1 A. Kedudukan, Karakteristik Wilayah dan Isu Strategis A. Kedudukan Pemerintah Kota Pontianak pada awalnya dikenal dengan Plaatselijk Fonds yang berada di bawah Asisten Resident het Hoofd der Afdeeling Van Pontianak. Kemudian berdasarkan besluit Pemerintah Kerajaan Pontianak tanggal 14 Agustus 1946 Nomor 24/1/1946/PK, Plaatselijk Fond ditetapkan menjadi Stadsgemeente (Landschap Gemeente). Pembentukan Stadsgemeente bersifat sementara, maka Besluit Pemerintah Kerajaan Pontianak diubah dan digantikan dengan Undang-undang Pemerintah Kerajaan Pontianak tanggal 16 September 1949 No. 40/1949/KP. Dalam undang-undang ini disebut Peraturan Pemerintah Pontianak dan membentuk Pemerintah Kota Pontianak, sedangkan perwakilan rakyat disebut Dewan Perwakilan Penduduk Kota Pontianak. Selanjutnya, sesuai dengan perkembangan tata pemerintahan, maka dengan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953, bentuk Pemerintahan Landschap Gemeente, ditingkatkan menjadi Kota Praja Pontianak. Pada masa ini urusan pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah). Dalam perkembangannya, Pemerintah Kota Praja Pontianak berubah menjadi Kotamadya Pontianak, yang ditetapkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, dan Surat Keputusan DPRD-GR Kota Praja Pontianak Nomor 021/KPTS/DPRD-GR/65 tanggal 31 Desember 1965. Kemudian, dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka sebutan/nama Kotamadya Pontianak berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak. Seiring dengan bergulirnya reformasi politik akibat jatuhnya rejim orde baru, tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998, maka UU No. 5 Tahun 1974 diganti dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan diterbitkan UU No. 22 Tahun 1999, maka sebutan Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak diganti menjadi Kota Pontianak, dan pemerintahannya disebut Pemerintah Kota Pontianak.
1
Sebutan Pemerintah Kota Pontianak tetap diberlakukan, meskipun UU No. 22 Tahun 1999 telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004, yang direvisi kembali dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005 dan UU No.12 Tahun 2008 dan terakhir diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2014.
Karakteristik Wilayah Kota Pontianak menjadi pusat Pemerintahan Propinsi Kalimantan Barat karena sebagian besar kegiatan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat berada di Kota Pontianak. Hal ini menjadi pembeda karakteristik Kota Pontianak dengan Kabupaten dan Kota lainnya di Propinsi Kalimantan Barat. Karakteristik lainnya bahwa Kota Pontianak memiliki luas wilayah yang tidak terlalu besar yakni hanya 107,82 Km². Hal ini menyebabkan pengembangan potensi di sektor pertanian dan industri sangat terbatas. Selain itu, sebagian wilayah berada di daerah aliran Sungai Kapuas dan Landak dengan ketinggian tidak lebih dari 2 m dari permukaan laut.
Isu Strategis Kondisi faktual yang dihadapi Pemerintah Kota Pontianak mengakibatkan strategi yang dibangun dengan menititik beratkan pada sektor perdagangan dan jasa. Hal ini menjadi salah satu peluang sekaligus tantangan yang dihadapi Aparatur Pemerintah Kota Pontianak. Kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Pontianak sangat memperhatikan sektor ini, karena dari sektor inilah Kota Pontianak lahir dan berkembang. Kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mengoptimalkan sektor ini mempengaruhi kemajuan Kota Pontianak ke depan. Beberapa isu strategis yang masih muncul dalam rangka pembangunan Kota Pontianak sebagai pusat perdagangan dan jasa yaitu : masih perlunya usaha peningkatan kualitas sumber daya manusianya, pemberdayaan perempuan dan pemuda yang belum optimal, pertumbuhan ekonomi yang belum merata, meningkatkan keamanan dan ketertiban guna mendukung iklim investasi yang kondusif yang perlu dijaga, tuntutan pemenuhan sarana dan prasarana dasar perkotaan, terbatasnya ruang untuk mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan dan antusiasnya masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk B. melaksanakan tugas dan kewajiban meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, pemerintah daerah diberikan hak otonomi yang seluas-luasnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, pembangunan dan peran serta masyarakat. Dengan demikian, tugas pokok Pemerintah Kota Pontianak adalah melaksanakan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sebagai daerah otonom, Kota Pontianak mempunyai hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, Pemerintah Kota Pontianak mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI; b. meningkat kan kualitas kehidupan masyarakat; c. mengembangkan kehidupan demokrasi; d. mewujudkan keadilan dan pemerataan; e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; h. mengembangkan sistem jaminan sosial; i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah; k. melestarikan lingkungan hidup; l. mengelola administrasi kependudukan; m. melestarikan nilai sosial budaya; n. membentuk dan menerapkan peraturan perundangundangan sesuai dengan kewenangannya; dan o. kewajiban lain yang diatur dengan peraturan perundangundangan. Untuk mengemban tugas pokok yang telah diamanatkan maka dibentuk organisasi sebagai satuan kerja perangkat daerah. Berikut adalah Susunan Organisasi Pemerintah Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2011 :
2
2 A. Rencana Strategis Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Pemerintah C. Kota Pontianak memiliki visi dan misi yang menjadi panduan dan memberikan pandangan dan arah kedepan. Visi dan Misi Pemerintah Kota Pontianak untuk Tahun 2010-2014 tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2010-2014.
MISI 7
Penyusunan visi dan misi ini tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak, tetapi juga melibatkan DPRD Kota Pontianak dengan mengikutsertakan peran serta para pemangku kepentingan (stakeholders) agar mampu menyerap aspirasi masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Ada 7 misi yang akan diimplementasikan sebagai berikut :
MISI 1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, be rbudaya, dan harmonis MISI 2 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pemuda
Meningkatkan PrinsipPrinsip Good Governance dan Ketaatan Hukum dan Perundang-Undangan yang Berlaku
MISI 6 Mewujudkan tata ruang, tata kota dan wilayah yang seimbang dan berwawasan lingkungan
VISI Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelayanan Publik
MISI 5 Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk menunjang perkembangan perdagangan dan jasa
3
MISI 3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan mengurangi pengangguran
MISI 4 Meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah stratejik organisasi dan perbaikanperbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi serta dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga.
MISI MISI 1
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya, dan harmonis
MISI 2 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pemuda
MISI 3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan mengurangi pengangguran
Tujuan harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur organisasi sehingga tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja (performance indicator) yang terukur Adapun tujuan dalam RPJM Kota Pontianak Tahun 20102014 tergambar dalam chart berikut :
• TUJUAN •Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat •Meningkatkan iman dan takwa /mental spiritual siswa SD, SMP, serta SMA dan kualitas pendidikan masyarakat •Meningkatkan keharmonisan masyarakat dan toleransi beragama •Meningkatkan pemberdayaan perempuan •Meningkatkan pemberdayaan pemuda
•Meningkatkan pertumbuhan yang lebih merata •Mengurangi pengangguran
MISI 4 Meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif MISI 5 Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk menunjang perkembangan perdagangan dan jasa
•Meningkatkan keamanan dan ketertiban
•Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan •Peningkatan saran penunjang pengembangan perdagangan dan jasa
MISI 6 Mewujudkan tata ruang, tata kota dan wilayah yang seimbang dan berwawasan lingkungan
MISI 7 Meningkatkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Ketaatan Hukum dan Perundang-Undangan yang Berlaku
•Mewujudkan penataan ruang dan kota yang berwawasan lingkungan
•Memacu organisasi perangkat daerah memiliki visi ke depan (visioner) •Meningkatkan keterbukaan dan trasnparansi informasi •Meningkatkan partisipasi masyarakat •Meningkatkan akuntabilitas dalam pelyanan pemerintahan dan pembangunan •Meningkatkan supremasi hukum •Meningkatkan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah •Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah •Meningkatkan daya tanggap aparatur pemerintah •Meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan efektivitas pengelolaan asset •Meningkatkan desentralisasi kewenangan yang lebih baik
4
B. Perjanjian Kinerja Perjanjian D. kinerja pada dasarnya adalah pernyataan dan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji pimpinan suatu instansi untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola instansi tersebut. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (bawahan) dengan pemberi amanah (atasan langsung);
(3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau sanksi. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak adalah seperti yang tertuang dalam lampiran laporan ini.
PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA DI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015
5
3 A. Pengukuruan Kinerja Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen yang E. bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Pengukuran kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja organisasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja ini adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara visi-misi-tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 20 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2010-2014. Oleh karena itu, pengukuran kinerja dalam bab ini disajikan berdasarkan pengelompokkan tujuan strategis dengan maksud agar dapat diketahui kesesuaian dan sinergi antara pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerja dengan tujuan-misi-visi Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2010-2014. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan satuan target kinerja yang telah ditetapkan dari masingmasing indikator kinerja sasaran dengan realisasi target kinerja yang diperoleh/dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan berorientasi pada hasil (outcome). Dengan pengukuran kinerja yang cermat dan menggunakan indikator kinerja yang tepat diharapkan pimpinan satuan kerja dapat mengetahui capaian kinerja yang telah dihasilkan dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahankelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Analisis terhadap capaian kinerja sasaran dan kegiatan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran sebagai berikut :
(1) Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut : (a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :
(b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :
Atau :
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. (2) Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut : Interval > 85 70 < 𝑥 ≤ 85 55 < 𝑥 ≤ 70 ≤ 55
Kategori = Sangat Berhasil = Berhasil = Cukup Berhasil = Tidak Berhasil
6
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran dengan “Metode Rata-Rata Data Kelompok” adalah penyimpulan pada tingkat sasaran yang dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.
Nilai mean setiap kategori adalah sebagai berikut : Nilai Mean (𝑥)
Kategori
92,5
= Sangat Berhasil
77,5
= Berhasil
62,5
= Cukup Berhasil
27,5
= Tidak Berhasil
Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil. Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kota Pontianak tahun 2014 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak dapat dilihat pada lampiran laporan ini.
B. Analisis Capaian Kinerja F.
TUJUAN 1 1
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sasaran
1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan 1
Indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit, UPTD dan UPK
Capaian indikator indeks kepuasan masyarakat pada point ini merupakan wujud dari kinerja Pemerintah Kota Pontianak terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat di bidang kesehatan. Pemerintah Kota Pontianak menyediakan layanan dasar kesehatan untuk masyarakatnya mulai dari tingkat UPK, UPTD hingga RSUD. Adapun jumlah unit layanan kesehatan ini yakni : 1 RSUD, 8 UPTD dan 17 UPK yang tersebar di 6 kecamatan. Untuk angka IKM pada RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie baru dilakukan penilaian setelah peresmian dan adanya perubahan sistem pengelolaan unit layanan kesehatan khusus rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah daerah.
7
T 80.00
R 79.35
C 99.18%
Pengelolaan BLUD RSUD ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Rumah Sakit No.44 tahun 2009 pasal 7 ayat 3 dimana Rumah Sakit yang didirikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan, instansi tertentu atau lembaga teknis daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari BLUD adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktek bisnis yang sehat. Bila kita lihat dari capaian indikator ini maka,
sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dapat dikatakan sangat berhasil.
Tabel berikut menggambarkan nilai IKM dari masing-masing unit layanan kesehatan yang ada di Kota Pontianak.
