PANDUAN SAKSI TPS PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN KPU KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014

PANDUAN SAKSI TPS Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

15

KPU KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 www.kpud-cilacapkab.go.id

Kabupaten Cilacap

Seri Publikasi Saksi Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Periode 2013 - 2018 INDON TJAHJONO (Ketua) AKHMAD KHOLIL, SH. (Anggota) ANIROH, S.Ag., M.S.I. (Anggota) SIGIT KWARTIANTO, SS. (Anggota) HANDI TRI UJIONO, S.Sos. (Anggota)

Kantor: Jl. MT Haryono No. 75 Cilacap Telp : (0282) 533420 Fax : (0282) 533421 Website : www.kpud-cilacapkab.go.id Email : redaktur@ kpud-cilacapkab.go.id

1

Panduan Saksi Pileg 2014 KPU Kab. Cilacap

Pengantar Sehubungan dengan akan dilaksanakannya tahapan/kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 pada tanggal 9 April 2014, seluruh partai politik peserta pemilu agar dapat menugaskan/menempatkan saksinya di seluruh TPS dalam wilayah Kabupaten Cilacap. Hal tersebut adalah untuk memenuhi asas kejujuran, keadilan, keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 13 Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang disebut dengan saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari partai politik atau calon anggota DPD peserta pemilu tahun 2014. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 4 dan pasal 18 Peraturan KPU Nomor 27 tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU, ditegaskan Ketua PPS/PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada saksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi. Oleh karena itu KPU Kabupaten Cilacap menyusun buku panduan saksi peserta Pemilu dalam rangka meningkatkan kualitas Pemilihan Umum yang bermartabat, akuntabel jujur dan adil. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas kita. Cilacap, Maret 2014 Tim Penyusun

2


PEDOMAN SAKSI PESERTA PEMILU DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 DI KABUPATEN CILACAP Saksi Peserta Pemilu, selanjutnya disebut Saksi, adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari Partai Politik atau dari calon Anggota DPD. Pasal 1 angka 13 PKPU No. 13 Tahun 2013 Daftar Istilah dan Singkatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

DPR DPD DPRD DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota KPU KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota PPK PPS

: Dewan Perwakilan Rakyat : Dewan Perwakilan Daerah : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota : Komisi Pemilihan Umum : Komisi Pemilihan Umum Provinsi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota : Panitia Pemilihan Kecamatan : Panitia Pemungutan Suara

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

KPPS TPS Bawaslu Bawaslu Provinsi Panwaslu Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan PPL DKPP DPS DPSHP

: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara : Tempat Pemungutan Suara : Badan Pengawas Pemilihan Umum : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan : Pengawas Pemilu Lapangan : Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu : Daftar Pemilih Sementara : Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

21. 22. 23. 24. 25. 26.

DPT DPTb DPK DPKTb DCT Pemilu

: Daftar Pemilih Tetap : Daftar Pemilih Tambahan : Daftar Pemilih Khusus : Daftar Pemilih Khusus Tambahan : Daftar Calon Tetap : Pemilihan Umum

3


Dasar Hukum 1. UU No 15/2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 2. UU No. 08/2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3. Peraturan KPU No. 26/2013 Tentang

Pemungutan

dan

Peghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dala Pemilihan Umum Anggota DPR,

DPD, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota. 4. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP, No. 13/2012, No. 11/2012, No. 01/ 2012, Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu 5. Peraturan KPU No. 03/2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2013. 6. Peraturan KPU No. 07 Tahun 2012

