Bagian
2
Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD KOMISI SI
N
2009 PEMILIHAN UMUM
KO
MI
SI UMUM
M UMU
IHA
IL
I
HAN
PEM
PEM
LI
MI
UMUM
KO
PEM
IL
IHA
N
2009 PEMILIHAN UMUM
Buku Saku Pemilu 2009
15
A. Tahapan dan Jadwal Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahap Pendaftaran Pemilih • • • • •
Penyerahan data kependudukan Pemuktahiran data pemilih Penyusunan dan pengesahan DPS Pengumuman DPS Penyusunan dan penetapan DPT
Kampanye • Pelaksanaan kampanye • Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, tatap muka, media massa cetak atau elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum • Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum • Masa tenang
Tahap Pencalonan Partai Politik • Pengumuman pendaftaran peserta Pemilu • Pendaftaran parpol peserta Pemilu • Penelitian administrasi dan pengumuman Verifikasi Faktual • Penetapan parpol peserta Pemilu 2009 • Pengumuman parpol peserta Pemilu 2009 • • • • • •
DPR/DPRD Pengambilan formulir calon Anggota DPR/DPRD Pengajuan bakal calon oleh Parpol Verifikasi kelengkapan administratif Penyampaian hasil verifikasi kepada Parpol Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Penetapan & pengumuman DCT Anggota DPR/DPRD
• • • • •
DPD Pendaftaran calon Anggota DPD Penelitian administratif Verifikasi faktual Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap Penetapan & pengumuman DCT Anggota DPD
Tahap Jelang Pemungutan dan Penghitungan Suara
Tahap Penetapan Hasil
• Simulasi penyampaian hasil perhitungan suara dengan menggunakan sistem informasi/elektronik. • Pengadaan dan distribusi surat suara. • Pengadaan DCT Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kab/ Kota • Distribusi DPT dan Daftar Pemilih Tambahan • Distribusi DPT luar negeri dan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri untuk TPSLN oleh PPLN • Distribusi DCT Anggota DPR/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota • Monitoring persiapan pemungutan suara di daerah • Pengumuman dan pemberitahuan tempat & waktu pemungutan suara kepada pemilih & saksi oleh KPPS/KPPSLN • Penyiapan TPS/TPSLN • Pidato Ketua KPU menjelang pemungutan suara
• Penetapan hasil Pemilu • KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. • KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi • KPU menetapkan hasil Pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota secara nasional • Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kepada MK paling lama 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU
Pemungutan Suara Pemungutan suara PPS mengumumkan salinan hasil dari TPS Rekapitulasi di PPK Rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota Rekapitulasi di KPU Provinsi Rekapitulasi di KPU
KOMISI
I
LI
M
Buku Saku Pemilu 2009
PEM
16
UMU
• • • • • •
HAN
• • •
Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih DPRD Kabupaten/Kota DPRD Provinsi Anggota DPR dan DPD
• • •
Penetapan dan pengumuman calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Anggota DPRD Provinsi Anggota DPR dan DPD
• • •
Peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota DPRD Provinsi DPR dan DPD
• • •
Pengucapan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota DPRD Provinsi DPR dan DPD
B. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Untuk melaksanakan Pemilihan Umum tahun 2009, KPU berpedoman pada UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Di samping itu KPU telah menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. KPU juga telah menerbitkan 51 (lima puluh satu) buah Peraturan KPU dan 29 (dua puluh sembilan) Keputusan KPU.
C. Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. Dalam memutakhirkan data pemilih, KPU merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah. Ketentuan tersebut diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yaitu KPU melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dari Pemerintah. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang mengamanatkan kepada KPU untuk mengatur lebih lanjut tata cara penyusunan daftar pemilih dalam Peraturan KPU, maka KPU mengeluarkan: a. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. b. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri untuk Pemilu Anggota DPR. Proses penyusunan daftar pemilih yang dilaksanakan KPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 10Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yaitu KPU merencanakan, mengkoordinir dan melaksanakan tahapan penyusunan daftar pemilih tersebut. Dimulai dengan diterimanya Data Kependudukan dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, KPU memulai tahapan penyelenggaraan Pemilu yaitu dengan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Departemen Luar Negeri (Deplu) pada hari Sabtu tanggal 5 April 2008, menyerahkan data kependudukan nasional dan data kependudukan di luar negeri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung Sasana MI
SI UMUM
KO
PEM
IL
IHA
N
2009 PEMILIHAN UMUM
Buku Saku Pemilu 2009
17
Bhakti Depdagri lantai 3 Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat Serah terima tersebut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Hasan Wirayuda kepada Ketua KPU A. Hafiz Anshary AZ. Data yang diserahterimakan tersebut berbentuk softcopy, yang terdiri dari data agregat kependudukan perkecamatan (DAK2) serta data potensial penduduk pemilih Pemilu (DP4) di dalam dan luar negeri. Pada hari yang sama secara serentak diserahkan juga data kependudukan dari Pemerintahan Daerah (Pemda) kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. KPU dalam melaksanakan tahapan penyusunan Daftar Pemilih telah melaksanakan beberapa hal sebagai berikut: a. Pembentukan PPK, PPS dan PPDP yang membantu KPU dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih. b. Pemutakhiran data pemilih selama 3 (tiga) bulan setelah diterima data kependudukan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu PPK dan PPS. Ditingkat RT/RW petugas PPS dibantu oleh PPDP ( 6 April-6 Juli 2008) c. Pengumuman DPS oleh PPS/PPLN dibantu PPDP/PPDPLN (7 Juli-8 Agustus 2008) d. Pengumuman DPS selama 14 (empat belas) hari oleh PPS/PPLN (9-23 Agustus 2008) e. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dan peserta Pemilu selama 14 hari (10-24 Agustus 2008) f. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan awal (DPS HP) selama 3 (tiga) hari (25-27 Agustus 2008) g. Penyusunan dan perbaikan DPS HP akhir oleh PPS/PPLN. DPS HP akhir disampaikan kepada peserta pemilu di desa/kelurahan (28-30 Agustus 2008) h. Penyampaian DPS HP akhir termasuk data pemilih oleh PPS kepada KPU Kabupaten/ Kota (31 Agustus-15 September 2008) i. Penyusunan dan penetapan DPT oleh Kabupaten/Kota, berdasarkan DPS HP (dalam bentuk CD disampaikan kepada peserta pemilu (1-7 Oktober 2008) j. DPT yang dilaksanakan oleh PPLN disampaikan kepada KPU melalui kepala perwakilan RI di luar negeri dan Departemen Luar Negeri. k. Rekapitulasi DPT oleh KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU. DPT dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan sejak DPT ditetapkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. l. Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno pembahasan DPT pada tanggal 18 Oktober 2008 yang diikuti oleh 33 Ketua KPU Provinsi.Terdapat tiga KPU Provinsi yang belum melaporkan DPT, yaitu KPU Provinsi Sumatera Selatan, KPU Provinsi Maluku Utara dan KPU Provinsi Papua Barat. Ketiga KPU Provinsi tersebut masih diberi kesempatan untuk menyerahkan DPT hingga tanggal 22 Oktober 2008. m. Pada tanggal 9 Januari 2009, KPU mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 02/SK/KPU/ Tahun 2009 tentang Penetapan Badan Pelaksana Pemilu dan Daftar Pemilih Tetap secara Nasional dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 yang menetapKOMISI
I
LI
M
UMU
Buku Saku Pemilu 2009
PEM
18
HAN
MI
SI UMUM
KO
PEM
IL
IHA
N
2009 PEMILIHAN UMUM
Buku Saku Pemilu 2009
19
n.
kan bahwa jumlah pemilih dalam negeri 169.558.775 orang, jumlah pemilih luar negeri 1.509.892 orang, jumlah total 171.068.667 pemilih. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, KPU telah mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 164/Kpts/Tahun 2009 tanggal 7 Maret 2009 tentang Perubahan Penetapan Badan Pelaksana dan Perbaikan Rekapitulasi DPT Secara Nasional Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. yang menetapkan bahwa DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 sebanyak 171.265.442 jiwa, yang terdiri dari jumlah pemilih dalam negeri sebanyak 169.789.595 jiwa dan jumlah pemilih luar negeri sebanyak 1.475.847 jiwa.
Berkenaan dengan hal tersebut, KPU juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 607/KPU/ III/2009 tanggal 27 Maret 2009 mengenai pemeriksaan dan penelitian DPT pasca Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Untuk itu KPU: a. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan KPU Provinsi se Indonesia b. Menyampaikan himbauan kepada Pengawas Pemilu agar berperan aktif mengawasi dan membantu proses pemutakhiran data pemilih c. Melaksanakan sosialisasi melalui berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik, sosialisasi tatap muka, termasuk himbauan melalui sarana tempat ibadah, dimana masyarakat di himbau untuk aktif mengecek namanya dalam DPS. Bagi yang belum terdaftar agar aktif mendaftarkan diri pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) setempat. Sehubungan dengan adanya kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Tetap di KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota, maka Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara, pemutakhiran daftar pemilih sementara, penyusunan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.
D. Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pasal 8 ayat (1) huruf q, pasal 9 ayat (1) huruf n, pasal 10 ayat (1) huruf o, pasal 44 huruf l, pasal 47 huruf p, pasal 51 huruf k, program/ kegiatan sosialisasi Pemilu 2009 tidak hanya dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tetapi juga oleh PPK, PPLN dan PPS. Pengertian Sosialisasi Pemilu adalah upaya memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai Pemilu kepada masyarakat sebagai penerima program, maupun kelompok KOMISI
I
LI
M
UMU
Buku Saku Pemilu 2009
PEM
20
HAN
masyarakat lainnya serta kepada para pelaku dan instansi dan lembaga penyelenggara pemilu semua tingkatan Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU beserta jajaran penyelenggara di tingkat bawah sangat penting untuk peningkatan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pemilu. Dengan pemahaman dan pengetahuan yang tinggi, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2009 juga meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. 1. Sosialisasi Pemilu 2009
b. c.
d.
e.
f.
g.
Sosialisasi Pemilu 2009 didasarkan atas Peraturan KPU No. 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.Tujuan sosialisasi Pemilu 2009 adalah untuk menyebarluaskan kepada masyarakat serta Parpol peserta Pemilu aturan teknis setiap tahapan menyangkut Pemilu 2009 khususnya tentang tata cara pemilihan umum calon anggota DPR, DPD dan DPRD. Metode sosialisasi dilaksanakan dengan tatap muka, komunikasi media masa dan mobilisasi sosial. Dalam metode tatap muka, KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dan seluruh jajaran penyelenggara dibawahnya melakukan sosialisasi melalui pertemuan, workshop, coffee morning, diskusi, ceramah dengan seluruh stakeholder Pemilu seperti Instansi Pemerintah, Partai Politik, LSM, Ormas, dan pemilih secara langsung. Pertemuan tatap muka yang dilakukan oleh KPU dengan instansi pemerintah antara lain, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kebudayan dan Pariwisata dan Kementerian Perumahan Rakyat. Komunikasi media masa juga dilakukan dengan penyampaian informasi melalui media massa serta berbagai event pers (Konferensi pers, editor forum, pers background). Metode melalui komunikasi media massa dilakukan dengan cara penyebaran media cetak berupa leaflet, brosur, flyer, spanduk, poster, stiker dll, maupun melalui media elektronik seperti iklan layanan masyarakat, Talkshow Interaktif melalui TV dan Radio, Website dll. Mobilisasi sosial merupakan kelanjutan program sosialisasi tatap muka. Strategi ini mengajak seluruh komponen bangsa untuk terlibat dalam usaha mensukseskan pemilu. Dengan demikian Pemilu bukan hanya menjadi pekerjaan KPU tetapi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Mobilisasi sosial melalui Gerakan Nasional Sosialisasi Pemilu dan Partnership dengan berbagai organisasi (kemitraan) non government organizations (NGO/LSM dan Civil Society Organization) menjadi partner utama KPU dalam melaksanakan mobilisasi sosial. KPU telah melakukan MoU dengan Trans 7, TVRI, IFES, Bappenas, Kominfo, Depdagri, RCTI, Tv One, SCTV, Trans TV, RRI, Global TV, TNI/Polri, Elshinta 68 H. Above the line yaitu dengan membuat serta menayangkan PSA Pemilu DPR, DPD dan DPRD dengan judul ”Tata Cara Memilih” yang ditayangkan di 8 stasiun TV yaitu RCTI, Tv One, TVRI, SCTV, TPI, Global TV, Trans TV, dan Trans 7. Below the line yaitu mendesain, mencetak dan mendistribusikan materi sosialisasi dalam bentuk 4 desain poster, 4 leaflet, 2 brosur, 2 flyer, 2 jenis spanduk, dan tas kain. Jumlah KO
MI
SI UMUM
a.