Unit Layanan Kesehatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
UPTD UPK UPK UPK UPTD UPK UPK UPK UPTD UPK UPK UPK UPK UPTD UPK UPK UPK UPK UPK UPTD UPK UPTD UPK UPTD UPTD RSUD
2014
Kecamatan Pontianak Kota Puskesmas Alianyang Puskesmas Karya Mulia Puskesmas Pal Tiga Kecamatan Pontianak Barat Puskesmas Pal Lima Puskesmas Kom Yos Sudarso Puskesmas Perumnas II Kecamatan Pontianak Utara Puskesmas Khatulistiwa Puskesmas Siantan Tengah Puskesmas Siantan Hulu Puskesmas Telaga Biru Kecamatan Pontianak Timur Puskesmas Tanjung Hulu Puskesmas Banjar Serasan Puskesmas Kampung Dalam Puskesmas Tambelan Sampit Puskesmas Parit Mayor Kecamatan Pontianak Tenggara Puskesmas Parit Haji Husein 2 Kecamatan Pontianak Selatan Puskesmas Purnama Pusat Pengobatan Mata dan Gigi Pusat Laboratorium Kesehatan Sultan Syarif Mohamad Alkadrie JUMLAH RATA-RATA
83.16 77.11 79.64 78.42 78.74 78.38 77.14 78.51 79.13 78.87 80.46 77.14 74.41 91.55 80.20 81.29 78.95 75.26 91.89 76.64 77.14 81.46 78.49 74.29 79.27 75.58 2063.12 79.35
2013 77.00 72.70 78.47 70.48 78.19 77.87 77.33 80.89 85.81 81.29 79.64 76.91 78.96 95.87 82.48 77.14 79.15 75.81 83.99 77.17 81.97 77.99 78.93 82.48 75.06 1983.58 79.34
Sasaran
2 Meningkatnya kesehatan ibu hamil dan balita (Penurunan AKI dan AKB) 1 2 3
Indikator Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 Cakupan pertolongan persalinan Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan pelayanan nifas
T 98% 96%
R
C
97% 96.30%
98.05% 100.31%
95%
93.23%
98.14%
8
1. Cakupan kunjungan Ibu Hamil (Bumil) K4 Capaian dari indikator ini adalah 97.07% dari target 99% atau dengan kategori SANGAT BERHASIL. Walaupun telah dikategorikan sangat berhasil akan tetapi jika dilihat dari capaian yang ada masih terdapat 2.93% ibu hamil di Kota Pontianak yang belum memperoleh pelayanan kehamilan walaupun jumlah ibu hamil yang digunakan sebagai penyebut adalah sasaran ibu hamil (berdasarkan angka proyeksi). Jumlah ibu hamil yang melakukan kunjungan K4 pada tahun 2014 adalah sebanyak 11.268 bumil dari target 11.608 sasaran ibu hamil. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian dari indikator ini mengalami peningkatan. Naik 0.8% pada tahun 2013 dari capaian 96.2% dan naik 1.48% pada tahun 2012 dengan capaian 95.59%. Cakupan indikator kinerja ini diperoleh melalui beberapa kegiatan, diantaranya : pengadaan buku KIA, pelayanan ante natal care (ANC) sesuai standar di Sarana Kesehatan, Optimalisasi peran kader dan Stikerisasi P4K, dan Pertemuan dengan Bidan Praktek Mandiri (BPM), Cakupan kunjungan ibu hamil K4 ialah Ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standart yaitu: 1) Timbang BB dan TB, 2) Ukur Tekanan Darah, 3) Ukur Tinggi Fundus, 4) Presentasi janin, 5) Skrining TT, 6) Pemberian Tablet Fe 90 tab, 7) Tes laboratorium sederhana (Hb, Protein Urine) dan atau berdasarkan indikasi (HbsAg, Sifilis, HIV, Malaria, TBC) 8) Tata laksana kasus dan Temu wicara paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. (4 kali adlah 1 kali Tw I, 1 kali TW II, 2 kali TW III) Masih adanya ibu hamil yang belum memperoleh standar pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali ini dapat berdampak terhadap peningkatan kasus resiko pada ibu hamil maupun janin. Hal ini terjadi karena tidak terpantaunya kondisi ibu maupun janin pada saat kritis yaitu triwulan terakhir menjelang kelahiran. 2. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan ini menggambarkan indikator pelayanan kesehatan terhadap pelayanan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih difasilitas kesehatan. Indikator ini menjadi penting karena periode persalinan merupakan salah satu periode rentan terhadap resiko kematian ibu dan merupakan bagian dari indikator Millenium Development Goals (MDGs). Indikator ini diukur dari jumlah persalinan yang ditolong tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah sasaran ibu bersalin dikali 100%.
9
Capaian indikator ini pada tahun 2014 sebesar 96.30% dari target 96%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya capaian ini mengalami angka yang fluktuatif yaitu 98.21% pada tahun 2013 dan 95.2% pada tahun 2012. Capaian kinerja ini dapat berdampak pada Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) secara langsung. AKI pada tahun 2014 adalah sebanyak 7 (tujuh) kasus Atau 65.72/100.000 kelahiran hidup, dan AKB pada tahun 2014 adalah sebanyak 38 (tigapuluh delapan) kasus atau sebesar 3.57/1000 kelahiran hidup. Capaian indikator kinerja ini diperoleh melalui beberapa kegiatan, diantaranya optimalisasi Peran Kader dalam P4K, Pertemuan dengan Bidan Praktek Mandiri (PPM),dan kemitraan bidan dan dukun. 3. Cakupan pelayanan nifas Cakupan pelayanan nifas ialah cakupan pelayanan kepada ibu sedikitnya 3 kali pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar oleh tenaga kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. KF1 : 6 jam – hr ke 3 KF2 : hr ke 4 – hr ke 28 KF3 : hr ke 29 – hr ke 42 Adapun Ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan sesuai Standar di satu Wilayah kerja pada kurun waktu tertentu pada tahun 2014 berjumlah 10.332 jiwa atau 93,23% dari seluruh ibu Nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun 2014 berjumlah 11.082 jiwa. Capaian dari indikator 93.23% ini belum mencapai target yaitu 95% namun dapat dikategorikan Sangat Berhasil. Capaian ini meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu 92,87% pada tahun 2013 dan 91.12% pada tahun 2012. Namun jika dibandingkan dengan target nasional telah mencapai target yaitu 90%. Penyebab cakupan ini belum mencapai target adalah banyaknya persalinan di Kota Pontianak ini yang dilakukan di Rumah Sakit di mana setelah perawatan pihak Rumah Sakit tidak menyarankan ibu melahirkan untuk kembali mengontrol kesehatannya baik ke Puskesmas maupun ke Rumah Sakit itu sendiri. Masih adanya ibu nifas pelayanan sesuai standar peningkatan kasus resiko berdampak terhadap resiko nifas.
yang belum memperoleh akan berdampak terhadap pada ibu nifas dan akan dan komplikasi pada masa
Capaian indikator ini diperoleh melalui beberapa kegiatan diantaranya optimalisasi Peran kader dalam P4K, Pertemuan dengan Bidan Praktek mandiri.serta kegiatan kegiatan lain termasuk dengan kegiatan sweeping Program KIA.
TUJUAN 2 1
Meningkatkan iman dan takwa /mental spiritual siswa SD, SMP, serta SMA dan kualitas pendidikan masyarakat Sasaran
1 Meningkatnya kemampuan tenaga pengajar Indikator 1
Peningkatan kemampuan/kualifikasi
T
R
C
9.7%
8.99%
92.68%
tenaga pengajar
Kemampuan/kualifikasi tenaga pengajar yang dimaksud dalam indikator ini adalah guru yang minimal pendidikannya S 1/D IV dan telah mendapatkan sertifikasi. Perlu diketahui bahwa guru yang mendapatkan sertifikat pengajar adalah guru yang minimal pendidikannya S 1/D IV. Sehingga indikator ini lansung dapat kita hitung dari jumlah perbandingan guru yang telah memiliki sertifikasi tahun yang bersangkutan dikurangi dengan guru yang telah bersertifikasi tahun sebelumnya dibagi dengan guru yang bersertifikasi tahun sebelumnya dikali 100%. Untuk pengukuran indikator ini dihitung sebagai berikut : Peningkatan =
3935 - 3581 x 100 % = 8.99 % 3581
____________________
2. terdapat kekurangan tenaga pendidik dibeberapa sekolah. 3. Masih terdapat tenaga pendidik yang tidak memenuhi kesesuaian bidang keahlian. Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012 - 2014
115 110 105 Peningkatan kemampuan atau kaulifikasi tenaga pengajar
100
95 90 85 80
DATA GURU DI KOTA PONTIANAK NO TINGKAT JUMLAH 1 TK 868 2 SD 3697 3 SMP 2246 4 SMA 2429 TOTAL 9240
DATA GURU BERSERTIFIKASI PNS PNS KEMENAG GTY/SWASTA JUMLAH
2014 2723 412 800 3935
2013 2692 210 679 3581
2012 2013 2014
DATA KUALIFIKASI GURU 100 50 0 S1/D IV
Sertifikasi
Hambatan dan kendala yang dicapai dalam mencapai sasaran Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan diantaranya adalah : 1. Penyebaran sumber daya manusia baik tenaga edukatif maupun tenaga administrasi masih belum merata dan
10
TUJUAN 3 1
Meningkatkan keharmonisan masyarakat dan toleransi beragama Sa s a r a n
1 Meningkatnya budaya toleransi beragama dan keharmonisan masyarakat 1
Indikator Persentase tingkat partisipasi/aktivitas anggota masyarakat, tokoh agama dan ormas dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis.
Sasaran ini diarahkan untuk memfasilitasi dan mengkoordinir berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan partisipasi anggota masyarakat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis. Selanjutnya sasaran strategis tersebut dilaksanakan dengan Program Pembinaan Kesatuan Bangsa yang dicapai dan dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);(2) Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;(3) Kegiatan Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);(4) Kegiatan Forum Dialog Interaktif Masyarakat Kota Pontianak;(5) Kegiatan
TUJUAN 4 1
T 100%
R 100%
C 100%
Monitoring Orang Asing;(6) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi LSM dan Ormas;(7)Kegiatan Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (Forum Kerukunan antar Etnis);(8) Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;(9) Kegiatan Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK). Indikator ini diukur dari jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam setiap kegiatan dalam rangka kerukunan berbangsa, beragama dan bernegara dibagi dengan target peserta yang diharapkan hadir dalam kegiatan tersebut.
Meningkatkan pemberdayaan perempuan Sasaran
Indikator T R 1 Berkurangnya angka KDRT dan tersedianya pusat konsultasi keluarga 1
Menurunnya kasus korban KDRT dan traficking
Capaian indikator ini pada tahun 2014 dihitung sebagai berikut : 25 - 30 Penurunan kasus =
______________
x 100 % = - 16,66 %
30 dimana jumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan pada tahun 2014 sebanyak 25 kasus dan jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan pada tahun 2013 sebanyak 30 kasus. Angka -16,66% menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan dan ditangani pada tahun ini menurun sebesar 16,66 % dari tahun sebelumnya. Dalam mewujudkan sasaran ini, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan 3 (tiga) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan pada tahun 2014.
11
-20%
-16.67%
C 83.35%
a) Program Peningkatan Peduli Perempuan dan Anak 1) Pembinaan Peranan Wanita (P2W) Kegiatan Pembinaan Peranan Wanita dicapai dengan Lomba Kecamatan Sayang Ibu (KSI). Pada tahun 2014 Lomba Kecamatan Sayang Ibu dilaksanakan di Kecamatan Pontianak Kota. Penghargaan yang diraih Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana pada kegiatan ini adalah Juara I Tingkat Provinsi. 2) Pelatihan Kemandirian Perempuan dan Keterampilan Menyulam Kegiatan Pembinaan Terhadap SDM Perempuan pada tahun 2014 dicapai melalui pelatihan keterampilan untuk hantaran pengantin yang dipusatkan di Kantor Kelurahan Pal Lima. 3) Penyediaan Sarana & Prasarana Shelter serta Operasionalnya
Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana shelter serta operasionalnya bertujuan untuk memberikan perlindungan dan tempat menginap sementara kepada para korban. Kegiatan ini dilakukan sepanjang tahun 2014 di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang terletak di Jalan Ampera Kota Pontianak. 4) Pembinaan Dalam Rangka Hari-Hari Besar Kegiatan Pembinaan dalam rangka Hari Kartini dilakukan pada bulan April 2014 dan peringatan Hari Ibu ke-86 dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2014. Kegiatan ini diselenggarakan di Rumah Dinas Walikota Pontianak. 5) Pembinaan Pengarusutamaan Gender Kegiatan Pembinaan Pengarusutamaan Gender pada tahun 2014 dilakukan pembinaan dan sosialisasi Anggaran Responsif Gender di 6 (enam) SPKD Kota Pontianak, yaitu Bappeda, Dinas PU, BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. b) Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial Penyuluhan Tentang Trafficking dan Korban KDRT Kegiatan Penyuluhan tentang trafficking dan korban KDRT pada tahun 2014 dilakukan di 6 (enam) kecamatan di Kota Pontianak, yaitu Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Kota, Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kecamatan Pontianak Timur dan Kecamatan Pontianak Utara.
pada bulan Mei berupa pemberian motivasi kepada para siswa. Kegiatan ini dilakukan di 6 (enam) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, yaitu SMKN 1, SMKN 7, SMKN 8, SMKN 5, SMKN 6 dan SMA Muahammadiyah 1 dan 6 (enam) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, yaitu SMPN 08, SMPN 05, SMPN 18, SMP Muhammadiyah 1, SMPN 02 dan SMPN 17. 2) Peringatan Hari Anak Nasional 2014 dan Forum Anak Daerah Kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional pada Tahun 2014 dipusatkan di Pontianak Convention Center. Forum Anak Daerah merupakan wadah anak untuk berserikat, berkumpul, berinovasi, berprestasi serta bebas untuk menyuarakan masalah, keinginan dan harapan sesuai dengan hak mereka yang telah dijamin dalam UU No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pemenuhan hak Anak yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak. Kegiatan Forum Anak Daerah 2014 berlangsung selama 3 (tiga) hari bertempat di Aula Rumah Jabatan Wakil Walikota Pontianak. 3) Pengembangan Kota Layak Anak Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak pada tahun 2014 dilakukan dalam bentuk sosialisasi di 6 (enam) kelurahan di Kota Pontianak, yaitu Kelurahan Siantan Hulu, Kelurahan Tanjung Hulu, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kelurahan Akcaya, Kelurahan Sungai Jawa Dalam dan Kelurahan Sungai Jawi. 4) Penanganan Kasus KDRT Anak di Kota Pontianak Kegiatan Penanganan Kasus KDRT di Kota Pontianak dilakukan dengan mediasi kasus dan pendampingan korban.
c) Program Perlindungan Anak dan Perempuan 1) Pembinaan dalam Ketahanan Mental Anak pada Tingkat SLTP dan SLTA Kegiatan Pembinaan dalam Ketahanan Mental Anak pada Tingkat SLTP dan SLTA pada tahun 2014 dilaksanakan
TUJUAN 5 1
Meningkatkan pemberdayaan pemuda Sasaran
1 Meningkatnya jumlah pemuda berprestasi Indikator 1 Meningkatnya jumlah pemuda yang kreatif dan berprestasi
Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan meningkatkan produktivitas dan kreativitas pemuda yang mandiri sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan daerah. Alokasi Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp.1.278.112.750,- dengan realisasi sebesar Rp.1.258.259.000 ,- atau 98,45 %.
