UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM DPR, DPD DAN DPRD Komisi Pemilihan umum
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2009
pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, 5 April-5Okt
Masa kampanye 12 Juli 20085 April 2009
Masa tenang 6-8 April 2009
Pendaftaran Peserta Pemilu 12 April
Pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD 19 Agst31 Oktober 2008
Pemungutan dan penghitungan suara, 9 April 2009
Penetapan hasil Pemilu 15 April-5 Mei 2009
Penetapan Peserta Pemilu, 9 juli
Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, 6-12 Juni Pengucapan Sumpah/Janji DPR (1 Okt), DPRD Prov (Agst) DPRD Kab/kota (Juli 2009)
Legislatif
Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan SISTEM PROPOSIONAL TERBUKA
SISTEM PEMILU 2009
DPD
Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan SISTEM DISTRIK BERWAKIL BANYAK
UU PEMILU No. 10 /Tahun 2008 Tentang PEMILU DPR, DPD, dan DPRD
WNIyang yangpada padahari haripemungutan pemungutansuara suara WNI telahgenap genapberumur berumur17 17tahun tahunatau ataulebih, lebih, telah atausudah/ sudah/pernah pernahkawin kawinmempunyai mempunyaihak hak atau memilih. memilih.
HAK MEMILIH
WNI tersebut didaftar oleh KPU dalam daftar pemilih.
Untuk dapat dapat menggunakan menggunakanhak hak memilih, memilih, Untuk WNI harus harus terdaftar terdaftar sebagai sebagaipemilih. pemilih. WNI
UU PEMILU No.10 /Tahun 2008 Tentang PEMILU DPR, DPD, dan DPRD dan Peraturan KPU No. 03 Tahun 2009
PEMUNGUTAN SUARA
UU PEMILU No10 /Tahun 2008 Tentang PEMILU DPR, DPD, dan DPRD
Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 orang
PEMUNGUTAN SUARA
Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan (dibuat Berita Acara) Pemberian suara untuk Pemilu Legislatif dilakukan dengan memberikan TANDA 1 KALI pada surat suara Memberikan tanda satu kali dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisien dalam penyelenggaraan Pemilu. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memberikan TANDA diatur dengan peraturan KPU
Tata cara pemberian suara adalah sebagai berikut : a) Suara pada surat suara Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,dinyatakan sah apabila:
1) bentuk pemberian tanda adalah tanda centang (√ ) atau sebutan lainnya; 2) pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan hanya satu kali pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 3) sudut tanda centang (√ ) atau sebutan lainnya terdapat di dalam kolom nama partai politik, walaupun ujung garis tanda centang (√ ) melewati garis kolom nama partaipolitik; atau 4) sudut tanda centang (√ ) atau sebutan lainnya terdapat pada kolom nomor urut calon atau kolom nama calon, tetapi bagian akhir garis tanda centang (√ ) atau sebutan lainnya melampaui kolom nomor urut calon atau kolom nama calon b) Suara pada surat suara pemilu anggota DPD, dinyatakan sah apabila :
1) surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; 2) bentuk pemberian tanda adalah tanda centang (√ ) atau sebutan lainnya 3) pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan hanya satu kali pada kolom foto salah satu calon anggota DPD.
Contoh Pemberian Suara
z
Centang Melewati Garis
z
Centang di Dalam Garis
Lanjutan Penghitungan Suara di TPS * Dalam melaksanakan penghitungan suara, apabila ketua KPPS menemukan
bentuk pemberian tanda pada surat suara selain dimaksud pada angka 4 huruf a dan b : a. dalam bentuk tanda coblos; b. karena keadaan tertentu, sehingga tanda centang (√ ) atau sebutan lainnya menjadi tidak sempurna, yaitu tinta pada ballpoint ternyata tidak dapat berfungsi sempurna * Tanda pemberian suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a dan b, suaranya dianggap sah : * Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada angka 3, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c, d dan e. * KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari dan tanggal yang sama. * Sertifikat hasil penghitungan suara yang disampaikan kepada saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu Lapangan yang hadir memuat surat suara yang diterima, yang digunakan, yang rusak, yang keliru ditandai, sisa surat suara cadangan, jumlah pemilih dalam DPT dan dari TPS lain, serta jumlah perolehan suara sah tiap peserta Pemilu.
