Menteri Perencanaan Pembrngunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PT]RI]NCANAAN Pf,MBANGT'NAN NASIONAL/ KEPAI.A. BADAN PIRENCANAAN PEMBANCUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.4gAlM.PPN/HK/O6/ 2O I O T[NTANC PIMBENTUKAN TIM PENYU:SUNAN LAPORAN PENCAP{AN TITIJAN PEMBANGUNAN MILEMUM (MDGS) TAHUN 20 10 MENTTRI PIRXNCANAAN PEMBANCIJNAN NASIONAI,/ KIP LA BADAN PIRf,NCANAAN PE-N,IBANGUNAN NASIONAI,,
MenimbarB
untuk nlencapai I (delapan) trfjuan pe[lbangunan nrlentnfi/ Mi]le iunt l)eveloptue t 6-oak (MDGS) yanS akan dicapai pa.la tahun 2015;
a. bahwa Indonesia tems beiupaya sccara konsisten
b.
bahw.d upaya yanB telah dilakukarl oleh Indonesia dalam ruencapai tarset MDGS perlu untuk dimonitor secara berkala sebaSai bahan dalam perunlusan kebijakan ke depan melalui suatu pcnyusunan Iaporzn pencapaian MDGS yanS akan dicapai Wda t^hun ZOlO;
bahwa berdasarkan pedinrbangan seb;rgaimana dimaksud dalam huruf a, dan h[rul b, perlu nlembcntuk Tinl Penyusunan l-aporan Pcncapaiafl Tujuan PembanSunan Mileniuru (MDGS) Tahun 2010; d.
bahwa p€jabat dan pe8awai yrur8 namanya tercanlunl dalam Lampiran Keputusan ihi dianSgap nrampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan mclaksanakln tugai seba8ai angSota Tim Penyusunan Laporan Pencapaian Tujuan lembangunan i\'tileniunr (N{DGs) Tahun 2010;
MenSu:idt
l. Undang-UndanS Nomor 47 lahun 2009 tefltang AnSgaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun An8garafl 2010 (Lembalan Negara Republik Ihdonesia Tahur 2009 Nomor 156, Tambahan Lelrlbaran NcSara Republik lrldonesia Nomor 5075);
Nomor 42 Tahu'n 2OO2 tentar8 Pclaksanaan AngSaran Pcndapatan dan Belanja Negara (t€nrbaran Ne8ara Republik lfldonesia Tah]un 2OO2 Nomor 73, Tambahan l-€mbaran Negara Rcpublik Indonesia Nonlor 421 2) sebagaimana iclah diubah denSan Keputus.rn Plesidcn Nonlor 72 Iahw 2004 (l,enlbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 i\-omor 92, Tanlbahar. Lembaran NeSara Republik lndonesia Nornor 4418);
2. KeputuMn Presiden
:1.
l'eraturan ...
-
z-
3. Peraturan
Presiden Nomor EZ Tahun 2007 tefltanS Badan Perencana4n Penrbangunafl Nasio al;
4.
Peratumn Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tefltang Pembentukan dafl Ot8anisasi Kemehterian Negara;
5. Peraturan Meflteri Negara Perencaflaan pembangunan Nasional/Kepala Badar Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN,/09 / 2OO7 tentang pedoman penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kegiatan Menteri Negara perencanaan Peftbangunan Nasional/ Kepala Badan Perencauaan pembangunan Nasional sebagaiman^ tel^h bebetapa kali diubah, terakhir deflgan Perafuran Mented Negara Pea€ncanaan pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.OO3/M.PPN,/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencaraan
pembanglrnan
Nasional/Kepala Badan Perencana4n Peffbangunan Nasional Nomor PER. 005,/M.PPN/ 10 /2007 te,..t,,as Organisasi dan Tata Kerja Kemeflferian Negam Perencanaan Pembangunan Nasiollal/Badafl Perencanaan Pembanguflan Nasional;
Memerhatikafl: Instruksi Presidefl Nomor 3 Tahun 2010 tentang program peftbangunan yanS Berkeadilan.
MIMT'TTISKAN Menetapkafl
:
KEPI]TUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANCUNAN NASIONAI/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENIANG PEMBENTTIKAN TIM PEI\MJSUNAN LAPORAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILINIUM (MDGS) TAHUN 2010.
PERTAMA
: Membentuk Tim PenFrsunan Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGS) Tahun 2010, uflfuk selanjutnya disebut Tim Penyusunah Laporan MDGS Tnhnn 2010, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalan Lampiran Keputusall ini.
