2015 PARTISIPASI POLOTIK MASYARAKAT PENDATANG DALAM PENGGUNAAN HAK PILIH PADA PEMILU TAHUN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian Pada dasarnya setiap manusia yang hidup di sebuah negara mempunyai hak dan kewajiban dalam menentukan sikap atas semua partisipasi yang diberikan terhadap pemerintah. Hak dan kewajiban masyarakat dalam berpartisipasi terilihat jelas, dimulai dengan memilih perwakilan di lembaga legislatif sampai pada memilih calon presiden dan wakil presiden. Hal tersebut merupakan bentuk penggunaan partisipasi politik untuk dapat memberikan pengawasan terhadap kinerja badan eksekutif dan legislatif, baik dalam tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi segala keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Seperti yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum, bahwaPemilihan Umum bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga Permusyawaratan/Perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan Negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk perwujudannya dari kedaulatan dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung seperti dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 22 tahun 2007, tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilihan umum atau sering disebut pemilu ialah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai sarana bagi rakyat dalam memilih wakil-wakilnya.

Adi arief adilfia juana suparno, 2015 PARTISIPASI POLOTIK MASYARAKAT PENDATANG DALAM PENGGUNAAN HAK PILIH PADA PEMILU TAHUN 2014 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2

Pemilihan umum secara langsung dipilih oleh rakyat Indonesia sebagai bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan negara yang demokratis, dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dandilaksanakan

menurut

Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik

Indonesia.Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Efriza (2012, hlm. 164) menyebutkan bahwa“di Negara-negara yang menganut sistem demokrasi pada umumnya menjelaskan apabila lebih banyak tingkat partisipasi dalam berpolitik, maka akan semakin baik.” Dalam hal ini, rezim yang sedang berkuasa akan mendapat banyak kritikan apabila menyalahi aturan. Sebaliknya, apabila tingkat partisipasi politik pada masyarakat rendah pada dasarnya dianggap tidak baik. Di Negara Republik Indonesia sendiri menganut sistem pemerintahan demokrasi sejak tahun 1945, Demokrasi itu sendiri berasal dari Yunani yang berarti rakyat berkuasa, dalam sistem demokrasi tidak terlepas dengan adanya pemilihan umum, dan pemilihan umum pertama kali yang diselenggarakan oleh Indonesia ialah tahun 1955 yang diikuti oleh 48 partai politik. Pemilihan umum adalah salah satu partisipasi politik masyarakat dalam hal memilih wakil rakyat, seperti yang diutarakan oleh Nimmo (2010, hlm. 131) bahwa bentuk partisipasi dalam pemilihan umum adalah dengan mengidentifikasi partai politik, pendaftaran untuk memilih, pemberian suara dalam pemilihan umum, dan pengambilan bagian dalam kampanye. Pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tidak terlepas dengan adanya syarat-syarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon pemilih, menurut pasal 1 ayat (22) Undang-Undang No. 10 tahun 2008 yang menjadi pemilih dalam pemilihan umum adalah warga Negara Indonesia yang sah dan yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Salah satu syarat tersebut dapat diartikan bahwa pemilih adalah warga Negara Indonesia, yang meliputi waga desa, kota, maupun masyarakat pendatang ataupun


3

masyarakat desa yang bertempat tinggal di kota. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang Partisipasi Politik Masyarakat Pendatang Dalam Penggunaan Hak Pilih Pada Pemilu Tahun 2014 yang menghasilkan sebuah gambaran hasil perolehan suara Pilpres 2014 di Kab. Bekasi, yaitu: Gambar 1.1 Hasil Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Sumber: PPK Cikarang Pusat

