PROVTNSI SULAWESI TENGGARA PERATURAI{ BUPATI KOT{AWE SELATAN Nomor z Ol Tahun 2o-I6 Tentang PEMBTNTT'I(AIT DAI'I SUST'NATT ORGAIIIISASI IIIIIT LAYAITAI{ PENGADAAN ( rrrp I KABrrpATEtr KONAWT SELATAIT
Bupatl Konawe Selatan, Menimbang: a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2OL2 tentang Perubatran Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2OLO tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dapat membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat memberikan pelayanan/ pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan; b.
bahwa unhrk mendukung pelaksanaan
pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintatr Kabupaten Konawe Selatan perlu dibentuk Unit l"ayanan PengadAan (ULP); bahwa berdasaral
pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Perattrran Bupati Konawe Selatan.
Mengingat:
1.
Undang
- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tatrun 1999 Nomor 75 Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851h 2. Undang undang Nomor 4 Tahun 2OOg tentang Pembenhrkan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 24, tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a267); 3. Undang - undang Nomor 32 tahun 2OO4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371, sebagaimana telatr diubatr beberapa kAli terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tatrun 2008 tentang Penrbahan Kedua atas Und.ang - Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintah Daerah (kmbaran Negara
4,
5. 6.
Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor s9, Tambatran kmbaran Negara Repubrik Indonesia Nomor asaa\ Peratrrran Pemeriretah Nomor 4L Tahun 2oor tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun pooz Nomor 99, Tambatran trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2oor tentang
Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/ Jasa pemerintah;
Perahrran Presiden Republik Indonesia Nomor zo rahun
2oL2 tentang Perubahan Kedua perahrran Fresiden Repubtik Indonesia Nomor s4 Tahun 2olo tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ; 7. Instruksi Presiden Nomor s rahun 2oo4 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor LT Tahun 2oo7 tentang Pedoman petunjuk Teknis pengelolaan Barang Daerah; 9. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor s9 Tahun 2oo7 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2oo tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe selatan Nomor g Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah l(abupaten Konawe selatan Tarrun Anggaran 2oL6 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe selatan Tahun 2OL6,
Nomor
);
ll.Perahrran Bupati Konawe selatan Nomor 26 Tatrun 2o1s tentang Penjabaran dan Belanja Daeratr Kabupaten Konawe selatan Tahun Anggaran 2at6 @erita daeratr Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Nomor ); 12.
Peraturan Kepala kmbaga Kebiiakan
pengadaan
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2o1s rentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Baratg/Jasa Pemerintah Nomor S Tahun ZOLT tentang Unit layanan Pengadaan; 13.
Rarang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 201s rentang Petuqiuk reknis operasional sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
McnutuaLan Menetapkan
:
:
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENqANG PEMBEI{TUKAN DAN SUSUNAI.I ORGANISASI UNIT I,AYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN KONAWE
Bab
I
Kotoatrran Umum Paral 1 Dalam Perattrran Bupati ini yang dimaksud dengan
:
Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan; 2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daeratr sebagai u.nsur penyelengg*a Pemerintatr Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan; 4. Sekretaris Daerah adalah Selcretaris Daerah Kabupaten Konavre Selatan; 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daeratr Kabupaten Konawe Selatan; 6. Bagian adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daeratr l(abupaten Konawe Selatan; 7. Kepala Bagran adalah Kepala Bagran Pembangunan Sekretariat Daeratr Kabupaten Konawe Selatan; 8. Lembaga Kebljakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau selar{utnya disebut LKPP adalatr kmbaga Pemerintah yang berhrgas mengembanglrart dan menrmuskan Kebijatran Pengadaan BaranglJasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2OOT tentang kmbaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 9. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memlreroleh barang /jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya selumh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 1O. Unit Layanan Pengadaan yang setanjutnya disingkat ULP adalah Unit Organisasi Pemerintatr yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di daerah yang bersifat non struktural; 1 1. Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP) adalah Kelompok Kerja yang berjumlatt gasal, beranggotakan paling kr:rang 3 (Tiga) orang dan dapat ditsmbatr sesuai kompleksitas pekerjaan yang terdiri dari pegawai-pegawai yang yang telah memiliki sertifikat keatrlian pengadaan barang/jasa pemerintatt untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa; 12. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pernerintatr adalatr tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa; 13. Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran SKPD atau Pejabat yang disa:nakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD; 14. Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA) adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untgk menggunakan APBN atau di tetapkan oleh Kepala Daerah unhrk menggunakan APBD; 15. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pejabat yang beertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jas; 16. Penyedia Barang/Jasa adalatr Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang /pekerjaan konstmksi/jasa Konsultasi /jasa lainnya; 1.
