Panduan Teknis Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Panduan Teknis Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD


Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2009

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Panduan Teknis Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi xix + 78 hal; 10,5 x 15 cm Cetakan pertama, Maret 2009

Hak cipta dilindungi undang-undang All rights reserved

Penerbit Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat Telp. (021) 2352-9000, Faks. (021) 3520-177 PO. Box. 999 Jakarta 10000 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Dari Penerbit Puji sukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, naskah ini dapat terbit pada saat yang tepat menjelang Pemilihan Umum 2009 yang akan dilanjutkan dengan persidangan perselisihan hasil Pemilu 2009 di Mahkamah Konstitusi apabila terjadi sengketa hasil perolehan suara peserta pemilu. Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat berbagai pihak yang terkait dalam persidangan perselisihan hasil pemilu tersebut di Mahkamah Konstitusi. Salah satu ikhtiar yang dilakukan untuk itu adalah bahwa buku ini memuat narasi secara singkat, padat, dan dilengkapi dengan berbagai alur gambar sehingga diharapkan lebih mudah dan lebih cepat dipahami. Hal ini dipandang penting mengingat persidangan perselisihan hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi paling lambat sudah harus diputus dalam 30 hari kerja sehingga kesiapan semua pihak, baik Pemohon, Termohon,


Turut Termohon, dan Mahkamah Konstitusi sendiri dalam penyelenggaraan persidangan perselisihan hasil pemilu merupakan kebutuhan bersama. Seiring dengan itu, kelancaran dan ketertiban persidangan itu juga terkait erat dengan kelancaran pelaksanaan kalender ketatanegaraan yang telah menjadi konvensi negara kita, terutama terkait pengucapan sumpah anggota DPR, DPD, dan DPRD. Penerbitan buku ini mendapat dukungan sepenuhnya dari berbagai pihak. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H. yang telah berkenan memberikan pengantar dan memberikan arahan dan bimbingan. Demikian pula kami menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. dan Hakim Konstitusi Bapak Maruarar Siahaan, S.H. serta Bapak/Ibu Hakim Konstitusi lainnya yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan buku ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun Buku Panduan ini yang telah bekerja vi


dengan cermat sehingga buku ini dapat terbit tepat waktu. Akhirnya semoga buku ini bermanfaat.

Jakarta, 20 Maret 2009 Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi,

Janedjri M.Gaffar

vii


viii


MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Pengantar Ketua Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang merupakan hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 9 November 2001. Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945, merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sederajat dengan lembaga-lembaga negara lain, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan ix


Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud penguatan prinsip checks and balances antarlembaga negara serta perlindungan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi. UUD 1945 telah mengatur secara limitatif wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Wewenang yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945, atau biasa dikenal dengan istilah impeachment. Sejak awal keberadaannya pada 2003, Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan tiga x


dari empat wewenangnya, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam konteks penanganan perkara perselisihan pemilihan umum (PHPU), terhitung sejak November 2008, Mahkamah Konstitusi telah pula memiliki wewenang untuk mengadili perkara perselisihan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Adapun satu wewenang belum dijalankan karena tidak ada permohonan yang masuk, yakni memutus pembubaran partai politik. Dengan alasan sama, satu-satunya kewajiban juga belum dijalankan, yakni memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Ruang lingkup wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi terkait erat dengan masalah ketatanegaraan dan politik. Dengan demikian, penyelesaian sengketa masalahmasalah ketatanegaraan dan politik diharapkan xi


tidak lagi diselesaikan dengan menggunakan kekuatan dan kekuasaan, melainkan diselesaikan secara konstitusional, institusional, dan demokratis dengan menggunakan mekanisme hukum melalui peradilan di Mahkamah Konstitusi. Mengingat keberadaannya yang dekat dengan masalah-masalah konstitusi serta peranannya menjaga dan mengawal konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi disebut sebagai Lembaga Negara Pengawal Konstitusi. Pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh sembilan Hakim Konstitusi, memerlukan dukungan secara formal baik berkaitan dengan ketentuan beracara maupun secara materiil mengenai subtansi kewenangan dan tugas Mahkamah Konstitusi. Saat ini pelaksanaan kewenangan dimaksud mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya telah pula dijabarkan dalam beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, Hukum Acara Mahkamah xii


Konstitusi menegaskan bahwa proses penanganan perkara ini harus diselesaikan dalam waktu cepat (speedy trial). Dalam penyelesaian perselisihan pemilu legislatif (DPR, DPRD, dan DPD), Mahkamah Konstitusi memiliki waktu penyelesaian 30 (tiga puluh) hari kerja. Sedangkan untuk pemilihan umum Presiden dan/ Wakil Presiden harus diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan perkara ini diperlukan dukungan serta persiapan yang memadai. Penanganan perkara perselisihan umum merupakan kesempatan kedua kalinya bagi Mahkamah Konstitusi, setelah berhasil melaksanakan perintah undang-undang untuk menangani peselisihan terkait Pemilu Legislatif dan Presiden pada 2004. Namun penyelesaian tersebut bukan tanpa kendala. Berdasarkan pengalaman tersebut, Mahkamah Konstitusi memandang perlu melakukan berbagai langkah antisipasi agar penanganan perselisihan hasil Pemilu Legislatif dan Presiden pada 2009 berhasil dengan baik. Salah satu xiii


bentuk antisipasi dimaksud adalah penyebarluasan informasi tentang prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi melalui penerbitan buku panduan beracara ini. Mahkamah Konstitusi berharap penerbitan buku panduan ini bisa meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum, sehingga secara tidak langsung akan mendukung terwujudnya mekanisme peradilan cepat, transparan, dan akuntabel.

Jakarta, 25 Maret 2009

Moh. Mahfud MD

xiv


Daftar Isi Dari Penerbit .................................. .v Pengantar Ketua Mahkamah Konstitusi ...... ix Daftar Isi .................................. xv Daftar Singkatan ......................... ..... xvii Daftar Lampiran ............................. ...xix I. Pendahuluan .................................. 1 II. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Pemohon, dan Termohon ......... 8 II.1. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD .............................. 8 II.2. Permohonan PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD ................... ... 10 II.2.1. Materi Permohonan ......... 10 II.2.2. Dalil Permohonan ............ 12 II.2.3. Sistematika Permohonan ... 13 II.2.4. Bukti Pendukung Permohonan .................. 16 II.2.5. Saksi ........................... 20 III. Tata Cara Pengajuan Permohonan ........ 21 xv


