Kota Palembang Raih PKPD-PU Award 2008

TERBITAN DWIMINGGUAN

GELIAT KOTA METROPOLITAN

EDISI XXII / NOVEMBER 2008

http://inforkom.palembang.go.id

FOTO:WIN

Kota Palembang Raih PKPD-PU Award 2008

WALIKOTA PALEMBANG EDDY SANTANA PUTRA SAAT MENERIMA PKPD-PU AWARD DARI MENTERI PU DJOKO KIRMANTO DI STUDIO METRO TV, JAKARTA.

Palembang, WK Pemerintah Kota Palembang menerima penghargaan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) dalam bidang Pekerjaan Umum Tahun 2008 dari Kementerian Pekerjaan Umum. Penghargaan berupa trofi dan piagam adalah untuk sub bidang cipta karya kategori penyelenggaraan air minum dan sub bidang cipta karya kategori penanganan permukiman kumuh perkotaan. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri PU Djoko Kirmanto dan di terima langsung oleh Walikota Palembang Eddy Santana Putra di Studio Metro TV, Jakarta Barat, Jumat (29/11). Untuk kategori kota metropolitan, Palembang harus bersaing dengan

Surabaya, Medan, Makassar, Bandung, serta Bali guna mendapatkan penghargaan ini. Kriteria penilaian terdiri dari aspek fisik dan nonfisik, Titik beratnya adalah komitmen pemerintah daerah dalam kontribusi pembiayaan (budget sharing), pengaturan kelembagaan, kesiapan sumber daya manusia, serta komitmen dalam menggerakkan dan melibatkan masyarakat untuk menuju pembangunan prasarana dan sarana yang berkelanjutan. “Pemberian penghargaan ini bertujuan mendorong partisipasi aktif stakeholders dalam penyelenggaraan infrastruktur di bidang pekerjaan umum, sehingga diharapkan akan menjadi suatu kegiatan yang membudaya untuk berpacu dalam

menyejahterakan masyarakat,” kata Djoko Kirmanto. Selain meraih penghargaan PKPD award, Pemerintah Kota Palembang juga menyabet peringkat ketiga subbidang cipta karya untuk kategori penyelenggaraan sanitasi, serta peringkat kedua subbidang bina marga kategori penyelenggaraan jalan dan jembatan. PKPD-PU Award sudah diselenggarakan oleh Kementerian Departemen PU sebanyak empat kali. Penghargaan ini sebagai apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dinilai memiliki komitmen yang tinggi terhadap sarana dan prasarana publik, pengaturan kelembagaan, serta kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat. (net/yat)

Teras

2 Diterbitkan Oleh: DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI KOTA PALEMBANG SUSUNAN REDAKSI Pengarah: Drs. H. Rismalyani Kepala Dinas Inforkom Kota Palembang Penanggung Jawab: Kasubdin Pelayanan Inforkom Kota Palembang Pemimpin Redaksi: Drs. H. Thamrin Redaktur Pelaksana: Hidayatullah Adronafis, SE Sekretaris Redaksi: Tuty Eliaty Efrodina, SH Keuangan: Zamhari, S.Sos, Zubaidah Staf Redaksi: Bambang Irawan S, SH Drs. H. Thamrin, Hj. Djuwita Ghazali,SH, Hj. Asmawaty Thohironie, SH, Drs. Husin Djauhari, Iin Indraswari, S.Kom, Indra Sena Wirawan, SE, Lilik Wijayanti, Widya Oktarina, ST, Hidayatullah Adronafis, SE, Rio Esha Saputra Juan Kelly, SH Fotografer: Mastop, SH, Sairin, Winardi, SE Desain Grafis/Lay Out: Djoean Kellij Distribusi: Syahlan, Junaidi Alamat Redaksi: Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Palembang Jl. Nyoman Ratu No.1271 Palembang (Depan Wisma Prodexim) Telp. : (0711) 352271 Fax : (0711) 353262 Website: http:// inforkom.palembang.go.id E-mail: [email protected] Percetakan: CV. JAYA SEMPURNA (Isi di luar tanggung jawab percetakan)


Salam Redaksi LSM dan Pemberdayaan Masyarakat PEMERINTAH Kota Palembang dalam waktu dekat berencana mendata ulang keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Hal ini dilakukan karena selama ini LSM yang ada belum berperan optimal. Berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Pengendalian Masyarakat (Kesbanglinmas) Kota Palembang, jumlah LSM yang ada di kota metropolis saat ini adalah sebanyak 107 LSM. Namun jumlah itu diperkirakan lebih sedikit dengan data riil dilapangan. Diperkirakan jumlah LSM di kota ini lebih dari 300 LSM. Dari 107 LSM yang terdaftar itu, hanya segelintir saja yang benar-benar konsisten menjalankan fungsinya. Sebagian besar LSM yang ada bahkan hanya tinggal papan nama saja, tidak jelas kantor atau sekretariatnya maupun anggotanya. Gambaran ini merupakan suatu ironi. Karena, sejatinya, LSM dibentuk dengan tujuan yang mulia, yaitu memberdayakan masyarakat. Baik dibidang politik, hukum, ekonomi, sosial maupun budaya, bahkan agama. Di bidang politik, LSM membantu masyarakat belajar berdemokrasi melalui pendidikan politik yang mencerahkan dan objektif. Di bidang hukum, LSM memberikan bantuan dan advokasi hukum. Dalam konteks pereekonomian, LSM bisa memotivasi masyarakat untuk menggali potensi dan jiwa kewirausahaannya melakukan serangkaian pendidikan dan pelatihan. Dari segi agama, LSM selain lembagalembaga keagamaan formal lain pun turut andil memperbaiki moral umat. Dan begitu seterusnya untuk sendi-sendi kehidupan yang lain. Melalui kerja-kerja konkret, LSM memberikan informasi, pemahaman bahkan pengetahuan kepada publik terhadap berbagai persoalan yang mengemuka. Dalam konteks pembangunan, LSM

berperan melakukan pengawasan terhadap program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Masyarakat pun akan terbantu dan bisa “menyuarakan” aspirasinya via LSM. Sekelumit gambaran diatas semakin menguatkan keyakinan bahwa LSM memang memainkan peran yang penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu, dalam hemat kami, rencana pendataan ulang LSM di Kota Palembang memang perlu dilakukan. Hal ini dilakukan agar LSM benar-benar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dan menjadi mitra pemerintah dalam derap pembangunan. Agar pendataan ini efektif, para pendiri LSM harus secara proaktif mendaftarkan LSM-nya kepada pemerintah. Pendaftaran itu tak hanya sebatas melaporkan nama lembaga saja, tetapi juga mencakup struktur organisasi dan kepengurusan, visi dan misi, rencana kerja, serta domisili kelembagaan secara mendetil. Ini diperlukan supaya publik dapat menilai mana sesungguhnya LSM yang benar-benar memberdayakan masyarakat dan sebaliknya. Mengharapkan pemerintah sebagai aktor tunggal dalam pendataan ini tidaklah cukup. Perlu kerjasama dan koordinasi dengan semua pihak, terutama, LSM itu sendiri. (***)

ksi, a d e mR Sala

KRONIKA

Disbudpar Gelar Pelatihan Teknis Kepariwisataan PEMERINTAH Kota Palembang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang menyelenggarakan pelatihan teknis kepariwisataan, Kamis, (20/11). Acara yang berlangsung di ruang Karang Anyar Hotel Swarna Dwipa, ini dibuka secara resmi oleh Asisten II Pemerintah Kota Palembang Apriadi S Busri. Pelatihan ini berlangsung selama 2 hari (Kamis-Jumat) dan diikuti 30 peserta dari biro perjalanan, hotel, restoran, dan industri kerajinan. “Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan prima dalam menyongsong Palembang Kota Internasional Berbudaya Sejahtera yang Religius,” kata Drs Baharuddin Ali, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang. (yat)


