WALIKOTA SURAKARTA PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR TAHUN ~Ol~
U-A
TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURAKARTA, Menimbang
a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, merata dan terjangkau maka Pemerintah Kota Surakarta menyelenggarakan program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta; b. bahwa untuk meningkatkan mutu layanan, efisiensi dan efektifitas perlu menata kembali pelaksanaan program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta;
Mengingat
1. Undang-Undang Namar 16 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Namar 451; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Namar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Namar 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara...
-2 Negara Republik Indonesia Tahun 20 II Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten tang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 10.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang dan Penyebarluasan Pengesahaan, Pengundangan Peraturan Perundang-undangan; 11.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14 ); 12.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomer 4 Tahun 2010 ten tang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 4); 13.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomer 7 Tahun 2010 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7); 14.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 10); MEMUTUSKAN...
-3MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN WALIKOTATENTANG BANTUAN PENDIDlKAN MASYARAKATKOTA SURAKARTA BAB I KETENTUANUMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Surakarta. 2. Walikota adalah Walikota Surakarta. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerin tah daerah. 4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Dinas Dikpora adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta. 5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta. 6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta. 7, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang se1anjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta. 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Keca.matan yang selanjutnya disebut UPTD Dikpora Kecamatan adalah UPTD Dikpora Kecamatan Laweyan, UPTD Dikpora Kecamatan Serengan, UPTD Dikpora Kecamatan Pasar Kliwon, UPTD Dikpora Kecamatan Jebres dan UPTD Dikpora Kecamatan Banjarsari. 10. Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat BPMKS adalah dana bantuan pendidikan untuk penduduk Kota Surakarta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kota Surakarta. 11. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah bantuan operasional sekolah dari Pemerintah kepada satuan Pendidikan SDjMljSDLB dan SMPjMTsjSMPLB melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta. 12. Biaya Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOSP adalah biaya operasional satuan pendidikan untuk jenjang SD/MI, SMPjMTs, SMAjMAjSMK. 13. Biaya Personal yang selanjutnya disingkat BP adalah biaya yang dikel1.larkan oleh siswa untuk keperluan perorangan termasuk di dalamnya seragam dan peralatan sekolah. 14. Kartu BPMKS adalah kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai kartu identitas keikutsertaan peserta didik dalam program BPMKS. 15. Pelayanan ...
-4 -
15. Pelayanan BPMKS adalah pelayanan bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa dari tingkat SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMK/ SMALB. 16. Tim Verifikasi Kepesertaan adalah tim yang bertugas melakukan penelitian dan penilaian terhadap kebenaran persyaratan pemohon sebagai peserta program BPMKS berdasarkan jenis kartunya. 17. Tim Verifikasi Proposal BPMKS adalah tim yang bertugas melakukan penelitian dan penilaian terhadap kelengkapan dan kebenaran proposal permohonan pencairan dana BPMKS yang diajukan sekolah. 18. Tim Koordinasi Sinergitas Data Kemiskinan adalah tim yang dibentuk oleh Bappeda yang bertugas untuk menyusun database keluarga miskin di Kota Surakarta. 19. Penduduk Kota Surakarta adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kota Surakarta dan bertempat tinggal tetap di wilayah administrasi Kota Surakarta, yang dibuktikan dengan catatan kependudukan dan keterangan tempat tinggal tetap. 20. Bukti Catatan Kependudukan Kota Surakarta adalah kepemilikan Nomor lnduk Kependudukan (NIK)dan Kartu Keluarga (KK). 21. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 23. Satuan Pendidikan adalah SD/Ml/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMK/SMALB yang beroperasionaI dan berkedudukan di Wilayah Kota Surakarta. 24. Sekolah Plus adalah sekolah negeri pada jenjang pendidikan dasar yang ditunjuk dan dibiayai oleh Pemerintah Kota Surakarta. 25. Siswa Plus adalah peserta didik yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah negeri yang berasal dari keluarga miskin dan berprestasi. 26. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana kegiatan dan anggaran sekolah pada jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMK/SMALB. 27. Siswa adalah peserta didik yang tercatat pada sekolah baik yang berstatus negeri maupun swasta di Kota Surakarta. 28. Siswa miskin adalah siswa dari keluarga miskin penduduk Kota Surakarta sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota ten tang Penetapan Jumlah Penduduk Miskin. 29. Siswa Tidak Mampu adalah siswa dari keluarga tidak mampu yang melarnpirkan Surat Keterangan Tidak Marnpu dari kelurahan untuk memperoleh Dana BPMKS. 30. Laporan pelaksanaan dana BPMKS adalah laporan penggunaan dana BPMKS dari sekolah yang berisi rekapitulasi pelaksanaan kegiatan dan bukti-bukti penyelenggaraannya.