UU PEMILU No.10 /Tahun 2008 Tentang PEMILU DPR, DPD, dan DPRD
Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; Calon Legislatif
Pemberian tanda satu kali pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama Caleg
SURAT SUARA DINYATAKAN SAH Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS Calon DPD
Pemberian tanda satu kali pada foto salah satu calon anggota DPD
SUARA SAH
00
PARTAI NASIONAL
1
MAHIRAH, S.Kom.
2
SAKINAH MUKMININ, SH.
3
ABDUL RAHMAN, S.Kep.
4
HIKMAHWATI, S.Hut.
5
MAT NUR apabila tanda pemberian suara pada kolom nama partai, suaranya dianggap sah sebagai suara nama partai
SUARA SAH
00
PARTAI NASIONAL
1
MAHIRAH, S.Kom.
2
SAKINAH MUKMININ, SH.
3
ABDUL RAHMAN, S.Kep.
4
HIKMAHWATI, S.Hut.
5
MAT NUR apabila tanda pemberian suara pada kolom nomor urut calon, suaranya dianggap sah sebagai suara nama calon
SUARA SAH
00
PARTAI NASIONAL
1
MAHIRAH, S.Kom.
2
SAKINAH MUKMININ, SH.
3
ABDUL RAHMAN, S.Kep.
4
HIKMAHWATI, S.Hut.
5
MAT NUR apabila tanda pemberian suara pada kolom nama calon, suaranya dianggap sah sebagai suara nama calon
SUARA SAH
00
PARTAI NASIONAL
1
MAHIRAH, S.Kom.
2
SAKINAH MUKMININ, SH.
3
ABDUL RAHMAN, S.Kep.
4
HIKMAHWATI, S.Hut.
5
MAT NUR apabila tanda pemberian suara pada kolom nama partai, suaranya dianggap sah sebagai suara nama partai
SUARA SAH
00
PARTAI NASIONAL
1
MAHIRAH, S.Kom.
2
SAKINAH MUKMININ, SH.
3
ABDUL RAHMAN, S.Kep.
4
HIKMAHWATI, S.Hut.
5
MAT NUR apabila tanda pemberian suara pada kolom nomor urut calon, suaranya dianggap sah sebagai suara nama calon
SUARA SAH
00
PARTAI NASIONAL
1
MAHIRAH, S.Kom.
2
SAKINAH MUKMININ, SH.
3
ABDUL RAHMAN, S.Kep.
4
HIKMAHWATI, S.Hut.
5
MAT NUR apabila tanda pemberian suara pada kolom nama calon, suaranya dianggap sah sebagai suara nama calon
SUARA SAH
00
PARTAI NASIONAL
1
MAHIRAH, S.Kom.
2
SAKINAH MUKMININ, SH.
3
ABDUL RAHMAN, S.Kep.
4
HIKMAHWATI, S.Hut.
5
MAT NUR apabila tanda pemberian suara pada kolom nama calon, suaranya dianggap sah sebagai suara nama calon
SUARA SAH
00
PARTAI NASIONAL
1
MAHIRAH, S.Kom.
2
SAKINAH MUKMININ, SH.
3
ABDUL RAHMAN, S.Kep.
4
HIKMAHWATI, S.Hut.
5
MAT NUR
apabila tanda pemberian suara pada kolom nomor urut calon dan kolom nama calon, suaranya dianggap sah sebagai suara nama calon
SUARA SAH
00
PARTAI NASIONAL
1
MAHIRAH, S.Kom.
2
SAKINAH MUKMININ, SH.
3
ABDUL RAHMAN, S.Kep.
4
HIKMAHWATI, S.Hut.
5
MAT NUR
x
apabila tanda pemberian suara pada kolom nama calon, suaranya dianggap sah sebagai suara nama calon
00
x
SUARA SAH PARTAI NASIONAL
1
MAHIRAH, S.Kom.
2
SAKINAH MUKMININ, SH.
3
ABDUL RAHMAN, S.Kep.
4
HIKMAHWATI, S.Hut.
5
MAT NUR apabila tanda pemberian suara pada kolom nama partai, suaranya dianggap sah sebagai suara nama partai
SUARA SAH
00 1 2
PARTAI NASIONAL
MAHIRAH, S.Kom.
xSAKINAH MUKMININ, SH.