T 75%
R 77.75%
C 103.67%
dapat dicapai dengan melaksanakan 1 program yaitu Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan 4 (empat) kegiatan yaitu : 1) Pekan Kreasi Pemuda Kota Pontianak,2) Pemilihan Calon Paskibra Kota Pontianak, 3) Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Pontianak dan 4) Fasilitasi Pertukaran Pemuda Antar Negara, Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda Antar Provinsi.
Capaian Kinerja Meningkatnya jumlah pemuda yang kreatif dan berprestasi, target kinerja tahun 2014 ditetapkan sebesar 75 %. Untuk merealisasikan capaian target kinerja indikator ini
12
TABEL CAPAIAN KEGIATAN Indikator Kegiatan
Target
PERBANDINGAN TAHUN 2013 & 2014
Realisas i
Jumlah peserta yang ikut pekan 25 34 stand kreativitas pemuda stand Jumlah peserta yang ikut seleksi 160 120 Paskibra orang orang Jumlah Pemuda yang terpilih 4 orang 2 orang mewakili Kota Pontianak Jumlah Pemuda yang terpilih 10 pada program PPAN/KPN, 5 orang orang BPAP,JPI Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan
TUJUAN 6 1
% 136 75 50 50
Indikator Kegiatan 2013 2014 Jumlah peserta yang ikut pekan 6 stand 34 stand kreativitas pemuda Jumlah peserta yang ikut seleksi 136 120 Paskibra orang orang Jumlah Pemuda yang terpilih 2 orang 2 orang mewakili Kota Pontianak Jumlah Pemuda yang terpilih pada program PPAN/KPN, 6 orang 5 orang BPAP,JPI
% 466% -11,76% 0% -16,67%
77,75
Meningkatkan pertumbuhan yang lebih merata Sasaran
1 Meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN 1
Indikator Meningkatnya Realisasi Investasi PMDN / PMA / Swasta Nasional
Untuk merealisasikan capaian target indikator ini ditempuh melalui pelaksanaan 1 (satu) Program dan 2 (dua) Kegiatan yaitu Program Peningkatan Promosi Kerjasama Investasi terdiri dari 2 (dua) Kegiatan yaitu (1) Penyusunan Buku Profil dan CD Peluang Investasi Daerah, (2) Rapat Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Regional (KP3MR). Adapun capaian kinerja kegiatan tersebut sebagaimana dituangkan pada tabel dibawah ini.
Kegiatan
%
Capaian Kinerja
Jumlah Penyusunan Buku 300 315 Buku 105 Profil dan CD Peluang Buku Investasi Daerah sbg 92,5 Informasi Investor Jumlah Rapat Konsolidasi 3 Kali 2 Kali 66,67 Sangat Perencanaan Pelaksanaan Berhasi Penanaman Modal l Regional (KP3MR) yang diikuti Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan 85,84 Sasaran
13
R 271.65%
C 310.83%
DATA PERBANDINGAN INVESTASI INVESTASI PMDN PMA JUMLAH
2013 2014 SELISIH / (juta rupiah) (juta rupiah) PERTAMBAHAN 563,924.34 1,666,445.77 1,102,521.43 89,758.86 109,320.20 19,561.34 653,683.20 1,775,765.97 1,122,082.77
Data pada tabel di atas adalah bersifat akumulatif atau penambahan dari tahun-tahun sebelumnya. Terjadi penambahan nilai investasi yang sangat signifikan adalah dikarenakan adanya perbedaan metode pengambilan data.
Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis Meningkatnya Target dan Realisasi Investasi Tahun 2014
Realisas Target i
T 90%
Pada pengambilan data yang dilakukan sebelum tahun 2014 hanya berdasarkan data dari perusahaan yang mengajukan ijin investasi, sedangkan kenyataan di lapangan banyak ditemukan perusahaan yang beroperasi tanpa ijin investasi tapi memiliki ijin dasar seperti IMB dan HO. Sehingga banyak investasi yang tidak tercatat keberadaannya. Untuk memperbaiki data nilai investasi yang ada dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak, maka pada tahun 2014 mulai dilakukan pendataan di lapangan dan penjaringan investasi dengan kisaran nilai 500 juta hingga 10 Miliar melalui ijin HO.
Sa s a r a n
2 Meningkatnya jumlah Koperasi yang mendapat pendampingan
Indikator 1
T 59,97%
Persentase koperasi aktif
Capaian kinerja indikator ini ditempuh melalui pelaksanaan program peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha bagi koperasi dan kegiatan penyuluhan/pelatihan/monitoring dan evaluasi koperasi dan pelaksanaan RAT koperasi se-Kota Pontianak. Pada tahun 2014 sebesar 59.95% koperasi aktif atau 479 unit dari target 490 unit, kinerja sasaran berada pada interval ≥85, dengan nilai mean 92,5 masuk dalam kategori ”sangat berhasil”. Kendala yang dihadapi dari pelaksanaan sasaran ini adalah : 1) Masih rendahnya penguasaan dan teknologi sebagian besar pengurus/pengelola koperasi yang berakibat lemahnya kinerja orgnisasi dan usaha koperasi. 2) Lemahnya akses permodalan, pemasaran, kemitraan dan jaringan usaha koperasi. 3) Lemahnya pengawasan dalam pengembangan koperasi. 4) Belum adanya pengembangan sistem yang memudahkan pengurus/pengelola koperasi melaporkan aktivitas kelembagaannya.
R 59,95%
Untuk mengatasi hal tersebut, maka langkah ke depan yang dapat dilaksanakan untuk mengembangkan koperasi agar dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia, bahkan internasional adalah : 1) Memfasilitasi pengembangan kelembagaan koperasi 2) Melakukan pengawasan dan pengendalian koperasi 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan koperasi melalui penyuluhan perkoperasian 4) Meningkatkan produktivitas dan perluasan pemasaran produk koperasi (seperti mengikutsertakan dalam pameran-pameran baik dalam maupun luar daerah dan atau melalui situs ecommerce) 5) Mendorong koperasi untuk melakukan diversifikasi usaha
DATA JUMLAH KOPERASI
800 600
Persentase Koperasi Aktif 59,85
JUMLAH KOPERASI
59,95 0
2010 2011
58,55
2011
AKTIF
200
59,10
2010
TIDAK AKTIF
400
59,49
2012
2013
C 99,96%
2012 2013
2014
2014
14
TUJUAN 7 1
Mengurangi pengangguran Sasaran
1 Meningkatnya investasi yang menyerap tenaga kerja Indikator 1
T 2,50%
Pertumbuhan industri
R 2.42%
C 96.8%
Pertumbuhan Industri di Kota Pontianak dari Tahun 2010 s.d 2014 Indikator Kinerja Pertumbuhan industri
Target 2014 2.5%
2010 4.89% 1781
2011 5.33% 1876
Dari tabel di atas diketahui rata-rata pertumbuhan industri sebesar 75%, jika dilihat dari penerbitan izin industri terjadi rata-rata sebesar 97%. Perbedaaan jumlah pertumbuhan industri dikarenakan dihitung berdasarkan jumlah industri yang baru mengurus perijinan industri, tidak termasuk industri yang melakukan perpanjangan perijinan industri. Jumlah industri mikro, kecil dan menengah sampai dengan tahun 2014 sebanyak 2072 unit. Nominal ini belum dikurangi dengan jumlah industri yang tidak beroperasional. Jenis industri yang tumbuh di Kota Pontianak pada tahun 2010 s.d 2014 adalah industri percetakan, konveksi dan bengkel. Berdasarkan Peraturan Kementerian Perindustrian RI Nomor 64/MInd/Per/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian, bahwa jenis industri bengkel tidak termasuk dalam kategori industri, sehingga data jumlah pertumbuhan industri akan dilakukan revisi. Data pada tabel di atas merupakan data realisasi pertumbuhan industri dari tahun ke tahun. Terjadi penurunan target di tahun 2014 dikarenakan karakteristik wilayah Kota Pontianak yang tidak memadai untuk dijadikan sebagai daerah sentra industri yang berskala sedang maupun besar. Sehingga yang dapat tumbuh dan berkembang di Kota Pontianak hanya industri kecil saja. Sedangkan untuk pengembangan industri skala besar diarahkan untuk dilakukan di luar Kota Pontianak. Walaupun terjadi
15
Realisasi 2012 5.12% 1972
2013 2.59% 2023
2014 2.42% 2072
% 97%
penurunan target namun dari segi jumlah, industri di Kota Pontianak tetap tumbuh dan berkembang. Untuk merealisasikan capaian indikator ini ditempuh melalui pelaksanaan dua program dan enam kegiatan, yaitu : 1. Program Peningkatan kemaampuan teknologi industri, melalui kegiatan a. Fasilitasi/pemasyarakatan dan pengawasan SNI dan HAKI produk IKM b. Pengujian dan sosialisasi sertifikasi halal produk IKM makanan dan minuman 2. Program pengembangan industri kecil menengah, dengan kegiatan : a. Temu wicara/pembinaan dan pengembangan produk unggulan bagi IKM b. Pelatihan pengolahan aneka makanan bagi IKM c. Pelatihan aneka kerajinan bagi IKM d. Pemantauan/pencegahan pencemaran industri dan kelayakan perijinan.
TUJUAN 8 1
Meningkatkan keamanan dan ketertiban Sasaran
1 Terciptanya rasa aman dan ketertiban di masyarakat Indikator 1. 2
Peningkatan intensitas upaya pengamanan dan pencegahan tindakan kriminal oleh anggota Satpol PP ; dan Menurunnya intensitas kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
Capaian kinerja terciptanya rasa aman dan ketertiban di masyarakat diukur melalui pemenuhan indikator sasaran (1) Peningkatan intensitas upaya pengamanan dan pencegahan tindakan kriminal oleh anggota Satpol PP ; dan (2) Menurunnya intensitas kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Untuk indikator 2, dapat digambarkan dari data gangguan kamtibmas yang terjadi di Kota Pontianak, sebagai berikut :
Data Gangguan Kamtibmas di Kota Pontianak Tahun 2013 dan 2014 JENIS KEJAHATAN PENCURIAN CURAT CURANMOR ANIAYA PENGGELAPAN PENIPUAN CURAS PENGEROYOKAN KDRT NARKOBA JUMLAH
2013 899 811 475 474 456 278 207 190 153 51 3994
2014 682 560 551 46 382 235 133 65 95 71 2820
Dari tabel di atas dapat kita lihat terjadinya penurunan kasus sejumlah 1.174 kasus atau sebesar 41,21%. Hal ini merupakan hasil kerja bersama yang baik antara Satpol PP dan pihak kepolisian. Sedangkan untuk indikator 1 yang dihitung adalah intensitas upaya dari Satpol PP itu sendiri dalam pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Pontianak.
T
R
C
95%
108%
113%
45%
41.21%
91.58%
Maka untuk capaian kinerja pada indikator 1 dilihat dari kegiatan pengamanan dan pencegahan yang dilaksanakan yang dituangkan pada tabel berikut: Kegiatan Target Jumlah kegiatan VIP yang 36 dilakukan pengamanan kegiatan Jumlah lokasi pengamanan 2 titik kegiatan HUT RI lokasi Jumlah lokasi pengamanan 8 titik Hari Jadi Kota Pontianak lokasi Jumlah pelaksanaan 12 bulan pengamanan aset daerah/alun kapuas Jumlah pelaksanaan hari- 17 kali hari besar keagamaan yang diamankan Jumlah patroli bersama 12 bulan Garnisun Rata-rata Capaian Kinerja
Realisasi 67 kegiatan 2 titik lokasi 8 titik lokasi 12 bulan
% 144 100
Capaian 92,5 Sangat Berhasil
100 100
18 kali
105
12 bulan
100 108
Capaian indikator kinerja kegiatan sasaran terciptanya rasa aman dan ketertiban masyarakat diperoleh nilai mean 92,5 dengan hasil persentase indikator kinerja sebesar 108 % dengan kategori Sangat Berhasil. Dalam keberhasilan capaian kinerja tersebut terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan yaitu : 1. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban masyarakat merupakan agenda kerja tahunan sehingga perencanaan kegiatan dapat dilakukan secara maksimal. 2. Adanya dukungan dana dari Pemerintah Kota. 3. Personil memiliki dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugas dan perintah atasan. 4. Koordinasi yang terjalin baik dan harmonis dengan instansi keamanan yang terkait dengan kegiatan pengamanan dan penertiban. 5. Sikap masyarakat yang cukup terbuka terhadap petugas.
