BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang yang menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan umum di kabupaten/kota. Komisi Pemilihan Umum Kota menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden begitu pula Komisi Pemilihan Umum Daerah menyelenggarakan dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setiap lima tahun sekali.
B. Landasan Hukum Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun 2013 dengan landasan hukum sebagai berikut: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Lakip KPU Kota Samarinda
Page 1
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah);
Lakip KPU Kota Samarinda
Page 2
9. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; 10. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; 11. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; 12. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2010-2014; 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), bahwa setiap Eselon II wajib membuat Laporan Akuntabilitas; dan
Lakip KPU Kota Samarinda
Page 3
15. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tanggal 25 Maret 2003.
C. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 adalah: 1.
Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
2.
Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3.
Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
4.
Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan;
5.
Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik.
D. Gambaran Umum Organisasi KPU Kota Samarinda Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Lakip KPU Kota Samarinda
Page 4
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Undang-Undang menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang. Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008: Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Ketua Anggota-anggota
Sekretaris Tenaga Tenaga Profesional Profesional 4 (Empat) Kepala Sub Bagian
Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur
tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan.
Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda (eselon IIIa) menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Lakip KPU Kota Samarinda
Page 5
Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris jenderal KPU, dibantu oleh seorang wakil Sekretaris Jenderal, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu. Sekretariat KPU kabupaten/Kota terdiri atas 4 (empat) subbagian, yaitu : a.
Subbagian Program dan Data;
b.
Subbagian Hukum;
c.
Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
d.
Subbagian Umum
Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan di bawahnya adalah staf. Struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sekretaris KPU Kab/Kota
Sub Bagian Program dan Anggaran
Staf
Lakip KPU Kota Samarinda
Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
Sub Bagian Hukum
Sub Bagian Umum
Staf
Staf
Staf
Page 6
E. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan Berikut adalah susunan kepegawaian dan kelengkapan yang ada dalam Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda: 1. Kondisi Kepegawaian Susunan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pegawai pusat dan pegawai daerah. Pegawai pusat atau pegawai organik adalah pegawai yang diangkat melalui melalui SK Sekretaris Jenderal yang ditanggung oleh APBN. Sedangkan pegawai daerah adalah pegawai Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dan dibiayai oleh APBD. Berikut adalah daftar administrasi kepegawaian Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda sampai dengan bulan desember 2013 : Jumlah No.
1.
Uraian
PNS
Gol.
Keterangan
Gol.
IV
III
2
9
Gol. II
Gol. I
11
-
14 orang PNS Organik (Gol II dan III) 8 orang DPK/PNS Pemkot
2.
Honorer
2
Biaya APBN
3.
Pramubakti
2
Biaya APBN
4.
Satpam
3
Biaya APBN
TOTAL
29
Daftar pegawai di atas terbagi dalam struktur sesuai dengan aturan perundangan, yakni Sekretaris, Kasubag, dan Staf. Sampai dengan akhir Desember 2013. Lakip KPU Kota Samarinda
Page 7
2. Kondisi Sarana dan Prasarana Kondisi sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, yaitu menempati gedung pinjaman dari Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang terletak di Jl. H. Juanda No. 18 Samarinda, Telepon 0541-767766. Sedangkan prasarana yang dimiliki sebagai berikut : No.
Nama Barang
Satuan
Jumlah
Merk/Type
Kondisi
1
2
3
4
5
6
1. Barang Bergerak
1
Mini bus
Unit
3
Baik
2
Sepeda Motor
Unit
6
Baik
2. Barang Tidak Bergerak
3
Meja kerja kayu
buah
14
Baik
4
Kursi kayu
buah
14
Baik
5
Meja makan kayu
Buah
1
Baik
6
partisi
Buah
3
Baik
7
meubelair lainya
6
Baik
8
wireless
Buah
1
Baik
9
UPS(Unitnterupted Power Suplai)
Buah
1
Baik
10
Fax
Buah
1
Baik
11
Scanner Fax
Buah
1
Baik
Lakip KPU Kota Samarinda
Page 8
12
UPS(Unitnterupted Power Suplai)
Buah
1
Baik
13
PC Unit
Buah
12
Baik
14
Lap Top
Buah
11
Baik
15
Printer
Buah
11
Baik
16
switch
Buah
1
Baik
17
Lap Top
Buah
1
rusak
Sesuai dengan data Simak Barang Milik Negara (BMN) tahun 2013.