3
ABDUL RAHMAN, S.Kep.
4
HIKMAHWATI, S.Hut.
5
MAT NUR apabila tanda pemberian suara pada kolom nomor urut calon, suaranya dianggap sah sebagai suara nama calon
SUARA DIANGGAP SAH PARTAI 00 NASIONAL 1
MAHIRAH, S.Kom.
2
SAKINAH MUKMININ, SH.
3
ABDUL RAHMAN, S.Kep.
4
HIKMAHWATI, S.Hut.
5
MAT NUR apabila tanda pemberian suara pada kolom nama calon, suaranya dianggap sah sebagai suara nama calon
SUARA DIANGGAP SAH PARTAI 00 NASIONAL 1
MAHIRAH, S.Kom.
2
SAKINAH MUKMININ, SH.
3
ABDUL RAHMAN, S.Kep.
4
HIKMAHWATI, S.Hut.
5
MAT NUR apabila tanda pemberian suara pada nama partai, suaranya dianggap sah sebagai suara partai (tanda tidak sempurna)
SUARA DIANGGAP SAH Tercoblos PARTAI 00 NASIONAL 1
MAHIRAH, S.Kom.
2
SAKINAH MUKMININ, SH.
3
ABDUL RAHMAN, S.Kep.
4
HIKMAHWATI, S.Hut.
5
MAT NUR
apabila tanda pemberian suara dengan cara dicoblos atau tercoblos pada kolom nama partai, suaranya dianggap sah sebagai suara partai
SUARA DIANGGAP SAH PARTAI 00 NASIONAL 1
MAHIRAH, S.Kom.
2
SAKINAH MUKMININ, SH.
3
ABDUL RAHMAN, S.Kep.
4
HIKMAHWATI, S.Hut.
5
MAT NUR
apabila pemberian suara tanda centang tidak sempurna pada kolom nomor urut calon, suaranya dianggap sah sebagai suara nama calon
SUARA DIANGGAP SAH PARTAI 00 NASIONAL 1
MAHIRAH, S.Kom.
2
SAKINAH MUKMININ, SH.
3
ABDUL RAHMAN, S.Kep.
4
HIKMAHWATI, S.Hut.
5
MAT NUR
Tercoblos
apabila tanda pemberian suara dengan cara dicoblos atau tercoblos pada kolom nomor urut calon, suaranya dianggap sah sebagai suara nama calon
SUARA DIANGGAP SAH PARTAI 00 NASIONAL 1
MAHIRAH, S.Kom.
2
SAKINAH MUKMININ, SH.
3
ABDUL RAHMAN, S.Kep.
4
HIKMAHWATI, S.Hut.
5
MAT NUR
apabila pemberian suara tanda centang tidak sempurna pada kolom nama calon, suaranya dianggap sah sebagai suara nama calon
SUARA DIANGGAP SAH PARTAI 00 NASIONAL 1
MAHIRAH, S.Kom.
2
SAKINAH MUKMININ, SH.
3
ABDUL RAHMAN, S.Kep.
4
HIKMAHWATI, S.Hut.
5
MAT NUR
Tercoblos
apabila tanda pemberian suara dengan cara dicoblos atau tercoblos pada kolom nama calon, suaranya dianggap sah sebagai suara nama calon
00
SUARA TIDAK SAH PARTAI INDONESIA
1
MAHIRAH, S.Kom.
2
SAKINAH MUKMININ, SH.
3
ABDUL RAHMAN, S.Kep.
4
HIKMAHWATI, S.Hut.
5
MAT NUR
apabila tanda pemberian suara berada di luar kolom nama partai, kolom nomor urut calon, dan kolom nama calon, suaranya dianggap tidak sah
x 00
SUARA TIDAK SAH
PARTAI INDONESIA
1
MAHIRAH, S.Kom.
2
SAKINAH MUKMININ, SH.
3
ABDUL RAHMAN, S.Kep.
4
HIKMAHWATI, S.Hut.
5
MAT NUR
apabila tanda pemberian suara berada di luar kolom nama partai, kolom nomor urut calon, dan kolom nama calon, suaranya dianggap tidak sah
SUARA TIDAK SAH
00
PARTAI NASIONAL
1
MAHIRAH, S.Kom.
