ABSTRAKSI GCG PT. BANK SULUT TAHUN 2013

ABSTRAKSI GCG PT. BANK SULUT TAHUN 2013 Penerapan GCG Bank Sulut pada tahun 2013 berlandaskan pada PBI No 8/4/PBI/2006 yang telah diubah dengan PBI No 8/14/PBI/2006 tentang GCG dan mengedepankan 5 (lima) prinsip dasar pelaksanaan GCG yaitu Transparansi (transparency), Akuntabilitas (accountability), Pertanggungjawaban (responsibility), Independensi (independency), dan Kewajaran (fairness). Adapun 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG dapat dideskripsikan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris: Keputusan RUPS-LB dan RUPS tahunan tanggal 19 Juni 2013 menyetujui komposisi Dewan Komisaris yang berjumlah 4 (empat) Komisaris, sehingga memenuhi unsur GCG ; Dewan Komisaris melaksanakan tugas cukup baik. 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Komposisi Direksi PT. Bank Sulut pada tahun 2013 sebanyak 5 (lima) Direksi, sehingga memenuhi unsur GCG ; Direksi melaksanakan tugas cukup baik, sehingga mencapai target laba yang telah ditetapkan. 3. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite a. Komposisi Komite Audit telah memenuhi unsur GCG. b. Komite Pemantau Risiko telah memenuhi unsur GCG. c. Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi unsur GCG. 4. Penanganan Benturan Kepentingan Penanganan benturan kepentingan telah dilaksanakan dengan cukup baik dan selalu menjadi perhatian manajemen untuk diperbaiki. 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai budaya kepatuhan serta sistem kontrol atas implementasi peraturan yang berlaku. 6. Penerapan Fungsi Audit Intern Kualitas sistem pengendalian intern telah menunjukkan hasil cukup memadai meskipun masih perlu ditingkatkan lagi kompetensi auditor. 7. Penerapan Audit Ekstern Penerapan audit eksternal telah dilakukan dengan pendapat WTP. 8. Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Pengendalian Intern Bank Sulut terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan manajemen risiko melalui berbagai pelatihan dan uji kompetensi. 9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar Pedoman pemberian dana pada pihak terkait senantiasa direview untuk memenuhi unsur GCG. 10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Intern Bank Sulut menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan sesuai ketentuan; Pelaporan GCG dan pelaporan lainnya tidak melaewati batas waktu. 11. Rencana Strategis Bank Bank Sulut terus berupaya meningkatkan modal inti mencapai Rp. 1 (satu) triliun guna memenuhi modal inti sesuai BUKU 1 (satu). Secara keseluruhan hasil penilaian sendiri (self-assessment) 11 (sebelas) faktor GCG PT. Bank Sulut tahun 2013 berada pada komposit 3 (tiga) yang mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum cukup baik.

Laporan Tahunan Good Corporate Governance Bank Sulut 2013

i

DAFTAR ISI Abstraksi GCG PT. Bank Sulut Tahun 2013 Daftar Isi Kata Pengantar I. Pendahuluan II. Kode Etik I. Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Penunjang Pelaksanaan Good Corporate Governance IV. Self Assessment Penerapan Good Corporate Governance V. Pelaksanaan Good Corporate Governance Selama Tahun 2013 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 3. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tahun 2013 4. Penanganan Benturan Kepentingan 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan 6. Penerapan Fungsi Audit Intern 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern 8. Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Pengendalian Intern 9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar 10. Transparansi Kondisi Keuangan Kepada Pihak Terkait dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Intern 11. Rencana Strategis Bank IV. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank Sulut V. Penutup

2


i 2 3 4 5 8 11 18 19 26 31 38 39 40 40 40 42 42 45 53 58

KATA PENGANTAR

Diawal tahun 2014 Bank Sulut yang menjadi Bank kebanggaan masyarakat yang ada di Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo kembali menyajikan laporan Good Corporate Governance untuk periode tahun 2013, tahun dimana kami merayakan 52 tahun eksistensi pelayanan yang telah dimulai sejak tahun 1961. Good Corporate Governance semakin menjadi bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam pengelolaan bisnis dan kegiatan operasional Bank Sulut, yang semakin berkembang seiring berkembangnya perekonomian nasional dan internasional. Pengelolaan Bisnis Bank dengan mengedepankan prinsip-prinsip Transparancy, Accountability, Responsibility, Indepency dan Fairness, akan semakin membangun kepercayaan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Bank Sulut, terutama pertanggung jawaban terhadap pemegang saham. Akhirnya melalui Laporan ini kiranya dapat memberikan gambaran penerapan GCG kepada seluruh pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Bank Sulut, seraya tetap membuka ruang lingkup terhadap perbaikan-perbaikan untuk mencapai Budaya GCG, yang tentunya akan semakin memberikan nilai kepercayaan terhadap pengelolaan Bisnis yang sehat.

Manado, April 2014 BANK SULUT

JEFFRY SALILO Direktur Kepatuhan


3

I. PENDAHULUAN Perkembangan industri perbankan yang pesat ditandai dengan semakin kompleksnya produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan perbankan. Eskalasi peningkatan bisnis dan kegiatan bank, memunculkan dampak terjadinya eksposur risiko bank, baik risiko pasar, risiko likuiditas maupun risiko operasional. Mitigasi terhadap fenomena perkembangan perbankan memerlukan suatu tatanan yang baik untuk mengelola industri perbankan. Tatanan tersebut di kenal dengan nama Good Corporate Governance (GCG), atau tata kelola perusahan, untuk melindungi semua kepentingan termasuk stakeholders dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan.

4


Pelaksanaan Good Corporate Governance berasaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yakni: 1) Transparansi (transparancy), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. 2) Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolahannya berjalan secara efektif. 3) Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengolahan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolahan bank yang sehat. 4) Independensi (independency), yaitu pengolahan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. 5) Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna mendukung dan mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di atas, Bank Sulut berupaya mengimplementasikan pelaksanaannya secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam setiap aktifitas usaha operasional oleh seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yakni seluruh pengurus dan karyawan Bank mulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan sampai pada pegawai tingkatan paling bawah. Penerapan Good Corporate Governance pada tahun 2013 diarahkan pada upaya untuk pemantapan fungsi Kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit, penerapan manajemen resiko serta transparansi kondisi keuangan bank disamping itu terdapat beberapa penyesuaian bobot perhitungan nilai komposit self-assessment GCG yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Diharapkan perubahan bobot dan strategi arah penilaian GCG akan semakin memperkuat implementasi GCG dan kualitas komposit GCG Bank Sulut, sehingga pada akhirya GCG Bank Sulut menjadi suatu culture GCG, yang berkembang dan dinamis.

II. KODE ETIK Dalam rangka menciptakan perilaku bisnis yang etis dan layak maka dibuatlah Kode Etik yang merupakan norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap pengurus dan pegawai bank dalam menjalankan tugasnya. Penerapan kode etik secara konsisten pada semua hubungan, baik pelanggan, mitra, dan pihak lain diluar bank akan tercipta lingkungan kerja yang kondusif bagi keberhasilan pegawai dan bank. Salah satu upaya pelaksanaan kode etik adalah bank mengikuti dan tunduk pada seluruh Undang-Undang Pemerintah, Peraturan yang berhubungan dengan bisnis. Kode Etik menjadi acuan bagi organ bank dan semua pegawai dalam menerapkan nilai-nilai (values) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya bank. Setiap bank harus memiliki nilai-nilai bank (corporate values) yang menggambarkan sikap moral bank dalam pelaksanaan usahanya. Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, bank harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ bank dan semua pegawai. Pelaksanaan etika bisnis yang berkesinambungan akan membentuk budaya bank yang merupakan


5

manifestasi dari nilai-nilai bank. Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis bank perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan. Nilai-nilai bank merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi bank. Nilai-nilai bank yang universal antara lain adalah terpercaya, adil dan jujur. Tujuan dari Pernyataan etika Bisnis adalah : • Meningkatkan kepedulian dan memberikan panduan bagi manajemen dan pegawai di bank dalam melakukan kegiatan keseharian dan dalam membuat keputusan bisnis. • Memacu kepedulian terhadap isu etika dan aksi perlawanan dalam keseharian aktivitas bisnis dan menjunjung nilai seperti kepercayan, keterbukaan, kejujuran, dan akuntabilitas dalam setiap kesepakatan. • Mempromosikan dan menjaga standar etika, patuh pada Undang-Undang, Peraturan, menghormati kebudayaan lokal dan nasional. • Membangun kerangka kerja bagi perilaku profesional dan bertanggung jawab untuk berprestasi untuk semua individu di bank. • Menanamkan kejelasan dan prinsip-prinsip realistis atau nilai yang diberikan kepada manajemen, pimpinan dan pegawai dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kode etik, penghargaan klien dan best practices, membuatnya sebagai bagian dari Budaya Bank. Ruang lingkup pedoman ini meliputi hubungan-hubungan Bank dalam berperilaku terhadap stakeholder dan juga mengatur pedoman etika dan perilaku lingkungan internal dan eksternal. 1. ETIKA DAN PERILAKU KOMISARIS Dalam hubungannya dengan penerapan fungsi Kepatuhan, Komisaris harus: a. Memahami fungsi Kepatuhan dan melaksanakannya sebagai contoh perilaku bagi Pegawai. b. Menghindari timbulnya benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi bank. 2. ETIKA DAN PERILAKU DIREKSI Dalam hubungannya dengan penerapan fungsi kepatuhan, Direksi harus: a. Memahami fungsi Kepatuhan dan melaksanakannya sebagai contoh perilaku bagi Pegawai. b. Menghindari timbulnya benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi Bank. 3. ETIKA DAN PERILAKU PEGAWAI a. Pegawai dalam Bank: 1) Pegawai harus senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis yang berlaku umum dan tata nilai bank dalam tugasnya sehari – hari. 2) Pegawai wajib mendahulukan kepentingan bank dari pada kepentingan golongan, pribadi, keluarga, kerabat. 3) Setiap pegawai wajib menjaga harta milik dan nama baik bank. 4) Pegawai wajib berperilaku baik dan menjaga kesopanan di dalam ataupun di luar Bank.

6


5) Pegawai wajib menerima penempatan tugas, melaksanakan perjalanan dinas, rotasi dan mutasi, berdasarkan Perintah/Keputusan Direksi atau Atasan yang berwenang. 6) Pegawai wajib memegang rahasia jabatan, yaitu rahasia yang berkaitan dengan tugas dan / jabatannya, baik yang berupa dokumen tertulis, rekaman suara ataupun perintah / pernyataan lisan dari Atasannya. 7) Pegawai wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas jabatan yang diserahkan kepadanya. 8) Pegawai wajib mentaati aturan-aturan yang berlaku di bank. 9) Pegawai wajib mematuhi isi Perjanjian Kerja Bersama. 10) Pegawai wajib berada di tempat tugas dan melaksanakan tugasnya pada hari dan jam kerja yang ditentukan, kecuali sedang menjalankan tugas Bank di luar tempat tugasnya. b. Hubungan kerja antar pegawai dalam Bank: 1) Pegawai wajib membina kerjasama yang positif dan produktif, saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik. 2) Atasan wajib memberikan panutan, arahan, dan bimbingan atas perilaku dan kinerja pegawai yang berada didalam supervisinya. 3) Pegawai wajib melaporkan kepada atasannya setiap terjadi kecurian atau kehilangan harta milik Bank yang diketahuinya dalam waktu 2 x 24 jam. 4) Saling menghargai, mendorong semangat, dan membina kerjasama dalam tugas dan tanggung jawab masing – masing. 5) Meningkatkan integritas, keterbukaan, dan hubungan yang harmonis. 4. KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN Semua informasi yang berhubungan dengan Laporan Keuangan, catatan dan laporan lainnya harus dibuat dengan akurat, lengkap dan sejujur-jujurnya sesuai dengan transaksi Bank. Direksi dan pegawai lain yang ikut serta dalam persiapan dokumen-dokumen bank diharuskan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut dibuat dengan jelas, lengkap, akurat dan dapat dimengerti oleh pihak lain. Seluruh transaksi bank harus dilakukan otorisasi oleh manajemen dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemusnahan dokumen bank harus sesuai dengan prosedur dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku. 5. KETERBUKAAN & KERAHASIAAN INFORMASI Keharusan dan larangan dalam hal memelihara Keterbukaan Informasi: a. Pegawai harus menjaga agar informasi Bank selalu memenuhi karakteristik mudah dipahami, relevan, penting serta dapat diandalkan. b. Pegawai harus memperlakukan informasi sesuai dengan klasifikasi informasi. c. Pengungkapan informasi hanya dapat dilakukan melalui media yang telah ditentukan sesuai kebijakan bank dan Bagian Sekretariat/Pejabat yang ditunjuk.


7

6. BENTURAN KEPENTINGAN a. Pegawai dalam melakukan aktivitas bisnis Bank harus selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan dan selalu mengutamakan kepentingan Bank. b. Bank harus selalu menghindari tindakan ilegal, persaingan yang berlebihan tanpa landasan keekonomian serta perilaku yang menyimpang. c. Bank harus mendukung prinsip – prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 7. WHISTLEBLOWER Pengurus dan pegawai Bank Sulut diharuskan untuk melaporkan langsung kepada Direktur Kepatuhan sesegera mungkin jika terjadi atau ada potensi terjadinya pelanggaran terhadap Budaya Kepatuhan atau melaporkan melalui media anti fraud yang tersedia yaitu: Kotak Pos dan Email Anti Fraud. Pelaporan yang dilaporkan melalui media anti fraud atas terjadinya atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Budaya Kepatuhan harus dilakukan secara tertulis. Laporan tertulis ditujukan langsung kepada Direktur Kepatuhan. Sehubungan dengan pelaporan tersebut, seorang pelapor harus menyebutkan secara jelas identitas pelaku pelanggaran dan tindak pelanggaran yang dilakukan serta menyebutkan secara jelas identitas pelapor. Direksi Bank Sulut menjamin bahwa tidak ada Pengurus dan pegawai Bank Sulut yang akan menderita kerugian sebagai akibat dari tindakan pelaporan yang dilakukannya. Direksi telah mengeluarkan SK Direksi No: 068/SK-KEP/DIR/VII/2013 tentang Program Perlindungan Bagi Pelapor Fraud. Kerahasiaan pelapor dan laporannya akan dijamin termasuk jika pengungkapan diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyidikan dan untuk kepentingan Bank Sulut. Pelapor akan mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan.

