A. HASIL SELF-ASSESSMENT GCG BANK SUMSEL BABEL TAHUN 2016

Laporan Pelaksanaan dan Self-Assessment GCG Bank Sumsel Babel Tahun 2016

A. HASIL SELF-ASSESSMENT GCG BANK SUMSEL BABEL TAHUN 2016 1. Kesimpulan Umum Hasil Self-Assessment GCG Bank Sumsel Babel Tahun 2016 Bank Sumsel Babel telah melakukan penilaian Tata Kelola Perusahaan (GCG) untuk Tahun 2016 sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, bank harus melakukan penilaian sendiri (Self-Assessment) secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG, yaitu: NO

ASPEK YANG DINILAI

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 4. Penanganan Benturan Kepentingan 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 6. Penerapan Fungsi Audit Intern 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern 8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern 9. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar 10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal 11. Rencana Strategis Bank

1


Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko (RBBR), penilaian terhadap pelaksanaan GCG yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam suatu governance system yang terdiri dari 3 (tiga) aspek governance, yaitu governance structure, governance process, dan governance outcome. Self-Assessment Pelaksanaan GCG dilaksanakan sesuai dengan periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank yaitu untuk posisi Juni dan Desember. Adapun hasil penilaian dimaksud posisi 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: 1.1.

Peringkat Faktor dan Definisi Peringkat Peringkat faktor posisi 31 Desember 2016 adalah 3 (Cukup Baik), dimana berdasarkan definisi peringkat ini mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

1.2.

Analisis Faktor GCG

1. Governance Structure Kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank untuk melaksanakan prinsipprinsip GCG secara umum baik. Dalam periode penilaian kecukupan terhadap struktur tata kelola bank yaitu Dewan Komisaris dan Komite secara komposisi telah memenuhi ketentuan. Selain itu telah dilakukan pengembangan organisasi Kantor Pusat dan BPP Uraian Jabatan Kantor Pusat terkait dengan penambahan Bagian Learning Center pada Divisi Sumber Daya Manusia dan penambahan Bagian Kredit Konsumer pada Divisi Kredit. Bank telah memiliki Whistleblowing System yang merupakan sarana pelaporan yang disediakan Bank Sumsel Babel bagi stakeholder yang memiliki informasi dan ingin melaporkan adanya kecurangan, pelanggaran hukum dan etika atau perbuatan yang terjadi dilingkungan Bank Sumsel Babel yang merugikan bank maupun pemangku kepentingan. Untuk mendukung terciptanya tata kelola yang baik juga telah dilakukan updating Buku Pedoman Perusahaan (BPP) diantaranya updating BPP Perkreditan, BPP Tata Tertib dan Sanksi Administratif Pegawai, BPP Hapus Buku, BPP Bidang Akuntansi Sistem Rekening (COA), BPP Kredit/Pembiayaan, BPP Produk dan Tabungan, BPP Audit Investigasi, BPP Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

2


(APMK), BPP Tresuri dan Internasional Dealing Room, BPP Organisasi dan Uraian Jabatan Kantor Pusat, BPP Transaksi Jasa Luar Negeri dan lain-lain. Pada periode penilaian telah dilakukan pengembangan infrastruktur lainnya dalam rangka pencapaian visi dan misi Bank Sumsel Babel yaitu dengan mewujudkan TRANSFORMASI BANK SUMSEL BABEL untuk menjadi bank yang modern, meliputi 3 (tiga) fase yang dilaksanakan secara bersamaan, yaitu: Konsolidasi, Ekspansi dan looking forward. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko, yaitu: Komite Manajemen Risiko (KOMENKO), Divisi Manajemen Risiko (MER), Divisi Pengawasan Intern (PIN), Divisi Kepatuhan (KPN), Satuan Risiko Kredit (SRK). Bank telah memiliki pedoman berupa BPP Manajemen Risiko yang memuat kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya yang diatur BPP Perkreditan (Instruksi Direksi No. 381/DIR/INS/2014 tanggal 2 April 2014). Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan yaitu; BPP Pedoman Akuntansi Pelaporan Internal dan Eksternal yang mengatur jenis-jenis laporan keuangan yang harus disusun bank yaitu pada BPP Laporan Keuangan (Instruksi Direksi No. 320/DIR/INS/2012 tanggal 6 November 2012). Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan, diantaranya transparansi Informasi Produk Bank yang dituangkan dalam BPP Transparansi Informasi. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (corporate plan) 2012-2016 dan Rencana Bisnis 2016-2018 telah disesuaikan dengan visi dan misi Bank Sumsel Babel. Didalam Rencana Bisnis Bank (Business Plan) 2016-2018 ditetapkan kebijakan permodalan pertumbuhan modal 8,5%-15%. Terdapat kekosongan pada satu posisi Komisaris Independen, sehingga Dewan Komisaris pada akhir penilaian berjumlah 3 (tiga) orang, dan kekosongan pada Direktur Pemasaran sehingga jumlah anggota Direksi pada akhir penilaian berjumlah 4 (empat) orang. Jabatan Direktur Pemasaran dijabat rangkap oleh Direktur Utama. Selain itu masih terdapat kebijakan dan prosedur Bank yang masih memerlukan penyempurnaan dengan mewajibkan setiap divisi/satuan mereview buku pedoman perusahaan yang menjadi kelolaannya

