DOKUMEN TAMBAHAN NOTA KEUANGAN DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
REPUBLIK INDONESIA
Dokumen Tambahan NK dan RAPBN 2009
DOKUMEN TAMBAHAN NOTA KEUANGAN DAN RAPBN TA 2009 Pendahuluan Pada tahun anggaran 2009 Pemerintah bertekad untuk memenuhi amanat konstitusi dalam pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen, meskipun dalam kondisi anggaran yang masih sangat terbatas. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 13 Agustus 2008 tentang alokasi dana pendidikan membuat postur RAPBN 2009 berubah. Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2009 yang telah diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat disusun berdasarkan postur RAPBN 2009 sebelum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan sebelum dimutakhirkan dengan perkembangan yang terkini. Oleh karena itu, Pemerintah menyampaikan Dokumen Tambahan Nota Keuangan dan RAPBN 2009 yang konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan pemutakhiran asumsi harga minyak. Namun demikian, penyusunan RAPBN tahun 2009 tetap tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009. Dalam RPJM 2004-2009 telah ditetapkan 3 (tiga) agenda yang ingin dicapai, yaitu (i) Agenda Aman dan Damai, (ii) Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, serta (iii) Agenda Adil dan Demokratis. Berkaitan dengan hal itu, tema pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2009 adalah Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan. Sementara itu, prioritas program adalah: (i) Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan; (ii) Percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi; dan (iii) Peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi, pertahanan dan keamanan dalam negeri.
1
Dokumen Tambahan NK dan RAPBN 2009
RAPBN tahun 2009 di samping disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009 dan upaya maksimal untuk memenuhi anggaran pendidikan sesuai konstitusi, RAPBN 2009 juga didasarkan pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang telah disepakati antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat pada Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2009.
Penyesuaian Kerangka Makro RAPBN 2009 Berkaitan dengan kerangka ekonomi makro, kondisi ekonomi dalam negeri dalam tahun 2009 tidak terlepas dari perkembangan mutakhir lingkungan ekonomi global, terutama kecenderungan penurunan harga minyak dunia. Pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan global dalam tahun 2009 diperkirakan masih diliputi ketidakpastian. Kondisi pasar minyak dunia masih diliputi ketidakpastian yang tinggi. Harga minyak yang cenderung menurun belakangan ini masih sulit diperkirakan. Ketidakpastian yang berasal dari masalah geopolitik dapat menyebabkan harga minyak berfluktuasi. Dalam semester pertama tahun 2008, harga minyak melonjak mencapai USD147 per barel. Namun, pada bulan Juli dan awal Agustus tahun 2008, harga minyak merosot menjadi di bawah USD115 per barel. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah mengusulkan asumsi tingkat harga minyak mentah Indonesia untuk tahun 2009 adalah sebesar USD100 per barel. Harga ini masih dalam cakupan harga yang disepakati DPR, yaitu antara USD95 - USD120 per barel. Pilihan harga minyak rata-rata USD100 per barel pada tahun 2009, mencerminkan perkembangan terakhir pergerakan harga minyak dunia dan berbagai proyeksi yang paling mutakhir. Meskipun demikian, penting bagi pemerintah untuk menjaga APBN dari risiko gejolak harga minyak ke atas yang dapat terjadi seperti yang terlihat dalam kurun waktu 18 bulan terakhir. Asumsi tingkat harga minyak USD100 per barel, dengan demikian juga disertai dengan
2
Dokumen Tambahan NK dan RAPBN 2009
penyediaan cadangan anggaran risiko fiskal untuk penutupan kemungkinan risiko kenaikan harga minyak di atas asumsi hingga sampai pada tingkat harga USD130 per barel. Penetapan anggaran untuk menutup risiko kenaikan harga minyak di atas asumsi sangat penting disebabkan APBN jauh lebih rawan terhadap tekanan harga minyak yang lebih tinggi dibanding jika harga minyak turun. Dengan demikian, kepercayaan terhadap RAPBN 2009 dapat terus terjaga sepanjang tahun 2009, pada saat bangsa Indonesia melaksanakan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden. Selain itu, parameter volume konsumsi BBM bersubsidi disesuaikan menjadi 36,8 juta kiloliter dari 38,8 juta kiloliter dalam buku Nota Keuangan dan RAPBN 2009. Sementara itu, lifting minyak mentah Indonesia pada tahun 2009 diharapkan dapat semakin ditingkatkan menjadi sebesar 950 ribu barel per hari. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2009 tetap diperkirakan sebesar 6,2 persen, atau sama dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 diperkirakan berasal dari peningkatan laju pertumbuhan investasi dan ekspor serta terpeliharanya konsumsi masyarakat. Perkiraan ini didukung oleh sejumlah kebijakan ekonomi sebagaimana yang tercantum dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 dan Paket UU Perpajakan baru. Paket Kebijakan Perpajakan khususnya Pajak Penghasilan diharapkan akan mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat, sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Dalam rangka mengendalikan tingkat inflasi, Pemerintah dan Bank Indonesia akan senantiasa meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pengelolaan kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil (sektoral). Di pihak lain, harga-harga komoditi global khususnya minyak bumi diperkirakan mulai menunjukkan kecenderungan menurun. Dengan kecenderungan tersebut dan koordinasi yang semakin baik, maka tingkat inflasi dalam tahun 2009 diperkirakan sebesar 6,5 persen. Perkiraan inflasi tahun 2009 tersebut berarti 3
Dokumen Tambahan NK dan RAPBN 2009
jauh lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun 2008 yang diperkirakan mencapai angka dua digit. Dalam rangka memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen sesuai amanat konstitusi, Pemerintah terpaksa menaikkan defisit sebesar Rp20,2 triliun. Dengan demikian defisit RAPBN 2009 akan mencapai 1,9 persen terhadap PDB. Pelonggaran defisit RAPBN 2009 dari 1,5 persen terhadap PDB menjadi 1,9 persen terhadap PDB masih dapat didanai baik melalui pinjaman dalam negeri, melalui tambahan penerbitan surat berharga, maupun pinjaman luar negeri. Penurunan tingkat inflasi, disertai dengan perkiraan meningkatnya surplus neraca pembayaran akan mendorong penguatan nilai tukar Rupiah menjadi Rp9.100 per dolar Amerika Serikat. Menurunnya tingkat inflasi dan penguatan Rupiah akan memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk memperlunak kebijakan moneternya. Akibatnya, suku bunga SBI 3 bulan dalam tahun 2009 diproyeksikan turun menjadi rata-rata 8,5 persen, lebih rendah dari proyeksi tahun 2008 sebesar rata-rata 9,1 persen.
