Air Minum. dan Sanitasi. Candradimuka PLUS! Belajarlah Pengembangan Ekonomi Lokal Sampai ke Negeri Siam 14

Belajarlah Pengembangan Australia Lanjutkan Ekonomi Lokal Hibah Air Minum Sampai ke Negeri Siam dan Sanitasi Indonesia

14

24

Edisi 5/Tahun X/Mei 2012

Yuk Bikin Kompos, Mudah dan Murah Lho...!!

28

kementerian pekerjaan umum

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Candradimuka

Air Minum dan Sanitasi • Bangunan Hijau sebagai Solusi Ekologis di Permukiman PLUS! INOVASI Padat Penduduk

daftar isi

Edisi 54Tahun X4Mei 2012

Berita Utama itu Bernama Balai 4 Candradimuka Teknik Air Minum dan Sanitasi Balai TAMS Wilayah I, 5 Kepala Bambang Sudiatmo Bukan Masalah Anggaran, Kedepankan Inovasi!

Lengkap Sudah, 8 Fasilitas Tinggal Implementasi Peserta Bantek PDAM 11 Evaluasi Pembinaan SDM Jadi Tantangan Serius

4 21

liputan khusus

14 Belajarlah Pengembangan Ekonomi Lokal Sampai ke Negeri Siam

Asal Mula Doi Tung Development 18 Project (DTDP)

info baru

21

Hari Air Dunia 2012 Air dan Ketahanan Pangan

Lanjutkan Hibah Air Minum 24 Australia dan Sanitasi Indonesia

18 24

Duta Sanitasi Nasional 2012 26 Seleksi Dari Kabupaten Menuju Nasional

inovasi Bikin Kompos, 28 Yuk Mudah dan Murah Lho...!! Hijau sebagai Solusi 30 Bangunan Ekologis di Permukiman Padat Penduduk

2

26 30

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Budi Yuwono P Penanggung Jawab Penanggung Jawab Antonius Budiono Antonius Budiono Dewan Redaksi Dewan Redaksi Susmono, Danny Sutjiono, Dadan Krisnandar, Danny Sutjiono, M. Sjukrul M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, Amin, Amwazi Idrus, Guratno Hartono, Guratno Hartono, Tamin MZ. Tamin MZ. Amin, Nugroho TriAmin, Utomo Nugroho Tri Utomo Pemimpin Redaksi Pemimpin Redaksi Dian Irawati, Sudarwanto Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori T.M. Hasan, Bukhori Bagian Produksi BagianA.Produksi Erwin Setyadhi, Djoko Karsono, Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Fajar Santoso, Muhargiady, Sri Murni Edi K,Ilham Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Sri Murni Edi K, Desrah, Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Indah Danang BhimaRaftiarty, Dhananjaya, DjatiPidekso Waluyo Widodo, Indah Raftiarty, Danang Pidekso Bagian Administrasi & Distribusi

Luargo, Joni Santoso,&Nurfathiah Bagian Administrasi Distribusi Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Kontributor Dwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono, Kontributor Nieke Mulana MP. Sibuea, DwityoNindyaputri, A. Soeranto,R.Hadi Sucahyono, Adjar Rina Farida, Didiet Akhdiat, Nieke Prajudi, Nindyaputri, R. Mulana MP.A.Sibuea, RG. Eko Djuli S,Rina Dedy Permadi, Adjar Prajudi, Farida, Didiet A. Akhdiat, Th Srimulyatini Respati, Joerni Makmoerniati, RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Syamsul Hadi, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Rina Agustin, Handy B. Legowo, Hendarko Rudi S, Iwan Dodi Krispatmadi, RudiDharma A. Arifin,S, Rina Agustin, Handy B.Setyaningrum, Legowo, Dodi Alex Krispatmadi, Endang A. Chalik, Rudi A.Mursito, Arifin, Endang Setyaningrum, Djoko N. Sardjiono, Alex A.M. Chalik, Djoko Mursito, Sardjiono, Oloan Simatupang, Hilwan,N.Kun Hidayat S, Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, Deddy Sumantri, M. Halasan Sitti Bellafolijani, AulawiSitompul, Dzin Nun, Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Agus Achyar, Ratria Anggraini, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Dian Hastuti, Sudjimah, AgusSuci Achyar, RatriaEmah Anggraini, Dian Suci Hastuti, Susi Simanjuntak, Didik S. Fuadi, EmahMDS Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Airyn Saputri, Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Budi Sukahar, Budi Prastowo, Prastowo, Aswin Aswin G. G. Sukahar, Wahyu Putri Intan Intan Suri, Suri, Wahyu K. K. Susanto, Susanto, Putri Siti Aliyah Junaedi Siti Aliyah Junaedi Alamat Redaksi Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Telp/Fax. 021-72796578 Email Email [email protected] [email protected]

Bengkel SDM Air Minum dan Sanitasi Air minum dan sanitasi adalah satu tarikan nafas. Seharusnya pembangunan prasarana dan sarana dasar kedua bidang tersebut berlari sejajar, juga dengan sosialisasi program dan output dan outcome yang dihasilkannya. Namun, hingga saat ini sanitasi masih terkesan di belakang air minum. Bisa jadi itu disebabkan sumber daya manusia bidang sanitasi kurang ‘dominan’ di level pengambil kebijakan. Akhirnya, keterbelakangan sanitasi seperti nasib urusan belakang, baik dari aspek penganggaran, kelembagaan, sumber daya, political will, potensi investasi, maupun lainnya. Jika air minum memiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) hampir di setiap kabupaten/kota, maka PD PAL belum semua memiliki. Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) pun masih beragam nama untuk mengurus sanitasi. Satu aspek lain yang cukup mencolok, jika masyarakat sudah terbuka menerima tarif dasar listrik maupun air minum, tak demikian dengan keharusan membayar retribusi sampah,maupun jaringan pipa air limbah terpusat (Sewerage system). Dengan permasalahan yang ada ini, pengembangan kapasitas SDM untuk menguasai teknis maupun non teknis kedua bidang itu menjadi perhatian Direktorat Jenderal Cipta Karya. Mulai 2011, Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi (TAMS) Wilayah I di Bekasi dan Wilayah II di Surabaya mulai digarap serius. Gelontoran dana menjadi hampir lima kali lipatnya untuk menambah frekuensi pelatihan, membenahi fasilitas bangunan, maupun infrastruktur penunjang pelatihan. Dengan tugasnya yang berat, Balai TAMS patut kami dukung agar keberadaannya dikenal oleh masyarakat luas maupun pemangku kepentingan bidang Cipta Karya, utamanya air minum dan sanitasi. Selamat membaca dan berkarya!

website http://ciptakarya.pu.go.id twitter @ditjenck Cover : Peserta diklat Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Bekasi (Foto: Buchori)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Edisi 5 4Tahun X4Mei 2012

3

berita utama

Candradimuka itu Bernama

Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi (TAMS) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memiliki peran strategis dalam meningkatkan keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) bidang air minum dan sanitasi di Indonesia. Sertifikasi yang diberikan menjadikan SDM tersebut sebagai kunci dalam menggerakkan roda pembangunan kedua bidang itu di daerah. Di internal Kementerian PU ada Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) yang memberikan pelatihan manajemen, administrasi, hingga perencanaan untuk pegawainya. Di bidang air minum, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) juga memberikan pelatihan serupa, meskipun baru sebatas SDM PDAM.

L

alu bagaimana dengan SDM air minum dan sanitasi non PDAM dan non PU, tapi menjadi penentu pembangunan dua bidang itu. Sebut misalnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), atau lainnya. Balai TAMS hadir untuk menjangkau semua yang bersinggungan dengan air minum dan sanitasi (penyehatan lingkungan permukiman) yang seterusnya akan disingkat AMPL. Keberadaan Balai TAMS di Cipta Karya tidak sendirian. Mereka didukung oleh partner unit kerja lainnya yang sinergis seperti Direktorat (Dit) Pengembangan Air Minum maupun Dit. Pengembangan PLP. Satu lagi adalah Badan Pendukung

Foto : Dok. Balai TAMS I

Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Sekretaris Ditjen Cipta Karya Dadan Krisnandar (tengah) didampingi Kepala Balai TAMS I Bambang Sudiatmo (kiri) dan peserta pelatihan

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) yang sangat getol memfasilitasi PDAM menjadi perusahaan sehat. Mereka bersinergi dengan data dan program, serta berbagi peran. Ada yang merencanakan program, memberi bimbingan manajemen, keuangan, kelembagaan, hingga teknis. Di peran terakhir ini, Balai TAMS menemukan fokusnya, meskipun tidak tertutup kemungkinan memberikan pelatihan perencanaan, kelembagaan, dan keuangan sesuai permintaan peserta pelatihan. Sekretaris Ditjen Cipta Karya, Dadan Krisnandar, sebagai pembina berharap Balai TAMS menjadi lembaga Diklat yang kredibel, setidaknya di tingkat Asia Tenggara. Harapan ini sudah didukung dengan standar kompetensi kerja SDM, standard pelatihan, dan standar uji yang perlu mendapatkan dukungan dari pihak-pihak di atas. Kompetensi adalah faktor yang menggaransi suksesnya seseorang dan karyanya. Sejak didirikan pada 1990, Balai TAMS terus berkomitmen melaksanakan peningkatan SDM bidang AMPL sebagai syarat penyelenggaraan pembangunan dua sektor ini. Pendiriannya melalui program hibah Jepang dan bertujuan meningkatkan kemampuan petugas dan pejabat yang memenuhi syarat untuk merencanakan, merancang, membangun, mengoperasikan dan memelihara fasilitas air minum dan sanitasi lingkungan. Visinya mengakar kuat, yaitu menjadikan balai pelatihan AMPL yang handal, bertumbuh kembang dan diakui nasional. Misinya antara lain dengan melaksanakan dan mengembangkan pelatihan unggulan, memberikan pelayanan prima, menyediakan fasilitas pelatihan yang bersih dan nyaman, meningkatkan kerjasama lintas sektoral, serta mengikuti perkembangan teknologi terkini dan beradaptasi dengan perubahan. (bcr)

berita utama

Kepala Balai TAMS Wilayah I, Bambang Sudiatmo

Bukan Masalah Anggaran,

Kedepankan Inovasi! Awal berkarir di Kementerian Pekerjaan Umum, awal tahun 1990 Bambang Sudiatmo menangani air minum di Jakarta. Sebagai lulusan Teknik Penyehatan ITB, ia kemudian tertantang lebih jauh dengan menyanggupi perintah atasannya saat itu, Poedjastanto, untuk menjadi partner Japan International Coorporation Agency (JICA) dalam perencanaan master plan air minum di Indonesia. Saat itu JICA baru saja merintis Pusat Latihan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) yang baru dibentuk 28 Mei 1990 yang selanjutnya berganti nama menjadi Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi (TAMS) hingga saat ini.

Bambang Sudiatmo, Kepala Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I

S

etelah menyelami Balai TAMS dengan aneka tugas dan prospeknya, pada 2005 ia menyimpan obsesi pada suatu hari akan menjadi pimpinan di kawah candradimukanya pegiat air minum dan sanitasi ini. Sejenak melupakan obsesi tersebut, Bambang kembali larut dalam perencanaan air minum di Bina Teknik Direktorat Jenderal Cipta Karya. Unit kerjanya menjadi bank data mengenai norma, standar, pedoman, dan kinerja Cipta Karya yang saat itu baru beralih struktur dari sektoral menjadi kewilayahan. Pada 1997, ia meninggalkan hiruk pikuk tugas di pusat dan memimpin proyek air minum di PDAM Kota Samarinda, dan memimpin proyek bantuan Bank Dunia untuk air minum Provinsi Kalimantan Timur. Tak lama kemudian Departemen Pekerjaan Umum bermitosis menjadi Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah dan Kementerian Negera Pekerjaan Umum. Setelahnya, Bambang diamanahi sebagai auditor di Inspektorat Jenderal sebelum akhirnya tsunami dahsyat menimpa Nangroe Aceh Darussalam. Kecakapannya di bidang air minum dan sanitasi mengantarkan kakinya ke bumi rencong ini dan berbaju Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias. Ia menjadi Direktur Air Minum, Sanitasi, dan Pelayanan Umum pada 2005, dua tahun setelahnya ia diangkat Presiden RI menjadi Deputi Perumahan dan Permukiman BRR hingga masa berakhirnya tugas badan ini. Pada medio Agustus 2010, obsesi terpendam itu menjadi nyata dengan ditugaskannya si Deputi ini menjadi Kepala Balai Air Minum dan Sanitasi Bekasi. Tantangan pertama, ia harus menghadapi kenyataan minimnya anggaran yang didapat Balai ini yang hanya Rp 5 miliar. Dengan DIPA sebesar itu hanya bisa mengadakan 10 kali pelatihan dalam setahun. Minimnya anggaran ini bisa jadi disebabkan karena balai ini masih menginduk di Sekretariat Jenderal Kementerian PU. Maka, pada pengunjung 2010, dengan Peraturan Menteri Nomor 21/ PRT/M/2010 tanggal 31 Desember 2010 balai ini dipindahkan ke habitatnya, yaitu Direktorat Jenderal Cipta Karya di bawah Sekretariat Ditjen dengan nama Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I Bekasi. Balai TAMS I ini memiliki tugas pokok melaksanakan bimbingan teknis bidang air minum dan sanitasi, serta pelatihan lainnya, dan diseminasi bahan latihan. Untuk berlari kencang, kinerja balai harus dievaluasi dulu untuk memetakan kebutuhan realistis dan sangat mendesak. Meskipun yang paling urgent sebetulnya adalah anggaran.

5

Foto : Dok. Balai TAMS I

berita utama

Para peserta pelatihan melihat demonstrasi pencacahan sampah dalam proses 3R (reduce, reuse, recycle).