Warta Utama

3

Pemkot Palembang akan Mendata Ulang LSM Eddy: “LSM yang tidak jalan untuk apa diteruskan” Palembang, WK Pemerintah Kota Palembang dalam waktu dekat akan mendata ulang lembaga swadaya masyarakat (LSM) di kota metropolis. Hal ini dilakukan karena LSM yang ada belum menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Beberapa dari LSM tersebut bahkan ditengarai banyak menyalahgunakan kewenangan seperti melakukan pemerasan. “Dengan pendataan itu, bisa dilihat LSM mana saja yang masih berperan dan berfungsi me mediasi masyarakat. Kalau tidak jalan untuk apa diteruskan, nanti bisa disalahgunakan,” kata Walikota Palembang Eddy Santana Putra, Selasa (25/11). “Kalau bicara jumlah, ya sangat banyak. Tapi kan LSM itu didirikan masyarakat untuk mendampingi masyarakat juga,” tambah Eddy seraya menerangkan hanya beberapa LSM saja yang konsisten melakukan fungsi mediasi dan memberdayakan masyarakat. “Selebihnya hanya tinggal papan nama saja,” katanya. Menurut Kepala Bidang Fasilitasi Parpol dan Ormas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pengendalian Masyarakat (Kesbanglinmas) Kota Palembang Wancik Toha, jumlah LSM yang terdata saat ini adalah

sebanyak 107 LSM. Tapi angka ini menurutnya belum final karena saat ini banyak LSM yang berkantor di Palembang dan belum mendaftarkan organisasinya ke Kesbanglinmas “Sebenarnya lebih dari 300 LSM. Angka 107 itu adalah LSM yang selama ini sering berkoordinasi dan terdaftar di Kesbanglinmas Palembang,” kata Wancik. Ia menerangkan, prosedur pendirian LSM selama ini sudah berjalan dengan baik. Ini dibuktikan secara administratif lembaga swadaya tersebut rata-rata telah memiliki akta pendirian, AD/ART organisasi, serta keanggotaan. Kendati demikian, Wancik berharap LSM dapat memiliki sekretariat yang jelas agar dapat di pertanggungjawabkan secara hukum. “Banyak kami temui LSM yang sering muncul membela kepentingan masyarakat. Tetapi, kami sendiri tidak tahu di mana alamat kantor dan orang yang bisa dihu-

bungi untuk menjembatani persoalan yang dia lemparkan,” ungkap wancik. “Jadi, kami harap LSM yang berdomisili di Palembang dapat mendaftarkan diri di kantor Kesbanglinmas sehingga dapat tercatat sebagai lembaga yang legal secara hukum,” tambahnya. (yat)

6000 Guru Bantu Belum Masuk Database Palembang, WK Sebanyak 6.000 guru bantu baik negeri maupun swasta di Palembang terancam tidak di angkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) karena mereka belum terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Menurut Kepala Tata Usaha pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang Romli Djungkir, para guru bantu ini murni diangkat masing-masing sekolah. Pengangkatan mereka baru dapat dilakukan bila telah mendapat Surat Keputusan (SK) dari Walikota. “Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 43/ 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. Dalam aturan itu disebutkan, seluruh tenaga honorer di instansi pemerintah akan diangkat menjadi CPNS, tetapi proses pengangkatannya baru akan diajukan pada 2010 mendatang,” jelas Romli, Selasa (26/11). Ia menerangkan, guru bantu di Palembang yang telah mendapat SK dari Walikota saat ini berjumlah 1.327 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 275 guru telah diangkat menjadi PNS, 477 orang dalam proses pengangkatan dan tengah mengikuti prajabatan. Sementara 575 guru lagi dalam proses untuk mengikuti prajabatan. ”Semua guru bantu yang masih dalam proses prajabatan akan ditangani pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota

Palembang, termasuk masalah pendanaannya,” kata Romli, seraya menambahkan pemerintah pusat menargetkan pada 2009 mendatang persoalan pengangkatan guru bantu ini telah tuntas. Disinggung mengenai adanya peringatan dari Menteri Pendidikan Nasional yang akan menggugat daerah yang memperlambat proses pengangkatan guru bantu, Romli mengatakan Kota Palembang tidak termasuk daerah yang mendapat peringatan keras tersebut. “Sebab, Kota Palembang sudah melaksanakan pengangkatan guru bantu sesuai prosedur yang berlaku,” katanya. Pada sisi lain, pengamat pendidikan dari Universitas Sriwijaya, Waspodo, mengatakan, persoalan pengangkatan guru harus mempertimbangkan sisi manfaat dan efektifitasnya. “Jika guru tersebut masih dibutuhkan dan memiliki kontribusi di suatu daerah, pengangkatan harus dilakukan. Untuk itu, hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan harus benarbenar di perhatikan sehingga mereka bisa memberikan kontribusi optimal,” ujar Waspodo. Menurut Waspodo, ada beberapa komponen yang harus diperhatikan sebagai tolok ukur kebutuhan tenaga pengajar. “Rasio antara jumlah guru dan siswa harus seimbang. Kebutuhan guru di suatu daerah untuk setiap bidang akademis harus jelas, serta pemenuhan kebutuhan guru di beberapa wilayah terpencil harus dilengkapi,” papar Waspodo. (yat/rio)

Liputan Kota

4


Air Sungai Musi Masih Layak untuk Diminum Palembang, WK Air Sungai Musi yang selama ini menjadi urat nadi lalu lintas angkutan air dan sebagai penopang kehidupan masyarakat di sekitar kawasan tersebut, ternyata masih layak untuk di minum. “Sebab, sesuai aturan, industri di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Musi tersebut sudah memiliki manajemen pengelolaan air sungai. Selain itu, kelayakan air Sungai Musi karena kondisi airnya masih di bawah baku mutu standar berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel dan standar yang ditetapkan bersifat relatif,” terang Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumatera Selatan, Akhmad Najib, usai membuka Pelatihan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3 di Aula Kalpataru Kantor Badan Lingkungan Hidup Sumsel, Selasa (18/11). Ia menjelaskan, khusus untuk mengantisipasi pencemaran air di Sungai Musi, pihaknya secara berkala sudah melakukan pemantauan kelola lingkungan. BLH pun mewajibkan setiap perusahaan memiliki instalasi pengelolaan air limbah, terutama perusahaan yang beraktivitas di sekitar sungai.

