2015 Laporan Tahunan
Perkumpulan Rincong 2015
Daftar Isi KEGIATAN DAN HASIL 2015 ....................................................................................................................................... 2 1.0
Kelembagaan ....................................................................................................................................... 2
2.0
Sumber Dana........................................................................................................................................ 2
3.0
Pengelolaan Hutan berdasarkan adat, Mukim Beungga....................................................................... 3
3.1.
Kapasitas Kelembagaan ............................................................................................................................................... 3
3.2.
Pengakuan Hutan Adat .................................................................................................................................................. 3
3.3.
Peraturan Pengelolaan Sumberdaya Alam ............................................................................................................... 4
3.4.
Rencana Pengelolaan dan Pengawasan Hutan ........................................................................................................ 5
3.5.
Pendidikan Lingkungan di Dayah ................................................................................................................................ 6
3.6.
Kesadaran Masyarakat ................................................................................................................................................. 6
3.7.
Kesejahteraan Mata Pencaharian ............................................................................................................................... 7
4.0.
Pengelolaan Hutan berdasarkan adat, Aceh Barat ..................................................................................8
4.1.
Kapasitas Kelembagaan ............................................................................................................................................... 8
4.2.
Pengakuan Hutan Adat .................................................................................................................................................. 9
4.3.
Peraturan Mukim tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam ................................................................................... 9
4.4.
Rencana Pengelolaan dan Pengawasan Hutan ..................................................................................................... 10
4.5.
Pendidikan Lingkungan di Dayah ............................................................................................................................. 10
4.6.
Kesadaran Masyarakat .............................................................................................................................................. 11
FINANCIAL REPORT 2015 ......................................................................................................................................... 13
1
Kegiatan dan Hasil 2015 1.0 Kelembagaan Perkumpulan Rincong sejak 2010 terdaftar dengan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pelindungan Masyarakat sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sejak tahun 2013 berdasarkan UndangUndang No7 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga berbentuk Perkumpulan perlu didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses registrasi tersebut sudah berjalan selama dua tahun, tetapi terkendala dengan proses peralihan dari sistim manual menjadi digital. Dalam tahun 2015, kualitas sistem mengelola keuangan meningkat, dengan kejelasan pembagian peran otorisasi dan pelaksanaan transaksi. Pada bulan April 2015 Perkumpulan Rincong diaudit untuk proyek yang didanai oleh World Resources Insitutute sampai Maret 2015. Sistem keuangan dinilai sesuai dengan standard akuntansi keuangan Indonesia dan Standard akuntansi untuk Organisasi non profit. Kantor Perkumplan Rincong di Banda Aceh digunakan untuk kegiatan pertemuan rutin bulanan dan tempat menyimpan dokumen perkumpulan. Kantor di Meulaboh digunakan sebagai pusat untuk kegiatan di Aceh Barat. Sekretariat Mukim Beungga terus digunakan sebagai pusat untuk Rincong di Pidie.
2.0 Sumber Dana Pada tahun 2015 Rincong mengajukan lima usulan hibah baru untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan, dua di antaranya tidak berhasil dan dua hasilnya diumumkan pada awal 2016. Kegiatan di Aceh Barat didanai dari Januari sampai Maret 2015 oleh sisa program dari World Resources Institute dan dari April sampai September 2015 oleh program sub-hibah Fauna & Flora International untuk 'Revitalisasi peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan Lango, Aceh Barat'. Kegiatan di Mukim Beungga, Pidie didanai melalui hibah dari United States Fish & Wildlife Service sejak September 2013 dan telah diperpanjang sampai September 2016.