Pada 2011, balai ini mendapatkan kucuran dana Rp 25 miliar dari Rp 40 miliar yang ditawarkan. Pelipatgandaan anggaran ini tak lepas dari kesadaran pucuk pimpinan yang memandang Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci utama menggerakkan sektor air minum dan sanitasi. Pada 2011 lalu, dengan anggaran tersebut berhasil melatih 1.680 peserta dalam 42 kali pelatihan. Jumlah SDM balai dari unsur pegawai hingga saat ini berjumlah 41 orang, sedangkan jumlah instruktur sebanyak 48 orang. Dengan dukungan pasukan seperti itu, sempat optimis bisa mengelola anggaran tersebut. Namun Bambang terkejut dengan rincian rencana kerja yang ternyata tidak semata berisi pelatihan, melainkan pengadaan fisik. Alih-alih menjalankan proyek, SDM yang ada belum terbiasa dengan proyek, karena terbiasa dengan swakelola pelatihan. Kendati demikian, Bambang tetap optimis, dan mulai melakukan pembenahan prasarana dan sarana fisik. Instalasi Pengolahan Air (IPA) kapasitas 10 liter per detik dibangun untuk uji coba skala lapangan. Sebelumnya sudah ada IPA dari bantuan JICA, namun skalanya kecil untuk laboratorium, yakni 0,3 liter per detik. Kebutuhan IPA skala kota begitu mendesak. Tanpa adanya DED yang memakan banyak waktu, IPA pun dibangun di tengahtengah area balai. IPA ini diharapkan menjadi percontohan bagi para tenaga commissioning untuk menguji coba sebuah IPA tanpa mengganggu pelayanan air minum ke sambungan rumah. Ia berbagi pengamatan seputar implementasi IPA di beberapa

6

daerah. Menurutnya, masih banyak back wash berupa lumpur yang tidak ditampung dan diolah di area IPA, melainkan dibuang di badan air. Risikonya terjadi pendangkalan sungai dan mencemarinya. Selain itu, masih banyak yang belum memperhitungkan fluktuasi kekeruhan, apalagi di musim hujan yang bisa lima kali lipatnya. Seharusnya ada proses pra sedimentasi. Selain IPA, dibangun juga reservoir dengan interiornya yang bersekat-sekat untuk mengaduk chlor. Melonjaknya anggaran balai yang dipimpinnya tidak serta merta membuat Bambang senang. Dari program pokoknya saja masih harus bisa meningkatkan partisipasi jumlah peserta. “Padahal kami sudah membiayai mereka dari berangkat, selama pelatihan, hingga kepulangan. Namun masih banyak yang lebih memilih mengurusi proyek ketimbang ikut pelatihan,” ungkap Bambang. Kurikulum yang diterapkan di balai teknik ini given dari Direktorat Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya. Kurikulum ini dianggap Bambang terlalu teknis, karena sesuai nama balainya yang sudah spesifik pula. Padahal ia berharap, masalah lain seperti perencanaan air minum dan sanitasi, keuangan, dan kelembagaan bisa diajarkan di balai. Kegelisahan Bambang tak berhenti pada rendahnya minat, tapi kemudian ditemui ketidaktepatan sasaran. Misalnya, peserta dari salah satu PDAM di sebuah kota sebetulnya memerlukan pelatihan tentang operasi di ranah distribusi, atau bisa saja yang mendesak harus dilatih dari kota yang lainnya. Itulah gambaran

berita utama Sebut saja pembuatan kompos skala menengah, yang sudah lengkap dengan proses pemilahan, pencacahan, dan penjemuran. Selain itu ia juga menyediakan sarana pelatihan pengelolaan TPA sanitary landfill yang sesuai UU Nomor 8 Tahun 208 tentang pengelolaan sampah, semua TPA harus sanitary landfill pada 2013. “Keberadaan TPA di banyak tempat ditolak karena pengelolaannya masih kurang baik, masih bau dan banyak lalat. Yang seharusnya ketika tinggi sampah sudah 1,5 meter diurug tanah, nyatanya tidak, dan penyebab lainnya” kata Bambang. Mengusahakan sarana pelatihan yang lengkap bukan ambisi tanpa hasil seorang Bambang. Ia sangat yakin dengan psikologis masyarakat, dimana lebih mempercayai sesuatu yang terbukti berhasil. Maka, jika dalam pelatihan hanya teori dan tak didukung simulasi dengan peralatan yang lengkap, maka sama saja me­ langgar psikologis masyarakat. Begitulah Bambang meyakini. Dari sini Bambang merangkum tiga hal penting dalam men­ jalankan roda balai, yaitu SDM, prasarana dan sarana yang lengkap, dan pelayanan yang prima. Faktor yang disebut terakhir ini ia kemas dalam penyediaan perlengkapan balai guna menunjang kenyamanan peserta selama mengikuti pelatihan. Sebut saja yang sudah dilakukan balai, misalnya penyediaan Wifi tiap kamar dan ruang lainnya untuk mengakses informasi, pembenahan asrama menjadi lebih baik dengan ac dan tv, ruang olahraga (fitness), fasilitas karaoke, dan lain-lain. (bcr)

Para peserta mendemonstrasikan pipe jacking di salah satu laboratorium sanitasi Balai TAMS I

Foto : Dok. Balai TAMS I

kegelisahan Bambang. Akhirnya ia menyusun sebuah kegiatan bernama KAD atau Kebutuhan akan Diklat atau nama lainnya Kebutuhan Akan Bimbingan Teknik (KABT). Apapun namanya, menurutnya harus ada survey dulu mana saja PDAM dan atau kabupaten/kota yang sangat mendesak memerlukan pelatihan dengan harapan bisa diterapkan dan berbuah hasil nyata. Dari sini bisa terang tingkat kompetensi para pelaksana kegiatan bidang air minum dan sanitasi di daerah yang kemudian seperti apa kebutuhan pelatihannya. Ditambah dengan koordinasi dengan direktorat terkait, yakni Dit. PAM dan Dit. PPLP akhirnya ditemukan sebuah solusi. Dit. PAM misalnya memiliki program penyehatan PDAM. Maka daftar PDAM yang belum sehat ini menjadi prioritas pelatihan. Sementara bidang PLP dengan menyisir daftar kegiatan PLP yang kiranya memerlukan pelatihan. Setelah KAD, Bambang menegaskan perlunya monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat penyerapan ilmu hingga implementasinya. Mata rantai hasil pembelajaran manusia menjadi harga paling mahal dari sebuah usaha. Dari kurang tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi paham, dari paham bisa mengerjakan, dan dari pekerjaan bisa diukur sudah sesuai standard dan aturan atau belum. Di bidang sanitasi, tak perlu berpikir panjang, Bambang mengusulkan pembuatan sarana pelatihan teknologi tepat guna.

Edisi 5 4Tahun X4Mei 2012

7

berita utama

Fasilitas Lengkap Sudah,

Tinggal Implementasi Nurul, mahasiswi Sekolah Tinggi Teknik (STT) Sapta Taruna asik menggoyangkan gelas erlenmeyer di tangannya yang berisi air hasil penyaringan keramik Cupumanik dalam kendi. Uji laboratorium kimia-fisika yang dia lakukan mengukur pH dari air dengan Ag dan non Ag hasil rembesan keramik yang dilapisi perak nitrat. Dengan lapisan itu diharapkan bisa menyaring bakteri e-choli dari beberapa jenis air sebagai sampel, yaitu air PDAM, air sungai, air sumur dalam, dan lainnya.

Foto : Dok. Balai TAMS I

Peserta pelatihan meneliti air di laboratorium mikrobiologi Balai TAMS I

8

Foto : Mochamad Indra

berita utama

sebuah miniatur prasarana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah dilengkapi dengan sel-sel beserta pipa penyadap gas.

S

uasana yang hening dan sesekali diselingi tawa Nurul dan mahasiswi lainnya itu terjadi di salah satu unit laboratorium Fisika-Kimia dan mikro biologi milik Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi (TAMS) wilayah I di Bekasi. Dengan fasilitasi lengkap dari hibah Jepang melalui Japan International Coorporation Association (JICA), dan beberapa yang diusahakan Balai TAMS. Kegiatan mahasiswa STT Sapta Taruna sengaja memakai laboratorium milik balai ini, selain karena laboratorium dikampusnya yang sedang direnovasi, juga karena kelengkapan laboratorium Balai TAMS I. Di tempat itu pula, Sumber Daya Manusia (SDM) dari daerah, seperti PDAM dan dinas terkait, menempa dirinya agar semakin mumpuni secara teknis dan siap memperbaiki kinerja dan mengembang pelayanan air minum di daerah. Tak hanya bidang air minum, balai ini pun memberikan pelatihan bidang sanitasi yang menyediakan fasilitas hampir sama lengkapnya dengan bidang air minum. Selain laboratorium mikrobiolgi dan kimia-fisika, di bidang air minum juga dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air (IPA) kapasitas 10 liter per detik, small water Treatment (IPA) Mobile, dan reverse osmosis. Peserta juga berhak menggunakan fasilitas workshop air bersih, mekanikal elektrikal, pipa, dan genset. Dalam menangani masalah-masalah yang selama ini dianggap remeh tapi berpengaruh pada kinerja dan pelayanan di ranah produksi maupun distribusi air minum, peserta juga diarahkan dalam simulasi pencarian jaringan pipa, kebocoran, dan prasedimentasi dan reservoir (dalam tahap pembangunan). Di bidang sanitasi yang mencakup air limbah, persampahan, dan drainase, Balai TAMS Wilayah I Bekasi juga dilengkapi dengan analisai air limbah, meliputi pengukuran DO, BOD, COD, pH, temperatur, dan TSS. Ada juga analisa karakteristik sampah, densitas, komposisi sampah, kadar air, kadar debu, kadar volatile, dan nilai kalor. Di area balai yang memiliki luas 15.240 meter persegi ini juga dilengkapi teknologi Johkasou, model percontohan biogas, workshop reduce, reuse, dan recycle (3R), model workshop drainase (kolam retensi), dan model pengolahan

air limbah dengen beberapa jenisnya seperti RBC, Oxidation Ditch, dan Activated Sludge. Peserta juga dimanjakan dengan prasarana penunjang yang ada di lingkungan balai nan rindang karena banyak ditumbuhi pohon sejenis angsana. Eksterior gedung pun mengantarkan kesejukan alami dengan arsitektur ala Jepang. Pada era Bambang Sudiatmo, sarana penunjang balai ini dilengkapi dengan la­ pangan olahraga, peningkatan kelas kamar (lengkap dengan ac, water heater di kamar mandi), klinik, dan ruang fitness. Semua melengkapi yang sudah ada sebelumnya seperti, ruang seminar, laboratorium, kantin, musholah, perpustakaan, serta ruang kelas yang nyaman. Di salah satu laboratorium mikrobilogi bidang sanitasi, Syafruddin dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Jambi, bersama sekitar 10 teman kelas lainnya juga serius meneliti kandungan air limbah domestik balai. Ia mengukur kandungan DO, COD, BOD, pH, zat organik, dan temperatur. Dengan metode persentuhan oksigen (aerasi), pengolahan air limbah domestik ini ingin dihasilkan air dengan baku mutu yang baik sebelum dibuang ke badan sungai. Penerapan dari hasil pelatihan ini misalnya menggerakkan Syafrudin dan kawan-kawannya untuk dipraktikkan dalam pe­ ngolahan air lindi di area TPA. Meskipun secara administratif bisa saja peserta pelatihan tidak lagi menangani sanitasi, minimal pengetahuannya ini dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan yang bersinggungan dengan air minum dan sanitasi. “Kami di daerah masih minim sekali informasi tentang pengembangan sanitasi ke depan, misalnya dalam peningkatan TPA Sampah. Sebelumnya TPA di Kota Jambi diarahkan untuk sanitary landfill, namun dalam perkembangannya karena ke­ kurangan pendanaan operasional maka sampai saat ini masih open dumping. Air lindi pun belum dikelola dengan baik, dan berpotensi mencemari badan air. Ini tentu mengancam konsumsi air penduduk yang 44% masih mengandalkan air non perpipaan,” tegas Syafruddin. (bcr)

Edisi 5 4Tahun X4Mei 2012

9

berita utama

Sri Rejeki (Instruktur Balai TAMS dan Mantan Pejabat di Lingkungan Ditjen Cipta Karya era 1990-an):

Sanitasi Masih Dinomorduakan Sebagai anak bangsa, Sri Rejeki merasa malu saat melihat apa yang dilakukan International Coorporation Agency (JICA). JICA banyak membangun instalasi pengolahan air minum di daerah. Untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan IPA yang mereka bangun, JICA membangun balai teknik air minum dan sanitasi di Bekasi dan Surabaya. Pada masa itu, air minum menjadi primadona Departemen Pekerjaan Umum, sementara sanitasi masih menjadi unit kerja eselon tiga di Direktorat Air Bersih. Tak heran jika yang terjadi di daerah pun setali tiga uang, minat pegawai mengurusi sanitasi masih minim. Jika dipaksapun, pelaksana tugas sanitasi adalah orang-orang buangan. Kondisi balai yang sudah berbeda kini dialami Sri Rejeki. Peserta pelatihan bidang sanitasi di balai saat ini menurutnya sudah mulai meningkat. Jika sebelumnya Pemda banyak mengirim peserta yang tidak tepat, kini

sudah tidak seperti itu lagi. Bahkan beberapa daerah dengan kesa­ da­ ran­ nya bekerjasama dengan ba­ lai untuk melatih pejabat ese­ lon IV terkait sanitasi, balai pun me­ ngenalkan teknologi te­­pat gu­na agar dapat di­ke­nalkan dan di­­prak­­ tikkan masyarakat se­ba­gai upa­ya pe­ ngeolahan sampah dari hulu. “Jika memungkinkan, sa­ya ingin anggota DPRD juga dilatih sanitasi agar me­reka pa­ham dan ti­ dak asal mencoret usulan ang­­­­ga­ran bidang sanitasi” ungkapnya. (bcr)

Kati Andraini D (instruktur bidang Sanitasi di Balai TAMS):

Belajar Menghitung dan Memahami Kebutuhan Sanitasi di Daerah Peserta Era desentralisasi berdampak pada banyaknya lembaga pengelola sampah di daerah, ada Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan, dan lain-lain. Karena lembaganya tidak seragam, maka orang-orangnya pun bisa dari latar belakang yang beragam. Dengan kondisi ini, dugaan Sri Rejeki bahwa para pengelola persampahan di daerah kebanyakan orang ‘buangan’ mungkin mendekati kebenarannya. Masalah kelembagaan juga mendapat sorotan Kati Andraini yang banyak menyaksikan lika liku perjalanan sanitasi di Indonesia, utamanya bidang persampahan. Jika di bidang air minum kelembagaannya sudah mapan dengan PDAM, maka mengurus tarif sudah bukan pekerjaan utama lagi. Tapi jika air limbah atau sampah, masyarakat masih menutup mata sambil tetap membuang sampah dan membuang air limbah. Instruktur TAMS yang sudah pensiun setahun lalu namun masih kelihatan muda ini juga menyorot kontinuitas program pelatihan. Hal itu mengingat tidak ada garansi outcome, karena para peserta, terutama bidang sanitasi, bisa jadi tidak lagi menempati posisi yang sama. Dinamika kepegawaian di daerah kadang bisa mempercepat orang dimutasi atau

10

dipromosikan. “Saya sering menemui peserta yang kesulitan membagi APBDnya yang sedikit untuk kebutuhan dan standar operasional minimal. Kami belajar b e r ­ hitung bareng-bareng, jangan sampai masalah keuangan terus-terusan menjadi ken­dala. La­­ku­kan yang terbaik yang bisa kita bisa,” ung­kapnya. Dalam kurikulum pe­la­ tihan di Balai TAMS memang tidak diajar­ kan secara lang­ sung bagaimana hitung-hi­ tung­an keuangan. Na­mun Kati begitu getol me­nyadarkan kepada pe­ serta, jika mereka bi­ sa mebuat hitung-hitu­ ngan secara akurat pasti bisa me­yakinkan DPRD untuk menaikkan ang­ga­ran. (bcr)

Foto : Istimewa

berita utama

Kegiatan Pembinaan Teknik untuk Kabag Personalia & SDM

Evaluasi Peserta Bantek PDAM

Pembinaan SDM

Jadi Tantangan Serius Daru Sukamto *)

Pembinaan Sumber Daya Manusia PDAM tak berhenti pada pelatihan di Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi di Bekasi dan Surabaya. Setelah dilatih, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sekembalinya peserta ke wilayah kerja masing-masing, termasuk memastikan kesiapan kegiatan input data SDM ke www.infoditpam.com.

