salah satu faktor penting lainnya yang tidak bisa diacuhkan adalah komunikasi dan koordinasi. Sebuah pekerjaan dengan rencana matang dan SDM terbaik bisa menjadi kacau jika tanpa komunikasi dan koordinasi yang baik. Robert Frese dan Dr. Vicki Sauter dalam salah satu artikelnya berjudul “Project Success And Failure: What Is Success, What Is Failure, And How Can You Improve Your Odds For Success?” menekankan komunikasi sebagai salah satu instrumen yang krusial dalam sebuah menjalankan sebuah proyek. Maka idealnya seorang project manager sepatutnya selalu komunikatif dan proaktif untuk membangun komunikasi yang memadai dengan pemangku kepentingan, pengguna, maupun pekerjanya. Memang tak semua orang mampu memiliki karakter atau kemampuan manajerial seperti digambarkan di atas. Membangun karakter dan pola pikir project manager yang ideal tak semudah membalikkan telapak tangan. Berprinsip selalu memberikan yang terbaik dan menempatkan kualitas sebagai target utama, mungkin hanya akan menjadi jargon semata, tanpa ditindaklanjuti dengan upaya mewujudkannya. Aristotle, seorang pemikir hebat mengatakan: “Quality is not an act. It is a habit.” Artinya dimulai dari sebuah kebiasaan berikut perlu usaha dan keberanian. Setiap orang sesungguhnya memiliki potensi yang terkubur dalam dirinya yang perlu digali dan dikembangkan. Pembicara terkenal Ken Robinson pernah berujar “Potensi sumber daya manusia sama seperti kekayaan alam yang terkubur di dalam perut bumi, kita harus menggalinya karena mereka tidak berada di permukaan. Kita harus menciptakan kesempatan agar mereka bisa muncul.” [K]

*) Penulis adalah Staf LKPP di Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.


43

TESTIMONIAL

?

Apa komentar Anda terkait regulasi tentang ULP?

“Kota Padang telah memiliki ULP sejak 2011 berbentuk ad hoc. Perlu adanya dasar hukum yang lebih kuat dari Perka LKPP mengenai struktur organisasi ULP karena di daerah pembentukan struktur organisasi dan perangkat daerah harus ada regulasi yang lebih kuat dari KemenPAN-RB.” Yopi Krislova (Koordinator LPSE Kota Padang)

“ULP Penajam Paser Utara telah berhasil melaksanakan PB/ JP secara transparan selama 2 tahun ini. ULP dalam bentuk ad hoc menempel pada Bagian Pembangunan. Untuk menjadikan ULP sebagai organisasi permanen, perlu adanya peraturan dari KemenPAN-RB untuk diturunkan ke dalam perda.” Surodal Santoso (Kabag Pembangunan Setkab Penajam Paser Utara, Kaltim)

“ULP Surabaya sebenarnya sifatnya masih ad hoc, tapi ad hoc yang bisa dibilang permanen juga ya. Secara stuktural, kami hanya pelengkap. Jadi kami merangkap, yaitu Bagian Perlengkapan yang salah satunya membawahi ULP ini. Sebenarnya kalau dilihat dari kompleksitasnya, idealnya kota sebesar Surabaya ini semestinya ULP ini sudah berbentuk struktural.” Noer Oemarijati (Kepala ULP Pemkot Surabaya)

44


PROCUREPEDIA

Pengguna Anggaran (PA) - pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Unit Layanan Pengadaan (ULP) - unit organisasi Kementerian/Lembaga/

Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Pejabat Pengadaan - personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) - aparat yang melakukan

pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Pakta Integritas - surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/ Jasa. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - tanda

bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa.


45

PROFIL Bagan alur proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monev kegiatan/proyek di Pemerintah Kota Surabaya yang telah berjalan e-Contracting Pembuatan Kontrak dengan Standar Kontrak

Hasil Kegiatan dari masingmasing PA, KPA, PPTK dibandingkan dengan Rencana e-Project Planning

Data Pelaksanaan Tugas Personil (DSS)

e-Procurement System

e-Delivery

e-Controlling

e-Performance

e-Sourcing Supply Chain Management (SCM)

Proses Pencairan Keuangan

Pengukuran Kinerja personil

BPKD-Kasda

Score Kinerja personil

Pengukuran Kinerja Instansional: 1. Target & Realisasi 2. Ketepatan Waktu 3. Efisiensi Anggaran Catatan : form LAKIP

ISO 27001 : 2005 ISMS Proses Pengadaan Barang/Jasa

- SHSD - HSPK - ASB Rencana Umum Pengadaan e-Budgeting

Proses Penyusunan APDB

e-Project Planning

- Renc. Pelaks. Kegiatan - Rencana Penyerapan - Rencana Pemilihan Penyedia B/J

- Bantuan Modal - Pelatihan

- Bantuan Alat - Sertifikasi Produk

Tambahan Penghasilan

Score Kinerja instansional

Feedback

ERI CAHYADI, ST., MT. (KEPALA BAGIAN BINA PROGRAM/DIREKTUR SPSE SURABAYA):

GRMS DARI HULU SAMPAI HILIR SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan sebuah sistem yang bernama Government Resources Management System (GRMS). GRMS adalah sistem pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dalam aktivitas birokrasi, khususnya dalam konteks belanja. Implementasi GRMS yang dikembangkan oleh Pemkot Surabaya ini adalah untuk menunjang pengelolaan keuangan daerah. Sistem GRMS yang ada pada saat ini meliputi e-Budgeting, e-Project Planning, e-Procurement, e-Delivery, e-Controlling, dan e-Performance. Perkembangan GRMS Sejak 2002, kami melihat bahwa proses pengadaan barang dan jasa bukanlah pelelangan saja, tetapi mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pembuatan rencana umum pengadaan, pelelangan, hingga pada evaluasi atas pekerjaan. Dari sana akan diketahui apakah sebuah proses pelelangan itu berhasil atau tidak. Itulah yang kami namakan pengadaan barang dan jasa. Di tahun 2003, kami mulai mengimplementasikan e-Budgeting atau penganggaran secara elektronik