SUNGAI MUSI SEBAGAI PENOPANG KEHIDUPAN MASYARAKAT AIRNYA TERNYATA MASIH LAYAK UNTUK DI MINUM. FOTO:IST

“Begitu juga dengan petugas BLH kabupaten maupun kota dan masyarakat. Harus juga mengetahui adanya limbah lain seperti bahan berbahaya dan beracun (B3) yang kebanyakan berasal dari oli bekas, peralatan rumah sakit serta limbah lain,” ujar Akhmad. Sebelumnya, izn penyimpan dan pengelolaan limbah B3 dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Namu sekarang, sesuai dengan PP 38 tahun 2008,

kewenangan itu ada pada pemerintah kabupaten maupun kota.. Sementara itu, Kabid Pengolahan B3 dan Limbah B3 pada Departemen Lingkungan Hidup RI Saiful Pahri mengatakan, penanganan limbah cair harus dilakukan secara berkala, seperti pengelolaan air limbah di industri besar. “Namun, untuk limbah B3, butuh penanganan khusus karena berbeda dengan limbah cair dan udara,” ujar Saiful. (rio)

Mau ke Sungai Musi? Naik Bus MP Bamulih Saja

SUASANA PERJALANAN DI SUNGAI MUSI MENGGUNAKAN BUS AIR MP BAMULIH.

Palembang, WK Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengoperasikan satu unit bus air. Bus yang diberi nama MP Bamulih ini ditujukan untuk melayani wisatawan yang akan menikmati keindahan Sungai Musi. “Rutenya mulai dari Benteng Kuto

FOTO:IST

Besak BKB), Pulau Kemaro, Kampung Kapitan hingga ke Ki Merogan. Biayanya kami tarik Rp 25.000 per orang. Kalau untuk disewa sekitar Rp 1,5 juta. Dengan adanya bus air baru ini, kami harap bisa mendukung program Visit Musi 2008,” terang Kasubdin ASDP, KA, dan Hubla, Dishub Kota Palembang Said Albar.

Bus MP Bamulih terbuat dari fiber dengan panjang 15 meter dan lebar 3 meter. Bus ini berkapasitas 60 penumpang. Selain dilengkapi dengan AC serta tempat karaoke, bus ini juga memiliki fasilitas echo sounder yang dapat mendeteksi barang disekitar sungai termasuk ikan. “Jadi, kalau ada yang hobi memancing, akan sangat asyik pakai kapal ini,” ujar Said sedikit berpromosi Disinggung mengenai harga pembelian bus, Said mengaku tidak mengetahuinya. Menurutnya dana pembelian bus ini sepenuhnya dilakukan oleh pihak ketiga. Ketua Komisi I DPRD Palembang Yanuar Hendri menanggapi positif keberadaan bus MP Bamulih guna menunjang program pariwisata pemerintah kota. Kendati demikian, ia meminta pihak terkait agar dapat lebih mengoptimalkan keberadaan bus ini. “Kami ingin bus air ini tidak saja sebagai proyek, tapi berguna dan dapat menjadi pemasukan kas daerah,” katanya. Dengan adanya bus MP Bamulih maka Pemerintah Kota telah memiliki dua unit kendaraan air. Sebelumnya pemerintah telah mengoperasikan kendaraan serupa yang diberi nama Balido. (yat)


Liputan Kota

5

2009, Rel Kereta Api di Sumsel Diperpanjang Palembang, WK Peningkatan rel kereta api di Sumatera Selatan dipastikan akan selesai dalam waktu dekat. Saat ini pengerjaan masih berada pada pada jalur Lahat-Lubuk Linggau dengan persentase pengerjaan sekitar 40 persen dari total rel sepanjang 66 kilometer. “Selain memperbaiki rel yang rusak akibat anjlok atau lainnya, kami juga akan lebih fokus pada peningkatan kualitas rel KA. Dari rel ukuran R-24, akan kami ganti menjadi rel R-54 atau minimal R-45,” kata Kasubdin LLAJ dan Kereta Api Dishub Komindo Sumsel Novri Dalimunthe. Disamping melakukan perbaikan, kata Novri, pihaknya pada tahun ini dan pada 2009 mendatang juga akan melakukan perpanjangan rel kereta api guna kelancaran kereta api penumpang dengan kereta api batu bara rangkaian panjang (babaranjang). Selama ini kereta penumpang harus menunggu kereta babaranjang lewat terlebih dahulu baru kemudian dapat melanjutkan perjalan. Begitu juga sebaliknya dengan kereta api babaranjang.

PERPANJANGAN REL KERETAAPI GUNA KELANCARAN KERETAAPI PENUMPANG DENGAN KERETAAPI BATU BARA RANGKAIAN PANJANG (BABARANJANG). FOTO:IST

“Dana peningkatan ini akan bersumber dari APBN, namun besarannya belum dipastikan karena masih dibahas di Departemen Perhubungan. Termasuk bagianbagian mana saja yang akan kami tingkatkan dan kami perbaiki,” ujar Novri.

Pada 2007 lalu, Departemen Perhubungan telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 160 miliar guna perbaikan rel di Sumsel yang mencakup jalur rawan sepanjang 70 km antara Tebing Tinggi hingga Lubuklinggau. (lik)

Jalan Soekarno Hatta Diperluas

JALAN SOEKARNO HATTA YANG AKAN DIPERLUAS.

Palembang, WK. Pemerintah pusat melalui Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 2009 akan memperluas Jalan Soekarno-Hatta di Palembang. Perluasan akan dilakukan pada jalur lingkar di bagian barat sepanjang 8,35 kilometer.

FOTO:IST

“Ini sebagai permulaan, masih kami perdalam lagi konsepnya secara matang dengan pemda di sini,” ujar Kasubdit Teknik Lingkungan Direktur Bina Teknik pada Direktorat Jenderal Bina Marga Jany Agustin, usai melakukan rapat koordinasi di Kantor Wali Kota Palembang, kemarin.

Dana pembangunan jalan ini bersumber dari pinjaman Bank Dunia. Berapa angka pastinya belum diketahui karena masih didiskusikan oleh pihak terkait. Sementara untuk pembebasan lahan akan dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang dengan dana APBD senilai Rp 2,5 miliar. Dana tersebut akan dianggarkan pada APBD 2009. “Kalau kita tidak ikut serta, proyek itu bisa urung. Mudah-mudahan dapat terlaksana pada 2009,” kata Walikota Palembang, Eddy Santana Putra. Eddy menerangkan, pihaknya saat ini tengah menginventarisasi lahan. Untuk langkah awal, kata Eddy, akan dilakukan pembebasan lahan seluas 3.000 m2. Selain itu, juga akan dirancang konsep tata ruang bangunan di sepanjang jalan yang secara umum masih penuh rawa ini. “Sebab, pembangunan di lahan rawa harus memperhatikan sistem drainase dengan menyiapkan kolam retensi,” ujar Eddy. Kepala Satuan Kerja Nonvertikal Tertentu Jalan dan Jembatan Kota Palembang Aidil Fiqri menambahkan, konsep awal perluasan Jalan Soekarno-Hatta sepanjang 8,35 km dengan pertambahan dua lajur kanan dan dua lajur kiri. “Saat ini, lebar Jalan Soekarno-Hatta sepanjang 7 meter. Akan ditambah 7 meter plus 2 meter median jalan, serta tambahan 2 meter kiri dan kanan pada bahu jalan,” terangnya. (sen)