T

ugas ini dilakukan oleh Satuan Kerja Peningkatan Kinerja Pelayanan Air Minum (PKPAM) masing-masing provinsi sesuai surat Direktur Pengembangan Air Minum No.PR.01.03 - Ca/226 tanggal 27 April 2012 perihal Pembinaan Teknik Pengembangan Sumber Daya Manusia. Melalui kegiatan Pengembangan SDM ini diharapkan da­ pat diperoleh informasi lengkap mengenai kondisi maupun pe­ ngelolaan SDM PDAM yang ada. Hal ini meliputi kelengkapan Peraturan PDAM berkaitan dengan Personalia dan SDM serta ketersediaan uraian tugas yang lengkap dan jelas untuk seluruh

Edisi 5 4Tahun X4Mei 2012

11

berita utama karyawan PDAM sesuai dengan SOP yang ada. Informasi penting lain yang dapat diperoleh adalah berkaitan dengan pemanfaatan hasil pembinaan teknik yang telah diikuti oleh karyawan PDAM. Informasi ini merupakan hasil dari monitoring dan evaluasi terhadap unjuk kerja siapapun karyawan PDAM yang telah kembali bekerja setelah mengikuti Pembinaan Teknik/Pelatihan. Dengan informasi ini dapat diidentifikasi apabila diperlukan pembenahan terhadap kondisi dan pengelolaan SDM PDAM yang ada. Disamping itu, informasi tentang pemanfaatan hasil pembinaan teknik/ pelatihan yang telah diikuti oleh karyawan PDAM dapat digunakan untuk meningkatkan atau memperbaiki mutu Pembinaan Teknik, baik berkaitan dengan pemilihan materi maupun untuk penentuan calon peserta. Akan tetapi ternyata PDAM yang dikunjungi baru mulai me­ l­ aksanakan kegiatan pengembangan SDM sehingga belum tersedia informasi yang lengkap. Oleh karena itu, dalam pembinaan ini dilakukan juga pen­ dampingan untuk mempercepat pelaksanaan Program Pe­ngem­ bangan SDM yang dimulai dengan melakukan audit SDM dalam rangka memperoleh gambaran mengenai kondisi maupun pengelolaan SDM PDAM yang ada. Pembinaan melalui pendampingan ini telah dilaksanakan oleh Asisten Kelembagaan dan Investasi PKPAM Propinsi Sumatera Barat bersama wakil dari Subdit PPK Direktorat Pengembangan Air Minum, yaitu ke PDAM Kabupaten Tanah Datar, PDAM Kabupaten Solok, PDAM Kota Sawahlunto dan PDAM Kab.Padang Pariaman. Pembinaan dengan tujuan yang sama juga telah dilakukan oleh Kepala Urusan Kelembagaan PKPAM Provinsi Sumatera Se­

latan bersama wakil dari Subdit PPK Direktorat Pengembangan Air Minum ke PDAM Kabupaten Banyuasin, PDAM Kabupaten Ogan Ilir dan PDAM Kota Prabumulih. Dari kegiatan ini secara garis besar dapat diperoleh gambaran kondisi pengelolaan SDM PDAM, serta kegiatan yang harus segera dilaksanakan dan dikoordinir oleh bagian Personalia dan SDM dalam rangka Pengembangan SDM masing-masing PDAM.

PDAM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat

Kabag Teknik dan Kasubag Personalia beserta Karyawan PDAM Kabupaten Tanah Datar menjelaskan bahwa saat ini telah dilakukan reorganisasi seluruh karyawan PDAM sehingga seluruh karyawan masih berada dalam kondisi adaptasi dengan adanya penugasan yang baru. Kendala PDAM yang dihadapi adalah belum tersedianya uraian pekerjaan yang lengkap dan jelas sesuai dengan SOP yang berlaku untuk seluruh karyawan PDAM. Hal ini menyebabkan terjadinya kesulitan dalam pelaksanaan tugas-tugas baru oleh masingmasing karyawan. Untuk mengatasi hal ini maka kepada Kasubag Personalia diminta mengkoordinir penyiapan uraian tugas yang lengkap untuk seluruh karyawan. Berkaitan dengan kelengkapan Peraturan PDAM tentang Personalia dan SDM yang ternyata belum tersedia, maka disarankan agar peraturan yang diperlukan dapat disiapkan dan sebaiknya untuk penyiapannya dikoordinasikan juga dengan Bagian Hukum Pemda bersangkutan. Walaupun PDAM sudah menerima Bantuan Teknik Penyehatan PDAM 2011 dan memperoleh password dan username, tetapi belum melaksanakan input data SDM ke www. infoditpam.com sehingga diminta agar input data SDM dapat

Foto : Buchori

Syafrudin, dkk didampingi dua instruktur Balai TAMS I di laboratorium mikro biologi

12

berita utama segera dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran kondisi SDM PDAM yang ada. Evaluasi hasil Pembinaan Teknik terhadap unjuk kerja karyawan PDAM yang telah mengikuti Pembinaan Teknik juga belum dilaksanakan, sehingga tidak ada catatan mengenai bagaimana pemanfaatan hasil pembinaan teknik oleh karyawan yang bersangkutan. Dalam kesempatan ini telah dilakukan pendampingan untuk pelaksanaan monitoring terhadap peserta Pembinaan Teknik TPC 3 yang telah dilaksanakan di Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I Bekasi.

PDAM Kota Sawahlunto, Sumatera Barat

Pelaksana Urusan Personalia PDAM Kota Sawahlunto dalam kesempatan ini menjelaskan bahwa kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia baru dalam tahap persiapan sehingga belum diperoleh data lengkap seluruh karyawan PDAM. Di­ samping itu belum tersedianya uraian tugas yang lengkap dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Hal itu menyebabkan belum dapat dilaksanakannya evaluasi unjuk kerja karyawan. Peraturan PDAM berkaitan dengan personalia juga belum tersedia sehingga telah diminta untuk melengkapinya. Serupa PDAM Tanah Datar, walaupun telah memperoleh Bantuan Teknik Penyehatan TA 2011, PDAM ini belum melakukan input data SDM walaupun telah memperoleh username dan password untuk www.infoditpam.com. Sampai saat ini belum pernah dilakukan kegiatan untuk monitoring dan evaluasi hasil Pembinaan Teknik yang telah diikuti oleh Karyawan PDAM. Selain itu karyawan yang telah selesai mengikuti Pembinaan Teknik tidak pernah membuat laporan sehingga tidak tersedia informasi mengenai Pembinaan Teknik yang telah diikuti oleh karyawan bersangkutan maupun hasilnya terhadap unjuk kerja karyawan tersebut. PDAM juga menginformasikan bahwa saat ini terdapat IPA 20 l/det di Kayu Gadang yang tidak dapat dioperasikan karena tidak tersedia air baku.

PDAM Kabupaten PADANG PARIAMAN, Sumatera Barat

Untuk memperoleh data dari seluruh SDM, PDAM ini telah membagikan form isian kepada seluruh karyawan, tetapi saat ini belum seluruhnya terkumpul. Demikian juga dalam rangka melengkapi Uraian Tugas untuk seluruh karyawan yang sesuai dengan SOP yang berlaku, telah diminta masukan dari seluruh karyawan menyangkut tugas masing masing karyawan tetapi belum diperoleh informasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan data Kebutuhan Pembinaan Teknik juga telah diminta karyawan untuk menyampaikan usulan, tetapi belum diterima usulan kebutuhan ini. Direktur PDAM Kab. Padang Pariaman saat ini masih mempunyai jabatan rangkap di Pemda Kabupaten, sehingga keterbatasan waktu menyebabkan permasalahan yang dihadapi dalam rangka Pengembangan SDM PDAM belum dapat diselesaikan. Hal lain menyulitkan Pengembangan SDM, yakni belum diperolehnya pendapat yang sama dari seluruh karyawan PDAM mengenai pentingnya kegiatan Pengembangan SDM untuk PDAM Kab. Padang Pariaman. PDAM ini direncanakan untuk memperoleh Bantuan Ma­ najemen TA 2012, sehingga akan memperoleh kesempatan untuk mendapat arahan berkaitan dengan pelaksanaan Pengem­ bangan SDM di PDAM. Apabila terdapat permasalahan berkaitan dengan SDM, diharapkan dapat dibahas dalam kegiatan Bantuan Manajemen tersebut.

PDAM Kabupaten Banyuasin, Sumatera Barat

Direktur PDAM Kab Banyuasin didampingi Kabag Teknik, Kabag Umum dan staf memberikan masukan mengenai pelaksanaan program pengembangan SDM yang dilaksanakan di PDAM di­ mana terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain belum tersedianya uraian tugas sesuai SOP yang berlaku untuk seluruh karyawan PDAM sehingga evaluasi unjuk kerja belum bisa dilaksanakan. Demikian juga Peraturan PDAM berkaitan dengan Personalia dan SDM belum tersedia sehingga diharapkan PDAM dapat melengkapinya. Kegiatan untuk menilai unjuk kerja karyawan setelah mengikuti Pembinaan Teknik juga belum dilaksanakan sehingga belum diperoleh data hasil Pembinaan Teknik. Menurut Direktur PDAM, dibandingkan dengan permasalahan teknis dan administrasi keuangan yang dihadapi maka masalah yang dihadapi untuk melaksanakan Pengembangan SDM tampaknya lebih mudah untuk diatasi. Karena itu, PDAM ini akan mendapatkan Bantuan Manajemen TA 2012 dalam rangka Program Penyehatan PDAM. Dengan demikan diharapkan masalah yang dihadapi dalam Pengembangan SDM PDAM dapat dicari pemecahannya dalam Banmen ini. Usulan kebutuhan Pembinaan Teknik dari PDAM yang sudah diidentifikasi adalah Kebutuhan Pembinaan Teknik untuk operator IPA baru yang dibangun dengan dana APBD dan masih dalam tahap penyempurnaan.

PDAM Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan

Evaluasi terhadap unjuk kerja karyawan yang telah kembali dari mengikuti Pembinaan Teknik belum dilakukan, tapi PDAM menyanggupi untuk mulai melaksanakan kegiatan ini. Masalah lainnya dari pembaca meter karena meter air di pelanggan belum lengkap terpasang, sehingga ada beberapa pelanggan dengan meter air yang menuntut agar pembacaan meternya tidak usah dilakukan dan perhitungan pemakaian airnya disamakan saja dengan pelanggan yang tidak dipasang meter airnya. Telah disarankan untuk mengatasinya agar mengikuti cara yang telah dilakukan oleh PDAM lain untuk pengadaan meter air melalui kerjasama dengan pabrikan.

PDAM Kota Prabumulih, Sumatera Selatan

Direktur PDAM Kota Prabumulih memberikan penjelasan kepada Kepala Urusan Kelembagaan PKPAM Sumatera Selatan, mengenai kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pe­ ngembangan SDM PDAM. Data karyawan dan usulan kebutuhan Pembinaan Teknik sudah disiapkan oleh Kaur Umum/Personalia PDAM yang telah mengikuti Pembinaan Teknik Kabag/Kasubag Personalia dan SDM. Akan tetapi monitoring dan evaluasi terhadap hasil Pembinaan Teknik belum dilaksanakan dengan lengkap. PDAM telah mengalokasikan dana Rp 45 juta untuk membiayai Pembinaan Teknik untuk karyawan PDAM yang diharapkan dapat ditingkatkan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan dalam rangka pem­ binaan sebagaimana tersebut di atas, maka seharusnya ma­singmasing PDAM segera melakukan kegiatan Pengembangan SDM yang dikoordinir oleh Kabag/Kasubag Personalia dan SDM untuk meningkatkan kondisi SDM PDAM yang bersangkutan. *) Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan (TPL), Direktorat Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

Edisi 5 4Tahun X4Mei 2012

13

liputan khusus

Belajarlah Pengembangan Ekonomi Lokal

Sampai ke Negeri Siam Bhima Dhananjaya *)

Foto-foto: Bhima D.

Pelaksanaan proyek pengentasan kemiskinan, Doi Tung Development Project (DTDP) Thailand, bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara mendasar, bukan sekedar pembangunan infrastruktur lingkungan atau bantuan keuangan.