46


yang beralamat di www.budgeting.surabaya2excellence.or.id. Mengapa kami awali dengan menerapkan e-Budgeting? Menurut kami, dalam sebuah proses pengadaan justru yang paling berbahaya itu adalah ketika terjadi kesalahan atau mark-up harga, sehingga akan terjadi yang namanya “uang hilang”. Hal itu akan menimbulkan cost yang besar. Sehingga penganggaran adalah sesuatu yang krusial. Dalam sistem e-Budgeting ini tercantum Standar Harga Satuan Dasar (SHSD), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), serta Analisa Standar Belanja (ASB). Untuk menentukannya dilakukan survei data harga pasar untuk barang/jasa publik, untuk analisa harga satuan pekerjaan konstruksi disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), serta study historical baseline untuk ASB. Di sini SKPD atau unit kerja mengerjakan usulan anggar-

an, mulai dari memilih SSH/ASB, mengisi koefisien, dan memilih lokasi. Kami meyakini bahwa proses pengadaan titik krusialnya terletak di penganggaran ini. Inilah mengapa kami sangat concern di penganggaran, bukan semata pada proses lelangnya. Ketika ini sudah berjalan sebagai sebuah rangkaian, penganggarannya sudah matang, maka otomatis proses-proses berikutnya akan mengikuti. Di Pemkot Surabaya ini, jika proses perencanaan tidak sama dengan realisasinya, maka siap-siap sajalah Kepala SKPD yang bersangkutan dimutasi. Ini komitmen kami. Dalam e-Project Planning, kata kuncinya adalah detail dan ketepatan rencana. Di sini tercantum nama kegiatan, pagu, hingga komponen kegiatan. Di sini juga ada kontrak kinerja antara Kepala SKPD/Unit Kerja dengan Walikota. Sehingga dengan rentang kendali seluas Kota Surabaya dengan anggaran mencapai Rp 4 triliun, Walikota bisa tahu detail apa yang akan dilakukan staf-staf satuan kerja (SKPD) terhadap anggaran tersebut. Aplikasi e-Procurement mulai dilaksanaan sejak 2004. Ide ini dikembangkan dari pelaksanaan lelang serentak pada tahun 2003 dimana keterbukaan, transparansi, efektifitas, dan efisiensi menjadi unsur utama untuk mewujudkan good governance. Sistem e-Procurement dapat diakses melalui portal e-Procurement di www.surabaya-eproc.or.id. Dalam pelaksanaannya, portal e-Procurement telah mengalami beberapa kali improvement yang disesuaikan dengan aturan dan perundangan yang berlaku serta kebutuhan user. Pelaksanaan e-Procurement didukung oleh Sekretariat Layanan e-Procurement yang memberikan pelayanan media lelang elektronik dengan mengedepankan kehandalan, keamanan, dan ketepatan waktu. Sekretariat Layanan e-Procurement juga didukung dengan Integrated Helpdesk e-Procurement yang memberikan pelayanan informasi dan keluhan kepada pengguna portal e-Procurement. Untuk menjaga konsistensi dan kualitas dalam pelayanan serta keamanan, Sekretariat Layanan e-Procurement telah memperoleh sertifikasi ISO 27001:2005 Information Security Management System (ICMS). Metode Implementasi GRMS Penerapan GRMS ini dilakukan secara bertahap, yaitu mulai dari yang paling dasar dan terkait hajat SKPD. Sehingga yang dikembangkan terlebih dahulu e-Budgeting dan e-Procurement, baru dikembangkan rantai lainnya. Setelah itu, mulai

melengkapi semua sistem informasi manajemen (SIM) pada rantai manajemen keuangan daerah dan pengadaan barang/ jasa, sehingga semua pihak dapat merasakan manfaatnya. Juga melakukan “cara pemaksaan” dengan Eri Cahyadi. menggunakan Instruksi Walikota dan Peraturan Walikota sebagai payung hukum. Tak kalah penting adalah adalah melakukan standardisasikan prosedur administrasi dan teknis untuk keamanan informasi. Ini telah terbukti dengan pengakuan sertifikat ISO 27001 : ISMS bagi keamanan informasi sistem ini. Selain itu, tetap melakukan langkah persuasif pada komponen kunci birokrasi yang masih resisten dengan menunjukkan bukti efektifitas pelaksanaan GRMS. Apresiais juga patut diberikan kepada pihak-pihak yang telah mengimplementasikan GRMS ini dengan baik, misalnya dengan memberikan penghargan Surabaya Performance Award. Sistem GRMS ini adalah ide dan hasil kerja keras kami. Sistem ini kami yang membuat, para PNS di Bagian Bina Program Pemkot Surabaya. Sistem ini di-develop oleh programmer yang kami tempatkan sebagai tenaga ahli di sini. GRMS kami ciptakan untuk mempercepat penyusunan anggaran dan mempercepat proses pengadaan. Sistem ini juga menjadi pengaman bagi teman-teman SKPD di sini dari pemeriksaan. Dengan penerapan GRMS ini, jumlah penyelewengan menurun drastis. Demikian juga dengan pemeriksaan. Jika sekarang ada penemuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lebih banyak pada pelaksanaan di lapangan.Tidak ada lagi yang terkait perencanaan maupun dan pelelangan. Ke depan kami berharap adanya sinergi regulasi di bidang pengadaan, baik pada peraturan presiden, peraturan menteri dalam negeri, serta peraturanperaturan penunjang lainnya. Kami juga berharap program seperti ini bisa diimplementasikan secara nasional. Sistem LKPP nantinya tidak hanya fokus di soal pelelangan saja, namun dalam keseluruhan prosesnya. Karena pengadaan tidak hanya soal pelelangan, tetapi mulai dari bagaimana proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasinya. [K]


47

MANCA NEGARA

CONCESSIONARIA SERVIZI INFORMATICI PUBBLICI (CONSIP) - ITALIA

INOVASI ADMINISTRASI PUBLIK

DI NEGERI PARA MAFIOSO

D

ua belas tahun silam, tak satu pun negaranegara Uni Eropa akan menyangka jika Italia akan memiliki sistem e-procurement semaju sekarang. Pasalnya, Italia terkenal sebagai negara yang masyarakatnya enggan mendokumentasikan sesuatu, kurang menguasai bahasa Inggris, dan memiliki ketidakpercayaan kepada sistem akuntansi yang tumpang-tindih. Jika dibandingkan dengan Prancis atau Inggris, penggunaan internet di Italia juga termasuk rendah, meskipun kepemilikan ponselnya termasuk yang tertinggi di Eropa. Sadar akan tertinggal dari para tetangganya, Italia lantas berbenah diri. Akhir 1999, pemerintah Italia bertekad merevolusi sistem pengadaan mereka. Auditor disewa untuk mengevaluasi sistem pengadaan pemerintah. Hasilnya? Ternyata pemerintah Italia selama ini selalu membayar lebih mahal untuk pengadaan barang dan jasa dibandingkan

48


negara-negara Eropa lainnya. Pada 2000, Kementerian Perekonomian dan Keuangan (Ministro dell’Economia e delle Finance - MEF) kemudian membuat legge finanziaria atau undang-undang keuangan (Financial Act) untuk merasionalisasikan pengeluaran publik dalam pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan model e-procurement. Pada saat yang sama badan persaingan usaha Italia memfokuskan diri untuk memperketat praktek pengadaan dengan mengusahakan kompetisi yang lebih adil dan merekomendasikan adanya audit yang nantinya meningkatkan efisiensi biaya dalam membeli barang dan jasa. Tanggung jawab pelaksanaan program rasionalisasi tersebut akhirnya didelegasikan kepada Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CON-

SIP). CONSIP adalah badan yang sepenuhnya berada di bawah MEF yang didirikan pada 1997. Badan ini mengurusi layanan teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk membuat inovasi administrasi publik.