17.
pakta Integritas adalatr Surat Pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah da11 tidak melakukan kompsi, kolusi dan neotisme dalam pengada barang/jasa;
Barang adalatr setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud , bergerah maupun tidat( bergerah, ymg dapat diperdagangkan, dipakai dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang; 19. Pekerjaan konstmksi adalah selurrr:h pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstnrksi bangunan atau pembuatan wqjud fisik lainnya; 20. Jasa konsultasi adalah jasa layanan professional yang membuhrhkan keahlian tertenhr di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah piker (brain \I/are); 21. Jasa lainnya adalatr jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan ( skill ware) dalam suatrr sistem kata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk 'menyelesailcan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan delrrl atau penyediaan jasa selain jasa konsultans, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengad.aan barang;' 22. Dokumen Pengadaan adalatr dolmmen yang di tetapkan oleh ULP yang memuat informasi dan ketenttran yang harls ditaati oleh para pihak 18.
dalam; 23. Layanan pengadaan secara elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah Unit kerja Daeratr yang dibenttrk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektornik; 24. Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate yang selar{utnya HPS/OE adalah nilai pengadaan barang/jasa yang dibuat oleh kelompok kerja pengadaan dan ditetapkan oleh pejabat Pernbuat Komitmen (PPK) sebagai dasar pertimbangan bagi penyedia barangfiasa dalam pembuat nilai penawaran. Bab II Pembentutan, Keduduken, TuJuan dan Ruang Llngktrp PaEaI 2
1. Membenhrk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang
selanjutnya
dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan ini disebut Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
2.
ULP mempakan organisasi non stmctural di lingtamgan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang bertugas untuk menangani pekerjaart pengadaal barang/jasa pemerintah secara terintegrasi dan terpadu sesuai dengan Perafirran Perundang-Undangan yang berlaku;
ksal 3 ULp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (1) ditempatlan pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan bertanggung jawab Bupati Konawe Selatan melalui Sekretaris Daeratr I(abupaten Konawe Selatan; Pasat 4
Pembenhrkan ULP berhrjuan unhrk : a. Me4jamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan;
b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi daeratr;
c. Mengkoordinasikan/memfasilitasi
percepatan terbentrrknya Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Mandiri.
Pasal 5
Ruang linglrup dan hrgas dan kewenangan ULP mencakup pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebogan atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanfa Negara (APBN) /Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr (APBD). Bab
III
Surutran Organlcasl Pesal 6 Susunan Organisasi ULP, terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Kelompok Keda; ULP dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Konawe Selatan melalui Sekretaris Daeratr Ikbupaten Konawe Selatan; Selrretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dart bertanggung jawab kepada Kepala ULP; 4. Po\ia dipimpin oleh seorang ketua pokja yang berada dibawah dart bertanggung jawab kepada Kepala ULP; 5. Bagan Susunan Organisasi ULP tersebut dalam lampiran peratrrran ini. 1.
Bab tV
Rlclan Tugas Pasal 7 ULP mempunyai tugas pokok meliputi:
a. Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan barans/jasa (RUP) bersama PPK;
b. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; c. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi unhrk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk di umumkan pada portal Pngadaart
nasional;
,
d. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prkualifikasi atau pascalmalilikasi; e. Melalnrkal evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; f. Menjawab sanggahan;
Menyampaikan hasil pemffian dan menyerahkan salinan dolnrmen pemilihan penyedia barang/jasa kepada ppK; h. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa ; i. Mengusulkan perubatran Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan, Kerja/Spesifikasi Teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada ppK; J. Membuat laporan mengenai proses dan h"asi.l pengadaan kepada Bupati c,
Konawe Selatan; k. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/ KPA; l. Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa di lingtmp ULP; m. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE; n. Melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan banngljasa yang telah
dilaksanakan;
o. Mengelola sistem informasi manqiemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan , data survey harga, daftar kebuhrhan barang/jasa, daftar hitam; Pasal 8
Unit Layanan Pengadaan (ULP) mempunyai kewenangan meliputi:
a. Menetapkan Dokumen Pengadaan; b. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
c. Menefapkan pemenang unhrk : 1. Pelelangan atau Penunjukan i.,angsung unhrk paket
pengadaan
barang/pekerjaan, konstmksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000 ( Serahrs Miliyar Rupiah); 2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinegr Rp. 1O.O0O.OOO.0OO ( Sepuluh Miliyar Rupiah); d. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/Bupati untuk penyedia
barang/pekerjaan,konstnrksi/jasa lainnya yang bernilai diatas Rp. 1OO.OOO.OOO.OO0 (Seratus Miliyar Rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000"000 ( Sepuluh Milyar Rupiah) melalui Kepala ULP;
e. Mengusulkan kepada PA/KPA agar penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya unhrk di kenakkan sanksi pencatutan daftar hitam; Pasal 9 Kepala ULP mempunyai ttrgas pokok dan kewenangan meliputi: a. Memimpin dan mengkordinasikan selumh kegiatan ULP; b. Men5rusun program kerja dan anggaran ULP;
c.
d.