14

liputan khusus

S

ri Phraphuth, pada awal tahun 70-an bisa dikatakan menjadi bagian dari bisnis perdagangan opium. Ketika masih berusia belasan, perempuan dari suku Akha ini tidak menyadari bahwa membantu orang tuanya menanam Papaver Somniferum berkontribusi dalam penyediaan bahan baku untuk pusat perdagangan opium dan candu di kawasan Golden Triangle, yaitu perbatasan Thailand, Laos, dan Myanmar. Pada masa itu wilayah Golden Triangle mampu memasok 70 persen opium ke pasar internasional. Kawasan ini juga menyediakan kebutuhan pelengkap bagi para pengguna madat, yaitu senjata dan prostitusi. Kondisi sosial seperti ini semakin parah dengan permasalahan kerusakan lingkungan akibat ladang berpindah yang dilakukan masyarakat. Bercocok tanam bagi sebagian masyarakat pada masa itu bukan untuk mengisi perut, namun hasil panen mereka adalah sebagai modal untuk mengkonsumsi opium. Begitu sakitnya masyarakat di utara Thailand kala itu sehingga masyarakat tidak dapat membantu dirinya sendiri untuk keluar dari lingkaran setan obat terlarang. Kini dalam usia 52 tahun, Sri Phraphuth ikut merasakan perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan di Doi Tung, tanah kelahirannya. Keterampilannya dalam mengurus tanaman dimanfaatkan dalam perannya sebagai staf pada Mae Fah Luang Arboretum. Kisah ini yang menjadi alasan CPMU - USDRP (Central Project Management Unit - Urban Sector Development Reform Project) memilih Doi Tung Development Project (DTDP) sebagai sasaran On the Job Training (OJT) dalam bidang Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). OJT yang dipimpin oleh oleh Dwityo A. Soeranto selaku Ketua Central Project Management Unit (CPMU) Urban Sector Development Reform Project (USDRP) dilaksanakan pada tanggal 30 April – 5 Mei 2012, di Provinsi Chiang Rai, Thailand. PEL merupakan salah satu strategi dalam komponen USDRP yaitu pengembangan kelembagaan perkotaan. Tujuannya untuk mengembangkan kemampuan ekonomi di daerah melalui pendekatan yang dinilai sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. OJT ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pe­ ningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah peserta USDRP yang diikuti oleh sepuluh peserta yang mewakili Kota Banda Aceh, Kota Sawahlunto, Kota Cimahi, Kota Palangkaraya, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Morowali. Rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan Pelatihan PEL di Bandung pada tanggal 12 – 15 Desember 2011 dan Workshop I PEL di Jakarta pada 27 – 29 Februari 2012. Tujuan pelaksanaan OJT ini untuk memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk belajar dari pengalaman keberhasilan program pengembangan ekonomi lokal, untuk mem­pelajari proses, pencapaian dan permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan, dan untuk saling bertukar informasi mengenai kebijakan, peraturan dan proses perencanaan PEL yang dilaksanakan oleh program yang dikunjungi.

Sentuhan Tangan Ibu Suri

Doi Tung Development Project (DTDP) merupakan proyek unggulan Mae Fah Luang Foundation (MFLF) yang didirikan oleh Ibu Suri, Putri Srinagarindra Ibunda Raja Bhumibol yang saat ini bertahta. Wilayah Doi Tung merupakan bagian dari wilayah perbatasan yang sekaligus terletak di jantung Segitiga Emas produksi opium terbesar di dunia, maka berbagai permasalahan sosial telah

akrab dengan masyarakat, mulai dari kemiskinan, keamanan, pendidikan, kesehatan dan tidak adanya infrastruktur dasar. Untuk menghapus permasalahan tersebut dari masyarakat, salah satu langkah yang dilakukan oleh DTDP adalah melalui proses perbaikan tatanan sosial dan pengembangan ekonomi lewat berbagai tahapan dan pendekatan yang menyeluruh sejak tahun 1988, dan masih berjalan sampai hari ini. Tahap awal program meliputi penanganan masalah kesehatan dan pemenuhan ke­ butuhan hidup dasar melalui pelatihan keterampilan. Tahap ke­ dua program berfokus pada peningkatan penghasilan dengan membangun komunitas melalui peningkatan rantai nilai ko­ moditas masyarakat. Tahap ketiga yang masih berlangsung sampai saat ini, meliputi perkuatan unit usaha untuk menjamin keberlanjutan produk dan pengusaha. Dalam memperbaiki tatanan sosial dan ekonomi masyarakat, DTDP melakukan pendekatan ke masyarakat untuk memberikan kepercayaan dan pengertian kepada masyarakat bahwa program ini adalah untuk masyarakat dan keberlanjutannya akan ditentukan oleh kemauan masyarakat sendiri. Program yang dilaksanakan oleh DTDP ini tidak mencakup kegiatan pembangunan infrastruktur yang merupakan tugas pemerintah, namun berfokus pada pe­ nanganan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat.

Reboisasi

Salah satu program DTDP yang sukses adalah Pang Mahan Reforestation Project (Upstream Development). Proyek Reboisasi Pang Mahan mencakup 2.242 hektar pada area yang merupakan rumah bagi enam suku asli setempat (Hill-Tribe) di 18 desa yang berpenduduk 7.604 jiwa. Proyek reboisasi yang dilakukan menganut prinsip yang dianut Raja Thailand yaitu “mengerti, menjangkau, dan mengembangkan”, serta prinsip mendiang Ibu Suri yaitu “Memupuk Tanah, Memupuk Masyarakat”, prinsipprinsip menanamkan kesadaran lingkungan di masyarakat untuk melestarikan hutan secara berkelanjutan. Seiring dengan proses penghijauan hutan kembali, proyek Pang Mahan secara bersamaan mengembangkan keterampilan dan mata pencaharian masyarakat.

Edisi 5 4Tahun X4Mei 2012

15

liputan khusus Pelaksanaan proyek pengentasan kemiskinan melalui reboisasi ini dilakukan melalui kerjasama semua pihak, pembelajaran terhadap masyarakat, dengan penggunaan biaya serendahrendahnya, serta memberikan manfaat setinggi-tingginya kepada masyarakat dan lingkungan. Kunci utama keberhasilan program ini adalah pendekatan kepada masyarakat secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang dialami sehingga terwujud partisipasi aktif masyarakat. Jadi program ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara men­ dasar, bukan sekedar pembangunan infrastruktur lingkungan atau pemberian bantuan keuangan.

Mae Fah Luang Garden

Program DTDP lain yang menarik adalah dari pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat melalui Mae Fah Luang Garden (MFLG). Taman ini merupakan salah satu sumber pendapatan DTDP yang bisa memberikan lapangan kerja bagi masyarakat. Taman ini terletak di atas lahan yang sebelumnya merupakan wilayah desa Akha Pa Kluay yang merupakan jalur utama bagi rombongan pedagang opium dan juga terlibat dalam perdagangan senjata. Desa Akha merupakan permukiman padat yang tidak memiliki infrastruktur dasar lingkungan untuk kebersihan, sampah dan limbah rumah tangga. Atas permintaan yayasan MFLG, masyarakat desa Akha bersedia untuk direlokasi pada kawasan memiliki perumahan yang dilengkapi infrastruktur air, listrik dan jalan beraspal yang hanya berjarak 500 meter dari lokasi semula. Taman ini memberikan pendapatan yang cukup bagi wilayah baru tersebut, dan secara langsung memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Konsep DTDP

Jane Holloway, Program Manager, Center for Social Entre­ pre­ neurship pada Mae Fah Luang Foundation menyampaikan bahwa prinsip dasar yang diinisiasi oleh MFLF di Doi Tung ini menggunakan konsep pendekatan people-centric yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat melalui proses mendengar dan memahami kebutuhan masyarakat. Dalam mengembangkan ekonomi lokal, Yayasan meningkatkan kualitas dan varian dari komoditas yang sudah ada di masyarakat dengan prinsip peningkatan rantai nilai komoditas. Program DTDP didasari atas permasalahan sosial yang ber­ akar pada kemiskinan dan kurangnya kesempatan dalam mengembangkan ekonomi. Untuk itu, prioritas tindakan yang dilakukan adalah untuk memecahkan dan menyelesaikan ma­ salah kesehatan, mata pencaharian dan pendidikan melalui pengembangan manusia, pengembangan ekonomi dan pe­ ngembangan lingkungan, dan menempatkan masyarakat seba­gai subyek utama sasaran program. DTDP dijalankan melalui tiga tahapan. Tahap pertama program jangka pendek dalam 1 – 3 tahun dengan strategi tindakan cepat dan menanamkan kepercayaan pada masyarakat dan penghijauan hutan kembali. Tahap kedua adalah program jangka menengah dalam waktu 4 – 7 tahun dengan kegiatan penanaman komoditas pertanian, yaitu kopi, dan tahap terakhir adalah program jangka panjang selama 8 – 12 tahun. Tiga tahapan ini disebut model 3 S, yaitu Survival, Sufficiency dan Sustainability. Komoditas yang diunggulkan dari DTDP adalah kopi, dengan alasan kesesuaian dengan masyarakat dan iklim lingkungan.

16

Melalui komoditas kopi ini, DTDP dapat mengajarkan kepada masyarakat tentang pentingnya added value dalam rantai nilai komoditas. Memberikan nilai tambah pada suatu komoditas bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Wujud pengembangan ekonomi adalah didirikannya The Cottage Industries Centre and Outlet yang masih berada di wilayah Doi Tung. Di kawasan ini dapat dilihat secara langsung pengolahan bahan baku seluruh komoditas unggulan DTDP yang berasal dari sekitar wilayah Doi Tung menjadi bahan jadi yang siap dipasarkan. Pabrik dan outlet tersebut adalah Pabrik Pengolahan Kacang Macadamia, Weaving and Sewing Facility, Mulberry Paper Facility, Ceramics Production Facility, Carpet Tufting Facility, dan Coffee Roasting Facility. The Cottage Industries Centre and Outlet didirikan sebagai pusat pelatihan keterampilan dan pusat penciptaan lapangan kerja yang diluncurkan bersama dengan proyek reboisasi hutan. Semua produk diberi merek Doi Tung Lifestyle yang diproduksi oleh etnis lokal dan berdiri pada lahan seluas 52 rai (8,32 hektar). Beberapa hal yang menarik dan dapat diaplikasikan berkaitan dengan strategi pengembangan ekonomi adalah mendekatkan antara bahan baku, lokasi pengolahan dan lokasi pemasaran. Pabrik pengolahan kacang Macadamia berada ditengah-tengah lahan perkebunan kacang Macadamia, sehingga menekan biaya distribusi bahan dari perkebunan ke pabrik. Peran pemerintah daerah bisa dikatakan bukan dalam posisi pemimpin dalam pelaksanaan program DTDP. Namun Mae Fah Luang Sub-District Administration Office, terlibat secara aktif dan mempersiapkan diri untuk melanjutkan dan mereplikasi program yang telah diinisiasi oleh DTDP. Mr. Akom Wongswang Chief of Community Development Office, Province of Chiang Rai menyampaikan bahwa saat ini sedang dipromosikan pengembangan ekonomi lokal oleh pemerintah propinsi sebagai replikasi dari program DTDP, yaitu melalui One Tambon One Product (OTOP) atau satu kampung satu produk. Hal ini sesuai kondisi propinsi Chiang Rai yang memiliki banyak potensi ekonomi yang yang bisa dikembangkan terutama melalui kluster pariwisata. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya untuk membuat masing-masing wilayah dan potensi tersebut menjadi unik sehingga mampu menarik minat wisatawan. Informasi dan pembelajaran yang didapatkan dari kegiatan OJT ini diharapkan dapat ditransformasikan ke dalam kebijakan PEL yang akan disusun di masing-masing Pemda. Selain itu peserta

liputan khusus OJT juga dapat meneruskan informasi yang didapatkan kepada rekan-rekan Tim PEL di daerah, pimpinan instansi dan daerah serta jajaran aparat lainnya, serta mampu memahami target pembelajaran PEL dan dapat menyelesaikan tugas pelaporan.

*) Asisten Perencanaan CPMU Urban Sector Development Reform Project (USDRP) Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

Status Kemajuan Pencapaian Pengembangan Ekonomi Lokal di daerah. KOTA/KABUPATEN

KLUSTER TERPILIH

Banda Aceh

- Pariwisata - Kerajinan tangan/ tenun - Perikanan

Sawahlunto

- Coklat - Tenun

Cimahi

- Industri makanan - Produk tekstil

Palangka Raya

- Ikan air tawar - Furnitur - Agrowisata

Barru

Ternak Sapi

Sidenreng Rappang

- Beras - Ayam

Parepare

- Industri furnitur

Palopo

- Rumput laut - Coklat

Parigi Moutong

- Rumput Laut

Morowali

- Rumput laut - Coklat

STATUS PENCAPAIAN - Telah selesai Draft Final Dokumen PEL, perlu revisi sesuai workshop 21 Februari 2012. - Dukungan APBD 2012 untuk Tim PEL dan legalisasi dokumen PEL Rp.78 Juta. - Belum ada rencana legalisasi dokumen. - Telah selesai Draft Final Dokumen PEL, perlu revisi sesuai workshop 21 Februari 2012. - Dukungan APBD 2012 untuk Tim PEL dan legalisasi dokumen PEL Rp.94 Juta. - Target awal legalisasi PERWAL per Maret 2012. - Draft Final masih dalam penyusunan, karena penugasan Konsultan terlambat, target penyelesaian Juni 2012. - Dukungan APBD 2012 untuk Tim PEL dan legalisasi dokumen PEL Rp.374 Juta. - Belum ada rencana legalisasi dokumen. - Telah selesai Draft Final Dokumen PEL, perlu revisi sesuai workshop 21 Februari 2012. - Dukungan APBD 2012 untuk Tim PEL dan legalisasi dokumen PEL Rp.101 Juta. - Target awal legalisasi PERWAL per April 2012. - Telah selesai Draft Final Dokumen PEL, perlu revisi sesuai workshop 21 Februari 2012. - Dukungan APBD 2012 untuk Tim PEL dan legalisasi dokumen PEL Rp.20 Juta. - Target awal legalisasi PERBUP per April 2012. - Telah selesai Draft Final Dokumen PEL, perlu revisi sesuai workshop 21 Februari 2012. - Dukungan APBD 2012 untuk Tim PEL dan legalisasi dokumen PEL Rp.5 Juta. - Target awal legalisasi PERBUP per April 2012. - Draft Final masih dalam penyusunan, karena penugasan Konsultan terlambat, target penyelesaian Juni 2012. - Dukungan APBD 2012 untuk Tim PEL dan legalisasi dokumen PEL Rp.25 Juta. - Belum ada rencana legalisasi Renstra PEL - Telah selesai Draft Final Dokumen PEL, perlu revisi sesuai workshop 21 Februari 2012. - Dukungan APBD 2012 untuk Tim PEL dan legalisasi dokumen PEL Rp.70 Juta. - Target awal legalisasi PERWAL per Maret 2012. - Telah selesai Draft Final Dokumen PEL, perlu revisi sesuai workshop 21 Februari 2012. - Dukungan APBD 2012 untuk Tim PEL dan legalisasi dokumen PEL Rp.50 Juta. - Target awal legalisasi PERBUP per April 2012. - Telah selesai Draft Final Dokumen PEL, perlu revisi sesuai workshop 21 Februari 2012. - Dukungan APBD 2012 untuk Tim PEL dan legalisasi dokumen PEL Rp.75 Juta. - Target awal legalisasi PERBUP per April 2012.

Edisi 5 4Tahun X4Mei 2012

17

www-maefahluang-org1

liputan khusus

Pemberdayaan Masyarakat pada Doi Tung Development Program

Doi Tung Development Project (DTDP) Elkana Catur H*) dan Bhima Dhananjaya **)

Dua puluh enam tahun silam, kepala Unit Konservasi Daerah Aliran Sungai ke-31 yang berlokasi di Doi Tung, Provinsi Chiang Rai, Thailand meminta kepada Yayasan Mae Fah Luang untuk membantu mencegah rusaknya hutan akibat masyarakat setempat yang berjuang untuk bertahan hidup dengan menjarah hutan di Doi Tung.