BAB II...
-5 BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN Pasal 2 BPMKS diselenggarakan berdasarkan pada asas keterjangkauan layanan dan pemerat~an pendidikan bagi seluruh masyarakat Kota Surakarta untuk Wajib Belajar Sembilan Tahun menuju Wajib Belajar Dua Belas Tahun. Pasal 3 Maksud penyelenggaraan BPMKS yaitu agar penduduk usia sekolah dan peserta didik dapat terlayani dan mengakses pendidikan berkualitas pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, book negeri maupun swasta.
Pasal 4 Tujuan BPMKS sebagai berikut: a. mensukseskan program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun menuju Wajib Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun; b. meningkatkan layanan dan mutu pendidikan; dan c. memenuhi hak dasar masyarakat miskin dan tidak mampu dalam bidang pendidikan. Pasal 5 Prinsip penyelenggaraan BPMKS yaitu: a. nirlaba; b. adit, merata dan terjangkau; c. transparan dan akuntabel; dan d. tepat sasaran. Pasal6 Sasaran BPMKS yaitu untuk penduduk Kota Surakarta yang bersekolah di
Kota Surakarta. BAB 1Il JENIS, KEPEMILIKAN,PERUNTUKANDAN PERSYARATANPERMOHONAN KARTU Pasal 7 Bagian Kesatu Jenis Kartu. Kepemilikan dan Peruntukan (I) Kartu BPMKS meliputi 3 (tiga) jenis kartu yaitu: a. kartu silver; b. kartu gold; c. kartu platinum. (2) Kepemilikan ...
-6(2) Kepemilikan Kartu BPMKS ditentukan sebagai berikut: a. kartu silver dimiliki oleh siswa yang bersekolah dijenjang SD/MI Negeri dan SMP/MTs Negeri; b. kartu gold dimiliki oleh siswa yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang bersekolah di jenjang SD/ MI dan SMPI MTs Swasta, SDLB, SMPLB, SMALB negeri dan swasta serta subsidi bagi siswa yang miskin atau tidak mampu yang bersekolah di jenjang SMA/SMK/MA negeri dan swasta; c. kartu platinum diperuntukan bagi siswa yang berasal dad keluarga 1T;liskinatau tidak mampu yang bersekolah di 3D plus dan 8MP plus, siswa plus, serta 10% (sepuluh persen) siswa miskin atau tidak mampu berprestasi yang bersekolah di SMP, SMA dan SMK Negeri. (3) Peruntukan kartu BPMKS sebagai berikut: a. kartu silver diperuntukan bagi bantuan pemenuhan BOSP bagi siswa SD/MI negeri dan SMP/MTs negeri; b. kartu gold diperuntukan bagi subsidi pemenuhan BOSP bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs swasta, SDLB, SMPLB, SMALB negeri dan swasta, serta subsidi pemenuhan BOSP bagi siswa SMA/SMK/MA negeri dan swasta; dan e. kartu platinum diperuntukan bagi bantuan pemenuhan BOSP dan BP bagi siswa 3D dan 8MP plus, siswa plus serta 10% siswa miskin atau tidak mampu yang berprestasi yang bersekolah di 8MP, SMA dan SMK negen. Bagian Kedua Persyaratan Permohonan Kartu Pasal8 (1) Persyaratan untuk memiliki kartu silver ditentukan sebagai berikut: a. foto copy KKpemohon yang telah disahkan Lurah setempat; b. surat keterangan seeara kolektif dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa siswa yang bersangkutan adalah peserta didik aktif di sekolah terse but; dan c. pas foto siswa ukuran 2 x 3 em sebanyak 2 lembar. (2)
Persyaratan untuk memiliki kartu gold dan platinum, ditentukan sebagai berikut: a. pemohon termasuk dalam daftar penduduk miskin sesuai Keputusan Walikota tentang Penetapan Jumlah Penduduk Miskin dan/atau memiliki kartu Pelayanan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) Gold/Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)dari Lurah setempat; b. bagi pemohon yang melampirkan SKTM dari Lurah ditindaklanjuti dengan kunjungan ke rumah (home visit) oleh petugas daTi sekolah; c. foto copy KK yang telah disahkan Lurah setempat; d. surat keterangan seeara kolektif dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa siswa yang bersangkutan adalah peserta didik aktif di sekolah terse but; dan e. pas foto siswa ukuran 2 x 3 em sebanyak 2 lembar.