16
Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan
TUJUAN 9 1
Sasaran
1 Meningkatnya kualitas jalan kota 1
Indikator T R Presentase peningkatan rasio jalan dengan 10% 18.85% kondisi baik 18.964 Km 35.761Km
Dari 85% yang ditargetkan selama 5 tahun anggaran dari panjang jalan kota Pontianak (263.090 km), tahun 2014 ditargetkan terjadi peningkatan jalan dengan kondisi baik (kategori jalan baik dan sedang) sebesar 10% atau 18.964 km dihitung dari panjang jalan dengan kondisi baik pada tahun 2010 yakni sepanjang 189.644 km. Pada tahun 2014 target jalan di Kota Pontianak yang dipelihara dan dalam kondisi baik adalah 10% atau sebesar 18.964 km yang terealisasi sebesar 18,85% atau 35.761 km, sehingga pada tahun 2014 kinerja pada indikator ini sebesar 188,5%. Untuk diketahui bahwa yang dimaksud dengan jalan dalam kondisi baik adalah jalan dengan kategori baik dan kategori sedang. Sedangkan jalan dengan kondisi mantap adalah jalan yang dalam kategori baik saja, Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja pada kinerja sasaran meningkatnya penyediaan prasarana jalan dan jembatan yang representative dan berwawasan lingkungan secara berkesinambungan adalah : Persentase peningkatan rasio jalan dengan kondisi baik dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami kenaikan
C 188.5%
rata-rata 10% setiap tahunnya hal ini disebabkan karena anggaran yang tersedia mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut, harga-harga material fisik dilapangan yang mengalami kenaikan tidak menghambat kinerja dan kualitas fisik pekerjaan, adanya koordinasi antara pihak terkait yang membidangi sarana utilitas dan kesadaran masyarakat pemilik aset tanah dalam percepatan pekerjaan sehingga pekerjaan dapat terealissai sesuai dengan waktu dan tepat mutu, sumber daya manusia dalam hal ini pegawai dinas PU cepat tanggap dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada pelaksanaan pekerjaan dilapangan sehingga kualitas dan kuantitas tetap terjaga, Pihak Jamsostek (BPJS) dan Pihak Bank selaku pencair dana sangat mendukung pada percepatan pelaksanaan kegiatan dilapangan khususnya mendukung pada pekerja yang mengalami permasalahan dilapangan sehingga jika terjadi hal-hal dilapangan dapat segera diselesaikan. Berikut adalah tabel yang menggambarkan kondisi jalan yang ada di Kota Pontianak, yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pontianak dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
Kondisi Jalan di Kota Pontianak Tahun 2010 s.d 2014
NO.
INDIKATOR
SATUAN 2010
1
2
17
Panjang Jalan (Jenis Permukaan) Aspal Kerikil/Telford Tanah Beton Panjang Jalan (Kategori) Baik Sedang Rusak Rusak Berat Panjang jalan yang dipelihara
2011
TAHUN 2012
2013
2014
Km Km Km Km
222,053 6,388 9,464 9,787
224,005 6,388 19,464 9,787
236,954 15,764 6,926
239,618 15,764 7,708
241,414 15,764 7,710
Km Km Km Km
185,457 4,187 7,670 60,379 257,693
195,217 4,407 7,560 52,460 259,644
199,255 4,208 7,276 48,905 259,644
217,169 3,137 5,880 36,904 263,090
222,635 2,770 6,100 33,383 264,888
Sasaran
2 Meningkatnya ruas jalan yang bebas genangan Indikator 1
Persentase peningkatan kawasan bebas genangan
Pada tahun 2014 target kawasan bebas genangan dengan kondisi drainase dalam kondisi baik adalah 10% dari 33% panjang saluran drainase atau sebesar 19,958 km yang terealisasi sebesar 11,6% atau 23,302 km, sehingga pada tahun 2014 kinerja pada indikator ini sebesar 116%. Target akhir dari renstra Dinas PU Tahun 2010-2014 adalah 33% dari 604.805 km atau sepanjang 19.958 km saluran drainase di Kota Pontianak dalam kondisi baik. Hal ini dilakukan dengan anggapan agar saluran drainase yang dapat berfungsi dengan baik akan mengurangi luasan dan lama genangan air. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja pada kinerja sasaran ini adalah : Persentase peningkatan kawasan bebas genangan dimana indikatornya adalah kualitas drainase yang baik setiap tahunnya mengalami kenaikan hal ini disebabkan karena
T 10%
R 11,6%
(19,958 Km)
(23,302 Km)
C 116%
anggaran yang tersedia mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut, harga-harga material fisik dilapangan yang mengalami kenaikan tidak menghambat kinerja dan kualitas fisik pekerjaan, adanya kesadaran dan daya dukung masyarakat untuk membantu percepatan pekerjaan seperti tidak membuang sampah di saluran drainase, tidak membangun kios atau menutup saluran dengan bangunan yang dapat menghambat lancarnya air, sumber daya manusia dalam hal ini pegawai dinas PU cepat tanggap dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada pelaksanaan pekerjaan dilapangan sehingga kualitas dan kuantitas tetap terjaga, Pihak Jamsostek (BPJS) dan Pihak Bank selaku pencair dana sangat mendukung pada percepatan pelaksanaan kegiatan dilapangan khususnya mendukung pada pekerja yang mengalami permasalahan dilapangan sehingga jika terjadi hal-hal dilapangan dapat segera diselesaikan terbukti dari target hanya sekitar 33% terealisir 34, 68%.
PERSENTASE PENINGKATAN DRAINASE KOTA PONTIANAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 Indikator Kinerja Persentase peningkatan kawasan bebas genangan
Tahun 2010 Renstra 39,917 km 20%
Tahun 2011
Realisasi 42,766 km 21,43%
Renstra 61,871 km 31%
Realisasi 63,514 km 31,82%
Tahun 2012 Renstra 47.900 km 24%
Tahun 2013
Realisasi 47.956 km 24,03%
Renstra 29,937 km 15%
Realisasi 32,262 km 16,16%
Tahun 2014 Renstra 19,958 km 10%
Realisasi 23,302 km 11,68%
PANJANG SALURAN DRAINASE KOTA PONTIANAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 No.
Nama Saluran
Panjang Tanah
1 Primer 2 Sekunder 3 Tersier JUMLAH SALURAN SELURUHNYA
131.87 90.596,85 127.22 66.299,85 345.715 216.539,72 604.805 373.436,42
KONSTRUKSI Pasangan Beton Turap beton 2.461 41.482,75 45.912,05 89.855,80
14.697,40 83.263,23 97.960,63
6.642,15 780 7.422,15
Turap kayu 32.17 3.96 36.13
18
Sasaran
3 Berkurangnya tumpukan sampah di jalan kota Indikator 1 2
Persentase peningkatan pengelolaan sampah di T PA dan kebersihan Kota Jumlah ruas pasar dan ruas jalan kota yang dilakukan penyapuan / dibersihkan
Pengangkutan sampah Kota Pontianak berdasarkan hasil perhitungan jumlah penduduk pada tahun 2014 sebesar 647.622 jiwa, jumlah produksi sampah sebesar 1.780,96 m³/hari, volume/daya tampung TPS sebesar 1.072,5 m³/hari dan yang dapat diangkut ke TPA sejumlah 1.428,29 m³/hari. Ini berarti persentase sampah yang terangkut sebesar 80.2% dari target 83.3% yang harus diangkut.
R
C
80.2%
96.27%
7 pasar 77 jalan
7 pasar 77 jalan
100%
kebijakan pengeloaan persampahan melalui dua kegiatan, yaitu : 1) Kegiatan pengawasan dan penindakan kebersihan Dalam upaya menciptakan kondisi lingkungan sekitar TPS yang bersih dan terjaga dengan baik, maka dilakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku yang secara sengaja membuang sampah tidak pada tempat dan waktu yang tepat sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Jadwal Pembuangan Sampah.
Kenaikan tingkat capaian kinerja pengangkutan sampah dipengaruhi oleh adanya penambahan armada berupa kendaraan armroll, Truck sebanyak 4 unit, motor gerobak roda 3 sebanyak 2 unit dan penambahan kapasitas angkut armada dump truck yang semula 7,5 m³ menjadi 8,5 m³.
2) Kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat Untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di TPS, maka program pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan metode 3R (reuse, reduce, recycle) menjadi salah satu program unggulan.
Selain dengan program Peningkatan dan pemeliharaan, sasaran ini juga dilaksanakan dalam program sosialisasi dan kebijakan pengeloaan persampahan melalui dua kegiatan, yaitu : 1) Kegiatan pengawasan dan penindakan kebersihan Dalam upaya menciptakan kondisi lingkungan sekitar TPS
TUJUAN 10 1
T
83.3%
Untuk indikator nomor 2 dilaksanakan dengan program peningkatan dan pemeliharaan kebersihan melalui kegiatan pemeliharaan kebersihan melalui kegiatan pemeliharaan pasar dan jalan kota yang dilakukan penyapuan/dibersihkan
Peningkatan sarana penunjang pengembangan perdagangan dan jasa Sasaran
1 Meningkatnya Aksesibilitas dan kelancaran lalu lintas Indikator 1 Persentase pemenuhan fasilitas lalu lintas darat dan sungai
T 90%
R 91,54%
C 101,71%
2 T ingkat pelayanan angkutan sungai dan penyeberangan
100%
79.06%
79.06%
Penjelasan dari masing-masing capaian indikator kinerja sasaran2 tersebut adalah sebagai berikut : 1. Persentase Pemenuhan Fasilitas Lalu Lintas Darat dan Sungai (Traffic Light, Marka Jalan, Zebra Cross, RambuRambu Lalu Lintas Lainnya). Indikator ini bertujuan agar dengan adanya fasilitas lalulintas yang baik dapat memperlancar arus kendaraan yang ada. Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran ini ditempuh melalui pelaksanaan 2 (dua) Program dan 4(empat) Kegiatan serta 3 (tiga) kegiatan penunjang dengan total anggaran sebesar Rp1.458.960.000. dengan realisasi Rp1.412.350.507. atau 96,81%. Adapun capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan berdasarkan hasil pengukuran kinerja adalah sebagai berikut
19
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Jumlah Lokasi Yang Terpasang Marka 20 18 jalan dan Zebra Lokasi Lokasi Cross. Jumlah Rambu302 230 Rambu Lalu Lintas Buah Buah Yang Terpasang. Jumlah Lokasi 2 Yang Terpasang 2 Lokasi Lokasi Flashing Light. Jumlah Traffic Light 40 40 Yang dilengkapi Traffic Traffic Count Down Light. Capaian kinerja indikator sasaran 1
Capaian (%)
Kategori Capaian
90
76,16
100
100 91,54
92.5 Sangat Berhasil
Kota Pontianak adalah salah satu Kota yang masih mengandalkan sungai sebagai salah satu alternatif transportasi orang dan barang, oleh karena itu pemenuhan terhadap fasilitas lalu lintas darat dan sungai dianggap sangat perlu karena bertujuan untuk memperlancar lalu lintas transportasi orang dan barang baik di sungai maupun di darat.. 2. Persentase Tingkat Aktifitas Angkutan Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan. Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran ini ditempuh melalui pelaksanaan 2 (dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan serta 1 (satu) Kegiatan Penunjang,dengan total anggaran sebesar Rp163.603.500 dan realisasi Rp108.080.000 atau 66,06%. Adapun capaian masingmasing indikator kinerja kegiatan berdasarkan hasil pengukuran kinerja adalah seperti pada tabel.
TUJUAN 11 1 Sasaran
Indikator Kinerja
Target
Jumlah Frekuensi Pelayanan 15.120 Ferry Penyeberangan. Rit Jumlah Operasional 8.000 Angkutan Sungai dan SIB Pedalaman. Capaian kinerja indikator sasaran 2
Realisa si 17.492 Rit 4.860 SIB
Capaian (%)
Kategori Capaian
115,69 77,5 Berhasil
60,75 79,06
Karena karakteristik wilayah Kota Pontianak yang dilintasi oleh sungai besar dan kecil, maka angkutan sungai dan penyeberangan sangat diperlukan. Selain itu angkutan sungai dan penyeberangan ini juga sangat berperan pada saat terjadinya kemacetan lalu lintas darat. Angkutan sungai juga dipergunakan untuk lalu lintas barang terutama dari dan untuk yang ada di wilayah pedalaman.