18

www-maefahluang-org

Asal Mula

P

ada saat yang bersamaan, Putri Srinagarindra, ibunda Raja Bhumibol atau Ibu Suri sedang mencari lokasi untuk tempat peristirahatan di Thailand daripada harus melakukan perjalanan jauh ke Switzerland, negara favorit beliau untuk berlibur dalam usianya yang menginjak 90 tahun. Disamping itu kualitas udara di Doi Tung sesuai untuk kesehatannya. Setelah mendapatkan laporan mengenai kondisi hutan Doi Tung, Putri Srinagarindra segera berkunjung dan memutuskan untuk membangun rumah peristirahatan di sana. Pembangunan rumah ini dimaksudkan supaya Putri Srinagarindra dapat mencurahkan waktu untuk memenuhi janjinya dalam membangun dan menghutankan kembali Doi Tung. Beberapa waktu kemudian didirikanlah Doi Tung Development Project yang merupakan program pengembangan masyarakat melalui pendekatan menyeluruh dan terpadu secara berkelanjutan. Ini menjadi puncak dedikasi Putri Srinagarindra dalam pembangunan

liputan khusus bagi bangsanya.

Mae Fah Luang Foundation (MFLF)

MFLF didirikan pada tahun 1972 oleh Ibu Suri. Mae Fah Luang adalah gelar yang diberikan kepada Ibu Suri dari masyarakat suku di perbukitan utara Thailand. Sejak akhir tahun 1960-an, Ibu Suri bekerja keras untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pedesaan Thailand, terutama pada etnis minoritas yang tinggal terpencil di wilayah pegunungan yang sangat sulit dijangkau kendaraan. Dalam setiap kunjungannya Ibu Suri selalu menggunakan helicopter dan didampingi oleh tim medis untuk menangani masyarakat yang sakit, membawa pakaian, makanan, kebutuhan lainnya, dan bahkan mainan untuk anak-anak. Image inilah kemudian memunculkan nama Mae Fah Luang (putri yang turun dari langit) yang melekat pada Ibu Suri. Kembali ke DTDP, program ini memiliki misi untuk memastikan bahwa masyarakat Doi Tung mandiri secara ekonomi dan mampu melanjutkan program pembangunan mereka secara bertanggung jawab di tengah perkembangan dunia global tanpa mengorbankan lingkungan dan nilai-nilai budaya lokal. Sedangkan visi DTDP adalah melanjutkan warisan Ibu Suri dalam mengembangkan dan mempromosikan model pengembangan masyarakat melalui pengembangan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan, yang dapat diaplikasikan pada berbagai situasi untuk mengatasi kemiskinan.

Replikasi Program

Pengembangan Manusia

Langkah pertama yang dilakukan DTDP adalah menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat, setelah kesehatan masyarakat diurus, masyarakat akan dapat membantu diri mereka sendiri,

www-doitung-org

Program DTDP yang diinisiasi oleh MFLF telah direplikasi dalam berbagai wujud pendekatan dan latar belakang permasalahan

yang berbeda-beda. Di dalam negeri, yaitu: - Integrated Rural Livelihood Development Model di Provinsi Nan. - Huay Klai Reservoir Sustainable Water Management Royal Project, di Distrik Nong Wua Sor, Provinsi Udon Thani. - Reforestation to Alleviate Poverty di Doi Tung, Pang Mahan, dan Puna, Provinsi Chiang Rai. - Greater Mekong Sub-Region Medical Training Centre di Mae Sai Hospital, Distrik Mae Sai, Provinsi Chiang Rai. Di luar negeri, program replikasi DTDP telah dilaksanakan di tiga Negara yaitu Myanmar, Indonesia dan Afghanistan, melalui program: - Sustainable Alternative Livelihood Development, di Kota Yenan Chaung, Provinsi Magwe, Myanmar. - Provide Livelihood Alternatives to a Border Minority Group In Myanmar, di Desa Yong Kha, Provinsi Shan, Myanmar. - Aceh Sustainable Alternative Livelihood Development - A-S.A.L.D Project di Desa Lamteuba, Kabupaten Aceh Besar, Republik Indonesia. - Balkh Livestock and Rural Enterprise Development Project, atau A4 Sheep Bank (A4SB), di Provinsi Balkh, Afghanistan. Pendekatan program DTDP serupa dengan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) melalu konsep Tribina (bina sosial, bina ekonomi dan bina lingkungan). Pada DTDP pendekatannya adalah melalui pengembangan manusia, pengembangan ekonomi dan pengembangan lingkungan.

Edisi 5 4Tahun X4Mei 2012

19

dengan membuat pilihan mata pencaharian yang layak dan berkelanjutan. Setelah itu, perbaikan dalam bidang pendidikan akan menjadi dasar dalam pembangunan jangka panjang. Untuk dapat bekerja dengan tenang, kebutuhan dasar harus terpenuhi, tanpa pendapatan yang memadai, masyarakat akan kembali pada pilihan lading berpindah dan penjarahan hutan serta terlibat dalam kegiatan ilegal seperti budidaya opium dan prostitusi. Untuk itu didirikan pusat pelatihan kerajinan di samping pelaksanaan proyek penghijauan, sebagai alternatif dan untuk memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat di daerah tersebut untuk mencari penghidupan. DTDP melatih masyarakat lokal di pusat-pusat pelatihan keterampilan sehingga memungkinkan penghematan biaya dari sisi ekonomi dan kontrol kualitas.

Pengembangan Ekonomi

DTDP meyakini bahwa pembangunan ekonomi adalah salah satu dasar pembangunan berkelanjutan, hal itu dapat terwujud ketika stabilitas ekonomi didunkung kemajuan sosial dan lingkungan. Permasalahan lingkungan seperti penjarahan hutan akan tetap muncul selama kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi. Menyadari bahwa kelestarian alam tergantung pada stabilitas ekonomi manusia, DTDP membentuk unit bisnis makanan, hortikultura, pariwisata dan kerajinan. Proyek DTDP telah mandiri secara keuangan sejak tahun 2002, saat ini masyarakat dilatih dalam segala hal dan didorong untuk dapat mendirikan perusahaan mereka sendiri. Dalam waktu kurang dari 10 tahun,

20

www-lightstalkers-org

www-chiangraitimes-com

Foto : Istimewa

liputan khusus

kepemilikan dari beberapa unit bisnis di Doi Tung akan dialihkan ke masyarakat setempat.

Pengembangan Lingkungan

Pada tahun 1988, lokasi proyek DTDP adalah wilayah perladangan berpindah yang selalu rusak ketika ditinggalkan, ladang opium, perdagangan manusia dan senjata ilegal. Ibu Suri melihat pentingnya menghutankan kembali daerah itu, namun penghutanan kembali tanpa memperhatikan penghidupan ekonomi penduduk setempat akan menyebabkan daerah tersebut kembali seperti semula. Selain menghutankan kembali wilayah daerah aliran sungai, DTDP juga mengalokasikan lahan untuk perkebunan yang tumbuh cepat seperti pohon buah-buahan, kopi dan kacang Macadamia. Saat ini, generasi baru masyarakat lokal mengelola sampah mereka, mendaur ulang, dan mengelola air limbah. Sistem pengairan yang dibangun dijaga secara swadaya oleh masyarakat untuk memastikan air yang cukup untuk konsumsi rumah tangga dan pertanian. Masyarakat sangat menyadari tanggungjawab mereka sangat besar dampaknya terhadap lingkungan. *) Plh CPMU Urban Sector Development Reform Project (USDRP) Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum **) Asisten Perencanaan CPMU Urban Sector Development Reform Project (USDRP) Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

Foto-foto : Danang Pidekso

info baru

Hari Air Dunia 2012

Air dan Ketahanan Pangan The Earth Institute Columbia University merelease beberapa fakta terkini mengenai kondisi air di Bumi. Beberapa diantaranya pertama, penggunaan air tanah yang begitu besar berkontribusi terhadap kenaikan permukaan laut sebanyak 25 persen dalam beberapa tahun terakhir.

K

edua, lebih dari 90 persen penggunaan air adalah untuk pertanian dan perkebunan, walaupun begitu, hanya 16 persen lahan yang telah ter irigrasi dari sekian banyak penggunaan air untuk pertanian. Ketiga, pada tahun 2030 hampir setengah populasi manusia yang ada akan kekurangan air. Keempat, krisis air akan mengancam kelangsungan pembangkit listrik di dunia. Krisis air yang diakibatkan permintaan yang tinggi akan membuat pembangkit listrik tidak berfungsi. Bagaimana dengan Indonesia? Sungai-sungai banyak sampah, kotor, dan masih dijadikan sarana MCK bagi sebagian penduduk perkotaan. Air tanah semakin sulit didapat, sumber mata air mengering karena rusaknya hutan. Imbasnya sekarang makin banyak penduduk yang menggunakan air kemasan untuk konsumsi memasak dan minum karena kondisi inilah perlu penanganan yang tepat. Ironis dan memprihatinkan, mungkin ungkapan itulah yang cocok menggambarkan kondisi air kita. Sebagai insan peduli lingkungan, tentunya kita tidak boleh diam saja. Momentum bertindak tersebut ada dalam peringatan Hari Air Sedunia (HAD) tahun 2012 ini . Dengan mengambil tema “Water and Food Safety” atau “Ketahanan Air dan Pangan”, HAD ini merupakan momentum tepat untuk peduli dan melestarikan air.

Edisi 5 4Tahun X4Mei 2012

21

info baru Pemilihan tema tahun 2012 ini didasarkan pada kenyataan bahwa air merupakan salah satu faktor mendasar dalam memproduksi pangan. Selain itu, berdasarkan statistik, setiap manusia rata-rata minum 2-4 liter setiap hari, dan dari jumlah tersebut, sebagian besar air yang diminum ‘terkandung’ dalam makanan yang dimakan. Di lain sisi, pertumbuhan penduduk bumi yang terus meningkat sedangkan sumber daya air relatif tetap. Karena itu tema Hari Air Sedunia 2012 adalah Air dan Ketahanan Pangan menjadi sangat tepat untuk mengkampanyekan kepada penduduk bumi agar lebih bijak dalam menggunakan air demi menjamin ketahanan pangan dunia. Kementerian Pekerjaan Umum selaku kementerian yang mengurusi masalah air tentu memiliki tanggungjawab moral akan kondisi air, khususnya di Indonesia. Dalam event HAD XX ini pun berbagai acara digelar untuk mengingatkan dan menyadarkan masyarakat akan kondisi air. Diantaranya, kampanye peduli air melalui (lomba lukis, lomba foto, lomba sumur resapan dan kampanye simpatik), gerakan masyarakat dan apresiasi HAD (pembekalan ibu-ibu PKK, donor darah PMI, gerakan pupuk organik, gerakan pembersihan saluran irigasi, gerakan bersih Ciliwung, penanaman Mangrove), seminar dan lokakarya, pameran, publikasi dan dokumentasi serta dialog di media. Dalam puncak peringatan di Situ Cipule, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan,

22

peringatan HAD merupakan suatu momentum yang sangat tepat untuk merenungkan segala perilaku kita terhadap air dan sumbersumbernya, serta untuk berkomitmen dalam memulihkan dan melestarikan air dan sumber-sumbernya, agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya dengan baik. Djoko mengungkapkan bahwa salah satu permasalahan terkait ketersediaan air di Indonesia adalah masih rendahnya tampungan air perkapita di negara kita. Dari 700 triliun m3 potensi air di Indonesia, baru 200 miliar m3 atau kurang lebih 52,3 m3/ kapita yang dapat dikendalikan melalui 284 waduk di Indonesia. Sedangkan dalam kaitannya antara energi dan ketahanan pangan, fluktuasi harga pangan memiliki hubungan erat dengan harga minyak bumi sebagai indikator energi. Sebagaimana pernah terjadi periode 2007-2008 dimana harga beras di pasar internasional meningkat sebesar 78% akibat kenaikan harga minyak dunia. “Untuk itu, seiring dengan peningkatan kebutuhan energi dan sekaligus mitigasi terhadap perubahan iklim, maka pemanfaatan air sebagai sumber energi yang bersifat terbarukan harus lebih ditingkatkan,” tambah Djoko Kirmanto. Selanjutnya, serangkaian program rehabilitasi telah dilak­ sanakan disepanjang 2010 sampai dengan 2012. Untuk daerah irigasi kewenangan pusat yang dibiayai melalui dana APBN, total fungsional area yang masuk dalam program rehabilitasi adalah seluas 873 ribu Ha.

info baru

Sedangkan di tingkat Provinsi 201 ribu Ha, tingkat Kabupaten/ Kota seluas 374 ribu Ha. Untuk kegiatan rehabilitasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Pemerintah telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus bidang irigasi. Berdasarkan perkiraan, hingga tahun 2050 nanti penduduk dunia akan meningkat 33% dari 6 miliar orang menjadi 8 miliar orang. Bersamaan dengan itu permintaan terhadap pangan, air dan energi akan meningkat 30-50 persen. Pencapaian salah satu target MDGs terkait ketahanan pangan yakni pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrem. Momen HAD 2012 merupakan tonggak sejarah upaya penyelamatan air secara nasional yang dilaksanakan dengan prinsip kemitraan antara stakeholders bidang sumber daya air, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Sejalan dengan satu Dasawarsa Air untuk Kehidupan 2005-2015, maka dalam 10 tahun kedepan diharapkan gerakan ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia

Pameran HAD 2012

Salah satu event untuk memberikan gambaran dan juga langkahlangkah pemerintah dalam menjaga kondisi air adalah Pameran HAD XX yang diselenggarakan di kompleks Kantor Kementerian Perkerjaan Umum. Pameran ini merupakan salah satu bentuk upaya non-teknis, sebagai forum temu stakeholders untuk mengkomunikasikan secara visual mengenai hal-hal yang telah dan akan dilakukan terkait pengelolaan sumber daya air.