Liputan Kota

6


Rp 38 Miliar untuk Siswa Kurang Mampu Di 15 Kabupaten/Kota Palembang, WK Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan dana senilai Rp 38 miliar dari APBD guna memberikan beasiswa kepada 126.700 siswa SMA/SMK kurang mampu di 15 kabupaten/kota. Realisasi pencairan dilaksanakan dalam tiga tahap. Pada tahap pertama telah dicairkan pada 19 September 2008 lalu sebesar Rp 10,2 miliar. Dana ini dialokasikan kepada 33.871 siswa di 6 kabupaten/ kota, yaitu Ogan Ilir (OI), Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, Banyuasin, Musi Banyuasin (Muba), dan Kota Prabumulih. ”Hanya 6 kabupaten/kota ini yang siap lebih dulu untuk mempertanggungjawabkan secara administratif sehingga mereka bisa mendapat giliran pertama,” kata Madjid Sirin, Pengelola Dana Subsidi Yayasan Perguruan Swasta pada Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel. Untuk tahap kedua, pencairan telah

dilakukan pada 13 Oktober 2008 kepada 88.889 siswa dari 8 kabupaten/ kota. Yaitu Lubuklinggau, Musi Rawas, Palembang, Lahat, Pagaralam, Muaraenim, OKU Timur, dan Ogan Komering Ilir (OKI). Total dana yang dicairkan lebih dari Rp 26,6 miliar. ”Berarti, hingga saat ini total dana bantuan pendidikan yang telah disalurkan sebesar Rp 36,8 miliar untuk 122.760 siswa,” ujar Madjid. Sedangkan, pencairan dana tahap ketiga masih dalam proses penerbitan surat perintah membayar (SPM). Dana ini, sebut dia, akan disalurkan ke 1.792 siswa yang ada di Kabupaten Empat Lawang, dengan total dana lebih dari Rp537 juta. Namun, diperkirakan paling lambat dana tersebut akan dicairkan pada awal Desember 2008 mendatang. “Yang jelas, sebelum akhir tahun anggaran, dipastikan dana tersebut bisa

diterima para siswa,” tandasnya. Dengan subsidi ini, setiap siswa akan menerima uang sebesar Rp 300.000 dan berlaku selama satu tahun. Penyaluran dana akan dilakukan melalui kantor pos. Semua siswa yang terdaftar sebagai penerima subsidi APBD adalah mereka yang tidak menerima dana bantuan khusus siswa atau beasiswa lainnya. Hal ini dimaksudkan agar semua beasiswa yang dialirkan ke sekolah-sekolah bisa dinikmati setiap siswa. Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Disdik Sumsel Eddy Manhar, mengatakan, tujuan pemberian subsidi ini, kata dia, untuk membantu meringankan kebutuhan pendidikan siswa. Karena itu, dia mengimbau agar dana tersebut tidak disalahgunakan. Ke depan, diharapkan penyaluran dana bantuan dapat diteruskan dan ditingkatkan. (yat)

2025, Rakyat Indonesia Miliki Rumah Layak Huni Palembang, WK Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Asy’ari optimis target pembangunan 10 ribu unit rumah layak huni di Provinsi Sumatera Selatan optimis dapat dicapai. Pasalnya, hingga November 2008, sudah dibangun sebanyak 9000 rumah. Berarti tinggal 1000 unit rumah lagi yang belum dibangun akhir tahun ini. Kendati demikian, menurut Yusuf, pemerintah tidak lagi memberikan kuota proyek pembangunan rumah sederhana (RSH) bagi seluruh wilayah Indonesia. Sebab, sesuai Peraturan Pemerintah No 38/2007, pembangunan perumahan merupakan urusan wajib pemerintah daerah. “Jadi kalau bicara target, kami tidak bisa hitung saat ini. Mungkin baru bisa terealisasi hingga 2025. Itu pun kalau perekonomian bisa berjalan dengan baik sepanjang krisis bisa teratasi,” ujar Yusuf, saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) DPD Real Estate Indonesia (REI) di Palembang, Minggu (23/11). Ia menerangkan, saat ini sekitar 13 juta rakyat Indonesia masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Data itu belum termasuk sekitar 18.000 warga yang baru berkeluarga dan belum memiliki rumah. Karena itu, jika kondisi ekonomi telah berjalan normal, pemerintah menargetkan pada 2025 seluruh rakyat Indonesia akan hidup di rumah layak huni. Pemerintah saat ini menyiapkan dana APBN senilai Rp 25 triliun guna mensubsidi pembangunan rumah per daerah setiap tahun. Namun

pemberian dana itu juga mempertimbankan kesiapan suatu daerah. “Kalau pengembang atau daerah siap membangun, siapa saja yang lebih dulu mendaftar akan disepakati. Pemerintah juga telah menunjuk seluruh perbankan, seperti BTN, BNI, BRI, BPD, BPR, hingga BMT yang kuat pendanaannya, maka bisa disetujui,”terang Yusuf. Pada sisi lain, Gubernur Sumsel Alex Noerdin, mengatakan, Pemprov Sumsel sangat mendukung upaya REI Sumsel melaksanakan pembangunan perumahan meski mengalami kesulitan. “Saya tahu kesulitan pengembang itu salah satunya tidak adanya ketersediaan lahan. Karena itu, pemerintah akan mendukung pengembang sehingga lebih mudah mencari dan membangun perumahan bagi masyarakat,” janji Alex. Sekretaris DPD REI Sumsel Agus Alamsyah optimist pada tahun mendatang pihaknya dapat membangun rumah bagi masya-

rakat. Meski kondisi perekonomian dunia terguncang, sektor properti menurut Agus tetap menjadi unggulan yang mampu bertahan. “Hampir seluruh sektor terganggu, tetapi perumahan tetap menjadi incaran lantaran sektor ini bernilai investasi,”katanya. (yat)


Opini

7

Mutu SDM dan Tantangan Kompetisi Oleh: Siswadi

B

BULAN November dikenal sebagai Bulan Mutu Nasional. Apa yang dapat dan penting kita refleksikan terkait dengan momen tersebut? Kiranya perlu kita catat, salah satu isu penting yang patut menjadi perhatian saat ini adalah mutu/kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang memprihatinkan. Lebih memprihatinkan lagi bila hal itu dihadapkan dengan daya saing bangsa kita. Ironisnya, belum ada upaya serius dan komprehensif dari pemerintah untuk mengatasi masalah itu. Padahal tren pada saat ini dan beberapa tahun ke depan adalah persaingan yang makin ketat yang tidak hanya antarsumber daya lokal, tetapi kita pun harus bersiap menghadapi serbuan SDM dari luar negeri yang akan masuk dalam jumlah lebih besar. Beberapa waktu lalu United Nations for Development Program (UNDP) mengeluarkan laporan mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang mencakup 175 negara. Laporan itu menyebutkan, IPM Indonesia merosot dari angka 0,684 menjadi 0,682. Hal itu menyebabkan peringkat negara kita turun dari posisi 110 menjadi 112 dari 175 negara yang disurvei. Posisi itu masuk kategori sedang. Bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN maka posisi Indonesia berada di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam. Peringkat Indonesia hanya lebih baik dari Myanmar, Kamboja, dan Laos. Kenyataan itu sangat ironis, terutama jika dikaitkan dengan upaya dan kegiatan pembangunan nasional yang telah dilakukan pemerintah selama ini dan daya kompetisi kita ke depan. Akan mampukah negara kita dan SDM kita memenuhi persyaratan untuk ikut dalam persaingan global? Perlu diketahui, di dalam memenuhi persyaratan untuk ikut dalam persaingan global dengan posisi dan potensi yang layak, maka persoalan memacu daya saing tidak cukup dengan persiapan seperti yang dilakukan sebelum terjadi perubahan-perubahan. Konsep perubahan yang sering menjadi strategi di banyak negara dilakukan dengan meningkatkan konsep keunggulan bersaingnya, dari keunggulan komperatif menjadi keunggulan kompetitif. Untuk mencapai keunggulan kompetitif yang sesuai dengan perkembangan, maka di samping teknologi dan kebijakankebijakan pendukung, amat dibutuhkan pula adanya kualitas organisasi, di mana di sini persoalan manusia dan cara bekerjanya menjadi variabel penentuan peringkatnya. Dan dalam hal ini masalah yang dibicarakan kali ini yaitu integritas