Pokok-Pokok Besaran RAPBN 2009 Berdasarkan kerangka ekonomi makro tahun 2009 tersebut, dan sejalan dengan RKP tahun 2009 serta amanat konstitusi dalam anggaran pendidikan, besaran RAPBN tahun 2009 adalah sebagai berikut (lihat Tabel 1). -
Pendapatan negara dan hibah diperkirakan akan mencapai Rp1.022,6 triliun, atau meningkat Rp127,6 triliun (14,3 persen) dari APBN-P tahun 2008.
-
Belanja negara diperkirakan mencapai Rp1.122,2 triliun, atau naik Rp132,7 triliun (13,4 persen) dari APBN-P tahun 2008.
-
Keseimbangan primer (primary balance) diperkirakan sebesar Rp10,7 triliun (0,2 persen terhadap PDB).
4
Dokumen Tambahan NK dan RAPBN 2009
Tabel 1 APBN-P 2008 dan RAPBN 2009 (triliun rupiah) 2008
2009
APBN-P
% thd PDB
Perk Real (Lapsem I)
A. Pendapatan Negara dan Hibah
895,0
20,0
I. Penerimaan Dalam Negeri
892,0
19,9
Penerimaan Perpajakan
609,2
a. Pajak Dalam Negeri
1.
i. Pajak penghasilan 1. PPh Migas 2. PPh Non-Migas
RAPBN (Dokumen Tambahan)
% thd PDB
RAPBN
% thd PDB
1.007,0
21,5
1.124,0
21,2
1.022,6
19,3
1.004,1
21,4
1.123,0
21,2
1.021,6
19,3
13,6
641,0
13,7
748,9
14,1
726,3
13,7
580,2
12,9
606,4
13,0
717,6
13,6
697,8
13,2
305,0
6,8
325,7
7,0
384,3
7,3
364,4
6,9
53,6
1,2
70,4
1,5
85,6
1,6
65,7
1,2
251,4
5,6
255,3
5,5
298,7
5,6
298,7
5,6
% thd PDB
ii. Pajak pertambahan nilai
195,5
4,4
199,5
4,3
245,4
4,6
245,4
4,6
iii. Pajak bumi dan bangunan
25,3
0,6
25,5
0,5
28,9
0,5
28,9
0,5
iv. BPHTB
5,4
0,1
5,5
0,1
7,3
0,1
7,3
0,1
v. Cukai
45,7
1,0
46,7
1,0
47,5
0,9
47,5
0,9
vi. Pajak lainnya b. Pajak Perdagangan Internasional
3,4
0,1
3,3
0,1
4,3
0,1
4,3
0,1
29,0
0,6
34,7
0,7
31,3
0,6
28,5
0,5
i. Bea masuk
17,8
0,4
19,8
0,4
19,2
0,4
19,2
0,4
ii. Bea Keluar
11,2
0,2
14,9
0,3
12,1
0,2
9,3
0,2
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak a. Penerimaan SDA i. Migas
282,8
6,3
363,1
7,8
374,1
7,1
295,4
5,6
192,8
4,3
264,8
5,7
288,4
5,4
212,6
4,0
182,9
4,1
254,9
5,4
278,9
5,3
203,1
3,8
- Minyak bumi
149,1
3,3
209,9
4,5
221,4
4,2
159,3
3,0
- Gas alam
33,8
0,8
45,0
1,0
57,5
1,1
43,7
0,8
ii. Non Migas
9,8
0,2
9,9
0,2
9,5
0,2
9,5
0,2
b. Bagian Laba BUMN
31,2
0,7
35,0
0,7
33,0
0,6
33,0
0,6
c. PNBP Lainnya
53,7
1,2
58,1
1,2
46,8
0,9
44,0
0,8
5,1
0,1
5,1
0,1
5,8
0,1
5,8
0,1
2,9
0,1
3,0
0,1
0,9
0,0
0,9
0,0
989,5
22,1
1.097,6
23,4
1.203,3
22,7
1.122,2
21,2
697,1
15,5
804,0
17,2
867,2
16,4
818,2
15,5
A. Belanja K/L
290,0
6,5
290,1
6,2
312,6
5,9
312,6
5,9
B. Belanja Non K/L
407,0
9,1
513,9
11,0
554,5
10,5
505,6
9,5
94,8
2,1
97,0
2,1
109,3
2,1
110,3
2,1
234,4
5,2
327,8
7,0
323,3
6,1
227,2
4,3
d. Pendapatan BLU II. Hibah
B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat
a.l. -
Pembayaran Bunga Utang Subsidi a. Subsidi Energi
187,1
4,2
268,7
5,7
258,0
4,9
161,8
3,1
126,8
2,8
180,3
3,9
179,1
3,4
101,4
1,9
ii. Listrik (PLN)
60,3
1,3
88,4
1,9
78,9
1,5
60,4
1,1
b. Subsidi Non Energi
47,3
1,1
59,1
1,3
65,4
1,2
65,4
1,2
i. BBM (Pertamina)