tentang

Tahapan,

Program, dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

Tahun

2014

Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013

4


ISSUE Kampanye

PILEG 2009

PILEG 2014

Kampanye selain rapat umum dan IKLAN Media massa dilaksanakan 3 hari sejak ditetapkannya peserta pemilu (+15 bulan) Treshold Diberlakukannya Diberlakukannya Parliamentary Treshold Parliamentary Treshold Secara Secara Nasional sebesar 2,5 % Nasional sebesar 3,5 % Cara memberikan Menandai dengan centang (√) Menandai dengan Coblos suara Waktu Dari Pukul 07.00 s/d 12.00 Dari Pukul 07.00 s/d 13.00 Pemungutan Suara Rekapitulasi Rekapitulasi suara dimulai di Rekapitulasi suara dimulai di Penghitungan tingkat kecamatan (PPK) tingkat kecamatan (PPS) suara dengan merekap perolehan dengan merekap perolehan suara dari seluruh TPS di suara dari seluruh TPS di wilayah kecamatan. wilayah desa/kelurahan. Pemilih DPT dan DPTb DPT, DPTb, DPK dan DPKTb Pindah Memilih Pemilih mendapat 3 jenis Pemilih mendapat 4 jenis surat dari TPS lain surat Suara, penggunaan hak Suara penggunaan hak pilih pilih mulai pukul 12.00 mulai pukul 07.00 Formulir C1 dan Dikirim melalui PPS dan PPK Dikirim langsung ke KPU, Lampiran berhologram Pengawas Pada saat pemungutan suara Pada saat pemungutan suara PPL di luar TPS PPL di dalam TPS Saksi Peserta 1 orang yang membawa surat 2 orang yang membaw surat Pemilu mandat mandat, yang berada di TPS 1 orang

PEMILIH o DPT o DPTb

o o

DPK DPKTb

5

Kampanye selain rapat umum dan tatap muka dilaksanakan sejak ditetapkannya peserta pemilu (+9 bulan)

: Daftar Pemilih Tetap : Pemilih DPT yang pindah TPS karena alasan tertentu (tugas pekerjaan, rawat inap RS, tahanan/narapidana LP, tugas belajar, pindah domisili, bencana : Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT/DPTb : Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT,DPTb dan DPK (Menggunakan KTP dan Kartu Keluarga)


A. Pengertian KPPS o KPPS dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov & DPRD Kabupaten/Kota di TPS; o Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan enam anggota. Kode Etik KPPS KPPS tunduk dan patuh dengan kode etik penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11/2012, dan No. 01/ 2012 yang pada pokoknya berisi : asas mandiri dan adil, asas kepastian hukum, asas jujur, keterbukaan,dan akuntabilitas, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas asas profesionalitas,efisiensi,dan efektivitas serta asas tertib. B. Pengawas Pemilu Lapangan Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas pengawas pemilu di desa/kelurahan yang bertugas antara lain mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS yang bertugas : o Mengawasi pendistribusian perlengkapan pemilu di TPS. o Mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. o Mengawasi pengumuman hasil penghitungan suara di TPS. o Mengawasi penyampaian kota suara surat suara dari TPS ke PPS. o Menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. o Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu di TPS kepada Panwascam. o Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPPS untuk ditindaklanjuti. o Bersikap tidak diskiminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

6


C. Saksi – saksi o Saksi mewakili partai politik peserta pemilu atau calon Anggota DPD; o Bertugas untuk menjamin agar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung jujur dan adil, sesuai peraturan perundang-undangan; o Partai politik/calon anggota DPD dapat menerbitkan satu surat mandat yang berisi sebanyak-banyaknya 2 orang saksi dengan ketentuan hanya satu saksi yang dapat berada di dalam TPS dalam satu waktu; o Surat mandat dapat diterbitkan oleh pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota. o Saksi DPD mendapat mandat dari calon Anggota DPD atau Tim Kampanye Tingkat Kabupaten. D. Pemantau Pemilu o Pemantau merupakan unsur masyarakat, LSM, badan hukum dalam negeri atau lembaga pemantau luar negeri, Lembaga Pemilihan Luar Negeri, atau Perwakilan Negara Lain yang telah memperoleh akreditasi dari KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota o bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Saksi dan PPL berhak : o Menghadiri persiapan, pembukaan TPS serta pelaksanaan pemungutan suara & penghitungan suara di dalam TPS. o Mengikuti pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. o Menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. o Meminta penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS kepada Ketua KPPS. o Mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan/atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara ke KPPS. o Menerima Salinan DPT, DPTb, DPK dan DPKTb serta; o Menerima salinan Formulir Model C, Model C1 dan Lampirannya Pasal 31 ayat (5) PKPU No. 13 Tahun 2013 7


Saksi dan PPL PPL dilarang : o Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya. o Melihat pemilih mencoblos surat suara dalam bilik suara. o Mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara. o Mengganggu kerja KPPS dalam melaksanakn tugas dan wewenangnya. o Mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya

Melihat pemilih mencoblos surat suara

Mengganggu kerja KPPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara

Mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara

8


Persayaratan umum saksi adalah sebagai berikut: 1. Warga Negara Republik Indonesia; 2. Memiliki hak pilih; 3. Terdaftar sebagai pemilih; 4. Mendapatkan mandat tertulis dari Partai. Kategori Saksi 1. Saksi di tingkat TPS yang memiliki tugas umum untuk mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS; 2. Saksi di tingkat desa/kelurahan, yang bertugas untuk mengumpulkan dokumen berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan mengikuti serta mengawasi proses rekapitulasi suara di tingkat Desa/Kelurahan; 3. Saksi di tingkat PPK yang bertugas yang bertugas untuk mengumpulkan dokumen berita acara rekapitulasi di desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan dan mengikuti serta mengawasi proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan/PPK. 4. Saksi di tingkat Kabupaten, yang bertugas mengumpulkan dokumen berita acara rekapitulasi suara di tingkat kecamatan serta bertugas mengawasi proses rekapitulasi suara di tingkat KPU kabupaten.

9


TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) A. Sebelum Hari Pemungutan Suara Kegiatan KPPS

Kegiatan Saksi

menyerahkan Surat 1. Pengumuman Hari Pemungutan 1. Wajib Mandat sebagai Saksi dari Suara selambat-lambatnya 5 (lima) Peserta Pemilu kepada KPPS dan hari sebelum pemungutan suara; meminta bukti tanda terima 2. Pengiriman Surat Pemberitahuan surat paling lambat 1 hari kepada Pemilih; sebelum Pemilu; 3. Penyiapan Tempat Pemungutan 2. Menyiapkan kelengkapan seperti Suara, Gladi Bersih 1 (satu) hari KTP dan Formulir C-6 (Surat sebelum pemungutan suara ; Pemberitahuan Waktu & Tempat 4. Memastikan Perlengkapan Pemungutan Suara) untuk Pemungutan Suara telah terpenuhi 1 dibawa pada saat bertugas; (satu) hari sebelum pemungutan 3. Memegang surat mandat atau suara. tanda terima surat mandat dari Peserta Pemilu,

2

1

KPPS mengumumkan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara

KPPS Memberikan Form Model C6 kepada Pemilih

3 4

KPPS menyiapkan Tempat Pemungutan Suara

Menyiapkan perlengkapan Pemungutan & Penghitungan Suara

10


DAFTAR NAMA FORMULIR DI TPS No Jenis Formulir 1 Formulir Model C

Nama Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Formulir Model C1 Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu 2014 Lampiran Model C1 Rincian Perolehan Suara partai politik DPR/DPD/DPRD dan calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota) Formulir Model C1 Catatan Hasil Penghitungan Perolehan plano berhologram Suara Setiap Partai Politik dan Calon (DPR/DPD/DPRD Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota) Tempat Pemungutan Suara Formulir Model C2 Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Tahun 2014 Formulir Model C3 Surat Pernyataan Pendamping Pemilih Formulir Model C4 Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS Formulir Model C5 Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Formulir Model C6 Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih

2

3

4

5

6 7

8

9

11


12


13


14


15


16


17


B. Pra Pemungutan Suara Kegiatan KPPS 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

18

Hadir selambat-lambatnya Pukul 06.00 WIB; memeriksa TPS dan sarananya; memasang DCT; memasang DPT, DPTb, dan DPK; menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; mempersilakan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan; Menerima surat mandat/tanda terima surat mandat dari saksi; Ketua KPPS memberi penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta pembagian tugas Anggota KPPS.


Kegiatan Saksi 1. 2.

3.

4. 5. 6.

Hadir selambat-lambatnya Pukul 06.30 WIB Membawa kelengkapan seperti KTP dan Formulir C-6 (Surat Pemberitahuan Waktu & Tempat Pemungutan Suara) untuk dibawa saat bertugas; Membawa surat mandat atau tanda terima surat mandat dari Peserta Pemilu. Mengenakan Tanda Pengenal Saksi yang diterima dari KPPS; Membawa Kelengkapan tulis menulis; Bersama-sama Ketua dan anggota KPPS memastikan bahwa kotak suara dalam keadaan digembok dan tersegel serta kelengkapan dan kondisi TPS sesuai ketentuan;