dan profesionalisme SDM, menjadi tuntutan. Pada saat ini, Indonesia berdasarkan data terbaru dari Global Competitiveness Report, posisinya berada dalam peringkat ke 67 dari 80 negara atau yang terendah dari negara-negara pendiri dari Asean (Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina). Dengan kata lain, dalam kompetisi global, apakah Indonesia akan mampu bersaing? Keunggulan personal di tingkat kemampuan teknis yang mewarnai format kualitas profesionalisme, tampaknya tidak cukup sebagai jaminan sebuah karier dan usaha akan sukses dalam kompetisi global. Sebagai contoh, pada peristiwa akhir tahun 2001, ada sebuah perusahaan di bidang energi yang beroperasi secara global, yaitu Enron, USA. Perusahaan yang dikenal merekrut para profesional dengan klasifikasi tinggi di dunia yang berhasil mencapai tingkat kesuksesan itu tiba-tiba harus berhenti berusaha karena moral hazard dari para profesional bahkan top manajemennya. Kasus-kasus yang sama juga banyak terjadi di Indonesia, yang oleh karenanya mengakibatkan krisis nasional yang masih kita rasakan sampai hari ini. Sebaliknya di Jepang, dalam menghadapi persaingan dengan negara-negara industri maju, khususnya Amerika dan Jerman yang diwakili melalui keunggulan para profesionalnya, dirasakan membahayakan industri-industrinya bahkan perekonomiannya terganggu. Pemerintah Jepang melakukan kebijakan dan program nasional terhadap pengembangan SDMnya, terutama peningkatan kualitas dan kuantitas para profesionalnya, walaupun dari sisi integritas masih dalam tingkat yang lebih tinggi. Globalisasi yang ditandai bebasnya perdagangan, lalu-lintas kapital, teknologi dan pengetahuan, juga membuat bebasnya arus lalu-lintas SDM. Ini berarti, Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, sektor jasa tenaga kerja seharusnya menjadi prioritas tinggi negara untuk dikembangkan menjadi kekuatan yang ditawarkan di pasar global. Tapi realitasnya belum tergarap dengan baik, dan justru kita kian mengalami penurunan kualitas SDM. Ini akan membuka peluang masuknya SDM dari negara-negara lain. Karena kita kekurangan tenaga-tenaga di level menengah dan tenaga-tenaga dengan keahlian khusus, maka tidak terhindarkan kita harus mengundang dan menerima tenaga-negara asing yang dibutuhkan oleh usaha-usaha baru di berbagai sektor akibat promosi dan kebutuhan investasi di Indonesia. Investasi sendiri merupakan prioritas tinggi yang harus didorong tumbuh untuk memperbaiki perekonomian nasional yang terpuruk dan menampung angkatan kerja yang kian besar. Ironisnya, walau di dalam negeri kita

telah tersedia SDM dengan kualifikasi khusus, masih kerap terjadi mereka itu belum dapat diterima oleh pasar karena citra pekerja Indonesia belum mampu membangun image kepastian dan keyakinan. Konsekuensinya, banyak perusahaan domestik yang terpaksa mempekerjakan tenaga asing semata-mata untuk meyakinkan pembeli. Internasionalisasi SDM selain menghasilkan devisa juga akan bermanfaat sebagai sarana promosi produk nasional di luar negeri. Bahkan jika belajar dari pengalaman negara seperti Filipina dan Korea, di saat menghadapi masa krisis ekonomi beberapa tahun lalu, para pekerja dan warganegaranya yang berada di luar negeri dengan semangat kejuangan bertindak sebagai importir dengan mengambil risiko mengambil keuntungan yang kecil asalkan bisa ikut menjual produk dalam negerinya. Tujuannya untuk mempercepat proses perbaikan ekonomi dalam negerinya. Problem lain yang tak kalah penting yang mesti ditanamkan bagi SDM yang akan bekerja dalam komunitas global ialah kemampuan untuk mengenal dan menyesuaikan budaya lokal di mana mereka bekerja. Apalagi bagi mereka yang akan menduduki jabatan yang strategis, sungguh penting mempunyai pemahaman manajemen multikultur karena kelak akan kerap berhadapan dengan hambatan yang bermuara dari perbedaan kultur. Perbedaan kultur tidak cuma di level bangsa atau negara, bahkan dalam skala perusahaan telah memiliki kultur korporasi yang tersendiri. Memenangkan persaingan global tak cukup sekadar melalui tawaran atas produk atau jasa yang bermutu dalam tampilan ataupun prosesnya, termasuk harga yang bersaing. Tapi ternyata juga dibutuhkan kemampuan mengatasi tantangan yang terjadi karena adanya interaksi bisnis antarkulturnya. Artinya, dalam pasar global yang tengah berkembang, bisnis akan senantiasa menemui tantangan-tantangan baru yang kadang-kadang berbeda sama sekali dengan kebiasaan sebelumnya. Solusi untuk keadaan tersebut, tak bisa ditawar lagi, motor di balik dinamika bisnis yakni SDM harus senantiasa mencermati dan menyesuaikan dengan keadaan tadi. Negara (pemerintah) kita idealnya harus bisa pula menyiasati dan menyiapkan SDM-SDM bermutu sesuai dengan konteks tersebut di atas.

Penulis adalah Direktur Pusat Studi Kebijakan URJ Magelang

Liputan Kota

8


Rp 70 Miliar untuk Peningkatan Mutu Guru Palembang, WK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang, pada 2009 mendatang menyiapkan anggaran pendidikan senilai Rp 70 miliar atau sekitar 60 persen dari total anggaran dinas guna meningkatkan kualitas guru. Sementara sisa 40 persen lagi akan dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur sekolah serta biaya operasional lainnya. Sejumlah program akan direalisasikan. Di antaranya pemerataan distribusi guru, proporsionalitas jumlah guru dan siswa, serta pemetaan kondisi sekolah. “Selain itu, akan digelar pula pelatihan dan pendidikan, seperti musyawarah guru mata pelajaran, pelatihan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), dan pelatihan manajemen bagi kepala sekolah. Kami juga tetap berkomitmen untuk melanjutkan program sertifikasi dan peningkatan kualifikasi guru,” ungkap Kepala Disdikpora Hatta Wazol, Senin (26/11). Hatta berharap, dengan program-program yang telah dirancang tersebut dapat memacu guru untuk mengembangkan diri serta meningkatkan citra dan kualitas pengajaran maupun pembelajaran. Siapkan Dana Rp 10 Miliar Sementara itu, terkait adanya program pendidikan gratis dari Pemprov Sumsel, Disdikpora telah menyiapkan dana berba-