KEDUA
: Tim
X[TIGA
: Tilt
Penyusunafl Laporah Pencapaian MDGS Tahun 2010 terdiri atas Tim PenSarah dan Kelompok Kerja (Pokja) yanS terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dar Anggota. PenSarah
l,etugas
:
a.
memberikan atahan dalafi pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan pencapaian MDCS Tahun 2010;
b.
memberikan arahan da11 masukan kepada Kelompok (erja meflgenai substansi materi sesuai dengan MDGS;
c.
memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam menyusun rekomendasi untuk pencapaian MDGS Tahun 2010; d. ftenyampaikah ...
-3d. KEEA,,IPAT
:
menyampaikafl laporan kegiatan penyusunan lapomn pencapaian MDGS Tahun 2010 kepada Meflteri PPN/Kepala Bappenas.
Kelompok Kerja befiugas
:
a. bertanggung jawab terhadap kegiatall pen)'usunan laporatl pencapaian MDGS Tahun 2010 sesuai dengan bidang tugasnyal
KELIA4A
b.
membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Kelompok Kerja MDCS sesuai dengan bidang tugasnya;
c.
men)rusun laporan yr.ncapaian MDcs Tahun 2010 sesuai dengan sistematika dan substaflsi yang diarahkan oleh Tim pengarah;
d.
melakukan pencarian, peflgunlpulan bahafi, dat^ dan iflformasi yang dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawanc^rakepada pihak terkait dalam rangka penyusunan laporan pencapaian MDGS Tahun 2010;
e.
melakukan analisa situasi perkembangan pencapalan MDGS Tahun 2O1O dan upaya-vpay^ yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan laporan pencapaian MDCS Ttahun 2010;
f.
melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian MDGS Tahun 2Ol0 sesuai dengan bidang tugasnya;
8.
menJ.usun laporan akhir penyusunan laporan pencapaian MDGS Tahun 2010.
Sesala biaya yanS diperlul
KEENAM
Keputusan ini berlaku sejak tangSal ditetapkAn.
Ditetapkan diJakada
paj.at^t#
l I
Juni 2010
MENTTRJ PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KXPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAI,-
trd ARMIDA Salinan sesuai deflgan aslihya Kepala Biro Hukum,
v
thy S. SimatupanS
S.
AIISJAHBANA
SALINAN l"A,litPI&\N KNPUTUSAN MENTERI PPN/ KEPALA BAIPENAS NOMOR KEP.4gAlM,PPN,/HK,i O6l201 O
TANGGAT
1 ruM
2O1O
SUSUNAN KXANGGOTAAN
IM
PEAM'SUNAN LAPORAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGL]NAN MILENIUM (MDGS) TAHT'N 201O
A.
PENANGGUNG JAWAB
Menteli Fercncanaan Nasioral/Kepala Badan
Pembangunan Perencanaan
Pen1bangLlllan Nasional.
B.
TIM PENGARAH
l.
Ketua
Wakil Meflteri Percncallaan pembaflgunan Nasional/Wakil Kepal^ Bada[
Perencanaan
PembarSunan Nasional.
2. Sekretaris 3. AnSSota
Deputi Bidang Sumbef Daya Manusia dail Kebudayazh, Kementeriall PPN/Bappenaj. 1. Deputi Bidang Kemiskiflah, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lihgkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappellas;
3.
Deputi Bidarg
Pe:ndal1a.un Pemballgunan, Kementeriafl PPN/ Bappenas;
4. Deputi Bidang
Sarana
dan
Prasarana,
Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Ekonomi,
Kemente an
PPN/Bappena$;
6. 7,
Deputi Bidang Politik, Hukum, pertahanan dan Keamanall, (ementeriafl PPN/Bappenas; Deputi Bidarg Pengembangan Re8ional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN,/ Bappenas;
8. Deputi Bidan8 Evaluasi 9.
Kinerja Pembangunan, Kenlenierian PPN/Bappenas; Deputi Sekretaris Wakil Plesiden Bidang Kesejahteraan Ralvati
10. Deputi
-2-
10. 11.
Deputi BidanS Statistik Sosial,
12
Dirjen Manajemen Pendidikan Dasat dafi
BPS;
Kepala Badan Ketahanan
panlan,
Kementerian Pertanian;
Meneflgah,
Kemente
an
pendidikan
Nasional; 13
Dirjen Pendidikan Islam,
14
Agafiai Deputi PUG Bidang Ekonomi, Kemente all Pemberdayaafl Perempuan & perlihdungan
Kementeriail
Anakj 15
Deputi PUG Bidang Sosial, politik dafl
Hukum, Kementeri4n I6 17 1E
19
20 21
22
Pen-tberdayaar.