III.1. Persyaratan Umum .................. 21 III.2. Tata Cara Mengajukan Permohonan dan Registrasi Perkara .......... 25 III.3. Tata Cara Mengajukan Permohonan secara online ............. 29 IV. Persidangan dan Rapat Permusyawaratan Hakim ................... 32 IV.1. Penjadwalan Sidang .................. 32 IV.2. Jenis dan Tahap Persidangan ........ 33 IV.3. Rapat Permusyawaratan Hakim .... 37 IV.4. Persidangan Jarak Jauh .............. 38 IV.5. Pemeriksaan Setempat ............... 40 IV.6. Sidang Pengucapan Putusan ......... 41 V. Putusan MK .................................. 42 V.1. Umum .................................. 42 V.2. Sidang Pembacaan Putusan .......... 43 V.3. Amar Putusan ........................... 43 V.4. Sifat Putusan ........................... 44 V.5. Pelaksanaan Putusan .................. 45 V.6. Akses Terhadap Putusan .............. 45 Lampiran .................................. 47

xvi


Daftar Singkatan dan Akronim Bawaslu BRPK DPD DPR DPRA DPRD DPRK e-mail FH KIP

KPU KPPS KTP

: Badan Pengawas Pemilihan Umum : Buku Registrasi Perkara Konstitusi : Dewan Perwakilan Daerah : Dewan Perwakilan Rakyat : Dewan Perwakilan Rakyat Aceh : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh : electronic mail : Fakultas Hukum : Komisi Independen Pemilihan (sebagai penyelenggara Pemilu DPRA dan DPRK di Aceh) : Komisi Pemilihan Umum : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara : Kartu Tanda Penduduk xvii


Panwaslu Parpol Pemilu PHPU PPK RPH SIMPEL TPS vicon

xviii

: Panitia Pengawas Pemilihan Umum : Partai Politik : Pemilihan Umum (Anggota DPR, DPD, dan DPRD) : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum : Panitia Pemilihan Kecamatan : Rapat Permusyawaratan Hakim : Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik : Tempat Pemungutan Suara : video conference


Daftar Lampiran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Model Permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD Model Permohonan PHPU Anggota DPD Model Permohonan PHPU Anggota DPRA dan DPRK Akta Penerimaan Berkas Permohonan Check list Pemeriksaan Berkas Daftar Bukti Perkara Tanda Terima Tanda Terima Permohonan Baru (online) Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan Akta Registrasi Perkara Surat Panggilan Sidang Surat Kuasa Daftar Fakultas Hukum tempat Fasilitas Video Conference Alamat Mahkamah Konstitusi dan Nomor Telepon Layanan

xix


Bab I Pendahuluan Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan empat kewenangan dan satu kewajiban kepada Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Amanat yang disebut dalam Pasal 24C UUD 1945 ditegaskan kembali dalam Pasal 10 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Selanjutnya teknis pelaksanaan kewenangan tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Tata cara pengajuan permohonan yang disajikan dalam buku Panduan Ringkas Beracara dalam Perkara PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD ini merujuk pada UUD 1945, UU MK, 1


Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU Penyelenggara Pemilu), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif), dan PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perselisihan hasil Pemilu pada hakikatnya harus dibedakan dari pelanggaran pidana Pemilu. Pelanggaran administratif Pemilu harus diselesaikan oleh KPU berdasarkan laporan Bawaslu/Panwaslu, sedangkan pelanggaran pidana Pemilu harus ditangani dan diselesaikan oleh aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan umum (pengadilan negeri atau pengadilan tinggi). Menurut Pasal 257 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008, pelanggaran pidana Pemilu yang memengaruhi perolehan suara Pemilu harus selesai sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional. 2


Oleh karena itu, seharusnya perkara peselisihan hasil Pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi bersih dari urusan-urusan pelanggaran pidana Pemilu. Apabila pelanggaran pidana Pemilu yang memengaruhi perolehan suara hasil Pemilu belum/tidak diselesaikan sebelum penetapan KPU, maka Mahkamah Konstitusi akan berpegang pada khittah-nya sebagai Pengawal Konstitusi, yaitu mengawal asas-asas Pemilu yang luber dan jurdil yang tercantum dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945. Perselisihan hasil Pemilu yang ditangani Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan hasil penghitungan suara dalam Pemilu. Perselisihan hasil penghitungan suara tersebut adalah antara hasil yang ditetapkan penyelenggara Pemilu dengan penghitungan oleh Pemohon. Peradilan perselisihan hasil Pemilu merupakan speedy trial. Artinya “Perselisihan Hasil Pemilu diperiksa dan diputus secara cepat dan sederhana”. Speedy trial dilakukan karena perkara perselisihan hasil Pemilu menyangkut suksesi lembaga-lembaga politik. Jika lembaga3


lembaga politik (hasil Pemilu) tidak segera terbangun dengan stabil, akan mengakibatkan terganggunya proses-proses kenegaraan. Berdampingan dengan sifat speedy trial, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding ‘final dan mengikat’. Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

4


5


Belum Lengkap

Pengumuman KPU

Perbaikan oleh Pemohon

Lengkap

Permohonan ke MK Pelayanan Konsultasi

Dicatat dalam BRP

Lengkap

Sidang Pemeriksa

Putusan/ Ketetapa

Alur Perkara PHPU

Catatan: Gambar menunjukkan adanya 3 desk/meja/panel. 6

Minutasi Berkas Pencatatan Pengolahan Data Penyusunan Laporan


Belum Lengkap


Lengkap

rmohonan ke MK Dicatat dalam BRPK

Lengkap

Pemberitahuan

kepada KPU

Ket. dan Bukti dari KPU Sidang Pemeriksaan RPH Putusan/ Ketetapan

Minutasi Berkas Pencatatan Pengolahan Data Penyusunan Laporan

Penyampaian Putusan kepada: Presiden KPU Pemohon Pihak terkait

7


Bab II Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Pemohon, dan Termohon II.1. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Perselisihan yang dimaksud adalah perselisihan antara peserta Pemilu dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU; dan perselisihan antara peserta Pemilu DPRA dan DPRK di Aceh dan KIP.

8


Para Pihak dalam Perkara: a.Perseorangan calon Anggota DPD peserta Pemilu; b.Partai politik peserta Pemilu; atau c. Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK di Aceh Pemohon Komisi Pemilihan Termohon Umum (KPU)

Pihak Terkait

Pihak lain selain Pemohon yang memiliki kepentingan terkait permohonan.

Turut Termohon a.KPU provinsi dan/atau KIP Aceh, dalam perselisihan hasil penghitungan suara calon Anggota DPRD provinsi dan/atau DPRA; atau b.KPU kabupaten/kota dan/atau KIP kabupaten/kota di Aceh, dalam perselisihan hasil penghitungan suara calon Anggota DPRD kabupaten/kota dan/atau DPRK di Aceh.

9


Peserta lain dalam Pemilu yang terpengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi dapat ikut menjadi memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Pihak Terkait. II.2. Permohonan PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD II.2.1. Materi Permohonan Materi atau pokok permasalahan dalam permohonan adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang memengaruhi: a. terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima persen) untuk partai politik; b. perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan; c. perolehan kursi Partai Politik lokal peserta Pemilu di Aceh;

10


d. terpilihnya calon Anggota DPD.

11


II.2.2. Dalil Permohonan Dalam permohonannya, Pemohon harus menyampaikan dalil yang menjelaskan kebenaran permohonan, yang antara lain berisi hal berikut.

Putusan Pengadilan Negeri setempat tentang telah a. terjadinya perbuatan/tindak pidana (jika telah terjadi tindak pidana) Pemilu; Adanya kesalahan penghitungan b. suara yang tidak diikuti koreksi/ pembetulan oleh KPU, KPU provinsi, KIP Aceh, KPU kabupaten/ kota, atau KIP kabupaten/kota; c. Tempat terjadinya kesalahan penghitungan suara.