3


2. Governance Process Dalam periode penilaian organ-organ GCG telah melaksanakan prinsipprinsip Good Corporate Governance (GCG) dengan efektif. Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan intern. Pengambilan keputusan strategis bank dilakukan melalui mekanisme Rapat Direksi. Sistem pengendalian intern umumnya telah berjalan baik, identifikasi dan penilaian risiko telah dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko, audit intern telah melaksanakan pemeriksaan pada aktivitas-aktivitas fungsional bank sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dan Divisi Kepatuhan telah melaksanakan langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi bank. Faktor positif lainnya adalah komitmen dan kemauan dari seluruh jenjang organisasi Bank mulai dari Dewan Komisaris dan Komite-Komitenya, Direksi dan seluruh satuan kerja untuk mengupayakan pelaksanaan operasional Bank sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Seluruh pegawai telah menandatangani komitmen untuk melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan staf keatas terutama pejabat eksekutif serta stakeholders eksternal yang bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel telah menandatangani pakta integritas. Bagi pengurus Bank (Direksi dan Komisaris) telah menandatangani Compliance Charter. Berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode tahun 2016 masih terdapat beberapa kelemahan minor dalam pengendalian internal Bank. Namun hal tersebut tidak ada yang secara signifikan dapat mempengaruhi kinerja Bank. Terdapat kekosongan pada 1 (satu) posisi Komisaris Independen selaku Ketua Komite Pemantau Risiko. Terdapat kondisi Direktur Utama yang merangkap jabatan Direktur Pemasaran, sehingga volume pekerjaan Direktur Utama menjadi bertambah dan berdampak pada proses pengambilan keputusan yang melibatkan Direktur Utama.

4


3. Governance Outcome Dalam periode penilaian kualitas outcome bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG secara umum baik dan menunjukkan peningkatan penilaian terhadap outcome mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif. Hasil penilaian menunjukkan bahwa bank telah menyampaikan laporan tahunan dan GCG tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan. Perencanaan audit telah dilaksanakan dengan obyektif berdasarkan Assessment risk-based internal audit (RBIA). Visi dan Misi Bank serta budaya kerja perusahaan telah disampaikan kepada seluruh pegawai. Kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan secara umum sejalan dengan RKAT yang ditunjukkan dari indikator-indikator rasio-rasio keuangan, antara lain: KET CAR NIM ROA ROE BOPO LFR NPL NETTO

TARGET 18,67% 7,30% 2,28% 18,94% 79,97% 89,85% 2,98%

REALISASI 17,85% 7,99% 2,21% 20,20% 80,97% 88,92% 3,58 %

PENCAPAIAN 95,61% 109,45% 96,93% 106,65% 98,76% 98,96% 40,78%

Berdasarkan hasil analisis dan penilaian sendiri ( self-Assessment) pelaksanaan GCG dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian GCG secara komprehensif dan terstruktur mencakup baik aspek governance structure, governance process dan governance outcome. Bank menyimpulkan peringkat faktor GCG sebagaimana dimaksud pada Lampiran II SE BI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum untuk posisi 31 Desember 2016 adalah peringkat komposit 3 (Cukup baik). Penetapan ini berdasarkan hasil penilaian sendiri (self-Assessment) terhadap 11 faktor penilaian pelaksanaan GCG dan disimpulkan secara umum menunjukkan bahwa faktor-faktor positif mendominasi aspek governance structure, governance process dan governance outcome baik secara kualitatif dan kuantitatif. Meskipun masih terdapat kelemahan minor yang mempengaruhi faktor penilaian. Namun demikian tidak terlalu

5


memberikan dampak yang signifikan kepada governance outcome karena Bank telah melakukan tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dan mengantisipasi permasalahan yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang.

2. Uraian Hasil Self Assessment GCG dan Action Plan (1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 

  



Pada Tahun 2016, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG dan berjalan cukup efektif. Pada Tahun 2016 Direksi telah menyelenggarakan 16 (Enam belas) kali rapat internal Direksi. Selain itu telah dilakukan rapat dengan Pemimpin Divisi, Pemimpin Bagian dan Pemimpin Satuan serta rapat dengan komite di bawah Direksi sebanyak 79 kali. Direksi telah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank, dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepengurusan bank melalui RUPS dalam bentuk Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Permasalahan dalam Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi adalah:  Bank belum memiliki pedoman yang mengatur kebijakan mengenai pensiun dini untuk mendukung optimalisasi kinerja dan kemajuan perusahaan dari segi jumlah dan kualitas SDM. Rencana Tindak Lanj ut dan Waktu Penyelesaiannya: 

Telah disusun draft kebijakan mengenai pensiun dini, selanjutnya akan dibahas dan diputuskan dalam rapat.