2
3.0 Pengelolaan Hutan berdasarkan adat di Mukim Beungga Tahun 2015 merupakan tahun dengan beberapa tantangan dalam implementasi kegiatan di Mukim Beungga. Semua ini adalah proses pembelajaran bahwa kegiatan untuk pelestarian lingkungan harus dimulai dari pembinaan hubungan sosial. 3.1. Kapasitas Kelembagaan Penguatan lembaga Mukim adalah satu rangkain besar dari usaha menuju mukim mandiri dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan meliputi tugas dan fungsinya. Mukim dalam kabupaten Pidie telah mendapatkan kewenangan berdasarkan Qanun No 7 tahun 2011. Dalam pelaksanaan peran Mukim belum seutuhnya berlajan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Beberapa hal masih belum diselesaikan melalui Peraturan Bupati termasuk struktur Mukim, perencanaan dan anggaran Mukim, peraturan Mukim dan pendaftaran harta kekayaan Mukim. Pada bulan Januari 2015, Staf bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong Kabupaten Pidie menyarankan disusun draft Peraturan Bupati yang nanti akan diproses oleh bagian hukum. Beberapa point penting diusulkan untuk dijadikan draf Peraturan Bupati berkaitan dengan penguatan kelembagaan Mukim. Oleh karena pergantian staf pada bagian pemerintahan mukim dan gampong perlu dibangun komunikasi kembali tentang kebutuhan Peraturan Bupati tersebut. 3.2. Pengakuan Hutan Adat Pengakuan hak masyarakat adat untuk mengelola hutan adatnya adalah hal yang sangat diperhatikan dalam tahun 2015 oleh beberapa lembaga. Mukim diakui sebagai lembaga masyarakat adat dalam hukum negara (UU11/2006) dan Qanun (Qanun Aceh 4/2003 dan 10/2008), serta Qanun Kabupaten Pidie (No. 7/2011) mengakui bahwa Mukim memiliki wilayah - ‘Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat’. ‘Tanah ulayat adalah tanah, hutan, batang air, danau, laut dan gunung yang terdapat dalam wilayah Mukim yang bersangkutan. Tanah ulayat adalah tanahtanah yang terdapat di wilayah Mukim yang bukan untuk perorangan’. Berdasarkan Keputusan Makamah Konstitusi (MK35/2012) dan Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan (No.32/2015), hutan adat bukan bagian dari hutan negara. Oleh karena itu, masyarakat hukum adat tidak perlu mengelola hutan adatnya melalui skema pengelolaan hutan negara, yaitu Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat atau Hutan Kemasyarakatan. Tetapi, masyarakat adat harus mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat dan penetapan wilayahnya sebagai hutan adat.
3
HuMa (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis) dan mitranya sedang mendukung 13 masyarakat adat untuk mendapat penetapan wilayah adat termasuk Mukim Beungga. Pada bulan Januari, atas usaha HuMa serta mitranya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengirim surat pada Bupati Pidie mengenai pengakuan Mukim Beungga sebagai Masyarakat Hukum Adat. Surat tersebut meminta kepada Pemerintahan Kabupaten untuk mengkomfirasi keberadaan masyarakat adat. Pemerintahan Kabupaten Pidie merespon surat tersebut dengan meminta pihak kecamatan Tangse dan Majelis Adat Aceh (MMA) Pidie untuk melanjutkan proses di tingkat masyarakat. Setelah adanya masukan dari Camat Kecamatan Tangse dan MAA, surat ditelaah oleh Bagian Ekonomi Setdakab Pidie untuk dilanjutkan ke Bupati. Pada Desember 2015 Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup akan menyusun anggaran untuk pengelolaan hutan adat di 13 lokasi tersebut termasuk Mukim Beungga Kabupaten Pidie. 3.3. Peraturan Pengelolaan Sumberdaya Alam Peraturan Mukim Beungga tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) berlaku dari Agustus 2014 dan sampai akhir Januari 2015 merupakan tahap pengenalan tanpa adanya penerapan sanksi bila ada pelanggaran. Mulai Februari 2015 Peraturan Mukim Beungga tentang Pengelolaan SDA telah masuk pada masa penerapan sanksi. Oleh karena itu kegiatan dalam tahun 2015 fokus untuk menjalankan peraturan, mengawasi pemanfaatan SDA dan penerapan sanksi. Mengenai Peraturan tentang Pemburuan, lembaga Mukim mengidentifikasi pelaku perburuan satwa di wilayah Mukim Beungga. Di dua gampong (Blang Malo dan Krueng Seukeuk) menyepakati pembagian peran dalam pengawasan dan penerapan sangsi antar Gampong dan Mukim. Empat Gampong lain belum dapat diskusi tentang peraturan perburuan satwa.