-
Belanja Lain-Lain
II. Transfer Ke Daerah 1.
Dana Perimbangan a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
C. Keseimbangan Primer D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) E. Pembiayaan (I + II)
32,1
0,7
43,4
0,9
54,3
1,0
100,4
1,9
292,4
6,5
293,6
6,3
336,2
6,3
303,9
5,7
278,4
6,2
279,6
6,0
327,1
6,2
295,6
5,6
77,7
1,7
78,9
1,7
102,8
1,9
89,9
1,7
179,5
4,0
179,5
3,8
201,9
3,8
183,4
3,5
21,2
0,5
21,2
0,5
22,3
0,4
22,3
0,4
14,0
0,3
14,0
0,3
9,1
0,2
8,3
0,2
0,3
0,0
6,4
0,1
29,9
0,6
10,7
0,2
-94,5
-2,1
-90,6
-1,9
-79,4
-1,5
-99,6
-1,9 1,9
94,5
2,1
90,6
1,9
79,4
1,5
99,6
107,6
2,4
105,6
2,3
93,0
1,8
110,7
2,1
Perbankan dalam negeri
-11,7
-0,3
-11,7
-0,2
9,8
0,2
9,8
0,2
2. Non-perbankan dalam negeri
119,3
2,7
117,3
2,5
83,1
1,6
100,9
1,9
0,5
0,0
0,5
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0 0,0
I. Pembiayaan Dalam Negeri 1.
a. Penerimaan Privatisasi b. Penjualan Aset c. Surat Berharga Negara (neto) d. Dana Investasi Pemerintah dan Rest. BUMN II. Pembiayaan Luar negeri (neto) 1.
3,9
0,1
3,9
0,1
0,6
0,0
0,6
117,8
2,6
115,8
2,5
94,7
1,8
112,5
2,1
-2,8
-0,1
-2,8
-0,1
-13,1
-0,2
-13,1
-0,2
-13,1
-0,3
-15,1
-0,3
-13,6
-0,3
-11,1
-0,2
Penarikan Pinjaman LN (bruto)
48,1
1,1
47,2
1,0
46,0
0,9
48,5
0,9
a. Pinjaman Program
26,4
0,6
25,4
0,5
21,2
0,4
23,7
0,4
b. Pinjaman Proyek
21,8
0,5
21,8
0,5
24,9
0,5
24,9
0,5
-61,3
-1,4
-62,3
-1,3
-59,6
-1,1
-59,6
-1,1
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN
5
Dokumen Tambahan NK dan RAPBN 2009
-
Defisit anggaran dalam tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp99,6 triliun (1,9 persen terhadap PDB), yang dalam persentase terhadap PDB turun dari defisit anggaran dalam APBN-P tahun 2008 sebesar 2,1 persen terhadap PDB.
-
Pembiayaan defisit RAPBN tahun 2009 direncanakan dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp110,7 triliun, dan pembiayaan luar negeri neto, yaitu penarikan pinjaman dikurangi pembayaran pokok utang, sebesar minus Rp11,1 triliun.
-
Dari total anggaran belanja negara dalam tahun 2009 di atas, Pemerintah mengusulkan sekitar Rp818,2 triliun (72,9 persen) dialokasikan untuk belanja
pemerintah
pusat
guna
mendukung
berbagai
program
pembangunan sesuai prioritas yang ditetapkan dalam RKP 2009. Dari total anggaran belanja pemerintah pusat tersebut, alokasi anggaran belanja lain-lain meningkat menjadi sebesar Rp100,4 triliun, terutama karena menampung sementara tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp46,1 triliun. -
Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, dalam tahun 2009 direncanakan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp303,9 triliun atau naik sebesar Rp11,5 triliun (3,9 persen) dari APBN-P tahun 2008. Anggaran tersebut, direncanakan dalam bentuk dana bagi hasil sebesar Rp89,9 triliun, dana alokasi umum sebesar Rp183,4 triliun, dana alokasi khusus sebesar Rp22,3 triliun, serta dana otonomi khusus sebesar Rp8,3 triliun.
