BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Awal mula berkembangnya gagasan dan konsep demokrasi di Indonesia, menurut Indra J. Piliang, peneliti dari CSIS, tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan situasi sosial politik masa kolonial pada tahun-tahun pertama abad ke20 yang ditandai dengan beberapa perkembangan penting, yaitu pertama, mulai terbuka terhadap arus informasi politik di tingkat global. Kedua, migrasi para aktivis politik berhaluan radikal, umumnya mereka adalah para buangan politik ke Hindia Belanda. Di wilayah yang baru ini, mereka banyak memperkenalkan ide-ide dan gagasan politik modern kepada para pemuda bumiputera. Dapat dicatat di sini para migran politik tersebut antara lain: Bergsma, Baars, Sneevliet, dan beberapa yang lain. Ketiga, transformasi pendidikan di kalangan masyarakat pribumi. Di Indonesia, fenomena demokrasi dapat ditemui dalam sejarah perkembangan politik pascakolonial. 47 Pada umumnya hukum itu diartikan sebagai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang di dalam masyarakat yang mempunyai sanksi yang bisa
47
Rumidan Rabi’ah, Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009). hal.12.
Universitas Sumatera Utara
dipaksakan. Hukum ini lahir untuk mengatur dan menyerasikan pelaksanaan kepentingan yang berbeda-beda di antara anggota masyarakat. 48 Dalam kehidupan politik itu terdapat orsospol sebagai infra struktur politik dan lembaga pemerintahan sebagai supra struktur politik. Infra dan supra struktur politik saling memberi input dan output dan mengolah keluhan serta mempelajari aspirasi masyarakat. (complaint, claim, demand). 49 Dalam pelaksanaan kehidupan politik, keterkaitan antara hukum sebagai alat untuk mengaturnya sangat diperlukan. Namun di sisi lain tak jarang, iklim politik mempengaruhi mau dibawa kemana hukum itu. Bahkan, hukum itu sendiri sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik pihak-pihak tertentu. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Pemilu sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana yang diamanahkan oleh UUD 1945 juga tidak terlepas dari aturan hukum yang mewarnai kehidupan politik dan penentuan aturan hukum itu juga sangat dipengaruhi pula dengan warna politik yang menyertainya saat pembentukan aturan hukum itu sendiri. Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Melaksanakan kedaulatan itu bagi
48
Moh. Mahfud MD, Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001). Hal. 63 49 M. Solly Lubis, Kebijakan Publik ,(Bandung : Mandar Maju,2007), hal 3
Universitas Sumatera Utara
rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijakan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu. 50 Keinginan untuk melaksanakan pemilihan umum oleh pembentuk UUD 1945 tercermin dalam aturan tambahan yang berbunyi: “Dalam enam bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar ini, menurut Sri Soemantri M, landasan berpijak lainnya mengenai pemilu yang juga mendasar adalah demokrasi pancasila yang secara tersirat dan tersurat juga kita temukan dalam Pembukaan UUD 1945, paragraf keempat. 51 Adanya ketentuan mengenai pemilihan umum dalam UUD 1945 dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan ini dalam UUD 1945, maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur reguler (per lima tahun) maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil). Sebagaimana maklum, pelaksanaan pemilu selama ini belum diatur dalam UndangUndang Dasar. 52 Di Indonesia telah berulang kali diselenggarakan pemilihan umum yang disebut pesta demokrasi rakyat Indonesia, baik sewaktu Orde lama, Orde Baru,
50
Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer 2007), hal. 739 51 Sri Soemantri M, Sistem Pemilu Dalam Ketatanegaaran Indonesia, Majalah PERSAHI, nomor ketiga, Januari 1990. 52 Ni’matul Huda, Hukum Tatanegara Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005).hal 269
Universitas Sumatera Utara
dan Orde Reformasi baru-baru ini. 53 Negara Republik Indonesia menurut Undangundang Dasar 1945 merupakan negara hukum (rechtsstaat), negara nasion (nation state) dan negara teritorial modern. 54 Permasalahan hukum pemilu yang penyelesaiannya memerlukan putusan lembaga peradilan terbagi dalam dua jenis masalah, yaitu Perselisihan Hasil Pemilu yang diatur dalam ketentuan Pasal 258 dan Pasal 259 dan Tindak Pidana Pemilu yang diatur dalam Pasal 260 sampai dengan Pasal 310 Undang-undang No. 10 tahun 2008. Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu, yang hanya dapat diajukan permohonan pembatalannya kepada Mahkamah Konstitusi, paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan. 55 Sedangkan Tindak Pidana Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan Undangundang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD didefenisikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam undang-undang ini yang penyelesaiannya melalui pengadilan pada peradilan umum, sedangkan pelanggaran yang bersifat administratif diselesaikan melalui KPU dan Badan Pengawas Pemilu serta aparat dibawahnya. Dalam konteks pengaturan tindak pidana, sesungguhnya UU Pemilu merupakan undang-undang 53
Inu Kencana Syafiie, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) , (Jakarta : Bumi Aksara, 2008). hal. 104 54 S. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Ghalia Indonesia, cetakan ke-10, 1995). hal. 19 55 Abdul Fickar Hadjar, Persfektif Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu,www.google.com. diakses tanggal 2 November 2009.
