BUKU SAKU
Relasi
Relawan Demokrasi PEMILU DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
los g...! b o y N nin
Ma
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15
KPU KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 www.kpud-cilacapkab.go.id
0|Buku Saku Relasi KPU Kab. Cilacap
1|Buku Saku Relasi KPU Kab. Cilacap
Pengantar Program Relawan Demokrasi (Relasi) adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya yang ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitas masing-masing. Relasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih. Adapun tujuan program relawan demokrasi adalah: 1. Meningkatkan kualitas proses pemilu; 2. Meningkatkan partisipasi pemilih; 3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi; 4. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi. Oleh karena itu KPU Kabupaten Cilacap menyusun buku kecil yang berisi informasi tentang tahapan, jadwal, dan program Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dan informasi lain yang diharapkan menambah khazanah pengetahuan bagi pemilih sehingga dapat menjadi pemilih yang cerdas dan cermat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugastugas kita. Cilacap Desember 2013 Tim Penyusun 2|Buku Saku Relasi KPU Kab. Cilacap
BAB I NEGARA DEMOKRATIS Ciri Negara Demokratis: o Adanya Penyelenggaraan Pemilu secara berkala. o Adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif o Adanya perlindungan atas HAM o Berkembangnya Civil Society dalam masyarakat Pemilihan Umum Pemilu merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi yang pada prinsipnya diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat, sarana partisipasi masyarakat, memilih pemimpin politik dan sarana sirkulasi elit UNTUK APA PEMILU?
TUJUAN PEMILU (Election Objectives)
KETERWAKILAN POLITIK (Political Representativeness)
INTEGRASI NASIONAL
PEMERINTAHAN EFEKTIF
(National Integration)
3|Buku Saku Relasi KPU Kab. Cilacap
(Effective Government)
BAB II PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 Dasar Hukum o UNDANG UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. o UNDANG UNDANG Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang: Partai Politik. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang: Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang: Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. o PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Peneyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 1 2010 Tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang tata 4|Buku Saku Relasi KPU Kab. Cilacap
kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 10 2013 Tentang: Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014.
5|Buku Saku Relasi KPU Kab. Cilacap
Asas Pemilihan Umum Asas Pemilu yaitu Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang akan diuraikan sebagai berikut: 1. Langsung: pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara; 2. Umum: berarti pada dasarnya semua warganegara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dan minimal dalam usia sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warganegara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status social dan lainlain; 3. Bebas: berarti setiap warganegara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warganegara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya; 4. Rahasia: berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun; 5. Jujur: berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum; penyelenggaraan/ pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas dan 6|Buku Saku Relasi KPU Kab. Cilacap
pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 6. Adil: berarti dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Asas Penyelenggaraan Pemilu o o o o o o o o o o o
Mandiri Jujur Adil Kepastian hukum Tertib penyelenggaraan Kepentingan umum Keterbukaan Proporsional Akuntabilitas Efisiensi Efektivitas
7|Buku Saku Relasi KPU Kab. Cilacap
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PENDAFTARAN PESERTA PEMILU PENETAPAN PESERTA PEMILU PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD MASA KAMPANYE MASA TENANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PENETAPAN HASIL PEMILU PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPR.DPD, DPRD
Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 9 April 2014 Rekapitulasi hasil penghitungan suara di: o PPS 10 – 15 April 2014 o PPK 13 – 17 April 2014 Rekapitulasi & penetapan hasil penghitungan suara di: o KPU Kabupaten/Kota 19 – 21 April 2014 o KPU Provinsi 22 – 24 April 2014 o KPU RI 26 April–6 Mei 2014 Penetapan Hasil Pemilu secara Nasional 7 – 9 Mei 2014 Penetapan ambang batas Parpol 7 – 9 Mei 2014 Penetapan Perolehan Kursi & calon Terpilih: o Tingkat nasional 11 – 17 Mei 2014 o Tingkat provinsi 11 – 13 Mei 2014 o Tingkat Kabupaten/Kota 11 – 13 Mei 2014 Peresmian dan pengucapan sumpah janji anggota: o DPRD Kabupaten/kota Juni – Oktober 2014 o DPRD Provinsi Juni – Oktober 2014 o DPR dan DPD Agustus – Oktober 2014 8|Buku Saku Relasi KPU Kab. Cilacap
Pemilih Syarat Pemilih o Warga Negara Indonesia o Telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin; o Terdaftar sebagai pemilih; o Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; o Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap; o Bukan anggota TNI/Polri. Istilah-istilah Daftar Pemilih 1. DPT: Daftar Pemilih Tetap adalah daftar Pemilih yang telah memenuhi syarat undang-undang. 2. DPTb: Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang telah ada dalam DPT tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal; 3. DPK: Daftar Pemilih Khusus adalah daftar Pemilih bagi dan tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), DPT, atau DPTb. 4. DPKTb: Daftar Pemilih Khusus Tambahan, Pemilih dan tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK. Pemilih yang berhak memberikan suara adalah: a) Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A3-KPU); b) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb; c) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb: 1. Pemilih Khusus yang terdaftar dalam DPK; 2. Pemilih Khusus Tambahan DPKTb. d) Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK) atau sebutan lain (Sesuai dengan keputusan MK 85/2012).