Perempuan & Perlindungan Allak; Sekrctaris Utama, BKKBN; Sekretaris Jenderal, Kementeriah Kesehatan;
Dirjen Bina
Kes€hatan Masyarakat,
Kementerian Kesehatan; Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingl{-ungan, Kementerian Kesehatan; Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehaian; Kepala Badal Penelitian dan Pengembaflgan, Kemente an Kesehatan; Kepala Badan Pengawas Obat dafl Makanan (BPOM).
4. Kelompok Ke{a
a)
Pokja Tujuan
Ketua
I :
Menanggulargi Kemiskinan dan Kelaparan
Deputi Bidang Keftiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Me[engah, Kementerian ppN/Bappenas.
Wakil Ketua
Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementedan Pertanian.
Sekretaris
Direktur Penanggulangan Kentiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.
Anggota
1.
2,
Direktur Kesehatan dan
cizi
Masyarakat,
Kementerian PPN/Bappenas;
Direktur Pangan dafl Pertanian, Keftenterian PPN/Bappenas;
3.
Direktur Tenaga Kerja dan
Pengembangan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direkhrr ...
4. 5.
Direltur Bina Gizi Masyarakat,
Kementerian
Kesehatan;
Kepala Pusat Ketersediaan
dan
Kerawanan
PanSan, Kementerian Pertanian;
6. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, BPS; 7. Direldur Statistik Kepehdudukan d^n Ketenagakerjaan, BPS;
8. KasuMit 9.
Pemetaan Penduduk Miskin,
Kementerian PPN/Baplrnas; K?subdit PendukunS Pasar Kerja, Kementerian PPN/ Bappe nas;
10. Kasubdit Promosi Kesehatan
dan
Gizi
Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
11. KasuHit Perkebunan
dan
Holtikultura,
Kemefl terian PPN/Bappefl as;
12. KasuMit Evaluasi Kinerja
Pembangunan P€rekononian, Kementerian PPN/Bappenas;
Tim Pendukuhg
1. Karim, S.Arlt, Direktorat 2.
b)
Pokja
Tujuar
Kctua
2 :
Peflanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas; Inti Wikanestri, SKM, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/ Bappenas.
Mewujudkan Pendidilan Da-sar Untuk Semua Deputi BidanS SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/ Bappe nas.
Wakil Ketua
Diljen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Keme[terian Pendidikan Nasional.
Sckretaris
Dilektur ASama dan Pendidikan, Kementerian PPN/ Bappen4s.
Anggota
1.
2. 3.
Sehrtaris Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar
dan
MenenSah, Kementerian Pendidikan
Nasional;
Seketaris Ditjen Pendidikah Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional; Sekretaris Ditjen PeninSkatan Mutu Pendidik
dan
Ter,aga Kependidikan,
Kemeflterian
Pendidikan Nasional;
4. Direktur
Pembinaan TK/SD, Kementerian
Pendidikan Nasional;
5. frirektur
Pembinaan SMP,
Kementerian
Perdidikan Nasional;
6. Kepala
-4
6. 7. 8. 9. Tim Pendukun8
1. Dr. Sanjoyo, M.Ec, Direkforat Agama dan 2. 3.
c)
Pokja Tujuan
Ketua
3 :
Kepala Biro Perencanaan dan Ke4asama Luar Negeri, Kemenferian Pendidikan Nasional; Direkfur Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama; Kasubdit Pendidikan Menengah dan Non Formal, Kemefl terian PPN/Bappena$; Kasubdit Agama, Kemeflterian PPN/Bappenas.
Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas;
Suprapto Budiflugroho, ST, M.Eng, Direktorat Agama dan Pendidikan, Kementeriail PPN/Bappenas;
Endang Sulast , S.Sos, Direktorat Agama dan Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas.
Mcmpromosikan
Kesetaraan Pemberdayaan Perempuan
Gender
dan
Deputi Bidang SDM da11 Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
wakil Ketua
Deputi PUG Bidang sosial, Politik dan Hukum, Kenlenterian Penlberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Sekrctaris
Anggota
Direktur Kependudukall, Pemberdayaan Perempuan dah Perlindungan Anak, Kemente an PPN /Bapperas. 1. Direktur Tenaga Kerja dan Pengeftbangan Kes€mpatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Polihk dan Komunikasi, Kementerian
2.