PEM
IL
IHA
N
2009 PEMILIHAN UMUM
Buku Saku Pemilu 2009
21
cetakan 600.000 eksemplar. Seluruh materi sosialisasi baik Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD maupun Pemilu Presiden/Wakil Presiden didistribusikan ke-33 KPU Provinsi dan 471 KPU kabupaten/Kota seluruh Indonesia. i. Bimbingan Teknis pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tata cara teknis pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar KPU Kabupaten/Kota dapat memberikan sosialisai dengan baik pada tingkat PPK/PPS. Untuk selanjutnya PPK/PPS dapat memberikan sosialisasi kembali pada tingkat KPPS, sehingga pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan pada tingkat TPS yang dilakukan oleh KPPS dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan sosialisasi Pemilu 2009 yang sudah dilaksanakan KPU pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2009 antara lain: 1. Launching Gerakan Nasional Sosialisasi Pemilu 2009 di Istana Negara bersama Presiden SBY Juni 2008. 2. Pembuatan peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan KPU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden. 3. Sosialisasi Undang-Undang dan Juklak/Juknis Pemilu. 4. Launching Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Juli 2008. 5. Deklarasi kampanye damai 12 Juli 2008. 6. Pembagian zona kampanye. 7. Pencetakan suara KPU, leaflet, poster, standing banner. 8. Sosialisasi program/kegiatan tahapan Pemilu 2009. 9. Sosialisasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik. 10. Sosialisasi pendaftaran, penelitian dan penetapan peserta Pemilu perseorangan untuk pemilihan Umum anggota DPD. 11. Sosialisasi penetapan daftar pemilih Pemilu 2009 (Daftar Pemilih Sementara, Daftar Perbaikan Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap). 12. Sosialisasi penetapan anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS. 13. Sosialisasi daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, dan DPRD. 2. Media Center Sebagai Pusat Informasi Pemilu. Tujuan pendirian pusat informasi Media Center adalah menyiapkan akses yang cepat dan mudah bagi publik dan wartawan (cetak/elektronik) untuk memperoleh data/info yang terkini, akurat, objektif dan faktual tentang kegiatan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS dan KPPSLN. KOMISI
I
LI
M
UMU
Buku Saku Pemilu 2009
PEM
22
HAN
a.
b. c. a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
Strategi yang dilakukan adalah: Menyajikan data terkini pada website KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (meningkatkan kemudahan dalam mengakses informasi); menggunakan jaringan dalam setiap diseminasi informasi sehingga informasi tersebar cepat dan merata. Menyiapkan ruang yang nyaman dan fasilitas komputer, telepon dan internet untuk pewarta. Membangun hot line service/call center. Berbagai event di Media Center antara lain: Press conference (konferensi pers), suatu pertemuan khusus dengan pihak media yang bersifat resmi dan dijalankan oleh Biro Teknis/Hupmas KPU sebagai fasilitator dalam rangka menjelaskan suatu rencana, program atau permasalahan tertentu terkait Pemilu dan KPU. Press reception (resepsi pers), event ini lebih bersifat santai dimana berfungsi untuk peningkatan kualitas hubungan antara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan media massa. Press briefing (penjelasan pers), mirip sebuah diskusi atau dialog, dimana didalamnya terdapat jumpa pers. Pada event ini, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bisa memaparkan secara komprehensif program-program sosialisasi dan rencana kerjanya serta informasi penting tentang Pemilu yang wajib diketahui masyarakat. Trainning of journalist (pelatihan bagi wartawan), merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wartawan tentang KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan Pemilu secara komprehensif. Media visit (kunjungan ke Media), yakni, kegiatan Hupmas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota beserta komisioner untuk mengunjungi kantor redaksi. Selain bersilaturahmi, tujuan kunjungan adalah mengetahui proses manajemen redaksi media massa. Sedangkan kontak tidak resmi dengan pihak media masa dapat dilakukan: Press statement atau keterangan pers, dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja oleh anggota KPU bahkan melalui telepon dan SMS. Press statement biasanya diberikan jika ada hal-hal yang tidak jelas mengenai Pemilu yang beredar di masyarakat. Press statement juga merupakan bentuk sosialisasi singkat KPU ke masyarakat. Press interview (tanya jawab dengan pers), biasanya inisiatif dari pihak media massa setelah terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan narasumber. Wawancara yang berisi informasi seputar Pemilu dan KPU serta hal-hal ihwal mengenai Pemilu 2009. Informasi ini juga merupakan bentuk sosialisasi KPU kepada masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat.
3. Sosialisasi Tanda contreng. Masalah “contreng” ini secara umum tercantum dalam pasal 153 UU Nomor 10 Tahun MI
SI UMUM
KO
PEM
IL
IHA
N
2009 PEMILIHAN UMUM
Buku Saku Pemilu 2009
23
2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Namun, secara teknis masalah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 35 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Pemberian suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, pemilih memberi tanda satu kali pada surat suara. Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara. Surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan dinyatakan tidak sah. Pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, apabila ditemukan lebih dari satu kali tanda contreng, suara tersebut dinyatakan sah secara hukum. 4. Hambatan dalam Sosialisasi Pemilu Tahun 2009. 1. 2. 3.