Lakip KPU Kota Samarinda
Page 9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
A. Rencana Strategis Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum. Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh visi, misi, sasaran, dan program yang jelas, terarah, dan terukur. Visi, misi, sasaran, dan program Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda adalah sebagai berikut: A.1 Visi Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda merujuk pada visi Komisi Pemilihan Umum, yakni: “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesionalisme, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. A.2 Misi Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan, yakni:
Lakip KPU Kota Samarinda
Page 10
a.
Membangun
lembaga
penyelenggara
Pemilihan
Umum
yang
memiliki
kompetensi, kredibilitas dan kapasitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum; b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab; c.
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien, dan efektif;
d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan e.
Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
A.3 Tujuan Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda disusun berdasarkan
hasil
identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda. Tujuan ini disusun tetap merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum, yakni: a.
Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum;
b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum; c.
Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
Lakip KPU Kota Samarinda
Page 11
d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis; dan e.
Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.
A.4 Sasaran Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda yang merujuk pada sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama adalah: a.
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis;
b. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, calon Anggota Legislatif, calon Presiden dan calon Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai Undang-undang; c.
Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memnuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan Sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota; dan
d. Tersedianya peta logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memadai. A.5 Program Kerja Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang terurai di atas maka ada 7 (tujuh) program kegiatan yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda. Berikut adalah program-program tersebut:
Lakip KPU Kota Samarinda
Page 12
1. Kegiatan
Pelaksanaan
Pengelolaan
Administrasi
Keuangan
dilingkungan
Sekretariat KPU Kota Samarinda; 2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasana Pemilu; 3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data; 4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, pelayanan dan Administrasi kepegawaian; 5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan perkantoran (KPU); 6. Penyiapan Penyusunan rancangan Peraturan KPU, Advokasi, penyelesaian sengketa dan Penyuluhan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu; 7. Pedoman Petunjuk teknis dan bimbingannTeknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.
B. Rencana Kinerja Tahun 2013 Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator
Lakip KPU Kota Samarinda
Page 13
Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun Program yang telah dilaksanakan sebagai wujud pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan
Pelaksanaan
Pengelolaan
Administrasi
Keuangan
dilingkungan
Sekretariat KPU Kota Samarinda terdiri dari : - Ketepatan Pembayaran Gaji/Honor dan uang kehormatan KPU - Ketetapan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan Keuangan. 2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasana Pemilu, dengan kegiatan terdiri dari : - Tingkat ketepatan Pengelolaan Informasi kebutuhan Pemilu. 3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data, dengan kegiatan terdiri dari : - Laporan Monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu 4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, pelayanan dan Administrasi kepegawaian, dengan kegiatan terdiri dari : - Dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan - Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum 5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan perkantoran (KPU), dengan kegiatan terdiri dari : - Dukungan Pelayanan Administrasi kegiatan
Lakip KPU Kota Samarinda
Page 14
6. Penyiapan Penyusunan rancangan Peraturan KPU, Advokasi, penyelesaian sengketa dan Penyuluhan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu; - Tingkat ketetapan penyiapan analisis dan masukan rancangan verifikasi peraturan parpol, perseorangan peserta Pemilu, dana kampaye peserta Pemilu, penyusunan Dapil, dll 7. Pedoman Petunjuk teknis dan bimbingannTeknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih - Pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu yang diselesaikan tepat waktu dan akuntabel. - Pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW Anggota DPR, DPD, DPRD dan KPU yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu. Rencana kinerja dalam program kerja di atas tertuang dalam Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2013 sebagaimana terlampir.
Lakip KPU Kota Samarinda
Page 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda selaku lembaga penyelenggara pemilihan umum melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tahun 2013 yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku, Sehubungan dengan Akuntabilitas Kinerja telah menetapkan tujuh sasaran yang akan dicapai pada tahun 2013 yang telah diuraikan diatas dan kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Guna laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2013.
A. Pengukuran Pencapaian Kinerja Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran dengan rumus : RUMUS 1 (Tipe Komulatif) Realisasi x 100 % Target
Lakip KPU Kota Samarinda
Page 16
RUMUS 2 (Tipe Non Komulatif) ( 2 x Target ) - Realisasi x 100% Target Media pengukuran kinerja terdiri dari dua hal yakni, yakni tipe Komulatif dan tipe non komulatif. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Berikut tabel pencapaian tabel pencapaian sasaran
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PENCAPAIAN
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
77%
77%
Ketepatan Pembayaran 1.