Kebijakan Belanja RAPBN 2009 Seperti tahun sebelumnya, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2009 akan lebih difokuskan pada kegiatan-kegiatan dan berbagai program yang output dan outcome-nya secara langsung dapat mendukung dan/atau memberikan dampak multiplikasi (multiplier effect) yang 6
Dokumen Tambahan NK dan RAPBN 2009
besar. Karena itu, keterbatasan anggaran yang ada harus disiasati dengan peningkatan kualitas belanja (quality of spending) yang lebih baik. Rencana alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada RAPBN tahun 2009, juga merupakan momentum yang sangat penting dalam perkembangan sistem penganggaran belanja negara, karena sejak RAPBN tahun 2009 dan tahun-tahun berikutnya, Pemerintah secara bertahap dan konsisten akan mulai menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Dengan berbagai pertimbangan tersebut, maka untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas “Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan”, dalam RAPBN tahun 2009, direncanakan alokasi anggaran sekitar Rp142,8 triliun. Alokasi anggaran tersebut antara lain akan difokuskan pada kegiatan-kegiatan prioritas yang mendapatkan penekanan khusus dalam upaya pengurangan kemiskinan sebesar Rp42,9 triliun dari total keseluruhan alokasi anggaran untuk program-program penanggulangan kemiskinan pada tahun 2009 sebesar Rp66,2 triliun, pembangunan pendidikan sebesar Rp82,9 triliun, pembangunan kesehatan sebesar Rp5,0 triliun, dan pembangunan perdesaan sebesar Rp11,9 triliun. Sasaran yang hendak dicapai dari prioritas tersebut antara lain adalah: Pertama, peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk penurunan angka kemiskinan menjadi 12-14 persen. Kedua, peningkatan partisipasi jenjang pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan tinggi serta perbaikan kualitas pendidikan. Ketiga, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin secara cuma-cuma di kelas III Rumah Sakit dan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh penduduk di Puskesmas. Keempat, peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Kelima, pemenuhan kebutuhan energi, terutama di perdesaan dan pulau-pulau terpencil dalam jumlah yang memadai. Keenam, penyediaan hunian sewa/milik yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ketujuh, peningkatan kepastian hukum hak atas tanah terutama bagi masyarakat miskin. 7
Dokumen Tambahan NK dan RAPBN 2009
Sasaran tersebut akan dicapai melalui peningkatan langkah sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat dengan
program-
program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Dalam
rangka
menjaga
keberlanjutan
berbagai
program
penanggulangan kemiskinan, dalam tahun 2009, cakupan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) akan diperluas ke seluruh kecamatan di Indonesia. Dalam
rangka
mendukung
pencapaian
sasaran
pokok
prioritas
“Percepatan Pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi”, dalam RAPBN tahun 2009, Pemerintah mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp77,7 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pembiayaan bagi berbagai kegiatan yang menunjang pertumbuhan ekonomi sebesar Rp37,2 triliun, menjaga stabilisasi ekonomi sebesar Rp978,2 miliar, serta melaksanakan pembangunan infrastruktur dan energi sebesar Rp39,5 triliun. Sasaran yang hendak dicapai dengan prioritas tersebut di antaranya adalah: Pertama, percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi sebesar 12,1 persen, dan ekspor nonmigas sebesar 13,5 persen. Kedua, meningkatkan perolehan devisa dari sektor pariwisata menjadi sekitar USD8,0 miliar. Ketiga, ekspansi produksi pangan dan sektor pertanian lainnya. Keempat, tumbuhnya industri pengolahan nonmigas sebesar 6 persen. Kelima, menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 7-8 persen dari angkatan kerja. Selanjutnya, guna menunjang upaya pencapaian sasaran pokok prioritas “Peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi, pertahanan dan keamanan dalam negeri”, dalam RAPBN tahun 2009, Pemerintah mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp25,4 triliun, termasuk di dalamnya anggaran khusus untuk penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp16,1 triliun. 8
Dokumen Tambahan NK dan RAPBN 2009
Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut. Pertama, menurunnya tindak pidana korupsi, yang tercermin antara lain dari meningkatnya indeks persepsi korupsi, partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, serta peningkatan kinerja lembaga peradilan, lembaga penegakan hukum, dan lembaga pemberantasan korupsi. Kedua, meningkatnya kinerja birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, diantaranya dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan penataan kelembagaan
yang
menunjang
fungsi-fungsi
pemerintahan.
Ketiga,
terlaksananya Pemilu tahun 2009 secara demokratis, jujur, adil, dan aman.
Alokasi Belanja Pemerintah Pusat Dari total anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2009 sebesar Rp818,2 triliun, Pemerintah mengajukan rencana alokasi anggaran sebesar Rp312,6 triliun (38,2 persen) untuk belanja kementerian negara/lembaga, sedangkan sebesar Rp227,2 triliun (27,8 persen) untuk subsidi, dan sebesar Rp110,3 triliun (13,5 persen) untuk pembayaran bunga utang. Alokasi anggaran yang sangat besar untuk subsidi tersebut jelas akan mempersempit ruang gerak Pemerintah dalam melakukan manuver fiskal untuk stimulasi kegiatan perekonomian, dan membatasi peluang berbagai program strategis lainnya untuk memperoleh alokasi pendanaan yang memadai. Namun demikian, kebijakan tersebut harus dilakukan terutama untuk meringankan beban masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasarnya, dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dengan harga yang terjangkau. Ke depan, pemberian subsidi tersebut akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan efisien. Anggaran subsidi sebesar Rp227,2 triliun dalam RAPBN tahun 2009 tersebut akan dialokasikan antara lain untuk: subsidi BBM sebesar Rp101,4 triliun; subsidi listrik sebesar Rp60,4 triliun; serta subsidi pangan, pupuk dan
9
Dokumen Tambahan NK dan RAPBN 2009
benih sebesar Rp32,8 triliun. Anggaran yang direncanakan untuk subsidi sektor pertanian diharapkan dapat membantu peningkatan produksi pertanian tahun 2009. Sementara itu, program subsidi pangan direncanakan untuk penyediaan beras murah sebanyak 3,4 juta ton, dengan sasaran 19,1 juta rumah tangga serta kuantitas, dan harga yang sama dengan tahun 2008. Dalam kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas
pelayanan
publik,
dalam
RAPBN
tahun
2009
Pemerintah