4
Mengenai Peraturan tentang Pemanfaatan SDA sungai, melalui pertemuan di enam gampong dengan 120 orang, masyarakat paham dan sepakat bahwa penerapan peraturan menjadi kebutuhan bersama, terutama penerapan peraturan tata cara penangkapan ikan. Sistem pengawasan, mekanisme pelaporan dan penjatuhan sanksi disepakati serta mengidentifikasi kebutuhan untuk peningkatan pengetahuan masyarakat tentang peraturan tersebut. Telah terpasang 18 buah papan larangan tangkap ikan dengan kontak, bom atau racun di lokasi strategis dekat sungai.
3.4. Rencana Pengelolaan dan Pengawasan Hutan Degradasi Hutan Mukim Beungga terus terjadi terutama dengan petanian secara berpindah. Peraturan Mukim Beungga tentang Pengelolaan SDA, telah diatur tentang syarat-syarat dan luas lahan yang diijinkan untuk digarap sebagai lahan ladang per kepala keluarga. Untuk memastikan persiapan Lembaga Mukim dalam menerapkan sanksi dan menjalankan peraturan tersebut, perlu adanya kesepakatan mengenai pemanfaatan tamah muda sebagai lahan ladang, serta wilayah wilayah yang dilarang untuk pembukaan ladang baru. Pada awal tahun 2015, Lembaga Adat dan Ranger melaksanakan proses pendataan pemakaian hutan rimba dan tamah muda sebagai lahan ladang (lokasi, penggarap, status lahan); batas tamah muda dengan hutan rimba (primer); dan wilayah dalam tamah muda yang perlu di lindungi. Lima tim dari enam gampong melaksanakan survei tamah muda selama 6 hari untuk mendapatkan 700 titik data tentang lahan ladang, tamah muda dan batas hutan rimba. Pada akhir tahun 2015, setelah semua data tersebut di proses dengan GIS lembaga Mukim memulai identifikasi batas hutan rimba, lahan yang sudah ditinggalin lebih dari 2 tahun dan perladangan diwilayah yang perlu dilindungi. Proses ini dimulai di salah satu gampong, Blang Malo dan akan dilanjutkan ditahun 2016 dengan engidentifikasi wilayah untuk perladangan serta menjalankan sistem perijinan perladangan.
5
3.5. Pendidikan Lingkungan di Dayah Pada akhir tahun 2014, Balai Pengajian Gampong Lkok Keutapang (Balai Al-Abrar Kamaliyah) dijadikan percontohan untuk dayah-dayah yang lain dengan tujuan membangun dayah hijau. Pada awal tahun 2015, kegiatan tersebut berakhir dengan menanam 35 batang pohon cengkeh di kawasan Dayah, karena wali santri menyarankan pembelajaran agama agar tidak dicampur dengan materi tentang lingkungan. Untuk mereplikasi kegiatan membangun dayah hijau di dayah lain, fokus kegiatan dalam tahun 2015 menjadi di Dayah Blang Malo (Dayah MAMBAUL KHAIRAT). Kegiatan dimulai berdiskusi dengan pimpinan Dayah tentang Dayah Blang Malo dijadikan Dayah Hijau dengan tema kebersihan sebahagian dari pada iman. Pada bulan Mei, 70 santri terlibat dalam mempersiapkan dayah mereka ramah lingkungan dengan memasang tong sampah untuk materi yang bisa didaur ulang; membuat lubang kompos; membuat dan menguji tempat pembakaran sampah untuk materi yang tidak dapat di daur ulang. Terpasang informasi tentang jenis-jenis sampah yang dapat didaur ulang dan dibakar. Sambil mempersiapkan fasilitas tersebut, santri-santri belajar tentang kenapa tidak boleh membuang sampah ke sungai dan bagaimana memisahkan sampah. 3.6. Kesadaran Masyarakat Komik Ranger Zak yang dibagikan pada tahun 2014 sangat disukai oleh masyarakat maka untuk memberi bahan yang lebih lengkap, sebuah buku di tulis yang berisi isu lingkungan dan hubunganya dengan agama. Sejumlah 80 buku telah dibagikan di Mukim Beungga dan akan menjadi dasar untuk program selajutnya dalam tahun 2016.