Gaji/honor/tunjangan
Transparansi dan akuntabilitas Pegawai pengelolaan administrasi Ketepatan dan kepatuhan keuangan dilingkungan Setjen 2.
dalam pelayanan
KPU pelaksanaan keuangan
Terselenggaranya Pengelolaan data,
1. Tingkat ketepatan Pengelolaan Informasi kebutuhan Pemilu
dokumentasi,
pengadaan,
pendistribusian,
2. Tingkat Ketepatan Pengelolaan dan Distribusi Logistik Pemilu
dan inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya
3. Tingkat Ketepatan Standar Mutu Barang/Jasa
logistik keperluan Pemilu,
Pengadaan
Administrasi dan
Dokumentasi
Pengadaan Kebutuhan Pemilu Tersedianya dokumen
1. % Kesesuaian antara Renstra dan
perencanaan dan
Lakip KPU Kota Samarinda
Renja K/L dan RKA K/L
Page 17
penganggaran, koordinasi
2. % Fasilitas Kerjasama KPU dengan
antar lembaga, data dan informasi serta hasil
Lembaga lain 3. % Laporan monitoring dan Evaluasi
monitoring dan evaluasi
yang Akuntabel dan Tepat Waktu 4. % Kemajuan penyusunan dan
75%
89%
89%
85%
0.85%
0.95%
80%
80%
100%
Pelaksanaan Model dan Pedoman Reformasi
Birokrasi
dan
Tata
Pemutakhiran
Data
Kelola KPU 5.
Frekuensi
Pemilih di Tingkat Kelurahan di seluruh Wilayah Indonesia 1.
Tingkat Ketepatan Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan SDM, dan Kesejahteraann Pegawai
2. Tingkat Keakuratan Data dan Informasi SDM 3. Tingkat Ketepatan Pelaksanaan Mutasi dan Disiplin Pegawai Terselenggaranya pembinaan 4.
%
Dukungan
Pelaksanaan
sumber daya manusia, Pendidikan dan Pelatihan pelayanan 5. Tingkat Ketepatan Penatalaksanaan SDM 6.
Tingkat
ketepatan
Pelaksanaan
Pergantian
proses Antar
Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dan KPU Daerah Pemekaran
Terselenggaranya dukungan % Dukungan Pelayanan administrasi opersional dan pemeliharaan kegiatan perkantoran sehari-hari
Lakip KPU Kota Samarinda
Page 18
Tingkat Ketepatan penyiapan analisis Terselenggarannya penyiapan dan masukan rancangan verifikasi penyusunan rancangan peraturan parpol, perseorangan
75%
75%
100%
75%
75%
100%
75%
75%
100%
peraturan KPU, advokasi peserta pemilu, dana kampanye hukum dan penyuluhanya pesrta pemilu, penyusunan dapil , dll % Pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknis bimbingan teknis 1. penyelenggaraan pemilu terselenggarannya bimbingan yang diselesaikan tepat teknis dan Bimbingan waktu dan akuntabel Teknis/supervisi/Publikasi/ % Pedoman dan petunjuk Sosialisasi Penyelenggaraan teknis dalam rangka PAW Pemilu dan pendidikan Pemilih anggota DPR, DPD, DPRD 2. dan KPU yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran Evaluasi dan analisis pencapaian sasaran didasarkan pada rencana strategis KPU Kota Samarinda 2010-2014 serta rencana kerja KPU Kota Samarinda tahun 2013. Berikut ini adalah analisis pencapaian sasaran berdasarkan program-program yang dilaksanakan pada tahun 2013 :
Lakip KPU Kota Samarinda
Page 19
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan SASARAN 1
dilingkungan Koimisi Pemilihan Umum Kota Samarinda
pada Sasaran ini dimaksudkan untuk mencapai transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dilingkungan KPU Kota Samarinda melalui :
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PENCAPAIAN
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Ketepatan Pembayaran Gaji/honor/tunjagan 1. Pegawai Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan 2. pelaksanaan keuangan
Mengingat pentingnya peranan sistem penggajian, maka sistem tersebut harus didesain dengan baik agar dapat memberikan layanan yang mencukupi bagi pegawai serta dapat membantu memberikan dukungan informasi bagi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan, dapat berupa informasi yang berkualitas yang disajikan dalam bentuk laporan. Hal ini perlu didukung oleh sistem informasi yang mampu menyediakan informasi secara cepat dan akurat mengingat penggajian adalah salah satu proses dalam organisasi yang rentan terhadap masalah. Kesalahan perhitungan atau keterlambatan pembayaran gaji merupakan contoh masalah yang sering dihadapi. Dalam sistem penggajian Pelaksanaan ketepatan pembayaran gaji pegawai dilingkungan sekretariat KPU Kota Samarinda sudah ada aturan yang sudah ditetap dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.12 tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima belas atas peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS). Lakip KPU Kota Samarinda
Page 20
Dalam pencapain ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan KPU Kota Samarinda dicapai melalui kegiatan sebagai berikut : 1.