Universitas Sumatera Utara
khusus (lex specialis) karena mengatur tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilu, secara umum KUHP (lex generalis) juga telah mengaturnya dalam pasal 148 sampai dengan pasal 153 KUHP, yang antara lain mengatur: 56 a. dengan kekerasan/ancaman sengaja mrintangi orang menggunakan b. menjanjikan/menyuap
orang
supaya
tidak
menggunakan
hak pilih;
hak
pilih;
c. menerima janji/ menerima suap; d. melakukan tipu muslihat agar suara pemilih tak berharga atau
menyebabkan
beralihnya hak pilih kepada orang lain; e. memakai nama orang lain supaya dapat memilih; f. menggagalkan agar
pemungutan
hasil
pemilihan
suara
atau
lain
melakukan dari
yang
tipu
muslihat seharusnya.
Pengaturan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2008 dapat terlihat dari kriminalisasi hampir seluruh perbuatan dalam setiap tahapan pelaksanan Pemilu yang dapat menghambat terlaksananya Pemilu. Dibandingkan dengan UU No. 12 Tahun 2003 yang hanya mengatur 31 (tiga puluh satu) pasal tentang tindak pidana Pemilu, maka UU No. 10 tahun 2008 ini telah mengatur
ketentuan
pidana
sampai
51
(lima
puluh
satu)
pasal.
Dari 51 (lima puluh satu) Pasal yang mengatur tentang tindak pidana pemilu, sebagian besar (40 pasal diantaranya) mengancam penyelenggara pemilu tingkat pusat (KPU) sampai dengan ke tingkat Desa. Hanya 11 (sebelas) ketentuan yang tidak langsung ditujukan kepada penyelengara pemilu bahkan berdasarkan ketentuan 56
Ibid
Universitas Sumatera Utara
Pasal 311 UU No. 10 Tahun 2008 penyelenggara pemilu ditambah hukumannya 1/3 dalam melakukan tindak pidana yang ditujukan pada subjek lain selain penyelenggara pemilu. Dengan demikian keseluruhan ketentuan / pasal tindak pidana pemilu dapat dijatuhkan terhadap penyelenggara pemilu dari tingkat pusat (KPU) sampai ke tingkat desa (PPS). Subjek lain yang dapat dikenai tindak pidana Pemilu antara lain: setiap orang (umum), Pelaksana Kampanye (orang partai atau event organizer), Pejabat Negara (seperti Ketua/Wakil ketua/Ketua Muda/Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Ketua/Wakil ketua, Hakim Mahkamah Konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua / Anggota BPK, Gubernur/Deputi Gubernur BI, serta Pejabat Badan Usaha Milik negara ), PNS/TNI/POLRI, Lembaga-lembaga Survey baik perorangan maupun institusi, Perusahaan Percetakan, dan Badan Pengawas Pemilu. Adapun jenis-jenis tindak pidana berdasarkan tahapan pelaksanaan Pemilu antara lain: 57 a. Tahapan
Pemutahiran
data
dan
penyusunan
daftar
pemilih
a) Sengaja menyebabkan orang kehilangan hak pilih; b) Pemalsuan identitas diri sendiri orang lain dalam daftar pemilih; c) Menghalangi orang mendaftar sebagai pemilih; d) Panitia Pemilihan Suara /PPLN tidak memperbaiki daftar pemilih; e) Merugikan WNI dalam proses rekapitulasi daftar pemilih tetap;
57
Ibid
Universitas Sumatera Utara
b. Pendaftaran
peserta
Pemilu/Penetapan
Peserta
Pemilu/Penetapan
jumlah Kursi/ pencalonan DPR, DPD, DPRD; a) Perbuatan curang memperoleh dukungan pencalonan DPD; b) Membuat dan menggunakan dokumen palsu untuk menjadi calon angota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota; c) Penyelenggara Pemilu yang tidak menindak lanjuti temuan Bawaslu dalam verifikasi partai politik; d) Penyelenggara Pemilu yang tidak menindak lanjuti temuan Bawaslu dalam verifikasi partai politik dan verifikasi adninistratif calon DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota; c. Tahapan Masa Kampanye; a) Kampanye diluar jadwal waktu yang dtentukan; b) Melanggar larangan isi kampanye (mempersoalkan dasar negara/UUD 45, disintegrasi,
