BELAJAR HUKUM : KATEGORISASI SURAT SUARA DAN BLANGKO BERITA ACARA ( Dalam Konstruksi Hukum Kearsipan Dan Hukum Pengelolaan Barang Milik Negara) Oleh : PATNA SUNU, S.H.,M.Kn 1).
Dalam pengaturan pengelolaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya pasca penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2015 pengelolaan benda perlengkapan Pemilu, menganut dua konstruksi hukum yang berbeda, yakni (1) konstruksi hukum kearsipan2; (2) konstruksi hukum pengelolaan barang milik negara3. Kedua konstruksi hukum ini membawa konsekuensi yang berbeda terhadap pengelolaan benda. Dalam konstruksi hukum kearsipan mengkategorisasikan surat suara pemilu yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPU, anggota KPU Propinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang digunakan sebagai master dalam pencetakan surat suara, dan sertifikat dan formulir yang digunakan penghitungan di TPS, serta sertifikat dan formulir yang digunakan rekapitulasi di PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota merupakan jenis dokumen pemilu yang memiliki nilai kearsipan (Pasal 7 PKPU Nomor 13 Tahun 2015). Sedangkan Surat Suara yang sudah digunakan dan sisa surat suara, kotak suara karton, bilik suara karton, sertifikat dan formulir yang tidak digunakan serta alat dukungan Pemilu lainnya merupakan non-arsip. Berbeda dengan kategori dalam PKPU Nomor 75 Tahun 2009, yang memasukkan surat suara yang digunakan di TPS, dan formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai dokumen arsip. Pertanyaan mendasarnya bagaimana konsekuensinya dengan mengkategorikan benda sebagai dokumen arsip atau dokumen non arsip? Dalam konstruksi hukum pengelolaan BMN, surat suara dan formulir berita acara penghitungan dan rekapitulasi sebagai barang persediaan habis pakai.4 Terhadap barang habis pakai tersebut dapat dilakukan penjualan (melalui lelang) atau pemusnahan. Sedangkan menurut Peraturan KPU Nomor 75 Tahun 2009 terhadap surat suara dan formulir yang termasuk dokumen
1
Diintisarikan dari Tesis penulis, “Dasar Kewenangan Pelelangan Barang Milik Negara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.” 2 Lihat konsiderans mengingat angka 8 dalam Peraturan KPU Nomor 75 Tahun 2009 yang mencantumkan dasar pertimbangan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 3 Lihat konsiderans mengingat angka 1, angka 2, angka 9 dan angka 10 Peraturan KPUNomor 75 tahun 2009. 4 Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2015
arsip maupun dokumen non arsip dapat dilakukan penghapusan (Pasal 3 ayat 3). Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 5 Sehingga surat suara yang sudah digunakan dan surat suara sisa serta formulir berita acara karena pertimbangan masih memiliki nilai guna “ekonomis” maka dapat dijual didepan umum (lelang). Padahal kedua jenis benda tersebut menurut Peraturan KPU 75 Tahun 2009 merupakan dokumen Pemilu yang memiliki nilai kearsipan dan terhadap arsip yang memiliki “nilai guna kesejarahan” dilarang untuk diperjualbelikan.6 Demikian ada konflik norma didalam perumusan Peraturan KPU Nomor 75 tahun 2009 maupun dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2015. Konflik norma yang dimaksud menyangkut pengaturan tentang Kearsipan (konstruksi hukum kearsipan) dengan pengaturan pengelolaan barang milik negara (konstruksi hukum pengelolaan barang milik negara). Pengaturan tentang kearsipan sebagaimana diatur dalam : a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; c. Surat Edaran Bersama KPU dan ANRI Nomor 05/KB/KPU/2012 -02 Tahun 2012 tentang Arsip/Dokumen Tahapan Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Surat Edaran Bersama Nomor : 03/SEB/KPU/Tahun 2006 – Nomor : KN.OO/02/36/2006 tentang Pendataan, Penyelamatan, Pelestarian, Dan Pengaksesan Arsip/Dokumen Pemiliham Umum, dan Arsip/Dokumen Bimbingan Teknis dan Supervisi Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang telah diperbaharui dengan Surat Edaran Bersama KPU dan ANRI Nomor : 05/KB/KPU/2009 – Nomor : KN.OO/03/2009 tentang Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Pemilihan Umum. Dalam Lampiran SE Bersama KPU dan ANRI Nomor : 03/SEB/KPU/Tahun 2006 – Nomor : KN.OO/02/36/2006 Bab II tentang Arsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pemilihan Kepala Daerah.