Laporan Pertanggung Jawab Bendara disampaikan ke KPPN setiap dua Bulan
2.
Laporan realisasi Anggaran belanja disampaikan ke KPPN setiap pertriwulan
3.
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 atau Laporan Pelaksanan kegiatan dimana tercakup data Keuangan dan Indikator Keluaran per keluaran (output) dalam bentuk formulir A Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara/daerah adalah adanya bentuk pertanggungjawaban keuangan berupa laporan keuangan yang disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi. Laporan tersebut harus melalui proses akuntansi, disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Disamping itu dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan KPU Kota Samarinda mengikutkan Diklat Perbendaharaan yang diselenggarakan dilingkungan KPU dan diklat program akuntabilitas Keuangan pemerintah (PPAKP) yang diselenggarakan oleh Jajaran Kementrian Keuangan.
Terselenggaranya Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, SASARAN 2
dan inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu,
Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh Penetapan Indikator Kinerja sebagai berikut :
Lakip KPU Kota Samarinda
Page 21
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PENCAPAIAN
100%
100%
100%
Tingkat ketepatan Pengelolaan Informasi kebutuhan Pemilu
Menghadapi Pemilihan Umum tahun 2014 diperlukan pengelolaan Informasi kebutuhan yang tepat sehingga Pemilihan Umum berjalan dengan sukses, untuk itu KPU Kota Samarinda telah melaksanakan pemetaan distribusi logistik serta kebutuhan logistik yang telah dituangkan dalam pengusulan Rancangan Anggaran biaya (RAB) dan pemetaan Daerah Pemilihan (DAPIL) yang diusulkan ke KPU Pusat : Dapil 1
- Kecamatan Palaran - Kecamatan Samarinda Seberang - Kecamatan Loa Janan Ilir
Dapil II
- Kecamatan Sungai Kunjang
Dapil III
- Kecamatan Samarinda Ulu
Dapil IV
- Kecamatan Samarinda Utara - Kecamatan Sungai Pinang
Dapil V
- Kecamatan Samarinda Kota - Kecamatan Samarinda Ilir - Kecamatan Sambutan
Lakip KPU Kota Samarinda
Page 22
Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi SASARAN 3
antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi
Untuk tersedianya Dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan Evaluasi ditetapkan indikator kerja sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
75%
72%
PENCAPAIAN
% Kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA K/L
100%
Berdasarkan data diatas bisa diiterpretasikan bahwa pencapain target adalah cukup dalam hal penyelesaian Rencana Kerja tetapi masih terdapat beberapa hal yang harus dievaluasi terutama perbendaan yang signifikan pada program kerja yang tertuang dalam RKA-KL dengan Renstra KPU 2010-2014 sehingga menyulitkan dalam pemahaman atau menafsirkan
bentuk kegiatan yang harus dilakukan sebagaimana dalam rencana kerja
program penguatan organisasi penyelenggaraan Pemilu maupun PemiluKada dan kurangnya perencanaan secara mendalam terhadap rencana kerja sehinggan capain tidak maksimal.