PPN/Bappenas;
3.
Asistefl Deputi Gehder dalam Pendidikan,
4.
Kementerian Pemberdayaan Peiempuan dan PerlifldunSan Arak; Asisten Deputi Gender dalam Ketenagakerjaan, Kemeflterian Pemberdayaan Pere(puan dan
5.
Perlindungan Anak;
Asisten Deputi cender dalalll Politik dan
Pengambilan Keputusan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungail
6.
Anak;
Dirckiur Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan Nasional;
7. t)irektur ...
-5-
7. Direktur
pendidikan Madrasah, Kementerian
Agama;
8. 9.
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pesantren, Kementeriarr AE
pondok
lna;
Direktu Pembinaan dan PengembangalB:udaya Politik. Kemenlerian
Da
lam Negen:
10. Direktur Fasilitasi
Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik, Kementerian Dalam Negeri;
10. Kasubdit Kependudukan
Kemeatedan
PPN/Bappenas;
11. KasuMit Pentembangan Kekayaan
Budaya,
Kementel.ian PPN/Bappenas.
Tim Pendukung
l. Ir. Ani
MA,
Pudyastuti, Direktorat Kependudukan Pemberdayaan Perenlpuan dan Perliildungan Kementerian
Anak,
PPN/Bappenas;
2.
clory Montesory Siahaah,
SE, Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kementerian
Renova
Anak,
PPN/Bappenas;
d)
Pokja Tujuan
4 :
Ketua
Menurunkan Kematian Anak Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementedan PPN/Bappenas.
Wakit Ketua
Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat, Kemente
an
Kesehatafl.
Sekretaris
Direktur Kesehatan d^n Gizi
Masyarak4t,
Kementerian PPN,/Bappenas.
An3fota
1,
Kepala
2.
Kementerian Kesehatan; Direktur Imunisasi dan Karahtina, Kementerian Kesehatan;
Biro
Perencanaan
3. Kepala Biro 4. 5.
dan
Petencanaan
Anggaran,
dafi
Ortala, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Direktur Statistik Kesejahteraan Raryat, BPS; Kasubdit Kesehatan Perorangafl, Keftenterian PPN/Bappenas;
Tim Pendul:un8
Ardhiantie, SKM, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakaf , Kemenlerian PPN/Bappenas.
e. Pokja
-6e)
Pokja Tujuan
5 :
Ketua
M€ningkatkan Kesehatan Ibu
Deputi Bidant SDM dan Rebuday^ n, Kementerian PPN/Bappenas.
Wakil Kctua
Dirjen Bina
Seketaris
Kesehatah. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
Anggota
Kesehatan Masyarakat, Kementerian
1. Direktur
n,
pemberdayaan K€penduduk Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian
2. 3. 4. 5. 6.
PPN/Bappenas;
Kepala Pusat Data
dan Informasi,
Kementerian
Kes€hatan;
Direktur Pemaduan Kebijakan program, BKKBN; DirekturJaminan dan Pelayanan KB, BKKBN| KasuMit Sumb€r Daya Kesehatan, Kementerian PPN/Bapp€nas;
Kasubdit Keluarga BetEncana,
Kementerian
PPN,/ Bappenas.
Tim Pendukung
1. Dani 2.
Ramadan, S.Si, MHR, Dir€ktorat Kependudukan, Penrberdayaan per€mpuan dan Perlindungan Anak, Kemnterian ppN/Bappenas; Qunota A'yun, S.Si, Direktorat Kelrendudukan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kementerian PPN/Bappenas.
0
Pokja Tujuan 6
Kctua
Mencegah Penularan HMan AIDS, Malfria dan Penyakit Menular Lainnya CTB) Deputi BidanS SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
dan
Wakil Ketua
Dirjen
Sekretaris
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian
Pengendalian Penyakit
Penyehatan
LihgkunSan, Kemcntcrian Kesehatafl . PPN / Bappe nas.
Anggota
l.
3.
Kebuclayaan, Pa wisata, pemuda dan OlahraSa, Kenlenterian PPN/Bappenas; Direktur Pcngendalian Penyakit Menular Langsung, Kemente an Kesehatan; Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian
4.
Kesehatan; Kepala Biro Pcrcncanaan dan Keuangan, BpOM;
2.
Dilektur
5. Sekretaris ..
5. 6.
Sek€taris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
Kasubdit Kesehatan Masyarakat, Kementerian PPN/ Bappenas.
