BUPATI TULT'ITGAGUIfG PROVINSI JAWA TIMUR
PERATI'RAT EUPATI TULI'TCAGUTG IfOfOR rS TAIIIIf, 2015 TEITTAI|O TATA CARA PEIBAGI J| DAI{ PETETAPAII RII|CIAT DAIIA DESA AETIAP DESA KABT'PATETT TI'LUITGAOT'ITG TAHUT AI|GGARAII 2O1t DENGAN RAHilAT TI'IIAN YANG MAIIA ESA BT'PATI TT'LT'ITGAGUI| G,
Menimbang
: a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2O14 tentang tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belania Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten T\.rlungagung Tahun Anggaran 2O I 5;
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2OL4 tentang
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
Desa 2OL4
Nomor 7 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahlun 2OL4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O15 (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 259 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2O15 (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 44 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa (I-embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan tcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 4. Peratura:r Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (tcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
tr '{.
-25. Peraturan Presiden Nomor 5O Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2O14 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dhn Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 297);
8.
Menetapkan
:
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 3 Seri A);
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2015. Pasal
I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: l. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempet berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, berwenang
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu plranglat Desa sebad+i unsur 4. 5.
penyelenggara Pemerintahan Desa. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Pasal 2
Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten T\rlungagung Tahun Anggaran 2O15 sebagaimana tercantum dalam l"ampiran ini yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(,M
-3Pasal 3
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara merata dan berkeadilan
(1)
dengan mengunakan pembagran : a. Pagu Alokasi Dasar yaitu pembagian yang diberikan
b.
secara merata kepada seluruh desa sebesar 9oo/o (sembilan puluh perseratus) dari pagu Dana Desa; Pagu Alokasi Bagian Formula yaitu pembagian yang diberikan berdasarkan variabel kepada seluruh Desa sebesar 107o (sepuluh perseratus) dari pagu Dana Desa.
Dana Desa berdasarkan Pagu Alokasi Bagian Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengunakan Variabel sebagai berikut : a. jumlah penduduk; b. angka kemiskinan; c. luas wilayah; dan d. indeks kesulitan geografi s. (3) Besaran bobot setiap variabel sebagaimana dimaksud ayat (21ditentukan sebagai berikut : a. jumlah penduduk dengan bobot variabel 25yo (dua puluh lima perseratus); b. angka kemiskinan dengan bobot variabel 35oh (tiga puluh lima perseratus); c. luas wilayah dengan bobot variabel lOo/o (sepuluh perseratus); dan d. indeks kesulitan geografis dengan bobot variabel 30% (tiga puluh perseratus). (2) Pembagian
Pasal 4 (1) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 huruf a, huruf b, dan huruf c bersumber dari Menteri Keuangan. (21
Indeks tingkat kesulitan geografis setiap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Desa ayat (2) huruf d
mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pasal 5
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten
T\rlungagung Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara: gr = {O,25 * ZLI+ (O,35 * Z2l+ (O,1O * ?31 + (O,3O * Al Keterangan: = Dana Desa setiap Desa Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan Z2 = iasiojumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan 23 = iasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten Yang bersangkutan 24 = rasiolfC setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten yang bersangkutan
W
-4Pasal 6 (1)
Penyaluran Dana Desa dilakukan
melalui
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7
(2) Pemindahbukuan
(tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah. (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap: a. tahap I pada bulan April sebesan 407o (empat puluh perseratus); b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 407o (empat puluh perseratus); dan c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 207o (dua puluh perseratus). {4) Penyaluran Dana Desa tahap Desa menyampaikan: a. APBDesa; dan
I dilakukan
setelah Kepala
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya. (5) Penyaluran Dana Desa tahap
II dilakukan setelah Kepala
Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I. (6)
Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.
Pasal 7
Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pasal 8 Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, meliputi: a. pemenuhan kebutuhan dasar; b. pembangunan sarana dan prasarana desa; c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pasal 9
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
nff v
-5Pasal 10 Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target, RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yarLg diantaranya dapat meliputi: a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa; b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; c. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; d. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; e. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; f. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan g. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa. Pasal
11
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi ,A.
Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi: a. pendirian dan pengembangan BUM Desa; b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa; c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa; d. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; e. pengembangan Desa Wisata; dan
f.
pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
Pasal
12
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
a. rumput laut; b. hutan milik Desa; dan e. pengelolaan sampah. Pasal
13
Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk
Pemberdayaan Masyarakat
Desa terutama untuk
penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup: a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa; b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya; c. c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; e. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
tr
-6f.
peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui: l) kelompok usaha ekonomi produktif; 2) kelompok tani; 3) kelompok masyarakat miskin; 4l kelompok nelayan; 5) kelompok pengrajin;
Pasal 14
Pengelolaan keuangan
desa dikelola sesuai
dengan (satu) tahun ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 tanggal dengan 1 sampai mulai Januari terhitung €rnggaran 31 Desember.