Hambatan-hambatan sosialisasi 2009 adalah sebagai berikut : Kurangnya dana sosialisasi. Terbatasnya waktu yang tersedia untuk pembuatan materi sosialisasi. Terbatasnya waktu untuk distribusi materi sosialisasi.
E. Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2009 Dalam menyeleksi parpol peserta pemilu, KPU dituntut bisa mempertemukan dua kepentingan. Pertama, kepentingan partai sebagai peserta Pemilu dengan membangun kehidupan kepartaian yang sehat. Kedua, tujuan pemilu itu sendiri sebagai upaya menciptakan lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang berkualitas. Saling keterkaitan sistematik antara sistem kepartaian, sistem pemilu, dan sistem pemerintahan menuntut adanya kehidupan kepartaian yang mampu menampung keberagaman masyarakat. Inilah tujuan kemasyarakatan dan kenegaraan yang berwawasan kebangsaan. Tidak semua parpol yang terdaftar dan lolos verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM langsung mengikuti Pemilu 2009. UU Nomor 10 Tahun 2008 menetapkan aturan dan persyaratan bagi parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu 2009. Menteri Hukum dan HAM mengatur tentang verifikasi Partai Politik, KPU telah melakukan penerimaan pendaftaran Parpol sebanyak 62 Partai Politik. Setelah dilakukan verifikasi administratif dan faktual. Dari 62 Partai Politik yang mendaftar, KPU telah menetapkan 40 Partai Politik Peserta Pemilu 2009, dengan rincian 34 Parpol Tingkat Nasional dan 6 Parpol Lokal Aceh. (Keputusan KPU Nomor 149/SK/Tahun 2008) Dengan memperhatikan Putusan MK Nomor 12/PUU-VI/2008 tanggal 10 Juli 2008 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 104/G/2008/PTUN-JKT tanggal 13 Agustus 2008, pada 16 Agustus 2008 KPU telah menetapkan Keputusan Nomor 208/SK/KPU/ Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 yang menetapkan 4 (empat) Partai Politik tambahan, sehingga jumlah Partai Politik Peserta Pemilu 2009 yang semula berjumlah 40 menjadi 44 Partai Politik Peserta Pemilu 2009, yang terdiri dari: KOMISI
I
LI
M
UMU
Buku Saku Pemilu 2009
PEM
24
HAN
a. b.
c.
d. e.
F.
7 Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2004 yang telah memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu Tahun 2009, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 UU Nomor 10 Tahun 2008; 9 (sembilan) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 yang telah memenuhi syarat menjadi Peserta Pemilu Tahun 2009, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008; 18 (delapan belas) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 yang telah memenuhi syarat menjadi Peserta Pemilu Tahun 2009, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 huruf e UU Nomor 10 Tahun 2008; 6 (enam) Partai Politik Lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 4 (empat) Partai Politik hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUUVI/2008 tanggal 10 Juli 2008. Profil Partai Politik, Anggota DPR, DPD dan DPRD Peserta Pemilu 2009
Pada tanggal 8 Juli 2008, KPU mengumumkan 38 Partai Politik (Parpol) berskala nasional sebagai Peserta Pemilu 2009 dan mengumumkan 6 Partai Politik lokal yang lulus verifikasi faktual di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ikut berkompetisi untuk memilih DPRA. Dari 38 nama parpol 16 Parpol di antaranya adalah parpol peserta Pemilu 2004 yang memenuhi ketentuan pasal 315 dan 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Untuk Provinsi Aceh Nanggroe Aceh Darussalam dari 10 Parpol lokal yang diverifikasi faktual, 6 parpol lolos sebagai peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK tahun 2009 yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Partai Aceh (PA) Partai Aceh Aman Seujahtera (PAAS) Partai Bersatu Atjeh (PBA) Partai Daulat Atjeh (PDA) Partai Rakyat Aceh (PRA) Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) Setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2009, KPU mengundi nomor urut Parpol dan diumumkan sebagai peserta Pemilu 2009 pada Rabu, 9 Juli 2008.Tiga hari setelah diumumkan sebagai peserta pemilu yaitu tanggal 12 Juli 2008, ke-44 Parpol tersebut dapat memulai melakukan kampanye kecuali kampanye dalam bentuk rapat umum.
MI
SI UMUM
KO
PEM
IL
IHA
N
2009 PEMILIHAN UMUM
Buku Saku Pemilu 2009
25