Pada sumber di atas dapat dilihat perolehan suara yang dimenangkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden di wilayah Kab. Bekasi Kecamatan Cikrang Pusat, menerangkan bahwa pasangan calon persiden dan calon wakil presiden H. Prabowo Subianto dan Ir. H.M. Hatta Rajasa mendapatkan perolehan 21.616 suara, sedangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. jusuf Kalla memperoleh 11.803 suara. Hasil perolehan suara dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di atas tidak sematamata terjadi begitu saja, hal tersebut terjadi dikarenakan pada saat sebelum pemilu presiden dimulai masyarakat diharuskan memilih calon anggota legislatif baik dari tingkat DPR, DPD, hingga DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten atau Kota. Pemilihan umum legislatif 2014 dilaksanakn pada 9 april 2014 dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Undang-Undang Pemilu tahun 2008 Bab III mengenai persyaratan calon presiden dan calon wakil presidan dan tata cara penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pasal 9 menyebutkan bahwa:


4

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratanperolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlahkursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) darisuara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelumpelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pada tanggal 9 juli 2014, masyarakat indonesia meramaikan pesta demokrasi yang diselenggarkan oleh komisi pemilihan umum untuk dapat memberikan partisipasinya dalam bentuk penggunaan hak pilih dalam memilih pasangan calon persiden dan calon wakil presiden yang mereka favoritkan sesuai hati dan nurani mereka tanpa adanya partisipasi yang mobilisasi oleh kelompok kepentingan. Hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, merupakan sebuah gambaran dari partisipasi masyarakat pendatang dalam hal penggunaan hak pilih.Bentuk partisipasi dari masyarakat pendatang berupa penggunaan hak pilih sangatlah penting,selain dapat memajukan sebuah sistem demokrasi, bentuk partisipasi seperti penggunaan hak pilih merupakan bentuk awal dalam mengembangkan keterampilan kewarganegaraan. Seperti yang disampaikan oleh Cholisin dalam diskusi terbatas Jurusan PKn dan Hukum FISE, Universitas Negeri Yogya, (2010, hlm. 1) bahwa: “Keterampilan kewarganegaraan dikembangkan agar pengetahuan yang diperoleh menjadisesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara.” Keterampilan kewarganegaraan yang diungkapkan oleh Cholisin di atas harus dimiliki oleh setiap warga negara, hal itu dibutuhkan untuk membentuk sebuah tatanan pribadi yang memiliki pengetahuan luas, bertanggung jawab, serta memiliki pemikiran kritis dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Cholisin menegaskan dalam diskusi terbatas jurusan PKn dan Hukum FISE, Universitas Negeri Yogya, (2010, hlm. 1) yang menyatakan bahwa: Civic skills mencakup intelectual skills (keterampilan intelektual) dan participation skills(ketrampilan partisipasi). Keterampilan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga negara yangberwawasan luas, efektif


5

dan bertanggung jawab antara lain adalah keterampilan berpikir kritis. Keterampilanberpikir kritis meliputi mengidentifikasi, menggambarkan /mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis,mengevaluasi, menentukan dan mempertahankan pendapat yang berkenaan dengan masalah–masalah publik.

Dalam pernyataan Cholisin di atas dapat dipahami bahwa, sebuah negara yang

mempunyai

warga

negara

jelas

harus

memiliki

keterampilan

kewarganegaraan yang meliputi keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi untuk dapat membentuk warga negara yang mempunyai wawasan luas, efektif dan bertanggung jawab untuk dapat berpikir kritis dalam membangun sebuah negara yang berlandaskan demokrasi. Keterampilan berpikir kritis yang diungkapkan Cholisin di atas ialah dapat membentuk

sebuah

masyarakat

yang

mampu

mengidentifikasikan,

menggambarkan, mengevaluasi, menentukan dan mempertahankan pendapat yang berkenaan dengan masalah-masalah publik, khususnya yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Keterampilan berpikir kritis dalam lingkup keterampilan partisipasi diperlukan dalam mengembangkan sebuah tatanan negara demokrasi, hal itu diperlukan untuk dapat membentuk pribadi sebuah masyarakat yang siap dalam artian dapat bertanggung jawab, memiliki wawasan yang luas, dapat mengidentifikasi calon presiden dan wakil presiden yang akan memimpin Negara Indonesia lima tahun kedepan. Hal di atas jelas terlihat bahwa masyarakat pendatang juga berhak dalam menggunakan hak dalam berpartisipasi politik, sebelumnya masyarakat pendatang adalahsuatu masyarakatyang mendiami daerah pedesaan dan berpindah dari desa ke kota untuk mencari sebuah pekerjaan yang lebih layak, guna merubah status sosial atau ekonominya. Hal yang sama diutarakan oleh Dirdjosisworo (dalam Nazsir, 2008, hlm. 51) istilah urbanisasi berasal dari kata “urban” (kota) yang berarti “mengalirnya penduduk dari desa ke kota dalam wilayah suatu Negara tertentu, sehingga terjadilah pemusatan penduduk di kota-kota besar”.