9|Buku Saku Relasi KPU Kab. Cilacap
Ketentuan dalam Penggunaan hak pilih a) Pemilih terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih sesuai dengan tempat pemilih terdaftar (Normal). b) Pindah Memilih: o Melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPTb (Formulir Model A5-KPU ) untuk digunakan untuk memilih di TPS lain dengan menunjukan KTP atau identitas yang sah, oleh PPS asal dicoret dalam DPT o Pemilih melapor ke PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Tanggal Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP atau identitas lain yang sah dan membawa Formulir Model A5-KPU yang ditandatangani oleh PPS asal. o Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tujuan, tetapi mempunyai Formulir Model A5-KPU dari PPS asal, dapat memberikan suara pada Tanggal Pemungutan Suara. c) Memilih dengan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK) atau sebutan lain dengan ketentuan: o Pemilih yang memenuhi syarat, namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih manapun; o Terlebih dahulu mendaftar di KPPS dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga di Tempat Pemungutan Suara; o TPS berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP; o Penggunaan hak pilih dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS. d) Pemilih dengan halangan fisik o Halangan fisik seperti pemilih tunanetra, tunadaksa, atau halangan fisik lain, dapat dibantu oleh pendamping yaitu Anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih. o Pemilih tunanetra dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan. o Pendamping Pemilih menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan Formulir Model C3. 10 | B u k u S a k u R e l a s i K P U K a b . C i l a c a p
PESERTA PEMILU DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Peserta Pemilu tahun 2014 yang secara nasional diikuti 12 Partai Politik Partai dengan Nomor Urut 1 sampai 10 ditetapkan pada 8 Januari 2013, sedangkan Partai Bulan Bintang ditetapkan pada 18 Maret 2013 dan PKP Indonesia pada tanggal 25 Maret 2013 :
Kabupaten Cilacap dan Banyumas dalam Pemilu DPR RI dan DPRD Provinsi, masuk dalam Daerah pemilihan Jawa Tengah 8 dengan Jumlah Calon seperti dalam rincian tabel berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15
Nama Partai NasDem PKB PKS PDI Perjuangan Golkar Gerindra Demokrat PAN PPP Hanura PBB PKP Indonesia Jumlah
DPR RI (8 Kursi)
DPRD Provinsi Jawa Tengah (10 Kursi)
Jumlah Caleg 8
Jumlah Caleg 10
8
10
7
10
8
9
8
10
8
10
8
10
8
10
8
10
8
9
8
2
8
1
95
101
11 | B u k u S a k u R e l a s i K P U K a b . C i l a c a p
Untuk Pemilu DPRD Kabupaten, Kabupaten Cilacap terbagi menjadi 6 (enam) Daerah pemilihan dengan Jumlah Calon seperti dalam rincian tabel berikut: No
Jumlah Caleg DPRD Kabupaten Cilacap Tiap Daerah Pemilihan
Nama Partai
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
1
NasDem
8
7
6
9
6
11
2
PKB
9
7
7
9
7
11
3
PKS
9
7
6
8
7
10
4
PDI Perjuangan
9
7
7
9
7
11
5
Golkar
9
7
7
9
7
11
6
Gerindra
9
7
7
9
7
11
7
Demokrat
9
6
7
9
7
10
8
PAN
9
7
7
9
7
11
9
PPP
9
6
7
9
4
11
10
Hanura
8
7
7
8
5
9
14
PBB
6
2
3
2
3
1
15
PKP Indonesia
3
3
0
1
1
1
97
73
71
91
68
108
Jumlah
DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN CILACAP DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 Dayeuhluhur
Majenang
Wanareja Cimanggu
CILACAP 6 (11 KURSI)
Cipari
Karangpucung
CILACAP 4 (9 KURSI)
Sidareja
CILACAP 2 (7 KURSI)
Gandrungmangu
CILACAP 5 (7 KURSI)
Kedungreja
Bantarsari
CILACAP 1 (9 KURSI)
Sampang Jeruklegi Kesugihan Maos
Patimuan
Kawunganten
Kroya Adipala
Kampunglaut Cilacap Utara Cilacap Tengah
Cilacap Selatan
12 | B u k u S a k u R e l a s i K P U K a b . C i l a c a p
Binangun Nusawungu
CILACAP 3 (7 KURSI)
Peserta Pemilu Calon Anggota DPD Tahun 2014 Sedangkan dalam Pemilu Calon anggota DPD daerah Pemilihan Jawa Tengah terdapat 32 Calon untuk memperebutkan 4 (empat) kursi sebagaimana dalam tabel berikut:
13 | B u k u S a k u R e l a s i K P U K a b . C i l a c a p