III. PENERAPAN MANEJEMEN RISIKO SEBAGAI PENUNJANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE Sesuai Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan PBI No.8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, bank diwajibkan untuk menyajikan informasi kepada stakeholders tentang pelaksanaan Good Corporate Governance dan kesimpulan umum hasil self assessment pelaksanaan Good Corporate Governance. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance di Bank Sulut maka disusunlah laporan ini. Penerapan Manajemen risiko di Bank Sulut mengacu pada Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan intern Bank antara lain Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Manajemen Risiko dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Profil Risiko. Untuk memastikan penerapan manejemen risiko sesuai dengan tujuannya, Bank Sulut telah membentuk organisasi manejemen risiko serta menetapkan tugas dan tanggung jawab atas setiap jenis risiko dan setiap tahapan proses manejemen risiko.

8


Komite Manejemen Risiko (KMK/Komenko) sebagai suatu badan tertinggi dalam sistem manejemen risiko bank yang beranggotan Direksi dan seluruh Pemimpin Divisi. Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan bersama-sama dengan Risk Taking Unit, bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko secara terpadu, yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Proses Manajemen Risiko Berkenaan dengan upaya membangun kesadaran dan budaya manejemen risiko (risk culture) terhadap seluruh jenis risiko, Bank Sulut secara berksinambungan mengembangkan penerapan Risk Self Assessment (RSA) yang mewajibkan setiap unit kerja melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap aktivitas operasionalnya. Pengembangan tersebut sebagai upaya mengimbangi perkembangan ketentuan dan kompleksitas usaha bank. Saat ini sedang dimulai langkah penerapan pengukuran kinerja pegawai dan unit kerja secara periodik dengan memperhitungkan faktor-faktor risiko dalam aktivitas pencapaian target kinerjanya. Manejemen Risiko Kredit Proses identifikasi, penilaian, pengendalian dan pemantauan terhadap risiko kredit telah dilakukan, bahkan pada tanggal 27 November 2013 telah disusun metode pengukuran risiko kredit melalui Rating Risiko Kredit Usaha sesuai Surat Edaran Direksi No 023./SE-MRi/DIR/XI/2013. Namun dalam perkembanganya, disadari perlunya pembenahan dan perbaikan terhadap metode pengukuran risiko kredit melalui Credit Rating. Pendekatan pengukuran risiko melalui rating yang dimaksud, sejauh ini diakui sebagai Pendekatan pengukuran risiko kredit yang lebih akurat serta sensitivitas risiko (risk sensitive) sebagai hal yang sangat penting dalam memperhitungkan cadangan kerugian, modal (capital risk), pricing, alokasi modal serta manajemen portofolio. Beberapa tujuan manejemen risiko kredit adalah: a. Mengetahui tingkat risiko yang muncul pada debitur dan calon debitur b. Meningkatkan efiesiensi proses manajemen kredit c. Gambaran profil calon debitur d. Sebagai dasar perhitungan beban risiko kredit e. Meningkatkan budaya kredit yang sehat Manajemen Risiko Pasar Risiko Pasar diukur berdasar dua komponen, yaitu risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar. Strategi Bank dalam membangun dan mengembangkan manejemen risiko pasar, antara lain dengan mengembangkan Asset Liabilities Committee (ALCO). Tugas utamanya, antara lain mengembangkan/mengkaji ulang strategi Asset and Liabilities Management (ALMA) dalam upaya dampak buruk akibat pergerakan negatif dari suku bunga dan nilai tukar, mengevaluasi


9

kebijakan pricing baik asset maupun liabilities, memberikan rekomendasi portofolio penyediaan dana dikaitkan dengan manejemen likuiditas dan peningkatan pendapatan Bank, serta menginformasikan kepada manejemen setiap perkembangan ketentuan/peraturan yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA. Manejemen Risiko Operasional Pengelolaan risiko operasional terus melakukan penyempurnaan secara berkesinambungan dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Untuk memenuhi kebutuhan ini harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sistem yang mendukungnya. Untuk penyesuaian dengan pemberlakuan PBI 11/25/2009, tahun 2013 telah dilaksanakan review terhadap Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Manajemen Risiko yang terdiri dari 11 buku sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

BPP Kebijakan Manajemen Risiko BPP Pengendalian Risiko Kredit BPP Pengendalian Risiko Pasar BPP Pengendalian Risiko Likuiditas BPP Pengendalian Risiko Operasional BPP Pengendalian Risiko Hukum BPP Pengendalian Risiko Stratejik BPP Pengendalian Risiko Kepatuhan BPP Pengendalian Risiko Reputasi BPP Profil Risiko BPP Limit Risiko

Manajemen Risiko Likuiditas Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Adapun indikator yang digunakan dalam penilaian risiko intern atas risiko likuiditas adalah : - Komposisi aset, kewajiban dan transaksi rekening administratif; - Konsentrasi aset dan kewajiban; - Kerentanan pada kebutuhan pendanaan; - Akses pada sumber-sumber pendanaan. Manajemen Risiko Hukum Kejadian risiko hukum yang dapat timbul antara lain adalah adanya kelemahan terhadap beberapa faktor seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, kelemahan klausula perjanjian dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati, tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian baik untuk keseluruhan maupun sebagian. Faktor ketiadaan/perubahan perundang-undangan seperti produk bank yang belum diatur oleh perundang-undangan secara jelas dan produk tersebut cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Dalam rangka pengelolaan atas risiko ini manajemen telah menerbitkan suatu pedoman internal dalam bentuk buku pedoman perusahaan.

10


Manajemen Risiko Stratejik Pengendalian atas risiko stratejik dilakukan demi meminimalisir akibat adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal bank seperti keputusan/kebijakan bisnis, implementasi yang tidak sesuai kebijakan atau karena kurang tanggap terhadap perubahan industri. Penilaian atas risiko ini adalah dengan melihat pencapaian atas strategi tujuan, strategi bisnis yang diterapkan didalam mencapainya, sumber daya yang digunakan dibandingkan pencapaian tujuan serta kualitas implementasinya. Manajemen Risiko Kepatuhan Pemantauan atas risiko kepatuhan adalah dengan mengatur pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya ketidakpatuhan aturan baik eksternal maupun internal yang berlaku dalam pengelolaan perusahaan seperti kepatuhan terhadap undang-undangan, peraturan Bank Indonesia, kebijakan dan prosedur internal, standar/kode etik dan peraturan pemerintah lainnya yang terkait. Manajemen Risiko Reputasi Kebijakan manajemen dalam memahami dan meminimalisir risiko reputasi bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders dan publik terhadap bank, meningkatkan nilai bank, meningkatkan kredibilitas bank dan menjaga konsistensi kelangsungan usaha bank dalam kondisi yang sehat dan kondusif. Risiko reputasi dapat mengakibatkan kemampuan bank yang mengembangkan jaringan, jasa ataupun melanjutkan pelayanan dari customer yang sudah ada menjadi terganggu, selain itu dapat membawa bank dalam kerugian finansial. Eksposur risiko reputasi bisa timbul di seluruh aktivitas organisasi termasuk tanggung jawab dalam melaksanakan transaksi dengan customer dan masyarakat.

IV. SELF ASSESSMENT PENERAPAN GOOD CORPERATE GOVERNANCE Rapat Umum Pemegang Saham. Selama tahun 2013, Bank Sulut telah menyelenggarakan satu kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanaan bersamaan, yaitu: A. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sulut dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2013 dan hasil rapat dituangkan dalam akta Nomor 136 dan 137 tanggal 24 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris M.S.E. Pangemanan, SH dan RUPS-LB tanggal 19 Juni 2013. Keputusan dalam akta Nomor 136 sebagai berikut: 1. Menyetujui laporan tahunan Direksi atas jalannya perseroan selama tahun buku 2012 dan laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris perseroan tahun buku 2012. 2. Sehubungan dengan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2012:


11

a. Menyetujui dan mensahkan neraca dan perhitungan laba rugi tahun 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hodori Sugiarto Adi & Rekan. b. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas semua tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan oleh Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengawasannya selama tahun buku 2012, sepanjang tindakan yang dilakukan tercermin dalam laporan keuangan perseroan yang telah diaudit tersebut. 3. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2012 sebesar Rp.139.191.189.348,- (seratus tiga puluh sembilan milyar seratus Sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) sebagai berikut : a. Sebesar 70% atau sejumlah Rp. 97.433.832.544 dibagikan sebagai deviden tunai kepada Pemegang saham yang namanya tertera dalam Daftar Pemegang Saham Persero pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2012, dengan ketentuan apabila terdapat beban pajak yang harus dibayarkan atas deviden tunai berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, maka beban pajak tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pemegang saham yang menerima deviden tunai tersebut dengan cara perseroan langsung memotong jumlah pajak tersebut dan menyetorkannya ke kas Negara atas nama wajib pajak bersangkutan. b. Sebesar 20% atau sejumlah Rp. 27.838.237.870 dibagikan sebagai deviden saham kepada pemegang saham yang namanya tertera dalam Daftar Pemegang Saham Persero pada tanggal 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila terdapat beban pajak yang harus dibayarkan atas deviden saham berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, maka beban pajak tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing Pemegang Saham yang menerima deviden saham tersebut dengan cara Perseroan langsung memotong jumlah pajak tersebut dari deviden tunai sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tersebut diatas dan menyetorkannya ke kas Negara atas nama wajib pajak bersangkutan. c. Sebesar 5% atau sejumlah Rp. 6.959.559.467 digunakan untuk cadangan umum perseroan. d. Sebesar 5% atau sejumlah Rp. 6.959.559.467 digunakan untuk cadangan tujuan perseroan. 4. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2013. 5. Sehubungan dengan kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan para karyawan Perseroan, menyetujui: a. Pemberian Jasa Produksi untuk para karyawan perseroan dalam jumlah keseluruhan sebesar 7,5% dari laba bersih perseroan tahun buku 2012. b. Pemberian kesejahteraan pegawai untuk para karyawan dan pensiunan perseroan dalam jumlah keseluruhan sebesar 7,5% dari laba bersih perseroan tahun buku 2012. c. Pemberian Tantiem untuk para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam jumlah keseluruhan sebesar 5% dari laba bersih perseroan tahun buku 2012, dengan ketentuan perhitungan dan pembagian secara proporsional diserahkan kepada pemegang saham pengendali. d. Perhitungan besaran: i. Jasa Produksi dan Kesejahteraan Pegawai akan dilakukan oleh Direksi Perseroan. ii. Tantiem akan dilakukan oleh pemegang saham pengendali perseroan. 12


6. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai pemegang saham utama sekaligus pemegang saham pengendali, untuk: a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan. b. Menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

7. a. Menunjuk Gubernur Provinsi Sulawesi Utara untuk dan atas nama Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai wakil pemegang saham untuk menandatangani risalah Rapat tersebut bersama-sama dengan Komisaris Utama sebagai Ketua Rapat. b. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak subsitusi kepada tuan Johanis Christianus Salibana selaku Direktur Utama Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan rapat termasuk menghadap notaris untuk dibuatkan akta pernyataan keputusan rapat atas keputusan rapat tersebut. Keputusan dalam akta Nomor 137 sebagai berikut: 1. Menyetujui kapitalisasi seluruh agio saham yang berasal dari setoran modal PT. Mega Corpora untuk dibagikan sebagai saham bonus kepada para Pemegang Saham, dengan ketentuan: a. Saham bonus yang berasal dari agio saham tersebut dibagikan berdasarkan harga nominal saham Perseroan yaitu sebesar Rp. 100.000 untuk satu saham b. Pembagian saham bonus kepada para Pemegang Saham dilakukan secara proposional sesuai dengan prosentase kepemilikan saham mereka masing-masing c. Setiap jumlah sisa hasil pembagian saham bonus masing-masing Pemegang Saham yang bukan merupakan kelipatan harga nominal saham tersebut dikembalikan kepada perseroan sebagai sisa agio saham d. Pembagian saham bonus yang berasal dari agio saham tersebut diberikan kepada para Pemegang saham yang namanya tertera dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2012 2. Menyetujui masuknya sebagai Pemengang Saham Baru Perseroan, pihak-pihak sebagai Berikut: a. Daerah Provinsi Gorontalo, dengan cara: - Mengkonversi Dana Setoran Modal yang telah dilakukannya - Menerima hibah sebagian saham milik Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, semua ini sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemindahan Hak (Hibah) atas saham tertanggal 26 bulan April tahun 2013 nomor 88, dibuat dihadapan Lisa Purnawati Nento, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Gorontalo. b. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan cara menerima hibah sebagian saham milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, semua ini sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemindahan Hak (Hibah) atas saham tertanggal 30 bulan November tahun 2012 nomor 101, dibuat dihadapan Achmad Syafriel, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Kotamobagu. c. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan cara menerima hadiah sebagian saham milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, semua ini sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemindahan Hak (Hibah) atas saham tertanggal 30 bulan November tahun Laporan Tahunan Good Corporate Governance Bank Sulut 2013

13

2012 nomor 102, dibuat dihadapan Achmad Syafriel, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Kotamobagu. d. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan cara menerima hibah sebagian saham milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, semua ini sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemindahan Hak (Hibah) atas saham tertanggal 30 bulan November tahun 2012 nomor 100, dibuat dihadapan Achmad Syafriel, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Kotamobagu. e. Daerah Kota Kotamobagu, dengan cara menerima hibah sebagian saham milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, semua ini sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemindahan Hak (Hibah) atas saham tertanggal 30 bulan November nomor 99, dibuat dihadapan Achmad Syafriel, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Kotamobagu. 3. Menyetujui konversi Dana Setoran Modal menjadi saham untuk para pemilik Dana Setoran Modal dengan ketentuan: a. Harga saham untuk konversi Dana Setoran Modal dilakukan berdasarkan harga pasar yang berlaku sebagaimana yang diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 23 bulan November tahun 2011 dan tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 69 tanggal 14 bulan Desember tahun 2011, dibuat dihadapan Michiel Saltiel Errol Pangemanan, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Manado, yang pada saat PT. Mega Corpora masuk sebagai Pemegang Saham adalah sebesar Rp. 159.000 untuk satu saham dengan rincian: - Sebesar Rp.100.000 dibukukan sebagai nilai saham dan - Sebesar Rp. 59.000 dibukukan sebagai agio saham b. Untuk pelaksanaan konversi Dana Setoran Modal oleh pemilik Dana Setoran Modal tersebut, para Pemegang Saham lainnya dengan ini mengesampingkan hal untuk ditawarkan terlebih dahulu atas saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan tersebut dan c. Setiap jumlah sisa hasil konversi Dana Setoran Modal akan dikembalikan kepada masingmasing pihak yang memiliki Dana Setoran Modal tersebut, demikian sehingga tidak ada lagi Dana Setoran Modal yang tersisa di buku Perseroan. 4. Menyetujui: a. Penambahan Modal Disetor oleh PT. Mega Corpora sehingga kepemilikan saham PT. Mega Corpora menjadi sebesar 30% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. b. Penambahan Modal Disetor oleh Daerah Provinsi Sulawesi Utara guna mempertahankan posisinya sebagai Pemegang Saham Utama sekaligus Pemegang Saham Pengendali menjadi sebesar 35% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan pada setiap waktu Daerah Provinsi Sulawesi Utara berhak untuk mempertahankan rasio kepemilikan sahamnya tersebut. c. Harga saham untuk penambahan Modal Disetor tersebut dilakukan berdasarkan harga pasar yang berlaku sebagaimana yang diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 23 bulan November tahun 2011 dan tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 69 tanggal 14 bulan Desember tahun 2011, dibuat dihadapan Michiel Saltiel Errol Pangemanan, Sarjana Hukum, Notaris di Kota 14


d.

e. f. g.