Mewujudkan penataan ruang dan kota yang berwawasan lingkungan
1 Meningkatnya pengendalian penataan ruang Indikator 1
Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak huni
2
Persentase menurunnya lingkungan perumahan dan permukiman (bangunan) yang kumuh
Penjelasan masing-masing capaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
1. Capaian Kinerja Indikator Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Akan Rumah Yang Layak Huni Untuk merealisasikan capaian target indikator ini ditempuh melalui pelaksanaan 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan, yaitu Program Pengembangan Perumahan dengan 2 ( dua ) kegiatan, yaitu (1) Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Bersih ,(2) Pengelolaan Rusunawa, dan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu (1) Fasilitasi dalam rangka penjaringan pemberian bagi rumah tidak layak huni .
DATA RUMAH SE KOTA PONTIANAK 145000 140000 135000
T 100%
R 96.16%
C 96.16%
-10%
-8.68%
86.80%
Capaian Kinerja Kegiatan
Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Akan Rumah Yang Layak Huni Indikator Kegiatan
Target
Realisasi
%
1 Jumlah Lokasi Jaringan Air Bersih Yang Terpasang Jumlah Rumah Susun yang terkelola
2 80
3 74
4 93
96
96
100
Jumlah bantuan Rumah layak huni 6 6 yang terfasilitasi Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan
100
Capaian Kinerja 5
92,5 Sangat Berhasil
98
Dari grafik data rumah se-Kota Pontianak dapat kita lihat bahwa jumlah rumah yang layak huni di Kota Pontianak adalah sejumlah 135.292 unit dari jumlah keseluruhan rumah yang ada di Kota Pontianak, yakni 140.690 unit rumah. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sejumlah 5.398 unit rumah yang masih masuk dalam kategori tidak layak huni.
130000 JUMLAH RUMAH RUMAH LAYAK HUNI
20
2. Capaian Kinerja Indikator Persentase Menurunnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman ( Bangunan ) yang kumuh Untuk merealisasikan capaian target indikator ini ditempuh melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, yaitu Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu (1) Fasilitasi Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementrian Perumahan Rakyat ( BSPS/PLP2K-BK Stimulasi PSU. Adapun Capaian kinerja masing-masing kegiatan tersebut sebagaimana dituangkan pada tabel di bawah ini. Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran Strategis Persentase Menurunnya Lingkungan
Perumahan dan Permukiman ( Bangunan ) yang Kumuh Indikator Target Realisasi Kegiatan 1 2 3 Jumlah 6 6 bantuan rumah tidak layak huni yang terfasilitasi Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran 1
% 4 100
100
Capaian Kinerja 5 92,5 sangat Berhasil
Rumah tidak layak huni Yang menerima Bantuan (Kemenpera ) NO KECAMATAN 1 2 3 4 5 6
Pontianak Barat Pontianak Kota Pontianak Selatan Pontianak Tenggara Pontianak Timur Pontianak Utara Jumlah
Realisasi Bantuan ( KEMENPERA ) 2011 2012 2013 2014 Rumah Rumah Rumah Rumah 114 322 238 137 0
27
100
0
0
0
60
111
22
0
60
0
158
656
0
260
158
353
42
252
450
1358
500
760
Dari grafik dapat kita lihat bahwa ada wilayah kumuh di Kota Pontianak seluas 84,28 Ha dari 10.782 Ha luas wilayah keseluruhan dari Kota Pontianak, atau sebesar 0,78%. Untuk persentase penurunan wilayah kumuh dapat kita hitung sebagai berikut :
LUAS WILAYAH KUMUH
84,28 – 92,29 Penurunan kasus =
95
_____________________________
x 100 % = - 8,68 %
92,29
90 85 80 2013
2014
Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni dari Tahun 2012 s/d 2014
21
NO
KECAMATAN
1 2 3 4 5 6
Pontianak Barat Pontianak Kota Pontianak Selatan Pontianak Tenggar a Pontianak Timur Pontianak Utara Jumlah
2011 Rumah 42 52 35 32 64 41 266
REALISASI BANTUAN (APBD) 2012 2013 2014 Rumah Rumah Sanitasi Rumah Sanitasi 42 5 230 24 70 52 4 170 0 70 35 4 120 0 10 32 4 60 50 64 4 348 5 164 41 5 272 11 166 266 26 1200 40 530
TUJUAN 12 1
Memacu organisasi perangkat daerah memiliki visi ke depan (visionerr) Sasaran
1 Membentuk organisasi perangkat daerah yang dinamis dan berdaya guna Indikator 1 Jumlah SKPD yang telah dibentuk berfungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2 Jumlah SKPD yang memenuhi dan menerapkan standar pelayanan publik (IKM, SOP, Budaya Kerja, SPM) Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan Akuntablitias dalam pelayanan pemerintahan yang ditempuh melalui kebijakan meningkatkan koordinasi, asistensi, bimbingan, dan monitorning dalam pelaksanaan tugas SKPD. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dicapai melalui 2 (dua) program, yaitu: Program Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kelembagaan/Organisasi Perangkat
T
R
C
80%
100%
125%
75%
100%
133%
Daerah dan Program Otonomi Daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran: 1. Jumlah SKPD yang telah dibentuk berfungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Jumlah SKPD yang memenuhi dan menerapkan standar pelayanan publik (IKM, SOP, Budaya Kerja, SPM)
In d ikato r Kin e r j a
T ar ge t
Re alisasi
%
1 Jumlah SKPD yang telah dibentuk berfungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2 Jumlah SKPD yang memenuhi dan menerapkan standar pelayanan publik (IKM, SOP, Budaya Kerja, SPM) Target Realisasi % IKM 75 117 156% SOP 10 34 340% SPM 75 100 133% Budaya 75 65 86,67 Kerja
80%
100%
125
75%
100%
133.33
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran
1. Jumlah SKPD yang telah dibentuk berfungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Indikator sasaran ini dicapai melalui pemenuhan capaian 2 (dua) indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
Indikator Kinerja Target Realisasi Kegiatan Draf Perwa Susunan 1 Perwa 1 Perwa Organisasi, dan Tupoksi SKPD Perubahan Draf Perwa Uraian 1 Perwa 1 Perwa Tugas Jabatan SKPD Perubahan Rata-rata capaian kinerja indikator sasaran
% 100
Capaian Sasaran
92.5 100 Sangat Berhasil 100
Peningkatan kapasitas kelembagaan/organisasi perangkat daerah dilakukan dengan melakukan penataan terhadap susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan berpedoman pada UU
Cap aian Kin e r j a S asar an
92,5 S an gat Be r h asil
123.33%
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang Pencabutan Praturan Walikota nomor 79 Tahun 2008 tentang Kedudukan, susunan Orgnaisasi, Tupoksi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persekolahan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kota Pontianak sebanyak 4 UPTD . 2. Jumlah SKPD yang memenuhi dan menerapkan standar pelayanan publik (SOP, Budaya Kerja, SPM dan Tata Naskah Dinas) Sasaran strategis ini dicapai melalui pemenuhan capaian 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan dan pelaksanaan 2 (dua) program yaitu Program Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi
22
Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah dan Program Pelayanan Prima, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 293,022,000.00 dengan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut : Indikator Kinerja Kegiatan
Target Realisasi
Jumlah SKPD yang menyusun SOP
% 100
34 34 SKPD SKPD Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2 2 100 Dokumen Dokumen Draft Perwa Road Map Reformasi Birokrasi 1 1 100 Pemerintah Kota Pontianak Dokumen Dokumen Rata-Rata Capaian Kinerja 100
Capaian Sasaran
Dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, Pemerintah Kota Pontianak mewajibkan seluruh SKPD yang ada di Kota Pontianak untuk membuat SOP pelayanan dan melakukan survey terhadap indeks kepuasan masyarakat. Pemerintah Kota Pontianak juga telah diberikan sertifikat kepatutan oleh OMBUDSMAN untuk seluruh SKPD yang ada di Kota Pontianak dengan capaian zona hijau.
92.5 Sangat Berhasil
Ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya.
Meningkatkan keterbukaan dan transparansi informasi
TUJUAN 13 1
Sasaran
1 Meningkatkan komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat 1
Indikator Jumlah penyebarluasan informasi Pemkot Pontianak kepada masyarakat
Indikator Kinerja
Target Realisasi
Jumlah penyebarluasan 450 Release360 Release informasi Pemkot 50 Iklan 42 iklan Pontianak kepada 20 Baleho 23 Baleho masyarakat 20 spanduk 20 spanduk Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator
80 84 115 100 95,8
No
Ke giatan
1
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Press Realease Pemasangan Iklan Advertising pada media massa Dialog interaktif melalui media elektronik Kerjasama Publikasi dan Pemberitaan dengan Media Cetak dan Elektronik Jumpa Pers Penyusunan Kliping Koran Pemberitaan Media Cetak Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Mobil Unit Keliling) Penyediaan Baliho/Spanduk/Banner Penerbitan Majalah/Tabloid Warta Kota J U MLA H
2 3 4 5
6 7 8
9 10
23
%
Capaian Kinerja Sasaran 92,5 Sangat Berhasil
T
R
C
450 Release 50 Iklan 20 Baleho 20 spanduk
360 Release 42 iklan 23 Baleho 20 spanduk
80% 84% 115% 100%
Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja meningkatnya kinerja kehumasan sebesar 95,8%. Penyebarluasan informasi Pemerintah Kota Pontianak dilaksanakan oleh Bagian Humas, Protokol, dan TU. Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pontianak. Kegiatan penyebarluasan Informasi yang dilakukan oleh Bagian Humas, Protokol, dan TU. Pimpinan dilakukan sebanyak 617 kegiatan dengan perincian kegiatan sebagai berikut:
2010 4 kegiatan
2011
TAHUN 2012
2013
6 kegiatan
-
-
782 Realease 32 kegiatan
900 Realease 49 kegiatan
360 Realease 53 kegiatan
360 Realease 65 kegiatan
360 Realease 42 Kegiatan
49 kegiatan
48 kegiatan
48 kegiatan
72 kegiatan
72 kegiatan
6 kegiatan
57 kegiatan
402 kegiatan
50 Kerjasama
50 Kerjasama
15 kegiatan 144 kegiatan
12 kegiatan 180 kegiatan
12 kegiatan 300 kegiatan
12 kegiatan 47 kegiatan
12 kegiatan 24 Kegiatan
84 kegiatan
74 kegiatan
72 kegiatan
72 kegiatan
54 kegiatan
10 kegiatan
14 kegiatan
14 kegiatan
58 kegiatan
49 Kegiatan
4 kegiatan
4 kegiatan
4 kegiatan
4 kegiatan
4 kegiatan
1.126 ke giatan
1.344 ke giatan
1.265 ke giatan
690 ke giatan
617 Ke giatan
2014
TUJUAN 14 1
Meningkatkan partisipasi masyarakat Sasaran
1 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan 1
Indikator Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan
Data ini diambil dengan cara menjumlahkan seluruh data yang ada di 6 (enam) Kecamatan lalu dibagi sejumlah kecamatan tersebut. Dalam kata lain data yang diambil adalah rata-rata dari hasil di 6 kecamatan. Data yang ditampilkan adalah berdasarkan keterlibatan RT yang dalam hal ini mewakili maupun bersama-sama masyarakat turut berperan serta dalam melaksanakan kegiatan untuk pembangunan.
Selain itu juga, untuk mempercepat pembangunan jalan lingkungan maka Pemerintah Kota Pontianak memberikan stimulan berupa bantuan semen bagi warga yang ingin membangun ataupun melakukan peningkatan jalan lingkungan dengan prasyarat bahwa untuk kebutuhan bahan material lainnya berasal dari swadaya masyarakat. Dari program ini ada beberapa manfaat yang dapat diambil, antara lain : mempererat hubungan antar warga, warga timbul rasa memiliki terhadap jalan yang mereka bangun. 2) Inovasi Kelurahan Inovasi kelurahan merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya.
R 93%
C 102%
Inovasi yang dilaksanakan merupakan hasil rembug lurah dengan warga di wilayahnya. Untuk pendanaan pemerintah hanya memberikan stimulus yang biasanya langsung berbentuk barang. Bentuk kegiatan inovasi berbeda adanya di setiap kelurahan, karena disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhannya. Beberapa contoh kegiatan yang dilaksanakan adalah adanya kelompok bank sampah swadaya masyarakat dan usaha kerajinan dari limbah plastik.
Perbandingan Program Antar Kecamatan
Dalam indikator ini ada dua program yang dapat menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, yakni program gotong royong dan program inovasi kelurahan. 1) Gotong Royong Gotong royong di sini tidak hanya dimaksudkan untuk kegiatan kebersihan wilayah saja. Gotong royong yang dilakukan masyarakat juga dilakukan dalam rangka penghijauan, yang mana ini sangat membantu Pemerintah Kota dalam pemenuhan ruang terbuka hijau.