14 | B u k u S a k u R e l a s i K P U K a b . C i l a c a p
BAB IV MENJADI PEMILIH BERKUALITAS A. Kampanye Kampanye Pemilu adalah masa dimana peserta pemilu menyampaikan visi, misi dan program untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya dari pemilih Kampanye Pemilu dapat dilakukan dengan metode: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d. pemasangan alat peraga di tempat umum; e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; f. rapat umum; dan g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan sejak 3 hari setelah calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya Masa Tenang (11 Januari 2013 s.d. 5 April 2014) huruf e dan huruf f dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang. (16 Maret – 5 April 2014) B. Visi, Misi, dan Program Peserta Pemilu Peserta Pemilihan Umum DPR dan DPRD adalah Partai Politik dan Pemilu DPD adalah Perseorangan. Visi misi dan program peserta Pemilu harus dicermati secara komprehensif. 1. Visi Visi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi, 15 | B u k u S a k u R e l a s i K P U K a b . C i l a c a p
perusahaan, atau individu yang ingin dicapai di masa depan. Dalam konteks pemilu, visi peserta pemilu merupakan hal yang sangat penting, dikarenakan, visi mengandung nilai-nilai, aspirasi serta kebutuhan di masa depan. Visi, antara lain harus mengandung karakteristik seperti, dapat di bayangkan, menarik, realistis dan dapat dicapai, jelas, aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan, serta mudah dipahami. Para Pemilih dan masyarakat dapat mengetahui visi partai politik dengan mencermati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai. Sedangkan visi calon DPD dapat dicermati melalui kampanye dan media lain. 2. Misi Misi merupakan lanjutan dari visi yang pada dasarnya adalah alasan mendasar eksistensi dari suatu organisasi dan merupakan pernyataan untuk mengkomunikasikan keberadaannya kepada pemangku kepentingan, baik ke dalam maupun keluar tentang posisi mereka yang dikaitkan dengan visi. Misi biasanya sudah mengarah secara tegas menuju suatu tujuan yang secara teknis dapat dijabarkan ke dalam program-program. Misi menempati posisi strategis, karena secara filosofis harus mampu menterjemahkan visi dan untuk diimplementasikan dalam program. Hubungan visi, misi dan program tersebut fokus perhatian para pemilih dan masyarakat dalam melihat kapabilitas peserta Pemilu. Diperlukan pencermatan kritis terhadap misi peserta pemilu, karena misi merupakan langkah awal menuju program yang secara teknis dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. 16 | B u k u S a k u R e l a s i K P U K a b . C i l a c a p
Jika misi tidak jelas, maka sudah dapat dipastikan program yang ditawarkan juga perlu dipertanyakan. 3. Program Program merupakan penterjemahan secara teknis dari visi dan misi, yang ditawarkan oleh peserta pemilu kepada pemilih dan masyarakat. Para pemilih dan masyarakat harus cerdas dan cermat menilai program yang ditawarkan dan apakah program-program tersebut realistis sesuai dengan kemampuan peserta pemilu? Apakah telah menyentuh persoalan-persoalan yang dihadapi para pemilih dan masyarakat? Apakah dirancang dengan pemikiran yang komprehensif ? Kecermatan dan kecerdasan pemilih dan masyarakat dalam menilai program-program tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menentukan pilihan. Kesalahan menilai program-program tersebut akan menimbulkan kesalahan dalam menentuan pilihan. Kesalahan menentukan pilihan akan mengakibatkan terpilihnya orang-orang yang tidak tepat untuk mengemban tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan. Kesadaran pemilih tentang perlunya mencermati menjadi kunci utama terpilihnya para wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan yang benar-benar dapat menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Kesadaran inilah yang seharusnya terus dibangun, sehingga Pemilu sebagai instrumen pelaksanaan demokrasi benar-benar bermakna bagi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.