Pasal 15 Pengelolaan dana desa yang berkaitan dengan pengadaan barang / jasa dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Pasal
16
Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti
(1)
dimaksud. (3)
Pengeluaran APBDesa
kas desa yang mengakibatkan
tidak
peraturan desa
beban dapat dilakukan sebelum rancangan tentang APBDesa ditetapkan menjadi
peraturan desa. (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal
16
(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa
semester I dan semester II kepada Bupati.
laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
(2) Penyampaian
ketentuan:
I
paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran betjalan; b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. a. Semester
tr
-t-
Pasal 17 (1)
Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/ atau
laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya. (2) Penundaan sebagaimana ayat I dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/ ata"u laporan realisasi penggunaan semester sebelumnYa. (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar. (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa. (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ' prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati. (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan dengan pengundangan Peraturan Bupati ini Kabupaten menlmpatkannya dalam Berita Daerah T\rlungagung
Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 14 APril 2015 BUPATI
di Tulungagung l.l April 2015 DAERAH
v
Pembina Utama NIP. 19590919 199003 1006
Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2015 Nomor 15
,1,
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR TANGGAL
: I5
,
TAHUN 2015 2oLs
T1 APR
RIIICIAII DAIIA DESA KABI'PATEIT TI'U'TGAGI'XG TAHI'IT AIT(X}ARAIT 2015 KODE
KECAMATAN
NO
DESA
DANA DESA
I
2
3
4
5
o22 BOYOLANGU
oo1
WAJAK KIDUL
oo2
SANGGRAHAN
oo3
PUCUNGKIDUL
004 00s o06 oo7 008 o09 010 011
BOYOLANGU NGRANTI
ot2 013 014
015 016 o17
o32 KEDUNGWARU
001
oo2 003 o04 005 006 oo7 008 009 010 011
ot2 013 o14 015 016
ot7 or8
o42 NGANTRU
KENDALBULUR BONO WAUNG
MOYOKETEN WA.IAK I,OR KARANGRBJO
KEPUH TANJUNGSARI SERUT BE.JI
soBoNToRo GEDANGSEWU PI.oSOKANDANG TUNGGULSARI RINGINPITU LODERESAN
BULUSARI BANGOAN BORO TAPAN
RE"IOAGUNG
KEDUNGWARU PLANDAAN KETANON TAWANGSARI MANGUNSARI
WINONG MA^JAN
019
SIMO GENDINGAN NGUJANG
oo1
PAKEL
oo2
PUCUNGLOR SRIKATON PADANGAN BANJARSARI PULERE.JO
oo3
004 oo5 oo6 oo7 oo8 009 010 011 o12 013
BENDOSARI NGANTRU
MOJOAGUNG BATOKAN
KEPUHRE.'O POJOK PINGGIRSARI
148.883.693 145.250.559 L45.842.425 148.503.209 147.391.O53 150.218.307 158.250.854 153.r82.862 145.615.483 146.3LO.446 L47.792.234 t48.642.744 152.518.063 149.781.150 150.499.907 t57.626.767 153.024.785 160.054.893 156.800.670 156.204.806 t47.600.127 t47.943.696 154.695.738 r47.963.625 t54.O94.1O2 161.368.088 149.580.866 t47.929.3L2 158.740.003 t47.952.835 153.O70.83s 143.486.933 160.432.664 r83.621.O75 156.754.702 t44.820.342