T 91%
Kecamatan Pontianak Utara Pontianak Selatan Pontianak Barat Pontianak Timur Pontianak Kota Pontianak Tenggara
Gotong Royong T R 44 35 6 6 250 230 80 80 60 60 94 94
Inovasi Kelurahan T R 4 4 5 5 8 4 7 7 5 5 4 4
Hasil capaian dari masing masing kecamatan tergambar seperti berikut
No 1 2 3 4 5
Kecamatan Pontianak Utara Pontianak Kota Pontianak Barat Pontianak Timur Pontianak Selatan
Target 90% 80% 90% 90% 100%
Realisai % 79% 88% 78% 97.5 103% 114 100% 111.11% 100% 111.12
24
TUJUAN 15 1
Meningkatkan akuntabilitas dalam pelayanan pemerintahan pembangunan Sasaran
1 Akuntabilitas seluruh SKPD dapat dipertanggungjawabkan Indikator 1 Jumlah laporan SAKIP SKPD
T 34
Laporan hasil evaluasi adalah output dari penugasan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak tahun 2014. Target sebanyak 34 laporan dirinci dalam RKT berupa 34 LHE SKPD. Realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa target sangat berhasil dicapai. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 100%, tidak terdapat peningkatan atau penurunan pencapaian atas target Kegiatan Evaluasi LAKIP Instansi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun
TUJUAN 16 1 Sasaran
R 34
C 100%
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas AKIP di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Kegiatan Evaluasi LAKIP Instansi adalah aktivitas analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntubilitas instansi pemerintah. Evaluasi LAKIP bertujuan 1. Untuk memberikan analisis kritis dan penilaian terhadap implementasi sistem AKIP. 2. Untuk memberikan saran perbaikan terhadap implementasi sistem AKIP. 3. Memberikan saran ataupun rekomendasi yang penting guna peningkatan kinerja organisasi instansi dan peningkatan akuntabilitasnya.
Meningkatkan supremasi hukum
1 Kesadaran hukum masyarakat meningkat Indikator 1 Persentase menurunnya pelanggaran masyarakat terhadap ketentuan Perda Capaian kinerja sasaran meningkatnya kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat diukur melalui pemenuhan indikator sasaran Persentase menurunnya pelanggaran masyarakat terhadap ketentuan Perda dimana untuk merealisasikan capaian target indikator ini diperoleh melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan yaitu Program penerapan dan penegakkan hukum daerah,
25
T
R
C
85%
85%
100%
dengan 5 (lima) kegiatan yaitu (1) Penegakan hukum/PERDA (layang-layang, penginapan, tempat hiburan, senjata tajam, dan lain-lain), (2) Kegiatan terpadu penertiban dengan instansi terkait, (3) Kegiatan Bintibmas (Gepeng, PSK, Huruhara, dll), (4) Pencegahan pelanggaran Perda Ketertiban Umum, (5) Pendalaman produk hukum. Untuk capaian kinerja masing-masing kegiatan tersebut dituangkan pada tabel berikut.
Indikator Kegiatan
Target
1 1.
2. 3. 4. 5.
Jumlah pelaksanaan operasi/razia dan kasus yang ditangani Jumlah PKL/Gubuk Liar yang dibongkar
Realisasi
Capaian Kinerja
5
2
3
4
65 kali
57 kali
88%
642 kios/gerobak /gubuk liar 551 orang
696 kios/gerobak /gubuk liar 381 orang
108%
Jumlah pelanggar ketertiban umum yang ditangani Jumlah pelanggaran yang 380 kasus 433 kasus ditertibkan Jumlah sosialisasi produk 12 bulan 12 bulan hukum daerah melalui media sosial masyarakat Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sasaran 1
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran ini adalah sangat berhasil. Salah satu faktor yang mendukung berhasilnya kineja ini adalah karena dicanangkannya Kota pontianak sebagai kota
TUJUAN 17 1
%
69%
92,5 Sangat Berhasil
113% 100% 95,6%
yang tertib aturan. Hal ini menjadi komitmen bersama seluruh unsur pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan suasana kota yang tertib, aman dan nyaman dengan mengetahui dan mematuhi peraturan yang berlaku.
Meningkatkan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Sasaran
1 Meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan 1
Indikator Persentase hasil Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam forum SKPD di bidang fisik, ekonomi, dan sosial budaya
Data ini diambil dengan cara menjumlahkan seluruh data yang ada di 6 (enam) Kecamatan lalu dibagi sejumlah kecamatan tersebut. Dalam kata lain data yang diambil adalah rata-rata dari hasil di 6 kecamatan. Musrenbang merupakan kegiatan yang telah diamanatkan dalam undang-undang, yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam melakukan pembangunan atau dengan kata lainnya bottom up planning. Dalam pelaksanaan kinerja ini di lapangan seringkali ditemui beberapa hambatan, antara lain : 1. Rencana kerja/kegiatan yang disampaikan masyarakat seringkali tidak mengutamakan kebutuhan, tetapi mengedapankan keinginan; 2. Masyarakat masih sulit membuat skala prioritas pembangunan di wilayahnya.
T 85%
R 74.67%
C 87.85%
3. SKPD lebih memprioritaskan kegiatan yang telah mereka rencanakan dibandingkan dengan usulan dari masyarakat. 4. Kurangnya koordinasi maupun informasi dalam pelaksanaan pembanguanan dan hal yang terkait dengan kebijakan pemerintah. No Kecamatan 1 Pontianak Timur
Target 85%
Realisasi 67.72%
% 79.67%
2 Pontianak Selatan
80%
64.50%
80.63%
3 Pontianak Barat
85%
69%
81%
4 Pontianak Utara
85%
78%
91%
5 Pontianak Tenggara
90%
85.75%
95.27%
6 Pontianak Kota
85%
83%
97.64
26
TUJUAN 18 1
Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah
Sasaran
1 Peningkatan Kualitas SDM Indikator 1 2 3
T erselenggaranya Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah. T erlaksananya pengiriman peserta Diklat Penjenjangan. T erselenggaranya Diklat Formal, Diklat Prajabatan, Bimtek ASN, dan Bimtek Calon
Untuk merealisasikan capaian kinerja indikator Terselenggaranya Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah, dilaksanakan melalui Program Pendidikan Kedinasan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu : 1) Pengiriman Ujian Dinas Kegiatan Pengiriman Ujian Dinas pada Tahun 2014 ditargetkan sebanyak 30 orang, namun yang mendaftar untuk mengikuti Ujian Dinas pada Tahun 2014 hanya 11 orang saja, sehingga persentase pencapaian targetnya hanya sebesar 36.66 % dengan kategori ordinal Tidak Berhasil. Pada Tahun 2014 alokasi anggaran Kegiatan Pengiriman Ujian Dinas sebesar Rp. 7.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.750.000,- dengan persentase pencapaian target sebesar 36,67 %. Kegiatan Pengiriman Ujian Dinas diperuntukan bagi PNS yang akan naik pangkat dan dikelompokan menjadi : a. Ujian Dinas Tingkat I diperuntukan bagi PNS yang akan naik pangkat dari Golongan II/d ke Golongan III/a. b. Ujian Dinas Tingkat II diperuntukan bagi PNS yang akan naik pangkat dari Golongan III/d ke Golongan IV/a. (Khusus PNS yang naik ke Golongan IV/a sedang menduduki Jabatan Eselon III tetapi belum mengikuti Diklatpim III ). 2) Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian ijazah Pada Tahun 2014 Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijazah ditargetkan sebanyak 30 orang dan yang mengikuti ujian penyesuaian ijazah sebanyak sebanyak 57 orang dengan persentase pencapaian target sebesar 190 % dengan kategori ordinal Sangat Berhasil. Alokasi Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijazah Pada Tahun 2014 sebesar Rp. 13.980.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.670.000,dengan persentase pencapaian target sebesar 90.63 %. Persyaratan pegawai yang akan mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah adalah sebagai berikut : a) Sudah mempunyai Ijin Belajar yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. b) Bagi PNS yang akan menyesuaikan ijazah dari SMA ke jenjang S1 pangkat minimal II.b ( 2 tahun ). c) Bagi PNS yang akan menyesuaikan ijazah dari jenjang S1 ke jenjang S2 pangkat minimal III.a
27
T R 60 68 orang orang 22 2 orang orang 843 orang 771 orang
C 113% 9% 91%
Untuk merealisasikan capaian kinerja indikator Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklat Penjenjangan, dilaksanakan melalui Program Pendidikan Kedinasan dengan 4 (empat) kegiatan yaitu : (1) Proses Penyeleksian Pendidikan dan Penjenjangan Diklat Struktural; (2) Pengiriman PNS Peserta DIKLATPIM Tingkat II; (3) Pengiriman PNS Peserta DIKLATPIM Tingkat III; (4) Pengiriman PNS Peserta DIKLATPIM Tingkat IV 1) Proses Penyeleksian Pendidikan dan Penjenjangan Diklat Struktural serta Pengiriman Peserta DIKLATPIM III dan IV Memperhatikan Peraturan Kepala LAN-RI Nomor 12 dan 13 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat diharuskan untuk menerapkan Diklat Kepemimpinan pola baru terhitung mulai berlaku sejak bulan Januari Tahun 2014. Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan sejalan dengan surat Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat diharapkan untuk mengirimkan peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV pada Badan Diklat Provinsi, Pusat Diklat dilingkungan Kementrian Dalam negeri (Pusat maupun Regional), atau Pusat Kajian dan Diklat Aparatur di lingkungan Lembaga Administrasi Negara. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak telah berkoordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Pengiriman peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV, dan dari hasil koordinasi tersebut Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan pada Tahun 2014 belum bisa menerapkan Diklat Kepemimpinan pola baru sesuai dengan Peraturan Kepala LAN-RI Nomor 12 dan 13 Tahun 2013, sehingga Kegiatan Proses Penyeleksian Pendidikan dan Penjenjangan Diklat Struktural serta Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tk. III dan IV pada Tahun 2014 ini tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan Proses Penyeleksian Pendidikan dan Penjenjangan Diklat Struktural merupakan suatu kegiatan menjaring para Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang telah menduduki Jabatan tetapi belum mengikuti Diklatpim. Sebelum mengikuti Pendidikan dan Penjenjangan Diklat
Struktural calon peserta diseleksi oleh Tim Seleksi (TSPD). 2) Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tk.II Kegiatan Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tingkat.II pada Tahun 2014 ditargetkan untuk 2 orang, tetapi hanya bisa direalisasikan 1 orang saja dengan persentase capaian kinerja kegiatan sebesar 50 % dengan kategori ordinal Tidak Berhasil. Hal ini disebabkan oleh rata-rata Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak telah mengikuti Diklatpim Tk.II. Alokasi anggaran Kegiatan Pengiriman PNS Peserta Diklatpim Tingkat.II pada Tahun 2014 sebesar Rp. 99.422.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.711.000,dengan persentase pencapaian target sebesar 50 %. Untuk merealisasikan capaian kinerja indikator Terselenggaranya Diklat Formal, Diklat Prajabatan, Bimtek ASN dan Bimtek Calon ASN dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pendidikan Kedinasan dengan 4 (empat) kegiatan, yaitu : 1) Pengiriman Peserta Diklat Prajabatan Tenaga Honorer K.1 Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Pengiriman Peserta Diklat Prajabatan Tenaga Honorer K.1 pada Tahun 2014 adalah sebesar 100 % dengan target kinerja sebanyak 9 orang dan terealisasi sebanyak 9 orang pula dengan kategori ordinal Sangat Berhasil. Alokasi anggaran Kegiatan Pengiriman Peserta Diklat Prajabatan Tenaga Honorer K.1 pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 61.893.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 61.823.250,- dengan persentase pencapaian target sebesar 99.89 %.
2) Bimtek CPNS Kegiatan Bimtek CPNS pada Tahun 2014 ditargetkan sebanyak 120 orang, tetapi hanya bisa direalisasikan sebanyak 59 orang saja dengan persentase capaian kinerja kegiatan sebesar 49.17 % dengan kategori ordinal Tidak Berhasil. Alokasi anggaran Kegiatan Bimtek CPNS pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 121.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 56.449.000,- dengan persentase pencapaian target sebesar 46.54 %. 3) Penyelenggaraan Bimtek Umum bagi Aparatur Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Bimtek Umum bagi Aparatur pada Tahun 2014 adalah sebesar 106.19 % dengan target kinerja sebanyak 210 orang dan terealisasi sebanyak 223 orang dengan kategori ordinal Sangat Berhasil. Alokasi anggaran Kegiatan Pengiriman Peserta Diklat Prajabatan Tenaga Honorer K.1 pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 61.893.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 61.823.250,- dengan persentase pencapaian target sebesar 99.89 %. 4) Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal pada Tahun 2014 adalah sebesar 95.24 % dengan target kinerja sebanyak 504 orang dan terealisasi sebanyak 480 orang dengan kategori ordinal Sangat Berhasil. Alokasi anggaran Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 1.499.994.450,dan terealisasi sebesar Rp. 1.409.752.450,- dengan persentase pencapaian target sebesar 93.98 %.