Tim Pendukung
Dewi Anrila Solikha, SKrM, Direktotat Kesehatan dan cizi Masyarakat, Kementer.ian PPN/Bappenas.
8)
Pokja Tujuan
7 :
Menjamin Kelestarian LintkunSan Hidup
Ketua
Deputi Bidang Sunrber Daya Alam dan Lin3kungan
Wakil Kelua
Hidup, Kementerian PPN/Bappenas. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.
Sekretaris Anggota
Dir€ktur LinSkungan Hidup, Kementerian ppN/Bappenas. 1, Direktur Kes€hatan dan Gizi Masyarakat,
2.
Kementerian PPN,/Bappenas; Direktur Pennukinun dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Kehutanan dan Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktu Sumber Daya EnerSi, Mineral, dan PertambanSan, Kementerian PPN/Eappenal;
5.
Direktur Kelautan dan Perikanan,
6.
PPN/Bappeflas; Kepala Biro Perencanaan dan Ke4asama Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidupi
7. 8. 9. 10. 11.
Kementerian
Asisten Deputi Ur[san Pengendalian Dampak LinSkungan, Kementerian Lingkungan Hidup; Direktur Pengembangarl Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum; Dir€ktur PenSembangan Penyehatan Lingkungan Perlnukimah, Kemente an Pekerjaan Umum; Direktur Pengembangan Permukiman, Kementeriah Pekerjaan Umum; Kepala Biro Perencanaan, Kementeriaa Perumahan Rakyat;
12. Dilektur Konservasi Kawasan, Kemente an 13.
Kehutanan; Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
74. Keqla Biro Perenca[aan, Kementerian
Energi
Sumber Daya Mineral;
15. Kasubdit
...
-8, 15.
Kasubdit Pengendalian Pencemaran dan Kerusakall Lingkungan Hidup, Kementedan PPN/Bappenas;
16. Kasubdit Kons€nr'asi darr Pengefibangafi
Jas
LinSkuntan, Kemente an PPN/Bappenas;
17. Kasubdit Laut, Pesisir, dan pulau-pulau 18.
Kecil, Kemente an PPN_/Bappellas; Kxsubdit Air Minum dan Air Limbah, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Kasubdit Kesehatan Perorangan,
Kementerian
PPN/Bappeflas;
Tim PendukunS
1.
Setyawati, ST, M.NatResEcon, Direktolat Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Baplxnas;
2. Ira Lubis, ST, 3. 4.
Direktorat Perunaha:a dan
Permukimah, Kementeriar,l PPN/Bappenas; Nur'Aisyah Nasution, ST, Direktorat Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
Erik Armundito, ST, MT, Direktorat
LingkunSan
Hidup, Kemneterian PPN/Bappenas.
h)
Pokja Tujuan
8 :
Mengembangkan Kemitra^aa clobal untuk Pembangunan
Ketua
Depufi BidanS Pendanaan Pembaflgunan, Kementerian
wakil Ketua
Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN /B^prr-nas. Direllur Perencaflaan dan Pengembangan Pendanaan PembanSunan, Kementerian PPN/Bappenas. Diretlur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappefl as; Direktm Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas; Dircktur Strategi dan Portofolio Utang, Kementerian Keuangan; Direkfur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup, Kernenterian Lu4r Negeri; Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kepala Biro Perencanaan, Kemente an Petdagangan, Kepala Biro Perencanaan Program dan Angga1.an,
PPN/Bappenas.
Sekretaris
Anggota
1.
2. 3.
4.
5.
6. 7.
BKPM;
8.
Kasubdit Pererlcanaan dan Penda,1.oarl PembanSunan Non APBN, Kementerian PPN/Bappenas.
9. Kasubdit
.
-9
9. Kasudit Alokasi Pendanaan
pembangunan Pemerintah Daerah, Kementefi an ppN/Bappenas;
Tim Pendukung
1.
Maliki,
ST,
Mslf,, Ph.D, Direktorat percncanaan dan
PerSembantan Pendanaan
pembaflgunan,
Kementerian PPN/Bappenas;
2.
Wulandari, SEj AK, Mpp, Direktorat Alokasi
Pendanaan Pembanguhan,
Kementerian
PPN/ Bappenas;
3. Sugeng Wahyu Hendarto, ST, Direktorat Perencanaan d,an Pengembangan pendanaafi Pembangunan, Kementedan ppN/Bappehas.
MXNTIRI PIRXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,/ KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
Id ART\4IDA S. AIISJAHBANA
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
S. Simatupang