menghasut
agama,
ketertiban
umum,
kekerasan,
merusak dan menggunakan fasilitas pemerintah); c) Larangan kampanye bagi pejabat negara Hakim, BPK dan BI, PNS/TNI Polri; d) Menyuap untuk memilih peserta tertentu atau tidak memilih (golput); e) Menerima suap; f) Menerima
sumbangan
kampanye
dari
pihak
asing,
tiidak
jelas
identitas, pemerintah; g) Mengacaukan kampanye;
Universitas Sumatera Utara
h) Lalai
atau
sengaja
menyebabkan
terganggunya
tahapan
pemilu;
i) Keterangan tidak benar laporan Dana Kampanye; d. Tahapan masa Tenang; - Orang / lembaga survei dilarang mengumumkan hasil suevey pada masa tenang; e. Tahap pemungutan dan Penghitungan Suara; a) KPU
sengaja
mencetak
surat
suara
melebihi
jumlah
yang
ditentukan(Pasal 145); b) Perusahaan pencetak suara mencetak melebihi jumlah yang ditetapkan dalam Pasal 146 ayat (1); c) Perusahaan
pencetak
tidak
menjaga
kerahasiaan,
keamanan
dan
keutuhan surat suara; d) Menjanjikan atau menyuap/memberi uang agar tidak memilih atau memilih peserta pemilu tertentu; e) Dengan
kekerasan
menghalangi
orang
menggunakan
hak
pilihnya;
f) Sengaja melakukan erbuatan yang menyebabkan suara pemilih tak
bernilai;
g) Mengaku orang lain pada saat pemungutan suara; h) Memberikan suara lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS; i) Sengaja mengagalkan pemungutan suara; j) Majikan/atasan
yang
tidak
memberikan
kesempatan
pekerja
memberikan suaranya; k) Merusak hasil pemungutan suara; l) KPPS tidak memberikan surat suara pengganti surat suara yang rusak;
Universitas Sumatera Utara
m) Memberitahu pilihan pemilih kepada orang lain; n) KPU tidak menetapkan pilihan suara ulang; o) KPPS tidak melaksanakan ketetapan KPU untuk melakukan pungutan suara ulang; f. Penetapan Hasil Pemilu a) lalai menyebabkan rusak/hilangnya hasil pemungutan suara; b) mengubah Berita Acara hasil pemungutan suara; c) KPU karena
kelalaiannya
menyebabkan
hilangnya/berubahnya
berita
acara hasil rekapitulasi; d) Sengaja
merusak/mengganggu/mendistorsi
sistim
informasi
perhitungan suara; e) KPPS sengaja tidak membuat/menandatangani berita acara perolehan suara peserta pemilu; f) KPPS sengaja tidak memberikan salinan berita acara pemungutan suara, sertifikat hasil penghitungan suara; g) KPPS/KPPSLN
tidak
menjaga, mengamankan
keutuhan
kotak
suara;
h) Pengawas Pemilu lapangan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel; i) PPS yang tidak mengumumkan hasil perhitungan suara; j) KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD; k) Orang/lembaga survey perhitungan cepat (quickcount) yang mengumumkan hasil perhitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara;
Universitas Sumatera Utara
l) Orang/lembaga survey perhitungan cepat (quickcount) yang tidak mengumumkan bahwa hasil perhitungannya bukan merupakan hasil pemilu resmi; m) Bawaslu /Panwaslu yang tidak menindak lanjuti temuan/laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU Cs) dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. 58
B. Pengaturan Tindak Pidana dalam UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD
1. Pelanggaran Pidana Pemilu Yang dimaksud dengan pelanggaran pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui Pengadilan Umum. Menurut wujud dan sifatnya, perbuatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum, perbuatan itu merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. 59 Penyidik Kepolisian Negara RI menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada Penuntut Umum, paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima laporan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota. Apabila 58
Ibid Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hal.345 59
Universitas Sumatera Utara
hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari, Penuntut Umum, mengembalikan berkas kepada penyidik kepolisian, dengan disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Selanjutnya penyidik Kepolisian negara RI, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas, harus sudah menyampaikan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Kemudian barulah Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara dimaksud kepada Pengadilan Negeri, paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara. Selanjutnya, Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain dalam UU No. 10 Tahun 2008. Sidang pemeriksaan pidana Pemilu, dilakukan oleh Hakim Khusus, diatur dengan peraturan Mahkamah Agung. 60 Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pidan Pemilu, paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara. Apabila terdapat putusan Pengadilan dimaksud diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi, paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima. 61
60
Abdullah, Rozali Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas, (Jakarta: Rajawali Pers,
61
Ibid.
2009).
Universitas Sumatera Utara
Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutuskan perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. Putusan Pengadilan Tinggi dalam hal ini, merupakan putusan akhir dan mengikat, serta tidak ada upaya hukum lain. Kemudian, putusan pengadilan dimaksud harus sudah disampaikan kepada Penuntut Umum paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan dan harus dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh Jaksa. Putusan Pengadilan terhadap perkara tindak pidana pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan tersebut. Salinan putusan Pengadilan harus diterima oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dan peserta Pemilu pada hari putusan Pengadilan tersebut dibacakan. 62
2. Perselisihan Hasil Pemilu Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu. 63
62 63
Ibid. Ibid.
Universitas Sumatera Utara
Apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusional. Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU. Dalam hal ini, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstiusi.
3. Ketentuan Pidana Ketentuan pidana dalam UU No. 10 Tahun 2008 ini, memuat sejumlah tindak pidana Pemilu beserta sanksinya, yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam undang-undang ini terdapat 51 (lima puluh satu) pasal yang merumuskan berbagai macam tindak pidana Pemilu, disertai sanksinya, baik berupa penjara, maupun denda. Di samping itu, ada juga sanksi berupa larangan tidak boleh mengikuti kampanye Pemilu khususnya untuk tindak pidana Pemilu yang berkaitan dengan kegiatan kampanye. 64 Ketentuan pidana Pemilu dimaksud, dapat kita lihat rumusan dan sanksinya (dalam lampiran 1). 65 Pengaturan mengenai Pelanggaran Pidana Pemilu dalam UU No. 10 tahun 2008 tercantum dalam Pasal 252 sampai dengan Pasal 259. Dengan demikian,
64 65
Ibid. Ibid.