17 | B u k u S a k u R e l a s i K P U K a b . C i l a c a p
C. Kenali Riwayat Hidup Calon dan Rekam Jejak Partai Politik Sebelum menentukan pilihan, pemilih dapat mengenali dan mengetahui riwayat hidup calon anggota legislatif. Pengenalan riwayat hidup calon tersebut dapat berhubungan dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan, aktifitas dalam masyarakat, kepribadian dalam kehidupan seharihari. Informasi tersebut dapat dicari dari media yang tersedia, baik cetak, elektronik, online maupun media sosial. Untuk mengetahui Daftar Riwayat Hidup Calon salah satunya dengan mengakses formulir BB-11 untuk Calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota dan Formulir Model-F11 DPD untuk calon anggota DPD. Sedangkan riwayat partai politik dapat berhubungan dengan sejarah pendirian, kepengurusan, aktifitas kepartaian dan lain-lain. D. Setelah Menilai, Tentukan Pilihan Terbaik Setelah para pemilih memiliki informasi yang cukup dan dapat mendiskusikan informasi dan data itu dengan elemen yang ada di masyarakat, sehingga dapat memperkaya informasi dan menjadi dasar yang kuat dalam menentukan pilihan. Rasionalitas diperlukan dalam menentukan pilihan, apakah peserta pemilu dan calon yang akan dipilih benar-benar menawarkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakay dan secara personal calon merupakan sosok yang betul-betul dapat dipercaya. Betapapun rumitnya, setiap pemilih harus menentukan pilihan, dan penentuan pilihan itu akan menentukan proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan di masa depan. 18 | B u k u S a k u R e l a s i K P U K a b . C i l a c a p
E. Pastikan Memberikan Suara Dengan Benar Mendekati hari pemungutan suara, para pemilih seharusnya mengenali surat suara yang akan dipergunakan. Surat suara tersebut terdiri dari: 1. Surat Suara yang digunakan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) warna KUNING; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (DPRD provinsi) warna BIRU; dan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (DPRD kabupaten/kota) warna HIJAU; Surat suara berisi nomor urut logo dan nama partai politik, serta daftar calon yang memuat nomor dan nama calon dari setiap partai politik sesuai dengan daerah pemilihannya; 2. Surat Suara yang digunakan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) warna MERAH Surat suara ini berisi daftar nama calon anggota DPD dilengkapi dengan Nomor, foto dan nama calon. Para pemilih dalam menentukan pilihannya dapat mencoblos satu kali pada Nomor urut, pada foto atau nama calon. Pemilih dapat melihat Daftar Calon Tetap pada papan yang ada di TPS F. Mekanisme Pemberian Pemungutan suara untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia pada hari Rabu 9 April 2014. Jumlah pemilih disetiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) paling banyak 500 orang. Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 19 | B u k u S a k u R e l a s i K P U K a b . C i l a c a p
dengan tambahan surat suara cadangan sebanyak 2% dari jumlah DPT. Pemberian suara pada Pemilu tahun 2014, kembali dengan cara mencoblos pada surat suara seperti diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012. Mekanisme pemberian suara pada TPS: 1. Pemilih menerima surat pemberitahuan untuk memilih dari Ketua KPPS; 2. Pemilih datang ke TPS dengan menyerahkan surat pemberitahuan kepada petugas KPPS; 3. Petugas KPPS mengecek kesesuaian nama dalam surat pemberitahuan dengan Salinan DPT dan menulis nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan, memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih, dan mendata pemilih menurut jenis kelamin; 4. Pemilih duduk menunggu giliran; 5. Setelah tiba gilirannya Pemilih dipanggil oleh ketua KPPS, kemudian diberikan surat suara; 6. Pemilih membuka surat suara lebar-lebar dihadapan ketua KPPS untuk memastikan surat suara tersebut tidak rusak, yang dapat mengakibatkan surat suara menjadi tidak sah; 7. Apabila surat suara dipastikan rusak, Pemilih dapat meminta penggantian surat suara kepada ketua KPPS, dan ketua KPPS wajib memberikan penggantian surat suara yang rusak; 8. Apabila surat suara tersebut dalam keadaan baik maka pemilih menuju bilik suara untuk memberikan suaranya; 9. Pemilih melipat kembali surat suara untuk dimasukkan kedalam kotak suara DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; 10.Pemilih kemudian menuju meja petugas KPPS untuk menandai jarinya dengan tinta yang menandakan bahwa pemilih sudah memberikan hak suaranya; 20 | B u k u S a k u R e l a s i K P U K a b . C i l a c a p
DENAH TPS + 8 Meter Tempat Pemberian Suara
5
PAPAN INFORMASI: DCT DPR RI, DPD, DPRD PROVINSI & DPRD KABUPATEN CILACAP
BILIK 1
Tempat Duduk Antrian
Salinan DPT
BILIK 2
BILIK 3
BILIK 4
Kotak Suara Pemilu
6 7 Tanda Khusus/ Tinta
PINTU MASUK
Papan Pencatat TUNGSURA
4
MEJA PIMPINAN KPPS
2
1
+ 10 Meter PINTU KELUAR
MEJA SAKSI
3 SAKSI
PPL
PEMANTAU
SUARA SAH Surat suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila : o Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan o Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan; atau o Tanda coblos pada tanda gambar partai politik berada pada kolom yang disediakan. o Tanda coblos untuk calon anggota DPD berada pada kolom nomor urut, foto calon atau nama calon,pemberian suara hanya untuk 1 (satu) calon anggota DPD.
