ADVOKASI HUKUM SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN IDA BUDHIATI ANGGOTA KPU RI

ADVOKASI HUKUM SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN IDA BUDHIATI ANGGOTA KPU RI 2012 - 2017

KEPASTIAN HUKUM PILKADA UU NOMOR 8 TAHUN 2015

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

 Pasal 7 huruf r Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUUTidak memiliki konflik kepentingan dengan XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015 menyatakan ketentuan petahana pasal dimaksud bertentangan dengan UUD Tahun 1945 & tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat  Pasal 7 huruf s Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota & Wakil Walikota kepada Pimpinan DPR bagi anggota DPR, kepada Pimpinan DPD bagi anggota DPD, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUUXIII/2015 tanggal 8 Juli 2015 menyatakan ketentuan pasal dimaksud bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota bagi anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD

UU NOMOR 8 TAHUN 2015

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

 Pasal 7 huruf g Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUUXIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 menyatakan ketentuan pasal dimaksud bertentangan dengan UUD Tahun 1945 & tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana

 Pasal 7 huruf t Mengundurkan diri sebagai anggota TNI, Polri, dan PNS sejak mendaftarkan diri sebagai calon  Pasal 7 huruf u Berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD sejak ditetapkan sebagai calon

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUXIII/2015 tanggal 9 Juli 2015 menyatakan ketentuan pasal dimaksud bertentangan dengan UUD Tahun 1945 & tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota

UU NOMOR 8 TAHUN 2015

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

 Pasal 41 ayat (1) & (2) Syarat minimal dukungan bagi calon perseorangan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati serta Walikota & Wakil Walikota

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUUXIII/2015 tanggal 29 September 2015 menyatakan ketentuan pasal dimaksud bertentangan dengan UUD Tahun 1945 & tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur & Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati & Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota & Calon Wakil Walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilu berikutnya. Putusan ini berlaku untuk pemilihan kepala daerah serentak setelah pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015.

UU NOMOR 8 TAHUN 2015

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

 Pasal 49 ayat (8) & (9), Pasal 50 ayat (8) & (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), (5) & (6) Pemilihan Gubernur & Waki Gubernur, Bupati & Wakil Bupati, serta Walikota & Wakil Walikota diikuti sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 menyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 & tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian: “termasuk menetapkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur & Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati & Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota & Calon Wakil Walikota peserta pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur & Calon Wakil Gubernur“ (Ketentuan Pasal 49 ayat (9) & Pasal 50 ayat (9)) “menetapkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur & Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati & Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota & Calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur & Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati & Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota & Calon Wakil Walikota” (Ketentuan Pasal 51 ayat (2) & Pasal 52 ayat (2))

SUBSTANSI PUTUSAN MK NOMOR 100/PUU-XIII/2015  Perlindungan & jaminan pelaksanaan kedaulatan  rakyat  Kedaulatan berada di tangan rakyat & dilaksanakan  menurut UUD  Perlindungan & jaminan pelaksanaan hak dipilih &  memilih  Konsistensi ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun  1945  Gubernur, Bupati & Walikota masing­masing sebagai  Kepala Pemerintah Daerah Prov, Kab & Kota dipilih  secara demokratis  Perubahan elemen strategis sistem pemilihan

PERUBAHAN ELEMEN STRATEGIS SISTEM PEMILIHAN

 METODE PENCALONAN Dalam hal telah diupayakan secara sungguh­sungguh namun tidak  tercapai sekurang­kurangnya 2 (dua) Paslon, dilaksanakan  pemilihan dengan Paslon tunggal  METODE PEMBERIAN SUARA Pemilih memberikan suara pada surat suara dengan cara mencoblos  kolom SETUJU atau TIDAK SETUJU terhadap Paslon   METODE PENETAPAN PASLON TERPILIH  Apabila pilihan SETUJU memperoleh suara terbanyak maka  Paslon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah dimaksud  ditetapkan sebagai Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih  Apabila pilihan TIDAK SETUJU memperoleh suara terbanyak  maka pemilihan ditunda sampai Pilkada serentak berikutnya

PELAKSANAAN PUTUSAN MK NOMOR 100/PUU-XIII/2015  3 (tiga) daerah yang melakukan penundaan diminta  melanjutkan kembali tahapan pemilihan  KPU Kabupaten yang bersangkutan menjadwalkan  kembali tahapan pemilihan meliputi:  Sosialisasi  Penetapan kembali PPK & PPS  Penetapan DPT  Penelitian syarat calon  Penetapan Paslon  Penyelesaian sengketa TUN pemilihan  Kampanye  Pelaporan dana kampanye  Pengadaan, pencetakan & distribusi logistik