Mengawasi selunrh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; Membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Bupati Konawe Selatan;
e.
f. g.
Melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia di ULP;
Menugaskan /menempatkan/memindahkan anggota ketompok kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing kelompok kerja ulp; Mengusulkan pemberhentian anggota kelompok kerja yang dihrgaskan di
ULP kepada Bupati Konawe Selatan apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/ atau KKN; Pasal 1O
1. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat dari: a. Seksi pelayanan, keuangan dan umum; b. Seksi informasi dan pengaduan; 2. Secretariat ULP mempunyai hrgas fungsi meliputi
(1)
huruf b, terdiri
:
a. Melaksanakan pengelolaan urarsan keuangan,
kepegawaian,
ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP; b. Mengiventarisasi paket-paket yang akan dilelang/seleksi; c. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan pokia
o. Ynll*silitasi pelaksanaan pemilihan penyedian barang/jasa yang dilaksanakan pokia ULP; e. Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa; f. Mengelolah sistem pengadan dan sistem informasi data manqiemen pengadaan unhrk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa; g. Mengelolah dokumen pengadan barang/jasa ; h. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan meny.rsun laporan; i. Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung ULP dalam prclses pengadaan barang/jasa; j. Sekretaris ULP dapat merangt
hsal 1.
Seksi Pelayanan, Keuangan dan Umum mempunyai trrgas meliputi : a. Menyediatran biaya unhrk proses pengadaan barang/jasa; b. Menyiapkan dokumen, sarana dan prasarana lainnya yang dibuhrhkan dalam pengadaan barang/jasa;
pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata persuratan dalam pengadaan barang/jasa; d. Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor; e. Seksi pelayanan, keuangan dan umum ULP dapat merangkap dan berhrgas sebagai anggota pohia ULP. Seksi Informasi dal Pengaduan mempunyai hrgas meliputi : a. Menyediakan dan mengelolah sistem informasi teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
c. Menyelesaikan
2.
11
b.
Sosialisasi keb{iakan
dan kebijakan dan kegiatan pengadaan
barang/jasa; Menerima dan megkoordinasikan pengaduan dan /atau sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat; d. Seksi Informasi dan pengaduan ULP dapat merangkap dan berhrgas sebagai anggota pokja ULP.
Faral
12
,
Kelompok Kerja (Pokja) ULP mempunyai tugas pokok dan kewenangan meliputi : a. Men5rusun rencana pemilihan penyedian barang/jasa; b. Menetapkan dokumen pengadaanl c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
e.
f.
di
Website Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan Papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE unhrk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
Menilai Kualilikasi penyedian Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
Melalmkan evaluasi administrasi, teknis dan harga penawaran yang
masuk; o Menjawab Sanggahan; b' h. Menetapkan penyedian barang/jasa untuk
:
1. Pelelangan atau penunjukan langsung unhrk paket pengadan
barang/pekerjaan konstmksi/jasa iainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- ( Seraftrs milyar ntpiah); 2. Seleksi atau penu4iukan langsung untuk paket pengadaan jasa konstmksi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah). i. Menyampaikan hasil pemelihan dan salinan dokumen pemelihan penyedia barang/jasa kepada PPK; j. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa; k. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP; 1. Memberikan pertanggungiawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/ KPA; m. Dapat mengusulkan kepada PPK perubahan HPS; n. Dapat mengusulkan kepada PPK perubahan spesifikasi teknis pekedaan; o. Anggota Po\ia ULP dapat berhrgas dan menjadi Pejabat Pengadaan diluar ULP.
Pacal 13
Kepda UlP/Anggota Kelompok kerja ULP memenuhi persyaratar-r : a. Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanal€n
b. c.
hrgas; Memahami pekerjaan yang akan diadakan;
Memahami jenis pekerjaan tertentu yang mer{adi tugas UlP/Kelompok Kerja ULP;
d. e.
f.