DIHARAPKAN DENGAN PROGRAM-PROGRAM YANG TELAH DIRANCANG TERSEBUT DAPAT MEMACU GURU UNTUK MENGEMBANGKAN DIRI SERTA MENINGKATKAN CITRA DAN KUALITAS PENGAJARAN

sis siswa sekitar Rp 10 miliar yang akan digunakan untuk sharing (pembagian) dengan pemerintah provinsi. Untuk sekolah-sekolah swasta di Palembang yang tergolong elite, seperti Kusuma Bangsa dan Xaverius, kata Hatta, pihaknya tidak bisa memaksakan pendidikan gratis. “Namun, bagi sejumlah sekolah elite berstatus milik pemerintah (negeri), akan

dilihat dulu berapa biaya operasionalnya. Jika dana tersebut masih bisa ditutupi pemprov, hal itu bukan masalah,” ujar Hatta. “Ini sesuai amanat yang terkandung dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orangtua,” tambahnya. (yat)


Serba - Serbi

9

Malassezia, Penyebab Utama Ketombe

D

DATA ini telah dipersentasikan oleh para peneliti P&G dalam acara Kongres Dermatologi Dunia (World Congress of Dermatology) beberapa waktu lalu. Mereka menyatakan bahwa ketombe bukan disebabkan oleh menumpuknya jamur Malassezia furfur (M. furfur) seperti yang kita ketahui sebelumnya. Ketombe biasa banyak menyerang lebih dari 50 persen orang Kaukasia dan 80 persen orang Afrika, yang disebabkan buangan protein dari dua jenis jamur Malassezia yang lain yaitu M restricta dan M globosa. Dalam suatu penelitian yang dilakukan beauty care senior scientist P&G, Thomas Dawson JR Ph.D dalam judul ”Fast, Noninvansive Method for Molecular Detection and Speciation of Malassezia on Human Skin, and Application to Dandruff Microbiology”, bahwa dari 70 responden yang menderita ketombe ditemukan adanya jenis jamur Malassezia. Dalam kasus ini, ditemukan 70 persen jamur M restricta dan 45 persen jamur M globosa, sedangkan jamur M furfur tidak terdeteksi pada semua responden. Malassezia adalah genus jamur lipophilic yang merupakan bagian dari flora normal kulit kepala manusia. M restricta dan M globosa memakan protein dari folikel rambut. Penyerapan sebagian protein yang tinggal di kulit menyebabkan iritasi di kulit kepala yang menyebabkan terjadinya ketombe. ”Kami telah mempelajari ketombe dan kondisi kulit kepala lainnya selama beberapa tahun, memfokuskan kepada organisme tertentu yang menyebabkan terjadinya penyimpangan,” kata Dr Dawson. ”Kami harap data-data ini dapat memberikan masukan kepada perkembangan perawatan ketombe dengan pendekatan baru,” tambahnya. ”Data-data baru mengenai penyebab sebenarnya dari ketombe adalah langkah maju yang besar dalam memahami ketombe, yang akan berguna untuk komunitas ahli kulit,” ujar Boni Elewski MD, profesor kulit di Universitas Alabama, Birmingham. ”Penelitian ini memungkinkan untuk perkembangan penanganan anti-ketombe yang lebih efektif, dan tidak hanya mengatasi keadaan, tetapi dapat juga membantu mencegah timbulnya ketombe,” lanjut Boni. Ketombe Menyerang Penemuan Dr Dawson juga berlaku untuk seborrheic dermatitis, bentuk yang lebih parah dari ketombe yang menyerang lebih dari 10 persen orang Kaukasia. Ini menyebabkan serpihan besar, rasa gatal

yang hebat, kemerahan dan iritasi. Pekerjaan sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti P&G menunjukkan bahwa kelebihan protein berkolerasi dengan ketombe dan seborrheic dermatitis. Studi ini juga menunjukkan bahwa mengurangi jumlah sebum dengan rajin keramas memperbaiki tanda klinis seborrheic dermatitis. Hal tersebut juga mendukung teori yang mengatakan bahwa sebum mempunyai efek positif dalam pertumbuhan jamur. Dr Dawson menekankan bahwa P&G akan melakukan studi kuantitatif yang rinci untuk mendefinisikan peranan jamur Malasssezia jenis lain dengan lebih baik, termasuk peranan sensitivitas individual terhadap M globosa dan M restricta. ”P&G berkomitmen untuk mencari dan mengerti teknologi di balik masalah kulit seperti ketombe, sehingga kami dapat terus memberikan kepada para profesional kesehatan dan konsumen penanganan ketombe yang paling efektif,” tegas Eric Amstrong, vice president of research & development, divisi global hair care P&G. Meneliti Lebih Jauh Secara khusus, P&G akan meneliti lebih jauh dan dalam mengenai peranan protein dalam hubungannya dengan ketombe dan seborrheic dermatitis, untuk terus mengembangkan keampuhan yang terbaik dari produk-produk antiketombe. Sebagai tambahan, para peneliti P&G akan meneliti lebih dalam lagi alasan mengapa untuk sebagian pasien bereaksi

terhadap jamur Malassezia, sedangkan yang lainnya tidak. Beberapa tahun yang lalu, komunitas ilmiah tidak setuju mengenai peranan Malassezia dalam timbulnya ketombe. Sejumlah peneliti berargumen bahwa peningkatan penambahan sel di kulit kepala terutama disebabkan oleh ketombe, dan mikroorganisme seperti Malassezia, hanya menunjukkan ketidaknormalan utama kulit. Pada tahun 1970/80-an, studi-studi ilmiah menunjukkan keefektifan suatu unsur antijamur khusus dalam memperbaiki kondisi kulit kepala yang kronis. Para peneliti membuktikan sebuah hubungan antara Malassezia dengan ketombe dan seborrheic dermatitis. Mereka berasumsi bahwa M furfur adalah penyebabnya. Baru-baru ini studi ilmiah mendukung hubungan antara Malassezia dan protein dalam kaitannya dengan ketombe. Studistudi ilmiah yang lalu, menunjukkan keterlibatan Malassezia dalam sejumlah ilmu penyakit, berhubungan dengan perubahan protein permukaan kulit. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa hanya dua dari sembilan spesies Malassezia yang terdapat di kulit kepala, yang dapat menyerap protein alami di kulit kepala. Hal lain yang dapat menunjukkan hubungan antara ketombe dan M restricta dan M globosa, adalah Malassezia memakai enzimnya untuk memecah trigliserin (protein). (pr/net)

