RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 3/PUU-XIV/2016 “Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Sebagai Dokumen Yang bersifat Rahasia”
I. PEMOHON 1. Agus Humaedi Abdillah (Pemohon I); 2. Muhammad Hafidz (Pemohon II); 3. Solihin (Pemohon III); 4. Chairul Eillen Kurniawan (Pemohon IV). Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon. II. OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materiil Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008). III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Penjelasan para Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah
Konstitusi
adalah
melakukan
pengujian
Undang-Undang
terhadap UUD 1945; 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:
1
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang a quo.
IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”. 2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya UndangUndang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai pekerja perusahaan masing-masing di Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang.
2
4. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan secara konstitusional oleh berlakunya Pasal 2 ayat (4) UU 8/2014 yang mana pasal a quo dijadikan dasar hukum penerbitan Surat Edaran Nomor B.20/PPK/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang isinya mengkualifikasikan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagai dokumen yang bersifat rahasia sesuai dengan kepatutan dan kepentingan umum.
V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN Pengujian Materiil UU 14/2008 : Pasal 2 ayat (4): “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.”
B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945. 1. Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 2. Pasal 28F: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan infromasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
3
VI. ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan berwenang menerbitkan Nota Pemeriksaan sebagai hasil dari pemeriksaan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan dan ditujukan kepada pengusaha, untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, baik yang mempunyai akibat hukum pidana maupun perdata; 2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 7/PUU-XII/2014 tanggal 4 November 2015, pada pertimbangan hukumnya dalam paragraf [3.18] telah memberikan pertimbangan, yakni untuk menegakkan pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja/ buruh, pengusaha, dan pemberi pekerjaan, pekerja/ buruh dapat meminta pelaksanaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan dimaksud ke Pengadilan Negeri setempat; 3. Bahwa menurut para Pemohon, hak pekerja/ buruh sekaligus para Pemohon yang telah dinyatakan tegas dalam Putusan Mahkamah Nomor 7/PUU-XII/2014 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor B.20/PPK/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang isinya mengkualifikasikan Nota
Pemeriksaan
Pegawai
Pengawas
Ketenagakerjaan
sebagai
dokumen yang bersifat rahasia sesuai dengan kepatutan dan kepentingan umum; 4. Bahwa Surat Edaran Nomor B.20/PPK/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 menggunakan Pasal 2 ayat (4) UU 8/2014 sebagai dasar hukumnya sehingga Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dikualifikasikan sebagai dokumen yang bersifat rahasia; 5. Bahwa
Nota
Pemeriksaan
Pegawai
Pengawas
Ketenagakerjaan
merupakan bagian dari informasi publik, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 UU 14/2008 yang menyatakan: 4
“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undangundang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”; 6. Bahwa menurut para Pemohon, sebagai bagian dari informasi publik, Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sepanjang terkait
dengan
pelanggaran
letentuan
perundang-undangan
ketenagakerjaan yang berakibat hukum perdata, maka tidaklah dapat dikualifikasikan
sebagai
informasi
publik
yang
bersifat
rahasia,
sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008, sebab Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang berakibat hukum perdata tersebut tidak dapat dianggap sebagai bagian dari informasi publik yang dapat membahayakan negara; 7. Bahwa sebagai bagian dari hak para Pemohon sekaligus pekerja/ buruh sebagaimana diatur Pasal 28F UUD 1945, tidak diperkenankannya para Pemohon sekaligus pekerja/ buruh untuk memiliki Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang bukan berakibat hukum pidana dari badan publik, yaitu Dinas Tenaga Kerja, merupakan pelanggaran terhadap kepastian hukum para Pemohon sekaligus pekerja/ buruh,
yang
Ketenagakerjaan
mana
Nota
Pemeriksaan
Pegawai
Pengawas
yang bukan berakibat hukum pidana secara nyata-
nyata tidak dijalankan oleh pengusaha, sehingga sifat rahasia terhadap Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang bukan berakibat hukum pidana, haruslah dikecualikan untuk meberikan jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum para Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
5
VII. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang meniadakan hak seseorang untuk mendapatkan informasi publik yang merupakan sebuah syarat dalam proses penegakkan hukum; 3. Menyatakan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang meniadakan hak seseorang untuk mendapatkan informasi publik yang merupakan sebuah syarat dalam proses penegakkan hukum; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
6