Dalam pameran HAD tersebut Ditjen Cipta Karya memamerkan capaian kinerja bidang air minum serta beberapa infrastruktur terbaru bidang ke Cipta Karyaan. Untuk capaian kinerja bidang air minum, berdasarkan data terakhir tahun 2010, capaian saat ini sebesar 53,26% meningkat dari tahun 2009 lalu yaitu 47,71%. Meskipun meningkat, Ditjen Cipta Karya wajib mencapai sasaran MDGs 2015 mendatang sebesar 68,87%. Sementara itu, untuk infrastruktur yang dipamerkan antara lain, SPAM Ultrafiltrasi di Kota Banjar Jawa Barat. SPAM kota Banjar ini merupakan pilot project sistem ultra filtasi yang pengolahannya tanpa bahan kimia. SPAM ini memiliki kapasitas 50L/dt dengan teknologi membran ultrafiltrasi. Selain itu, juga dipamerkan SPAM menggunakan Kapal Tangki Reverse Osmosis di Provinsi NTT, SPAM menggunkan pipa bawah laut Pulau Giliketapang di Kabupaten Probolinggo serta SPAM menggunakan Reverse Osmosis di Pulang Mendangin Kabupaten Sampang. Di bidang sanitasi dipamerkan teknologi Bio Digester (MCK ++) dan juga teknologi persampahan skala rumah tangga yaitu Sistem Instalasi Pengolahan Anaerobik Sampah (SIKIPAS). SIKIPAS ini merupakan kombinasi antara proses pemilahan sampah organik-anorganik, proses pencucian sampah plastik, dan proses anaerobik-aerobik sampah organik. Sampah organik diolah secara anaerobik untuk mendapatkan gas bio yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, baik sumber energi gas (gas metana/CH4) maupun setelah dikonversi menjadi energi listrik. (dvt)

Edisi 5 4Tahun X4Mei 2012

23

info baru

Australia Lanjutkan Hibah

Air Minum dan Sanitasi Indonesia Anggaran berbasis kinerja (output based aid) sudah mulai dipraktikkan oleh lembaga donor Australian Aid melalui Indonesia Infrastructure Initiative (INDII). Alasannya, cara ini dapat membawa manfaat maksimal dari dana minimal dan melalui kompetisi menjamin keberlanjutan. Cara ini juga bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan konkuren. Lihatlah hasilnya yang menurut banyak orang menganggap output based aid terbukti lebih efektif dibandingkan dengan satu contoh, Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan total dana hibah bidang air minum sebesar Rp 185 miliar, INDII mampu membangun 78.000 Sambungan Rumah (SR) dengan status fungsi baik. Sementara DAK 2011, dengan nilai dua kali lipat lebih, yaitu Rp 419 miliar hanya menghasilkan 105.000 SR dengan status fungsi yang belum tentu baik.

24

Foto : Buchori

paparan dari kiri ke kanan; Direktur Teknik Air Minum dan Sanitasi INDII Jim Coucouvinis, Direktur Pengembangan PLP DJCK Sjukrul Amien, Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya Antonius Budiono (Moderator), Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas Nugroho Tri Utomo, Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Kemen. Keuangan Adriansyah, Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya (DJCK) Danny Sutjiono.

info baru

Foto : Danang Pidekso

Foto : Buchori

M

engapa dijamin berfungsi baik. Ini bisa dijawab dengan adanya spesifikasi teknis sambungan rumah yang dibuat harus memenuhi standar mutu yang berlaku di PDAM dan mengacu pada standar teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan SNI. Dengan bahasa yang lebih mudah dicerna, investasi PDAM/Pemda untuk investasi pembangunan SR akan diganti oleh pendonor jika lolos uji verifikasi. SR berfungsi baik, uang diganti. PDAM yang potensial, yang selama ini malu-malu (baca; kurang berani) berinvestasi, nyatanya dengan output based aid ini sukses melakukannya. Mereka memiliki kriteria tidak mempunyai tunggakan utang. Jika ada tunggakan utang, sedang dalam proses Program Restrukturisasi Utang. PDAM juga dikategorikan berkomitmen tinggi untuk pengembangan program investasi air minum (diprioritaskan yang mengikuti Program Perbankan, KPS). Lalu mereka memiliki ketersediaan kapasitas air untuk untuk didistribusikan kepada pelanggan baru. Dan terakhir, PDAM bersedia membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem yang terbangun. Dengan sukses tersebut, Pemerintah Australia melalui Indonesia Infrastructure Initiative (INDII) untuk kali kedua mengucurkan hibah (AusAID) berbasis kinerja (output based aid) di sektor air minum dan sanitasi kepada Pemerintah Indonesia. Pada tahap kedua ini, total hibah yang akan digulirkan senilai 190 juta dolar Australia untuk dua sektor tersebut dan berlaku dari Juni 2012 hingga 2015. Pada tahap pertama, AusAID sukses membangun 77 ribu Sambungan Rumah (SR) air minum dan 5 ribu SR air limbah. Peluncuran hibah AusAID stage kedua ini dihadiri sekitar 112 PDAM, DPRD, dan perwakilan eksekutif masing-masing. Pada kesempatan tersebut juga menghadirkan beberapa narasumber antara lain Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya (DJCK) Danny Sutjiono, Direktur Pengembangan PLP DJCK Sjukrul Amien, Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas Nugroho Tri Utomo, Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Kemen. Keuangan Adriansyah, dan Direktur Teknik Air Minum dan Sanitasi INDII, Jim Coucouvinis. “Pendekatan berbasis kinerja oleh AusAID pada tahap se­ belumnya sudah berjalan sukses. Ini diakui sendiri oleh Pe­merintah Australia, selain pada pelaksanaan juga sasaran yang tepat untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dana Alokasi Khusus (DAK) suatu ketika bisa meniru pendekatan ini agar output dan outcomenya jelas,” ujar Budi Yuwono. Lebih lanjut Jim Coucouvinis menerangkan, total hibah 190 juta dolar Australia ini akan mencakup antara lain program water hibah 90 juta, sanitation hibah 5 juta, Sanitation Grants for small scale municipal Sewerage – SAIIG 40 juta, Grant for Local Government to Implement Sewerage Master Plan 30 juta, dan Grants for 25 LG to expand CBO Water Supply (Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum/HIPPAM) 25 juta. Menyinggung kriteria daerah dan penerima manfaat, Danny Sutjiono menambahkan, sebagian besar hampir sama dengan yang disyaratkan pada tahap pertama seperti pernyataan minat, tidak ada utang (jika ada utang sudah ikut program restrukturisasi), tersedianya kapasitas, dan lain-lain. Namun, tahap kedua ini menekankan komitmen Pemda untuk meningkatkan investasi air minum. “Kami harapkan pada calon penerima hibah agar setelah menerima hibah terhadap apa yang sudah mereka bangun,

Foto Atas Foto Bawah

: Menteri PU meninjau Sambungan Rumah hasil program Water Hibah AusAID di Kota Banjarmasin : Menteri PU mengunjungi pemanfaat program water hibah AusAID di Kota Palembang

dananya digunakan lagi untuk mengembangkan pelayanan. Karena itu, dalam salah satu ketentuan ditetapkan bahwa untuk PDAM yang membangun di bawah 1.000 SR, oleh AusAID dikenakan harga Rp 2 juta per SR-nya. Sedangkan di atas 1.000 SR dikenakan harga Rp 3 juta per SR-nya,” ungkap Danny. Sementara itu salah satu panitia, Dwityo A. Soeranto, me­ ngatakan saat ini Ditjen Cipta Karya sudah membentuk Central Project Management Unit (CPMU). Program hibah air minum dan sanitasi AusAID ini sudah ditandatangani bersama antara Indonesia dan AusAID dalam subsidiary agreement, 26 April 2012 lalu. “Saat ini CPMU sedang menunggu pengesahan dari Dirjen Cipta Karya. Mereka akan bertugas mengawal program, seperti seleksi calon penerima, mengelola perjanjian, mengatur pe­ nyaluran hibah melalui Kementerian Keuangan, termasuk mo­ nitoring pelaksanaannya,” jelas Dwityo. (bcr)

Edisi 5 4Tahun X4Mei 2012

25

info baru

Seleksi Duta Sanitasi Nasional 2012

Foto : Buchori

dari Kabupaten

Foto : Buchori

Sejumlah siswa pelajar SMP memasuki ruang penjurian. Wajah tegang nampak jelas dari raut muka mereka. Tiba saatnya, dewan juri mulai memanggil satu persatu peserta untuk melakukan presentasi. Aldi (13) siswa asal Kota Mataram mendapatkan giliran pertama untuk maju kedepan. Ia pun mulai maju dengan mengambil karya posternya terlebih dahulu.

Menuju Nasional

P

oster Aldi tampak menarik, dari sisi komposisi, pemilihan warna serta judul tema membuat para dewan juri terkesan pada awalnya. Ia pun mulai mempresentasikan karyanya, dengan sedikit gugup dan terbata-bata, ia pun mulai bercerita. Di tengahtengah cerita, tiba-tiba dewan juri menghentikan presentasi Aldi. “Cukup-cukup. Bicaranyanya lebih lantang lagi, kalau ke­ habisan cerita lihat postermu itu dan ceritakan” kata salah satu dewan Juri. Setelah mendapat masukan dari salah satu juri, Aldi pun melanjutkan presentasinya hingga selesai. Di akhir presentasi tak lupa dewan juri menyuruh teman-teman lain untuk memberikan tepuk tangan apresiasi terhadap setiap peserta yang maju kedepan. Di ruang lain, seorang siswi asal Kota Bima, Ida (14) sedang belajar menjadi seorang penyuluh. Dengan suara lantang dan penuh percaya diri ia menyampaikan pentingnya sanitasi kepada masyarakat. Walaupun sedikit salah menjelaskan tentang santasi,

Foto Atas Foto Bawah

26

: Para pemenang Duta Sanitasi 2012 Provinsi D.I Yogyakarta : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur beserta jajarannya membuka seleksi Duta Sanitasi 2012

namun ia tetap cuek saja dan terus melanjutkan ceritanya. Cerita Aldi dan Ida tersebut merupakan sedikit kisah per­ jalanan siswa-siswi dalam penyaringan Duta Santasi tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Setelah lolos di tingkat Provinsi para pemenang ini akan melanjutkan untuk pemilihan tingkat Duta Saniasi Nasional dalam event Jambore Sanitasi Nasional akhir Juni nanti di Jakarta. Masih sama dengan tahun sebelumnya, lomba yang digelar adalah lomba poster dan karya tulis. Masing-masing provinsi dipilih enam siswa terdiri dari tiga juara untuk kategori poster dan tiga untuk karya tulis. Keenam peserta ini selanjutnya akan mewakili provinsi masing-masing untuk berlomba di tingkat nasional. Untuk mengetahui bagaimana proses penyaringan duta sanitasi tingkat provinsi ini. Redaksi berkesempatan untuk mengunjungi proses seleksi duta sanitasi diantaranya di Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah dan juga Nusa Tenggara Barat.

Katalis Sekolah Benahi Sanitasi

Lain lagi cerita dari City of Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur. Acara pengarahan terakhir oleh dewan juri sebelum perlombaan sempat diwarnai sedikit kesalahpahaman kriteria penjurian. Beberapa guru pendamping dari 81 siswa SLTP peserta ini memprotes ketiadaan satu kriteria yang mereka anggap penting dan sudah terlanjur disiapkan sejak awal. Mereka menyiapkan anak didiknya yang bakal mewakili sekolahnya dengan keterampilan dasar sanitasi, karya ilmiah teknik presentasi dengan bantuan teknologi dan perangkat lunak powerpoint, dan lainnya. Harapan mendapat poin plus yang akan didapatkan anak didiknya itu kandas ketika juri menetapkan bahwa para peserta akan bersaing secara fair dengan yang lain mulai dari nol. Kesalahpahaman tersebut ternyata membawa hikmah tersendiri bagi Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Darul Hikmah Boarding School, Kota Bontang. Seperti yang dituturkan salah satu gurunya, Rofi’ah, sekolah mereka sekarang sudah memproduksi pin dan sticker dari bahan bekas kertas dan plastik. Lebih hebat lagi, sekolah ini sudah memiliki bank sampah, membuat lubang biofori, dan pupuk kompos. “Dua bulan sebelum penjaringan duta sanitasi ini kami mengoperasikan bank sampah. Kalau kerajinan atau kompos dari sampah itu sudah lama. Harapannya ini bisa menjadi poin penjurian, nyatanya tidak. Tapi tidak masalah, kami bersyukur ajang ini bisa menggerakkan sekolah dalam hal sanitasi,” ujar Rofi’ah. Bisa jadi semangat ini tidak saja dialami sekolahnya Rofi’ah, tapi menjalar di sekolah-sekolah lain. Semarak pemilihan duta sanitasi provinsi berhasil redaksi rangkum dengan mengambil beberapa hasil dari DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

DIY Yogyakarta

Enam siswa-siswi SMP Provinsi D.I. Yogyakarta (DIY) berhak mengikuti ajang pemilihan Duta Sanitasi tingkat nasional, Juni 2012 di Jakarta. Kesempatan tersebut mereka dapatkan setelah bersaing ketat dengan sekitar 80 kontestan lain dalam ajang Pemilihan Duta Sanitasi Tahun 2012 dari kategori Lomba Poster dan Karya Tulis di Wisam Wanitatama, Yogyakarta (6/5). Selanjutnya mereka akan mendapatkan pembinaan tentang sanitasi oleh Satuan Kerja

Foto : Danang Pidekso

info baru

suasana seleksi duta sanitasi 2012 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) DIY. Di kategori Karya Tulis, juara pertama disabet Fadilah Rahma N.R dari SMP 1 Bantul, juara kedua dimenangi Annisa Ayu Nirmalasari dari SMP 1 Bantul, dan ketiga oleh Dina Ulistiya dari SMP 1 Sewon. Sedangkan di kategori poster, di urutan pertama ada Alin Maginta Ridasari dari SMP 1 Wonosari, kedua diraih Ajud Karunia Rahmadani dari SMP 1 Bantul, dan ketiga oleh Erzalina Manda Kumara dari SMP N Sleman.

Kalimantan Timur

Pemilihan Duta Sanitasi 2012 di Provinsi Kalimantan Timur diikuti 81 siswa-siswi SMP dari sembilan kabupaten/kota, di Samarinda, Sabtu (12/5). Mereka adalah pemenang di sekolahnya masingmasing dalam kategori poster, serta karya tulis dan penyuluhan. Enam pemenang dari dua kategori itu adalah perempuan, dan mereka akan dikirim ke Jambore Sanitasi Nasional untuk digembleng dan dipilih sebagai Duta Sanitasi Nasional. Di Kategori Poster, Dewan Juri menetapkan Juara 1 adalah Nabila Amalia dari SMP Nasional KPS, Balikpapan. Juara 2 diraih Latifa Noor Asri dari SMP Negeri 1, Samarinda. Dan Juara 3 direngkuh Anisa Ghina dari SMP Negeri 2, Samarinda. Untuk Pemenang Karya Tulis dan Penyuluhan, Juara 1 disabet Ensta Rebeca R dari SMP Negeri 1, Balikpapan. Juara 2 oleh Titi Indah Larasati Dari SMP Negeri 3, Tarakan. Dan Juara 3 jatuh ke tangan Annisa Fakhira M Dari SMP Nasional KPS, Balikpapan.