Consip e-Procurement System: comprehensive set of purchasing tools 2000

Pada 1999, CONSIP 2011 result - trans. value € 2.600 mln membuat Divisi Pem- orders num. 78.000 - active buyers 11.000 belian Online (Direzione Acquisti in Rete della PA - DAPRA). DAPRA inilah yang akan menjadi cikal bakal pengembangan e-procurement di Italia. DAPRA memberikan dasar pembentukan pengadaan elektronik untuk pemerintahan pusat dan lokal. Setelah Financial Act disahkan, DAPRA mengerahkan setengah dari 170 pegawainya untuk menangani bagian Purchasher and Sourcing dan menjadi penghubung pemerintah dan penyedia. Sisa pegawainya bertanggung jawab mengurusi sistem, mengumpulkan data, mengembangkan strategi e-procurement untuk manajemen pasar, mengatur proyek, mengevaluasi, meneliti, dan menangani bagian hukum. Pada 2003, terjadi perubahan persyaratan dalam pengadaan barang dan jasa. Pemerintah mensyaratkan peningkatan kualitas barang dan penurunan harga serta penggunaan teknologi informasi secara penuh (lewat e-procurement). Para pembeli dan penyedia menentang perubahan ini dan program ini pun melambat perkembangannya pada 2004. Progres perkembangan Consip dalam implementasi e-procurement di Italia

2002

2004

2010/2012

2011 result - trans. value € 240 mln - orders num. 74.000 - active buyers 5.600

Namun, seiring dengan efesiensi dan transparansi yang tercipta melalui e-procurement, volume transaksi melalui e-procurement meningkat pesat di tahun-tahun berikutnya. Data terakhir dari Politecnico di Milano pada 2009 menunjukkan bahwa total volume pembelian barang dan jasa melalui layanan e-procurement masing-masing mencapai € 5 miliar dan € 60 juta. Ada kenaikan 58 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya. Setidaknya 50 persen dari 11 ribu layanan publik (dari mulai pemda, sekolah, hingga rumah sakit milik pemerintah) sudah menggunakan e-procurement. Riset menunjukkan bahwa volume e-tender dan e-auction mencapai €3,5 miliar atau naik € 1 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Volume e-shop juga ikut meningkat hingga € 1,3 miliar atau naik 107 persen dibandingkan 2008. Begitu pula emarket dan e-catalogue yang mengalami kenaikan 31 persen hingga mencapai €250 juta. Secara umum, e-procurement Italia menangani empat ribu e-auction dan 100 ribu transaksi di e-market, e-catalogue, dan e-shops. [K]

“

Total volume pembelian barang dan jasa melalui layanan e-procurement naik 58 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya. Setidaknya 50 persen dari 11 ribu layanan publik sudah menggunakan e-procurement.


49

TANYA JAWAB

“

ULP melayani satker-satker berdasarkan ruang lingkup dan rentang kendali ULP yang bersangkutan, sebagaimana ditetapkan dalam surat pembentukan organisasi ULP.

PEJABAT PENGADAAN DAN ULP TANYA:

Assalamu’alikum wr wb. Yang ingin saya tanyakan, untuk menangani pengadaan langsung, berapa jumlah Pejabat Pengadaan yang diperlukan? Dalam sebuah instansi, harus ada berapa orang Pejabat Pengadaan? Lalu, apa fungsi ULP itu? Bagaimana proses pengadaan dilakukan jika ULP belum terbentuk?Terima kasih atas jawabannya. Anna Farida Oktaviani

JAWAB: Wassalamu’alaikum wr. wb. Bu Anna, pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada Penyedia Barang/ Jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung (pasal 1 ayat 32) dan dilakukan oleh satu orang Pejabat Pengadaan (pasal 16 ayat 3). Namun bilamana pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi dilakukan dengan penunjukan langsung atau pelelangan/ seleksi sederhana/pemilihan langsung, dan membutuhkan bantuan kelompok kerja, maka dapat dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan atau Pokja ULP (pasal 16 ayat 1). Tidak ada aturan jumlah Pejabat Pengadaan dalam suatu instansi, dan juga tidak ada ketentuan mengenai jumlah pengadaan yang dapat dilakukan oleh satu orang Pejabat Pengadaan.

50


Penetapan Pejabat Pengadaan ditentukan berdasarkan kebutuhan instansi terkait yang terkait dengan jumlah pengadaan langsung yang dilakukan. Tetapi jika tidak memiliki rencana pengadaan langsung dalam volume yang tinggi, maka cukup ditetapkan satu Pejabat Pengadaan saja. Tetapi jika memang dibutuhkan lebih dari satu orang Pejabat Pengadaan, maka dapat ditetapkan lebih dari satu orang. Tetapi satu paket pengadaan langsung cukup dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan. Unit Layanan Pengadaan atau ULP dibentuk oleh Menteri/Kepala Daerah. Penugasan Pokja ULP untuk melakukan proses pemilihan dilakukan oleh Kepala ULP. Kepala ULP melayani satkersatker berdasarkan ruang lingkup dan rentang kendali ULP yang bersangkutan, sebagaimana ditetapkan dalam surat pembentukan organisasi ULP. ULP dapat dibentuk setara eselon II, III, atau IV. Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan pengadaan sebagaimana diatur dalam Perpres, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. Panitia Pengadaan tersebut memiliki persyaratan keanggotaan, tugas pokok, dan kewenangan sebagaimana persyaratan keanggotaan, tugas pokok, dan kewenangan Kelompok Kerja ULP. ..............................................................................

PENGGUNA ANGGARAN TANYA:

Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). 1. Apakah PA/KPA dapat bertindak sebagai PPK? 2. Apakah PA/KPA wajib bersertifikat? 3. Apakah PPK wajib ditunjuk oleh PA/KPA? 4. Apakah PPK wajib bersertifikat dan berpendidikan minimal S1? 5. Bagaimana solusinya jika SKPD tidak memiliki SDM yang memenuhi persyaratan sebagai PPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan? 6. Apakah PPK harus merupakan pejabat struktural? 7. Dapatkah PPK ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang dalam 1 (satu) instansi? 8. Dalam menandatangani kontrak apakah PPK harus menunggu pendelegasian dan pengesahan dari PA/KPA? 9. Apakah fungsi PPTK? Dapatkah PPTK ikut menandatangani kontrak? 10. Apakah PPTK dapat merangkap sebagai panitia pengadaan atau PPK? 11. Dapatkah PPK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA mengundurkan diri? Bagaimana jika PPK dimaksud cuti, apakah tugas dan kewenangannya dapat digantikan oleh orang lain? Terima kasih atas jawabannya. Nanang Yusuf Hidayat

JAWAB: Yth. Pak Nanang, Berikut jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak: 1. Apakah PA/KPA dapat bertindak sebagai PPK? Untuk K/L/D/I, PA/KPA dapat bertindak sebagai PPK sesuai ketentuan pada UU No.