21 | B u k u S a k u R e l a s i K P U K a b . C i l a c a p
Simulasi kolom Surat Suara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota:
Simulasi kolom Surat Suara anggota DPD
22 | B u k u S a k u R e l a s i K P U K a b . C i l a c a p
BAB V PASTIKAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA BERLANGSUNG JUJUR DAN ADIL A. Hak Pemilih a) Warga masyarakat melalui saksi partai politik, atau saksi pasangan atau saksi peseorangan, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b) Dalam hal tidak terdapat saksi partai politik, atau saksi peseorangan, warga masyarakat dapat mencatat pelanggaran tersebut dan melaporkannya kepada Panitia Pengawas Pemilu disertai bukti-bukti pendukung. c) Pemilih menyampaikan keberatan melalui saksi partai politik atau saksi pasangan calon atau saksi perseorangan, dalam hal keberatan yang diajukan dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan. d) Keberatan saksi partai politik peserta Pemilu dan perseorangan dicatat dengan menggunakan formulir yang telah disediakan. e) Keberatan yang diajukan terhadap proses penghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS. f) Pemilih dilarang mengganggu proses penghitungan suara di TPS. B. Hak Pemilih melakukan monitoring jalannya rekapitulasi hasil penghitungan suara Prinsip utama dari proses rekapitulasi ini adalah: a) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara diselenggarakan secara transparan; b) Pelaksanaan rekap tersebut memberikan akses seluas-luasnya bagi peserta Pemilu untuk melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan dalam proses rekapitulasi. 23 | B u k u S a k u R e l a s i K P U K a b . C i l a c a p
BAB VI PENETAPAN PEROLEHAN KURSI Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU sesuai dengan tingkatannya; 1. Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurangkurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR; 2. Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) DPR, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu; 3. BPP DPRD, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Setelah diperoleh angka BPP, ditetapkan perolehan jumlah kursi tiap untuk Calon Anggota DPR dan DPRD Parpol Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan berikut: 1. Apabila jumlah suara sah suatu Parpol Peserta Pemilu sama dengan atau lebih besar dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama diperoleh sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua; 2. Apabila jumlah suara sah suatu Parpol Peserta Pemilu lebih kecil daripada BPP, maka dalam 24 | B u k u S a k u R e l a s i K P U K a b . C i l a c a p
penghitungan tahap pertama tidak diperoleh kursi, dan jumlah suara sah tersebut dikategorikan sebagai sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua dalam hal masih terdapat sisa kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan; 3. Penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama, dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu satu demi satu berturut-turut sampai habis, dimulai dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mempunyai sisa suara terbanyak. PENETAPAN CALON TERPILIH Calon terpilih ditetapkan oleh KPU sesuai dengan tingkatannya; 1. Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak; 2. Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan; 3. Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama, calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih.
25 | B u k u S a k u R e l a s i K P U K a b . C i l a c a p
ILUSTRASI SURAT SUARA
26 | B u k u S a k u R e l a s i K P U K a b . C i l a c a p
ILUSTRASI SURAT SUARA (bagian depan)
27 | B u k u S a k u R e l a s i K P U K a b . C i l a c a p