6
3.7. Kesejahteraan Mata Pencaharian Masyarakat Mukim Beungga umumnya bermata pencaharian sebagai petani sawah, peladang dan pekebun. Tanaman yang dikembangkan bermacam-macam seperti: padi sawah, padi ladang, cabe, kopi, kakao, pinang dan durian. Berdasarkan survei masyarakat yang dilaksankan pada tahun 2014, kopi dan kakao merupakan sumber penghasilan utama bagi masyarakat di bidang perkebunan. Dalam satu dekade ini kedua jenis produk tersebut mengalami penurun produksi secara drastis. Pola pertanian yang tidak mengunakan cara terbaik dalam pemilihan bibit, pemeliharaan pohon dan pengolahan hasil panen, serta bertambahnya penduduk Mukim Beungga, maka kebutuhan masyarakat terhadap lahan semakin tinggi. Untuk meminimalisir peluasan lahan pertanian pada hutan rimba, maka perlu peningkatan pendapatan dari lahan yang sudah terbuka dengan mengoptimalkan produksi dan mengayakan kebun-kebun dengan jenis tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pada tahun 2015, berdasarkan rekomendasi dari perangkat Mukim sebagai penjamin, 11 petani yang memenuhi syarat-syarat telah diseleksi sebagai penerima. Syaratsyaratnya termasuk mempunyai lahan kebun yang sedang dikerjakan dan tidak dalam wilayah harus dilindungi; terbukti serius sebagai petani; dan berkeinginanan untuk pengayaan kebun miliknya. Dibawah pemantauan oleh perangkat Mukim, pendistribusian bibit dilakukan dalam dua tahap dengan 1700 bibit kopi, 380 bibit pala, 200 bibit mahoni dan 200 bibit kemiri dan telah berhasil ditanam dalam 12 hektar lahan.
7
4.0. Pengelolaan Hutan berdasarkan adat, Aceh Barat Hutan Mukim Lango di Aceh Barat terancam oleh konversi lahan dan pertambangan, pembalakan liar serta pembukaan lahan berpindah oleh masyarakat. Untuk mengatasi ancaman tersebut, sejak tahun 2011, Mukim Lango difasilitasi untuk menyusun strategi dan peraturan pengelolaan SDA yang menjadi model untuk Mukim-Mukim lain. Pada pertengahan tahun 2015, beberapa Mukim tetangga Mukim Lango berinisiatif untuk mereplikasi kegiatan tersebut di wilayah mereka. Untuk memudahkan ko-ordinasi, informasi dan implementasi serta memperkuat hubungan dengan Pemerintah Kabupaten dibentuk sebuah Kelompok Kerja Lima Mukim. 4.1. Kapasitas Kelembagaan Mukim Lango pada bulan Agustus 2014, telah memohon kepada Bupati Aceh Barat untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pengukuhan Tuha Peut Mukim, sesuai dengan Qanun Kabupaten tentang Pemerintahan Mukim. SK Tuha Peut Mukim Lango masih berada di bagian tata pemerintahan mukim dan gampong kantor Bupati Aceh Barat, akan tetapi persoalan tidak adanya anggaran menyebabkan SK tersebut belum diproses. Proses peningkatan pemahaman tentang peran dan fungsi masing masing perangkat Mukim Lango dilakukan sejalan dengan kegiatan lain. Pada rapat lembaga, TUPOKSI masingmasing perangkat dijelaskan dan difungsikan dalam proses diskusi dan mengambil keputusan. Dalam menyusun draf strategi, perangkat Mukim diajak untuk mengambil peran masing-masing. Misalnya, panglima hutan fokus dalam bagian peraturan terkait dengan pemanfaat sumber daya alam dari hutan, pawang krueng