1 tahun 2004 Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) dimana PA/KPA menandatangani kontrak atas nama PA/KPA bukan atas nama PPK. 2. Apakah PA/KPA wajib bersertifikat? Menurut Pasal 12 ayat (1), PPK merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan diantaranya adalah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa (Pasal 12 ayat (2) g). PPK pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa paling lambat 1 Januari 2012 (Pasal 127 huruf c). 3. Apakah PPK wajib ditunjuk oleh PA/KPA? Berdasarkan UU No 1/ 2004 PA/KPA berwewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau menandatangani kontrak. Menurut Perpres 54/2010, PPK merupakan salah satu perangkat organisasi yang harus dibentuk. PA/KPA menetapkan PPK (Pasal 8 ayat (1) huruf c) dan mendelegasikan kewenangan tersebut antara lain menandatangani kontrak kepada PPK untuk memudahkan check and balance dalam proses pengadaan. Penunjukan PPK dilakukan untuk mendukung terjadinya check and balance, sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan. Pengguna anggaran sebaiknya melakukan pekerjaan yang jauh lebih visioner dan bermanfaat bagi stakeholders. Bila Pengguna Anggaran sudah mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada PPK, maka PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 4. Apakah PPK wajib bersertifikat dan berpendidikan minimal S1? Penetapan PPK dilakukan melalui SK Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran


51

(Pasal 8 ayat (1) huruf c dan pasal 12 ayat 1). PPK yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan manajerial dimana berpendidikan paling kurang Sarjana S1 dan memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan dimaksud jumlahnya terbatas dapat diganti dengan paling kurang golongan III/a atau disetarakan dengan golongan III/a. 5. Bagaimana solusinya jika SKPD tidak memiliki SDM yang memenuhi persyaratan sebagai PPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan? • Bilamana tidak ada SDM yang memenuhi persyaratan sebagai PPK, maka PA/ KPA harus mencari pejabat/staf dari SKPD lain yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK; atau dalam hal tidak dapat dilakukan hal tersebut, maka PA/KPA melakukan sendiri tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan (Untuk K/L/D/I, PA/KPA dapat bertindak sebagai PPK sesuai ketentuan pada UU No.1 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2). Dengan demikian PA/KPA tersebut tidak wajib bersertifikat. • Disarankan agar pejabat/staf di instansi tersebut mengikuti ujian sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah atau ujian sertifikat berbasis komputer yang diselenggarakan oleh Bina Sertifikasi Profesi, Deputi Bidang PPSDM. Informasi lebih lanjut mengenai ujian sertifikasi dapat dilihat pada situs www.lkpp.go.id. 6. Apakah PPK harus merupakan pejabat

52


struktural? Personil yang dapat diangkat sebagai PPK adalah personil yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 12. Dengan demikian, personil yang akan diangkat sebagai PPK tidak harus berasal dari pejabat struktural. 7. Dapatkah PPK ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang dalam 1 (satu) instansi? Jumlah PPK diperkenankan lebih dari satu orang pada suatu satker bergantung pada kebutuhan dan beban kerja, tetapi tidak perlu untuk setiap pengadaan ditunjuk PPK baru. 8. Dalam menandatangani kontrak apakah PPK harus menunggu pendelegasian dan pengesahan dari PA/KPA? Dalam menandatangani kontrak PPK tidak perlu menunggu surat pendelegasian dari PA, karena wewenang tersebut sudah didelegasikan oleh PA kepada PPK (untuk menandatangani kontrak), sehingga PA tidak perlu lagi ikut menandatangani kontrak. 9. Apakah fungsi PPTK? Dapatkah PPTK ikut menandatangani kontrak? PPTK diperkenankan sebagai panitia pengadaan karena di dalam Perpres No. 54/2010 PPTK tidak termasuk ke dalam organisasi pengadaan. PPTK dilarang menjadi panitia pengadaaan bila pejabat tersebut ditunjuk pula menjadi PPK, yaitu pejabat berhak melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja yang menandatangani kontrak dan bukti pembayaran. 10. Apakah PPTK dapat merangkap sebagai panitia pengadaan atau PPK? PPTK diperkenankan sebagai panitia pengadaan karena di dalam Perpres No.54/ 2010 PPTK tidak termasuk ke dalam organisasi pengadaan. PPTK dilarang menjadi

panitia pengadaaan bila pejabat tersebut ditunjuk pula menjadi PPK, yaitu pejabat berhak melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja yang menandatangani kontrak dan bukti pembayaran. 11. Dapatkah PPK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA mengundurkan diri? Bagaimana jika PPK dimaksud cuti, apakah tugas dan kewenangannya dapat digantikan oleh orang lain? PPK di satker pemerintah yang mengundurkan diri, dapat diganti dengan pejabat lainnya oleh PA/KPA. Masing masing pejabat tersebut bertanggung jawab terhadap proses pengadaan sesuai dengan masa waktu penugasan yang ditetapkan oleh PA/KPA. Jika PPK berhalangan tetap, maka penandatanganan kontrak dapat dilakukan oleh PA/KPA. Namun jika PPK tersebut cuti, maka penandatanganan kontrak menunggu sampai PPK tersebut selesai melaksanakan cuti, atau dapat dilakukan oleh PA/KPA yang mengangkat PPK tersebut. ..............................................................................

RANGKAP JABATAN ANTAR ORGANISASI PENGADAAN TANYA: Assalamu’alikum wr wb. Saya ingin menanyakan soal rangkap jabatan. 1. Bolehkah jabatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dirangkap dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Panitia Pengadaan? 2. Bagaimana jika seorang PPK juga merangkap menjadi Pokja ULP? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Rakha Rasya Rafiqi

“

Seorang PPK tidak diperkenankan menjadi Pokja ULP, mengingat Pokja ULP yang melakukan proses pemilihan dan menetapkan pemenang.

JAWAB: Wassalamu’alaikum wr wb. Pak Rakha, tidak ada ketentuan yang melarang rangkap jabatan antara PPTK dengan PPK atau Panitia. Namun mengingat PPTK tidak dapat menandatangani kontrak karena dalam aturan tentang Pemerintah Daerah (a.l. Permendagri 13 Tahun 2006) tidak disebutkan bahwa PPTK berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (menandatangani kontrak), maka PA/KPA harus mendelegasikan kewenangan tersebut kepada PPTK bilamana pejabat yang sama akan ditunjuk pula menjadi PPK. Demikian pula dengan ULP, mengingat ULP merupakan struktur organisasi yang permanen di luar unit kerja teknis, maka PPTK yang dapat merangkap menjadi ULP hanya pejabat teknis di lingkungan ULP, bukan pejabat teknis dari unit lain. Seorang PPK tidak diperkenankan menjadi Pokja ULP, mengingat Pokja ULP yang melakukan proses pemilihan dan menetapkan pemenang. Dalam hal Kepala ULP merangkap sebagai PPK, maka untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan sebaiknya paket-paket yang dilelangkan ULP untuk satker tersebut dilakukan melalui Panitia yang diangkat oleh PA/KPA terkait. Bilamana sumber daya manusia di daerah tersebut telah memadai/mencukupi sebaiknya Kepala ULP tidak merangkap sebagai PPK, khususnya setelah tahun 2013. Walaupun tidak ada larangan PA/KPA menjadi Kepala ULP, tapi sebaiknya hal tersebut dihindari. Namun tidak ada larangan bagi PPK untuk menjadi anggota Pokja ULP/Pejabat Pengadaan di satuan kerja lain. [K]

Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pengadaan barang/jasa pemerintah, silakan kirimkan ke alamat email: [email protected] atau melalui fax ke no. 021-7996033.