C. Mekanisme Pemungutan Suara Kegiatan KPPS 1. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara pukul 07.00 apabila pemilih dan/atau saksi sudah hadir; 2. Apabila pemilih atau saksi belum hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih dan/atau saksi yang hadir, paling lama sampai pukul 07.30, tetap belum ada yang hadir, rapat pemungutan suara dimulai; 3. Ketua KPPS memandu anggota KPPS mengucapkan sumpah/janji; 4. Ketua KPPS membuka Kotak Suara, Memeriksa & mengeluarkan seluruh perlengkapan, meletakkannya di atas meja tempat disediakan, mengidentifikasi & menghitung jumlah setiap dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel. 5. Memperlihatkan kotak suara untuk memastikan bahwa kotak suara tersebut benar-benar telah kosong, selanjutnya menutup, mengunci dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan. 6. Memperlihatkan kepada hadirin bahwa sampul yang berisi Surat Suara Pemilu masih dalam keadaan disegel. 7. Ketua KPPS Menjelaskan Tujuan, Syarat dan ketentuan dan Tata Cara Pemberian Suara, Jenis Surat Suara; 8. KPPS mengatur pemilih dalam memberikan suara: o Menerima dan memeriksa nama Pemilih; meneliti jari tangan pemilih; mengatur antrian; o KPPS menyerahkan Surat Suara; o Pemilih meneliti surat suara; Memberikan Suara di Bilik Suara; Memasukkan Surat Suara ke Kotak Suara; Menandai Jari Tangan sebagai Tanda Telah Memilih; 9. KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih menggunakan KTP asli dan KK Asli dan diberikan kesempatan memilih setelah jam 12.00 WIB.

19


Kegiatan Saksi 1. Mengikuti rapat pemungutan suara dan proses Sumpah/Janji Anggota KPPS. 2. Memastikan sampul surat suara dalam keadaan tersegel dan jumlah surat suara sesuai ketentuan; 3. Memastikan bahwa kotak suara benar-benar kosong dan dikunci kembali setelah semua isi dikeluarkan telah diperiksa KPPS; 4. Pada saat pemungutan Suara, pastikan bahwa pemilih memberikan hak pilihnya sesuai urutan kehadiran; 5. Memastikan bahwa nama pemilih sesuai dengan daftar nama yang tercantum di DPT, DPTb dan DPK; 6. Memastikan bahwa pemilih tidak memiliki tanda khusus bahwa dia telah memberikan suara (seperti bekas tinta di jarinya); 7. Memastikan bahwa setiap surat suara yang diterima pemilih tidak cacat dan ada tanda-tanda khusus/rusak; 8. Memastikan bahwa setiap surat suara yang diterima pemilih sudah ditandatangani oleh ketua KPPS; 9. Apabila ada pemilih menggunakan KTP asli dan KK Asli, mereka akan diberikan kesempatan memilih setelah jam 12.00 WIB;

Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara

Ketua KPPS memandu mengucapkan sumpah/janji anggota KPPS

Membuka Kotak Suara, mengeluarkan isinya, meneliti, mengidentifikasi & mencatatnya

Memperlihatkan kotak yang sudah kosong kepada hadirin, saksi dan pengawas, menggembok & menempatkannya

Ketua KPPS & anggota: Ketua KPPS memperlihatkan o Meneliti surat, formulir & sampul/amplop surat suara, masih 20 Panduan Saksi Pileg 2014 KPU Kab. Cilacap kelengkapannya serta dalam keadaan tersegel mengumumkannya menunjukkan kepada pemilihh, saksi o Jika terjadi ketidaksesuaian, dan pengawas

melaporkannya ke PPS o Ketua KPPS menandatangani surat suara

Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih,saksi dan pengawas: o Tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; o Pemilih yang berhak dan dapat diterima untuk memberikan suara di TPS; o Pemilih menerima 4 (empat) buah surat suara; o Nama Caleg yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau tidak lagi memenuhi syarat; o Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih; o Tata Cara Pemberian Suara

Proses Pemberian Suara oleh Pemilih Pemilih memasuki TPS dengan membawa Formulir Model C6 Apabila tidak dibawa, masih dapat menggunakan hak pilih sepanjang terdaftar dalam Daftar Pemilih dengan membawa identitas diri 21


Pemilih menyerahkan Formulir Model C6, Anggota KPPS ke-4 meneliti jarijari tangan pemilih, memastikan belum menggunakan hak suaranya & mempersilahkan duduk di tempat tunggu

Pemilih duduk di tempat tunggu menunggu antrian

Pemilih dipanggil oleh Ketua KPPS untuk menerima Surat Suara, menelitinya dengan membuka lebarlebar, memastikan tidak rusak

Pemilih menuju Bilik dibantu KPPS ke-5 untuk memberikan suara dengan cara mencoblos pada surat suara dengan alat yang disediakan, melipata kembali sehingga sampul surat suara terlihat jenisnya