KERANGKA HUKUM PILKADA

PERSELISIH AN HASIL PILKADA

SENGKETA PILKADA

SENGKETA TUN PILKADA

PELANGGAR AN ADMINISTRA SI PILKADA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGA RA PILKADA

TINDAK PIDANA PILKADA

 PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU  (BAB XX  Bagian II) Pelanggaran yg meliputi tatacara, prosedur, dan  mekanisme yg berkaitan dg administrasi pelaksanaan  Pemilu  PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA  PEMILU (BAB XX Bagian I) Pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu,  sumpah dan/atau janji, dan asas­asas penyelenggara  Pemilu, dirumuskan dalam kode etik Penyelenggara  Pemilu  TINDAK PIDANA PEMILU (BAB XX Bagian IV)  Tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap  ketentuan TP Pemilu  SENGKETA PEMILU (BAB XX Bagian III) Sengketa yg terjadi antar peserta Pemilu dan Sengketa  Peserta Pemilu dg penyelenggara pemilu sebagai akibat  dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Prov, KPU  Kab/Kota  SENGKETA TUN PEMILU (BAB XX Bagian V) Sengketa yg timbul dlm bidang TUN Pemilu antara Peserta  Pemilu dg  KPU Prov, KPU Kab/Kota  PERSELISIHAN HASIL PEMILU (BAB XX Bagian VI) Perselisihan antara KPU Propinsi dan KPU Kabupaten dan  Kota dengan Peserta Pemilu mengenai penetapan  perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional.

33 (12,41%)

46 (5,34%)

815 (94,66%)

GRAFI K PENGAJUAN SENGKETA KE PT TUN Sengketa Pemilihan yang ditolak Permohonannya 7 Daerah  Yang Masuk PT TUN 5 Daerah 

5 (71,4%) 

7  

IDENTIFIKASI MASALAH  Kurang cermat dalam penelitian syarat pencalonan, menerima dokumen  yang tidak memenuhi persyaratan  Kurang memahami metode verifikasi & klarifikasi  Mengambil kebijakan di bawah tekanan atau khawatir mendapat tekanan  Khawatir terhadap resiko pekerjaan atau tidak memahami perbedaan  rekomendasi dengan keputusan. Rekomendasi Panwas Kab/Kota =  kesimpulan KPU Kab/Kota  Apabila terdapat keadaan yang membawa konsekuensi perubahan jadwal  waktu, KPU Prov/Kab/Kota belum memahami teknik menyusun tahapan  dan jadwal pemilihan  Belum memahami hukum acara penyelesaian sengketa, hanya  menyampaikan eksepsi tanpa menyampaikan sanggahan terhadap pokok  perkara serta tidak menyampaikan alat bukti  Kurang terlatih menyusun jawaban, jawaban tidak menguraikan  kronologis sehingga tidak dapat dipahami secara utuh bagaimana KPU  Kab/Kota melaksanakan tugas penerimaan dukungan perseorangan,  pendaftaran, penelitian persyaratan dst

PENGALAMAN BERHARGA SENGKETA PILPRES 2014  Substansi perkara Pilpres:  Kebijakan & administrasi DPTb, DPK &  DPKTb Pembukaan kotak suara Hasil survei kedua Paslon mengklaim  menang Independensi penyelenggara Politik uang Rekomendasi Panwaslu/Bawaslu

POTENSI PERKARA PILKADA 2015  Penetapan Paslon berdasarkan keputusan  Panwas Kabupaten/Kota  Akurasi daftar pemilih & administrasi DPTb­1,  DPTb­2 & DPPh  Alat peraga kampanye  Ketepatan jenis, jumlah & waktu distribusi  logistik  Lokasi TPS & penomoran bilik suara  Rekapitulasi penghitungan suara  Independensi penyelenggara pemilihan

PERSIAPAN ADVOKASI  Mendokumentasikan seluruh peristiwa hukum  yang berpotensi menjadi sengketa  Menyusun kronologis setiap peristiwa hukum  yang berpotensi menjadi sengketa  Menyusun dokumen hukum & teknis pemilihan  sebagai alat bukti  Menyiapkan jasa konsultan hukum yang  nonpartisan, kapabel & kredibel  Memperhatikan tahapan, jadwal & kegiatan PHP  di MK  Memahami prosedur beracara PHP

TUPOKSI SEKRETARIAT Tugas, Wewenang Setjen KPU,  Sekretariat KPU Provinsi &  Sekretariat KPU Kabupaten/Kota  antara lain :  Memberi bantuan hukum dan  memfasilitasi penyelesaian  sengketa Pemilu

PELAKSANAAN TUGAS BANTUAN HUKUM & PENYELESAIAN SENGKETA  Memahami filosofi perUUan tentang  pemilihan  Mendokumentasikan seluruh proses &  hasil pemilihan  Mempunyai keterampilan menyusun  kronologis/kasus posisi sebuah perkara  Mempunyai keterampilan menyusun  jawaban, alat bukti & kesimpulan

Terima Kasih