10

Ragam


LSM Harus Segera Lakukan Reposisi Peran

S

ETELAH lima tahun berjalan pada era reformasi, lembaga swadaya masyarakat yang selama ini aktif melakukan penguatan masyarakat sipil ternyata belum berhasil menunjukkan perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karena itu, LSM harus segera mereposisi peran mereka, terlebih setelah rezim Orde Baru jatuh, disusul dengan melemahnya posisi negara terhadap pasar internasional. LSM diminta untuk tidak hanya terperangkap dalam aksi perlawanan terhadap kekuatan hegemonik yang cuma mengandalkan pada komitmen moral belaka, namun juga harus diimbangi dengan kemampuan manajerial, punya metode yang strategis dan informatif pada masyarakat. Reposisi peran LSM ini muncul dalam diskusi “Perlukah LSM Melakukan Shifting of Paradigm?: Good Governance sebagai Alternatif” yang diselenggarakan Indonesian Institute for Civil Society di Wisma PKBI, Jakarta, beberapa waktu lalu. Pembicara yang hadir adalah Fajar Sudarwo (aktivis LSM Satu Nama), Meuthia Ganie Rochman (peneliti dari Laboratorium Sosiologi Universitas Indonesia) dan Ray Rangkuti (Direktur Eksekutif Komite Independen Pemantau Pemilu). Menurut Meuthia, setelah Indonesia masuk dalam era reformasi, ternyata pembaruan yang berusaha dilakukan oleh LSM selama ini tidak juga menunjukkan hasil. Seharusnya hal ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh para pegiat LSM. “Komunitas LSM itu sebenarnya adalah anak emas dari civil society, tetapi kenapa mereka tidak berhasil melakukan perubahan? Apakah ada yang salah dengan konsep gerakan yang dilakukan LSM-LSM Indonesia,” jelas Meuthia. Ia menambahkan, selaku peneliti sosial, ia melihat bahwa LSM di Indonesia terperangkap pada upaya-upaya untuk melawan kekuatan hegemonik, baik dari negara maupun dari lembagalembaga keuangan internasional. Ternyata upaya melawan kekuatan hegemonik ini tidak didukung kemampuan logistik dan manajerial yang baik serta metode yang strategis. LSM cenderung melupakan aspek logistik, manajerial serta bekerja dengan

menggunakan metode yang strategis. Sulit transparan Fajar dari LSM Satu Nama yang selama ini aktif sebagai pegiat LSM mengatakan bahwa proses transparansi didalam tubuh LSM sangat sulit terjadi. Transparansi ini terlihat dari ketidakikhlasan LSM melaporkan soal akuntabilitas keuangan serta pergantian kepemimpinan di dalam struktur LSM. “Jika LSM tidak segera mereposisi perannya dan memperbaiki diri, sebenarnya hanya tinggal tunggu waktu kapan rakyat membubarkan LSM, seperti yang pernah terjadi di Cile. Sebab, saat ini stigma masyarakat terhadap LSM sudah negatif,” jelas Fajar. Padahal, masih banyak pegiat-pegiat LSM yang masih punya idealisme yang tinggi untuk bisa berpihak pada rakyat. Namun, kata Fajar, justru mereka yang masih baik ini sudah tertutup dengan perilaku pegiat-pegiat LSM lain yang hanya mengejar proyek. Ray Rangkuti dari KIPP mengatakan, meskipun masyarakat banyak yang kecewa dengan kehadiran LSM-LSM, ini adalah pilihan yang lebih baik ketika suasana negara masih juga tidak baik. Dengan semakin banyaknya organisasi sipil yang mengawasi kinerja negara akan semakin mendorong pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia. Peran LSM dalam Pemilu SALAH satu fenomena di era reformasi adalah tumbuhnya berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara. Kehadiran LSM itu, dapat menjadi alternatif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat yang belum tertampung oleh lembaga-lembaga perwakilan (DPR/MPR/ DPD) maupun partai politik. Bahkan, bisa menjadi penyalur aspirasi masyarakat untuk disampaikan pada lembaga eksekutif, ikut mengawasi jalannya penyelenggaraan negara dan lain sebagainya. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, LSM dapat ikut meningkatkan pengawasan jalannya pemilihan umum, sejak pembentukan UU peran partaipartai, KPU, sampai penghitungan suara. Sangat ideal, apabila semua itu dilakukan dalam memperkuat demokrasi kita. LSM diharapkan lebih mengacu pada nilai-nilai, berjangka panjang demi kebaikan seluruh bangsa. Karena itu, LSM harus bersifat independen, meskipun bisa saja memiliki kerjasama internasional. Dalam

pengertian independen itu LSM harus tetap mengabdi pada kepentingan nasional, meskipun memiliki jaringan internasional. Disinilah bisa terjadi perbenturan, oleh karena bisa terjadi, berkat hubungan internasionalnya, nilai-nilai yang menjadi acuan bisa berbeda. Suatu hal yang bisa dimaklumi, disebabkan alam keterbukaan yang begitu luas. Harapan apa yang ingin kita sampaikan pada LSM-LSM yang terlibat pemilihan umum? Seandainya kita sepakat, bahwa peran LSM hendaklah bisa berperan positif dalam menumbuhkan demokrasi di Indonesia, maka peran yang diharapkan itu, antara lain adalah: Pertama, agar rakyat dapat memperoleh informasi yang seluasluasnya dan setepat-tepatnya, buat apa mereka memilih. Ukuran keberhasilannya, partisipasi masyarakat yang tinggi, sehingga jumlah Golput dapat ditekan serendah mungkin. Kedua, ikut menjaga kondisi pemilihan umum yang kondusif, agar rakyat bebas memilih wakilnya serta Presiden/Wakil Presidennya, sesuai dengan aspirasinya. LSM selayaknya tidak mempengaruhi pemilih untuk menentukan pilihannya, agar kebebasan memilih dalam arti yang sesungguhnya dapat tercipta. LSM selayaknya membawa misi edukatif, informasi, dan kontrol terhadap terselenggaranya pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia. Meskipun menyelenggarakan quick-count merupakan bagian dari kebebasan memperoleh informasi, selayaknya bisa diselenggarakan secara bertanggung-jawab, ilmiah, dan objektif; agar tidak menimbulkan permasalahan. Demikian juga membuat prediksi hasil pemilihan umum, kalau ternyata keliru, bisa menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini juga penting untuk menjaga kredibilitas, agar perannya tidak dianggap memihak, apalagi dipesan oleh suatu partai politik ataupun calon Presiden/Wakil Presiden. Tugas yang tidak mudah, namun (sesungguhnya) sangat mulia, sebagai wujud membangun demokrasi yang sehat. (yat/berbagai sumber)


Profil

11

Ki Hajar Dewantara (1889-1959) Bapak Pendidikan Nasional ENDIRI Taman Siswa ini adalah Bapak Pendidikan Nasional. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Hari lahirnya, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ajarannya yang terkenal ialah tut wuri handayani (di belakang memberi dorongan), ing madya mangun karsa (di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa), ing ngarsa sungtulada (di depan memberi teladan). Ia meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 28 April 1959 dan dimakamkan di sana. Terlahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soeryaningrat. Ia berasal dari lingkungan keluarga kraton Yogyakarta. Raden Mas Soewardi Soeryaningrat, saat genap berusia 40 tahun menurut hitungan Tahun Caka, berganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara. Semenjak saat itu, ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Perjalanan hidupnya benar-benar diwarnai perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsanya. Ia menamatkan Sekolah Dasar di ELS (Sekolah Dasar Belanda) Kemudian sempat melanjut ke STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputera), tapi tidak sampai tamat karena sakit. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar antara lain Sedyotomo, Midden Java, De Express, Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer dan Poesara. Pada masanya, ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat antikolonial bagi pembacanya. Selain ulet sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda Boedi Oetomo untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian, bersama Douwes Dekker (Dr. Danudirdja Setyabudhi) dan dr. Cipto Mangoenkoesoemo, ia mendirikan Indische Partij (partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia) pada tanggal 25 Desember 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Mereka berusaha mendaftarkan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum pada pemerintah kolonial Belanda. Tetapi pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jendral Idenburg berusaha menghalangi kehadiran partai ini dengan menolak pendaftaran itu pada tanggal 11 Maret 1913. Alasan penolakannya adalah karena organisasi ini dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan menggerakan kesatuan untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Kemudian setelah ditolaknya pendaftaran status badan hukum Indische Partij ia pun ikut membentuk Komite Bumipoetra pada November 1913. Komite itu sekaligus sebagai komite tandingan dari Komite Perayaan Seratus Tahun Kemerdekaan Bangsa Belanda. Komite Boemipoetra itu melancar-