12


II.2.3. Sistematika Permohonan Permohonan disusun dengan sistematika meliputi: a. identitas pemohon; b. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Pemohon juga wajib menjelaskan siapa pihak yang terpengaruh oleh kesalahan penghitungan suara tersebut; c. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan permintaan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. d. daftar calon ahli dan/atau saksi disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan alasan permohonan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan.

13


Identitas pemohon dalam permohonan setidaknya terdiri dari:

n n n n n n

n n

n

n n

14

a.1. bagi calon Anggota DPD:

Nama Tempat Tanggal Lahir/Umur Agama Alamat lengkap Nomor telpon/faksimili/e-mail Pekerjaan

a.2. bagi Parpol peserta Pemilu calon Anggota DPR:

Nama Parpol Nama Ketua Umum, atau nama jabatan sejenisnya dari Parpol Nama Sekretaris Jenderal, atau nama jabatan sejenisnya dari Parpol Alamat lengkap kantor Parpol Nomor telpon/faksimili/e-mail


n n

n

n

n

a.3. bagi Parpol lokal: Nama Parpol Nama Ketua Umum, atau nama sejenisnya dari Parpol lokal Nama Sekretaris Jenderal, atau nama sejenisnya dari Parpol lokal Alamat lengkap kantor Parpol lokal Nomor telpon/faksimili/e-mail

Penyebutan identitas dilampiri dengan alat bukti yang sah, antara lain foto kopi KTP, kartu pemilih, tanda bukti peserta Pemilu, serta identitas lain yang sah sesuai kedudukan Pemohon.

15


II.2.4. Bukti Pendukung Permohonan Alat bukti pendukung harus disertakan dalam pengajuan permohonan bersangkutan. Alat bukti dalam PHPU terdiri atas: a. surat atau tulisan; b. keterangan saksi; c. keterangan ahli; d. keterangan para pihak; e. petunjuk; dan f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Alat bukti tertulis, antara lain terdiri dari: a. Ketetapan KPU tentang Parpol peserta Pemilu; b. berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan suara Parpol peserta Pemilu dan calon Anggota DPR, DPD, DPRD, DPRA, dan DPRK di TPS; c. berita acara dan salinan rekapitulasi jumlah suara Parpol peserta Pemilu dan calon Anggota DPR, DPD, DPRD, DPRA, dan DPRK dari PPK; 16


d. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara Parpol peserta Pemilu dan calon Anggota DPR, DPD, DPRD, DPRA, dan DPRK dari KPU kabupaten/kota; e. berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara Anggota DPRD kabupaten/kota; f. berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara Anggota DPRK; g. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU provinsi; h. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KIP Aceh; i. berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara Anggota DPRD provinsi; j. berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara Anggota DPRA; k. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU atau dari KIP; l. berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara secara nasional Anggota DPR, DPD, dan DPRD dari KPU; 17


m. salinan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap yang memengaruhi perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan calon Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPRA, dan DPRK; dan n. dokumen tertulis lainnya. Alat bukti surat atau tulisan yang disebut di atas adalah alat bukti yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilu yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi. Untuk memudahkan pengelompokan bukti dari para pihak, setiap alat bukti diberi kode berupa huruf P untuk Pemohon; huruf T untuk Termohon; dan Tk untuk Pihak Terkait. Misalnya, bukti dari Pemohon secara berurutan dimulai dari P-1 untuk alat bukti pertama; P-2 untuk alat bukti kedua; P-3 untuk alat bukti ketiga; dan seterusnya. Alat bukti yang diserahkan, harus dilengkapi daftar alat bukti.

18


Alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas diserahkan dalam rangkap 12 (dua belas); setelah 1 (satu) rangkap dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi.

19


II.2.5. Saksi Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri proses penghitungan suara yang diperselisihkan. Saksi dalam perselisihan hasil Pemilu terdiri atas: a. saksi resmi peserta Pemilu, dan b. saksi pemantau Pemilu yang bersertifikat.

Selain saksi di atas, yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Konstitusi dapat memanggil saksi lain seperti Bawaslu/Panwaslu atau Kepolisian.

20


Bab III Tata Cara Pengajuan Permohonan III.1. Persyaratan Umum

Penetapan

hasil Pemilu secara nasional

Petugas Penerima

Permohonan

oleh KPU

3x24 jam

Pengajuan permohonan ke MK

kepada

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi dalam 12 (dua belas) rangkap.

21


Permohonan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU. Berikut ini contoh cara menghitung tenggat pendaftaran perkara.

22


Bagi Calon Anggota DPD dan Parpol lokal peserta Pemilu DPRA dan DPRK di Aceh, pengajuan permohonan dapat dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik (SIMPEL) di laman www.mahkamahkonstitusi.go.id; dikirimkan melalui e-mail ke alamat [email protected]; maupun melalui faksimili. Meskipun demikian, berkas permohonan asli tetap harus diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah berakhirnya batas waktu pengajuan permohonan.

23


Permohonan ditandatangani oleh: § Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari dewan pimpinan pusat atau jabatan sejenis dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal Peserta Pemilu atau kuasanya; atau § Calon Anggota DPD Peserta Pemilu atau kuasanya. Kuasa Pemohon harus menunjukkan surat penunjukan sebagai kuasa khusus yang ditandatangani oleh: § Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari dewan pimpinan pusat atau jabatan sejenis dari partai politik atau partai politik lokal Peserta Pemilu yang mengajukan permohonan; atau § Calon Anggota DPD Peserta Pemilu yang mengajukan permohonan.

24


III.2. Tata Cara Mengajukan Permohonan dan Registrasi Perkara

Permohonan ke MK

Pengumuman KPU

Pelayanan Konsultasi Permohonan diserahkan kepada Petugas Bagian Pendaftaran Perkara. Pada saat pengajuan permohonan, petugas akan memeriksa berkas permohonan sesuai syarat kelengkapan. Proses pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan bersifat terbuka; dapat diselenggarakan melalui forum konsultasi oleh calon Pemohon dengan staf Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

25


Permohonan ke MK

Lengkap

Belum Lengkap


Lengkap

Dicatat dalam BRPK

26


Jika terdapat kekuranglengkapan isi (dan berkas) permohonan, Pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam. Apabila kekurangan dimaksud tidak dilengkapi dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, Panitera akan melaporkan hal tersebut kepada Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Permohonan yang sudah tercatat dalam BRPK dikirimkan oleh Panitera Mahkamah Konstitusi kepada KPU dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Pengiriman permohonan kepada KPU disertai permintaan agar KPU memberikan keterangan tertulis yang dilengkapi bukti-bukti hasil penghitungan suara yang dipersengketakan.