Sehingga penerapan kedua norma kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yakni (1) kewajiban mengelola arsip dan (2) kewajiban mengelola BMN terhadap surat suara dan formulir berita acara menjadi ambigu dan tumpang tindih. Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, rumusan norma huruf f, ”...berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI” untuk itu KPU Kabupaten/Kota dalam mengelola surat suara yang telah terpakai dalam Pemilu berpedoman pada Surat Edaran Bersama KPU dan ANRI. 5 6
Pasal 1 angka 20 Peraturan Kpu nomor 75 tahun 2009. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.
Padahal dalam hal pengelolaan BMN sesuai Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2015, termasuk dokumen non arsip yang seharusnya dalam pengelolaannya tidak memerlukan keterlibatan ANRI. Dalam Lampiran SE Bersama KPU dan ANRI Nomor : 03/SEB/KPU/Tahun 2006 – Nomor : KN.OO/02/36/2006 Bab II tentang Arsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pemilihan Kepala Daerah. C. Jenis Arsip / Dokumen Pemilu Yang Dapat Dimusnahkan. Arsip/ dokumen Pemilu yang dapat dimusnahkan adalah arsip/ dokumen yang sudah tidak berguna lagi untuk kepentingan operasio nal administrasi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota serta tidak memiliki nilai sejarah dan penelitian. Pemusnahan arsip tersebut dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang - undangan yang berlaku contoh arsip/dokumen yang dimusnahkan sebagai berikut : 1. Non Arsip seperti surat suara sisa/blanko/formulir kosong dan duplikasi berlebihan. 2. Arsip : a. Surat suara dapat dimusnahkan setelah pelantikan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota serta presiden dan wakil presiden. b. Laporan-laporan rutin penyelenggaraan pemilu dari daerah dapat dimusnahkan setelah direkapitulasi. c. Surat menyurat/korespondensi yang bersifat rutin. d. Dan lain -lain. Kalau ditinjau dari kearsipan maka surat suara yang sudah terpakai termasuk arsip/dokumen Pemilu yang dapat “dimusnahkan”.
Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 23
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diatur: Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara : - pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan; - pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna; - penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
Berbeda dengan rumusan norma ”huruf g” Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yang mengkategorikan surat suara yang sudah terpakai sebagai ”barang inventaris”. 7 Yang dimaksud barang inventaris adalah barang yang diadakan dan dikelola oleh KPU untuk penyelenggaraan pemilihan umum dan merupakan bagian kekayaan negara, berupa barang bergerak yang berada dalam penguasaan dan pengurusan KPU. 8 Sebagai barang inventaris, surat suara yang sudah tidak terpakai dan sisa surat suara yang masih ”memiliki nilai ekonomis”, maka dilakukan
7
Terkategori dalam pengaturan pengelolaan barang milik negara (BMN). Berikut peraturannya secara lengkap lihat dalam “konsiderans” mengingat Peraturan KPU Nomor 75 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara serta Dukungan Perlengkapan Lainnya sebagai Barang Milik Negara Di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Dan PPLN Dalam Pemilu. 8 Ibid Pasal 1 angka 16.
penghapusan dari daftar barang milik negara. Sedangkan tindak lanjut ”penghapusan” sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 75 tahun 2009 adalah : a. dipindahtangankan (dijual, dihibahkan); dan /atau; b. dimusnahkan (dibakar, dilebur. dicacah, ditimbun).