Meningkatkan daya tanggap aparatur TUJUAN 19 pemerintah 1 Sasaran 1 Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Indikator 1 Persentase capaian IKM terhadap pelayanan di Kecamatan Data ini diambil dengan cara menjumlahkan seluruh data yang ada di 6 (enam) Kecamatan lalu dibagi sejumlah kecamatan tersebut. Dalam kata lain data yang diambil adalah rata-rata dari hasil di 6 kecamatan.
No 1 2 3 4 5 6
Kecamatan Pontianak Barat Pontianak Timur Pontianak Tenggara Pontianak Kota Pontianak Selatan Pontianak Utara
Target 85% 85% 85% 90% 85% 85%
Realisasi 90% 94.80% 85.52% 88% 100% 85%
% 106 111.53% 100.61 97.77 99.67% 100%
T 85%
R 90.50%
C 106%
Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran tersebut, pada tahun 2014 beberapa hal terkait peningkatan pelayanan prima telah dilakukan. Diantaranya dengan menyusun SOP Pelayanan Publik Kecamatan dan kelurahan, yang selanjutnya disahkan menjadi Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2014. Kegiatan peningkatan pelayanan prima di Kecamatan adalah kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih profesional, responsif, cepat, tepat dan mudah serta informatif selain itu untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur
28
pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Pontianak Tenggara dengan cara melaksanakan pelayanan prima diloket loket pelayanan serta dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan untuk kenyamanan dan kepuasan
TUJUAN 20 1
masyarakat penerima layanan. Tahun 2014 Pelayanan Publik yang dilakukan di kecamatan se-Kota Pontianak mendapat predikat Zona Hijau dari Lembaga Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat
Meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan efektifitas pengelolaan aset Sasaran
1 Aplikasi sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset 1 2
Indikator Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai Standar Akuntanasi Pemerintah Persentase kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan barang milik daerah
Untuk pencapai sasaran tersebut pada Tahun Anggaran 2013 yang lalu, Pemerintah Kota Pontianak telah mencapai target yang sangat baik yaitu Opini dari BPK RI berupa Wajar Tanpa Pengecualian sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dari BPKAD Kota Pontianak yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai SAP dengan target WTP sedangkan Indikator Kinerja Utama Persentase Kepatuhan SKPD terhadap Peraturan
TUJUAN 21 1
T WTP 100%
R Menunggu hasil BPK RI (Sekitar Bulan Mei) Menunggu hasil BPK RI (Sekitar Bulan Mei)
C
Perundang-undangan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target 100% (34 SKPD) mencapai target 100% (34 SKPD). Untuk Tahun Anggaran 2014 pencapaian sasaran dengan indikator tersebut diatas belum dapat kami jelaskan karena hasil realisasinya masih menunggu hasil pernyataan dari BPK RI, yang berdasarkan pengalaman tahun lalu atau tahun 2013 baru dapat diterima sekitar bulan Mei 2015.
Meningkatkan desentralisasi kewenangan yang lebih baik Sasar an
1 Terlaksananya koordinasi dan penguatan kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat 1
Indikator Jumlah lembaga sosial dan lembaga ekonomi masyarakat yang berfungsi efektif
T 94%
R 105.90%
C 112.65%
Data ini diambil dengan cara menjumlahkan seluruh data yang ada di 6 (enam) Kecamatan lalu dibagi sejumlah kecamatan tersebut. Dalam kata lain data yang diambil adalah rata-rata dari hasil di 6 kecamatan.
Salah satu yang dapat menjembatani koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat adalah adanya lembagalembaga sosial maupun ekonomi yang lahir, tumbuh dan kembang di dalam masyarakat itu sendiri.
No 1 2 3 4 5 6
Tidak dapat dipungkiri, kehadiran lembaga lembaga ini acap kali membantu pemerintah dalam melaksanakn program-programnya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Salah satu contoh adalah posyandu, yang kehadirannya sangat membantu pemerintah dalam mengurangi angka kematian bayi dan juga untuk pemantauan tumbuh kembangnya. Dengan adanya
29
Kecamatan Pontianak Tenggara Pontianak Timur Pontianak Selatan Pontianak Kota Pontianak Barat Pontianak Utara
Target 85% 85% 85% 90% 85% 85%
Realisasi 90% 94.80% 85.52% 88% 100% 85%
% 106 111.53% 100.61 97.77 99.67% 100%
posyandu ini salah satu program pemerintah, yaitu program imunisasi nasional dapat terlaksana dengan cukup baik, dikarenakan keberadaan posyandu yang memang benarbenar ada di tengah-tengah masyarakat. Selain posyandu, masih ada kelompok PKK yang harus difasilitasi, karena PKK hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman maupun membantu pemerintah dalam pembangunan terutama pembangunan dari ruang lingkup yang terkecil yakni keluarga dan lingkungan sekitar.
Selain itu, kecamatan juga membeikan fasilitasi pada STQ/MTQ dan kegiatan keagamaan lainnya untuk pembangunan akhlak manusianya. Oleh karena itu capaian yang sangat baik dalam kinerja ini, baik secara alangsung maupun tidak langsung dapat membantu tugas pemeintah, baik dalam bidang pemerintahan maupun pembangunan.
C. Realisasi Anggaran G. usaha pencapaian target untuk memenuhi sasaran Dalam yang telah ditetapkan, maka diperlukan pembiayaan. Walaupun tercapainya suatu indikator kinerja tidak hanya semata-mata karena adanya pembiayaan, namun tanpa adanya pembiayaan dapat mempengaruhi pencapain target yang telah ditetapkan.
dengan target pembelanjaan 1.440.319.544.163,07.
sebesar
Rp.
Dari nilai total Rp. 1.440.319.544.163,07, sebesar 56.51% digunakan untuk belanja langsung atau belanja untuk kepentingan publik dalam hal ini untuk pembangunan daerah, sedangkan sisanya atau sebesar 43.49% digunakan untuk pembiayaan belanja tidak langsung.
Untuk tahun anggaran 2014, Pemerintah Kota Pontianak menargetkan pendapatn sebesar Rp. 1.417.537.066.686,00
PERBANDINGAN BELANJA DALAM APBD DAN APBD-P KOTA PONTIANAK TAHUN 2014
53,61%
46,39%
56,51%
43,49%
APBD
APBD-P
30
REALISASI ANGGARAN PER SASARAN SASARAN Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
INDIKATOR Presentase indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit
Meningkatnya kesehatan ibu hamil dan balita (Penurunan AKI dan AKB)
Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 Cakupan pertolongan persalinan Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan
ANGGARAN (Rp) 1,044,916,600.00
REALISASI (Rp) CAPAIAN (%) 840,857,150.00 80.47%
311,560,540.00
298,091,800.00
95.68%
6,855,987,275.00
6,636,725,275.00
96.80%
1,278,112,750.00
1,258,259,000.00
98.45%
Cakupan pelayanan nifas Meningkatnya kemampuan tenaga pengajar
Peningkatan kemampuan/kualifikasi tenaga pengajar Meningkatnya budaya toleransi Persentase tingkat beragama dan keharnonisan partisipasi/aktivitas anggota masyarakat masyarakat, tokoh agama dan ormas dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis. Berkurangnya angka KDRT dan tersedianya pusat konsultasi keluarga Meningkatnya jumlah pemuda berprestasi
Menurunnya kasus korban KDRT dan traficking
224,056,600.00
162,630,000.00
72.58%
Meningkatnya jumlah pemuda yang kreatif dan berprestasi
885,564,750.00
878,186,500.00
99.17%
meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN
Meningkatnya Realisasi Investasi PMDN / PMA / Swasta Nasional
89,430,125.00
82,803,352.00
92.59%
Meningkatnya jumlah Koperasi yang mendapat pendampingan
Presentase koperasi aktif
276,300,000.00
191,498,000.00
69.31%
Meningkatnya investasi yang menyerap tenaga kerja
Pertumbuhan industri
682,930,100.00
588,379,100.00
86.16%
Terciptanya rasa aman dan ketertiban di masyarakat
Peningkatan intensitas upaya pengamanan dan pencegahan tindakan kriminal oleh anggota Satpol PP ; dan
307,479,000.00
275,637,000.00
89.64%
268,987,035,500.00
262,474,724,487.00
97.58%
Meningkatnya ruas jalan yang Persentase peningkatan kawan bebas genangan bebas genangan
53,564,525,000.00
51,712,701,400.00
96.54%
Berkurangnya tumpukan sampah di jalan kota
14,170,691,530.00
13,910,227,620.00
98.16%
Menurunnya intensitas kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Meningkatnya kualitas jalan kota
31
Presentase peningkatan rasio jalan dengan kondisi baik
Persentase peningkatan pengelolaan sampah di TPA dan kebersihan Kota Pontianak Jumlah ruas pasar dan ruas jalan kota yang dilakukan penyapuan/dibersihkan
Meningkatnya Aksesibilitas dan kelancaran lalu lintas
1,622,563,500.00
1,520,430,507.00
93.71%
5,159,775,000.00
4,975,845,615.00
96.44%
459,272,000.00
442,792,850.00
96.41%
890,647,200.00
779,962,200.00
87.57%
3,765,871,500.00
3,649,018,702.00
96.90%
250,250,000.00
194,365,000.00
77.67%
Kesadaran hukum masyarakat Persentase menurunnya meningkat pelanggaran masyarakat terhadap ketentuan Perda Meningkatkan penyerapan Persentase hasil Musrenbang aspirasi masyarakat dalam Kecamatan yang terakomodir penyelenggaraan dalam forum SKPD di bidang pemerintahan, pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial budaya dan sosial kemasyarakatan
1,152,195,000.00
1,126,120,000.00
97.74%
581,478,000.00
574,574,800.00
98.81%
Peningkatan Kualitas SDM
Terselenggaranya Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah. Terlaksananya pengiriman peserta Diklat Penjenjangan. Terselenggaranya Diklat Formal, Diklat Prajabatan, Bimtek ASN, dan Bimtek Calon ASN.
2,660,625,600.00
1,941,264,200.00
72.96%
Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
Persentase capaian IKM terhadap pelayanan di Kecamatan
1,049,118,000.00
1,010,914,174.00
96.36%
Aplikasi sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai Standar Akuntanasi Pemerintah
14,987,529,450.00
10,801,527,911.00
72.07%
1,142,743,000.00
1,111,080,900.00
97.23%
382,400,658,020.00
367,438,617,543.00
96.09%
Meningkatnya pengendalian penataan ruang
Membentuk organisasi perangkat daerah yang dinamis dan berdaya guna
Persentase pemenuhanFasilitas Lalu Lintas Darat dan Sungai Tingkat pelayanan angkutan Sungai dan Penyeberangan Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak huni Persentase menurunnya lingkungan perumahan dan permukiman (bangunan) yang kumuh Jumlah SKPD yang telah dibentuk berfungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Jumlah SKPD yang memenuhi dan menerapkan standar pelayanan publik (IKM, SOP, Budaya Kerja, SPM) Jumlah penyebarluasan informasi Pemkot Pontianak kepada masyarakat Persentase keterlibatan RT dalam pembangunan di Kecamatan
Meningkatkan komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Akuntabilitas seluruh SKPD Jumlah laporan SAKIP SKPD dapat dipertanggungjawabkan
Persentase kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundangundangan dalam pengelolaan barang milik daerah Terlaksananya koordinasi dan Jumlah lembaga sosial dan penguatan kelembagaan sosisl lembaga ekonomi masyarakat yang dan ekonomi masyarakat berfungsi efektif JUM LAH
32
4 Pemerintah Kota Pontianak dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan/Perjanjian Kinerja. Untuk pelaksanaan tugas di tahun 2010-2014 maka digunakanlah landasan RPJM Kota Pontianak tahun 20102014. Berdasarka RPJMD Kota Pontianak tahun 20102014, maka Pemerintah Kota Pontianak mengemban 21 tujuan dan 25 sasaran. Dari ke 25 sasaran tersebut, 23 sasaran dalam kategori sangat berhasil, 1 dalam kategori berhasil dan 1 belum dapat dinilai capaiannya.
17. Meningkatkan komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat 18. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan 19. Akuntabilitas seluruh dipertanggungjawabkan
SKPD
dapat
20. Kesadaran hukum masyarakat meningkat 21. Meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat dalam penyelanggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan 22.. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat 23.
Terlaksananya koordinasi dan penguatan kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat.
Sasaran yang berada pada kategoti sangat berhasil adalah : 1.
Meningkatnya kualitas pelayanan keshatan
2.