(2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris  Sehubungan pengunduran diri Bapak Jeffry A.M. Dendeng pada tanggal 23 September 2016 dan telah diberhentikan dengan hormat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Pembangunan

6


Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 27 tanggal 13 Desember 2016. Komposisi Komisaris Independen kurang dari 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris, saat ini dalam proses pemenuhan komposisi Komisaris Independen.



 



Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper Test, telah mendapat persetujuan Bank Indonesia dan mampu bertindak serta mengambil keputusan secara independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip GCG dan berjalan cukup efektif. Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara efektif sebanyak 35 kali, yang terdiri dari rapat internal Dewan Komisaris; rapat dengan Direksi serta Divisi/Satuan; dan rapat dengan anggota Komite Dewan Komisaris. Rapat tersebut dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris secara umum baik, yaitu pada laporan GCG Tahun 2016 telah diungkap kepemilikan saham anggota Dekom pada Bank Sumsel Babel.

Permasalahan dalam Aspek Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tidak ada (3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite  Komposisi Komite Audit Bank Sumsel Babel dan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan POJK yaitu terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Komite yang berasal dari Komisaris Indenpenden dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari pihak independen.  Komposisi Bank Sumsel Babel dan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan POJK yaitu terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Komite yang berasal dari Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari pihak independen.  Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sumsel Babel terdiri dari seorang Komisaris Independen telah memenuhi ketentuan POJK yaitu terdiri seorang Komisaris Independen sebagai ketua dengan anggota seorang anggota Komisaris dan seorangan pejabat eksekutif. 

Pada Tahun 2016 masing-masing Komite telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan berjalan cukup efektif. 7


(4) Penanganan Benturan Kepentingan 

 

Anggaran Dasar Perseroan, SK Direksi Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Bank Sumsel Babel dan BPP GCG Buku VIII telah mengatur mengenai Benturan Kepentingan, dan dilengkapi dengan sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan antara lain mengenai benturan kepentingan. Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan suap. Gratifikasi (imbalan, cinderamata, hadiah) dan jamuan bisnis. Kebijakan pengaturan benturan kepentingan telah dituangkan dalam BPP GCG Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Permasalahan Kepentingan Tidak ada

dalam

Aspek

Penanganan

Benturan

Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya: Tidak ada (5) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank  Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional dan telah membantu tugas Direktur Kepatuhan dalam menjaga kepatuhan bank terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  Pelaksanaan fungsi kepatuhan di Bank Sumsel Babel tergolong baik dan tidak terdapat pelanggaran yang material/signifikan, hanya yang bersifat administratif dan segera ditindaklanjuti perbaikannya.  Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan telah berjalan efektif.  Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku, namun demikian masih ditemukan beberapa pedoman perusahaan yang memerlukan penyesuaian dengan perubahan struktur organisasi dan ketentuan lainnya.  Divisi Kepatuhan melakukan sosialisasi budaya kepatuhan terhadap pegawai-pegawai di kantor cabang 8


Permasalahan dalam Aspek Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank adalah: Divisi kepatuhan agar melakukan review terhadap Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi, terutama beberapa perubahan yang harus dilakukan untuk penyesuaian terhadap perubahan struktur organisasi dan ketentuan lainnya. Rencana Tindak Lanjut dan Waktu Penyelesaiannya: Divisi kepatuhan telah meminta seluruh unit kerja untuk melakukan review terhadap Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi, terutama beberapa perubahan yang harus dilakukan untuk penyesuaian terhadap perubahan struktur organisasi dan ketentuan lainnya. Selanjutnya hasil review akan terus dimonitor penyelesaiannya oleh Divisi Kepatuhan. Saat ini Divisi Kepatuhan sedang dalam proses review terhadap BPP Kepatuhan dengan melakukan pemisahan antara kebijakan dan prosedur. (6) Penerapan Fungsi Audit Intern  Kelembagaan SKAI (Divisi Pengawasan Intern) independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.  Divisi Pengawasan Intern berpedoman pada Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) dan Manual Kerja Divisi Pengawasan Intern yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dan Buku Pedoman Perusahaan sebagai acuan  Fungsi Audit Intern telah dilaksanakan dengan efektif dan optimal. PIN telah menyusun rencana audit dan melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2016.  PIN telah menjalankan fungsi dan tugasnya secara independen dan obyektif yang meliputi evaluasi atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, struktur pengendalian intern dan Tata Kelola Perusahaan, serta fungsi konsultasi kepada pihak intern yang membutuhkan.  Kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI/Divisi Pengawasan Intern dan kepatuhannya terhadap SPFAIB dilaksanakan oleh pihak eksternal setiap tiga tahun dan terakhir