t47.997.450 146.703.345 154.707.653 r54.529.573 153.178.955 148.086.813 15r.722.480 146.908.768 t44.762.729 148.295.009 r50.382.47r r54.229.5r3 150.055.726
tr
1
2
o52 KAUMAN
oo1
oo2 oo3 004 oos o06 oo7 008 009 o10
062 PAGERWOJO
072 SENDANG
4
3
BOLORBJO KAUMAN BALERE.'O BATANGSAREN PANGGUNGRE.JO
KAI,ANGBRET SIDORBJO
150.923.785 r45.99r.O42 t47.337.735 153.807.921 148.708.781 143.919.800
PUCANGAN
L46.256.2rr t47.O6t.32t t46.946.477 147.5t6.460
otl
KATES
160.365.083
ot2
BANARAN
o13
JATIMULYO
t48.r27.674 r48.576.r77
oo1
WONORE"IO
oo2 003 004 oo5 oo6
KEDUNGCANGKRING
oo7 008 o09
PAGERWo.JO
010 011
GONDANGGUNUNG GAMBIRAN
168.869.463 t49.992.617 L6L.629.O25 150.020.059 16L.432.532 r53.622.132 t45.984.O28 154.450.586 156.233.918 L55.729.923 150.034.223
ool
KEDOYO
t74.686.34r
oo2 oo3 004 005 006
NGLUTUNG
153.095.287 150.884.462 r50.456.800
MOIOSARI KARANGANOM
MULYOSARI SEGAWE SAMAR
PENJOR KRADINAN SIDOMULYO
TAI,ANG KROSOK DONO
t51.1r2.487
TUGU
151.083.375 152.639.104 180.97L.752 r47.O24.65L 164.106.883 t67.959.363
oo7
PICISAN
oo8 oo9 010
IiIYAWANGAN SENDANG NGLURUP
011 lcBcpn o82 KARANGRE.IO
5
001
BUNGUR
oo2 ISABADAN oo3 lsurowryoxo oo4 ISEMBON
oos lsuxowloooo oo6 oo7
TANJUNGSARI
008 oo9
SUKODONO
GEDANGAN
KARANGRnJO
o10 lsuronnro 011 IPUNJUL o12 013
JELI TULUNGRB.IO
t55.757.846 151.311.933 r49.763.799
r42.r23.rL2 144.274.227 t49.906.725 L44.886.684 144.433.635 142.168.858 t46.7L6.460 153.137.755 14a.47a.263 149.686.850
f
I
2
092 GONDANG
001
oo2 oo3 004 005 006 oo7 oo8 o09 010 011 o12 o13 o14 015 016
SUMBERGEMPOL
SIDEM
150.288.651
SIDOMULYO
t48.648.771
BLENDIS Mo.JOARUM TIUDAN
150.980.721
SEPATAN MACANBANG
KIPING RnJOSARI BENDO NGRENDENG GONDANG
BENDUNGAN
001
SAMBIDOPLANG
L47.O89.O12
oo2 oo3 oo4 oo5
WATES
006 oo7
SAMBIJA.JAR PODORB.IO
148.819.040 153.379.638 145.851.542 144.581.853 r48.736.730 151.143.680
008 009 010 011 o12 013 014
DOROAMPEL JUNJUNG TAMBAKRAJO
ol5
r12 NGUNUT
NOTORE.IO
I45.708.704 r47.471.286 r49.794.42r 14r.536.891 t42.747.195 L46.786.657 144.952.653 145.725.305 r4a.0,62.046 r44.372.064 L42.42L.4t4 t4r.771.698 146.899.t64
KENDAL TAWING GONDOSULI DUKUH
WONOKROMO
018 019 o20
to2
D
149.193.049 157.354.155 145.048.048 145.891.O91
ot7
,
4
3
JARAKAN
MIRIGAMBAR TRENCENG
BENDILWUNGU
WONORE.JO
BENDIIJATI KULON BENDIIJATI WETAN
r52.t45.407 151.668.335 148.380.890 t54.263.287 r49.936.256 t46.705.O44
SUMBERDADI JABALSARI
L5L.OO7.423
t52.857.604
016 oL7
SAMBIROBYONG
154.496.451
BUKUR
146.442.27r
ool
KARANGSONO
oo2
SAMIR
oo3
KACANGAN
o04 005 o06 oo7 008 009 010 011 oL2 013 014 015 016
SELORE.JO
145.535.028 r43.776.518 148.393.225 r44.321.892 147.578.360 t46.926.533 143.748.298 r49.134.751 t45.869.225 148.795.048 178.665.148 144.930.557 153.183.926 r52.O99.687 151.594.034 L45.776.770 152.724.664 151.815.671
ot7 018
BALESONO PANDANSARI
SUMBERINGIN KUI,ON SUMBERINGIN KIDUL KALIWUNGU SUMBERF^IO WETAN
NGUNUT KALANGAN GILANG