mengalokasikan anggaran belanja pegawai sebesar Rp143,8 triliun atau naik sekitar Rp20,2 triliun (16,4 persen) dari APBN-P tahun 2008. Kenaikan anggaran yang cukup besar tersebut berkaitan dengan upaya Pemerintah untuk terus memperbaiki penghasilan aparatur negara dan pensiunan serta mengantisipasi rencana tambahan pegawai baru. Dalam kaitan ini, dalam tahun 2009 Pemerintah merencanakan untuk menaikkan gaji pokok pegawai negeri sipil, anggota TNI dan Polri serta pensiun pokok rata-rata sebesar 15 persen. Selain itu, Pemerintah juga akan memberikan gaji dan pensiun bulan ketigabelas yang akan dibayarkan menjelang tahun ajaran baru untuk meringankan beban biaya pendidikan, serta perbaikan sistem pembayaran pensiun. Berdasarkan prioritas RKP 2009, dalam RAPBN tahun 2009, seperti tahun-tahun sebelumnya terdapat sepuluh kementerian negara/lembaga yang mendapat alokasi anggaran cukup besar. Dalam tahun 2009, Departemen Pendidikan Nasional direncanakan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp52,0 triliun. Alokasi anggaran ini belum mencakup tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp46,1 triliun. Departemen Pekerjaan Umum Rp35,7 triliun, Departemen Pertahanan Rp35,0 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp25,7 triliun, Departemen Agama Rp20,7 triliun juga belum mencakup tambahan anggaran pendidikan, Departemen Kesehatan Rp19,3 triliun, Departemen Perhubungan Rp16,1 triliun, Departemen Keuangan Rp15,9 triliun, Departemen Dalam Negeri Rp9,0 triliun, dan Departemen Pertanian Rp8,4 triliun. Alokasi anggaran dari 10
Dokumen Tambahan NK dan RAPBN 2009
kesepuluh kementerian negara/lembaga tersebut mencapai sekitar Rp237,8 triliun atau 76,1 persen dari total pagu anggaran belanja kementerian negara/lembaga tahun 2009. Untuk memenuhi amanat UUD 1945 mengenai besarnya alokasi anggaran pendidikan sebesar minimum 20 persen dari APBN berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2008 terhadap UU Nomor 16 Tahun 2008 tentang APBN TA 2008, dalam RAPBN 2009 pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp46,1 triliun yang untuk sementara ditampung dalam pos belanja lain-lain. Guna memenuhi amanat UUD 1945, alokasi anggaran pendidikan pada Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama diprioritaskan untuk menuntaskan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dan untuk menaikkan kesejahteraan guru secara signifikan. Peningkatan anggaran
pendidikan
sesuai
amanat
konstitusi
juga
ditujukan
untuk
meningkatkan mutu pendidikan dan sekolah/perguruan tinggi. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia Indonesia akan semakin baik, produktif dan kompetitif. Anggaran Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan terutama untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana moda transportasi, serta rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Sementara itu, prioritas alokasi anggaran Departemen Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditujukan untuk menjaga kedaulatan NKRI, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Prioritas alokasi anggaran Departemen Kesehatan ditujukan untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
Kebijakan Anggaran Transfer ke Daerah Beberapa kebijakan pokok anggaran transfer ke daerah dalam tahun 2009 adalah sebagai berikut: 11
Dokumen Tambahan NK dan RAPBN 2009
-
DAU direncanakan sebesar 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto dengan memperhitungkan subsidi BBM, subsidi listrik, dan subsidi pupuk sebagai bentuk berbagi beban antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
-
penerapan formula perhitungan DAU secara murni tanpa pengecualian (non hold harmless);
-
pelaksanaan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah;
-
tambahan DBH minyak bumi dan gas bumi sebesar 0,5 persen diarahkan khusus untuk pendidikan dasar;
-
peningkatan DBH cukai tembakau; dan
-
penambahan bidang yang dibiayai DAK yaitu bidang sarana dan prasarana pedesaan dan bidang perdagangan dari realokasi belanja K/L. Penambahan alokasi transfer ke daerah sejalan dengan upaya
pemerintah untuk memperkuat desentralisasi, dan sekaligus mengurangi kesenjangan fiskal yang pada gilirannya mengurangi kesenjangan antardaerah. Perbaikan iklim investasi daerah dilakukan terutama dengan pelaksanaan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diikuti pula dengan perbaikan sistem pengawasan peraturan daerah. Untuk mempercepat penurunan kemiskinan, mulai tahun 2009 pemerintah akan memperluas program harmonisasi anggaran untuk program kemiskinan dengan mengintegrasikan anggaran pusat dan daerah terutama pada PNPM.
Sumber Pendapatan dan Pembiayaan RAPBN 2009 Untuk mendanai anggaran belanja negara dalam tahun 2009 tersebut, dalam RAPBN tahun 2009, pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp1.022,6 triliun, yang berarti mengalami peningkatan 14,3 persen dari sasaran dalam APBN-P tahun 2008. Jumlah tersebut direncanakan berasal
12
Dokumen Tambahan NK dan RAPBN 2009
dari penerimaan perpajakan sebesar Rp726,3 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp295,4 triliun, dan hibah sebesar Rp0,9 triliun. Rencana penerimaan perpajakan sebesar Rp726,3 triliun dalam tahun 2009 tersebut, berarti naik 19,2 persen dari sasaran APBN-P tahun 2008. Peningkatan penerimaan perpajakan dalam tahun 2009 terutama berkaitan dengan langkah-langkah perluasan basis pajak, dan perbaikan administrasi perpajakan, yang didukung dengan modernisasi sistem perpajakan. Di sisi lain, mulai tahun 2009 Pemerintah akan melaksanakan UU Pajak Penghasilan yang baru dengan pokok-pokok perubahan antara lain meliputi: perluasan lapisan tarif dan penurunan tarif PPh Orang Pribadi dari 35 persen menjadi 30 persen, serta penyederhanaan lapisan tarif dan penurunan tarif PPh Badan dari 30 persen menjadi 28 persen. Selain itu, juga ditetapkan kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari saat ini sebesar Rp13,2 juta menjadi sebesar Rp15,8 juta untuk wajib pajak pribadi, sehingga dapat meringankan wajib pajak menengah ke bawah, serta pemberian fasilitas tarif khusus yang lebih rendah bagi wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah. Di samping itu, Pemerintah tetap memberikan insentif (keringanan) pajak untuk mendorong investasi dan stabilisasi harga pangan, serta mendistribusikan pendapatan yang lebih baik. Untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran penerimaan perpajakan tersebut, dalam tahun 2009 akan ditempuh langkah-langkah kebijakan perpajakan yang meliputi: (i) intensifikasi perpajakan melalui kegiatan pemetaan, pembuatan profil wajib pajak, pembuatan patokan keuntungan untuk industri atau sektor tertentu (benchmarking), pemanfaatan data pihak ketiga, serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan; (ii) ekstensifikasi perpajakan
guna
(iii) pelaksanaan
memperluas amandemen
basis
pajak
yang
layak
Undang-undang
PPh
dan
dikenakan; PPN;
serta
(iv) peningkatan kepatuhan wajib pajak (law enforcement), terutama untuk menindaklanjuti kebijakan sunset policy di tahun 2008.