6

Hal serupa di utarakan oleh Jakobson dan Prakah (dalam Nazsir, 2008, hlm. 51) yang menyebutkan bahwa urbanisasi adalah Suatu gejala yang menunjukan suatu proses perubahan tempat tinggal penduduk yang didorong oleh suatu kondisi masyarakat dalam arti luas. Pada umumnya urbanisasi dipandang sebagai bagian dari proses perkembangan ekonomi dan sebagai akibat dari pertambahan penduduk yang pesat yang tak dapat dicegah. Dalam hal ini masyarakat pendatang atau yang lebih sering disebut sebagai kaum urban adalah masyarakat desa yang tinggal di daerah perkotaan untuk mencapai tujuan tertentu, motif untuk berpindah berbeda-beda, motif utamanya ialah mendapatkan penghidupan yang layak.Dalam hal ini Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah di provinsi Jawa Barat yang merupakan daerah dengan tingkat urbanisasi tertinggi, yang ditandai dengan tingginya penduduk pendatang (temporer) yang memenuhi wilayah Bekasi.Begitu pula pertumbuhan industri yang pesat dengan ditandai banyaknya pembangunan pabrik berskala nasional, menjadikan wilayah Kabupaten Bekasi sebagai daerah industri.Wilayah ini merupakan salah satuwilayah di Jawa Barat yang banyak diincar oleh para masyarakat pendatang, dikarenakan Kabupaten Bekasi memiliki banyak pabrik yang tersebar luas dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak. Menurut Hanief Zulkipli selaku Kepala Bidang Data dan Evaluasi pada Disdukcapil Kabupaten Bekasi, Hanief Zulkipli mengatakan bahwa jumlah pendatang baru pada bulan juli 2012 melonjak hingga 5.000 orang, beliau memprediksi jumlah pendatang akan bertambah paska lebaran dan sebagian besar para pendatang itu berasal dari luar daerah Bekasi, seperti dari pulau Jawa dan Sumatera. Fenomena ini mempengaruhi juga pada partisipasi politik masyarakat dalam penggunaan hak pilih.“Biasanya tujuan kedatangan mereka semata-mata untuk mencari pekerjaan di Kabupaten Bekasi.” Daerah yang menjadi sasaran utama para masyarakat pendatang adalah wilayah Tambun Selatan, Cibitung, Cikarang Barat, Cikarang Utara, cikarang pusat, dan cikarang selatan. “Karena pusat industri berada di wilayah tersebut