22


Pemilih menuju Kotak untuk memasukkan surat suara sesuai jenis surat suara ke kotak dipandu Anggota KPPS ke-6

Pemilih menuju KPPS ke 7 untuk mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda telah memberikan suara

Pemilih selesai memberikan suara dan keluar melalui pintu keluar

Pemilih dengan halangan fisik o KPPS mendahulukan Pemilih dengan halangan fisik o Halangan fisik seperti pemilih tunanetra, tunadaksa, sakit, atau halangan fisik lain, dapat dibantu oleh pendamping yaitu Anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih. o Pemilih tunanetra dapat menggunakan alat bantu tunanetra. o Pendamping Pemilih menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan Formulir Model C3.

23


KPPS memprioritaskan pemilih dengan halangan fisik

Pendamping pemilih mengisi Form Model C3 atas permintaan pemilih

Dalam hal ada surat suara rusak, Ketua KPPS menulis kata ”RUSAK” pada surat suara tersebut dan memasukkannya pada SAMPUL V.S 3

Surat suara tidak terpakai diberi tanda silang dengan menggunakan spidol pada bagian luar dalam keadaan terlipat yang memuat tanda tangan Ketua KPPS

Rapat Penutupan Pemungutan Suara o Pada pukul 12.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) (pemilih yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga) mulai dapat memberikan suaranya, sepanjang surat suara masih tersedia. o Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemungutan Suara telah selesai, dan hanya memberikan kesempatan kepada pemilih yang telah hadir di TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara. Pemilih tidak dapat memberikan suara setelah Pemungutan Suara dinyatakan telah berakhir

24


D. Tugas Saksi Pada Saat Perhitungan Suara Kegiatan KPPS Kegiatan Saksi 1. Pada pukul 12.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Model A.T Khusus KPU) mulai dapat memberikan suaranya, sepanjang surat suara masih tersedia. 2. Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemungutan Suara telah selesai, dan hanya memberikan kesempatan kepada pemilih yang telah hadir di TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara. 3. Persiapan Penghitungan Suara; 4. Pelaksanaan Penghitungan Suara; o Langkah 1: Mengeluarkan Surat Suara dari Kotak Suara . o Langkah 2: Mengumumkan Jumlah Surat Suara yang berasal dari Kotak Suara. o Langkah 3: Menentukan Sah atau Tidak Sahnya Surat Suara. Sahnya Tanda Coblos Pada Surat Suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota : 1. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; 2. surat Suara dalam keadaan baik (tidak rusak) 3. surat Suara tidak terdapat tanda/coretan 4. dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS. 5. Mengisi Formulir Model C, C1 Plano, C1 dan Lampiran Model C1;

1. Memastikan Perhitungan suara dimulai setelah pemungutan suara berakhir. Waktu penghitungan suara adalah setelah pukul 13.00 ; 2. Memastikan bahwa suara yang tidak terpakai telah diberi tanda silang besar oleh petugas KPPS; 3. Memastikan bahwa petugas KPPS telah mencatat jumlah surat suara yang tidak digunakan, rusak (cacat ada coretan dsb); 4. Mengawasi setiap perhitungan suara dengan melihat langsung bentuk fisik kertas suara pemilih; 5. Mencatat jumlah surat suara yang sah dan tidak sah serta jumlah perolehan suara masing-masing peserta pemilu; 6. Mengawasi Pengisian formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara oleh KPPS;

Ketua KPPS memimpin Rapat Penghitungan Suara Mengatur TPS untuk Penghitungan Suara

25


Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS :

o Mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara. o Memasang Formulir Model C1 Plano di papan pengumuman. o Mengatur keperluan administrasi penghitungan suara, yaitu formulir, sampul kertas/kantong plastik, segel pemilu, dan peralatan lainnya. o Menempatkan kotak suara di dekat meja Ketua KPPS serta menyiapkan kuncinya. o Ketua KPPS mempersilakan Anggota KPPS, Saksi, PPL untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. o Ketua KPPS memastikan bahwa saksi yang hadir dalam rapat penghitungan suara telah menyerahkan surat mandat. o Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS demi kelancaran pelaksanaan rapat Penghitungan Suara.