Manado, yang pada saat PT. Mega Corpora masuk sebagai Pemegang Saham adalah sebesar Rp. 159.000 untuk satu saham dengan rincian: - Sebesar Rp.100.000 dibukukan sebagai nilai nominal saham dan - Sebesar Rp. 59.000 dibukukan sebagai agio saham Penambahan modal Disetor oleh PT. Mega Corpora dilakukan secara langsung dengan setoran tunai sedangkan penambahan Modal Disetor oleh Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan secara tunai namun mengenai waktunya tunduk kepada peraturan pemerintah daerah yang berlaku. Untuk pelaksanaan penambahan modal disetor oleh PT. Mega Corpora dan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, para Pemegang Saham lainnya dengan ini mengesampingkan hak untuk ditawarkan terlebih dahulu atas saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan tersebut. Adapun rincian kepemilikan saham para Pemegang Saham setelah dilakukannya penambahan modal disetor oleh PT. Mega Corpora dan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagaimana terlampir dalam risalah rapat tersebut. Sehubungan dengan: 1. Konversi deviden saham sebesar Rp. 27.838.237.870 menjadi saham yang telah diputuskan dalam RUPS Tahunan tertanggal 19 bulan Juni 2013 pukul 16.30 sampai pukul 17.15 waktu Indonesia bagian Tengah. 2. Kapitalisasi seluruh Agio saham 3. Masuknya Pemegang Saham baru 4. Konversi dana setoran modal menjadi saham 5. Penambahan modal di setor PT. Mega Corpora dan Daerah Propinsi Sulawesi Utara

Maka menyusun kembali rincian para pemegang saham, jumlah saham dan nilai masing-masing saham yang ditempatkan dan disetor oleh para pemegang saham menjadi sebagai berikut: a. Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.684.509 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 168.450.900.000 b. Daerah Kabupaten Minahasa sebanyak 146.229 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 14.622.900.000 c. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebanyak 99.489 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 9.948.900.000 d. Daerah Kabupaten Gorontalo sebanyak 168.145 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.16.814.500.000 e. Daerah Kabupaten Sangihe sebanyak 70.781 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 7.078.100.000 f. Daerah Kota Manado sebanyak 93.635 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 9.363.500.000 g. Daerah Kota Gorontalo sebanyak 87.449 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.8.744.900.000 h. Daerah Kota Bitung sebanyak 122.486 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.248.600.000


15

i. Daerah Kabupaten Boalemo sebanyak 291.877 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 29.187.700.000 j. Daerah Kota Tomohon sebanyak 30.268 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 3.026.800.000 k. Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak 14.865 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.486.500.000 l. Daerah Kabupaten Pohuwato sebanyak 97.252 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 9.725.200.000 m. Daerah Kabupaten Minahasa Utara sebanyak 28.543 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.854.300.000 n. Daerah Kabupaten Bone Bolango sebanyak 18.740 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.874.000.000 o. Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 42.302 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 4.230.200.000 p. Daerah Kabupaten Talaud sebanyak 1.712 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 171.200.000 q. Daerah Kabupaten Sitaro sebanyak 12.718 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.271.800.000 r. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebanyak 10 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.000.000 s. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebanyak 10 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000 t. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebanyak 10 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000 u. Daerah Kota Kotamobagu sebanyak 10 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000 v. Daerah Provinsi Gorontalo sebanyak 132.175 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 13.217.500.000 w. Koperasi Karyawan Bank Sulut sebanyak 225.963 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 22.596.300.000 x. PT. Mega Corpora sebanyak 1.443.933 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 144.393.300.000 - Sehingga seluruhnya berjumlah 4.813.111 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 481.311.100.000 5. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengenai jumlah Modal Disetor dan komposisi kepemilikan saham para pemegang saham. 6. Menyetujui: a. Pelaksanaan emisi Obligasi V sejumlah kurang lebih Rp. 750.000.000.000 dan Obligasi Subordinasi II sejumlah kurang lebih Rp. 250.000.000.000 dan b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Emisi Obligasi V dan Obligasi Subordinasi II tersebut.

16


7. Menyetujui: a. Memberikan imbal hasil atas Dana Setoran Modal dengan ketentuan: (i) Besaran imbal hasil adalah setara dengan deviden tunai tahun buku 2012 sebagaimana diputuskan dalam Agenda Ketiga huruf (a) dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2012 mengenai Pembagian Deviden Tunai, yang dihitung dengan rumusan 36,85% per tahun dari Dana Setoran Modal (ii) Dana Setoran Modal yang diberikan imbal hasil tersebut adalah Dana Setoran Modal yang tercatat dalam tahun buku 2012 (iii) Dana Setoran Modal yang mendapat imbal hasil adalah Dana Setoran Modal yang disetor secara tunai (iv) Termasuk dalam pengertian Dana Setoran Modal yang memperoleh imbal hasil tersebut adalah dana PT. Mega Corpora yang dititipkan di Perseroan yang diperuntukkan sebagai uang pembelian saham Perseroan sebesar 5,1 % dari seluruh saham Perseroan pada saat PT. Mega Corpora masuk sebagai Pemegang Saham Perseroan b. Terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini, Perseroan tidak menerima lagi Dana Setoran Modal dalam bentuk apapun juga, dan karenanya: (i) Mekanisme penyetoran modal akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan UndangUndang Perseroan Terbatas yaitu disetujui terlebih dahulu dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham baru kemudian dilakukan penyetoran saham dan (ii) Apabila ada pihak yang melakukan Dana Setoran Modal, maka Dana Setoran Modal tersebut akan diperlakukan oleh Perseroan sebagai dana deposito biasa. 8. Menyetujui sebagai berikut: (a) Untuk membangun Kantor Pusat Perseroan yang baru di tanah milik Perseroan yang berada di kompleks Marina Plaza dan (b) Memberikan wewenang dan kuasa kepada pengurus Perseroan untuk melaksanakan pembangunan Kantor Pusat Perseroan yang baru tersebut dengan persetujuan Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Pemegang Saham Utama sekaligus Pemegang Saham Pengendali Perseroan. 9. Menyetujui sebagai berikut: (a) Penyisihan dana untuk kegiatan CSR sebesar Rp. 10.000.000.000 yang merupakan biaya pada tahun berjalan dan (b) Dana CSR tersebut diberikan kepada masyarakat melalui Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Provinsi selaku Pemegang Saham Perseroan yang dibagi secara proporsional. 10. a. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan menerima pengunduran diri tuan Jefferson Richard Lungkang sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mengangkat tuan Alexius Lembong sebagai Komisaris Independen dengan susunan pengurus Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:


17

Direktur Utama : Johanis Christianus Salibana Direktur : Novi Ventje Berti Kaligis Direktur : Felming Harun Direktur : Judy Koagow Direktur : Jeffry Salilo Komisaris Utama : Robby Jimmy Mamuaja Komisaris : Effendy Manoppo Komisaris Independen : Alexius Lembong Komisaris Independen : Mustamir Bakri b. Pengangkatan tuan Alexius Lembong sebagai Komisaris Independen Perseroan akan berlaku efektif setelah yang bersangkutan lulus uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dari Bank Indonesia. 11. a. Menunjuk Gubernur Provinsi Sulawesi Utara untuk dan atas nama Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai wakil pemegang saham untuk menandatangani risalah Rapat tersebut bersama-sama dengan Komisaris Utama sebagai Ketua Rapat. b. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak subsitusi kepada tuan Johanis Christianus Salibana selaku Direktur Utama Perseroan untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan Rapat termasuk menghadap Notaris untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas keputusan Rapat tersebut, termasuk setiap penegasan dari keputusan Rapat tersebut (apabila ada).

V. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SELAMA TAHUN 2013 Sesuai ketentuan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum yang disempuranakan dengan PBI Nomor. 8/14/PBI/2006 Surat Edaran BI No.15/15/DPNP perihal Good Corporate Governance bagi Bank Umum, diwajibkan untuk melakukan Self Assessment penerapan Good Corporate Governance pada masing-masing Bank. Self Assessment dilakukan terhadap 11 faktor yaitu: 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite 4. Penanganan Benturan kepentingan 5. Penerapan fungsi kepatuhan 6. Penerapan fungsi audit intern 7. Penerapan fungsi audit ekstern 8. Fungsi manejemen risiko termasuk pengendalian intern 9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar

18


10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan intern 11. Rencana strategis Bank Pemeringkatan aspek-aspek tersebut di atas didasarkan pada kinerja penerapan GCG terhadap kriteria minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS. Jumlah Dewan Komisaris Berdasar keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Saham Tahunan tanggal 19 Juni 2013, akta Pernyataan Keputusan Rapat No.137 telah menyetujui komposisi Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang dengan susunan sebagai berikut: Nama Robby Mamuaja Effendy Manoppo Mustamir Bakri Alexius Lembong

Jabatan Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen

Domisili Manado Manado Jakarta Manado

Mulai 10/02/2012 10/02/2012 28/09/2012 30/09/2013

Berakhir 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016

Komposisi Dewan Komisaris tersebut diatas telah memenuhi ketentuan : - Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. - Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia. - Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. - Seluruh Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan atau Direksi tidak terdapat hubungan kekerabatan sehingga dijamin independensinya. - Seluruh Anggota Dewan Komisaris, telah lulus Fit & Proper Test. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris : - Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. - Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi secara langsung maupun melalui surat, namun tidak terlibat dalam pengambilan kegiatan operasional Bank kecuali dalam hal penyediaan dana dan penerimaan dana kepada dan dari pihak terkait. - Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. - Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau / hasil pengawasan otoritas lainnya. - Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.


19

Dewan Komisaris

Komisaris Independen Mustamir Bakri

Komisaris Independen Alexius Lembong

Komisaris Utama Drs. Robby Mamuaja

Komisaris Effendy Manoppo

- -

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen. Dewan Komisaris memiliki Tata Tertib dan cara menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris yang tertuang dalam SK Komisaris No.2 Tahun 2012, tgl. 20 Desember 2012. - Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. - Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. - Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. - Seluruh Anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai. - Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepentingan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen. Penyelenggaraan Rapat Frekuensi rapat Komite Audit selang tahun 2013, meliputi rapat Dewan Komisaris dengan Komite Audit sebanyak 28 kali. - Rapat Dewan Komisaris Dengan Komite Audit : No.