SUMBERB.IO KULON PURWOREJO KROMASAN PULOSARI PUI.OTONDO
{
1
t22
2 PUCANGI,ABAN
RBJOTANGAN
KALIGENTONG SUMBERBENDO MANDING PANGGUNGUNI
t47.4rt.695
SUMBERDADAP DEMUK
149.135.O55
oo1
TENGGUR
oo2
PANJEREJO
003 oo4
KARANGSARI TUGU SUKOREIO WETAN
L54.4t5.796 r49.846.878 149.110.875 148.913.713 133.200.216 r43.r22.5r7 r50.679.74r r53.344.938
PUCANGI,ABAN
oo2
KALIDAWE
oo3 004
PANGGUNGKAI.AK
oo5 oo6 oo7 oo8 009 010 011
152
KALIDAWIR
BESUKI
JATIDOWO BANJARE"IO
TANEN SUMBERAGUNG BLIMBING
157.430.817
t66.lLO.4l2 150.003.961
013
PAKISRE.JO TEGALRB.TO
t54.470.716 144.835.868 r52.496.246
ot4
ARIYOJEDING
149.538.651
015 016
TENGGONG BUNTARAN
t47.275.745 t52.34L.727
oo1
KALIBATUR
oo2 003 oo4 005 006 oo7 008 009 010 011
RBJOSARI
KARANGTALUN
17r.578.960 r6t.967.198 145.941.472 147.460.034 150.237.47L
BAI{ru URIP
147.953.931
ot2
SALAKKEMBANG
013 014 015 016
NGUBALAN
ot7
PAGERSARI
oo1
BESOLE
oo2 oo3 oo4 00s oo6 oo7 oo8 009 010
TANGGULWEI.AHAN
ot2
t42
5
t57.631.443 150.752.399 145.850.830 146.709.177 r49.869.252 t46.727.472
oo1
oo5 oo6 oo7 oo8 009
r32
4
3
RE.JOTANGAN
SUKORBJO KUION KALIDAWIR
WINONG JOHO PAKISA.JI
JABON TUNGGANGRI
DOMASAN TANJUNG BETAK
BESUKI KEBOIRENG TANGGUI.,:TURUS
SEDAYUGUNUNG
TANGULKUNDUNG WATES KROYO SITOYOBAGUS TULUNGRE.IO
t52.505.27r 156.793.730 146.886.347 r47.966.424 144.7t9.543 143.934.451 L47.403.059 147.103.94s t46.674.725 158.203.034 153.610.86s
t62.749.344 r47.297.838 148.032.520 t4a.439.678 r47.665.016 t47.437.983 147.958.055 t43.982.282 r47.556.493 t44.O9L.828
tr
2
1
162 CAMPURDARAT
172
BANDUNG
t82 PAKEL
4
3
5
001
NGEI,ITRONG
158.421.108
oo2
GEDANGAN
747.t27.gtl
003
SAWO
004 oo5
GAMPING
148.116.200 149.183.870
CAMPURDARAT
t55.64t.728
o06 oo7 oo8 oo9
WATES
165.871.632
PELEM
t59.r34.r72
Po.JOK TANGGUNG
158.071.577 151.519.719
oo1
NGLAMPIR
149.O37.735
oo2 oo3 004 oo5 oo6 007
TALUN KI.JLON
148.918.967 147.7t5.745 141.884.385 t40.907.418 153.501.394 143.053.035
008
BANDUNG
oo9
MERGAYI,J
010
SEBALOR
oll
SUKOHAR"IO
ot2
SOKO
013 014 015 016 o17 018
SINGGIT
oo1
SAMBITAN
oo2 003 o04 oo5 006 oo7 oo8 oo9 o10 011 o12 013 o14
BONO
ol5
BANGUNJAYA
016
NGRANCE
ot7
GEBANG
018
GESIKAN
019
GEMPOLAN
BANTENGAN
KEDUNGWILUT SUWARU NGUNGGAHAN
SURUHAN KIDUL
NGEPEH SURUHAN LOR
BULUS KESAMBI GANDONG
141.194.390 142.322.869 r47.911.640
rst.215.428 r47.192.508 142.470.693 t42.92A.234 143.707.436 144.958.028 t48.973.200 r44.L80.226
DUWET
t44.380.248 r47.973.596 142.279.689 t47.497.2r5
TAMBAN
148.489.591
NGEBONG
BANGUNMULYO
t46.637.776 t47.068.47L 150.873.354 142.956.816 t46.755.715 142.37L.840 t47.947.258
KASREMAN
143.476.501
SANAN
146.756.932 r45.975.247
SUKOAI,IYAR
SODO GOMBANG
PAKEL SUWALUH
PECUK
L47.320.571 t45.446.877 171.755.195 148.453.381
Y
1
192
2 TANGGUNGGUNUNG
4
3
oo1
KRESIKAN
oo2
JENGLUNGHARJO
oo3
NGRE.IO
004 005 o06 oo7
TANGGUNG GUNUNG NGEPOH TENGGARF^IO PAKISRF^IO
Total BT'PATI
a
5
153.832.193 161.191.893 r50.392.474 153.121.684
t48.973.489 t47.64t.752 r57.889.570
3a.642.240.OOO
h