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi SASARAN 4
Kepegawaian
Lakip KPU Kota Samarinda
Page 23
Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh Penetapan Indikator Kinerja sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA
TARGET
RELAISASI
PENCAPAIAN
85%
50%
59%
-
0%
% Dukungan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Seleksi anggota KPU
5
Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor penentu dalam proses pembangunan yang mantap dan dinamis sehingga dibutuhkan peranan yang lebih besar terutama dalam pelaksanaan kegiatan yang menyangkut Kepemiluan. Kelancaran penyelengaraan dan pelaksanaan pembangunan itu memerlukan suatu pembinaan terhadap aparatur negara. Oleh karena itu tidak dapat disangkal lagi bahwa faktor manusia merupakan modal utama yang perlu diperhatikan hal tersebut sangatlah penting karena bagaimanapun juga keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan di tentukan oleh kualitas dan kemampuan orang-orang yang berada di dalamnya. Pembinaan sumber daya manusia dalam hal ini adalah pegawai mencakup semua usaha yang dilakukan untuk mempersiapkan seseorang menjadi manusia seutuhnya, mampu berfikir logis dan rasional serta mampu melaksanakan fungsi sebagai makhluk Tuhan, insan ekonomis, insan social, warga negara, dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dapat dikerjahui bahwa pembinaan adalah sesuatu usaha yang secara sadar dilakukan untuk meningkatkan kemampuan karyawan baik teoritis, konseptual, keahlian maupun sikap dan
Lakip KPU Kota Samarinda
Page 24
mental. Untuk itu pembinaan harus dilakukan secara terus menerus karena merupakan suatu proses yang lama untuk meningkatkan potensi seorang pegawai. Dengan adanya pembinaan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan pegawai akan bisa memahami tentang penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukanya sehingga di harapkan masalah-masalah tersebut bisa dikurangi dan bahkan dihilangkan. dalam hal ini KPU Kota Samarinda melalui pembinaan SDM
dengan
mengikutkan
pelatihan : 1. Pelatihan Bendahara yang dilaksanakan oleh lingkungan KPU Kalimantan Timur 2. Sertifikasi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksankan KPU Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan LKPP Pada proses seleksi Anggota Komisioner belum dilaksanakan karena selaku KPU Kabupaten/Kota daerah mengikuti aturan atau tahapan yang telah ditentukan KPU Pusat.
Terselenggaranya dukungan opersional dan pemeliharaan SASARAN 5
perkantoran sehari-hari
Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari ditetapkan indikator sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
PENCAPAIAN
80%
80%
100%
% Dukungan Pelayanan administrasi kegiatan
Lakip KPU Kota Samarinda
Page 25
Untuk
dukungan
pelayanan
adminstrasi
kegiatan
menyangkut
administrasi
perkantoran, Administrasi perkantoran adalah suatu kegiatan administratif yang dilakukan dalam organisasi kantor dengan menggunakan alat-alat atau fasilitas yang ada dalam kantor yang bersangkutan. Administrasi perkantoran merupakan sub sistem dalam organisasi kantor yang berfungsi sebagai pendukung utama upaya pencapaian tujuan secara keseluruhan dalam bentuk pelayanan ke dalam dan ke luar organisasi. Administrasi perkantoran mempunyai hubungan erat dengan pelayanan timbal balik. Ketertiban dan kelancaran dalam kegiatan administrasi perkantoran berpengaruh terhadap ketertiban dan kelancaran pelayanan. Fungsi administrasi kegiatan secara umum adalah sebagai pusat pemikiran, pusat administrasi (pelayanan) dan pusat data dan informasi. Dengan fungsi demikian itu maka perkantoran berperan besar dalam membantu proses pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan dukungan pelayanan administrasi secara baik dan berdaya guna ada beberapa macam kegiatan yang dilakukan. diantara kegiatan tersebut adalah 1. Menyediakan layanan internet dengan membagun fasilitas wifi yang jakauanya diseluruh ruang perkantoran KPU Kota Samarinda. 2. Pembayaran secara tepat waktu jasa yang dipergunakan di KPU Kota Samarinda termasuk Listrik, Air, dan Telkom. 3. Penyediaan media massa dalam hal ini surat kabar sebagai data informasi dari luar dan lokal Kota Samarinda. Terselenggarannya penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, SASARAN 6