Nusa Tenggara Barat

Untuk provinsi NTB, sebanyak 60 siswa dari 10 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengikuti seleksi Duta Sanitasi tingkat Provinsi NTB di Mataram 14-16 Mei. Kegiatan yang berlangsung tiga hari tersebut dibuka oleh Kepala Bidang Cipta Karya Provinsi NTB, Imam Hambali dan turut mendampingi Kasatker PLP Prov NTB Mardjoko. Di Kategori Poster, Dewan Juri menetapkan Juara 1 adalah B Muthia Maharani SMPN 2 Mataram. Juara 2 diraih Izdiharti Husniyah dari MTsN 1 Kota Bima. Dan Juara 3 direngkuh Putu Bagoes Kuwerajaya dari SMPN 2 Mataram. Untuk Pemenang Karya Tulis dan Penyuluhan, Juara 1 disabet Rizka Raudhatul Ulya dari SMPN 1, Sumbawa Besar. Juara 2 oleh Nafisa Nadjib dari MTsN Bima 1, Kota Bima. Dan Juara 3 jatuh ke tangan Sikmi Chairan Andi dari SMPN 3 Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Dari laporan pandangan mata di tiga provinsi ini, para pemenang duta sanitasi tingkat provinsi didominasi oleh pe­ rempuan. Apakah ini menjadi cermin nasional bahwa sanitasi memang tidak saja masalah infrastruktur, tapi juga sosial karena efek psikologis sanitasi terlihat membekas bagi kaum hawa. (dvt/bcr)

Edisi 5 4Tahun X4Mei 2012

27

inovasi

Yuk Bikin Kompos, Mudah dan Murah Lho...!! Ade Syaiful Rachman *)

Foto-foto : Danang Pidekso

Sampah organik diyakini sebagai penyumbang terbesar meningkatnya akumulasi sampah berbagai kota di Indonesia. Hal ini disebabkan karena di Indonesia umumnya sampah organik merupakan komposisi sampah terbesar, yakni sekitar 60 – 70%.

Komposter skala rumah tangga di Desa Sukunan Sleman DIY

D

ilatarbelakangi oleh semakin terbatasnya lahan yang tersedia untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) maka perlu dilakukan upaya-upaya mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke TPA dimulai dari sumbernya (rumah tangga). Salah satu upaya mengurangi sampah yang dibuang ke TPA secara signifikan diyakini dapat dilakukan melalui pemanfaatan sampah organik. Pengolahan sampah organik tersebut dapat dilakukan dengan metode pengomposan.

Pengomposan Pengomposan merupakan upaya pengelolaan sampah organik, yang berprinsip dasar mengurangi atau mendegradasi bahanbahan organik secara terkontrol menjadi bahan-bahan non organik dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme berupa bakteri, jamur, juga insekta dan cacing. Sistem pengomposan ini mempunyai beberapa keuntungan, antara lain: • Menghasilkan produk yang ekologis dan tidak merusak lingkungan karena tidak mengandung bahan kimia dan terdiri dari bahan baku alami. • Bahan yang dipakai tersedia, tidak perlu membeli.

28

• • •

Masyarakat dapat membuatnya sendiri, tidak memerlukan peralatan dan instalasi yang mahal. Unsur hara dalam pupuk kompos ini bertahan lama jika dibanding dengan pupuk buatan Pupuk yang dihasilkan dapat mengembalikan unsur hara dalam tanah sehingga tanah akan kembali produktif.

Klasifikasi pengomposan berdasarkan ketersediaan oksigen yang diperlukan pada proses pembuatannya dapat dikelompokkan menjadi : aerobik (bila dalam prosesnya menggunakan oksigen/ udara) dan anaerobik (bila dalam prosesnya tidak memerlukan adanya oksigen). Pengomposan aerobik lebih banyak dilakukan karena tidak menimbulkan bau, waktu pengomposan lebih cepat, temperatur proses pembuatannya tinggi sehingga dapat membunuh bakteri patogen dan telur cacing, sehingga kompos yang dihasilkan lebih higienis. Lingkup pengomposan yang paling kecil dapat dimulai dari skala rumah tangga. Pengomposan skala rumah tangga maupun skala lingkungan dapat dilakukan dengan menggunakan metode : metode tanam di tanah, metode keranjang takakura dan metode komposter sederhana dalam gentong atau drum plastik.

inovasi

Tahapan Pembuatan Kompos Metode pembuatan kompos yang paling sederhana kita ambil dengan menggunakan komposter sederhana yang relatif sangat mudah dibuat. Kita dapat memanfaatkan gentong atau drum plastik bekas wadah cat untuk digunakan sebagai wadah pembuatan kompos. Terdapat beberapa tahapan dalam pembuatan kompos yang sangat mudah dilakukan yaitu : a. Penyiapan wadah pembuatan kompos Sediakan ember, pot bekas, ataupun wadah lainnya, upayakan terbuat dari plastik untuk menghindari karat akibat air lindi kompos. Lubangi bagian dasar dan letakkan di wadah yang dapat menampung rembesan air dari dalamnya. b. Penyiapan bahan baku kompos Proses pertama dari pembuatan kompos bahan baku berupa sampah organik, berupa sampah sisa-sisa buangan dapur seperti sisa nasi, sayuran, buah-buahan, daun tanaman dan sampah organik sejenis lainnya. Agar hasil sampah organik nantinya bersih, perlu dilakukan sortasi/pemilahan antara sampah organik dan sampah non organik (sampah jenis ini dapat mempersulit proses pengomposan). Untuk mempermudah proses pengomposan, sampah yang masih berbentuk memanjang, terlebih dahulu dipotong-potong secara manual hingga mencapai ukuran ± 5 cm. c. Pembuatan tumpukan Tahapan selanjutnya adalah membuat tumpukan. Sampah organik hasil proses sortiran ditumpukkan di wadah pengomposan. Masukkan sampah organik ke dalam wadah (drum) setiap hari. Taburi dengan sedikit tanah, serbuk gergaji, atau kapur secara berkala. Bila terdapat kotoran binatang bisa ditambahkan untuk meningkatkan kualitas kompos. Setelah penuh, tutup drum dengan tanah dan diamkan selama dua bulan. Setelah itu, kompos sudah dapat dipanen sebagai kompos matang. d. Penyiraman. Proses selanjutnya adalah menyiram tumpukan tersebut dengan air secara merata. Proses penyiraman ini dilakukan agar bakteri dapat bekerja secara optimal. Proses ini dilakukan jika tumpukan sampah terlalu kering. Kadar air yang ideal dari tumpukan sampah selama proses pengomposan adalah antara 50 – 60 % dengan nilai optimal sekitar 55 %. e. Pemantauan suhu. Proses selanjutnya adalah melakukan pengukuran suhu pada tumpukan dengan termometer kompos. Agar bakteri patogen dan bibit gulma mati maka suhu harus dipertahankan pada kisaran 60 – 70 °C. f. Pengayakan Proses selanjutnya adalah melakukan pengayakan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran butiran yang seragam dan memisahkan bahan anorganik yang mungkin masih tertinggal (seperti kaleng/ logam lainnya, plastik, dan bahan lain dan sulit terdekomposisi) terdapat di tumpukan, sehingga kualitas kompos yang dihasilkan kurang baik. Hasil dari proses pengayakan ini adalah kompos yang halus dan yang kasar. Kompos halus biasanya untuk tanaman hias dan tanaman kecil lainnya, sementara yang kasar dapat digunakan untuk tanaman buah-buahan serta tanaman besar lainnya.

Bangunan TPS Sukunan Sleman DIY, dalam rangkaian kegiatan 3R

g. Pengemasan Setelah diayak maka kompos siap untuk dikemas ke dalam karung atau plastik yang kedap air, dan bisa disimpan, digunakan sendiri ataupun dipasarkan. Kualitas kompos yang dihasilkan tergantung pada kandungankandungan yang ada dalam kompos tersebut. Kualitas kompos juga tergantung pada material-material lain yang dicampurkan dalam materi organik tersebut. Apabila kompos terbuat dari bahan baku sampah organik, maka pemilahan harus dilakukan secara ketat sehingga bahan-bahan yang merugikan terhadap kualitas pupuk kompos dapat dihindari. Ciri-ciri kompos yang yang berkualitas baik antara lain adalah : tidak berbau (bau tanah), warna coklat kehitaman, PH netral, rasio karbon/nitrogen : 15 – 20, kadar air kompos ± 30 % serta bebas bakteri patogen. Berbeda dengan produk dari sampah anorganik, pupuk kompos yang merupakan hasil pengolahan dari sampah organik, kualitasnya relatif dapat dikontrol. Namun demikian, pupuk kompos pun tidak dapat disamakan dengan pupuk kimia. Secara jangka pendek, pupuk kimia akan kelihatan menguntungkan, namun dalam jangka panjang akan merusak unsur hara dalam tanah. Berbeda dengan pupuk kompos, justru akan memperkaya unsur hara dalam tanaman. Membuat kompos itu ternyata mudah dan murah bukan? Tunggu apa lagi, yuk bikin kompos...!!

*) Kepala Seksi Perencanaan, Subdit Perencanaan Teknis, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP), Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

Edisi 5 4Tahun X4Mei 2012

29

inovasi

Bangunan Hijau sebagai Solusi Ekologis

di Permukiman Padat Penduduk

Foto : Amung

Dian Prasetyawati *)

Green Building Council Indonesia memberikan serifikat platinum kepada gedung baru Kementerian Pekerjaan Umum karena selain bisa menghemat listrik sampai 44%, juga bisa menghemat air sampai 81% pada musim hujan dan 63% dimusim kemarau. Hal ini dikarenakan pada musim hujan semua air hujan kita tampung, dan recycle sehingga bisa digunakan kembali. (sumber : www.pu.go.id)

S

ebelumnya, berdasarkan kajian Strategi Penyediaan Listrik Nasional (Indah N, M Sidik B, 2005), dalam kurun tahun 2000-2003, diperkirakan tiga sektor utama industri, transportasi, dan rumah tangga merupakan sektor yang paling konsumtif dalam penggunaan energi, dimana penggunaan energi dalam kurun 3 tahun meningkat rata-rata 5,7% per tahunnya. Strategi yang dicanangkan oleh Kementerian ESDM un­ tuk mengurangi jurang konsumsi-produksi energi adalah me­ ningkatkan investasi bidang energi yang bersumber dari te­naga fosil konvensional maupun terbarukan. Namun demikian, akibat eksploitasi sumber daya energi yang besar-besaran, saat ini kita terancam efek pemanasan global. Pembakaran gas karbon yang diproduksi dari gas buang kendaraan bermotor, bahan bakar fosil, hingga gas Freon pendingin udara membuat suhu bumi semakin memanas. Bangunan Hijau kemudian timbul menjadi solusi untuk membantu mengurangi jejak karbon yang kita tinggalkan dan terutama mengurangi efek gas rumah kaca dalam skala mikro.

Mitigasi Efek Rumah Kaca Bangunan Hijau, bangunan ramah lingkungan, atau lebih dikenal sebagai Green Building dalam beberapa literatur (EPA, 2010; Yan Ji & Stellios P, 2006) dapat diartikan sebagai kegiatan rekayasa struktur dan proses pembangunan bangunan gedung yang

30

Konsumsi energi listrik di Indonesia setiap tahunnya meningkat tajam. Tercatat pada awal 2010 saja, konsumsi energi listrik JawaBali pada beban puncak mencapai 18.000 MW (Fitri Nur Arifenie, Gentur Putro Jati , 2010) dan meningkat 10% pada tahun 2011 mencapai 19.800 MW (Jawa Pos, 2011).

bertanggung jawab terhadap lingkungan serta efisien dalam pemanfaatan bahan / material dalam keseluruhan tahapan siklus penyelenggaraan bangunan gedung, baik dari tahapan peren­ canaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan bangunan gedung, perawatan, rehabilitasi hingga pembongkaran. Ba­ngunan hijau juga diharapkan mengkonsumsi energi lebih rendah dibanding bangunan yang belum diperuntukkan untuk mengurangi dampak gas rumah kaca.

Sertifikasi Bangunan Hijau Dalam upaya mengklasifikasikan sebuah bangunan masuk dalam kategori ‘green building’ atau dalam istilah Indonesia “Bangunan Ramah Lingkungan” terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan baik pihak swasta maupun pemerintah untuk proses sertifikasi ‘green building’ atau dalam istilah Indonesia “Bangunan Ramah Lingkungan”. Di Indonesia kita mulai mengenal lembaga swasta GBCI (Green Building Council Indonesia) yang mengadopsi model penilaian LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) atau diartikan sebagai Tolak Ukur Utama Desain Hemat Energi Berwawasan Lingkungan. LEED pertama kali dikembangkan oleh USGBC (United States Green Building Council) di tahun 1998. Kelebihan penilaian LEED terletak pada sistem penilaiannya yang terbuka, dimana kriteria teknisnya dapat direview untuk mendapat persetujuan para anggota GBCI dari 30 negara di seluruh dunia (USGBC). Dalam model LEED versi GBCI atau yang dikenal dengan sebutan GREENSHIP, bangunan yang umumnya disertifikasi oleh kelompok lembaga ini adalah bangunan baru atau yang telah diubah sesuaikan untuk masuki dalam salah satu kategori peringkat bangunan hijau.

inovasi Tabel.1. Ringkasan Kriteria GREENSHIP GBCI untuk Bangunan Eksisting (Sumber: GBCI) No

Kriteria

Nilai Maksimal

1 2 3 4 5 6

ppropriate Site Development / Kesesuaian Pengembangan Tapak A Energy Efficient and Conservation / Konservasi dan Efisiensi Energi Water Conservation / Konservasi Air Material Resources and Recycle / Pemanfaatan Bahan dan Daur Ulang Indoor Health and Comfort /Kesehatan dan Kenyamanan Ruang Dalam Building Environment Management / Manajemen Lingkungan

16 36 20 12 20 13

Tabel 2. Ringkasan NSPK terkait Implementasi Bangunan Hijau (dari berbagai sumber) No

Daftar Peraturan

Tentang

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

UU No.28 Tahun 2002 UU No.26 Tahun 2007 UU No.32 Tahun 2009 UU No.30 Tahun 2007 PP No.36 Tahun 2005 PP No. 26 Tahun 2008 PP No.15 Tahun 2010 PP No.70 Tahun 2009 Permen PU No. 24/PRT/M/2007 Permen PU No.25/PRT/M/2007 Permen PU No.26/PRT/M/2007 Permen PU No.05/KPTS/M/2008 Draft Rapermen Perda DKI No.7 Tahun 2010 Pergub DKI No.38 Tahun 2012 SNI 03-6196-2000 SNI 03-6390-2000