53

JALAN JALAN

Taman Nasional Wakatobi

Surga Bawah Laut

yang Menakjubkan

W

akatobi beribukota di Wangiwangi. Kabupaten Wakatobi terdiri dari empat pulau utama, yaitu Wangiwangi, Kalidupa, Tomia, dan Binongko. Jadi, Wakatobi adalah singkatan nama dari keempat pulau utama tersebut. Sebelum 18 Desember 2003, kepulauan ini disebut Kepulauan Tukang Besi dan masih merupakan bagian dari Kabupaten Buton. Secara astronomis, Kabupaten Wakatobi berada di selatan garis khatulistiwa. Wakatobi yang memiliki total area 1,39 juta hektar mulai ditetapkan sebagai taman nasional pada tahun 1996, dengan keanekaragaman hayati laut dan karang yang menjadi bagian dari konservasi laut utama di Indonesia.

Tahukah Anda bahwa Indonesia memiliki salah satu surga bawah laut paling indah di dunia? Surga bawah laut tersebut dikenal dengan Taman Nasional Wakatobi yang terletak di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

54


Keindahan dan kekayaan kawasan Taman Nasional Wakatobi sebenarnya sudah terkenal di mancanegara, terutama setelah Ekspedisi Wallacea dari Inggris pada tahun 1995 yang menyebutkan bahwa kawasan ini sangat kaya akan spesies koral. Wakatobi menyimpan 750 dari total 850 spesies koral yang ada di dunia. Konfigurasi kedalamannya bervariasi mulai dari datar sampai melandai ke laut, dan di beberapa daerah perairan terdapat yang bertubir curam. Bagian terdalam perairannya mencapai 1.044 meter. Pariwisata bahari adalah aktivitas wisata yang sudah lama dikenal dan merupakan pariwisata andalan di Taman Nasional Wakatobi. Kekayaan biota laut ini tidak lain karena hamparan terumbu karang yang sangat luas di sepanjang perairan dengan topografi bawah laut yang berwarna-warni seperti bentuk slop, flat, dropoff, atoll, dan underwater cave. Lebih dari 112 jenis karang dari 13 famili tinggal harmonis bersama penghuni bawah laut lainnya. Kekayaan jenis ikan yang dimiliki taman nasional ini sebanyak 93 jenis ikan, diantaranya takhasang, pogo-pogo, napoleon, ikan merah, baronang, dan lainnya. Wakatobi juga menjadi tempat beberapa jenis burung laut seperti angsa batu, cerek melayu, dan raja udang erasia bersarang. Beberapa jenis penyu juga

menjadikan taman ini sebagai rumah mereka seperti penyu sisik, penyu tempayan, dan penyu lekang. Setiap November, di perairan ini akan dijumpai pemandangan istimewa, yaitu munculnya ikan paus sperma (Physeter macrocephalus). Mereka berada di Wakatobi saat belahan bumi lain membeku, sementara perairan Wakatobi relatif lebih hangat dan berlimpah pakan yang bisa mengenyangkan perut kawanan paus. Wakatobi juga menjadi tempat bermain ikan pari Manta (Manta ray) yang ukuran tubuhnya tergolong raksasa. Pari ini merupakan salah satu jenis ikan yang khas dan unik, yang hanya terdapat di perairan tropis. Keberadaan 25 buah gugusan terumbu karang dan kedalaman yang ideal menjadikan perairan di Taman Nasional Wakatobi tempat yang ideal bagi berbagai jenis biota laut untuk tinggal, menjadikan penghuni laut di sini memiliki nilai estetika dan konservasi yang tinggi. Secara spesifik, Taman Nasional Wakatobi dikeliling pantai dari pulau-pulau karang sepanjang 600 km yang tersebar di seluruh wilayah Wakatobi. Jadi bukan tanpa alasan jika kawasan pantai di Wakatobi sangat cocok untuk aktivtas wisata seperti diving, snorkeling, berenang, atau memancing. [K]


55

SEHAT

Mengatur Asupan Makanan

dengan Food Combining Food combining adalah metode pengaturan asupan makanan yang diselaraskan dengan mekanisme alamiah tubuh, khususnya yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Dampak dari kombinasi makanan serasi adalah meminimalkan jumlah penumpukan sisa makanan dan metabolisme, sehingga fungsi pencernaan dan penyerapan zat makanan menjadi lancar. Sehingga pemakaian energi tubuh menjadi lebih efisien. .....................................................................

F

ood combining mendorong terciptanya perilaku makan yang mengoptimalkan masukan dan penyerapan zat gizi dengan cara mengkonsumsi makanan yang serasi saja setiap kali makan. Selain itu, food combining juga mendayagunakan fungsi sistem pencernaan dengan cara menyesuaikan apa yang dimakan dengan kebutuhan asam basa dan siklus alamiah tubuh agar metabolisme tubuh seimbang.

Dengan pemahaman dasar food combining, sebenarnya bisa dilakukan diet tanpa harus tersiksa dengan rasa lapar. Food combining memungkinkan seseorang mengubah berat badannya menjadi normal dengan tetap mengkonsumsi makanan seperti biasa. Hanya saja food combining ini harus dilakukan dengan pemahaman terhadap makanan dan sistem pencernaan.

56


Banyak bukti yang mendukung manfaat food combining ini. Namun, masih banyak ahli medis dan gizi yang menentang pola makan seperti ini. Alasannya adalah secara alamiah setiap makanan mengandung semua unsur gizi dan dicerna melalui saluran yang sama. Mereka berpendapat bahwa sistem pencernaan manusia mampu mencerna sekaligus, sehingga metode memisah-misahkan makanan tertentu seperti food combining dianggap sebagai prilaku yang tidak masuk akal. Sebenarnya, food combining ini merupakan pola makan sehat tertua di dunia. Berdasarkan manuskrip sejarah, ditemukan bahwa food combining sudah dilakukan oleh bangsa Esseni di Palestina sekitar 2000 tahun yang lampau. Ajaran bangsa Esseni yang berhubungan dengan pola makan antara lain tidak menggabungkan roti dan daging pada waktu yang bersamaan

(juga susu dan daging), tidak memakan darah, bangkai, dan daging binatang yang diharamkan (daging babi, ikan tanpa sirip/insang, dan binatang melata), serta tidak makan dengan berlebihan.

yang sama. Satu jenis protein hewani sehari sudah mencukupi kebutuhan asam-asam amino. Sedangkan protein nabati boleh lebih dari

Pola makan dengan metode food combining lalu dipopulerkan kembali di Jerman sekitar tahun 1800-an, dan sejak itu menyusul di Eropa, Amerika, dan Australia.