2
SAKINAH MUKMININ, SH.
3
ABDUL RAHMAN, S.Kep.
4
HIKMAHWATI, S.Hut.
5
MAT NUR
apabila tanda pemberian suara berada di luar kolom nama partai, kolom nomor urut calon, dan kolom nama calon, suaranya dianggap tidak sah
00
x
SUARA TIDAK SAH PARTAI NASIONAL
1
MAHIRAH, S.Kom.
2
SAKINAH MUKMININ, SH.
3
ABDUL RAHMAN, S.Kep.
4
HIKMAHWATI, S.Hut.
5
MAT NUR
apabila tanda pemberian suara berada di luar kolom nama partai, kolom nomor urut calon, dan kolom nama calon, suaranya dianggap tidak sah
SUARA SAH
00
PARTAI NASIONAL
1
MAHIRAH, S.Kom.
2
SAKINAH MUKMININ, SH.
3
ABDUL RAHMAN, S.Kep.
4
HIKMAHWATI, S.Hut.
5
MAT NUR
apabila tanda pemberian suara pada kolom nama partai politik dan kolom nomor urut calon dan kolom nama calon, suaranya dianggap sah sebagai suara nama calon
SUARA SAH
00
PARTAI NASIONAL
1
MAHIRAH, S.Kom.
2
SAKINAH MUKMININ, SH.
3
ABDUL RAHMAN, S.Kep.
4
HIKMAHWATI, S.Hut.
5
MAT NUR
apabila tanda pemberian suara pada kolom nama partai politik dan kolom nomor urut calon, suaranya dianggap sah sebagai suara nama calon
SUARA SAH
00
PARTAI NASIONAL
1
MAHIRAH, S.Kom.
2
SAKINAH MUKMININ, SH.
3
ABDUL RAHMAN, S.Kep.
4
HIKMAHWATI, S.Hut.
5
MAT NUR
apabila tanda pemberian suara pada kolom nama partai politik dan kolom nama calon, suaranya dianggap sah sebagai suara nama calon
SUARA SAH
00
PARTAI NASIONAL
1
MAHIRAH, S.Kom.
2
SAKINAH MUKMININ, SH.
3
ABDUL RAHMAN, S.Kep.
4
HIKMAHWATI, S.Hut.
5
MAT NUR
apabila tanda pemberian suara pada kolom nomor urut calon dan kolom nama calon, suaranya dianggap sah sebagai suara nama calon
SUARA SAH
00
PARTAI NASIONAL
1
MAHIRAH, S.Kom.
2
SAKINAH MUKMININ, SH.
3
ABDUL RAHMAN, S.Kep.
4
HIKMAHWATI, S.Hut.
5
MAT NUR
apabila tanda pemberian suara pada kolom nama partai politik dan kolom nama partai politik yang sama, suaranya dianggap sah sebagai suara nama partai politik
SUARA SAH
00
PARTAI NASIONAL
1
MAHIRAH, S.Kom.
2
SAKINAH MUKMININ, SH.
3
ABDUL RAHMAN, S.Kep.
4
HIKMAHWATI, S.Hut.
5
MAT NUR
apabila tanda pemberian suara pada kolom nomor urut calon dan kolom nomor urut calon, suaranya dianggap sah sebagai suara nama calon
SUARA SAH
00
PARTAI NASIONAL
1
MAHIRAH, S.Kom.
2
SAKINAH MUKMININ, SH.
3
ABDUL RAHMAN, S.Kep.
4
HIKMAHWATI, S.Hut.
5
MAT NUR
apabila tanda pemberian suara pada kolom nama calon dan kolom nama calon, suaranya dianggap sah sebagai suara nama cal
• Setiap PNS, TNI, Polri, kades, perangkat desa dan anggota BPD yang terbukti ikut kampanye atau mengerahkan anggota sebagai peserta kampanye (3-12 bulan, denda Rp 3-12 juta)
Setiap perjuangan memiliki risiko. Dan risiko mesti siap ditanggung. Ia yang tidak siap menanggung risiko, tak akan pernah menjadi apa-apa, dan ia bukanlah siapa-siapa!
(EF Schumacher)