13
Dokumen Tambahan NK dan RAPBN 2009
Di bidang kepabeanan dan cukai, dalam tahun 2009 akan diberlakukan secara penuh penerapan kerjasama perdagangan antara Indonesia-Jepang dengan skema penurunan tarif bea masuk, serta pemberlakuan free trade zone (FTZ) di kawasan pulau Batam, Bintan, dan kepulauan Karimun. Di samping itu, Pemerintah juga akan terus melanjutkan langkah-langkah kebijakan harmonisasi tarif bea masuk, memberikan fasilitas kepabeanan dalam rangka mendorong investasi dan perdagangan, serta melanjutkan langkah-langkah reformasi birokrasi kepabeanan. Sementara itu, target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam RAPBN tahun 2009 yang direncanakan mencapai Rp295,4 triliun, naik Rp12,5 triliun dari APBN-P tahun 2008. Untuk mengamankan sasaran PNBP dalam tahun 2009 tersebut akan ditempuh langkah-langkah kebijakan, yang meliputi antara lain: (i) optimalisasi produksi minyak dan gas yang didukung dengan fasilitas fiskal dan nonfiskal; (ii) pengendalian cost recovery melalui pengendalian alokasi biaya, evaluasi komponen biaya produksi yang dapat dibiayakan (negative list) serta evaluasi standar biaya pengadaan barang dan jasa oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS); (iii) optimalisasi sumber PNBP, khususnya dari sektor pertambangan; dan (iv) peningkatan kinerja BUMN. Defisit anggaran sebesar Rp99,6 triliun (1,9 persen terhadap PDB) dalam RAPBN tahun 2009 direncanakan dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp110,7 triliun, dan pembiayaan luar negeri neto, yaitu penarikan pinjaman dikurangi pembayaran pokok utang, sebesar minus Rp11,1 triliun. Dengan demikian pembayaran cicilan pokok utang luar negeri lebih besar dari pada jumlah utang luar negeri baru. Hal ini sesuai dengan tujuan untuk terus mengurangi porsi utang luar negeri dalam pembiayaan defisit anggaran. Kebijakan pembiayaan anggaran dalam tahun 2009 tidak hanya bertujuan
untuk
memperkuat
tingkat
kemandirian
dan
mengurangi
ketergantungan sumber pembiayaan luar negeri, namun juga ditujukan untuk 14
Dokumen Tambahan NK dan RAPBN 2009
mendorong pengelolaan utang yang berhati-hati. Sumber pembiayaan anggaran dari dalam negeri terutama berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan fiskal dan moneter secara terpadu, pemanfaatan Rekening Dana Investasi (RDI), serta penerimaan hasil privatisasi BUMN. Dengan semakin terbatasnya sumber-sumber pembiayaan nonutang dalam tahun 2009, dan sejalan dengan upaya untuk semakin mengurangi pembiayaan dari utang luar negeri, maka arah pengelolaan SBN tahun 2009 akan difokuskan antara lain pada: (i) pengembangan produk syariah negara; (ii) restrukturisasi portofolio SBN melalui buyback, debt switching, dan transaksi derivatif; (iii) peningkatan likuiditas dan daya serap pasar SUN melalui pengembangan pasar REPO, diversifikasi instrumen, dan pengelolaan benchmark; serta (iv) pengelolaan SBN dengan memperhitungkan risiko pasar, dinamika pasar global, term dan kondisi penerbitan utang. Sebagian dari pembiayaan anggaran dalam RAPBN 2009 akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui program kerjasama sektor publik dan swasta. Dengan kebutuhan pembiayaan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun pembiayaan luar negeri sebagaimana tersebut di atas, meskipun terjadi pelonggaran defisit RAPBN, namun rasio utang pemerintah terhadap PDB dalam tahun 2009 diperkirakan akan tetap menurun dari sekitar 56 persen pada tahun 2004 menjadi sekitar 30 persen pada tahun 2009.