27


Permohonan

Dicatat dalam BRPK

Keterangan tertulis KPU sudah harus diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari persidangan. Pemberitahuan kepada KPU/KIP

Ket. dan Bukti dari KPU/KIP

Sidang Pemeriksaan

28


III.3. Tata Cara Mengajukan Permohonan secara “Online” Prosedur pendaftaran perkara melalui fasilitas SIMPEL adalah sebagai berikut: a. Pemohon membuka laman (website) Mahkamah Konstitusi di www.mahkamahkonstitusi.go.id, kemudian masuk ke fitur SIMPEL;

29


b. Pemohon melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir data diri Pemohon secara lengkap. Formulir data diri Pemohon bisa dibuka dengan meng-klik fitur “Perkara Online” kemudian meng-klik fitur “Pendaftaran”. Pada tahap ini Pemohon akan memperoleh user name dan password;

c. Pemohon log in dengan cara memasukkan user name dan password ke fitur log in; d. Setelah log in ke dalam SIMPEL, silakan klik fitur Perkara Online dan memilih menu berikut ini: 30


§ § § § § § § § §

Permohonan Perkara; Permohonan Pihak Terkait; Pengajuan Saksi dan Ahli; Penarikan Perkara; Tambah Dokumen; Risalah Sidang; Putusan Sidang; Jadwal Sidang; Perkembangan Perkara.

e. Klik fitur print untuk memperoleh tanda bukti telah melakukan pendaftaran. f. Bukti pendaftaran harus disertakan saat Pemohon menyampaikan asli berkas kepada Mahkamah Konstitusi.

Pendaftaran melalui SIMPEL, e-mail, atau faksimili, dilakukan dalam tenggat 3x24 jam setelah pengumuman KPU. Selanjutnya berkas permohonan asli harus diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat 3x24 jam setelah berakhirnya batas waktu pengajuan permohonan. 31


Bab IV Persidangan dan Rapat Permusyawaratan Hakim IV.1. Penjadwalan Sidang a. Selambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan PHPU dicatat dalam BRPK, Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama. b. Pemberitahuan hari sidang pertama diterima Pemohon selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari persidangan.

Permohonan

BRPK

7 hari kerja

Pemberitahuan disampaikan oleh juru panggil melalui surat, telepon, atau faksimile. 32


IV.2. Jenis dan Tahap Sidang Pemeriksaan Pemeriksaan Pendahuluan a. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Panel Hakim yang sekurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang hakim konstitusi. b. Panel Hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. c. Panel Hakim wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/ atau memperbaiki permohonan apabila terdapat kekurangan. d. Pemohon diberi kesempatan melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

33


Pemeriksaan Persidangan a. Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Panel Hakim atau oleh Pleno Hakim. b. Pemeriksaan Persidangan dilakukan setelah Pemeriksaan Pendahuluan selesai; atau setelah Mahkamah menerima perbaikan permohonan. c. Tahapan dalam Pemeriksaan Persidangan terdiri dari pemeriksaan: § jawaban Termohon; § keterangan Pihak Terkait; § pembuktian oleh Pemohon, Termohon, Turut Termohon, Pihak Terkait; dan § kesimpulan. d. Untuk kepentingan pembuktian, Mahkamah dapat memanggil KPU provinsi dan/ atau KIP Aceh, KPU kabupaten/kota dan/ atau KIP kabupaten/kota tertentu untuk memberikan keterangan sebagai Turut Termohon.

34


e. Apabila diperlukan, Mahkamah dapat menetapkan putusan sela.

Mahkamah dalam memutus akan/dapat mempertimbangkan Alat Bukti yang terdiri dari: a. keterangan para pihak; b. surat atau tulisan; c. keterangan saksi; d. keterangan ahli; e. petunjuk; dan f. alat bukti lain berupa informasi dan komunikasi elektronik.

35


Setelah pemeriksaan sidang dianggap cukup, Mahkamah Konstitusi mengadakan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk mengambil putusan. Rapat ini dilaksanakan secara tertutup oleh Pleno Hakim.

Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum. Artinya, segenap masyarakat bebas untuk mengikuti jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi. 36


IV.3. Rapat Permusyawaratan Hakim Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) diselenggarakan setelah Pleno Hakim melaporkan bahwa pemeriksaan perkara dipandang cukup dan dapat segera diambil putusan. RPH dilaksanakan dengan ketentuan: a. Dilaksanakan secara tertutup. b. Dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim konstitusi. c. Membahas rancangan putusan. d. Pengambilan putusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat setelah mendengar pendapat hukum para hakim konstitusi. e. Jika tidak tercapai mufakat bulat, pengambilan putusan didasarkan pada suara terbanyak. Jika suara terbanyak tidak tercapai, maka suara Ketua Rapat Pleno Hakim Konstitusi menentukan. 37


IV.4. Persidangan Jarak Jauh

Pihak Terkait

Persidangan jarak jauh dilakukan dengan menggunakan teknologi video conference (vicon). Persidangan jarak jauh meliputi jenis persidangan berikut ini.

Ruang Vicon Fakultas Hukum Ruang Data

a. Pemeriksaan pendahuluan. b. Pemeriksaan persidangan (pembuktian).

Ruang Vicon MK

38


Pemohon dan/atau Termohon atau Kuasanya mengajukan permohonan Persidangan Jarak Jauh Permohonan Persidangan Jarak Jauh memuat alasan (a) para Pihak sulit dihadirkan langsung, atau (b) informasi sulit untuk disampaikan secara langsung Diajukan kepada MKRI dengan tembusan kepada Fakultas Hukum tempat Vicon Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan urgensi Persidangan Jarak Mahkamah Konstitusi memberitahukan pelaksanaan sidang kepada Pemohon dan Fakultas Hukum tempat Vicon

Persidangan Jarak Jauh dilaksanakan

Bagan di samping menunjukkan tahap-tahap s e b e l u m penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh. 39


IV.5. Pemeriksaan Setempat Pemeriksaan Setempat, atas dasar Putusan Sela yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi, dilakukan untuk memeriksa alat bukti yang tidak bisa dihadirkan di hadapan sidang Mahkamah Konstitusi di Jakarta maupun di lokasi peralatan video conference. Dengan demikian, Pemeriksaan Setempat/Persidangan Setempat dilakukan di tempat beradanya alat bukti bersangkutan.

RPH menunjuk (setidaknya) satu Hakim Konstitusi dan Petugas MK untuk melakukan pemeriksaan setempat

Panitera menjadwalkan sidang; dan memberitahukan kepada Pemohon dan Pihak lain.

Persidangan Setempat dilakukan sebagaimana persidangan di Mahkamah Konstitusi 40


IV.6. Sidang Pengucapan Putusan

Sidang Pemeriksaan RPH Putusan/ Ketetapan

a. Putusan yang telah diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum. b. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD diputuskan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. 41


Bab V Putusan Mahkamah Konstitusi V.1. Umum

Pe r m o h o n a n PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD wajib diputus paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi disampaikan kepada Pemohon, KPU, Presiden, dan Pihak Terkait

42


V.2. Sidang Pembacaan Putusan Putusan yang telah diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. V.3. Amar Putusan Amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dapat menyatakan: Permohonan tidak dapat diterima

apabila Pemohon dan/ atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 74 UU MK. (syarat dimaksud lihat pada bagian Permohonan PHPU).

43


Permohonan dikabulkan

apabila permohonan terbukti beralasan; dan selanjutnya Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.

Permohonan ditolak

apabila permohonan tidak terbukti beralasan.

V.4. Sifat Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil Pemilu bersifat final, yaitu langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

44


V.5. Pelaksanaan Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU provinsi, KIP, dan KPU kabupaten/kota.