(3) Persyaratan untuk memiliki kartu gold bagi siswa sekolah luar biasa, ditentukan sebagai berikut: a. foto copy ...
-7a. fotD copy KK pemohon yang telah disahkan Lurah setempat; b. surat keterangan secara kolektif dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa siswa yang bersangkutan adalah peserta didik aktif di sekolah terse but; dan c. pas fota siswa ukuran 2 x 3 em sebanyak 2 lembar. BABIV PEMANFAATAN,PENGELOLAANDAN BESARAN BANTUAN Bagian Kesatu Pemanfaatan Pasal 9 (1) Pemanfaatan dana BPMKS bagi SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB yaitu sebagai pendarnping BOS dengan mengacu pada ketentuan BOS. (2) Pemanfaatan dana BPMKS bagi subsidi bantuan BOSP.
SMA/SMALB/MA/SMK
yaitu
sebagai
(3) Pemanfaatan dana BPMKS bagi sekolah plus, siswa plus dan 10% (sepuluh persen) siswa miskin atau tidak mampu berprestasi yang bersekolah di 8MP negeri, SMA negeri dan SMK negeri yaitu sebagai pendamping BOS, BOSP, dan BP siswa. Pasal 10 (1) Komponen BOSP SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMALB/MA /SMK meliputi: a. alat tulis sekolah; b. bahan dan alat habis pakai; c. claya dan jasa; d. pemeliharaan dan perbaikan ringan; e. transportasi; f. konsumsi; g. pembinaan siswa; h. penyusunan evaluasi dan pelaporan; 1. kegiatan siswa; J. kegiatan event kota; k. buku pelajaran; 1.
alai peraga;
m. pelaksanaan dan evaluasi kegiatan belajar mengajar; n. penataran/ diklat; dan o. pembayaran honorarium bulanan guru honorer kependidikan honorer.
dan
tenaga
(2) BP sekolah plus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi biaya pengadaan seragam dan perlengkapan sekolah;
Bagian Kedua ...
-8 Bagian Kedua Pengelolaan Pasa! 11 (1) Pengelolaan dana BPMKS sepenuhnya boleh dilimpabkan ke pihak lain.
dilakukan oleh sekolah dan tidak
(2) Kegiatan sekolab yang dibiayai dari dana BPMKS dicantumkan dokumen RKAS. (3) Pertanggungjawaban dana BPMKS dilakukan sepenuhnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
dalam
oleh sekolah
Bagian Ketiga Besaran Pasa! 12 (1) Besaran bantuan bagi peserta ditentukan sebagai berikut: a. jenjang SDj MI negeri b. jenjang SMPjMTs negeri
Program BPMKS, pemilik kartu
(2) Besaran bantuan bagi peserta program ditentukan sebagai berikut: a. jenjang SDj MI swasta b. jenjang SDLB negeri dan swasta c. jenjang SMPjMTs swasta d. jenjang SMPLB negeri dan swasta e. jenjang SMAjSMKjMAnegeri dan swasta f. jenjang SMALBnegeri dan swasta
silver
Rp. 7.000,-jsiswajbulan Rp.47.000,-jsiswajbulan BPMKS, pemilik kartu
gold
Rp. 34.500,-jsiswajbulan Rp. 34.500;-jsiswajbulan Rp.68.000,-jsiswajbulan Rp.68.000,-jsiswajbulan Rp. 57.500,-jsiswajbulan Rp.90.000,-jsiswajbulan
(31 Besaran bantuan bagi peserta program BPMKS, pemilik kartu platinum ditentukan sebagai berikut: Rp. 44.500,-jsiswajbulan a. jenjang SD negen Rp. 97.000,-jsiswajbulan b. jenjang SMP negeri Rp.270.000,-jsiswajbulan c. jenjang SMAjSMK negeri dengan rincian sebagai berikut: 1)untuk BOSP: Rp. 7.000,-jsiswajbulan a) jenjang SDjMI Rp. 47.000,-jsiswajbulan b) jenjang SMPj MTs Rp. 190.000,- jsiswajbulan c) jenjang SMAjSMKjMA 2)untuk BP: Rp.37.500,-jsiswajbulan a) jenjang SD Rp.50.000,-jsiswajbulan b) jenjang SMP Rp.80.000,-jsiswajbulan c) jenjang SMAjSMK Pasa! 13...