TANGGAL

1

03 Januari 2013

2

07 Januari 2013

3

28 Januari 2013

4

21 Februari 2013

5

16 April 2013

6

06 Mei 2013

7

30 Mei 2013

8 9

04 Juni 2013 11 Juni 2013

10 18 Juni 2013 11 09 Juli 2013

22

MATERI - Perolehan laba tahun buku 2012 - Tindak Lanjut Temuan BPK-RI - Persiapan RUPS tahunan dan RUPS LB - Laporan Pengawasan Dewan Komisaris - Struktrur organisasi baru - Adanya staf ahli - Unit kerja anti fraud - Rapat bersama Dewan Komisaris, Direksi, Pemimpin Divsi dan komite perihal Exit Meeting dengan Kantor Akuntan Publik - Persiapan pelaksanaan RUPS - Tindak Lanjut Keputusan RUPS 28 September 2012 - Kebijakan penerimaan pegawai tahun 2013 - RUPS tahunan, penggunaan laba, laporan pertanggung jawaban - Materi RUPS LB - Efisiensi Biaya terutama biaya perjalanan dinas - Modal disetor / simulasi komposisi modal - Pembahasan Draft Internal Audit Charter SKAI - Materi RUPS-Pra RUPS, RUPS tahunan dan RUPS LB - Persiapan RUPS, narasi RUPS sesuai materi - Kajian PBI 14/24/PBI/2012 perihal Kepemilikan Tunggal pada Perbankan - Rencana Review Dokumen Kredit Komersial di Cabang - Persiapan Audit KAP, proses penunjukan KAP


12 10 Juli 2013 13 11 Juli 2013 14 24 Juli 2013 15 30 Juli 2013 16 31 Juli 2013 17 12 Agustus 2013 18 19 Agustus 2013 19 20 Agustus 2013 20 23 Agustus 2013 21 10 September 2013 22 12 September 2013 23 09 Oktober 2013 24 29 Oktober 2013 25 31 Oktober 2013 26 25 November 2013 27 06 Desember 2013 28 27 Desember 2013

-

- Pertemuan Dekom, Direksi, Pemimpin Divisi dan Komite pembahasan BPP ICAAP, Revisi BPP Manajemen Risiko - Evaluasi Kinerja Keuangan PT. Bank Sulut Triwulan II tahun 2013 - Perihal Surat dari Bank Indonesia No.15/1/DPKP tanggal 03 Januari 2013 - Revisi Rencana Bisnis tahun 2013-2015, pengaruh signifikan pada rencana bisnis sesuai PBI: Modal inti, Jaringan Kantor, Kredit Produktif - Pembahasan Revisi Rencana Bisnis - Perihal Kantor Akuntan Publik untuk audit tahun buku 2013 - Laporan Realisasi Rencana Bisnis ke Bank Indonesia - Presentasi penawaran 3 (tiga) KAP untuk audit Perseroan Tahun Buku 2013 - Pelampauan anggaran Asuransi Jabatan pengurus PT. Bank Sulut - Penunjukan KAP berdasarkan penawaran dan hasil presentasi masingmasing KAP - Penilaian Saham PT. Bank Sulut oleh Konsultan - Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Audit dan Tindak Lanjut oleh SKAI - Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Sulut Triwulan III tahun 2013 - Tindak lanjut hasil pemeriksaan Bank Indonesia Kredit kepada Pihak terkait / pegawai Bank Sulut - Rencana tambahan Modal Disetor Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara - Pembahasan Draft Rencana Bisnis PT. Bank Sulut tahun 2014-2016 - Pembahasan penyesuaian Rencana Bisnis 2014-2016 sesuai petunjuk Bank Indonesia - Tindak Lanjut Keputusan RUPS Juni 2013 - Rencana Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi tanggal 31 Desember 2013

Rapat Intern Komite Audit / Rekomendasi komite sebanyak 21 kali

No. TANGGAL 1 16 Januari 2013 2 21 Maret 2013 3 25 Maret 2013 4

10 April 2013

5 6 7 8

10 April 2013 11 April 2013 11 April 2013 30 April 2013

9

31 Mei 2013

10 11 12 13

20 Juni 2013 02 Juli 2013 12 Juli 2013 12 Agustus 2013

14 21 Agustus 2013 15 07 Oktober 2013

MATERI - Laporan Pengawasan Rencana PT. Bank Sulut Semester II tahun 2013 - Premi Asuransi Jabatan mantan Direksi PT. Bank Sulut - Review hasil audit SKAI pada cabang utama - Pelimpahan wewenang RUPS pada Dewan Komisaris untuk Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) 2013 - Evaluasi pelaksanaan Audit Kantor Akuntan Publik tahun buku 2012 - Evaluasi pelaksanaan tugas SKAI tahun 2012 - Pemantauan dan Evaluasi atas Perencanaan Audit SKAI tahun 2013 - Evaluasi Kinerja Keuangan PT. Bank Sulut Triwulan I tahun 2013 - Action Plan penyesuaian Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasar Modal Inti Bank - Pengenaan Sanksi Denda dari Bank Indonesia - Revisi Rencana Bisnis PT. Bank Sulut tahun 2013-2015 - Evaluasi Kinerja Keuangan PT. Bank Sulut Triwulan II tahun 2013 - Pelampauan Anggaran pelaksanaan Asuransi Jabatan - Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Audit Laporan Keuangan PT. Bank Sulut Tahun Buku 2013 - Evaluasi Kinerja Keuangan PT. Bank Sulut Triwulan III tahun 2013


23

16 17 18 19 20 21

04 November 2013 14 November 2013 04 Desember 2013 08 Desember 2013 10 Desember 2013 30 Desember 2013

- Hapus Buku Kredit Konsumer tahun 2013 - Rencana Bisnis PT. Bank Sulut tahun 2014-2016 - Kredit kepada Pihak Terkait a.n Wakil Bupati Kepulauan Sangihe - Kredit kepada Pihak Terkait a.n Wakil Bupati Kepulauan Sitaro - Tindak Lanjut Pemeriksaan Umum Bank Indonesia tahun 2013 - Kredit kepada Pihak terkait a.n PT. Gunung Boliyohuto

Hasil pertemuan Dewan Komisaris dengan Komite Audit maupun Rekomendasi Komite ditindak lanjuti Dewan Komisaris dengan surat kepada Direksi dan atau pembahasan secara langsung melalui Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Sulut. - Pemantauan ke kantor-kantor Cabang No

TANGGAL

CABANG

1

26 – 28 Februari 2013

Kotamobagu

2

15 – 17 Juli 2013

Tilamuta

3

17 – 19 Juli 2013

Marisa

PERIHAL Review Dokumen Kredit Komersial pada Kantor Cabang Kotamobagu Review Dokumen Kredit Komersial pada Kantor Cabang Tilamuta Review Dokumen Kredit Komersial pada Kantor Cabang Marisa

Dewan Komisaris mengadakan rapat menyangkut kebijakan Bank secara berkala sesuai kebutuhan dengan melakukan koordinasi antar anggota Dewan Komisaris. Disamping itu melakukan rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membicarakan perkembangan Bank. Disamping itu juga menghadiri beberapa rapat eksternal dengan Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, pertemuan Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD-SI dan lain-lain. Dewan Komisaris secara periodik juga menghadiri rapat evaluasi kinerja Triwulan yang dihadiri oleh seluruh Pemimpin Cabang, Pemimpin Departemen dan Pemimpin Divisi. Para anggota Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugasnya. Pelatihan Dewan Komisaris Untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas komisaris, anggota-anggota komisaris ikut serta dalam berbagai program pelatihan, lokakarya, konferensi, seminar selang tahun 2013, antara lain: No

1

24

NAMA

Robby Mamuaja

JABATAN Komisaris Utama

NAMA PELATIHAN 2 Days Workshop “Struktur Laporan Dewan Komisaris Sesuai Fungsi & Tanggung Jawabnya Rakerwil & Workshop FKDK/BPD-SI Wilayah Timur


TANGGAL

TEMPAT PELAKSANAAN

30-01-2013

Jakarta

25-04-2013

Bali

2

3

Alexius Lembong

Effendy Manoppo

Komisaris Independent

Komisaris

Seminar Sehari RBBR dan GCG Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Pembangunan Daerah Risk Based Bank Rating & GCG Bagi Pengurus dan Pejabat BPD Prospek Ekonomi & Perbankan Nasional 2014 Seminar Peranan BPD Dalam Mendukung Pengawasan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Program Pemeliharaan SMR Workshop Pemahaman Tentang Pengawasan Aktif Dekom 2 Days Workshop & Discussion Filosofi Good Corporate Governance Workshop Manajemen Risiko Pasar Perbankan (Market Risk) (Refreshment BSMR) Rakerwil & Workshop FKDK/BPD-SI Wilayah Timur Workshop Penyusunan SOP Hapus Tagih BPD Workshop PBI Workshop Penyusunan RBB yang Selaras Dengan Profil dan Kapasitas Risiko Lokakarya Langkah Pencegahan TPPU & Pendampingan Terorisme di Industri Jasa Keuangan

09-09-2013

Jakarta

09-09-2013

Jakarta

28-11-2013

Jakarta

15-12-2013

Jakarta

01-07-2013

Jakarta

07-11-2013

Jakarta

12-12-2013

Jakarta

10-01-2013

Jakarta

25-04-2013

Bali

13-06-2013

Jakarta

05-07-2013

Jakarta

11-10-2013

Jakarta

18-12-2013

Jakarta


25

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI Jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi anggota Direksi Melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 September 2012 yang dinyatakan dalam akta pernyataan keputusan rapat nomor 6 (enam) tanggal 1 (satu) Oktober 2012 susunan Direksi sebagai berikut: Nama Johanis Christianus Salibana Novi Ventje Berti Kaligis Felming Harun Jeffry Salilo Judy Koagow

Jabatan Direktur Utama Direktur Pemasaran Direktur Umum Direktur Kepatuhan Direktur Operasional

Domosili Manado Manado Manado Manado Manado

Mulai 10/02/2012 10/02/2012 10/02/2012 28/09/2012 28/09/2012

Berakhir 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016

Komposisi Direksi tersebut diatas telah memenuhi ketentuan : - Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus dan persyaratan kesehatan fisik serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku sebagaimana akta pendirian bank dan keputusan RUPS-LB maupun keputusan Komisaris. - Jumlah anggota direksi paling kurang 3 (tiga) orang. - Seluruh anggota direksi wajib berdomisili di Indonesia. - Seluruh direksi bank memiliki kompetensi dan integritas sesuai penilaian Bank Indonesia dan semua telah lulus Fit & Proper Test dari Bank Indonesia. - Direksi bank tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit. - Direktur Utama bank berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali, sesama anggota direksi, antara anggota direksi dan anggota komisaris tidak terdapat hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun kesamping. - Direksi bank tidak ada yang merangkap jabatan sebagai komisaris, anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan dan atau lembaga keuangan lain. - Anggota Direksi bank tidak menjadi pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi - Direksi memiliki peraturan tata tertib dan tata cara menjalankan tugas/pekerjaan Direksi yang tertuang dalam SK Direksi no. 07/PBS-KEP/DIR/XII/2012. - Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. - Direksi sudah menyediakan waktu yang cukup untuk mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana di atur dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Direksi telah berkomitmen untuk mengembangkan melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai ketentuan Bank Indonesia.

26


-

Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan audit intern Bank, audit eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan hasil/atau hasil pengawasan otoritas lain. - Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. - Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan komisaris. - Direksi melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholder. Kondisi non keuangan dimaksud antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, strategi dan manejemen serta laporan manejemen. - Direksi telah memantau serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank dapat dipenuhi. - Direksi telah mengumumkan secara publikasi laporan keuangan Bank Sulut per triwulan pada media massa. Penyelenggaraan Rapat. Rapat Direksi (BOD) Rapat direksi menyangkut kebijakan dan operasional Bank Sulut secara berkala dilakukan sesuai kebutuhan dengan melakukan koordinasi antar anggota direksi,berikut jumlah rapat direksi dengan rincian pembahasan materi sebagai berikut : No. 1 2 3 4 5 6 7

TANGGAL 09 Februari 11 Maret 2013 10 Juni 2013 11 Juni 2013 15 Juni 2013 17 Oktober 2013 28 Oktober 2013

8

27 November 2013

9

16 Desember 2013

10 30 Desember 2013

MATERI Rencana RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa Hasil Temuan PPATK Persiapan menjelang Pra RUPS 2013 Presentasi materi RUPS Materi RUPS Pembahasan dengan tim Kantor Akuntan Publik Pedoman pelaksanaan cuti Direksi dan Komisaris - Ketentuan cuti Direksi - Pemotongan Gaji PNS dengan BPR Citra Dumoga - Aktifitas Trisuri - Pelaksanaan Hak Cuti Komisaris - Peninjauan Kinerja Group Head I Bidang Pemasaran - Peninjauan Kinerja Pemimpin Divisi Trisuri - Penyesuaian Job Group KIC - Rencana Penerbitan Obligasi Bank Sulut - Peraturan Dana Pegawai eks Pegawai Bank Sulut - PKS Bank Sulut dengan BPR Prisma Dana - Realisasi Setoran Modal Pemegang Saham Khususnya Pemprov Sulut


27

Direksi

Direktur Operasional Judy Koagow

Direktur Kepatuhan Jeffry Salilo

Direktur Utama Johanis Christianus Salibana

Direktur Umum Felming Harun

Direktur Pemasaran Novi Ventje Berti Kaligis

Pelatihan Untuk Direksi. Untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas direksi, anggota direksi ikut serta dalam berbagai program pelatihan, lokakarya, konferensi, seminar selang tahun 2013, antara lain: No. 1

2

3

4

30

NAMA Johanis Christianus Salibana

Novi Ventje Berti Kaligis

Felming Harun

Judy Koagow

JABATAN Direktur Utama

NAMA PELATIHAN Seminar Otoritas Jasa Keuangan

Seminar IBEX 2013 Workshop Branchless Banking Sosialisasi Terkait Penambahan Modal Tanpa HMETD, Merger dan Pengambilalihan Perusahan Terbuka Sosialisasi Persiapan Akhir Tahun 2013 Direktur Wokshop Portofolio Fixed Pemasaran Income di BPD Seminar CEO Networking Workshop Aplikasi Loan Origination Sosialisasi Laporan Direktur Umum Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Workshop Mekanisme Penilaian Tingkat Kesehatan Dengan Menggunakan Pendekatan RBBR Sosialisasi Pengembangan Direktur Sistem BI-RTGS/SSSS Operasional Generasi II Workshop Aplikasi Loan Origination Workshop Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi di BPD Seminar Nasional Economic Outlook 2014


TANGGAL

TEMPAT PELAKSANAAN

09 April 2013

Jakarta

24 Mei 2013

Jakarta

27 September 2013

Bali

22 November 2013

Surabaya

06 Desember 2013

Jakarta

28 Juni 2013

Bali

04 November 2013

Jakarta

05 Desember 2013

Jakarta

15 April 2013

Jakarta

21 Juni 2013

Jakarta

24 Juli 2013

Jakarta

05 Desember 2013

Jakarta

10 Desember 2013

Jakarta

11 Desember 2013

Jakarta

5

Jeffry Salilo

Direktur Kepatuhan

Sekolah Staff dan Pemimpin Bank (SESPIBANK) Angk. 58 dan Benchmarking Studi Banding Direksi & Pejabat PT. BANK SULUT ke BANK JAWA BARAT Diskusi Panel & Workshop Pembahasan Pedoman GCG Perbankan Indonesia Sosialisasi Perkembangan Terkini Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) Sosialisasi Pokok-Pokok Ketentuan Bank Indonesia Prospek Ekonomi & Perbankan Nasional 2014 Seminar Nasional Economic Outlook 2014