advokasi hukum dan penyuluhanya
Lakip KPU Kota Samarinda
Page 26
Untuk mencapai sasaran terselenggarannya penyiapan penyusunan rancangan peraturan, advokasi hukum dan penyuluhanya maka ditetapkan indikator sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA
Tingkat Ketepatan penyiapan analisis dan
TARGET
REALISASI
PENCAPAIAN
80%
80%
100%
masukan rancangan verifikasi peraturan parpol, perseorangan peserta pemilu, dana kampanye peserta pemilu, penyusunan dapil , dll
Pada proses verifikasi partai politik acuan tetap pada aturan undang - undang no 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). KPU Kota Samarinda telah melaksanakan verifikasi Faktual partai politik sesuai jadwal berikut jadwal kegiatan :
KEGIATAN
JADWAL
1. Verifikasi faktual kepengurusan dan 4 s/d 24 Oktober 2012 keanggotaan 2. Pemberitahuan hasil verifikasi faktual 25 s/d 30 Oktober 2012 kepengurusan dan keaanggotaan 3. Perbaikan
31 Oktober s/d November 2012
4. Verifikasi dan hasil perbaikan
8 s/d 21 November 2012
5. Penyusunan berita acara
22 s/d November 2012
Lakip KPU Kota Samarinda
Page 27
6. Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU 26 s/d November 2012 Provinsi
Pada verifikasi ini KPU Kota Samarinda melakukan verifikasi faktual 32 partai politik dari 34 hasil verifikasi administrasi KPU Pusat dimana verifikasi faktual dilakukan 2 tahap :
- Tahap pertama Keputusan KPU ditetapkan 16 partai politik yang lolos verifikasi adminitrasi
- Tahap kedua keputusan KPU hasil rekomendasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ditetapkan 18 partai politik untuk diverifikasi faktual dari 18 partai ada 2 partai yang tidak diverifikasi.
Pencapaian sasaran ini, diukur dari hasil Berita Acara F6
beserta Lampiran F6
dimana pada lampiran ini menunjukkan partai yang yang memenuhi syarat :
1. Kepengurusan (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
2. Domisili Kantor Sekretariat Partai
3. Keterwakilan perempuan Sekurang-kurangnya 30% atau melampirkan F13 (Surat Keterangan tidak mampu memenuhi 30% keterwakilan perempuan pada tingkat kabupaten/Kota)
4. Keanggotaan, untuk Kota Samarinda sekurang-kurangnya 773 anggota untuk memenuhi syarat
Terselenggarannya Bimbingan teknis dan Bimbingan Teknis/supervisi/Publikasi/ SASARAN 7 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan Pemilih
Lakip KPU Kota Samarinda
Page 28
untuk mencapai sasaran terselenggarannya penyiapan penyusunan rancangan peraturan, advokasi hukum dan penyuluhanya maka ditetapkan indikator sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REASLISASI
PENCAPAIAN
75%
75%
100%
75%
75%
100%
% Pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknis bimbingan teknis penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu dan akuntabel
% Pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan KPU yang diselesaikan dengan akunta Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sosialisasi adalah sebagai berikut : 1.
Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sosialisasi ini
Lakip KPU Kota Samarinda
Page 29
ditargetkan ke Partai Politik dengan tema " Sosialisasi Undang - undang Pemilu dan Verifikasi Partai Politik pada Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014" 2.
Sosialisasi Pemilih Pemula yang ditujukan kepada anak sekolah tingkat SMA atau sederajat dengan tema "Sosialisasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014" Berdasarkan capaian target sasaran seperti yang tersaji di atas, bisa maka bisa di
interpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran target adalah cukup.
C. Akuntabilitas Keuangan Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan, khusus Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting ditunjang oleh sektor keuangan atau anggaran yang memadai. Berikut ini kami sampaikan alokasi anggaran per program beserta penyerapan dalam kegiatan tahun 2013 : ANGGARAN SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PRORGAM/KEGIATAN PAGU
REALISASI
%
58,723,000
647,595,565
110.75
59,822,000
45,394,870
75.88
Ketepatan Pembayaran Transparansi dan
1.
100% Gaji/honor/tunjagan
akuntabilitas
Kegiatan Pelaksanaan Pegawai
pengelolaan
Pengelolaan Administrasi Ketepatan dan
administrasi keuangan
Keuangan di Lingkungan kepatuhan dalam
dilingkungan Setjen
Sekretariat kpu Kota 2.