9


dilaksanakan pada bulan Mei 2014 oleh pihak eksternal yaitu Drs. J. Tanzil & Rekan. Permasalahan dalam Aspek Penerapan Fungsi Audit Intern adalah: Tidak ada (7) Penerapan Fungsi Audit Ekstern  Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan, antara lain: -

-

-



Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk bank pada Tahun 2015 adalah KAP Tasnim Ali Widjanarko & Rekan telah terdaftar di Bank Indonesia, penunjukan KAP ini telah sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 pasal 3 ayat 1 yang mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Penunjukan KAP Tasnim Ali Widjanarko & Rekan sesuai surat Dewan Komisaris kepada Direksi Surat Dewan Komisaris Surat Dekom No.186/DEKOM/B/2015 tanggal 16 September 2015 perihal Penunjukan KAP untuk Jasa Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2015. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek: Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, Legalitas perjanjian kerja, Ruang lingkup audit dan Standar profesional Akuntan Publik, dan Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

Kualitas dan ruang lingkup audit telah sesuai dengan TOR audit tahun buku 2015.

Permasalahan dalam Aspek Penerapan Fungsi Audit Ekstern adalah: Tidak ada (8) Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern  Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern 10








yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. Prosedur dan penerapan pengendalian intern bank cukup komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi bank. Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi bank dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern bank. Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan yang tidak material, namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi bank.

Permasalahan dalam Aspek Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern adalah:  Tidak ada

(9) Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait ( Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposures)  Bank telah memiliki Kebijakan dalam pemberian kredit kepada pihak yang terkait dan tidak terkait dengan Bank dan atau kepada Peminjam/ Kelompok Peminjam tertentu, pemberian kredit besar (Large exposures) serta kepada pihak lain yang memiliki kepentingan dengan Bank harus memenuhi prosedur perkreditan yang sehat.  Bank telah memiliki dan mengaplikasikan sistem informasi manajemen penyediaan dana yang diperkirakan akan melampaui limit penyedia dana sebagai Early Warning System terhadap pelanggaran/pelampauan BMPK. Sejalan dengan hal ini dalam BPP Perkreditan juga telah memasukkan aplikasi ini kedalam proses pemberian kredit. Permasalahan dalam Aspek Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar adalah:  Tidak ada

11


(10) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal  Tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank mengacu POJK No.32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK No.06/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SEOJK No.43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Bank Umum Konvensional. Atas dasar laporan tersebut, bank telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan: - Laporan tahunan 2016 - Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan - Laporan Keuangan Publikasi Bulanan - Laporan Keuangan Konsolidasi - Laporan publikasi lainnya  Secara periodik bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dan telah menyesuaikan POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum dengan SE No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 dan telah disampaikan secara tepat waktu kepada stakeholder dan shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.  Bank telah mentransparansikan informasi mengenai produk bank secara tertulis sesuai dengan PBI No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang tentang Transparansi informasi produk bank dan Penggunaan data pribadi nasabah.  Bank telah menginformasikan kepada nasabah mengenai prosedur penanganan pengaduan nasabah melalui standar layanan cerah Bank Sumsel Babel. Permasalahan dalam Aspek Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal adalah: Tidak ada (11) Rencana Strategis Bank 

Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (corporate plan) 2016-2020 dan Rencana Bisnis 20162018.

12




Rencana Bisnis 2016-2018(business plan) sesuai dengan visi dan misi bank serta Rencana Korporasi Bank Tahun 2016-2020 (corporate plan).



Rencana Korporasi Bank Tahun 2016-2020 dan Rencana Bisnis Bank Tahun 2016-2018 disusun secara realistis dengan memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.



Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel 2016-2018 telah berpedoman dengan POJK No.5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank tanggal 26 Januari 2016.

Permasalahan dalam Aspek Rencana Strategis Bank adalah: Tidak ada

B. PENUTUP Demikian Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Sumsel Babel Tahun 2016 periode penilaian 31 Desember 2016 disusun sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 tangal 7 Desember 2016 tentang penerapan tata kelola bank umum serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/2013 tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Dengan diterbitkannya Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Sumsel Babel ini diharapkan dapat memberikan informasi yg lebih jelas kepada stakeholder sebagai bentuk pelaksanaan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran Bank. Palembang, 27 April 2017 PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

Yusri Effendy Komisaris Utama

Muhammad Adil Direktur Utama

13

A. HASIL SELF-ASSESSMENT GCG BANK SUMSEL BABEL TAHUN 2016

Recommend Documents