15 Maret 2013

Jakarta

27 Juni 2013

Bandung

21 Agustus 2013

Jakarta

16 September 2013

Jakarta

03 Oktober 2013

Jakarta

28 November 2013

Jakarta

11 Desember 2013

Jakarta

3. LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TAHUN 2013 Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI//2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006, dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-komite yang anggotanya dipilih dan diangkat berdasarkan Integritas, Independensi, Kompetensi dan pengalaman kerja. a) Komite Audit. Anggota Komite Audit diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan ditetapkan dengan surat keputusan direksi PT. Bank Sulut. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulut No. 060/SK-SDM/DIR/IX/2012 tanggal 18 September 2012, jumlah anggota Komite Audit sebanyak 3 (tiga) orang dengan komposisi keanggotaan terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit dari pihak independen, dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulut No.048c/SK-SDM/DIR/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 menetapkan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut: 1) Mustamir Bakri : Ketua (Komisaris Independen) 2) Jan F. Mangindaan : Anggota 3) Adolf F. Mangundap : Anggota


31

Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia, selain Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen, maka seluruh anggotanya terdiri dari pihak independen yang memiliki kompetensi dibidang keuangan dan akuntansi serta pihak independen dibidang hukum dan perbankan. Program Kerja. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, selang tahun 2013 fokus kerja komite audit meliputi kegiatan : 1. Pemantauan dan evaluasai atas perencanaan dan pelaksanaan Audit Intern serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit. 2. Evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank serta penyusunan laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis. 3. Kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hasil keputusan RUPS. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab komite audit menyusun program kerja tahunan yang dapat memberikan keyakinan bahwa efektifitas dan efisiensi kegiatan operasional telah berjalan dengan baik, sebagai berikut : 1. Melakukan evaluasi fungsi audit intern atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit. 2. Memonitor tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan Auditor Ekstern (BI, BPK, KAP). 3. Evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank serta pembuatan laporan pengawasan Rencana Bisnis Dewan Komisaris kepada Bank Indonesia. 4. Melakukan penelaan dan Evaluasi Laporan Keuangan Bank. 5. Melakukan penelaan dan Evaluasi perkembangan Kualitas Aktiva Produktif. 6. Laporan pertanggung jawaban tahunan tugas-tugas Dewan Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham. 7. Memberi pertimbangan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. 8. Melakukan penelaan Kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Melakukan penelaan atas permohonan Kredit pihak terkait untuk persetujuan Dewan Komisaris. 10. Melakukan penelaan surat-surat masuk / informasi dari Dewan Komisaris serta memberikan rekomendasi. 11. Melakukan kunjungan ke kantor Cabang untuk Review dokumentasi kredit Komersial. Frekuensi Rapat Frekuensi rapat Komite Audit selang tahun 2013, meliputi rapat Dewan Komisaris dengan Komite Audit sebanyak 28 kali. Rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris : No.

32

TANGGAL

1

03 Januari 2013

2

07 Januari 2013

MATERI - Perolehan laba tahun buku 2012 - Tindak Lanjut Temuan BPK-RI - Persiapan RUPS tahunan dan RUPS LB - Laporan Pengawasan Dewan Komisaris


3

28 Januari 2013

4

21 Februari 2013

5

16 April 2013

6

06 Mei 2013

7

30 Mei 2013

8 9

04 Juni 2013 11 Juni 2013

10 18 Juni 2013 11 09 Juli 2013 12 10 Juli 2013 13 11 Juli 2013 14 24 Juli 2013 15 30 Juli 2013 16 31 Juli 2013 17 12 Agustus 2013 18 19 Agustus 2013 19 20 Agustus 2013 20 23 Agustus 2013 21 10 September 2013 22 12 September 2013 23 09 Oktober 2013 24 29 Oktober 2013 25 31 Oktober 2013 26 25 November 2013 27 06 Desember 2013 28 27 Desember 2013

- Struktur organisasi baru - Adanya staf ahli - Unit kerja anti fraud - Rapat bersama Dewan Komisaris, Direksi, Pemimpin Divsi dan komite perihal Exit Meeting dengan Kantor Akuntan Publik - Persiapan pelaksanaan RUPS - Tindak Lanjut Keputusan RUPS 28 September 2012 - Kebijakan penerimaan pegawai tahun 2013 - RUPS tahunan, penggunaan laba, laporan pertanggung jawaban - Materi RUPS LB - Efisiensi Biaya terutama biaya perjalanan dinas - Modal disetor / simulasi komposisi modal - Pembahasan Draft Internal Audit Charter SKAI - Materi RUPS-Pra RUPS, RUPS tahunan dan RUPS LB - Persiapan RUPS, narasi RUPS sesuai materi - Kajian PBI 14/24/PBI/2012 perihal Kepemilikan Tunggal pada Perbankan - Rencana Review Dokumen Kredit Komersial di Cabang - Persiapan Audit KAP, proses penunjukan KAP - Pertemuan Dekom, Direksi, Pemimpin Divisi dan Komite pembahasan BPP ICAAP, Revisi BPP Manajemen Risiko - Evaluasi Kinerja Keuangan PT. Bank Sulut Triwulan II tahun 2013 - Perihal Surat dari Bank Indonesia No.15/1/DPKP tanggal 03 Januari 2013 - Revisi Rencana Bisnis tahun 2013-2015, pengaruh signifikan pada rencana bisnis sesuai PBI: Modal inti, Jaringan Kantor, Kredit Produktif - Pembahasan Revisi Rencana Bisnis - Perihal Kantor Akuntan Publik untuk audit tahun buku 2013 - Laporan Realisasi Rencana Bisnis ke Bank Indonesia - Presentasi penawaran 3 (tiga) KAP untuk audit Perseroan Tahun Buku 2013 - Pelampauan anggaran Asuransi Jabatan pengurus PT. Bank Sulut - Penunjukan KAP berdasarkan penawaran dan hasil presentasi masingmasing KAP - Penilaian Saham PT. Bank Sulut oleh Konsultan - Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Audit dan Tindak Lanjut oleh SKAI - Evaluasi Kinerja Keuangan Bank Sulut Triwulan III tahun 2013 - Tindak lanjut hasil pemeriksaan Bank Indonesia Kredit kepada Pihak terkait / pegawai Bank Sulut - Rencana tambahan Modal Disetor Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara - Pembahasan Draft Rencana Bisnis PT. Bank Sulut tahun 2014-2016 - Pembahasan penyesuaian Rencana Bisnis 2014-2016 sesuai petunjuk Bank Indonesia - Tindak Lanjut Keputusan RUPS Juni 2013 - Rencana Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi tanggal 31 Desember 2013


33

Rapat Intern Komite Audit / Rekomendasi Komite sebanyak 21 kali No. TANGGAL 1 16 Januari 2013 2 21 Maret 2013 3 25 Maret 2013 4

10 April 2013

5 6 7 8

10 April 2013 11 April 2013 11 April 2013 30 April 2013

9

31 Mei 2013

10 11 12 13

20 Juni 2013 02 Juli 2013 12 Juli 2013 12 Agustus 2013

14 21 Agustus 2013 15 16 17 18 19 20 21

07 Oktober 2013 04 November 2013 14 November 2013 04 Desember 2013 08 Desember 2013 10 Desember 2013 30 Desember 2013

MATERI - Laporan Pengawasan Rencana PT. Bank Sulut Semester II tahun 2013 - Premi Asuransi Jabatan mantan Direksi PT. Bank Sulut - Review hasil audit SKAI pada cabang utama - Pelimpahan wewenang RUPS pada Dewan Komisaris untuk Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) 2013 - Evaluasi pelaksanaan Audit Kantor Akuntan Publik tahun buku 2012 - Evaluasi pelaksanaan tugas SKAI tahun 2012 - Pemantauan dan Evaluasi atas Perencanaan Audit SKAI tahun 2013 - Evaluasi Kinerja Keuangan PT. Bank Sulut Triwulan I tahun 2013 - Action Plan penyesuaian Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasar Modal Inti Bank - Pengenaan Sanksi Denda dari Bank Indonesia - Revisi Rencana Bisnis PT. Bank Sulut tahun 2013-2015 - Evaluasi Kinerja Keuangan PT. Bank Sulut Triwulan II tahun 2013 - Pelampauan Anggaran pelaksanaan Asuransi Jabatan - Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Audit Laporan Keuangan PT. Bank Sulut Tahun Buku 2013 - Evaluasi Kinerja Keuangan PT. Bank Sulut Triwulan III tahun 2013 - Hapus Buku Kredit Konsumer tahun 2013 - Rencana Bisnis PT. Bank Sulut tahun 2014-2016 - Kredit kepada Pihak Terkait a.n Wakil Bupati Kepulauan Sangihe - Kredit kepada Pihak Terkait a.n Wakil Bupati Kepulauan Sitaro - Tindak Lanjut Pemeriksaan Umum Bank Indonesia tahun 2013 - Kredit kepada Pihak terkait a.n PT. Gunung Boliyohuto

Hasil pertemuan Dewan Komisaris dengan Komite Audit maupun Rekomendasi Komite ditindaklanjuti Dewan Komisaris dengan surat kepada Direksi dan atau pembahasan secara langsung melalui Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Sulut. - No.

Pemantauan ke kantor-kantor Cabang TANGGAL

CABANG

1

26 – 28 Februari 2013

Kotamobagu

2

15 – 17 Juli 2013

Tilamuta

3

17 – 19 Juli 2013

Marisa

PERIHAL Review Dokumen Kredit Komersial pada Kantor Cabang Kotamobagu Review Dokumen Kredit Komersial pada Kantor Cabang Tilamuta Review Dokumen Kredit Komersial pada Kantor Cabang Marisa

b) Komite Pemantau Risiko Berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 13 Februari 2012 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No.060/SK-SDM/DIR/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulut, jumlah anggota Komite Pemantau Risiko sebanyak 3 (tiga) orang dengan komposisi keanggotaan pada akhir 2012 terdiri dari 1 (satu) 34


orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 (dua ) orang anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak Independen, dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulut No. 089a/SK/SDM/DIR/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Perubahan atas SK Direksi No. 048c/SK-SDM/DIR/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang perubahan atas SK Direksi No.060/SK-SDM/DIR/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulut, dengan susunan sebagai berikut : 1. Alexius Lembong : Ketua (Komisaris Independen) 2. Supit P.Mamahit : Anggota 3. Franklin A.A.Montolalu : Anggota Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap eksekutif (direksi beserta jajarannya) dalam area penerapan Manajemen Risiko agar dapat terlaksana secara efektif,baik mengenai isu-isu manajemen risiko dan sistem pengawasan internal serta langkah-langkah antisipatif yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko dan perbaikan kebijakan manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko antara lain melakukan : 1. Pemantauan dan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan management risiko dengan pelaksanaan kebijakan management risiko,dan 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Management Risiko, Divisi Management Risiko dan Kepatuhan. Selain itu Komite Pemantau Risiko juga membantu Dewan Komisaris dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tata Kelola yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Untuk memperkuat kondisi internal serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris,antara lain meliputi rekomendasi terhadap hal-hal sebagai berikut :

No.

TANGGAL

1

04 Januari 2013

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

07 Januari 2013 04 Februari 2013 05 Februari 2013 05 Februari 2013 11 Maret 2013 02 April 2013 04 April 2013 26 April 2013 23 Juli 2013 02 September 2013

MATERI Pemberitaan harian Komentar edisi hari Jumat tanggal 04 Januari 2013, dengan judul BS Kotamobagu koleksi Kredit Macet Tertinggi Pantauan Profil Risiko bulan November 2012 Sanksi Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKBU) Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2013-2015 Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Pantauan Profil Risiko bulan Januari 2013 Pantauan Profil Risiko bulan Februari 2013 Sanksi Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKBU) Pantauan Profil Risiko bulan Maret 2013 Pantauan Profil Risiko bulan Juni 2013 Pantauan Profil Risiko bulan Juli 2013


35

12 13 14 15

23 Oktober 2013 24 Oktober 2013 26 November 2013 17 Desember 2013

Pantauan Capital Adequacy Ratio (CAR) Pantauan Profil Risiko Trw III/September 2013 Pantauan Profil Risiko bulan Oktober 2013 Pantauan Profil Risiko bulan November 2013

Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugasnya berdasarkan Buku Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko Dalam menjalankan tugasnya Komite Pemantau Risiko berkoordinasi dengan unit kerja terkait dan Komite Audit. Laporan Program Kerja dan Realisasi Fokus program kerja Komite Pemantau Risiko pada tahun 2013 meliputi antara lain : 1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan management risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Management Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. 3. Mengevaluasi laporan profil risiko triwulan Bank untuk selanjutnya memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut sehingga Dewan Komisaris dapat memberikan masukan untuk langkah perbaikan kepada Direksi apabila diperlukan. 4. Memantau dan mengevaluasi parameter penetapan risiko 5. Memantau dan mengevaluasi fungsi manajemen risiko telah berfungsi dengan baik dengan adanya pemisahan fungsi 6. Hal tersebut diatas mendukung tugas Dewan Komisaris sesuai pasal 6 (enam) PBI No.5/8/ PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 sebagaimana diubah dengan PBI No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009, yang menyatakan bahwa “Dewan Komisaris bertanggung jawab menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Management Risiko Bank” 7. Pemantauan Strategi Usaha dan Peningkatan kualitas Manajemen Risiko. Rapat Komite Pemantau Risiko Selama tahun 2013 Komite Pemantau Risiko melakukan sebanyak 13 kali Rapat Internal Komite dan Rapat bersama Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali dimana setiap kali pelaksanaan rapat digabung bersama-sama dengan Komite Audit dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota komite. Rapat Internal Komite Pemantau Risiko NO 1 2 3 4 5 36

TANGGAL 04 Januari 2013 07 Januari 2013 04 Februari 2013 05 Februari 2013 05 Februari 2013

NO 6 7 8 9 10

TANGGAL 11 Maret 2013 02 April 2013 04 April 2013 26 April 2013 23 Juli 2013


NO TANGGAL 11 09 September 2013 12 23 Oktober 2013 13 24 Oktober 2013

Rapat Bersama Dewan Komisaris NO 1 2 3 4 5 6

WAKTU PELAKSANAAN 04 Juni 2013 30 Juli 2013 19 Agustus 2013 20 Agustus 2013 23 Agustus 2013 29 Oktober 2013