fokus pada peraturan terkait dengan pemanfaatan sungai dan Tuha Peut fokus pada proses untuk menjalan peraturan. Mukim Lango salah satu Mukim percontohan di Aceh selain Mukim Beungga untuk mendorong proses pengakuan wilayah hutan adat. Kebutuhan untuk menerapkan wilayahnya termasuk kejelasan perbatasan antara Mukim Lango dengan Mukim tetangga lainnya yaitu Mukim Tungkop, Mukim Meuko, Mukim Kinco dan Mukim Manjeng. Sebagai proses persiapan untuk menyepakati tata batas perlunya proses persiapkan Mukim-Mukim lain, sehingga pada saat proses kesepakatan, semua Mukim memiliki kapastias dan visi yang sama. Maka, mulai
8
dari pertengahan tahun 2015, proses penguatan lembaga Mukim direplikasi diempat Mukim lain. Setelah diskusi dengan Imum Mukim dan Geuchik di masing-masing lokasi, disepakati untuk melaksanakan penyusunan struktur Lembaga Mukim. Selama bulan Februari dan Maret, perwakilan dari masing-masing gampong menyepakati tugas dan fungsi masing masing perangkat, mengidentifikasi calon sesuai dengan syarat-syarat dan melaksanakan pemilihan perangkat Mukim. Setelah semua struktur Mukim tersusun, Kelompok Kerja Lima Mukim menyepakati untuk memprioritaskan dorongan SK Tuha Peut untuk lima Mukim, termasuk Mukim Lango. Beberapa anggota dari Kelompok Kerja Lima Mukim bersama dengan Wakil Ketua Forum Komunikasi Imum Mukim (FORKIM) Aceh Barat berko-ordinasi dengan staf kantor bupati tentang SK Tuha Peut. Setiap pengeluaran SK berhubungan dengan anggaran daerah. Karena anggaran untuk Tuha Peut Mukim belum ada dalam APBK, maka SK Tuha Peut belum bisa dikeluarkan. Tetapi Kelompok Kerja Lima Mukim mendapatkan janji bahwa paling lambat SK Tuha Peut akan dikeluarkan pada tahun 2016. 4.2. Pengakuan Hutan Adat Pada awal 2015, Kementrian Agraria dan Tata Ruang mengirim Surat kepada Bupati Aceh Barat mengenai keberadaan masyarakat hukum adat di Mukim Lango. Surat ini terbentuk sama dengan surat yang dikirim kepada Bupati Pidie. Tetapi sampai akhir tahun 2015, surat belum diketahui keberadaannya/ statusnya baik pada Imum mukim, Sekkim, FORKIM Aceh Barat maupun JKMA BTU selaku pendamping proses lapangan. Imum Mukim ikut rapat dengan HuMa sebagai lembaga utama yang mendorong proses itu dan meminta dukungan dari HuMa untuk memdapat respon dari Pemerintah Kabupaten. 4.3. Peraturan Mukim tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Sebagai tindak lanjut dari proses penyusunan struktur Mukim di empat Mukim selain Mukim Lango, selama lebih dari sebulan di lapangan, telah memfasilitasi empat lembaga Mukim tersebut untuk mengidentifikasi SDA di wilayahnya; tujuan untuk melindungi; dan kebutuhan untuk peraturan Pengelolaan SDA. Selanjutnya, lembaga Mukim menyusun draf peraturan tentang pengelolaan SDA. Untuk difinilisasi draf tersebut perlu disampaikan
9
terlebih dahulu kepada semua tingkat masyarakat untuk memberi masukan dan koreksi. Untuk proses konsultasi ini masing-masing empat lembaga Mukim telah didampingi di satu gampong per Mukim sebagai contoh. Lembaga Mukim sepakat untuk melaksanakan sendiri proses sosialisasi dan konsultasi di gampong lainnya.