5 Meja Saksi-saksi

4

SAKSI - SAKSI

Papan Pencatat TUNGSURA

Kotak Suara Pemilu PINTU MASUK

PINTU KELUAR

6

DPD

DPR RI

DPRD Prov

DPRD Kab

Meja Pimpinan KPPS

3

1

PPL/Panwas

26


2

7

Ketua KPPS memimpin Rapat Penghitungan Suara Mengatur tempat dan mempersilahkan Saksi, Pengawas, Pemantau dan hadirin menempatkan diri

Sahnya Tanda Coblos Pada Surat Suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota : 1. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; 2. surat Suara dalam keadaan baik (tidak rusak) 3. surat Suara tidak terdapat tanda/coretan 4. dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS. E. Tugas Saksi Setelah Pemungutan Suara a. Saksi harus mencatat bila ada pelanggaran terjadi dan dilaporkan kepada Pengawas Pemilu Lapangan; 27


b. Saksi mengawal proses penyimpanan kotak suara dari TPS ke PPS Desa/Kelurahan; c. Saksi menandatangani berita acara apabila pelaksanaan pemungutan suara berjalan sesuai ketentuan; d. Apabila tidak ada keberatan maka Saksi tetap mengisi dan menandatangani Formulir Model C2 Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi pada formulir lembaran pernyataan keberatan saksi dan diisi NIHIL; e. Jika terdapat keberatan,maka saksi mencatat dengan jelas isi keberatan Saksi pada Model C2 Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi. f. Saksi memastikan bahwa seluruh dokumen pemungutan suara dimasukkan ke dalam kota suara dan di segel. g. Bila ada indikasi/ kesalahan oleh petugas maka: o Saksi TPS harus segera meminta KPPS untuk melakukan pembetulan saat itu juga. Bila tidak dihiraukan maka saksi harus mencatat dengan detail, sehingga jika diperlukan dapat diadukan sebagai pelanggaran; o mencatat dengan jelas isi keberatan Saksi pada Model C2 Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi TANDA COBLOS SAH/TIDAK SAH

28


29


30


31


Media www.kpud-cilacapkab.go.id

Center

Kabupaten Cilacap

Jl. MT Haryono No. 75 Cilacap Telp. (0282) 533420 Fax. (0282) 533421 email:[email protected]

s o l b Nyo ng...!

i n a M

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU DPR DPD dan DPRD Tahun 2014 1. Perencanaan Program dan Anggaran

9 Jun 2012 s/d 9 Jun 2013

2. Penyusunan Peraturan KPU

9 Jun 2012 s/d 31 Des 2013

3. Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik

9 Ags 2012 s/d 13 Mei 2013

4. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

9 Nov 2012 s/d 4 Nov 2013

5. Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan 6. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD 7. Kampanye 8. Pemungutan dan Penghitungan Suara a. Persiapan menjelang Pemungutan Suara Simulasi penyampaian Tungsura sistem elektronik Monitoring Tungsura di daerah Pengumuman dan Pemberitahuan waktu dan TPS Penyiapan TPS b. Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di: 1) Panitia Pemungutan Suara (PPS) 2) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 3) KPU Kabupaten Cilacap 4) KPU Provinsi Jawa Tengah 5) KPU RI d. Penetapan Hasil Tungsura Pemilu DPR dan DPD e. Penetapan Parlimentary Treshold f. Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional 9. Penetapan Perolehan Kursi & calon Terpilih: a. Tingkat nasional b. Tingkat provinsi c. Tingkat Kabupaten Cilacap 10.Peresmian dan pengucapan sumpah janji: a. Anggota DPRD Kabupaten Cilacap b. DPRD Provinsi Jawa Tengah c. DPR dan DPD

10 Des 2012 s/d 9 Mar 2013 6 Apr 2013 s/d 31 Ags 2013 11 Jan 2013 s/d 5 Apr 2014

1 Feb s/d 28 Apr 2014 5 s/d 31 Mar 2014 sebelum 6 Apr 2014 8 Apr 2014 9 April 2014 10 s/d 15 Apr 2014 13 s/d 17 Apr 2014 19 s/d 21 Apr 2014 22 s/d 24 Apr 2014 26 Apr s/d 6 Mei 2014 6 s/d 7 Mei 2014 7 s/d 9 Mei 2014 7 s/d 9 Mei 2014 11 s/d 17 Mei 2014 11 s/d 13 Mei 2014 11 s/d 13 Mei 2014 Juni - Oktober 2014 Juni - Oktober 2014 Agustus - Oktober 2014 Sumber Peraturan KPU No. 21 Tahun 2013

PANDUAN SAKSI TPS PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN KPU KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014

Recommend Documents