PENULISAN HUKUM/SKRIPSI POLITIK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum
Oleh : WIDODO DJATIKUSUMO 08400029
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS HUKUM 2015 i
ii
iii
iv
Ungkapan Pribadi Alhamdulillah hirabbil alamin... Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat dan karunianya tak terhingga kepada hamba sehingga penulisan tugas akhir ini terselesaikan... Alhamdulillah akhirnya terselesaikan juga perjuanganku yang cukup panjang selama ini… Kupersembahkan karya sederhana ini kepada mereka yang senantiasa memberikan perhatian serta doanya tiada henti…
MOTO Hidup ini adalah perjuangan Alam adalah cinta sejati Maka manfaatkan waktu yang tak pernah berhenti ini Dengan membuat orang di sekeliling nyaman berseri-seri
“Bila kegagalan adalah hujan dan keberhasilan adalah matahari, maka butuh keduanya untuk dapat melihat dan menikmati indahnya pelangi” “Kesenangan dan kesedihan akan datang silih berganti, tetap semangat karena Tuhan Maha Mengasihi”
v
KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum Wr. Wb
Alhamdulillah hirabbil alamin segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Pengasih, tempat penulis memohon ampun, atas limpahan kebahagiaan, kebenaran dan kebaikan yang telah diberikanNya. Tuhan yang telah mengutus Muhammad SAW di muka bumi sebagai tauladan mereka yang bertakwa, dan semoga kita semua diberikan kekuatan untuk dapat melanjutkan perjuangan beliau. Amin Dengan terselesaikannya skripsi ini merupakan sebuah proses yang cukup panjang, lama dan berharga bagi penulis karena banyak pelajaran yang didapatkan dari seluruh aktivitas penyelesaiannya. Dan tentunya skripsi ini memungkinkan terdapat kelemahan dan perdebatan, maka penulis menyampaikan harapan untuk kritik dan saran untuk membangun khazanah serta pengembangan akademik. Melalui lembar ini pula, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho-Nya, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada civitas akademis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH-UMM) yang telah memberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal dan informal bagi penulis dalam pengembangan diri, serta berbagai pihak yang telah banyak membantu dan memberikan penulis inspirasi, bimbingan dan dukungan baik moril maupun materiil, kepada : 1. Ayahanda Ir. Bogiek Sofiyanto dan Ibunda Listia Nursari yang dalam suka dan duka selalu dengan sabar dan besar hati menghadapi, memberikan limpahan kasih sayang, perhatian yang begitu besar dan tidak pernah terputus pada ananda sejak kecil hingga saat ini dan doa dalam setiap detiknya… Terima kasih sedalam-dalamnya atas belaian kasih sayang serta dengan tulus
viii
memberikan dukungan moril dan materiil yang tidak ternilai harganya, yang menjadi cambuk penyemangat bagi saya dalam menuntut ilmu dan berkarya, yang sejujurnya dari lubuk hati yang paling dalam saya masih belum dapat untuk membalas itu semua, kecuali secerca doa kepada kalian yang tiada hentinya. 2. Bapak Dr. Drs. H. Muhadjir Effendy, MAP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang serta seluruh jajaran Pembantu Rektor dan Staf Rektorat Universitas Muhammadiyah Malang selaku motivator dan inspirator dalam penyelesaian tugas akhir ini. 3. Bapak Dr. Sulardi, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan Dosen pembimbing I yang telah mendorong penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini, dengan kesabarannya dalam membimbing dan memberikan arahan, dan bantuan dalam kelancaran penulisan tugas akhir ini serta sebagai sumber inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir. Terima Kasih Pak... 4. Ibu Catur Wido Haruni, S.H., M.Si.,M.Hum., selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan dan bimbingan serta saran-saran konstruktif yang membuka wawasan pemikiran bagi penulis hingga karya ini bisa diselesaikan. Terima kasih Ibu... 5. Seluruh Staf Pengajar yang telah memberikan ilmunya dan menjadi guru bagi penulis, serta semua karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 6. Adekku satu-satunya Adit... Terima kasih untuk selalu mendoakan, mendukung dan menyemangati saudaramu ini yang kadang-kadang keras kepala. 7. Untuk seluruh keluarga besarku... Terima kasih sedalam-dalamnya atas doa dan dengan tulus memberikan dukungan materiil yang tidak ternilai harganya, serta perhatian dan kasih sayangnya. ix
8. Yang spesial dan teristimewa porsi double jumbo Fanty Pratiwi Meita... Terima kasih banyak atas penuh kasih sayang dan perhatiannya, untuk doa, dukungan, serta kebersamaan selalu waktunya dalam suka dan duka. 9. Sahabat dan saudara seperjuanganku... Chakim, Irul, Jefri, Djoko, Wawan, Dading, Slamet, Anang, Icha, Tuti, Vita dan Ave... Terima kasih untuk kebersamaan, persahabatan, persaudaraan, support dan kerja samanya... Teruslah belajar, berkembang, jalani semua ini dengan penuh semangat, dan jangan lupa selalu tertawa bersama. Sukses selalu untuk kalian, sukses untuk kita semua. Amin. Always Bravo 2008. 10. Saudaraku-saudaraku di HMI Komisariat Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, terima kasih atas pembelajaran serta persaudaraan ini, sehingga aku menemukan warna tersendiri dalam hidup ini… Teruslah berkarya, buatlah sejarah dan yakin usaha sampai. 11. Saudara-saudaraku di kontrakan Embong Anyar dan Kost Bangsal 13… Terima kasih untuk persaudaraan serta kecerian yang selalu ada. Tetap semangat dan jangan pernah lupa kita pernah tinggal seatap bersama. Mungkin ungkapan yang sederhana ini tak akan mampu menggambarkan semuanya. Akhir kata penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun ilmu pengetahuan hukum, atas segala kekhilafan dan kesalahan yang penulisan saya mohon maaf. . Billahittaufiq Wal Hidayah. Wassalamu’alaikum Wr. Wb Malang, 30 Desember 2014 Penulis,