MATERI RAPAT Pelaksanaan Draft Internal Audit Charter Revisi RBB 2013-2015 Presentasi Kantor Akuntan Publik Pelampauan anggaran dalam rangka Pelaksanaan Asuransi Jabatan bagi pengurus PT. Bank Sulut Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tindak lanjut hasil Pemeriksaan BI Tahun 2012

Hasil keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan keputusan rapat bersifat mengikat untuk seluruh anggota komite. Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat. Selain itu, aktivitas lain terkait dengan fokus program kerja, Komite Pemantau Risiko bersama - sama Komite Audit melakukan review dokumen kredit komersial. NO 1 2 3 4

WAKTU Triwulan I/2013 Triwulan II/2013 Triwulan III/2013 Triwulan IV/2013

TEMPAT - Review Dokumen Kredit Komersil pada Cabang Tilamuta dan Marisa -

c) Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2013 Berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 24 Oktober 2013 yang dituangkan dalam surat keputusan direksi no. 089a/SK-SDM/DIR/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Perubahan Kedua atas SK Direksi No. 048c/SK-SDM/DIR/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 Tentang Perubahan atas SK Direksi No.060/SK-SDM/DIR/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulut, maka susunan anggota komite remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut: 1. Ketua : Alexius Lembong 2. Anggota : Robby J. Mamuaja 3. Anggota : Deetje Tumober (Ex Officio) Tugas dan Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan tanggung jawab komite remunerasi dan nominasi adalah mendukung efektifitas dan tanggung jawab dewan komisaris khususnya menyangkut kebijakan-kebijakan umum antara lain: a. Membantu dewan komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Anggota Dewan Komisaris. b. Membantu Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada calon-calon pengurus Bank yang diusulkan oleh Pemegang Saham. c. Membantu Anggota Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. d. Mengevaluasi secara periodik jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Laporan Tahunan Good Corporate Governance Bank Sulut 2013

37

e. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. f. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun sistem kompensasi bagi pejabat eksekutif perusahaan. g. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan penilaian terhadap sistem pensiun dan sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan. LAPORAN PROGRAM KERJA Program kerja yang dilaksanakan pada tahun 2013 adalah mengenai: 1. Pemenuhan komposisi Pengurus PT. Bank Sulut periode 2012 s/d 2016 2. Rencana Kenaikan gaji seluruh pegawai PT. Bank Sulut RAPAT YANG DILAKSANAKAN Rapat Komite remunerasi dan Nominasi yang dilaksanakan selama tahun 2013 sebanyak 3 (tiga) kali rapat internal dan rapat bersama Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) kali rapat. Hal-hal yang dibahas dalam Rapat Remunerasi dan Nominasi tahun 2013 yaitu : No

Tanggal

1

19 Juni 2013

2

25 Oktober 2013

3

26 November 2013

Pembahasan Tentang usulan pemegang saham pengendali atas calon Komisaris Perhitungan IPC untuk Dewan Komisaris

Realisasi Calon Direksi dan Komisaris mengikuti Fit & Proper Test Telah dikeluarkan Pedoman pemberian IPC untuk Komisaris Telah dianggarkan kenaikan gaji Pegawai Kenaikan gaji pegawai PT. Bank Sulut PT. Bank Sulut tahun 2014

Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai rekomendasi. 4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Penanganan benturan kepentingan pada Bank Sulut diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) sesuai surat peraturan Direksi No.02/PBSMRK/DIR/VI/2008. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya. Benturan kepentingan dimaksud antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomi bank dengan kepentingan ekonomi pribadi pemilik, anggota Komisaris, anggota Direksi maupun pejabat eksekutif Bank dan atau pihak terkait dengan Bank, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku. Apabila keputusan tetap harus diambil maka harus mengutamakan kepentingan ekonomi Bank dan menghindarkan kerugian atau berkurangnya keuntungan Bank. Selain ketentuan yang di atur dalam peraturan Direksi No.02/PBS-MRK/DIR/ VI/2008, benturan kepentingan telah diatur secara khusus dalam Peraturan Direksi No.01/PBS-MRK/ DIR/I/2010 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.

38


Sepanjang tahun 2013 terdapat transaksi dan kegiatan aktifitas operasional yang mengandung benturan kepentingan namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keuntungan Bank. 5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN Sepanjang tahun 2013 Bank telah berupaya menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundangundangan yang berlaku, standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), serta pemenuhan komitmen yang disepakati kepada pihak internal maupun eksternal. Pelaksanaan fungsi kepatuhan selama tahun 2013 dilaksanakan sesuai PBI No.13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Dalam melaksanakan tugas Direktur Kepatuhan berusaha mencegah Direksi Bank, Pemimpin kantor Cabang dan Cabang Pembantu agar tidak menempuh kebijakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan melakukan kajian atas setiap kebijakan maupun Surat Keputusan yang ada. Walaupun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, menyangkut kelemahan dan disiplin karyawan serta sistem kontrol atas implementasi peraturan yang berlaku, dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktek-praktek prinsip GCG dan praktek kepatuhan benar-benar melekat dalam kegiatan kerja sehari-hari. Dalam penerapan fungsi kepatuhan terutama mengenai pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang, maka Direktur Kepatuhan setiap bulannya melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, sedangkan setiap 6 (enam) bulan melaporkan kepada Bank Indonesia yang isinya antara lain memuat penyelesaian komitmen dengan otoritas yang berwenang dan monitoring permasalahan yang belum terselesaikan. Beberapa rasio posisi 31 Desember 2013 berikut secara umum dapat menggambarkan tingkat kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku. R AT I O CAR KAP - KAP Kredit Intracomptable - KAP Total Kredit (Inclusive AYDA) N P L Gross NPL Nett P P A Prod. ROA ROE NIM LDR BO/PO

31 Des 2012 14,70% 0,84%

REALISASI 31 Des 2013 17,27% 0,55%

+/2,57 % -0.29%

0,72%

0,46%

-0,26%

0,72%

0,46%

-0,26%

0,81% 0,13% 0,64% 2,95% 30,20% 8,66% 109,62% 77,45 %

0,54% 0,21% 0,75% 3,48% 36,92% 11,17% 112,94% 75,56%

-0,27 % 0,08% 0,11 % 0,53% 6,72% 2,51 % 3,32% -1,89 %


39

6. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN Fungsi ini dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan misi mendukung terlaksananya proses manejemen risiko, internal kontrol dan tata kelola perusahaan yang memadai. Pelaksanaan audit menggunakan metode risk based yang memprioritaskan pada unit kerja yang memiliki inherent risk yang lebih besar, menggunakan metode pemeriksaan secara on-site dan pemantauan secara off-site dan Auditee telah memberikan komitmen untuk melakukan perbaikan dengan batas waktu tertentu atas temuan hasil audit. Secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah menunjukan hasil cukup memadai meskipun masih perlu ditingkatkan lagi. Bank terus berupaya agar sistem pengendalian intern dijalankan secara efektif dan efisien, dan prosedur pengawasan dilaksanakan dengan tanpa pengecualian, serta mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian intern. Kasus-kasus penyimpangan yang terjadi selama tahun 2013 umumnya timbul karena kurang memadainya fungsi pengawasan melekat dari pejabat pada unit kerja operasional, serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya konsistensi dalam mengimplementasikan prinsip kepatuhan pada sistem prosedur. Guna lebih meningkatkan kompetensi serta objektivitas hasil audit, Unit SKAI mengikutkan auditornya pada program pelatihan baik ekstern maupun intern, seminar/workshop serta mempersiapkan auditorauditor untuk mengikuti program sertifikasi profesi berkelanjutan auditor internal. 7. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan bank, bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia. Penunjukan dilakukan oleh RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris, sesuai keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2013 sebagaimana yang tercantum dalam Akta Notaris M.S.E Pangemanan,SH Nomor: 136 tanggal 24 Juni 2013. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013 oleh RUPS telah diungkap sebagai kelemahan GCG tahun 2013, karena untuk menjaga objektivitas dan independensi penunjukkan KAP harus diumumkan dalam RUPS. Dalam memberikan jasa audit Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit dan tidak memberikan jasa lain kepada Bank Sulut, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan proses audit. 8. FUNGSI MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN Sistem Informasi Manajemen Risiko yang ada cukup membantu guna memberikan penilaian terhadap risiko yang dihadapi bank. Kriteria penilaian mengacu pada ketentuan Bank Indonesia menyangkut penilaian profil risiko bank. Pengendalian intern cukup rutin dilakukan baik secara on site maupun off site oleh Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan di bawah supervisi langsung Direktur Kepatuhan. Bank Sulut dalam melakukan pengelolaan risiko termasuk ke dalam kategori bank dengan kompleksitas usaha tinggi sehingga wajib menerapkan 8 (delapan) jenis risiko yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar,

40


Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Reputasi, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Stratejik. Pengelolaan kedelapan jenis risiko terus diupayakan agar sejalan dengan road map Basel dan ketentuan Bank Indonesia. Kualitas pelaksanaan manajemen risiko sangat ditentukan oleh pemahaman serta pengetahuan potensial risiko yang dimiliki para karyawan/ti. Sehubungan dengan itu dan dalam rangka mematuhi ketentuan PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/ PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan PBI No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, maka Bank Sulut telah berkali-kali mengirim para karyawan/ti, pejabat dan pengurus bank untuk mengikuti pendidikan dan uji kompetensi tentang manajemen risiko, sehingga sampai pada akhir tahun 2013 pengurus dan pejabat Bank yang ada telah mengikuti ujian sertifikasi dari GARP (Global Associations of Risk Professional) dan BSMR. Berikut adalah rekapitulasi komposisi pengurus dan pejabat Bank Sulut pemegang sertifikasi manajemen risiko sebagai berikut:

No 1 2 3 4 5

Jabatan

6

KOMISARIS DIREKSI GROUP HEAD PEMIMPIN DIVISI WAKIL PEMIMPIN DIVISI PEMIMPIN DEPARTEMEN PEMIMPIN CABANG

7

WAKIL PEMIMPIN CABANG

8

PEMIMPIN CABANG PEMBANTU

9

KONTROL INTERN SR. ANALIS KP PIMBAG CABUT

10 KARYAWAN DAN PEJABAT LAINNYA Jumlah

Job Group J-15 J-12 s/d J-14 J-12 J-11 J-09 s/d J-11 J-09 s/d J-11 J-08 s/d J-09 J-08 s/d J-09 J-08 s/d J-09 J-08 s/d J-09 J-05 s/d J-08

Jumlah Pejabat 4 5 2 14 2 37 19

Lulus Tingkat 2 3 4 3 1 5 5 5 2 - 14 14 2 - 2 27 13 17 10 -

1 4 5 2 14 2 29 17

10

9

6

3

-

-

22

21

17

4

-

-

21

20

8

-

-

-

18

17

6

-

-

-

3

3

-

-

-

-

136

15

2

-

-

-

293

158 109 52

7

4


5 4 -

41

9. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN DEBITUR BESAR Secara bulanan Divisi Kredit membuat laporan BMPK yang ditujukan kepada Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar kepada debitur/group per posisi 31 Desember 2013 sebagaimana tabel dibawah ini: Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar Kredit Komersial No Penyediaan Dana 1 2

Kepada Pihak Terkait Debitur Inti (Individu/Group)

Jumlah Debitur 5 57

Baki Debet Rp. 1,566,726,978.116,319,036,169,-

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Debitur Besar Kredit Konsumer No Penyediaan Dana 1 2

Kepada Pihak Terkait Debitur Inti (Individu/Group)

Jumlah Debitur 65 25

Baki Debet Rp. 22,479,519,32821,216,648,061,-

10. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERN. a) Sistem Informasi Manajemen Bank Pada tahun 2013 Bank Sulut mempublikasikan neraca keuangan sesuai dengan ketentuan; pelaporan internal telah dimasukkan pada pihak yang berwenang dan tidak mel ewati batas waktu pelaporan. Sedangkan untuk laporan pelaksanaan GCG dimasukan setiap semester untuk self-assessment dan laporan tahunan dilaporkan 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir. b) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Perseroan Sampai 31 Desember 2013 tidak ada kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Bank Sulut atau Bank lain atau lembaga keuangan bukan Bank atau perusahaan lain dengan komposisi sebesar atau lebih dari 5% dari modal disetor. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang termasuk dalam ketentuan tersebut tidak memiliki saham sesuai ketentuan transparansi dimaksud. Demikian pula anggota Direksi baik secara perorangan maupun kolektif tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. c) Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Diantara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, masing-masing tidak memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horisontal.

42


d) Remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, yang diterima pada tahun 2013 No. Keterangan 1 Remunerasi 2 Fasilitas lain Jumlah

Direksi Rp. 6.993.000.000,Rp. 12.088.337.300,Rp. 19.081.337.300,-

Dewan komisaris Rp. 2.632.500.000,Rp.2.133.919.836,Rp. 4.766.419.836,-

e) Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam tahun 2013 yang dikelompokan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut: Jumlah remunerasi per orang dalam tahun 2013 Diatas Rp.2 Milyar Diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp.2 Milyar Diatas Rp. 500 juta s/d Rp.1 Milyar Rp. 500 juta kebawah.