P

kan kritik terhadap Pemerintah Belanda yang bermaksud merayakan seratus tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis dengan menarik uang dari rakyat jajahannya untuk membiayai pesta perayaan tersebut. Sehubungan dengan rencana perayaan itu, ia pun mengkritik lewat tulisan berjudul Als Ik Eens Nederlander Was (Seandainya Aku Seorang Belanda) dan Een voor Allen maar Ook Allen voor Een (Satu untuk Semua, tetapi Semua untuk Satu Juga). Tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda yang dimuat dalam surat kabar de Expres milik dr. Douwes Dekker itu antara lain berbunyi: “Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Pikiran untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka dan sekarang kita garuk pula kantongnya. Ayo teruskan penghinaan lahir dan batin itu! Kalau aku seorang Belanda. Apa yang menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku terutama ialah kenyataan bahwa bangsa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu pekerjaan yang ia sendiri tidak ada kepentingannya sedikitpun”. Akibat karangannya itu, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jendral Idenburg menjatuhkan hukuman tanpa proses pengadilan, berupa hukuman internering (hukum buang) yaitu sebuah hukuman dengan menunjuk sebuah tempat tinggal yang boleh bagi seseorang untuk bertempat tinggal. Ia pun dihukum buang ke Pulau Bangka. Douwes Dekker dan Cipto Mangoenkoesoemo merasakan rekan seperjuangan diperlakukan tidak adil. Mereka pun menerbitkan tulisan yang bernada membela Soewardi. Tetapi pihak Belanda menganggap tulisan itu menghasut rakyat untuk memusuhi dan memberontak pada pemerinah kolonial. Akibatnya keduanya juga terkena hukuman internering. Douwes Dekker dibuang di Kupang dan Cipto Mangoenkoesoemo dibuang ke pulau Banda. Namun mereka menghendaki dibuang ke Negeri Belanda karena di sana mereka bisa memperlajari banyak hal dari pada didaerah terpencil. Akhirnya mereka diijinkan ke Negeri Belanda sejak Agustus 1913 sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman. Kesempatan itu dipergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran, sehingga Raden Mas Soewardi Soeryaningrat berhasil memperoleh Europeesche Akte. Kemudian ia kembali ke tanah air di tahun 1918. Di tanah air ia mencurahkan perhatian di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Setelah pulang dari pengasingan, bersama rekan-rekan seperjuangannya, ia

pun mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional, Nationaal Onderwijs Instituut Tamansiswa (Perguruan Nasional Tamansiswa) pada 3 Juli 1922. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Tidak sedikit rintangan yang dihadapi dalam membina Taman Siswa. Pemerintah kolonial Belanda berupaya merintanginya dengan mengeluarkan Ordonansi Sekolah Liar pada 1 Oktober 1932. Tetapi dengan kegigihan memperjuangkan haknya, sehingga ordonansi itu kemudian di cabut. Di tengah keseriusannya mencurahkan perhatian dalam dunia pendidikan di Tamansiswa, ia juga tetap rajin menulis. Namun tema tulisannya beralih dari nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Tulisannya berjumlah ratusan buah. Melalui tulisan-tulisan itulah dia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Sementara itu, pada zaman Pendudukan Jepang, kegiatan di bidang politik dan pendidikan tetap dilanjutkan. Waktu Pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dalam tahun 1943, Ki Hajar duduk sebagai salah seorang pimpinan di samping Ir. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta dan K.H. Mas Mansur. Setelah zaman kemedekaan, Ki hajar Dewantara pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama. Nama Ki Hadjar Dewantara bukan saja diabadikan sebagai seorang tokoh dan pahlawan pendidikan (bapak Pendidikan Nasional) yang tanggal kelahirannya 2 Mei dijadikan hari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional melalui surat keputusan Presiden RI No.305 Tahun 1959, tanggal 28 November 1959. Penghargaan lain yang diterimanya adalah gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1957. Dua tahun setelah mendapat gelar Doctor Honoris Causa itu, ia meninggal dunia pada tanggal 28 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Kemudian oleh pihak penerus perguruan Taman Siswa, didirikan Museum Dewantara Kirti Griya, Yogyakarta, untuk melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hadjar Dewantara. Dalam museum ini terdapat benda-benda atau karya-karya Ki Hadjar sebagai pendiri Tamansiswa dan kiprahnya dalam kehidupan berbangsa. Koleksi museum yang berupa karya tulis atau konsep dan risalah-risalah penting serta data suratmenyurat semasa hidup Ki Hadjar sebagai jurnalis, pendidik, budayawan dan sebagai seorang seniman telah direkam dalam mikrofilm dan dilaminasi atas bantuan Badan Arsip Nasional. Bangsa ini perlu mewarisi buah pemikirannya tentang tujuan pendidikan yaitu memajukan bangsa secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan agama, etnis, suku, budaya, adat, kebiasaan, status ekonomi, status sosial, dan sebagainya, serta harus didasarkan kepada nilai-nilai kemerdekaan yang asasi. (net)

12

Geliat Kota


KOTA PALEMBANG DARI WAKTU KE WAKTU TERUS BERBENAH. SARANA DAN PRASARANA PEMBANGUNAN, BAIK SECARA FISIK MAUPUN MENTAL TERUS DIUPAYAKAN. DEMI MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT. BERIKUT GELIAT KOTA PALEMBANG DALAM BIDIKAN LENSA WARTA KOTA. (FOTO-FOTO: MASTOP, SAIRIN, WINARDI, RYO, IST/NET)

PEMERAN DUL MULUK SEDANG BERAKSI PADA FESTIVAL DUL MULUK BELUM LAMA INI

ESCAVATOR SEDANG MENGERUK KOLAM RETENSI DI KAWASAN GOR PALEMBANG GUNA MENGENDALIKAN BANJIR

PESERTA INTERNATIONAL DRAGON BOAT FESTIVAL SEDANG BERADU KEKUATAN DAN STRATEGI UNTUK MEMENANGKAN PERTANDINGAN

MUSISI GAEK YANG MASIH BERKIPRAH MEMPERTAHANKAN BUDAYA TRADISIONAL PALEMBANG PATUT MENJADI CONTOH BAGI KAUM MUDA

ANGKUTAN SUNGAI YANG SELALU SIAP UNTUK MENYEBRANGKAN PENUMPANG DARI HULU KE HILIR

HOTEL BERBINTANG DAN GEDUNG PERKANTORAN DI PUSAT KOTA CERMIN PALEMBANG SEBAGAI KOTA METROPOLITAN

PENGHARGAAN KE PADA LURAH YANG BERHASIL MEMBANGUN DAERAHNYA DIBERIKAN LANGSUNG OLEH WALIKOTA PALEMBANG

BAJU ADAT PENGANTIN KOTA PALEMBANG , YANG IDENTIK DENGAN SONGKET BEGITU INDAH DIPADU DENGAN BENANG EMASNYA

GEDUNG PASAR 16 ILIR YANG SAAT INI LEBIH TERTATA RAPI DAN BERSIH

Kota Palembang Raih PKPD-PU Award 2008

Recommend Documents