Widodo Djatikusumo x
DAFTAR ISI Halaman Lembar Cover/Sampul Dalam..................................................................................... i Lembar Pengesahan ................................................................................................... ii Lembar Pengesahan Penguji ...................................................................................... iii Surat Pernyataan Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat ......................................... iv Ungkapan Pribadi/Motto ............................................................................................ v Abstraksi ................................................................................................................... vi Abstract ..................................................................................................................... vii Kata Pengantar .......................................................................................................... viii Daftar Isi.................................................................................................................... xi BAB I.
PENDAHULUAN A. B. C. D. E. F.
Latar Belakang ................................................................................. 1 Rumusan Masalah ........................................................................... 13 Tujuan Penelitian............................................................................. 13 Manfaat Penelitian........................................................................... 14 Kegunaan Penelitian......................................................................... 14 Metode Penelitian............................................................................ 15 1) Metode Pendekatan .................................................................... 15 2) Jenis Bahan Hukum ................................................................... 16 3) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ......................................... 17 4) Analisa Bahan Hukum ............................................................... 18 G. Sistematika Penulisan ...................................................................... 18 BAB II.
TINJAUAN PUSTAKA A. B. C. D.
BAB III.
Teori Politik Hukum ...................................................................... Pemilihan Kepala Daerah ............................................................... Sengketa Pemilihan Kepala Daerah ............................................... Penyelesaian Sengketa Hasiil Pemilihan Kepala Daerah...............
21 26 34 40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A.
Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ................................................................... 46 A.1. Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah ....................... 46 A.2. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah ...... 56 xi
B.
BAB IV.
Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ...................................................... B.1. Pemilihan Kepala Daerah Bagian Dari Rezim Pemilu ........ B.2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah .............................................................................. ... B.3. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Menghapus Kewenangnya Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ...........................
65 65
73
81
PENUTUP A. Kesimpulan .................................................................................... 93 B. Saran............................................................................................... 98
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
xii
DAFTAR PUSTAKA
Literatur Agusalim Andi Gadjong. 2007. Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum. Cetakan Pertama. Bogor. Ghalia Indonesia. Ahmad Syahrizal. 2006. Peradilan Konstitusi (Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif). Jakarta. PT. Pradya Paramita. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. 2007. Dasar-dasar Politik Hukum. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Janendri M. Gaffar. 2012. Politik Hukum Pemilu. Jakarta. Konstitusi Press. Jimly Asshiddiqie. 2002. Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat. Depok. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. _____.2005. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta. FHUII Press cetakan 1. _____. 2006. Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi. Jakarta. Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 4. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. _____. 2006. Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia. Cetakan Kedua. Jakarta. Konstitusi Press. _____. 2010. Konstitusi dan Konstutualisme Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. Lawrence M. Friedman. 1973. A History of American Law. New York. W.W Norton and Company. Moh. Mahfud MD. 1998. Politik Hukum di Indonesia. Cetakan Pertama. Jakarta. Rajawali Pers _____. 2010. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Cetakan Pertama. Jakarta. Rajawali Pers. 101
_____. 2011. Politik Hukum di Indonesia. Cetakan Keempat. Jakarta. Rajawali Pers Ni’matul Huda. 2011. Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Cetakan Pertama. Yogyakarta. FH UII Press. Safri Nugraha. 2005. Hukum Administrasi Negara. Jakarta. FHUI.