Jumlah Direksi

Jumlah Dewan Komisaris

5 -

3 1 -

f) Ratio Gaji Tertinggi dan Terendah Perincian ratio gaji tertinggi dan terendah tahun 2013,dalam skala perbandingan berikut: a. Ratio gaji Pegawai tertinggi : terendah 15.33 b. Ratio gaji Direksi tertinggi : terendah 1.11 c. Ratio gaji Komisaris tertinggi : terendah 1.11 d. Ratio gaji Direksi tertinggi : pegawai tertinggi 3.91 g). Penyimpangan Internal (internal fraud) Internal Fraud Total fraud Telah diselesaikan Dalam proses internal Belum diupayakan penyelesaiannya

Jumlah kasus yang dilakukan oleh Pengurus Pegawai tetap Pegawai tidak tetap 2012 2013 2012 2013 2012 2013 1 5 1 5 -

h). Permasalahan hukum tahun 2013 Permasalahan hukum Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

Dalam proses penyelesaiannya

Total

Jumlah Perdata - 41/Pdt-G/2012/PN-KTG - No. 23/Pdt.G/2011/PN-Idi Aceh Timur (Kasasi) - No.06/Pdt.G/2011/PN-Mdo (Kasasi) - No.54/Pdt.G/2011/PN-KTG (Kasasi) - No.443/Pdt.G/2012/PN.Mdo (Banding) - No.15/Pen-Pdt/tanm.eks-HT/2013/PN-Dpk (Pengadilan Negeri) 6

Pidana -

-

-


43

i). Transaksi yang mengandung benturan kepentingan Selama tahun 2013 terdapat pemberian kredit kepada pihak afiliasi yang mengandung benturan kepentingan dan telah diungkap sebagai salah satu kelemahan GCG pada self-assessment GCG dalam faktor benturan kepentingan, namun hal tersebut tidak signifikan mempengaruhi target laba yang ditetapkan Bank. Disadari bahwa beberapa kondisi benturan kepentingan tidak dapat dielakan karena berhubungan langsung dengan bisnis Bank Sulut sebagai pemegang kas daerah, namun hal tersebut harus diungkapkan karena terkait dengan pelaporan GCG. Sedangkan untuk kegiatan investasi, divestasi, akuisisi, restrukturisasi, hutang/modal tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan. j). Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank. Pada Tahun 2013 terjadi 2 (dua) transaksi surat berharga yaitu buy back obligasi IV Bank Sulut dengan nilai Rp.19.000 juta dan pembelian obligasi yang diperdagangkan pada Bursa Efek selama tahun 2013 yaitu Rp.1.050.315 juta. Untuk buy back obligasi IV Bank Sulut membayar harga premium sebesar 104,03% dan untuk pembelian obligasi di Bursa Efek di tahun 2013 terjadi penurunan nilai wajar, namun masih terdapat kemungkinan mengalami koreksi kenaikan nilai wajar pada bursa efek untuk tahun-tahun berikutnya sehubungan dengan adanya fluktuasi harga pada bursa perdagangan obligasi. Transaksi buy back obligasi dan pembelian obligasi tersebut diatas telah disajikan oleh bank dalam publikasi laporan rugi laba komprehensif tahun 2013. k). Agenda Kegiatan Sosial dan Lingkungan tahun 2013 Sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap permasalahan dimasyarakat dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai berikut : No. 1 2 3

44

Pemegang Saham Jumlah CSR Tanggal Pembayaran Propinsi Sulawesi Rp.2.123.000.000,- 27 Februari 2013 Utara Kabupaten Minahasa Rp. 596.514.144,- 24 Desember 2013 Kabupaten Bolaang Rp. 406.010.136 30 Desember 2013 Mongondow

4

Kabupaten Gorontalo Rp. 685.916.410,-

21 November 2013

5

Kabupaten Sangihe

Rp.288.737.990,-

14 Agustus 2013

6

Kota Manado

Rp.358.900.000,-

12 September 2013

7

Kota Gorontalo

Rp.685.916.410,-

21 November 2013

8

Kota Bitung

Rp.499.658.969,-

23 Oktober 2013


Keterangan Pembangunan rumah ibadah, Sarana Umum, pengobatan gratis dan lain-lain Fasilitas Sarana dan Prasarana Umum Pengadaan 2 (dua) unit mobil ambulans Pengadaan mobil penyuluhan dan program kesehatan Pemda Kab. Gorontalo Pengadaan 1 (satu) unit motor sampah Pengadaan 2 (dua) unit mobil izusu Panther Pengadaan mobil penyuluhan dan program kesehatan Pemda Kab. Gorontalo Program Kesehatan dan Pelestarian Alam Pemkot Bitung

9

Kabupaten Boalemo

10 Kota Tomohon 11

22 Agustus 2013

Bantuan pupuk organik cair untuk petani Kakao dan bantuan untuk kelompok UKM Pengadaan mesin penghancur sampah plastik, mesin pembuat pupuk organik, dan 1 (satu) unit motor sampah Pemenuhan prasarana dan sarana Kab.Minahasa Selatan Perampungan pembangunan Masjid, Gereja, Pura; Relokasi pemukiman masyarakat Pengadaan Sarana dan Prasarana dibidang persampahan, pertamanan dan penerangan Pembangunan di Kab.Bone Bolango khususnya dibidang lingkungan hidup serta dalam upaya mensukseskan program Pemkab Bone Bolango yaitu Clean & Green menuju Adipura 2014 Bantuan perbengkelan sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit, Bantuan kebakaran rumah 2 (dua) unit, Bantuan penguatan ekonomi produktif & Bantuan sosial para imam 2 unit motor sampah

-

-

-

-

-

-

Rp 1.190.658.206,- 03 September 2013 Rp.123.472.704,-

Kabupaten Minahasa Rp.60.639.017,Selatan

12 Kabupaten Pohuwato Rp.396.700.000,-

05 September 2013 06 November 2013 19 Juli 2013

13

Kabupaten Minahasa Rp.116.435.886,Utara

24 Desember 2013

14

Kabupaten Bone Bolango

16 Oktober 2013

15

Kabupaten Gorontalo Rp.172.971.000,Utara

16 Kabupaten Talaud 17 Kabupaten Sitaro Kabupaten Bolaang 18 Mongondow Timur Kabupaten Bolaang 19 Mongondow Selatan 20 Kota KotaMobagu Jumlah

Rp.76.446.362,-

Rp.47.000.000,-

19 Juli 2013

Rp. 7.499.792.836,-

11. RENCANA STRATEGIS BANK Strategi fungsional dilakukan dengan memperhatikan beberapa kebijakan yang dapat mendorong kinerja bank kearah perkembangan bank yang sehat dan profesional. A. SASARAN BISNIS JANGKA MENENGAH DAN PANJANG Memenuhi target BPD Regional Champion secara bertahap sampai dengan tahun 2014 1. Modal inti (tier 1) diupayakan terus meningkat dan diharapkan minimal telah mencapai ratarata minimal sebesar Rp.1 triliun pada tahun 2014. 2. Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) berada pada level 78%-92%. b. Target Rasio Return on Assets (ROA) minimal 2,5 %. c. Pertumbuhan kredit sekurang-kurangnya 25 % pertahun. d. Portofolio kredit produktif diharapkan menjadi sekurang-kurangnya 40 % pada tahun 2014 dan terus meningkat ditahun-tahun berikutnya. Laporan Tahunan Good Corporate Governance Bank Sulut 2013

45

e. Penghimpunan dana masyarakat diluar dana Pemerintah daerah diupayakan setidaknya mencapai 70 %. f. Meningkatkan penyaluran kredit kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui linkage program. g. Meningkatkan pemahaman terhadap produk-produk keuangan melalui edukasi kepada masyarakat dan ini harus dimanfaatkan oleh Bank Sulut seperti dengan memberikan layanan BPD Net Online dan elektronik banking (e-banking). h. Mempermudah akses layanan keuangan seluas-luasnya terutama kepada masyarakat kecil. i. Memiliki kualitas SDM professional,yang dapat dicapai melalui berbagai macam pelatihan. k. Memperkenalkan produk unggulan yang dipergunakan secara luas oleh masyarakat. l. Memperluas jaringan layanan kantor hingga tingkat kecamatan. m. Menjadi Bank APEX. B. TOTAL ASET Total asset setelah kompensasi Rekening Antar Kantor sampai dengan akhir tahun 2012 menjadi Rp.6.548.587 juta, naik sebesar Rp.1.256.875 juta atau bertumbuh 19,19 % menjadi sebesar Rp.7.805.462,- juta untuk tahun 2013. Pada tahun 2014, total Aset diproyeksikan mencapai sebesar Rp.10.704.581 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp.2.899.119 juta atau tumbuh 37,14 % dari tahun 2013. Pada tahun 2015, total Aset diproyeksikan sebesar Rp.12.965.211 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp.2.206.630 juta atau tumbuh 21,11 % dari tahun 2014. Pada tahun 2016 total Aset diproyeksikan menjadi sebesar Rp15.824.909 juta atau meningkat sebesar Rp.2.859.698 juta atau tumbuh 22,05 % dibandingkan dengan tahun 2015. Pada tahun 2017 total Aset diproyeksikan menjadi Rp.20.238.073 juta atau mengalami peningkatan sebesar Rp.4.413.164 juta atau tumbuh 27,88%.

REALISASI & PROYEKSI TOTAL ASET (dalam jutaan rupiah)

20.238.073

15.824.909 7.805.462

10.704.581

12.965.211

6.548.587

2012

46

2013

2014


2015

2016

2017

C. AKTIVA PRODUKTIF Aktiva Produktif Bank Sulut terdiri dari penempatan SBI/FASBI di Bank Indonesia, penempatan dana antar bank, kredit yang diberikan, surat-surat berharga dan penyertaan modal bank.Tujuan dari penempatan dalam Aktiva Produktif ini adalah mengoptimalkan dana yang dihimpun agar dapat menghasilkan pendapatan bagi bank. Jumlah Aktiva Produktif pada tahun 2012 adalah sebesar Rp.5.290.499 juta dan pada tahun 2013 sebesar Rp.6.763.320 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp.1.472.821 juta atau tumbuh 27,84 % dibandingkan dengan akhir tahun 2012. Perkembangan beberapa komponen Aktiva Produktif yang direncanakan pada tahun 2014 antara lain, penempatan pada Bank Indonesia diproyeksikan bertumbuh sebesar 34,38% atau bertambah sebesar Rp.440.591 juta sehingga menjadi 1.772.190 juta sedangkan penempatan pada Bank lain diproyeksikan naik sebesar Rp.373.692 juta sehingga menjadi Rp.416.991 juta diakhir tahun 2014 atau bertumbuh 863.03%. Untuk rencana pada tahun 2015 penempatan pada Bank Indonesia diproyeksikan turun -14,74% dan penempatan pada Bank lain naik sebesar 213,76% dari proyeksi posisi akhir tahun 2015. Untuk rencana tahun 2016 penempatan pada Bank Indonesia naik 16.39% sedangkan penempatan pada Bank lain naik sebesar 33.70% dari proyeksi posisi akhir tahun 2016. D. KREDIT DIBERIKAN Baki debet kredit diproyeksikan pada Desember tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 23,62% atau meningkat sebesar Rp.1.340.881 juta, menjadi Rp. 7.018.033 juta dari posisi baki debet Desember 2013 sebesar Rp.5.677.152 juta. Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan kredit berasal dari peningkatan dana pihak ketiga. Rencana tahun 2015 ditargetkan realisasi baki debet kredit menjadi Rp.8.774.620 juta atau mengalami peningkatan 1.756.586 juta dari Desember tahun 2014. Pada proyeksi tahun 2016 ditargetkan realisasi baki debet kredit menjadi Rp.11.024.501 juta atau mengalami peningkatan sejumlah Rp.2.249.881 juta dari proyeksi realisasi baki debet Desember tahun 2015.

REALISASI & PROYEKSI KREDIT DIBERIKAN (dalam jutaan rupiah) 11.024.501 5.677.152

2013

7.018.033

2014

8.774.620

2015

2016


47

Peningkatan realisasi kredit terjadi pada pembiayaan sektor-sektor produktif khususnya usaha mikro dan usaha kecil serta pembiayaan kredit pada bidang konstruksi untuk proyek dan rencana kredit sindikasi dengan bank lain karena diharapkan kondisi perekonomian sudah lebih stabil dengan tetap mengacu pada prinsip Prudential Banking. Selain itu, pembiayaan kredit tetap diarahkan pada sektor konsumtif untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan adanya penambahan pegawai dan kenaikan gaji. E. DANA PIHAK KETIGA Pada Desember tahun 2014 dana masyarakat (DPK) direncanakan mengalami pertumbuhan 54.08% atau naik sebesar Rp.2.718.547 juta menjadi sebesar Rp.7.745.089 juta dibandingkan dengan realisasi akhir Desember 2013 sebesar Rp.5.026.542 juta. Pada tahun 2015 rencana kenaikan dana masyarakat yaitu Rp.1.941.117 juta atau bertumbuh 25.06 % jika dibandingkan proyeksi akhir tahun 2014, atau menjadi Rp.9.686.206 juta. Pada tahun 2016 rencana kenaikan Dana Pihak Ketiga menjadi sebesar Rp.12.111.075 juta atau tumbuh 25,03 %. REALISASI & PROYEKSI DANA PIHAK KETIGA (dalam jutaan rupiah) 12.111.075 5.026.542

2013

7.745.089

2014

9.686.206

2015

2016

Proyeksi pertumbuhan dana masyarakat untuk tahun 2014-2016 menunjukkan pertumbuhan positif, hal tersebut dapat terjadi dengan asumsi antara lain: • Perluasan jaringan pelayanan dan menambah jumlah pengguna kartu ATM • Diversifikasi dan modifikasi produk tabungan • Perubahan pelayanan dan budaya bagi SDM yang ada di Bank Sulut • Peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) serta pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo F. TOTAL PENDAPATAN Jumlah pendapatan sampai akhir Desember 2014 diproyeksikan sebesar Rp.2.025.904 juta yang terdiri dari pendapatan bunga dari bank lain, bunga pinjaman yang diberikan, provisi dan komisi, pendapatan lainnya serta pendapatan non operasional, totalnya mengalami kenaikan sebesar Rp.842.674 juta dibandingkan dengan realisasi Desember 2013 sebesar Rp.1.183.230 juta.