7

yang seakan-akan telah menjadi magnet bagi para pendatang untuk mencoba mengadu nasib di wilayah Kabupaten Bekasi.” Pada data diatas dapat dilihat bahwa daerah Kab. Bekasi khususnya wilayah cikarang pusat menjadi pusat sasaran para masyarakat pendatang untuk mencoba peruntungan dengan melamar pada perusahaan yang tersebar di daerah cikarang pusat, hal tersebut dikarenakan wilayah cikarang pusat memiliki luas wilayah sebesar 4.588,02 Ha dimana wilayah tersebut merupakan ibu kota dari Kabupaten Bekasi yang merupakan pusat persebaran terluas untuk bidang industri bagi para pendatang. Secara administratif, kecamatan Cikarang Pusat terbagi menjadi 6 desa, yang terdiri dari Desa Cicau, Sukamahi, Pasirranji, Pasirtanjung, Hegarmukti, dan Jayamukti. Ditinjau dari topografinya, Kecamatan Cikarang Pusat termasuk dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 20 meter dpl. Berdasarkan pemanfaatan ruang pada tahun 2006, 60% luas wilayah Kecamatan Cikarang Pusat (3.289,12 Ha), adalah permukiman perkotaan. Hal tersebut didorong oleh berkembangnya Kecamatan Cikarang Pusat sebagai pusat pemerintahan yang juga didorong sebagai pusat perekonomian. Terdapatnya kawasan industri seluas 801,17 Ha atau 15% dari luas wilayah kecamatan terus berupaya dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian wilayah tersebut. Di sisi lain, Kecamatan Cikarang Pusat juga memiliki pertanian lahan basah yang cukup luas, yaitu seluas 525,95 Ha, hutan kota seluas 502,98 Ha, dan hutan lindung seluas 50,26 Ha. Gambar 1.2 Pemanfaatan Ruang Kec. Cikarang PusatTahun 2006


8

0% 6% 0% 0%

Permukiman Perkotaan Industri

19% 75%

Permukiman Pedesaan Pertanian Lahan Basah

Sumber: Kecamatan Cikarang Pusat, Tahun 2009-2029 Berdasarkan data yangdidapat dari kementerian sosial, menyatakan bahwa penduduk Desa Jayamukti berjumlah: 13.608 jiwa/3.975 KK, dimana penduduk lokal berjumlah 5.227 jiwa/1.417 KK (laki-laki: 2.544 jiwa & perempuan: 2.683 jiwa) atau hanya 39%, dan penduduk migran/pendatang: 8.348 jiwa/2.470 KK (laki-laki: 4.035 jiwa dan perempuan: 4.313 jiwa) atau 61% dari total jumlah penduduk Desa Jayamukti. Dalam hal ini partisipasi politik masyarakat desa jaya mukti sangat diperlukan dalam bentuk penyelenggaraan pemilihan umum, tidak terlepas dari peran masyarakat yang ikut serta dalam menggunakan hak suara, seperti yang dikemukakan oleh Budiarjo (2010, hlm. 367) bahwa: Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Partisipasi politik masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada pemilu ini merupakan bagian dari sistem pemerintahan demokrasi, oleh sebab itu peran masyarakat pendatang sangatlah penting dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu legislatif maupun pemilu presiden.Persyaratan untuk dapat berpartisipasi pada pesta demokrasi di Indonesia perlu diperhatikan lebih lanjut oleh masyarakat pendatang, apabila masyarakat pendatang dalam satu kabupaten, mereka berhak memilih hanya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asal kepada ketua KPPS.


9

Berbeda dengan masyarakat pendatang yang berasal dari luar pulau, mereka harus melaporkan diri kepada pejabat setempat mulai dari RT/RW sampai dengan desadengan membawa surat pindah dari daerah asal dan melaporkan diri ke KPU untuk mendapatkan surat A5 yang kemudian dibawa kedesa untuk diproses diarea mana mereka akan menggunakan hak pilihnya. Untuk masyarakat pendatang yang sudah menetap lama akan mendapatkan kesempatan yang lebih dalam penggunaan hak pilihnya, sedangkan untuk masyarakat pendatang sementara akan kesulitan dalam penggunaan hak pilihnya, karena status kependudukannya di daerah yang baru belum syah serta belum mengertinya warga akan peraturan yang dibuat oleh KPU serta rasa segan dari masyarakat itu sendiri yang menjadi salah satu kendala dalam menuntaskan persyaratan untuk dapat memilih dalam pemilu. Kejelasan terhadap sosialisai dalam pemilihan umum baik legislatif maupun pemilihan presiden perlu mendapat pengawasan lebih, dikarenakan apabila terus menerus hal seperti ini terulang maka ini bukanlah pesta demokrasi dalam masyarakat, tetapi pesta demokrasi untuk segelintir kelompok kepentingan yang mungkin dapat memanfaatkan situasi seperti ini dengan menggunakan pemilihgelap. Dengan ini diharapkan kesadaran penuh serta diperlukan pendidikan politik yang baik dari masyarakat itu sendiri agar mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk menunjang partisipasi politiknya seperti yang diutarakan oleh Kantraprawira (1999, hlm. 55) bahwa pendidikan politik ialah: Untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.Sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Dalam hal ini setiap lapisan masyarakat diharapkan dapat menentukan kejelasan dirinya dalam menggunakan hak pilihnya untuk dapat menentukan pilihan calon presiden dan calon wakil presiden. Untuk dapat menggunakan hak pilihnya msayarakat agar bisa mempunyai wawasan luas akan politik supaya segala kecurangan dalam pemilihan umum dapat diminimalisir sedemikian rupa, dan tidak ada lagi kecurangan dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh Negara Republik Indonesia.