V.6. Akses Terhadap Putusan Masyarakat yang menginginkan informasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi bisa mengakses melalui laman (website) w w w. m a h k a m a h k o n s t i t u s i . g o . i d . ; mendapatkan informasi dengan langsung menghubungi Bagian Risalah dan Putusan Mahkamah Konstitusi; atau melalui media cetak.

45


46

Lampiran


48

Panduan Teknis Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Model Permohonan PHPU-DPR/DPRD --LOGO/KEPALA SURAT--

Jakarta, ......................... Nomor Lamp Hal

: ....................... : ....................... : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor .... tanggal ...... tentang ..... (sebutkan perihal permohonan)

Kepada Yth, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 I. a. d. c. d. e. f.

Nama Pekerjaan/Jabatan Kewarganegaraan Alamat Nomor Telepon/HP Nomor Faksimili

: : : : : :

.................................. .................................. .................................. .................................. .................................. ..................................

II. a. b. c. d. e. f.

Nama Pekerjaan/Jabatan Kewarganegaraan Alamat Nomor Telepon/HP Nomor Faksimili

: : : : : :

.................................. .................................. .................................. .................................. .................................. ..................................

Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Partai ..................... peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2009 dengan nomor urut ......, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ........ tanggal .................. memberikan kuasa kepada: 1. .................................... 2. .................................... 3. .................................... dan seterusnya (bila ada) semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari ..................., yang berkedudukan di ....................... dengan alamat ....................., nomor telepon/HP ........................., nomor faksimili ......................., baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut -------------- PEMOHON.

Lampiran 1

49


Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor .... Tahun ....... terhadap Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di .............. selanjutnya disebut ------------------------------------------------------------------------------------------TERMOHON. Komisi Pemilihan Umum Daerah .............. berkedudukan di ........... selanjutnya disebut -------------------------------------------------------------------TURUT TERMOHON. I. KEWENANGAN MAHKAMAH (Uraikan perihal kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU sebagaimana tersebut pada Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.) II. KEDUDUKAN HUKUM (Uraikan perihal kedudukan hukum [legal standing] Pemohon dengan merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyata Daerah.) III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolahan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari ...... tanggal ...... bulan ..... tahun 2009 pukul ....... Sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari ....... tanggal ..... bulan ..... tahun 2009 pukul ...... (tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu)

50

Lampiran 1


IV. POKOK PERMOHONAN Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai: 1. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkait dengan perolehan suara sah secara nasional Partai .................. menurut KPU sebesar ............... suara atau setara dengan ........% (................ per seratus). 2. Perolehan kursi Partai ............. di satu atau beberapa Dapil untuk DPR sebesar ......... kursi; DPRD Provinsi ................ sebesar ......... kursi; DPRD Kabupaten ......... sebesar ........ kursi; DPRD Kota .............. sebasar ............ kursi; (poin-poin pokok permohonan tersebut di atas silakan disesuaikan dengan kebutuhan Pemohon.) Adapun rincian dari pokok permohonan tersebut di atas adalah sebagai berikut: IV.1.Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5%. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait dengan perolehan suara sah secara nasional Partai .......... sebesar ....... suara atau setara dengan ....... per seratus. Bahwa perolehan suara sah secara nasional Partai ......... berdasarkan pengumuman secara nasional oleh KPU ........... sebesar ............. suara atau setara ........% (..................... per seratus) adalah salah dan tidak berdasar. Adapun perolehan suara Partai .............. yang benar adalah .............. suara atau setara ......% (............... per seratus). (Jelaskan secara detail klaim perolehan suara yang benar dengan membandingkan perolehan suara menurut KPU dengan perolehan suara menurut Pemohon. Dalam perbandingan ini silakan disebutkan pula suara yang diperoleh partai lain. Jelaskan pula sebab terjadinya perbedaan dimaksud disertai alat bukti.) Jumlah Suara No.

Nama Partai

Menurut KPU

Menurut Pemohon

Jumlah Suara dalam Persen Menurut KPU

Menurut Pemohon

1 2 3 4 5 6 7 dst.

Lampiran 1

51


IV.2. Perolehan kursi Partai ...... di satu atau beberapa Dapil untuk DPR. (Jelaskan secara detail klaim perolehan suara yang benar dengan membandingkan perolehan suara dan kursi menurut KPU dengan perolehan suara dan kursi menurut Pemohon. Dalam perbandingan ini silakan disebutkan pula suara yang diperoleh partai lain. Jelaskan pula sebab terjadinya perbedaan dimaksud disertai alat bukti.) Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor .............. tanggal ......... tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang merugikan Pomohon di ........ Daerah Pemilihan sebagai berikut: 1. Dapil ........................... 2. Dapil ........................... 3. Dapil ........................... 4. Dapil ............................ dan seterusnya (jika ada). 1.

Dapil ..................... (DPR) Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ................ tanggal ............ tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPR dari Daerah Pemilihan ............ yang diumumkan pada hari ......... tanggal ......... tahun 2009 pukul .......... WIB, yaitu sebagai berikut: No.

Nama Partai

Jumlah Suara Menurut Menurut KPU Pemohon

Perolehan Kursi Menurut Menurut KPU Pemohon

1 2 3 4 5 6 7 dst.

2.

Dapil ..................... (DPR) (silahkan diuraikan seperti pada contoh angka 1 di atas.)

IV.3. Perolehan kursi Partai ...... di satu atau beberapa Dapil untuk DPRD Provinsi ................. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ............ tanggal ............ tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan

52

Lampiran 1


Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Provinsi .............. yang merugikan Pomohon di ........... Daerah Pemilihan sebagai berikut: 1. Dapil ........................... 2. Dapil ........................... 3. Dapil ........................... 4. Dapil ........................... dan seterusnya (jika ada) 1.

Dapil ..................... (DPRD Provinsi) Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ................ tanggal ............ tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Provinsi ................ dari Daerah Pemilihan ............ yang diumumkan pada hari ......... tanggal ......... tahun 2009 pukul .......... WIB, yaitu sebagai berikut: Jumlah Suara No.

Nama Partai

Menurut KPU

Menurut Pemohon

Perolehan Kursi Menurut KPU

Menurut Pemohon

1 2 3 4 5 6 7 dst.

IV.4. Perolehan kursi Partai ...... di satu atau beberapa Dapil untuk DPRD Kabupaten/Kota ................. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ............ tanggal ............ tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kabupaten/Kota ................. yang merugikan Pomohon di ........... Daerah Pemilihan sebagai berikut: 1. Dapil ........................... 2. Dapil ........................... 3. Dapil ........................... 4. Dapil ........................... dan seterusnya (jika ada) 1.

Dapil ..................... (DPRD Kabupaten/Kota) Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ................ tanggal ............ tentang hasil penghitungan suara pemilihan

Lampiran 1

53


umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota ................ dari Daerah Pemilihan ............ yang diumumkan pada hari ......... tanggal ......... tahun 2009 pukul .......... WIB, yaitu sebagai berikut: No.

Nama Partai



1 2 3 4 5 6 7 dst.

2.

Dapil ..................... (DPRD Provinsi) (silahkan diuraikan seperti pada contoh angka 1 di atas.)

V. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon) Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor ............... tanggal ...................... tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum ............ Daerah Pemilihan ................ yang diumumkan pada hari ............. tanggal .................... pukul ................... WIB. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut : 1. Perolehan suara secara nasional yang benar untuk Partai ................... sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat nasional seharusnya ................. suara, bukan ................ suara. 2. Bahwa perolehan suara secara nasional di atas setara dengan ........ % (…….. per seratus) dan melebihi ambang batas 2,5% (dua koma lima per seratus) sehingga Partai .................. berhak mengikuti pembagian kursi Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Perolehan suara yang benar untuk Partai ........................ sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat ................ seharusnya .................. suara, bukan ............... suara. 4. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai .................... mendapatkan ............. kursi. 5. ............................................................................... Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini

54

Lampiran 1


Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini secara adil. (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun) Hormat kami, PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON PEMOHON, 1. Nama (tanda tangan) 2. Nama (tanda tangan)

Lampiran 1

KUASA HUKUM, 1. Nama (tanda tangan) 2. Nama (tanda tangan)

55

Panduan Teknis Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Model Permohonan PHPU-DPD --LOGO/KEPALA SURAT--

Jakarta, .........................

Nomor Lamp Hal

: ....................... : ....................... : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor .... tanggal ..... tentang ..... (sebutkan perihal permohonan)

Kepada Yth, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 Nama Tempat, Tanggal Lahir/Umur Agama Pekerjaan Jabatan Kewarganegaraan Alamat Nomor Telepon/HP Nomor faksimili

: : : : : : : : :

.................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. ..................................

Adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi ............... peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ............. tanggal .................. memberikan Kuasa kepada: 1. .................................... 2. .................................... 3. .................................... dan seterusnya (bila ada), Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari ....................., selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di .................... dengan alamat ....................., nomor telepon/HP ....................., nomor faksimili ......................, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut ------------------------------------------------------PEMOHON. Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPD Provinsi ............... kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor .... Tahun .......

56

Lampiran 2


terhadap Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di .............., selanjutnya disebut -------------------------------------------------------------------------------------------TERMOHON. Komisi Pemilihan Umum Daerah ............ berkedudukan di ........... selanjutnya disebut -------------------------------------------------------------------TURUT TERMOHON. I. KEWENANGAN MAHKAMAH (Uraikan perihal kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU sebagaimana tersebut pada Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.) II. KEDUDUKAN HUKUM (Uraikan perihal kedudukan hukum [legal standing] Pemohon dengan merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.) III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolahan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon juga telah menyerahkan berkas permohonan asli dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu pendaftaran. Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari ...... tanggal ...... bulan ..... tahun 2009 pukul ....... Sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari ....... tanggal ..... bulan .....

Lampiran 2

57


tahun 2009 pukul ...... (tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu) IV. POKOK PERMOHONAN Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suara Pemohon menurut KPU untuk DPD Provinsi sebesar ......... suara. (Jelaskan secara detail klaim perolehan suara yang benar dengan membandingkan perolehan suara menurut KPU dengan perolehan suara menurut Pemohon. Dalam perbandingan ini silakan disebutkan pula suara yang diperoleh calon lain. Jelaskan pula sebab terjadinya perbedaan dimaksud disertai alat bukti.) Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ................ tanggal ............ tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPD Provinsi .............. yang diumumkan pada hari ......... tanggal ......... tahun 2009 pukul .......... WIB, yaitu sebagai berikut:

No.

Nama Calon Anggota DPD

Jumlah Suara Menurut KPU Menurut Pemohon

1 2 3 4 5 6 7 dst.

V. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon) Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor ............... tanggal ...................... tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD .................... Tahun 20....... secara nasional untuk DPD Provinsi ............. yang diumumkan pada hari ............. tanggal .................... pukul ................... WIB. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut : 1. Perolehan suara yang benar untuk ........................ sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat ................ seharusnya .................. suara, bukan ............... suara.

58

Lampiran 2


2.

-

Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya .................... menempati urutan .......... dan berhak menjadi Anggota DPD Provinsi............ 3. ............................................................................... Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini secara adil. (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun) Hormat kami, PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON PEMOHON,

KUASA HUKUM,

(tanda tangan)

(tanda tangan)

....................

....................

Lampiran 2

59

Panduan Teknis Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Model Permohonan PHPU-DPRA/ DPRK

--LOGO/KEPALA SURAT--

Jakarta, ......................... Nomor Lamp Hal

: ....................... : ....................... : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor .... tanggal ..... tentang ..... (sebutkan perihal permohonan)

Kepada Yth, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 I. a. b. c. d. e. f.

Nama Pekerjaan/Jabatan Kewarganegaraan Alamat Nomor Telepon/HP Nomor faksimili

: : : : : :

.................................. .................................. .................................. .................................. .................................. ..................................

II. a. b. c. d. e. f.

Nama Pekerjaan/Jabatan Kewarganegaraan Alamat Nomor Telepon/HP Nomor faksimili

: .................................. : .................................. : .................................. : .................................. : .................................. : ..................................

Sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Partai ..................... peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2009 dengan nomor urut ........, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ........ tanggal .................. memberikan kuasa kepada: 1. .................................... 2. .................................... 3. .................................... dan seterusnya (bila ada) Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari ..............................., selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di ....................... dengan alamat .........................., nomor telepon/HP ........................., nomor faksimili ......................., baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas

60

Lampiran 3


nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut ---------------------------------PEMOHON. Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor .... Tahun ....... terhadap Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di .............., selanjutnya disebut -------------------------------------------------------------------------------------------TERMOHON. Komisi Pemilihan Umum Daerah ........... berkedudukan di ........... selanjutnya disebut ------------------------------------------------------------------TURUT TERMOHON. I. KEWENANGAN MAHKAMAH (Uraikan perihal kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU sebagaimana tersebut pada Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.) II. KEDUDUKAN HUKUM (Uraikan perihal kedudukan hukum [legal standing] Pemohon dengan merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyata Daerah.) III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolahan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon juga telah menyerahkan

Lampiran 3

61


berkas permohonan asli dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu pendaftaran. Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari ...... tanggal ...... bulan ..... tahun 2009 pukul ....... Sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi pada hari ....... tanggal ..... bulan ..... tahun 2009 pukul ...... (tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu) IV. POKOK PERMOHONAN Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai: 1. Perolehan kursi Partai ............. di satu atau beberapa Dapil untuk DPR Aceh sebesar ......... kursi; 2. Perolehan kursi Partai ........... di satu atau beberapa Dapil untuk DPR Kabupaten/Kota ............ di Aceh sebesar .......... kursi. (poin-poin pokok permohonan tersebut di atas silakan disesuaikan dengan kebutuhan Pemohon.) Rincian dalil Pemohon, terkait pokok permohonan tersebut adalah sebagai berikut: IV.1.Perolehan kursi Partai ...... di satu atau beberapa Dapil untuk DPRA. (Jelaskan secara detail klaim perolehan suara yang benar dengan membandingkan perolehan suara dan kursi menurut KPU dengan perolehan suara dan kursi menurut Pemohon. Dalam perbandingan ini silakan disebutkan pula suara yang diperoleh partai lain. Jelaskan pula sebab terjadinya perbedaan dimaksud disertai alat bukti.) Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor .............. tanggal ......... tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang merugikan Pomohon di ........ Daerah Pemilihan sebagai berikut: 1. Dapil ........................... 2. Dapil ........................... 3. Dapil ........................... 4. Dapil ........................... dan seterusnya (jika ada). 1.