Bangunan Gedung Tata Ruang Nasional Lingkungan Hidup Energi Penjelasan UU No.28/2002 tentang Bangunan Gedung RTRWN Penyelenggaraan Tata Ruang Nasional Konservasi Energi Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Tentang Tim Ahli Bangunan Gedung Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Bangunan Hijau Bangunan Gedung Bangunan Gedung Hijau Prosedur Audit Energi pada Bangunan Gedung Konservasi Energi Sistem Tata Udara Pada Bangunan Gedung

Diagram 1. Jenjang Operasionalisasi Peraturan Bangunan Hijau

Pada tabel 1, tampak beberapa kriteria penilaian yang digunakan oleh GBCI untuk memberikan peringkat bangunan hijau pada bangunan eksisting termasuk kategori pemilihan tapak, konservasi dan efisiensi energi, konservasi sumber daya air, material, kesehatan dan kenyamanan, serta manajemen

lingkungan. Saat ini, minat terhadap pemeringkatan ‘green building’ yang diakui secara internasional merupakan salah satu ‘selling point’ bagi pemilik bangunan maupun pengguna bangunan. Bagi mereka, bangunan hijau yang memiliki sertifikasi atau yang lolos kriteria teknis bangunan hijau diharapkan secara signifikan mampu mengurangi jejak karbon yang ditinggalkan oleh penggunanya. Pengurangan dampak ekologis menjadi menarik ketika perhatian dunia terhadap sumber daya alam bumi tidak terbarukan yang tereksploitasi semakin meningkat. Pada akhirnya, nilai jual sebuah bangunan hijau akan menjadi lebih tinggi dibandingkan bangunan yang belum tersertifikasi. Sayangnya, proses sertifikasi bangunan hijau dengan menggunakan kriteria penilaian LEED akan membutuhkan biaya. Dalam hal ini, beberapa bangunan eksisting milik publik akan mengalami kendala untuk mensertifikasi peringkat ‘hijau’ bangunan jika acuan untuk mengklasifikasikan bangunan hijau hanya menginduk pada lembaga swasta. Bangunan publik dimaksud seperti rusun umum, rusunawa, museum, stasiun atau terminal kereta dan bus, gedung-gedung pertemuan serta balai-balai pelatihan dan sekolah, umumnya tidak menganggarkan pembiayaan sertifikasi ‘bangunan hijau’ dalam operasionalisasinya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai lembaga publik melaksanakan kewajiban untuk menjelaskan tata cara penyelenggaraan dan kriteria bangunan hijau yang dapat memiliki

Edisi 5 4Tahun X4Mei 2012

31

inovasi

dampak positif terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat tanpa biaya. Ini bisa dilakukan melalui penyusunan panduan bangunan gedung ramah lingkungan atau disebut juga ‘bangunan hijau’. Sehingga, alih-alih masyarakat berpaling pada pemeringkatan dan penerbitan sertifikasi bangunan hijau yang dikelola swasta, mereka lebih dulu memahami bahwa bangunan hijau kuncinya pada perlindungan terhadap lingkungan hidup serta pemanfaatan material yang efisien. Setelah dipahami, selanjutnya dapat diaplikasikan dan memberi nilai positif di tiap lapisan masyarakat dengan tanpa biaya. Beberapa peraturan yang terkait dengan penataan perkotaan, wilayah dan lingkungan pun, tak dapat dielakkan, harus menjadi sebuah kesatuan produk hukum yang menunjang pengembangan peraturan tentang bangunan hijau dan dapat diaplikasikan secara luas oleh masyarakat (lihat tabel 2. Ringkasan NSPK terkait Bangunan Hijau). Dari tabel 2. NSPK, secara eksplisit tampak bahwa konsentrasi pengembangan bangunan gedung hijau tidak hanya menyangkut bangunan per se, namun juga pada lingkungan perkotaan dan kawasan untuk menciptakan kawasan permukiman dan perkotaan yang laik huni dan bangunan yang laik fungsi. Untuk itu, diperlukan koordinasi antar sektoral agar produkproduk peraturan yang telah dihasilkan dapat dioperasionalisasikan. Selain itu, tampak bahwa produk pengaturan yang dicanangkan di pusat masih kurang tersosialisasikan di tingkat daerah mengingat perbedaan kepentingan antar daerah sangat bervariasi dan pada akhirnya menentukan produk hukum yang mampu dilegalisasikan di tingkat daerah.

32

Sebagai contoh, walaupun DKI Jakarta sudah mengesahkan produk Peraturan Gubernur tentang Bangunan Gedung Hijau pada tahun 2012, Perda Bangunan Gedung baru disahkan pada tahun 2010, yaitu 8 tahun sejak terbitnya UU No.28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri membutuhkan tahapan dan proses yang tidak mudah.

Penerapan Rusunawa sebagai Bangunan Hijau Bangunan Rusun dapat mengaplikasikan prinsip bangunan ramah lingkungan. Sebagai contoh, melalui simulasi yang dilakukan pada keseluruhan unit rusunawa di Indonesia yang diperkirakan akan mencapai 59.600 unit dari sekitar 600 Twin Block yang direncanakan terealisasi hingga tahun 2014. Pada simulasi tersebut dapat diestimasikan bahwa dengan kebutuhan listrik 7.16 Kwatt per unit Rusunawa per hari, maka akan dibutuhkan 155,23 TeraWatt listrik per tahun per unit Rusunawa, jika peralatan elektronik yang digunakan dibatasi jumlahnya, maupun asupan daya listriknya. Namun demikian, semakin meningkatnya daya beli ma­ syarakat, semakin bertambah pula kebutuhan alat elektronik dan pemanfaatannya yang pada akhirnya akan meningkatkan pemakaian listrik walaupun dalam ambang batas pasokan listrik PLN 1.300 Watt. Dengan pemakaian listrik yang lebih moderat, total selisih pemakaian listrik untuk unit Rusunawa yang sama dapat mencapai 45% lebih tinggi, mencapai 254 TeraWatt listrik per tahun. Sehingga, dengan tidak menambah alat listrik jika hendak

inovasi mengganti peralatan rumah tangga, seluruh unit rusunawa di Indonesia menghemat hampir 100 TeraWatt daya listrik per tahun. Sayangnya, isu bangunan ramah lingkungan masih kurang dipahami tanpa pendekatan yang tepat. Dari sisi masyarakat, masih kurangnya pengetahuan tentang konservasi alam maupun lingkungan disebabkan karena keterbatasan ekonomi, pendidikan mengenai lingkungan, serta keterbatasan ruang hidup, khususnya di permukiman perkotaan. Oleh karena itu, Peraturan Bangunan Hijau akan lebih tepat sasaran jika skala wilayah, kerapatan bangunan, serta luas bangunan untuk bangunan hijau yang bersifat wajib atau yang sukarela ditentukan dalam kriteria produk pengaturan. Argumentasi ini mengemuka ketika bangunan hijau yang dibangun di lokasi perdesaan atau lahan produktif pertanian menjadi tidak ‘hijau’ karena keberadaaannya malah akan merusak ketersediaan ruang terbuka hijau alami. Belum lagi dampak dari pemanfaatan bangunan hijau yang akan menambah konsumsi sumber daya di wilayah yang dahulunya bebas bangunan. Sedangkan jika ditelaah lebih jauh, bangunan hijau yang diterapkan di perkotaan dengan intensitas tinggi, di kawasan padat penduduk, atau dengan luas yang siginifikan seperti bangunan superblock atau mixed-use buildings akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pengurangan jejak karbon, serta peningkatan daya dukung lahan perkotaan. Pemerintah sebagai motor penggerak bangunan hijau tentunya perlu mempertimbangkan untuk menjadi pionir dalam mengurangi dampak lingkungan. Hal ini dicontohkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dimana gedung baru Kementerian PU (2011) telah meraih sertifikasi platinum dari GBCI. Sehingga, sertifikasi bangunan hijau selain dapat dikenal publik lebih luas, tidak hanya menjadi jargon marketing bangunan, namun benar-benar memberi kontribusi terhadap konservasi sumberdaya alami lingkungan.

Mengutamakan Bangunan Hijau di Kawasan Intensitas Tinggi

maka diharapkan bahwa penerapan teknologi bangunan hijau memperhatikan aspek kapasitas dan kemampuan pembiayaan masyarakat. Teknologi rendah biaya dan rekayasa desain dapat menjadi alternatif yang menarik untuk diterapkan masyarakat luas ketimbang penggunaan teknologi high-tech dengan biaya tinggi. Sebagai contoh, pembangunan rumah susun umum untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tentunya perlu tata cara penyelenggaraan bangunan hijau yang rendah biaya dibanding rumah susun umum untuk kalangan menengah ke atas. Kemudian, untuk lingkungan permukiman padat penduduk di kawasan perkotaan, tentunya diperlukan petunjuk untuk pemanfaatan material dan tata cara optimalisasi daur ulang bahan bangunan. Sehingga di kemudian hari, permasalahan seperti bongkaran bangunan gedung atau rumah tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Hal-hal praktis yang lebih operasional tentunya akan membantu, baik bagi pelaku konstruksi maupun masyarakat umum, untuk dapat memahami dan membumikan peraturan bangunan gedung hijau sehingga lebih tepat sasaran dan mencapai maksud aspek perlindungan lingkungan dan konservasi sumber daya alam. *) Jabfung Tata Bangunan dan Perumahan, Subdit Wil 1, Direktorat PBL

Daftar Pustaka 1. www.wikipedia.com, dari Yan Ji and Stellios Plainiotis (2006): Design for Sustainability. Beijing: China Architecture and Building Press. ISBN 7-112-08390-7 2. Green Building dari laman http://www.epa.gov/greenbuilding/ pubs/about.htm#1 3. Karikatur dari: http://switchboard.nrdc.org/blogs/kbenfield/ re-calibrating_green_building.html 4. Konsumsi listrik nasional 2010 dari http://industri.kontan.co.id/ news/sepanjang-2010-konsumsi-listrik-nasional-meningkat-1 5. Konsumsi listrik nasional 2011 dari http://www.jpnn.com/ read/2011/10/13/105452/Konsumsi-Listrik-Terus-Cetak-Rekor-

Foto : Buchori

Jika peraturan menteri tentang bangunan hijau dilegalkan,

Rusunawa Kampus ITB Jatinangor

Edisi 5 4Tahun X4Mei 2012

33

seputar kita

Sosialisasi PK dan LAKIP Ditjen Cipta Karya Tahun 2012

Pejabat Ditjen Cipta Karya Mendapat Pencerahan Hukum Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum kembali mendapat pencerahan bidang hukum. Tugas-tugas pembangunan yang mereka lakukan sangat rentan dengan permasalahan hukum yang bersumber dari tuntutan masyarakat, pelayanan publik, kesalahan prosedural, maupun hubungan kerja. Jika tidak memahami dan mentaati peraturan perundangan, pelaku pembangunan bisa terjerat hukum, mulai dari pidana, perdata, Tata Usaha Negara (TUN), maupun arbitrase. Demikian disampaikan Sekretaris Ditjen Cipta Karya, Dadan Krisnandar, saat membuka Pembinaan Advokasi Hukum dalam Pelaksanaan tugas Ditjen Cipta Karya, di Sapta Taruna, Selasa (1/5). Acara ini menghadirkan narasumber antara lain Kepala Biro Hukum Kemen. PU Siti Martini, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Adityawarman, dan Penyidik Unit IV Satuan V (Korupsi) Dit. Reskrimsus Polda Metro Jaya, Najamudin. “Pencerahan hukum bagi pelaku pembangunan Ditjen Cipta Karya harus dilakukan secara rutin agar bisa meminimalisir potensi tindakan korupsi yang menyebabkan kerugian negara agar terwudud good governance,” ujar Dadan.

Enam Teknologi Hasil Litbang Permukiman Diluncurkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meluncurkan enam teknologi hasil litbang bidang permukiman hasil karya peneliti dan perekayasa Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Permukiman yang meliputi teknologi pengolahan air bersih, air limbah, dan sampah.Peluncuran tersebut dilakukan pada Kolokium Hasil Litbang Bidang Permukiman 2012 di Bandung, Jawa Barat, pekan lalu yang ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Budi Yuwono dengan didampingi oleh Deputi Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat Pangihutan Marpaung, dan Kepala Pusat Litbang Permukiman

34

Direktorat Bina Program melalui Sub Direktorat Evaluasi Kinerja menggelar kegiatan Sosialisasi Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Di Lingkungan Ditjen Cipta Karya Tahun 2012 di Yogyakarta pada tanggal 22 – 23 Mei 2012. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Satker di Lingkungan Direktorat Cipta Karya tersebut (baik satker Pusat maupun satker propinsi) merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Pekerjaan Umum No 01/IN/M/2012 tentang Penyusunan, Pelaporan, dan Evaluasi LAKIP Tahun 2011 serta Penetapan Kinerja Tahun 2012. Dalam sambutannya, Direktur Bina Program, Antonius Budiono mengatakan, dokumen LAKIP dan PK merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana SAKIP tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada publik. “Sistem tersebut telah mengenalkan suatu siklus perencanaan publik dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja melalui sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate” katanya.

Anita Firmanti. Keenam teknologi karya peneliti dan perekayasa Elis Hastuti, Dadang Sobana, dan Edi Supendi yaitu Biorotasi – Instalasi Pengolahan Air Limbah “Grey Water”; Biotour – Instalasi Daur Ulang Air Limbah; Meralis – Instalasi Pengolahan Air Limbah Sistem Kompak; Merotek – Instalasi Pengolahan AirSiap Minum; IPA Mobile – Instalasi Pengolahan Air Siap Minum Sistem Mobile; dan Tungku Sanira – Tungku Pembakaran Sampah Nir Racun. “Saya juga harapkan kreatifitas para peneliti dan perekayasa dapat menghasilkan rumusan kebijakan dan teknologi infrastruktur permukiman untuk mendukung programprogram pembangunan pro growth, pro poor, pro job dan pro environment,” tutur Budi Yuwono

Citizen Journalism Cipta K arya Cerita adalah semangat. Mak a perlu sebuah rumah untuk menampungnya. Tulislah kisah perjalanan yang sudah membuka mata Anda, berbagilah dengan yang lain untuk memperkaya makna. Jurnalisme Warga Cipta Karya siap menampung kisah Anda lewat kata-kata dan karya foto. http://ciptakarya.pu.go.id/jurnalisme

Kunjungi Kami di

Website : http://ciptakarya.pu.go.id

Twitter : @ditjenck