Tips Menjalankan Food Combining

• Makan buah, satu macam maupun beberapa, tidak dicampur dengan makanan jenis lain. Berilah tenggang waktu 10–15 menit sebelum mengkonsumsi makanan lain. • Makanlah buah atau minum jus buah sedikit-sedikit agar tidak mengakibatkan lonjakan kadar gula darah secara mendadak. • Ganti camilan Anda dengan buah. Boleh saja mengudap buah sepanjang hari, asal sekitar setengah jam sebelum makan, stop makan buah. • Makanan tinggi protein dan tinggi pati sebaiknya tidak dimakan bersama-sama, tetapi masing-masing dikombinasikan dengan sayuran. Misalnya daging plus sayur, atau nasi plus sayur. Hindari daging plus nasi, apalagi dengan porsi sama banyak. • Jika siang hari sudah makan menu tinggi protein, misalnya kombinasi daging-sayur, malam hari mesti ganti dengan menu patisayur. Boleh saja bertukar waktu. Artinya, menu pati-sayur di siang hari, malam hari menu protein-sayur. • Sebaiknya tidak mengkonsumsi lebih dari satu macam protein hewani pada saat

Food combining memungkinkan seseorang mengubah berat badannya menjadi normal dengan tetap mengkonsumsi makanan seperti biasa.

satu macam, karena kandungan asam amino makanan nabati umumnya kurang lengkap. Makanan pati beberapa macam boleh dimakan bersamasama. Misalnya nasi plus perkedel jagung. • Masaklah makanan secukupnya, dengan menggunakan bahan makanan yang sesegar dan seutuh mungkin, bukan bahan olahan, instan, atau awetan. Makanan yang berkali-kali dipanaskan akan hilang zat gizinya. • Gunakan lemak dan minyak seperlunya saja. • Makanlah seberagam mungkin, baik jenis maupun cara pengolahannya. Selain menghindari bosan, juga agar tubuh tidak kelebihan dosis suatu zat gizi tertentu. • Ikuti food combining secara bertahap, agar tubuh dapat menyesuaikan diri dengan nyaman. Anda juga tidak perlu terlalu kaku menerapkan food combining. Misalkan Anda ‘lalai’ (makan asalasalan) di siang hari, bisa ditebus makan yang benar sesuai food combining nanti malam. Yang penting, kebiasaan menyantap berbagai makanan secara bersamaan tidak menjadi rutinitas. [K] KREDIBEL Edisi 03 | Juli-Oktober 2012

57

TOKOH BANGSA Mohammad Hatta

Pendiri Bangsa

Berjiwa Sederhana ”Terbayang baktimu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu. Bernisan bangga, berkafan do’a, dari kami yang merindukan orang sepertimu...” Iwan Fals - Bung Hatta (1981)

G

untingan iklan sepatu Bally menjadi saksi bisu kesederhanaan seorang Muhammad Hatta. Tiada yang pernah membayangkan bahwa orang nomor dua di Republik ini tidak mampu membeli sepasang sepatu yang didambakannya, bahkan sampai akhir hayatnya. Ternyata, gajinya sebagai seorang wakil presiden tak mampu membeli sepasang sepatu Bally, yang memang tergolong sepatu “bermerek” ketika itu. Mimpi Hatta soal sepatu ini terungkap ketika guntingan iklan yang memuat alamat penjual sepatu itu ditemukan masih tersimpan rapi hingga sang proklamator wafat pada 1980. Sejak kecil, Bung Hatta sebenarnya sudah sebagai orang yang sangat hemat dan suka menabung. Akan tetapi, uang tabungannya itu selalu habis untuk keperluan sehari-hari dan membantu orang yang memerlukan. Bung Hatta baru menikah dengan Ny Rahmi tiga bulan setelah memproklamasikan kemerdekaan RI bersama Bung Karno atau tepatnya pada 18 November 1945. Saat itu, ia berumur 43 tahun. Apa yang dipersembahkan Bung Hatta sebagai mas kawin? Hanya buku “Alam Pikiran Yunani” yang dikarangnya sendiri semasa dibuang ke Banda Neira tahun 1930-an.

58


Setelah mengundurkan diri dari jabatan Wapres pada tahun 1956, keuangan keluarga Bung Hatta semakin kritis. Uang pensiun yang didapatkannya amat kecil. Dalam buku “Pribadi Manusia Hatta - Seri 1”, Ny Rahmi menceritakan, Bung Hatta pernah marah ketika anaknya usul agar keluarga menaruh bokor sebagai tempat uang sumbangan tamu yang berkunjung. Nyonya Rachmi mengenang, Bung Hatta suatu ketika terkejut menerima rekening listrik yang tinggi sekali. “Bagaimana saya bisa membayar dengan pensiun saya?” kata Bung Hatta. Bung Hatta mengirim surat kepada Gubernur DKI Ali Sadikin agar memotong uang pensiunnya untuk membayar rekening listrik. Akan tetapi, Pemprov DKI kemudian menanggung seluruh biaya listrik dan PAM keluarga Bung Hatta.

Teguh memegang prinsip Bung Hatta, yang memiliki nama kecil Muhammad Athar ini lahir di Bukittinggi, 12 Agustus 1902. Beliau dikenal sebagai orang yang jujur, sabar, cerdas, penuh ide, dan teguh dalam memegang prinsip yang diyakininya. Sebagai contoh adalah prinsip demokrasi yang diyakininya dapat membantu perbaikan kehidupan bangsa. Untuk itu beliau ikut memperjuangkan status Indonesia sebagai negara kesatuan yang dapat mengakomodasi aspirasi semua golongan tanpa kecuali. Beliau ikut mendukung dicabutnya pengusulan pembentukan negara yang memihak pada golongan tertentu saja. Keteguhan Bung Hatta dalam memegang prinsip bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bangsa. Ketika beliau berseberangan prinsip dengan pemerintah yang sedang berkuasa saat itu, beliau rela mengundurkan diri guna mempertahankan kesatuan bangsa. Berjuang tanpa kekerasan Bung Hatta yang lembut hati, selalu mencari strategi untuk berjuang tanpa kekerasan. Senjata ampuh yang digunakan tokoh proklamator kita ini adalah otak dan pena. Dari pada melawan dengan kekerasan beliau lebih memilih untuk menyusun strategi, melakukan negosiasi, lobbying, dan menulis berbagai artikel dan buku untuk memperjuangkan nasib bangsa. Prinsip tanpa kekerasan ini muncul karena rasa hormat Bung Hatta pada sesama manusia, baik kawan atau pun lawan. Walaupun Bung Hatta tidak setuju dengan pendapat atau pun seseorang, beliau tidak lalu membenci orang tersebut, tetapi tindakan dan pendapatnyalah yang tidak beliau setujui. Misalnya saja, Bung Hatta yang sangat kuat keteguhan beragamanya tidak menyukai halhal yang berbau duniawi yang pada saat itu umumnya berasal dari negeri seberang. Tapi bukan berarti dia lalu membenci orang-orang asing. Beliau memiliki banyak teman bangsa asing dan banyak pemikiran bangsa asing yang positif (disiplin, etos kerja positif) yang beliau adaptasi untuk kemajuan bangsa. Sikap ini me-