Dampak Makro APBN Pengendalian Defisit dan Kesinambungan Fiskal Pemerintah tetap pada komitmennya untuk mengarahkan kebijakan fiskal sebagai stimulus pertumbuhan dan dengan tetap melakukan konsolidasi fiskal. Pengaruh kenaikan harga minyak mentah dunia dalam beberapa tahun
15
Dokumen Tambahan NK dan RAPBN 2009
terakhir telah berdampak pada kemampuan sektor swasta untuk meningkatkan aktivitas dunia usaha dan perekonomian. Pemerintah mengambil langkahlangkah proaktif untuk menjamin proses pemulihan dan momentum pertumbuhan ekonomi sehingga dapat terus berjalan, dengan memberikan stimulus fiskal ataupun counter cyclical guna mendorong pertumbuhan ekonomi, menambah lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Stimulus fiskal dilakukan melalui pemberian ruang untuk ekspansi dengan memperhatikan kondisi keuangan negara dan kondisi perekonomian. Target defisit tahun 2009 lebih tinggi dari realisasi defisit APBN dalam tahun 2004 – 2007 yang memberikan sinyal bahwa stimulus fiskal tetap dipertahankan Pemerintah dalam pembangunan jangka menengah periode 2004 - 2009. Sebagai upaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal, sejak tahun 2005, besaran defisit mulai diperlonggar dengan memberikan ruang fiskal (fiscal space) untuk melakukan ekspansi. Keseimbangan fiskal tersebut mencakup upaya konsolidasi fiskal guna mewujudkan ketahanan fiskal yang berkesinambungan (fiscal sustainability). Untuk melakukan pengendalian dan pemantauan defisit anggaran secara nasional, Pemerintah telah melakukan konsolidasi pengendalian defisit APBN dan defisit APBD, dengan menetapkan bahwa jumlah kumulatif defisit APBN dan defisit APBD tidak melebihi 3,0 persen dari PDB. Penetapan batas defisit nasional (APBN dan APBD) tersebut juga sejalan dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sejalan dengan target defisit RAPBN 2009 sekitar 1,9 persen terhadap PDB, maka anggaran transfer ke daerah dalam tahun 2009 diperkirakan akan mengalami peningkatan menjadi Rp303,9 triliun (5,7 persen terhadap PDB) dibandingkan dengan APBN-P tahun 2008 sebesar Rp292,4 triliun (6,5 persen terhadap PDB). Dengan semakin meningkatnya alokasi APBN ke daerah dalam tahun 2009, sumber-sumber pendapatan daerah diharapkan akan semakin
16
Dokumen Tambahan NK dan RAPBN 2009
meningkat. Dengan adanya peningkatan pendapatan daerah dalam APBD, maka dalam tahun 2009 Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat lebih memacu belanja daerah untuk memacu pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing. Untuk mencapai target-target pembangunan di daerah sejalan dengan rencana kerja pemerintah tahun 2009, maka total defisit konsolidasi RAPBD tahun 2009 diperkirakan akan berkisar 0,35 persen terhadap PDB. Dengan target defisit RAPBD 2009 pada tingkat tersebut serta target defisit RAPBN 2009 sebesar 1,9 persen terhadap PDB, maka kumulatif defisit RAPBN dan defisit RAPBD dalam tahun 2009 diperkirakan berkisar 2,25 persen terhadap PDB.
Dampak Ekonomi RAPBN Tahun 2009 Mengingat kebijakan anggaran negara melalui APBN merupakan bagian integral dari perilaku perekonomian secara keseluruhan, maka besaran-besaran pada APBN secara langsung maupun tak langsung akan mempunyai dampak yang dalam terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. Secara umum, dampak kebijakan APBN terhadap ekonomi makro dapat dilihat pengaruhnya terhadap tiga besaran pokok yaitu: (i) sektor riil; (ii) ekspansi/ kontraksi rupiah; dan (iii) valuta asing. Melihat dampak besaran-besaran RAPBN 2009 pada sektor riil, maka komponen konsumsi pemerintah dalam RAPBN 2009 diperkirakan mencapai Rp541,9 triliun atau sekitar 10,2 persen terhadap PDB. Secara nominal, besarnya
konsumsi
pemerintah
dalam
pembentukan
PDB
mengalami
peningkatan sebesar 24,3 persen dari konsumsi pemerintah dalam APBN-P 2008 sebesar Rp436,1 triliun (9,7 persen terhadap PDB). Sama seperti pola pada tahun-tahun sebelumnya, kontribusi terbesar dalam pembentukan konsumsi pemerintah dalam tahun 2009 adalah belanja barang dan jasa yang mencapai nilai Rp563,9 triliun, atau naik 21,8 persen dari APBN-P 2008.
17
Dokumen Tambahan NK dan RAPBN 2009
Sementara itu, peran investasi atau PMTB Pemerintah dalam RAPBN 2009 mencapai Rp164,6 triliun (3,1 persen terhadap PDB), yang berarti mengalami kenaikan 17,2 persen dari APBN-P 2008. Sumber utama PMTB Pemerintah dalam tahun 2009 berasal dari belanja modal pemerintah pusat yang mencapai 63,1 persen dari keseluruhan PMTB Pemerintah dalam tahun 2009. Adapun sisanya sekitar 36,9 persen berasal dari belanja modal dalam anggaran yang ditransfer ke daerah. Dengan demikian sejalan dengan peran fiskal dalam memacu perekonomian nasional, maka total dampak RAPBN 2009 pada sektor riil diperkirakan mencapai Rp706,5 triliun (13,3 persen terhadap PDB), atau meningkat 22,5 persen dari APBN-P 2008. Transaksi keuangan Pemerintah juga berpengaruh terhadap sektor moneter, melalui ekspansi/kontraksi rupiah dalam perekonomian. Pada tahun 2009, total penerimaan rupiah pemerintah diproyeksikan mencapai sekitar Rp872,5 triliun (16,5 persen terhadap PDB), atau mengalami peningkatan 17,1 persen dari penerimaan rupiah dalam APBN-P 2008 sebesar Rp745,3 triliun (16,6 persen terhadap PDB). Sumber utama penerimaan rupiah pemerintah dalam RAPBN 2009 diperkirakan berasal dari penerimaan nonmigas, yang mempunyai kontribusi hingga 75,9 persen. Sedangkan, pengeluaran rupiah dalam RAPBN 2009 diperkirakan mencapai Rp1.097,5 triliun (20,7 persen terhadap PDB), yang berarti meningkat 14,4 persen dari APBN-P 2008. Pengeluaran rupiah dalam RAPBN 2009 diperkirakan sebagian besar disumbang dari subsidi, belanja pegawai, dan transfer ke daerah. Dengan demikian, maka transaksi keuangan Pemerintah dalam RAPBN Tahun 2009 diperkirakan mengalami ekspansi, yaitu sebesar Rp225,0 triliun (4,2 persen terhadap PDB). Dampak APBN terhadap valuta asing dihitung dengan memisahkan transaksi yang menggunakan konversi dolar Amerika Serikat pada sisi penerimaan dan pengeluaran. Dalam RAPBN 2009, penerimaan valuta asing Pemerintah dari transaksi berjalan diperkirakan mencapai sekitar Rp170,0 triliun (3,2 persen terhadap PDB), atau mengalami peningkatan 12,1 persen dari
18
Dokumen Tambahan NK dan RAPBN 2009
perkiraan transaksi yang sama dalam APBN-P 2008 yang mencapai Rp151,7 triliun (3,4 persen terhadap PDB). Surplus transaksi berjalan dari sektor Pemerintah tersebut berasal dari neraca barang sekitar Rp205,6 triliun (3,9 persen terhadap PDB), sedangkan neraca jasa dari sektor Pemerintah di RAPBN 2009 diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp35,7 triliun (0,7 persen terhadap PDB). Sementara itu, transaksi modal pemerintah berbentuk valuta asing dalam RAPBN 2009 diperkirakan mengalami defisit sekitar Rp28,0 triliun (0,5 persen terhadap PDB), terutama disebabkan oleh lebih tingginya pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dari penarikan pinjaman baru. Dengan demikian, secara keseluruhan dampak RAPBN 2009 dalam pembentukan valuta asing mencapai Rp142,0 triliun (2,7 persen terhadap PDB), atau mengalami peningkatan 14,7 persen dari APBN-P 2008.
Risiko Fiskal tahun 2009 Sejalan dengan yang telah dimulai oleh Pemerintah sejak tahun anggaran 2008, maka dalam tahun 2009 juga disampaikan risiko fiskal yang kemungkinan dapat dihadapi oleh RAPBN 2009. Dalam pelaksanaannya, risiko fiskal yang antara lain bersumber dari perubahan asumsi makro, kinerja BUMN, atau penjaminan pemerintah, dapat terjadi, namun juga dapat tidak nyata. Dari sumber asumsi makro, risiko fiskal yang kemungkinan dapat terjadi terutama berasal dari fluktuasi harga minyak mentah di pasar dunia. Sampai dengan saat ini, masih sulit ditebak arah perkembangan harga minyak mentah dalam waktu ke depan, karena dominannya pengaruh faktor geopolitik, spekulasi, selain keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar minyak. Dengan diasumsikannya harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude oil Price/ICP) rata-rata USD100 per barel sebagai basis perhitungan RAPBN tahun 2009, Pemerintah mengantisipasi risiko fiskal yang terjadi, bila perkembangan harganya pada tahun 2009 jauh di atas tingkat harga tersebut. Dalam struktur
19
Dokumen Tambahan NK dan RAPBN 2009
RAPBN tahun 2009, bila terjadi kenaikan asumsi harga minyak sebesar USD10 per barel maka akan menambah defisit sekitar Rp1,0 triliun. Kemudian, dalam perhitungan subsidi BBM tahun 2009, Pemerintah memperkirakan volume konsumsi BBM tahun 2009 sebesar 36,8 juta kiloliter. Melihat perkembangan konsumsi BBM yang masih cukup tinggi di tahun 2008 ini, maka risiko lebih tingginya realisasi konsumsi BBM di tahun 2009 dari yang diperkirakan Pemerintah kemungkinan dapat juga terjadi. Diperkirakan bila konsumsi BBM bertambah 1 juta kiloliter maka akan mengakibatkan tambahan defisit sekitar Rp1,6 triliun. Untuk mengantisipasi risiko fiskal dari kenaikan harga minyak mentah dan volume konsumsi BBM pada tahun 2009 di atas, maka dalam RAPBN tahun 2009 telah dicadangkan dana risiko fiskal untuk faktor Migas sebesar Rp6,0 triliun. Dengan dana risiko fiskal sebesar Rp6,0 triliun tersebut, maka paling tidak dapat menampung kombinasi risiko kenaikan harga ICP ke USD130 per barel dan tambahan volume konsumsi BBM sekitar 2 juta kiloliter. Namun demikian, untuk menjaga subsidi BBM, Pemerintah juga akan mengoptimalkan program konversi minyak tanah ke elpiji dalam tahun 2009 agar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu, dalam RAPBN tahun 2009 juga telah ditampung dana risiko fiskal sebesar Rp2,0 triliun untuk mengantisipasi perubahan asumsi makro yang lain, seperti inflasi, suku bunga SBI, dan nilai tukar rupiah. Risiko inflasi dapat terjadi karena pelonggaran defisit RAPBN 2009 dari 1,5 persen terhadap PDB ke 1,9 persen terhadap PDB. Deviasi realisasi ketiga variabel ekonomi makro yang saling terkait tersebut dari yang diasumsikan dalam RAPBN tahun 2009 dapat saja terjadi, terutama bersumber dari tekanan eksternal, seperti stabilitas ekonomi dan keuangan dunia, serta harga komoditi primer di pasar internasional. Selain dengan itu, menghadapi dampaknya pada beban pembayaran utang, Pemerintah juga melakukan langkah-langkah antisipasi dengan
melakukan
restrukturisasi
portofolio
surat
berharga
negara,
diversifikasi instrumen utang, pengelolaan benchmark, dan peningkatan infrastruktur pendukung pengelolaan utang pemerintah.
20