Memahami Isi dokr:men, metode dan prosedur pengadaan; Memiliki Sertilikasi Keatrlian Pengadaan barang/jasa sesuai kompetensi yang dipersyaratl
Tata Kerta Pasal 14
1. ULP Kabupaten Konawe Selatan wajib berkoordinasi dan mer{alin hubungan kerja dengan Sattran Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Konawe Selatan yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan meliputi : a. Penyampaian laporan periodik tentang perkembangan pelaksanaan
b.
c. d.
pengadaan; Mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai dengan kebuttrtran dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/j asa; Memberikan pedoman dan peh.rnjuk kepada SKPD dalam penJrusunan rencana pengadan barang/jasa; Melahsanakan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diberikan Bupati Konawe Selatan.
2. ULP Kabupaten
Konawe Selatan wajib berkoordinasi hubungan kerja dengan LI(PP meliputi :
a. Penyampaian Laporan hasil pelaksanaan
dan
menjalin
pengadaan barang/jasa sesuai
dengan pedoman yang ditetapkan oleh LKPP;
b. Konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka
c.
penyelesain
persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
d. Penyampaian masukan unhrk perumusan strategi dan
kebi$akart
pengadaan barang/jasa. Bab VI
Pcn5raratan, Pcngangtatan dan Pcnbcrhcntlan Peranghat Unlt Layaaan Peagadaan Pasal 15
1. Kepala, Kepala Tata Usatra/Sekretaris dan Anggoq Pokia ULP diangkat
2.
oleh Bupati Konawe Selatan; Personil ULP diberhentikanoleh Bupati dengan mempertimbangkan : a. Terdapat Indikasi terjadinya pelanggaran terhadap peraflrran dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah; b. Pendapat Pejabat pengawasan interna-tr; c. Pendapat pengguna Anggaran
Bab VII
Ilarler dal frnJangan Profesl Pasat 16
Pegawai Negeri Sipil yang dihrgaskan ULP diberikan tunjangan khusus/ insentif yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan Beban Kerja. Bab VTII
Kctenhran Ponutup
Pmal 17 Dengan berlakunya Perahrran Bupati Konawe Selatan ini, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141 Tahun 2015 tentang Pembenhrkan dan Susunan Orgarrisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Konawe Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Passl 18 Peraturan Bupati ini mulai berlalcu sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintatrkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daeratr.
: Andoolo : // Januari
Ditetapkan di Pada Tanggal
2OL6
KONAIIE STLATAIY
\
st. M.sl Diundangkan di Andoolo z l/ Januari 2016
DATRAII
SITTI RAIIMI, MS BERITA DAERAH IilBUPATEN KONAWE SEI,ATAN TAIIUN 2015
NOMOR: 0l
1 : Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor : Tatrun 2OL6 Tanggal : Jarruari 2016 Lampiran
Bagan Struktur Orgamilsasl Unlt La5ranan Pengadaan (IJtPl Kab. Konawe Selataa
Kelompok Kerja (Pokia)
Kelompok Kerja @okja 1)
1. Ketua
2. 3. 4.
Selaetaris Anggota Dst...
SEKRETARIAT
Kelompok Kerja (Pokja 2) dst......
Keterangan
Seksi Pelayanan,
Seksi Informasi dan
Keuangan dan Umum
Pengaduan
:
: Garis Instnrktif : Garis Koordinatif
KONAWE SELATAIY
*
sE. M.Sl
Lampiran 2 Nomor Tanggal
: Peraturan Bupati Konawe Selatan : Ol Tatnrn 2OL6
i ll
Jarruari 2OLG
Susunan Unlt Le5ranan Pengadaan (IItPl Kabupaten Konawe Selatan
1. 2. 3.
Kepala ULP
Hasran Parenda, STP. MAP
Sekretaris
Ilham, S.Pi
Anggota
1. 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Asman, ST Hasan, ST Nasa Putra Sampe, ST Alwi, ST Kusnadi Kamil, ST Suryanto Ferdy, ST. M.Eng Saipin Potto, SP Ansar, SP Rony Sastal, S.Pi. M.Eng 10. Adam Azhar Amintllatr, S. Pi, M.Si 11. Eko Budiadi, S.St.Pi. MP 12. Moh. SSmhada, SP. M.Si 13. Sukismarr., SP. M.Sc 14. Andi Baso, ST. M.Ak 15. Maniso, S.Pi 16. Hayusup Pono, ST 17. Ippe Saramena, ST 18. Umar Papua, S. Si 19. Muh. Isa Benhur, SH 20. Muh. Ihsan, S. Sos