Universitas Sumatera Utara
ketentuan yang tercantum dalam Pasal 260 sampai dengan Pasal 311 UU No. 10 tahun 2008 (51 Pasal) adalah ketentuan Pidana Pemilu yang apabila dilanggar akan dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilu. 66 Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 253 UU No. 10 tahun 2008 ini memuat tenggang waktu yang dibutuhkan dalam proses penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum (termasuk perbaikannya) hingga pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri mengenai pelanggaran pidana pemilu yaitu secara keseluruhan memakan waktu 14 hari + 3 hari + 3 hari + 5 hari = 25 hari. 67 Pasal 255 UU No. 10 tahun 2008 memuat tenggang waktu yang dibutuhkan untuk proses peradilan perkara pidana pemilu yang secara keseluruhan (termasuk putusan banding) memakan waktu 7 hari + 3 hari + 3 hari + 7 hari = 20 hari. 68 Pasal 256 UU No. 10 tahun 2008 memuat tenggang waktu penerimaan putusan pengadilan oleh Pentuntut umum dan eksekusinya yang memakan waktu 6 (enam) hari. 69 Pasal 257 UU No. 10 tahun 2008 memuat tenggang waktu putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana pemilu yang mempengaruhi perolehan suara Peserta pemilu, yaitu (5) hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Jadi, untuk pemilu legislatif 2009 yang pemungutan suaranya tanggal 9 April 2009, menurut Pasal 201 ayat (1) UU No. 10 tahun 2008 paling lambat 30 hari setelah 66
A. Mukhtie Fadjar, Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU, Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 1, April 2009. Mahkamah Konstitusi RI, hal. 8 67 Ibid hal. 9 68 Ibid 69 Ibid hal. 10
Universitas Sumatera Utara
tanggal pemungutan suara, yaitu tanggal 9 Mei 2009, KPU sudah harus menetapkan hasil Pemilu secara nasional. Kelemahan Pasal 257 ayat (1) ini adalah tidak menjelaskan pelanggaran pidana pemilu mana saja yang dikategorikan dapat mempengaruhi hasil perolehan suara Peserta Pemilu, sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda antara Bawaslu/Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta juga Peserta Pemilu. 70 Dari aturan-aturan tersebut di atas, jelas terlihat tenggang waktu yang relatif singkat dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana pemilu. Hal mana sangat jauh berbeda dengan pelaksanaan (hukum acara) penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Jadi, dalam hal ini, penyidik Polri tidak lagi sebagai pintu terdepan dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana pemilu. Selain itu, antara Penyidik, Penuntut Umum, dan Pengadilan Negeri dipacu bekerja secara cepat. Keadaan ini sangat mempengaruhi kualitas pembuktian apalagi kalau tersangkanya adalah politikus yang berpengaruh sehingga waktu yang relatif singkat sangat berpengaruh dalam mengumpulkan fakta-fakta guna mendukung alat bukti sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Dari sini terlihat, sebagaimana yang telah disebut pada bagian awal, bahwa warna politik sangat menentukan mau dibawa kemana arah hukum itu sendiri. Aspirasi politik untuk melindungi kepentingan politik beserta seluruh pengikutnya lebih mendominasi warna UU No.10 tahun 2008. Ruang gerak yang sangat terbatas membuat para pelaku kriminal sulit untuk dibawa ke meja 70
Ibid hal. 11
Universitas Sumatera Utara
hijau sehingga kepentingan politik dari partai politik tetap dapat berjalan sesuai keinginan mereka. Dengan demikian, sesuai dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Internal Kejaksaan dalam Pengawasan Pemilu Panwaslu Provinsi dan Kesekretariatan (27 November 2008) di Jakarta, membagi ancaman hukuman pidana pemilu berdasarkan 7 (tujuh) tahapan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 260-310 UU No. 10/2008 tentang Pemilu Legislatif dikelompokkan sebagai berikut : 1. Pasal 260-264 : Tindak Pidana Pemilu terkait dengan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). 2. Pasal 265-268 : Tindak Pidana Pemilu terkait dengan tahapan Pendaftaran Peserta Pemilu dan Penetapan Peserta Pemilu. 3. Pasal 269-281 : Tindak Pidana Pemilu terkait dengan tahapan Pelaksanaan Kampanye 4. Pasal 282 : Tindak Pidana Pemilu terkait dengan tahapan Masa Tenang 5. Pasal 283 s/d 305 : Tindak Pidana Pemilu terkait dengan tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara 6. Pasal 307 s/d 308 : Tindak Pidana Pemilu terkait dengan tahapan Penetapan Hasil Pemilu. 7. Pasal 309 s/d 310 : Tindak Pidana Pemilut terkait dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan. 71
71
Sisi Gelap Pemilu 2009 Potret Aksesori Demokrasi Indonesia, Ramdansyah, (Jakarta : Rumah Demokrasi, Cetakan I, Maret 2010), hal. 44
Universitas Sumatera Utara