Meningkatnya kesehatan ibu hamil dan balita
3.
Meningkatnya kemampuan tenaga pengajar
4.
Meningkatnya budaya toleransi keharmonisan masyrakat
beragama
Sasaran yang memenuhi kategori berhasil adalah sasaran Peningkatan Kualitas SDM. Sedangkan sasaran yang belum dapat dinilai capaian keberhasilannya adalah sasaran Aplikasi sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset. dan
5.
Berkurangnya angka KDRT dan tersedianya pusat konsultasi keluarga
6.
Meningkatnya jumlah pemuda berprestasi
7.
Meningkatnya realisasi investasi PMDN dan PMA
8.
Meningkatnya jumlah pendampingan
9.
Meningkatnya investasi yang menyerap tenaga kerja
10.
Terciptanya rasa aman dan ketertiban masyarakat
koperasi
yang
mendapat
11. Meningkatnya kualitas jalan kota 12. Meningkatnya ruas jalan yang bebas genangan 13. Berkurangnya tumpukan sampah di jalan kota 14. Meningktnya aksesibilitas dan kelancaran lalu lints 15. Meningkatnya pengendalian penataan ruang 16. Membentuk organisasi perangkat daerah yang visioner
33
Sasaran tersebut belum dapat dinilai capaian keberhasilannya dikarenakan masih menunggu hasil audit dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat. Hasil audit BPK RI diperkirakan baru akan disampaikan sekitar Bulan Mei tahun 2015. Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak dalam perbaikan Laporan Kinerja adalah : 1. Memperbaiki perencanaan kinerja yang runtutannya dimulai dari RPJMD hingga Perjanjian Kinerja. 2. Membangun sistem yang dapat mengakses capaian dari masing masing indikator kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini dilaksanakan agar kinerja SKPD dan Pemerintah Kota pontianak dapat dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pemangku kepentingan kapanpun dan dimanapun.
KATEGORI PENCAPAIAN SASARAN
4% 4% Sangat Berhasil 92%
Berhasil Belum dapat dinilai
34
Pengukuran kinerja tahun 2014 TUJUAN Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
SASARAN Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
INDIKATO R Presentase indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit
Meningkatnya kesehatan ibu hamil dan balita (Penurunan AKI dan AKB)
80
79
(%) 99.19%
Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 Cakupan pertolongan persalinan Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan
98.00%
97.00%
98.98%
96.00%
96.30%
100.31%
Cakupan pelayanan nifas
95.00%
93.23%
98.14%
9.70%
8.99%
92.68%
100.00%
100.00%
100.00%
-20.00%
-16.67%
83.35%
75.00%
77.75%
103.67%
Meningkatnya Realisasi Investasi PMDN / PMA / Swasta Nasional
90.00%
271.65%
301.83%
Presentase koperasi aktif
59.97%
59.95%
99.97%
2.50%
2.42%
96.80%
95.00%
108.00%
113.68%
455.00%
41.21%
9.06%
10.00%
18.85%
188.50%
Meningkatnya ruas jalan yang Persentase peningkatan kawan bebas genangan bebas genangan
10.00%
11.60%
116.00%
Berkurangnya tumpukan sampah di jalan kota
83.30%
80.20%
96.28%
Meningkatkan iman dan takwa /mental spiritual siswa dan kualitas pendidikan masyarakat Meningkatkan keharmonisan masyarakat dan toleransi beragama
Meningkatnya kemampuan tenaga pengajar
Meningkatkan pemberdayaan perempuan
Berkurangnya angka KDRT dan tersedianya pusat konsultasi keluarga
Meningkatkan pemberdayaan pemuda
Meningkatnya jumlah pemuda Meningkatnya jumlah pemuda berprestasi yang kreatif dan berprestasi
Meningkatnya budaya toleransi beragama dan keharnonisan masyarakat
Meningkatkan pertumbuhan yang meningkatnya realisasi lebih merata investasi PMA dan PMDN
Mengurangi pengangguran Meningkatkan keamanan dan ketertiban
Meningkatnya jumlah Koperasi yang mendapat pendampingan Meningkatnya investasi yang menyerap tenaga kerja Terciptanya rasa aman dan ketertiban di masyarakat
Peningkatan kemampuan/kualifikasi tenaga pengajar Persentase tingkat partisipasi/aktivitas anggota masyarakat, tokoh agama dan ormas dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis. Menurunnya kasus korban KDRT dan traficking
Pertumbuhan industri Peningkatan intensitas upaya pengamanan dan pencegahan tindakan kriminal oleh anggota Satpol PP ; dan Menurunnya intensitas kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan
Meningkatnya kualitas jalan kota
Presentase peningkatan rasio jalan dengan kondisi baik
Persentase peningkatan pengelolaan sampah di TPA dan kebersihan Kota Pontianak
TARGET
REALISASI
Jumlah ruas pasar dan ruas jalan 7 pasar dan 77 jalan kota yang dilakukan penyapuan/dibersihkan Peningkatan sarana penunjang Meningkatnya Aksesibilitas pengembangan perdagangan dan dan kelancaran lalu lintas jasa
Mewujudkan penataan ruang dan Meningkatnya pengendalian kota yang berwawasan lingkungan penataan ruang
35
7 pasar dan 77 jalan
100.00%
Persentase pemenuhan Fasilitas Lalu Lintas Darat dan Sungai
90.00%
91.54%
101.71%
Tingkat pelayananan angkutan Sungai dan Penyeberangan Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak huni Persentase menurunnya lingkungan perumahan dan permukiman (bangunan) yang kumuh
100.00%
79.06%
79.06%
100.00%
96.16%
96.16%
-10.00%
-8.68%
86.80%
Memacu organisasi perangkat daerah memiliki visi ke depan (visioner)
Membentuk organisasi perangkat daerah yang dinamis dan berdaya guna
Meningkatkan keterbukaan dan transparansi informasi
Jumlah SKPD yang telah dibentuk berfungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Jumlah SKPD yang memenuhi dan menerapkan standar pelayanan publik (IKM, SOP, Budaya Kerja, SPM) Jumlah penyebarluasan informasi Pemkot Pontianak kepada masyarakat Persentase keterlibatan RT dalam pembangunan di Kecamatan
Meningkatkan komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat Meningkatkan partisipasi Meningkatkan peran serta masyarakat masyarakat dalam kegiatan pembangunan Meningkatkan akuntabilitas dalam Akuntabilitas seluruh SKPD Jumlah laporan SAKIP SKPD pelayanan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan pembangunan Meningkatkan supremasi hukum Kesadaran hukum masyarakat Persentase menurunnya meningkat pelanggaran masyarakat terhadap ketentuan Perda Meningkatkan demokratisasi Meningkatkan penyerapan Persentase hasil Musrenbang dalam penyelenggaraan aspirasi masyarakat dalam Kecamatan yang terakomodir pemerintahan daerah penyelenggaraan dalam forum SKPD di bidang pemerintahan, pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial budaya dan sosial kemasyarakatan Meningkatkan profesionalisme Peningkatan Kualitas SDM Terselenggaranya Ujian Dinas 60 orang dan kompetensi penyelenggaraan dan Penyesuaian Ijazah. pemerintah daerah Terlaksananya pengiriman 22 orang peserta Diklat Penjenjangan. Terselenggaranya Diklat Formal, 843 orang Diklat Prajabatan, Bimtek ASN, dan Bimtek Calon ASN. Meningkatkan daya tanggap aparatur pemerintah
Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
Meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan efektifitas pengelolaan aset
Aplikasi sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset
Meningkatkan desentralisasi kewenangan yang lebih baik
Persentase capaian IKM terhadap pelayanan di Kecamatan
Laporan Keuangan Pemerintah WTP Daerah (LKPD) yang sesuai Standar Akuntanasi Pemerintah Persentase kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundangundangan dalam pengelolaan barang milik daerah Terlaksananya koordinasi dan Jumlah lembaga sosial dan penguatan kelembagaan sosisl lembaga ekonomi masyarakat yang dan ekonomi masyarakat berfungsi efektif
80.00%
100.00%
125.00%
75.00%
100.00%
133.33%
92.50%
91.00%
93.00%
102.20%
34
34
100.00%
85.00%
85.00%
100.00%
85.00%
74.67%
87.85%
68 orang
113.00%
2 orang
9.00%
771 orang
91.00%
85.00%
90.50%
106.47%
100.00%
100.00%
100.00%
94.00%
105.90%
112.66%
36
WALIKOTA PONTIANAK PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: H. SUTARMIDJI, S.H. M.Hum
Jabatan
: Walikota Pontianak
Pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pontianak, 24 Februari 2014
LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2014 NO S AS ARAN 1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan 2
Meningkatnya kesehatan ibu hamil dan balita (Penurunan AKI dan AKB)
I N DI KAT O R Presentase indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit, UPTD dan UPK
T ARG ET 80
Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 Cakupan pertolongan persalinan Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan
98,00%
Cakupan pelayanan nifas
95,00%
3
Meningkatnya kemampuan tenaga pengajar
4
Meningkatnya budaya toleransi beragama dan keharnonisan masyarakat
5
Berkurangnya angka KDRT dan tersedianya pusat konsultasi keluarga
6
Meningkatnya jumlah pemuda Meningkatnya jumlah pemuda berprestasi yang kreatif dan berprestasi
75,00%
7
meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN
Meningkatnya Realisasi Investasi PMDN / PMA / Swasta Nasional
90,00%
8
Meningkatnya jumlah Koperasi yang mendapat pendampingan Meningkatnya investasi yang menyerap tenaga kerja Terciptanya rasa aman dan ketertiban di masyarakat
Presentase koperasi aktif
59.97%
9 10
Peningkatan kemampuan/kualifikasi tenaga pengajar Persentase tingkat partisipasi/aktivitas anggota masyarakat, tokoh agama dan ormas dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis.
96,00%
Menurunnya kasus korban KDRT dan traficking
Pertumbuhan industri
9.7%
100,00%
-20,00%
2.5%
Peningkatan intensitas upaya pengamanan dan pencegahan tindakan kriminal oleh anggota Satpol PP ; dan
95,00%
Menurunnya intensitas kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
45,00%
11
Meningkatnya kualitas jalan kota
Presentase peningkatan rasio jalan dengan kondisi baik
10,00%
12
Meningkatnya ruas jalan yang bebas genangan
Persentase peningkatan kawan bebas genangan
10,00%
13
Berkurangnya tumpukan sampah di jalan kota
Persentase peningkatan pengelolaan sampah di TPA dan kebersihan Kota Pontianak
83.3%
Jumlah ruas pasar dan ruas jalan kota yang dilakukan penyapuan/dibersihkan
7 pasar dan 77 jalan
14
Meningkatnya Aksesibilitas dan kelancaran lalu lintas
Terpenuhinya Kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas Darat dan Sungai (Traffic Light, Marka Jalan, Zebra Cross, RambuRambu Lalu Lintas Lainnya Berfungsinya Dermaga Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan
90,00%
100,00%
15
16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
Meningkatnya pengendalian penataan ruang
Membentuk organisasi perangkat daerah yang dinamis dan berdaya guna
Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak huni Persentase menurunnya lingkungan perumahan dan permukiman (bangunan) yang kumuh Jumlah SKPD yang telah dibentuk berfungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Jumlah SKPD yang memenuhi dan menerapkan standar pelayanan publik (IKM, SOP, Budaya Kerja, SPM) Jumlah penyebarluasan informasi Pemkot Pontianak kepada masyarakat Persentase keterlibatan RT dalam pembangunan di Kecamatan
Meningkatkan komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Akuntabilitas seluruh SKPD Jumlah laporan SAKIP SKPD dapat dipertanggungjawabkan Kesadaran hukum masyarakat Persentase menurunnya meningkat pelanggaran masyarakat terhadap ketentuan Perda Meningkatkan penyerapan Persentase hasil Musrenbang aspirasi masyarakat dalam Kecamatan yang terakomodir penyelenggaraan dalam forum SKPD di bidang pemerintahan, pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial budaya dan sosial kemasyarakatan Peningkatan Kualitas SDM Terselenggaranya Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah. Terlaksananya pengiriman peserta Diklat Penjenjangan. Terselenggaranya Diklat Formal, Diklat Prajabatan, Bimtek ASN, dan Bimtek Calon ASN. Mendekatkan pelayanan Persentase capaian IKM terhadap kepada masyarakat pelayanan di Kecamatan Aplikasi sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai Standar Akuntanasi Pemerintah Persentase kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundangundangan dalam pengelolaan barang milik daerah Terlaksananya koordinasi dan Jumlah lembaga sosial dan penguatan kelembagaan sosisl lembaga ekonomi masyarakat yang dan ekonomi masyarakat berfungsi efektif
100,00%
-10,00%
80,00%
75,00%
91,00%
3400,00% 85,00%
85,00%
60 orang 22 orang 843 orang
85,00%
WTP
100,00%
94,00%