nyebabkan Bung Hatta dihormati oleh semua orang; baik kawan maupun lawan. Berkarya nyata Bung Hatta merupakan tokoh yang selalu berkarya nyata. Salah satu karya monumental beliau adalah bentuk koperasi. Pemikiran ini dituangkan pada pembentukkan koperasi pengusaha batik, yang akhirnya sukses sampai saat ini. Koperasi tersebut berhasil mendorong kemajuan bagi pengusaha batik dan memberi mereka kesempatan untuk memperluas usaha dengan ekspor. Karya-karya lainnya adalah berbentuk tulisan. Pada saat bangsa Indonesia masih berkutat untuk menumbuhkan minat baca, beliau sudah jauh lebih maju, yaitu dengan memberikan teladan bagi bangsa Indonesia untuk menumbuhkan budaya menulis. Kegiatan tulis-menulis ini telah beliau lakukan sejak masih belajar di negeri Belanda sampai akhir hayatnya. Tak terhitung lagi jumlah artikel dan buku yang telah beliau tulis. Sebuah monumen intelektual berupa perpustakaan di Bukittinggi pun telah didirikan untuk mengenang Pak Hatta. [K]


59

REFLEKSI

Kompas Oleh: Ben Baharuddin Nur

“Tak ada hal yang memberikan ketenangan batin sebanyak yang diberikan oleh suatu tujuan hidup yang pasti - suatu titik tempat menambatkan mata hati kita.” (Mary Wollstonecraft Shelley)

“

Pernahkah Anda melihat ada orang yang potensi ekonominya besar, pintar, kaya, berpendidikan tinggi, tapi hidupnya tidak punya arah alias amburadul?” tanya saya kepada peserta pelatihan yang saya fasilitasi hari itu. “Tentu saja pernah, bahkan tidak susah mencarinya. Mungkin saja diri kita sendiri adalah sebagian dari orang-orang itu,” jawab salah seorang peserta bersemangat. Pertama memang kita harus mempunyai peta perjalanan kehidupan yang akan secara jelas memandu kita menemukan tujuantujuan hidup yang kita cari. Tetapi apakah petanya sudah terbaca pada posisi yang benar dan tidak terbalik, atau kita bisa saja tersesat menemukan tempat yang mirip dengan yang kita cari tetapi pada arah yang berlawanan. Makna dari tujuan hidup yang kita cari dapat kita ibaratkan sebagai kompas yang memastikan kita tidak berjalan ke arah yang berlawanan dan hanya menemukan tujuan yang mirip dengan yang kita cari padahal sebenarnya bukan itu. “Kalau boleh saya bertanya, andaikata tiba-tiba Anda mendapatkan undian berhadiah uang sebesar dua miliar rupiah, apa yang akan Anda lakukan?” tanya saya kepada para peserta lagi. “Saya akan mewujudkan cita-cita saya segera. Membuat taman bacaan dan tempat berlatih bagi anak-anak putus sekolah agar mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan hidup. Bila dananya masih ada, saya akan buatkan mereka usaha mandiri, dan sebagian keuntungannya akan ditabung lagi untuk membiayai anak-anak yang lain,” jawab salah seorang peserta yang sudah berumur. “Amiin, luar biasa!” saya memujinya. Membuat taman bacaan, melatih anak-anak putus sekolah agar mendapatkan keterampilan hidup, adalah sebagian

60


titik-titik dalam peta pelayaran kehidupan ini, dan yang mengarahkan kita untuk menuju ke titik-titik itulah yang kita sebut trim tab kita, nilai-nilai atau prinsip-prinsip hidup yang menjadi pengarah dari perjalanan kita. Kalau orang tidak memiliki nilai atau prinsip hidup untuk berbuat kebajikan bagi sesama, maka uang sebesar itu malah bisa menjadi bencana, mengkondisikan biaya hidup konsumtif yang berakhir pada penyesalan. Di luar sana banyak orang yang memiliki uang lebih

banyak dari dua miliar rupiah tadi, tetapi tidak membantunya menuju pencapaian titik-titik tujuan hidup yang bermakna; bahkan mungkin ia hanya sibuk memindahkan tabungannya dari bank yang satu ke bank yang lainnya hanya untuk mengejar bunga yang lebih tinggi. Setiap hari ia hanya akan disibukkan dengan menghitung berapa keuntungan bunga yang bisa diraup. Karena memiliki materi berlebih yang tidak dibarengi dengan nilai-nilai kesyukuran, kesadaran bahwa harta itu adalah titipan sementara hanya akan membuat orang semakin haus dan mengaburkan pemaknaan dari tujuan kelimpahan materi itu sendiri. Demikian pula dengan urusan rumah tangga atau organisasi, harus jelas panduan arah dari setiap titik tujuan perjalanan yang ingin dituju dalam peta kehidupan ini. Perjalanan kehidupan pribadi, rumah tangga, atau organisasi bukan semata perjalanan yang indah dalam heningnya laut yang terkadang melenakan karena tampak seperti hamparan

cermin yang maha luas. Tak jarang badai menghadang, gelap mencekam, bahkan seperti menempuh perjalanan tak bertepi. Pada saat-saat seperti itu peranan kompas menjadi terasa sangat penting untuk menghindarkan bahtera kita menyimpang dari tujuan semula. Setelah makan malam saya melihat istri saya ke meja kerja sambil membawa gunting dan beberapa majalah bekas. Tak lama kemudian ia memangggil saya dan meminta agar saya mendekatinya. “Saya mau rumah mungil seperti ini tapi dengan taman yang ada kolam ikannya. Ini bisa disebut titiktitik tujuan dalam peta hidup saya ‘kan?” tanyanya dengan mata berbinar. Saya mengangguk membenarkan dengan perasaan haru. Dia lalu menggunting dan menempelkan guntingan tadi ke dalam album foto dengan senyum penuh pengharapan. Saya hanya menambahkan bahwa kalau mau lebih kuat pesannya, lengkapi dengan titik koordinat. “Apa itu maksudnya titik koordinat?” “Maksud saya, kapan kira-kira bulan dan tahun impian itu mau dicapai,” saya menjelaskan. “Jadi saya harus menuliskan bulan dan tahunnya di bawah gambar ini?” “Yap, persis. Setelah itu pertegas kompasnya. Maksud saya, dengan cara apa titik-titik itu mau dicapai dan bagaimana pemaknaannya setelah tercapai?” “Ya tentu dengan cara halal, bebas korupsi, dan tidak neko-neko. Saya harus disiplin menabung setiap bulan bila ada kelebihan belanja, okay?” “Excellent!” seru saya memberinya semangat. Maklumlah, rumah yang kami tempati sekarang masih kontrakan sehingga melihat titik tujuan yang begitu jelas dalam petanya saya sangat yakin kalau dia bisa mewujudkannya. Saya bersyukur dia mengerti makna dari sebuah kompas kehidupan ini sebagai petunjuk arah yang benar. Tentu saja kompas ini hanya analogi karena yang saya maksudkan adalah bahwa kalau tidak jelas nilai-nilai apa yang akan kita