-9Pasal 13 (1) Perubahan besaran dana BPMKS sebagaimana dimaksud daJam Pasal 12 ayat ยท(1),ayat (2), dan ayat (3) disesuaikan dengan besaran dana BOS yang disalurkan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. (2) Perubahan besaran Dana BPMKS sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
dimaksud
pada ayat (1)
BABV MEKANISMEPERMOHONANDAN MASABERLAKUKARTU Pasal 14 (1) Mekanisme permohonan kartu sebagai berikut: a. orang tua siswa mengajukan permohonan penerbitan kartu kepada Kepala Sekolah yang dibuktikan dengan memberikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; b.sekolah melakukan verifikasi persyaratan untuk kemudian diteruskan kepacta Tim Verifikasi Kepesertaan dilengkapi dengan data-data pendukung administrasi yang telah ditentukan dan apabila berkas permohonan tidak memenuhi syarat dikembalikan sectangkan yang memenuhi syarat akan diproses lebih lanjut; c. Dinas Dikpora meneruskan data dan rekapitulasi pengajuan penerbitan kartu ke BPMPT; d. BPMPT menerbitkan kartu berdasarkan data yang sudah terverifikasi sesuai pengajuan dari Dinas Dikpora dan dikembalikan ke sekolah untuk diselesaikan proses administrasinya melalui Dinas Dikpora; e, sekolah menyerahkan kartu kepada pemohon; f. bagi pemohon kartu gold dan kartu platinum yang melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh Tim Verifikasi Kepesertaan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Sinergitas Data Kemiskinan untuk dil?-ksanakan verifikasi ulang; g. keputusan dari hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf g diberikan kepada Tim Verifikasi Kepesertaan digunakan sebagai penentu penerbitan kartu BPMKS; h, proses penerbitan kartu BPMKS dan pembayaran dana BPMKS tidak menunggu hasil verifikasi ulang; 1. apabila timbul keputusan dari hasil verifikasi ulang bahwa pemohon dan atau pemilik kartu tidak memenuhi persyaratan maka Tim Verifikasi Kepesertaan mencabut Kartu BPMKS yang telah diterbitkan; J. pencabutan Kartu BPMKS berlaku mulai setelah hasil verifikasi ulang diterima oleh Tim Verifikasi Kepesertaan. (2) Penerbitan kartu bagi siswa yang alih jenjang pendidikan maupun yang hilang atau rusak, diusulkan oleh sekolah kepada Dinas Dikpora berdasarkan kartu yang telah diperoleh sebelumnya, sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1). PasaI15.,.
- 10 Pasal 15 (1) Masa berlaku kartu yaitu selama siswa yang bersangkutan masih bersekolah sesuai jenjangnya di Kota Surakarta dan berstatus sebagai penduduk Kota Surakarta. (2) Peruhahan jenis kartu disesuaikan dengan peralihan jenjang dan atau disesuaikan dengan Keputusan Walikota tentang Penetapan Jumlah Penduduk Miskin. (3) Pencabutan Kartu BPMKS jenis Gold dan Platinum dilakukan jika pemegang kartu tidak termasuk dalam kategori siswa miskin berdasarkan verifikasi ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j. BAB VI MEKANISMEPENCAlRANDANA Pasal 16 (1) Mekanisme pencairan dana BPMKS ditentukan sebagai berikut: a. untukjenjang SMP dan Pendidikan Menengah yaitu: 1) sekolah mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Dikpora disertai proposal pencairan dana BPMKS sesuai jumlah siswa pemilik kartu BPMKS yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah dilampiri dengan fotokopi kartu BPMKS; 2) Dinas Dikpora melalui Tim Verifikasi Proposal melakukan verifikasi dan validasi atas proposal yang diajukan oleh sekolah; 3) Dinas Dikpora menyampaikan surat permohonan pencairan dana BPMKS ke DPPKAdan DPPKAmelakukan verifikasi atas permohonan pencairan dana BPMKS dari sekolah; 4) Bendahara PPKD mengajukan pencatran dana BPMKS yang dilengkapi dengan: a) Keputusan Walikota ten tang Penerima BPMKS; b)proposal yang sudah diverifikasi disertai lembar verifikasi yang sudah ditandatangani oleh tim verifikasi proposal lengkap dengan nama dan diketahui oleh pejabat yang ditunjuk; c) surat kuasa secara kolektif dari siswa kepada sekolah untuk menerima dana hibah BPMKS; d) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); e) berita acara penyerahan dana hibah sebagai perangkat pengajuan SPP-LS; D pakta integritas; g) kuitansi pembayaran dana BPMKS yang dicairkan dan diterima oleh sekolah. b. untukjenjang SDjMljSDLB yaitu: 1) sekolah mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Dikpora dan Kepala UPTD disertai proposal pencairan dana BPMKS sesuai jumlah siswa pemilik kartu BPMKS yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah; 2) Dinas Dikpora melalui Tim Verifikasi Proposal melakukan verifikasi dan validasi atas proposal yang diajukan oleh sekolah; 3) Dinas ...