62

Dapil ..................... (DPRA) Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ................ tanggal ............ tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRA dari Daerah Pemilihan ............ yang diumumkan pada hari ......... tanggal ......... tahun 2009 pukul .......... WIB, yaitu sebagai berikut:

Lampiran 3


No.

Nama Partai



1 2 3 4 5 6 7 dst.

2.

Dapil ..................... (DPRA) (silahkan diuraikan seperti pada contoh angka 1 di atas.)

IV.2. Perolehan kursi Partai ........ di satu atau beberapa Dapil untuk DPRK .............. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ............ tanggal ............ tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara nasional yang merugikan Pomohon di ........... Daerah Pemilihan sebagai berikut: 1. Dapil ........................... 2. Dapil ........................... 3. Dapil ........................... 4. Dapil ........................... dan seterusnya (jika ada) 1.

Dapil ..................... (DPRK) Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor ................ tanggal ............ tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRKabupaten/Kota ................ dari Daerah Pemilihan ............ yang diumumkan pada hari ......... tanggal ......... tahun 2009 pukul .......... WIB, yaitu sebagai berikut: No.

Nama Partai



1 2 3 4 5 6 7 dst.

Lampiran 3

63


2.

Dapil ..................... (DPRK) (silahkan diuraikan seperti pada contoh angka 1 di atas.)

V. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon) Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor ............... tanggal ...................... tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 secara nasional, untuk pemilihan Anggota DPRA/DPRK .................... untuk Daerah Pemilihan ................ yang diumumkan pada hari ............. tanggal .................... pukul ................... WIB. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut : 1. Perolehan suara yang benar untuk Partai ........................ sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat ................ seharusnya .................. suara, bukan ............... suara. 2. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai .................... mendapatkan ............. kursi. 3. ............................................................................... Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini secara adil. (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun) Hormat kami, PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON PEMOHON, 1. Nama (tanda tangan) 2. Nama (tanda tangan)

64

KUASA HUKUM, 1. Nama (tanda tangan) 2. Nama (tanda tangan)

Lampiran 3


Model 2/APBP.4


AKTA PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN ___ /PAN.MK/____/___ Pada hari ini ……………. tanggal …………… pukul ……………. telah diterima Berkas Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilu yang diajukan oleh ............................. sebagai PEMOHON. Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapan administratifnya berdasarkan Pasal 29, Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Permohonan yang belum lengkap akan diberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak Pemohon menerima pemberitahuan. Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), dan akan diterbitkan Akta Registrasi. Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera. Panitera (...................................)

Lampiran 4

65


Model 03/CL Pasal 29, Pasal 31 angka 1 huruf a, Pasal 31 angka 2 UU MK CHECK LIST PEMERIKSAAN BERKAS Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Partai Politik ........................

NOMOR

(1) .............. ..............

HASIL PEMERIKSAAN

HAL-HAL YANG HARUS DILENGKAPI

KETERANGAN

LENGKAP

BELUM LENGKAP

TIDAK ADA

(3)

(4)

(5)

HAL-HAL YANG DIPERIKSA

(2) 1. Permohonan Tertulis (12 Rangkap) 2. Bahasa Indonesia 3. Tanda Tangan Pemohon/Kuasa

(6)

(7) Asli/Copy

4. Surat Kuasa (12 Rangkap) 5. Nama dan Alamat Pemohon/Kuasa 6. Alat Bukti (12 Rangkap) 7. Soft Copy (Disket)

Jakarta, ........... Kepala Sub Bagian Registrasi (...................................) Catatan Kabag.

Biro APP

Panitera

66

Lampiran 5


Jakarta, ..................... DAFTAR BUKTI PERKARA

HAL-HAL YANG HARUS DILENGKAPI

KETERANGAN

BELUM LENGKAP

TIDAK ADA

(4)

(5)

(6)

(7)

No.

Kode Bukti

1

P-1

Jenis Bukti

Fotocopy dengan Nasegel

Keterangan

2

P-2


3

P-3


4

P-4


5

P-5


6

P-6


7

P-7


8

P-8


9

P-9


10

P-10


Asli/Copy

Demikian agar dapat dimaklumi Hormat Kami, ...............................

Lampiran 6

...................................

67



TANDA TERIMA No.......,0/PAN.MK/_/20__ No.

Jenis Yang Diterima

Banyaknya Masing-masing 12 eks

Keterangan Perkara Nomor : Diajukan:

Kuasa Hukum:

Yang Menerima, Nama Jelas : ................................. Tanggal/Jam : ................................. Tanda Tangan : .................................

68

Jakarta, ................. Yang Menyerahkan (...................................)

Lampiran 7

ng 12 eks



TANDA TERIMA Permohonan Baru Keterangan Perkara Nomor : Diajukan:

Kuasa Hukum:

Nomor Permohonan Online Jenis Perkara Pokok Perkara Pemohon Alamat Nama Jalan Kota Provinsi Kode Pos

: : : : : : : : :

....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... .......................................................................

1

Simpan formulir ini baik-baik, tunjukkan kepada penerima berkas perkara ketika anda melakukan konfirmasi di Kepaniteraan MKRI.

2

Fomulir ini bukan merupakan akta registrasi melainkan sebagai bukti pengajuan permohonan online yang memerlukan tindak lanjut. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan Akta Penerimaan Berkas Perkara (APBP) setelah pemohon melakukan pendaftaran di Kepaniteraan (Gedung MKRI, Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta, 10110, telpon: 35202173, 3520787

Lampiran 8

69

Panduan Teknis Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Model 6/APKP.4 Pasal 32 ayat (2) UU MK


AKTA PEMBERITAHUAN KEKURANGLENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN ___ /PAN.MK/__/_____ Pada hari ini .......... tanggal ............... pukul .............. telah diterima Berkas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD diajukan oleh ................................... sebagai PEMOHON. Setelah diadakan pemeriksaan berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 31 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berkas Permohonan tersebut tidak lengkap. Sehubungan dengan itu, Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi berkas permohonan tersebut dalam tenggat 1 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sesuai Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jatuh tempo penyerahan berkas sebagaimana dimaksud pada hari ........ tanggal ............ jam ................ Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Panitera

*Coret yang tidak sesuai

70

(...................................)

Lampiran 9

Panduan Teknis Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Model 5/ARP.4 Pasal 33 UUMK


AKTA REGISTRASI PERKARA ___ /PAN.MK/_______ Pada hari ini ……………. tanggal …………… pukul …………… telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) perihal permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum dengan nomor: ____/PHPU.___/____ diajukan oleh: ................................................................................. sebagai PEMOHON terhadap Komisi Pemilihan Umum .......................................... sebagai TERMOHON Perkara tersebut akan segera ditetapkan hari sidangnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan kepada Pemohon akan segera diberitahukan mengenai ketetapan tersebut. Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera. Panitera (...................................)

Lampiran 10

71


Model 18/SPS.3


Nomor : ......... /PAN.MK/......... /........ Lampiran : Perihal : Panggilan Sidang

Jakarta, ....................................... Yth. ............................................. Yang memberikan Kuasa kepada ................................................. di................................................