4.4. Rencana Pengelolaan dan Pengawasan Hutan Pada akhir tahun 2014, Lembaga Mukim Lango telah menyusun strategi pengelolaan hutan Mukim Lango berdasarkan adat serta Peraturan Mukim tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam. Tahap berikut untuk menyusun Petunjuk Pelaksana (JukLak) akan dilaksanakan pada awal 2016. Dalam proses evaluasi hasil pengelolaan hutan di Mukim Lango pada April 2015, teridentifikasi keterbatasan Lembaga Mukim Lango dalam penetapan sanksi serta pengawasan selama Mukim tetangga belum mempunyai strategi pengelolaan SDA. Oleh karena itu, semua kegiatan dalam tahun 2015 fokus untuk memfasilitasi empat Mukim lain untuk menyusun Peraturan Mukim tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam. 4.5. Pendidikan Lingkungan di Dayah Berdasarkan pengalaman dari Mukim Beungga, salah satu cara untuk meningkat pemahaman dan kepedulian masyarakat tentang lingkungan adalah melalui pendidikan anak usia dini. Dayah/TPA memiliki potensi untuk menyampaikan pengetahuan kepada santi-santri, maka salah satu fokus untuk meningkat pengetahuan masyarakat adalah program bersama dengan dayah/TPA di Mukim Lango. Pelaksanaan program pendidikan di Mukim Beungga, memberi beberapa pelajaran mengenai cara implementasi, yaitu: memastikan Imum Chiek dan Pemimpin Dayah memahami maksud dan tujuan, materi dan cara menyampaikan dan ikut terlibat dalam kegiatan; melatih guruguru dayah atau ranger untuk memberi materi kepada para santri; membuat kunjungan atau
10
acara di Dayah yang khusus untuk meningkatkan semangat santri; fokus pada beberapa isu saja dan memberi pembelajaran secara berulang-ulang. Dengan integrasi pembelajaran tersebut, dilakukan pendidikan lingkungan di dua TPA dalam Mukim Lango bersama dengan Ranger dan dibawah koordinasi Imum Chiek Mukim Lango. Setelah materi pelatihan serta rencana kunjungan di sepakati dengan Imuem Chiek Mukim Lango, TPA Canggai dan Lango dipilih untuk melaksanakan kegiatan. Tiga Ranger di latih tata cara permainan dan penyampaian materi dilakukan dua kungjungan di dua TPA dengan 69 santri, pertama tentang pentingnya hutan dan selanjutnya tentang santri sayang hutan.
4.6. Kesadaran Masyarakat Pada bulan Ramadan difasilitasi lembaga Mukim Lango untuk membuat safari Ramadhan, yang sudah menjadi tradisi, dengan ceremah di masing-masing masjid gampong. Dua penceramah menyampaikan ceremah di tiga gampong tentang pentingnya hutan dalam mitigasi perubahan iklim. Selebaran tentang pentingnya hutan dalam mitigasi perubahan iklim disiapkan sebagai dasar untuk penceramah serta untuk distribusi pada 225 orang masyakat yang mendengar ceremah.
11
Tahap berikut untuk Peraturan Mukim Lango tentang pengelolaan sumberdaya alam yang telah tersusun adalah sosialisasi peraturan kepada seluruh masyarakat. Mengingat banyaknya peraturan tersebut maka perangkat dimasing-masing gampong menyepakati beberapa pasal penting untuk dimuat dalam spanduk beserta lokasi pemasangan. Sembilan buah spanduk telah terpasang di empat gampong di Mukim Lango.
12
Financial Report 2015 Neraca (IDR) Saldo Awal
447,084,445
Pemasukan
467,368,719
Pengeluaran
532,163,435
Neraca 255,965,014
-
Saldo Bank
-
Saldo Kas
-
Advans
126,022,890
Saldo Akhir
382,289,729
301,825
Pemasukan dan Pengeluaran (IDR) USFWS FFI
Pemasukan 250,441,400 129,170,000
Bunga Jumlah
2,766,929 382,378,329
Pengeluaran Honor Barang/Jasa
34,281,134
Rapat/Lokakarya
79,573,000
Konsumsi dan akomodasi
81,268,500
Komunikasi
8,006,655
Perjalanan
45,932,800
ATK
21,687,770
Pajak Biaya Admin Bank Jumlah
13
240,598,190
553,386 20,262,000 532,163,435