jadikan landasan dalam mewujudkan impian, maka sangat mungkin dibelokkan oleh nilai-nilai yang tidak selaras dengan keyakinan kita sebagai manusia yang beragama. Godaan untuk korupsi dan nekoneko, mengakali hak orang lain demi terwujudnya impian duniawi setiap saat bisa menyimpang dari arah yang ditujuk oleh kompas. Ia lalu menggunting gambar yang lain, rupanya gambar Ka’bah dari iklan biro perjalanan haji. “Ini juga titik penting dalam peta perjalanan hidup saya,” ujarnya dengan penuh keyakinan sambil menyisipkan gambar tersebut di halaman album foto yang lain. Ia kini sudah tahu langkah selanjutnya, menentukan titik koordinat dan memperkirakan tanggal pencapaiannya. Beberapa gambar guntingan koran kini sudah mengisi albumnya, tapi ia tampak agak bingung menetapkan mana yang harus didahulukan pencapaiannya. “Kalau ada dua atau tiga titik yang sudah ditetapkan, harus jelas urutannya agar bahan bakar kendaraannya bisa dihemat, tidak habis hanya untuk mondar-mandir. Tujuan yang paling utama diberi nomor satu, lalu yang lain dua, tiga, dan seterusnya. “ Ia rupanya memilih menempatkan nomor satu pada gambar Ka’bah. Satu keputusan yang rasional sekaligus bermakna spiritual yang tidak perlu saya pertanyakan atau diskusikan lebih dalam. Karena dalam peta perjalanan yang sudah saya buat, koordinat itu juga merupakan titik tujuan utama yang ingin saya capai. Memang dalam suatu penempatan titik tujuan yang melibatkan pihak lain sebaiknya didiskusikan agar kekuatan dan waktu dalam pencapaiannya bisa disinergikan. Sebenarnya cara seperti ini juga telah dilakukan di dalam organisasi dimana biasanya organisasi menetapkan secara bersama visi yang akan dicapai, dan kompas yang digunakan berupa nilai-nilai yang biasanya dirangkum dalam beberapa kata yang mudah diingat dan menyemangati. Agar lebih menyemangati lagi, sebaiknya visi yang memang jaraknya cukup jauh itu didekatkan dengan menetapkan titik-titik tujuan jangka pendek sebelum sampai pada tujuan utama yang lebih besar. [K]


61

RESENSI

Pekerjaan Tak Sama dengan Karir Judul: Your Journey to be The Ultimate U Penulis: Rene Suhardono Penerbit: Penerbit Buku Kompas Terbit: 7 Desember 2011 Halaman: 312

saja” dan ala kadarnya.

Menurut Rene, jangan menyamakan pekerjaan dengan karir. Pekerjaan hanyalah alat, sedangkan karir adalah mengenai diri sendiri. Melalui ‘Your Journey to be The Ultimate U’ ini Rene membagi cerita-cerita dan pemikiran yang sangat inspiratif, yang bisa Anda gunakan sebagai panduan petulangan penuh makna dalam hidup Anda untuk menemukan versi terbaik dari diri Anda sendiri. Buku ini juga mengajak Anda untuk merenungkan sejenak makna hidup Anda, dan tentang diri Anda sendiri.

M

asih berpikir pekerjaan sama dengan karir? Masih belum bisa membedakan antara profesi dengan passion?Atau target hidup dengan purpose of life? Masih berpikir sukses adalah sekadar pencapaian lambang-lambang kesuksesan (baca: uang, mobil, jabatan, penghargaan atau ketenaran) yang lazim sekarang? Buku ini berisikan cerita-cerita inspiratif sebagai panduan Anda dalam memulai petualangan asyik dan penuh makna untuk menemukan versi terbaik dari diri Anda sendiri. Your journey to be the ultimate you! Rene Suhardono menulis buku ini dengan hati, bukan sekadar pikiran. Sebuah colekan bahwa sukses adalah semata perjalanan menjadikan diri sendiri yang terbaik. Sebuah cubitan untuk Anda yang hidup “biasa-biasa

62


Buku ini cocok untuk Anda yang masih ragu, atau tengah dalam tahap mencari tujuan hidup Anda. Juga bagi Anda yang mungkin masih takut-takut untuk mulai keluar dari zona nyaman Anda. Atau bagi Anda yang masih bingung menentukan target kesuksesan hidup Anda sendiri. Juga untuk Anda yang belum atau tidak berani untuk memotivasi diri sendiri untuk mengambil sebuah keputusan yang terbaik untuk diri Anda. Lewat buku ini, Rene memberikan pencerahan dan cara pandang berbeda soal karir. Rene, yang juga pernah menulis buku best seller ‘Your Job is Not Your Carreer’ ini, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tak pernah terpikirkan oleh Anda sebelumnya. Lewat buku ini, Anda akan lebih memahami apa yang sebenarnya harus Anda cari dalam bekerja dan kehidupan Anda. Bukan tidak mungkin, pencerahan yang didapat dari buku ini akan mengubah hidup dan karir Anda. [K]

Illustrasi/ narasi by : Ben B. Noor PRiiiiiiiTTTT …!!!

di suatu acara nonton bareng...

untung wasitnya jeli bisa cepat niup pluit off side !!

dengar khabar pemerintah sekarang juga pake peniup pluit alias whistle blower..?

kita semua harusnya bisa menjadi peniup pluit sebagai bagian dari kewajiban warga negara.

Begitu harusnya wasit yang profesional, jangan asal niup pluit !!

Ya!! whistle blower memang juga dikenal di lembaga pemerintah, termasuk dalam pengadaan barangjasa pemerintah.

Secara hukum sistem "whistle blower" sebenarnya mengacu pada inpres nomor 17 tahun 2011 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi.

siapa tukang tiup pluitnya?

caranya gimana ?

Klik aja wbs.lkpp.go.id untuk melaporkan indikasi penyimpangan yang anda lihat. yang penting jangan asal lapor. lihat luasan dampak kasusnya. bila cukup luas dan mendapat perhatian publik dan - atau nilai kontraknya di atas 10 milyar rupiah pasti akan ditindak lanjuti oleh LKPP.

LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

!

PENGADAAN JANGAN

MENGADA-ADA

KREDIBEL ULP MEMBENTUK DAN MENGEMBANGKAN. LKPP Raih FutureGov Award MAJALAH PENGADAAN INDONESIA

Recommend Documents