10

Pemilihan umum menjadi sarana pembuktian seberapa besar peran masyarakat khususnya masyarakat pendatang dalam menggunakan hak pilihnya dalam sistem demokrasi, karena rakyat memiliki hak pilih sebagai wujud kedaulatan rakyat dalam pemerintahan guna terciptanya pergantiaan kekuasaan yang lebih baik. Melihat data yang telah penulis uraikan diatas,menyebabkan penulis tertarik untuk

melakukan

penelitian

mengenai

“PARTISIPASI

POLITIK

MASYARAKAT PENDATANG DALAM PENGGUNAAN HAK PILIH PADA PEMILIHAN UMUM 2014 (Studi Kasus Pada Masyarakat Pendatang di Desa Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat Kab.Bekasi)”.

B. Identifikasi Masalah Penelitian Berdasarkan

latarbelakangmasalahyangtelahdiuraikandi

atas

dapat

didentifikasi beberapamasalah yang dihadapi desa jaya mukti dalam pelaksanaan pemilu sebagai berikut: 1. Kurangnya tingkat kesadaran sebagai warga negara dari masyarakat pendatanguntuk dapat mengurus administrasi perpindahan sementara dan mengurus prosedur guna menjadi pemilih tambahan. 2. Minimnya interaksi dari masyarakat pendatang dengan warga asli Kampung Rawa Sentul mengakibatkan sulitnya mendapatkan berbagai informasi. 3. Kurang kejelasan rinci terhadap sosialisai penggunaan hak pilih pada masyarakat sekitar desa jaya mukti. 4. Kurangnya kepedulian masyarakat pendatang terhadap pengetahuan politik yang berdampak pada minimnya kesadaran politik dalam hal penggunaan hak pilih pada pemilu tahun 2014. Permasalahan yang dihadapi masyarakat desa jaya mukti dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu sebagai berikut: 1. Kurangnya kesadaran politik atau pendidikan politik pada masyarakat dalam penggunaan hak pilih dalam peraturan pemilu. Adi arief adilfia juana suparno, 2015 PARTISIPASI POLOTIK MASYARAKAT PENDATANG DALAM PENGGUNAAN HAK PILIH PADA PEMILU TAHUN 2014 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

11

2. Kurangnya kepedulian terhadap pengetahuan politik. 3. Kurangnya kemauan dari masyarakat pendatang untuk mengetahui peraturan yang jelas dalam hal perpindahan tempat tinggal dari daerah asal ke daerah tujuan.

C. Rumusan Masalah Penelitian Melalui penelitian ini yang menjadi fokus penelitian penulis ialah bagaimana partisipasi politik masyarakat pendatang dalam penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum 2014. Mengingat kajian permasalahan pada penelitian ini sangatlah luas, maka penulis mendalami permasalahan ke dalam beberapa rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana karakteristik masyarakat pendatang di Desa Jayamukti Kampung Rawa Sentul? 2. Bagaimana persepsi masyarakat pendatang terhadap kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu tahun 2014? 3. Bagaimana sikap masyarakat pendatang terhadap kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu tahun 2014? 4. Bagaimana partisipasi masyarakat pendatang dalam penggunaan hak pilih pada pemilu tahun 2014?

D. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Umum Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai partisipasi politik masyarakat pendatang

dalam

penggunaan hak pilih pada Pemilihan Umum 2014. 2. Tujuan Khusus Selain tujuan umum, penelitian ini juga memiliki tujuan yang lebih khusus antara lain: a. Mengetahui karakteristik masyarakat pendatang dalam Pemilu 2014.


12

b. Mengetahui persepsi dari masyarakat pendatang terhadap terhadap kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu tahun 2014. c. Mengetahui sikap dari masyarakat pendatang mengenai terhadap kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu tahun 2014. d. Mengetahui partisipasi masyarakat pendatang terhadap penggunaan hak pilih pada pemilu tahun 2014.

E. Manfaat Penelitian Penelitian ini memberikan empat macam kegunaan, yaitu kegunaan teoritis, kebijakan, kegunaan praktis, dan manfaat dari segi isu serta aksi sosial. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. SecaraTeoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ataupun memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam perkembangan ilmu Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam hal partisipasi politik warga negara sebagai perwujudan warga negara yang baik mengenai Partisipasi Politik masyarakat pendatang dalam Penggunaan Hak Pilih pada Pemilihan Umum 2014. 2. SecaraKebijakan Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini jika dilihat dari segi kebijakan adalah Pihak Desa Jayamukti dan KPUD Kab.Bekasi untuk dapat memberikan pengetahuan politik secara khusus kepada masyarakat pendatang agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik yang berlangsung seperti pemilihan umum baik legislatif maupun persiden dan wakil presiden. 3. Secara Praktis Adapun beberapa manfaat dari segi praktis yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut: a. Bagi jurusan PKn khususnya dapat menyumbangkan pemikiran dan mengembangkan khasanah pengetahuan sistem politik Indonesia dalam


13

kaitanya dengan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat dalam menggunakan hak pilih. b. Bagi masyarakat dapat meningkatkan partisipasi politik dalam segala kegiatan politik dan memberikan kontribusi terhadap pemerintah sebagai tindakan pengawasan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah. c. Bagi Desa Jayamukti dapat mengetahui tingkat pemahaman politik masyarakatnya sehingga mudah menentukan strategi, metode dan pendekatan dalam hal untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pendatang dalam penggunaan hak pilih pada pemilihan umum. d. Bagi pemerintah agar lebih memperhatikan hak-hak masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. e. Bagi KPUD Kab. Bekasi dapat menjadi umpan balik dalam meramu strategi atau pendekatan untuk dapat merangkul masyarakat pendatang agar lebih sadar politik untuk dapat meningkatkan partisipasi politik dalam penggunaan hak pilih pada pemilihan umum. 4. SecaraIsu dan Aksi Sosial Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi masyarakat untuk dapat menjadi stimulus dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada pemilihan umum bagi kehidupan bernegara, serta dapat memberikan masukan-masukan yang positif terhadap institusi negara yang terkait dalam proses pemilihan umum baik legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden.

F. Struktur Organisasi Skripsi Struktur organisasi skripsidalam penyususnan ini meliputi lima bab, antara lain: BAB I

:

Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah,

Identifikasi

masalah,

tujuan

penelitian,

kegunaan


14

penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II

:

Tinjauan pustaka. Pada bab ini diuraikan dokumen-dokumen atau data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori yang mendukung penelitian penulis.

BAB III :

Metodologi

penelitian.

Pada bab ini

penulis

menjelaskan

metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai partisipasi politik masyarakat pendatang dalam penggunaan hak pilih pada pemilihan umum 2014. BAB IV

:

Analisis hasil penelitian. Dalam bab ini penulis menganalisis hasil temuan data mengenai partisipasi politik masyarakat pendatang dalam penggunaan hak pilih pada pemilihan umum 2014.

BAB V

:

Kesimpulan dan rekomendasi. Dalam bab ini penulis berusaha mencoba memberikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasilpenelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam skripsi.


2015 PARTISIPASI POLOTIK MASYARAKAT PENDATANG DALAM PENGGUNAAN HAK PILIH PADA PEMILU TAHUN

Recommend Documents