Kami, Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas perintah Hakim, dengan ini memberitahukan kepada: .......................................... --------------------- sebagai Pemohon; Yang memberikan Kuasa kepada .................................................. dalam perkara permohonan .............. yang telah didaftar dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor ....... /.......-......./......., untuk menghadap pada persidangan Mahkamah Konstitusi yang akan diselenggarakan pada hari : ........................................... tanggal : ........................................... jam : ........................................... tempat : Gedung Mahkamah Konstitusi RI Jl. Medan Merdeka Barat Nomor ......., Jakarta Pusat acara : Pengucapan Putusan Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, maka para pihak, Saksi, dan Ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi. Demikian panggilan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Panitera (...................................)

72

Lampiran 11

Panduan Teknis Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Surat Kuasa --LOGO/KEPALA SURAT--

SURAT KUASA Yang bertanda tangan di bawah ini: ........... nama pemberi kuasa............, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku ........... ketua umum/sekretaris jenderal .............. Dewan Pimpinan Pusat Partai .............. yang beralamat di ........................................ (selanjutnya disebut Pemberi Kuasa), dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada: 1. 2. 3.

................................ ................................ dst.

Advokat atau Konsultan Hukum pada/dari ......................... yang berkedudukan di ...................... baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama (selanjutnya disebut Penerima Kuasa). -----------------------------------------------KHUSUS----------------------------------------------Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili, mendampingi, dan membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam menyusun, menandatangani, dan mengajukan permohonan ................. sebutkan permohonan yang diajukan........... ke Mahkamah Konstitusi sebagai Pemohon; .................., ....... 2009 Penerima Kuasa

1. ...........................

Pemberi Kuasa

.............................

2. ........................... 3. dst.

Lampiran 12

73


FAKULTAS HUKUM TEMPAT FASILITAS VIDEO CONFERENCE

1. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jl. Teuku Nyak Arief, Darussalam, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam Telp. 0651 7410304, 53260, 51977 pst. 4003-4132

7. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus UNSRI Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km. 32, Palembang, Sumatera Selatan 30319 Telp. 0711 581179

2. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jl. Seulanga No. 13 Lancang Garam, Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam Telp. 0645 43858

8. Fakultas Hukum Univeritas Bengkulu Jl. Raya Kandang Limun, Bengkulu Telp. 0736 20653

3. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Jl. Universitas No. 4, Medan, Sumatera Utara Telp. 061 8213571 4. Fakultas Hukum Universitas Andalas Kampus UNAND Limau Manih, Padang, Sumatera Utara 25163 Telp. 0751 72985 5. Fakultas Hukum Universitas Jambi Jl. Mendalo Barat, Jambi 36361 Telp. 0741 583454, 583456 6. Fakultas Hukum Universitas Riau Jl. Pattimura No. 9, Gubah, Pekanbaru, Riau Telp. 0761 22539

74

9. Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl. Prof. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung, Lampung Telp. 0721 704623, 702767 10.Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km. Pakupatan, Serang, Banten Telp. 0254 280458 11.Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kampus Baru UI, Depok, Jawa Barat 16424 Telp. 021 7270003, 7863442 12.Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung, Jawa Barat Telp. 022 2503271

Lampiran 13


13.Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Imam Badrio No. 1, Semarang, Jawa Tengah Telp. 024 8419904, 8316870 14.Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Kampus UNSOED Jl. Bunyamin, Grendeng, Purwokerto, Jawa Tengah 5312 Telp. 0281 638339 15.Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Jl. Prof. Dr. Ir. Soetami No. 36A, Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126 Telp. 0271 664989, 633134

322808, 322809 20.Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Jl. Raya Telang Kamal PO. Box. 2, Kamal, Bangkalan, Madura Telp. 031 3012390 21.Fakultas Hukum Universitas Udayana Kampus Bukit Jimbaran Jl. Pulau Bali No. 1 Denpasar, Badung, Bali 80114 Telp. 0361 222666, 701807 22.Fakultas Hukum Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62, Mataram, Nusa Tenggara Barat Fax. 0370 626954

16.Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus UGM Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281 Telp. 0274 512781, 901280

23.Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Jl. Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur Telp. 0380 881086, 881580

17.Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, Jawa Timur 60288 Telp. 031 5023151, 5023252

24.Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Jl. Jenderal Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat 78124 Telp. 0561 740187

18.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. Mayjen M.T. Haryono No. 169, Malang, Jawa Timur 65145 Telp. 0341 553898

25.Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Jl. Yos Sudarso, Palangkaraya, Kalimantan Tengah Telp. 0536 20252, 3222436

19.Fakultas Hukum Universitas Jember Kampus Tegalboto Jl. Kalimantan No. 37, Jember, Jawa Timur 68121 Telp. 0331 335462, 330482,

26.Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Kampus Gunung Kelua Jl. K.H. Dewantara, Samarinda, Kalimantan Timur Telp. 0541 7072549

Lampiran 13

75


27.Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 Telp. 0511 305648, 3305959, 3306711

34.Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Kampus UNCEN, Wamena, Jayapura, Papua Timur Telp. 0967 574052, 574112, 585470

28.Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Kampus Baru Tamalanrea Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar, Sulawesi Selatan 90245 Telp. 0411 587219 29.Fakultas Hukum Universitas Tadulako Kampus Bumi Tadulako Jl. Trans Sulawesi, Tondo, Palu, Sulawesi Tengah 94118 Tlp. 0451 454446, 422844, 4229066 30.Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Jl. Pangeran Antasari No. 15, Anduonohu, Kendari, Sulawesi Tenggara Telp. 0401 3008125 31.Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Kampus UNSRAT Bahu, Manado, Sulawesi Utara Telp. 0431 825844, 825668 32.Fakultas Hukum Universitas Pattimura Jl. Benteng Kapahaha, Ambon, Maluku Telp. 0911 353416, 352634 33.Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate Jl. Bandara Babulah, Ternate, Maluku Utara Telp. 0921 3110901

76

Lampiran 13


ALAMAT MAHKAMAH KONSTITUSI DAN NOMOR LAYANAN

Gedung Mahkamah Konstitusi RI Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 PO. Box. 999 JKT 10000 Nomor Telepon dan Faksimili Layanan PHPU (021) 3800 207 (021) 3800 214 (021) 3800 226 (021) 3800 237 (021) 3800 239 Laman Mahkamah Konstitusi www.mahkamahkonstitusi.go.id

Lampiran 14

77


TIM PENYUSUN BUKU

Narasumber Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. Maruarar Siahaan, S.H. Pengarah Janedjri M. Gaffar Zainal Arifin Hoesein Penanggung Jawab Kasianur Sidauruk Koordinator Rofiqul Umam-Ahmad Triyono Edy Budhiarto Ketua Muhidin Sekretaris Wiryanto Bendahara Budi Hari Wibowo Penyusun Naskah Dewi Nurul Savitri Mardian Wibowo Fritz Edward Siregar Cholidin Nasir Bahan dan Data Romi Sundara Yunita Ramadhani Arfie Dwi Purnomo Rio Tri Juli Putranto Daryono A. Edi Subiyanto Desain dan Tata Letak Mardian Wibowo

78

Panduan Teknis Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Recommend Documents