- 11 3) Dinas Dikpora menyampaikan surat permohonan pencairan dana BPMKS ke DPPKA dan DPPKAmelakukan verifikasi atas permohonan peneairan dana BPMKS dari sekolah; 4) Bendahara PPKD mengajukan peneairan dana BPMKS yang dilengkapi dengan: a) Keputusan Walikota tentang Penerima BPMKS b) proposal yang sudah diverifikasi disertai lembar verifikasi yang sudah ditandatangani oleh tim verifikasi proposallengkap dengan nama dan diketahui oleh pejabat yang ditunjuk; c) surat kuasa secara kolektif daTi siswa kepada sekolah un tuk menerima dana hibah BPMKS; d) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); e) berita acara penyerahan dana hibah sebagai perangkat pengajuan SPP LS; f) pakta integritas; g) kuitansi pembayaran dana BPMKS yang dieairkan dan diterima oleh sekolah. 5) Dana BPMKS oleh bendahara PPKD ditransfer ke rekening masingmasing Sekolah. (2) Pengajuan dilakukan a. periode b. periode
proposal peneairan dana BPMKS dalam 1 (satu) tahun anggaran 2 (dua) kali yaitu: 1 (pertama) bulan Januari sampai dengan Juni; dan 2 (kedua) bulan Juli sampai dengan Desember.
(3) Peneairan dana BPMKS dilakukan per sekolah dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) dan dilaksanakan secara triwulanan dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu: a. triwulan kesatu, bulan Januari sampai dengan Maret; b. triwulan kedua, bulan April sampai dengan Juni; c. triwulan ketiga, bulan Juli sarnpai dengan September; d. triwulan keempat, Oktober sampai dengan Desember. BAB VII LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN Pasal 19 (1) Sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pemanfaatan dana BPMKS yang diterimanya seeara formal dan material setiap 3 (tiga) bulan sekali. (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. laporan penggunaan BPMKS; b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa dana BPMKS yang diterima telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan. (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Dikpora untuk ...
- 12 untuk diteruskan kepada Kepala DPPKA paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan April untuk triwulan I, tanggal 10 (sepuluh) bulan Juli untuk triwulan 11,tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober untuk triwulan Ill, dan tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya untuk triwulan IV atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan dana BPMKS apabila terjadi keterlambatan pembayaran. (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dibuat dalam rangkap 3 (tiga), asH untuk DPPKA dan tembusan untuk sekolah dan Dinas Dikpora. (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh Sekolah selaku obyek pemeriksa dibuat rangkap 2(dua) asli, untuk sekolah dan tembusan untuk Dinas Dikpora. (6) Sekolah berkewajiban menyelesaikan administrasi pemanfaatan dana BPMKSpada akhir Desember. (7) Pemanfaatan dana BPMKS untuk belanja modal bagi sekolah negeri dicatat sebagai aset sekolah. BABVIII KETENTUANPERALIHAN Pasa120 (11 Penerbitan kartu BPMKS baru sebagai pengganti kartu BPMKS yang lama merujuk pada masa berlaku kartu BPMKS sebelumnya yang dimiliki peserta dan berdasarkan hasil Tim Verifikasi Kepesertaan dan Tim Koordinasi Sinergitas Data Kemiskinan. (2) Untuk penerbitan kartu BPMKS periode Juli - Desember 2012 dilakukan verifikasi ulang bagi keseluruhan pemohon kartu BPMKS. BABIX KETENTUANPENUTUP Pasal 21 Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Nomar 6-B Tahun 2011 tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal22 Hal-hal yang terkait dengan Peraturan Walikota ini sepanjang pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
mengenai teknis
Pasal23 ...
- 13 Pasal23 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Surakarta.
~O,"
Ditetapkan di Surakarta pada tanggal \~ ,M\
WALIKOTA SURAKARTA.~
v
Diundangkan di Surakarta pada tall" jllll ~O\~
BUD! SUHARTO
BERlTA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN
~O\~NOMOR
."