48


Pada tahun 2015 proyeksi pendapatan menjadi Rp.2.590.509 juta berarti mengalami kenaikan sebesar Rp.564.605 juta dari posisi Desember 2014. Demikian juga dengan proyeksi pendapatan tahun 2016 menjadi Rp.3.327.926 juta berarti terjadi peningkatan sebesar Rp.737.417 juta, bila dibanding dengan proyeksi akhir tahun 2015. Secara keseluruhan proyeksi pendapatan dari tahun 2014-2016 menunjukkan trend naik. Hal ini disebabkan karena adanya ekspansi kredit yang diikuti dengan kebijakan kehati-hatian dalam rangka menjaga rentabilitas. REALISASI & PROYEKSI TOTAL PENDAPATAN (dalam jutaan rupiah) 3.327.926 1.183.230

2013

2.025.904

2014

2.590.509

2015

2016

G. TOTAL BIAYA Proyeksi total biaya sampai dengan akhir tahun 2014 berjumlah Rp.1.659.582 juta atau naik sebesar Rp.765.730 juta jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2013 sebesar Rp.893.852 juta. Pada tahun 2015 proyeksi biaya menjadi Rp.2.138.288 juta berarti mengalami kenaikan sebesar 28,84% dari posisi Desember 2014, dengan proyeksi biaya tahun 2016 menjadi Rp.2.770.503 juta berarti terjadi peningkatan sebesar 29,57% bila dibanding dengan proyeksi akhir tahun 2015. Hal tersebut karena adanya kenaikan beban umum. Adapun pertumbuhan biaya dalam rencana tahun 2014-2016 ini dianggap masih wajar seiring dengan pertumbuhan operasional Bank yang semakin meningkat, hal ini didasari oleh komitmen atas penekanan manajemen prinsip prioritas pada semua unit kerja tanpa menciptakan stagnasi operasional Bank. REALISASI & PROYEKSI TOTAL BIAYA (dalam jutaan rupiah) 2.770.503 893.852

2013

1.659.582

2014

2.138.288

2015

2016


49

H. LABA BRUTO Proyeksi hasil usaha (laba/rugi) bruto pada tahun 2014 sebesar Rp.336.322 juta naik sebesar Rp.68.417 juta atau 20.34% dari realisasi akhir Desember 2013 Rp.267.905 juta. Proyeksi kenaikan tahun 2015 Rp.452.221 juta atau naik sebesar Rp.115.899 juta atau naik sebesar 34,46%. Proyeksi kenaikan tahun 2016 Rp.557.422 juta atau naik sebesar Rp.105.201 juta atau naik sebesar 23.26%, komponen ini terjadi secara wajar pada setiap triwulan, dari tahun 2015 sampai dengan 2016. Proyeksi pertumbuhan laba selang tahun 2014-2016 ini lebih disebabkan adanya efisiensi biaya secara konsisten dan peningkatan usaha yang semakin besar. Kondisi ini tercermin dari trend pertumbuhan pendapatan operasional dan beban operasional berimbang. REALISASI & PROYEKSI LABA BRUTO (dalam jutaan rupiah) 557.422 267.905

2013

R AT I O CAR KAP - KAP Kredit Intracomptable - KAP Total Kredit (Inclusive AYDA) N P L Gross P P A Prod. ROA ROE NIM LDR BO/PO

50

336.322

2014

452.221

2015

31 Des 2012 14,70% 0,84% 0,72% 0,72% 0,81% 0,64% 2,95% 30,20% 8,66% 109,62% 77,45 %


2016

REALISASI 31 Des 2013 17,27% 0,55% 0,46% 0,46% 0,54% 0,75% 3,48% 36,92% 11,17% 112,94% 75,56%

+/2,57 % -0.29% -0,26% -0,26% -0,27 % 0,11 % 0,53% 6,72% 2,51 % 3,32% -1,89 %

I. TARGET JANGKA PENDEK DAN JANGKA MENENGAH I.1 JANGKA PENDEK Memperhatikan kondisi perekonomian baik secara makro maupun mikro yang semakin membaik, manajemen Bank Sulut optimis bahwa rencana akhir tahun 2014 dapat dicapai. Adapun rencana diakhir tahun 2014 dengan beberapa indikator keuangan antara lain : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Uraian Total Aset setelah kompensasi RAK Kredit Yang Diberikan Dana Pihak Ketiga Laba Bruto Laba Setelah Pajak CAR BOPO ROE ROA LDR NPL Gross NPL Nett

Realisasai 2013

Rencana Des 2014

Rp 7.805.462,-. juta Rp. 10.704.581,-. juta Rp. 5.677.152,-. juta Rp. 7.018.034,-. juta Rp. 5.026.542,-. juta Rp. 7.745.089,-. juta Rp. 267.905,-. juta Rp. 366.322,-. juta Rp. 181.432,-. juta Rp. 274.741,-. juta 17,27% 24,14% 75,56% 74.39% 36,92% 27,28% 3,48% 3,42% 112,94% 90,61% 0,54 0,94% 0,21 0,24%

Pertumbuhan 20132014 +/Rp. 2.899.119,-. juta Rp. 1.340.882,-. juta Rp. 2.718.547,-. juta Rp. 98.417,-. juta Rp. 93.309,-. juta 6.87 % -1.17 % -9.64 % -0.06 % -22.33 % 0.40 % 0.03 %

Dalam target jangka pendek ini, Bank Sulut akan meningkatkan penyaluran kredit menjadi sebesar Rp.7.018.033 juta pada akhir tahun 2014 atau mengalami pertumbuhan sebesar 23,61 % dibandingkan dengan posisi Desember 2013. Walaupun posisi kredit konsumsi masih mendominasi, namun pertumbuhan kredit produktif direncanakan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Rencana pertumbuhan dana pihak ketiga diupayakan mengalami pertumbuhan sebesar 24,71 % yang didominasi oleh pertumbuhan Giro dan Tabungan. I.2 RENCANA PENGEMBANGAN DAN PERUBAHAN JARINGAN KANTOR Rencana Perluasan jaringan sebagai berikut: 1. Untuk daerah Sulawesi Utara sebanyak 22 Jaringan yang terdiri dari 3 kantor cabang Pembantu,17 Kantor Kas dan untuk ATM dan CDM didaerah Sulawesi Utara direncanakan pada tahun 2013 sejumlah 39 unit yang terdiri dari 1 Cash Deposit Machine (CDM), serta 38 unit ATM. 2. Untuk Daerah Gorontalo perluasan jaringan direncanakan ditahun 2014 yakni 3 Cabang Pembantu, 3 Kantor Kas, 8 Payment point, 1 CDM dan 15 ATM. 3. Peningkatan status dari Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang sebanyak 8 Kantor dan dari Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu sebanyak 4 Kantor. 4. Peningkatan jaringan diluar daerah Sulut dan Gorontalo juga diadakan di Jakarta dengan penambahan 1 ATM yakni di Bandara Soekarno Hatta. 5. Relokasi jaringan terdiri dari 2 Kantor Cabang, 4 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Kas dan 8 ATM.


51

I.3 Rencana Bisnis Tahun 2014 – 2016 Pada Rencana Bisnis tahun 2014 – 2016 yang mencakup rencana jangka menengah, Bank Sulut, sangatlah dipengaruhi dari realisasi capaian akhir Desember 2013 selain itu juga faktor eksternal maupun internal bank berdampak besar bagi tercapainya indikator keuangan bank jangka menengah. Dalam Rencana Bisnis tahun 2013 – 2015 Bank Sulut menargetkan peningkatan beberapa indikator keuangan antara lain : Rencana Target Capaian 2014 – 2016 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Indikator Total Aset setelah kompensasi RAK Kredit Yang Diberikan Dana Pihak Ketiga Laba Bruto Laba Setelah Pajak CAR BOPO ROE ROA LDR NPL Gross NPL Nett

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Tahun 2014 10.704.581 juta 7.018.034 juta 7.745.089 juta 366.322 juta 274.741 juta 24,14% 74.39% 27,28% 3,42% 90,61% 0,94% 0,24%

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

PROYEKSI CAR 24,14%

2014

21.15%

2015

19.14%

2016

PROYEKSI BOPO 74.39%

2014

52


75.28%

2015

76.11%

2016

Tahun 2015 12.965.211 juta 8.774.620 juta 9.686.206 juta 452.221 juta 339.165 juta 21.15% 75.28% 22.95% 3.49% 90.59% 1.25% 0.75%

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Tahun 2016 15.824.909 juta 11.024.501 juta 12.111.075 juta 557.422 juta 418.066 juta 19.14% 76.11% 22.35% 3.52% 91.03% 1.25% 0.75%

PROYEKSI NPL GROSS 0,94%

2014

1.25%

2015

1.25%

2016

PROYEKSI NPL NETT 0,24%

2014

0.75%

2015

0.75%

2016

VI. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PT. BANK SULUT Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank memenuhi ketentuan yang berlaku dengan jumlah personil sebanyak 4 (empat) orang. Mayoritas anggota Dewan Komisaris adalah Pihak Independen dan telah lulus proses Fit & Proper Test dan telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia agar dapat bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dilakukan secara transparan serta dapat berjalan efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip GCG. Jumlah, komposisi, integritas, kompetensi, dan jumlah anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Direksi mampu bertindak dalam mengambil keputusan secara independen. Tugas dan tanggung jawab Direksi berjalan efektif sesuai prinsip-prinsip GCG. Komposisi dan kompetensi anggota komite cukup dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank sehingga pelaksanaan tugas maupun penyelenggaraan rapat komite berjalan efektif. Rekomendasi komite bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif yang apabila terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang


53

mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan mengutamakan kepentingan ekonomi Bank serta mengungkapnya dalam setiap keputusan, dilengkapi risalah rapat, diadministrasikan, didokumentasikan dengan baik. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan cukup efektif. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan satuan kerja operasional. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. SKAI selaku unit yang menjalankan fungsi audit intern Bank menjalankan fungsinya cukup efektif, independen dan objektif dengan mengacu pada pedoman intern dan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB. Dalam hal terdapat kelemahan minor telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin. Pelaksanaan audit oleh akuntan publik efektif, independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan serta sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan dengan kualitas dan cakupan hasil audit akuntan publik yang baik. Manejemen efektif dan aktif dalam mengidentifikasi, mengendalikan risiko Bank. Kebijakan, Prosedur, Penetapan limit serta sistem informasi manajemen yang cukup komprehensif masih mampu memelihara kondisi internal Bank tetap sehat. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank yang komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. Manejemen memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank sehat, ketentuan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur intern Bank. Penerapan pengendalian intern dilakukan dengan tindakan korektif sehingga diupayakan tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi bank. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait maupun penyediaan dana besar. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen. Diversifikasi penyediaan dana merata. Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan kepada publik media surat kabar maupun melalui home page. Informasi keuangan dan non-keuangan tahun 2013 dilaporkan sesuai ketentuan, lengkap, akurat, kini dan utuh. Produk dan jasa Bank diinformasikan transparan dengan menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah cukup efektif, termasuk memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai. Laporan pelaksanaan GCG disampaikan kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem Informasi Manejemen Bank yang terkait sistem pelaporan internal bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan efektif untuk pengambilan keputusan manejemen. Rencana bisnis bank (business plan) disusun realistis sesuai visi dan misi Bank maupun Rencana Korporasi (corporate plan) Bank dengan memperhatikan faktor eksternal, prinsip kehati-hatian termasuk asas perbankan yang sehat pelaksanaannya selalu dalam pengawasan Komisaris. Untuk itu dengan ini disampaikan kesimpulan umum hasil self assessment tata kelola perusahaan yang baik PT. Bank Sulut untuk tahun 2013 sebagai berikut:

54


RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE NO

ASPEK YANG DINILAI

BOBOT (a)

PERINGKAT (b)

NILAI (a) x (b)

1

Faktor-I.Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

5.00

2

0.100

2

Faktor-II.Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

5.00

2

0.100

3

Faktor-III.Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

5.00

2

0.100

4

Faktor-IV.Penanganan Benturan Kepentingan

15.00

3

0.450

5

Faktor-V.Penerapan Fungsi Kepatuhan

15.00

3

0.450

CATATAN *) - Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. - Aspek Transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku. - Semua anggota Dewan Komisaris telah mengikuti Fit & Proper Test. - Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. - Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien. - Aspek Transparansi anggota Direksi baik dan tidak melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. - Semua anggota Direksi telah mengikuti Fit dan Proper Test. - Komposisi dan kompetensi anggota komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas Bank. - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite berjalan efektif. - Penyelenggaraan rapat komite berjalan sesuai dengan pedoman interen dan terselenggara secara efektif dan efisien. Benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah cukup dilengkapi dengan risalah rapat, diadministrasikan dan didokumentasikan dengan cukup baik Pelaksanaan tugas dan Independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan cukup efektif.


55

56

6

Faktor-VI.Penerapan Fungsi Audit Intern

10.00

3

0.300

7

Faktor-VII.Penerapan Fungsi Audit Ekstern

10.00

2

0.200

8

Faktor-VIII.Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

10.00

3

0.300

9

Faktor-IX.Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Debitur Besar (Large Exposures)

5.00

3

0.150


- Pelaksanaan fungsi audit interen Bank telah berjalan cukup efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB. - SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan objektif. - Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan. - Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik. - Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. - Manajemen cukup aktif melakukan pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. - Prosedur dan penerapan pengendalian interen bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi Bank. - Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. - Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara cukup independen.

Faktor-X.Transparansi Kondisi Keuangan dan 10 Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan Internal

15.00

3

0.450

Faktor-XI.Rencana Strategis Bank

5.00

2

0.100

Nilai Akhir

100

11

2.7

- Bank sangat transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang sangat mudah diakses. - Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia cukup tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. - Sistem informasi manajemen Bank Khususnya terkait dengan sistem pelaporan internal bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen. - Rencana Korporasi (Corporate Plan) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) disusun realistis dan memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Cukup Baik

KRITERIA : NILAI KOMPOSIT Nilai Komposit < 1.5 1.5 <= Nilai Komposit < 2.5 2.5 <= Nilai Komposit < 3.5 3.5 <= Nilai Komposit < 4.5 4.5 <= Nilai Komposit < 5

PREDIKAT KOMPOSIT Sangat Baik Baik Cukup Baik Kurang Baik Tidak Baik


57

VII. PENUTUP Demikianlah laporan pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Sulut tahun 2013 dibuat dengan beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan sehingga pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Sulut dapat berjalan baik dalam setiap aktifitas operasional Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Harapan ini didasari oleh kenyataan serta adanya dukungan dari Pemegang Saham, Komisaris dan seluruh jajaran yang ada di Bank Sulut serta kepercayaan masyarakat pengguna jasa keuangan.

Manado, April 2014

Jeffry Salilo Direktur Kepatuhan

58


Robby Mamuaja Komisaris Utama

ABSTRAKSI GCG PT. BANK SULUT TAHUN 2013

Recommend Documents