pelayanan
100%
KPU pelaksanaan keuangan
Lakip KPU Kota Samarinda
Page 30
Terselenggaranya Pengelolaan data, Pengelolaan Data, dokumentasi, Tingkat
ketepatan
Dokumentasi,
pengadaan, Pengelolaan pendistribusian, dan
Pengadaan, 100%
Informasi
330,000
220000
66.67
45,776,000
20,610,600
45,02
1,620,000
1,160,000
71,60
385,818,000
0
0
535,101,000
377,388,915
70.53
308,550,000
266,087,900
86.24
Pendistribusian, dan
inventarisasi sarana dan kebutuhan Pemilu
Inventarisasi Sarana dan
prasarana serta Prasarana Pemilu terpenuhinya logistik keperluan Pemilu, Tersedianya dokumen perencanaan dan
% laporan
penganggaran,
monitoring dan
koordinasi antar
evaluasi yang
Pelaksanaan Manajemen 72,50% Perencanaan dan Data lembaga, data dan
akuntabel dan tepat
informasi serta hasil
waktu
monitoring dan evaluasi % Dukungan Terselenggaranya pembinaan sumber
Pembinaan Sumber Daya
Pelaksanaan 1.
85% Pendidikan dan
daya manusia,
Administrasi
Pelatihan
pelayanan
Kepegawaian 2.
Terselenggaranya dukungan opersional
Manusia, Pelayanan dan
seleksi anggota KPU
85%
% Dukungan
penyelenggaraan
Pelayanan
Operasional dan 80%
dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari
administrasi
Pemeliharaan
kegiatan
Perkantoran(KPU)
Tingkat Ketepatan
Penyiapan penyusunan
penyiapan analisis
rancangan Peraturan
Terselenggarannya penyiapan penyusunan dan masukan rancangan peraturan
KPU, Advokasi, 75%
rancangan verifikasi
Penyelesaian sengketa
KPU, advokasi hukum peraturan parpol,
dan penyuluhan
dan penyuluhanya perseorangan
Lakip KPU Kota Samarinda
Peraturan perundang-
Page 31
peserta pemilu,
undangan yang berkaitan
dana kampanye
dengan penyelenggaraan
pesrta pemilu,
Pemilu
penyusunan dapil , dll % Pedoman dan terselenggarannya petunjuk teknis bimbingan teknis dan bimbingan teknis Bimbingan bimbingan teknis Teknis/supervisi/Publik 1.
penyelenggaraan
72,50%
72,209,000
18,420,000
26%
18,214,000
17,500,000
96%
asi/ Sosialisasi pemilu yang
Pedoman petunjuk teknis
Penyelenggaraan diselesaikan tepat
dan Bimbingan
Pemilu dan pendidikan waktu dan
Teknis/supervisi/Publikas
akuntabel
i/ Sosialisasi
Pemilih
% Pedoman dan
Penyelenggaraan Pemilu
petunjuk teknis
dan pendidikan Pemilih
dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, 2.
72,50% DPRD dan KPU yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu
Secara umum, pada tahun 2013, jumlah anggaran yang didapat oleh KPU Kota Samarinda sebesar Rp. 1.486.163.000,-. dan realisasi Rp. 1.394.157.850.
Lakip KPU Kota Samarinda
Page 32
BAB IV PENUTUP
Efisiensi kinerja KPU Kota Samarinda tahun 2013 berdasarkan capaian target kinerja kegiatan di atas adalah cukup. Hal ini mengingat secara umum, ada beberapa capaian target yang perlu dievaluasi. Evaluasi terhadap capaian target kinerja kegiatan adalah sebagai berikut: 1.
Salah satu program yang tidak mencapai target seleksi anggota KPU dimana sebagai KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan tetap mengacu pada aturan yang telah ditetapkan atau jadwal yang telah ditentukan KPU Pusat dan masa kerja anggota KPU Kota Samarinda belum berakhir.
2.
Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Samarinda anggaran yang disediakan Rp. 584.723.000 sementara realisasi Rp.647.595.565, anggaran realisasi lebih besar dari pada pagu yang disediakan maka untuk itu diharapkan tahun depan anggaran kegiatan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.
3.
Dalam hal pembinaan sumber daya manusia dapat dilihat dari target yang tercapai cuma 50% ini dikarenakan kurangnya pelatihan-pelatihan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam kegiatan kepemiluan maupun kegiatan yang menyakut masalah rumah tangga perkantoran atau pun pelaksanaan pendidikan berkelanjutan baik formal maupun non formal.
Lakip KPU Kota Samarinda
Page 33
Berdasarkan beberapa poin di atas maka perlu kiranya KPU Kota Samarinda lebih mengedepankan perencanaan program kegiatan secara serius sehingga kegiatan akan segera teratasi secara baik.
Lakip KPU Kota Samarinda
Page 34