Jadi pertimbangannya dalam pengelolaan barang milik negara bukan dari nilai kegunaan “kearsipan” akan tetapi nilai “ekonomis”. Jika dalam pengaturan kearsipan, barang yang tidak memiliki nilai keguanaan kearsipan/penyusutan maka dilakukan pemusnahan, jika masih memiliki “nilai kegunaan” maka dikembalikan menjadi arsip dan dikelola oleh unit kearsipan. Sedangkan dalam konstruksi hukum pengelolaan barang milik negara (BMN) apabila memiliki nilai ”ekonomis” dilakukan penghapusan dengan tindak lanjut penjualan didepan umum (lelang), sedangkan apabila barang tidak memiliki nilai ”ekonomis” dapat “dimusnahkan”. Berikut tabel adanya konflik norma dalam perumusan kedua pasal diatas : KONSTRUKSI HUKUM KEARSIPAN
KONSTRUKSI HUKUM PENGELOLAAN BMN
surat suara
Arsip
Barang Inventaris
standar penilaian
Nilai kegunaan arsip
Nilai ekonomis
pengelolaan dimusnahkan benda yang “tidak bernilai”
dimusnahkan dilebur, ditimbun)
pengelolaan diarsipkan benda yang “bernilai”
dijual, dihibahkan.
perbuatan hukum
penghapusan
penyusutan
(dibakar, dicacah,
Apakah kategorisasi dokumen Pemilu surat suara yang sudah digunakan, dengan menyamakan perlengkapan Pemilu lainnya seperti kotak suara, tinta, segel, alat pemberi tanda pilihan, dan lainnya sebagai barang habis pakai, merupakan “upaya penormaan” yang tepat secara yuridis? Apa benar, surat suara yang sudah digunakan (dokumen non arsip) secara langsung sudah tidak memiliki nilai kearsipan? Padahal, sampai dengan dilantiknya DPR, DPD, DPRD Propinsi/KIP Aceh, DPRD Kab/Kota/KIP Aceh, Presiden dan Wakil Presiden, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, setidaknya surat suara tersebut masih memungkinkan untuk dihitung ulang. Kekhawatiran lain, bagaimana jika lelang surat suara yang
sudah digunakan itu dimenangkan oleh pasangan calon yang kalah kemudian mereka hitung ulang surat suara tersebut? Tanpa terlebih dahulu fisik surat suara tersebut tidak dihancurkan. Dokumen-dokumen Pemilu tersebut dari konstruksi hukum kearsipan (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan) memiliki nilai kearsipan yang tinggi, seharusnya tidak dikategorikan kedalam konstruksi hukum Barang Milik Negara (sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara). Sehingga khusus barang yang termasuk dokumen Pemilu berupa berupa surat suara yang sudah digunakan dan surat suara sisa serta formular berita acara penghitungan maupun rekapitulasi dimasukkan sebagai barang kearsipan, dan setelah melewati jadwal retensi arsipnya harus “dimusnahkan” tidak “dipindahtangankan”. Kalaupun “dipindahtangankan”, setidaknya surat suara yang sudah digunakan tersebut, sebelumnya secara fisik harus dihancurkan, dileburkan, baru “dipindahtangankan”. Semoga menjadi renungan.
Filename: Directory: Template:
BELAJAR HUKUM.docx D:\PEMILU 2016\berita kpu
C:\Users\Arkana\AppData\Roaming\Microsoft\ Templates\Normal.dotm Title: Subject: Author: Arkana Keywords: Comments: Creation Date: 01/07/2016 9:21:00 Change Number: 4 Last Saved On: 01/07/2016 12:43:00 Last Saved By: Arkana Total Editing Time: 198 Minutes Last Printed On: 01/07/2016 12:43:00 As of Last Complete Printing Number of Pages: 6 Number of Words: 1.659 (approx.) Number of Characters: 9.459 (approx.)