Jurnal Achmadudin Rajab. 2013. Tinjauan Yuridis Pemebentukan Peradilan Khusu Pemilu Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. Jakarta. Makalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia Arnia Fajarwati. 2008. Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sebagai Proses Menuju Kematangan Politik Indonesia. Bandung. Makalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana Bandung. Bambang Widjojanto. 2009. Kajian putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Pemilu & Pemilukada. Jakarta. Kemitraan. Chad Vickery. 2011. Pedoman Untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu. Washington, D.C. International Foundation for Electoral Systems Catur
Wido Haruni. 2009. Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta. Jurnal Konstitusi Pusat Studi Konstitusi. Vol II. No 1 Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Malang.
______. 2010. Kajian Kritis Terhadap Pelanggaraan Pemilu Dan Penyelesaiannya Menurut UU. No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu. Jakarta. Jurnal Konstitusi Pusat Studi Konstitusi. Vol III. No 2. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Malang. Heriyanto. 2011. Tinjauan Anilisis Normatif Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Oleh Komisi Pemilihan Umum. Jakarta. Makalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia Miftachus Sjuhad. 2009. Mengenal Ihwal Demokrasi Konstitusional. Jakarta. Jurnal Konstitusi Pusat Studi Konstitusi. Vol II. No 1. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Malang. 102
Pad Mohammad Faiz. Qou Vadis Sengketa Pilkada?. Jatim. Harian Koran SINDO. 22 Mei 2014. Profil Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2008. Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Tim Peneliti Perludem. 2006. Kajian Kebijakan : Sistem Penegakan Hukum Pemilu 2004-2009. Jakarta. Perludem. Tim Pengkajian BPHN. 2011. Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tim Peneliti Komisi Hukum Nasional. 2012. Arah Pembangunan Nasional : Kajian Legislasi dan Opini Komisi Hukum Nasional. Jakarta. Komisi Hukum Nasional Topo Santoso. 2007. Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Perang Lembaga Peradilan Dalam Sengketa Pilkada (UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Jakarta. Makalah Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Website Agus Sahbani. 19 Mei 2014. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Hapus Kewenangan Sengketa Pemilukada. MK-Hapus-Kewenangan-SengketaPemilukada-hukumonline.com.html. Jakarta. Hukum Online. Diakses pada tanggal 28 November 2014 pukul 10.50 WIB Agus Supriyanto. Senin, 6 Juni 2005. “LSM : Tahap Penetapan Hasil Pilkada Paling Rawan”.http://www.tempo.co/read/news/2005/06/06/05562071/LSM-TahapPenetapan-Hasil-Pilkada-Paling-Rawan. Jakarta. Tempo. Diakses pada tanggal 13 Juni 2013 pukul 17.00 WIB Cik Siti. Peran KPUD Kabupaten Kepulauan Dalam Mencegah Konflik Pilkada. http://sitirahmi.blogspot.com/2010/03/peran-kpud-kabupaten-kepulauanmeranti.html, Diakses pada tanggal 3 Mei 2013 pukul 20.00 WIB Kompas.com. 23 April 2008. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Selesaikan Sengketa Pilkada?. http//www.Harian Kompas.co/read/news/08/21/5547071/Mahkamah-Konstitusi Republik Indonesia-Selesaikan-Sengketa -Pilkada. Jakarta. Kompas. Diakses pada tanggal 28 September 2013 pukul 19.30 WIB 103
R. Nazriyah. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah. http://pshk.law.uii.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=37&I temid=126 Diakses pada tanggal 6 Juli 2013, pukul 19.15 WIB Refli Harun. 30 Maret 2005. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Gagal Mengawal Demokrasi. Jakarta. http//www.Harian Kompas.co/read/news/05/30/5562071/Mahkamah-Konstitusi Republik Indonesia-Gagal -Mengawal -Demokrasi. Jakarta. Kompas. Diakses pada tanggal 28 September 2013 pukul 19.00. Syafran Sofyan, Permasalahan Dan Solusi Pemilukada. http://www.lemhannas.go.id/portal/in/daftar-artikel/1634-permasalahan-dansolusi-pemilukada.html Diakses pada tanggal 30 September 2013 pukul 19.50 WIB
Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 072-073/PUU-II/2004 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XI/2013 Tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1-2/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
104
Peraturan Perundangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahakamah Konstitusi Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah
105
